Tugas ForensikDASAR HUKUM PENGGUNAAN MAYAT UNTUK KEPENTINGAN
PRAKTIKUM KEDOKTERANSESUAI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1981TENTANG BEDAH MAYAT KLINIS DAN BEDAH MAYAT
ANATOMIS SERTA TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGAN TUBUH
MANUSIA
Oleh:
Anindita Ratna GayatriG99141032Pembimbing:dr. Sugiharto, M. Kes.
(MMR), S.H.
KEPANITERAAN KLINIK ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN
MEDIKOLEGALFAKULTAS KEDOKTERAN UNS / RSUD DR MOEWARDI
SURAKARTA
2015BAB I
PENDAHULUANA. Latar Belakang
Kemajuan dalam teknologi kedokteran terjadi dengan pesat sejak
abad ke-18, terutama dengan penemuan-penemuan baru seperti penemuan
Pasteur dan Kock dalam pengertian etiologi penyakit, penemuan
Rontagen dalam bidang diagnostik dan lain-lain. Teknologi lebih
maju lagi setelah Perang Dunia II dengan penemuan berbagai
antibiotik dan insektisida. Beberapa tahun kemudian teknologi
kedokteran telah berhasil melakukan pergantian alat tubuh manusia
dengan alat tubuh buatan atau dengan organ dari tubuh hewan dan
orang lain. Bahkan dengan manipulasi genetik manusia seolah dapat
membuat manusia seperti apa yang diinginkannya. Bagi seorang
dokter, memiliki informasi tentang tubuh manusia adalah penting.
Salah satu informasi dasar tersebut dapat diperoleh dengan
pemeriksaan klinis tubuh pasien. Semua tindakan pemeriksaan pada
tubuh pasien yang meliputi palpasi, perkusi maupun auskultasi.
Untuk melakukan semua pemeriksaan maupun pengobatan dengan
teknologi canggih tersebut diperlukan pengetahuan anatomi terlebih
dahulu, yang tentu saja didapat bukan dari manusia percobaan,
tetapi dengan belajar dari buku-buku dan atlas anatomi dan
melakukan praktik anatomi mayat. Tetapi disisi lain menurut
pandangan beberapa agama sangat memuliakan jiwa dan jasad manusia,
bahkan setelah wafat sekalipun. Oleh karena itu pada tulisan ini
penulis mengkaji mengenai dasar hukum penggunaan mayat untuk
kepentingan praktikum kedokteran.B. Tujuan Tujuan dari penulisan
makalah ini adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan pemahaman tentang dasar hukum penggunaan mayat
untuk kepentingan praktikum kedokteran
b. Mencegah terjadinya masalah hukum dalam pelayanan
kedokteran.BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Anatomi
Pengertian Anatomi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah
Ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh
manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan atau uraian yang mendalam
tentang sesuatu. Hal tersebut semakna dengan pengertian Anatomi
yang menurut Kamus Kedokteran DORLAND (1996:90) yaitu Ilmu tentang
struktur tubuh hewan dan berhubungan antara bagian-bagiannya,
sering berdasarkan direksi. Oleh sebab itu mendapatkan namanya atau
direksi dari tubuh yang terorganisasi.
Ruang lingkup Studi Anatomi mencakup Anatomi Regional yang
mempelajari letak bagian tubuh. Dan setiap region atau daerah,
misalnya lengan, dada, tungkai kepala, dan seterusnya ternyata
terdiri dari sejumlah struktur atau susunan yang umum terdapat pada
semua region. Anatomi adalah ilmu urai yang mempelajari lebih dekat
tentang bentuk dan letak struktur organ tubuh manusia serta
hubungan bagianbagiannya satu sama lain. Hal ini berhubungan dengan
istilah Anatomi Fungsional yang bertalian erat dengan fisiologi
atau ilmu faal. Kemudian diketahui bahwa ada struktur-struktur
tertentu yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Maka
diperkenalkan istilah Anatomi Makroskopik untuk membedakan dari
Anatomi Mikroskopik yang memerlukan penggunaan mikroskop. Studi
Anatomi mempelajari berbagai sistem dalam tubuh seperti Anatomi
Sistematik yang merupakan pembagian tubuh dalam sistemasistema
disusun sesuai dengan fungsinya. Istilah-istilah lain yang
menunjukkan Ilmu yang mempelajari bagian-bagian tertentu antara
lain :1. Osteologi
Mempelajari pengklasifikasian tulang sesuai dengan bentuk
formasinya, seperti tulang kecil dalam rongga telinga tengah,
tengkorak, rangka dada, tulang belakang dan lain-lain.
2. Arthrologi
Mempelajari tentang pengklasifikasian sendi menurut kemungkinan
geraknya dan persambungan pada kerangka, seperti sendi anggota
gerak atas, sendi dari tangan dan jari.
3. Miologi
Mempelajari tentang otot-otot kerangka, otot dikaitkan pada
tulang rawan,ligament, dan kulit.B. Macam-macam Bedah MayatAda tiga
kelompok bedah mayat dilihat dari tujuannya, yaitu bedah mayat
anatomi, bedah mayat klinis, dan bedah mayat forensik.
a. Bedah Mayat Anatomi
Yaitu bedah mayat dengan tujuan menerapkan teori yang diperoleh
mahasiswa kedokteran atau peserta didik kesehatan lainnya sebagai
bahan praktikum tentang ilmu anatomi.
b. Bedah Mayat Klinis
Yaitu pembedahan terhadap mayat yang meninggal di rumah sakit
setelah mendapat perawatan yang cukup dari para dokter. Pembedahan
ini dilakukan dengan tujuan mengetahui secara mendalam sifat
perubahan suatu penyakit setelah dilakukan pengobatan secara
intensif terlebih dahulu, serta untuk mengetahui secara pasti jenis
penyakit yang di derita selama pasien sakit.
c. Bedah Mayat Forensik
Yaitu pembedahan terhadap mayat dengan tujuan mencari kebenaran
hukum dari suatu peristiwa yang terjadi, seperti dugaan pembunuhan,
bunuh diri atau kecelakaan. Pembedahan seperti ini biasanya
dilakukan atas permintaan pihak kepolisian atau kehakiman untuk
memastikan sebab kematian seseorang. Hasil visum dokter (visum et
repertum) akan mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan suatu
perkara. C. Manfaat Umum Bedah Mayat AnatomiDalam studi anatomi
dilakukan pembedahan mayat dengan tujuan menerapkan teori yang
diperoleh mahasiswa dan sebagai bahan praktikum tentang ilmu urai
tubuh manusia. Mahasiswa fakultas kedokteran untuk menjadi dokter
harus diberi pelajaran ilmu anatomi baik secara mikroskopis yang
disebut ilmu jaringan tubuh (Histologi). Ilmu anatomi memberikan
mahasiswa ilmu pengetahuan tentang alat tubuh serta letak
didalamnya, sedangkan ilmu histologi memberikan pengetahuan tentang
susunan sel-sel berbagai organ. Tanpa ilmu anatomi dan histologi
tidak mungkin seorang dokter
mengetahui tentang sususnan tubuh manusia yang sehat, walaupun
ada alat peraga tubuh manusia yang dibuat dari bahan tiruan, namun
hal tersebut tidak memberikan kesan sebenarnya.
BAB III
PEMBAHASAN
DASAR HUKUM PENGGUNAAN MAYAT UNTUK KEPENTINGAN PRAKTIKUM
KEDOKTERAN Ketentuan penggunaan mayat untuk praktikum kedokteran
diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 1981 mengenai
tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta
transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia. Disebutkan
bahwa :
BAB III BEDAH MAYAT ANATOMIS Pasal 5 Untuk bedah mayat anatomis
diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit dengan
memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf a dan c.
Pasal 6 Bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan dalam bangsal
anatomi suatu fakultas kedokteran.
Pasal 7 Bedah mayat anatomis dilakukan oleh mahasiswa fakultas
kedokteran dan sarjana kedokteran dibawah pimpinan dan tanggung
jawab langsung seorang ahli urai.
Pasal 8 Perawatan mayat sebelum, selama, dan sesudah bedah mayat
anatomis dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diatur oleh Menteri
Kesehatan. BAB IV MUSIUM ANATOMIS DAN PATOLOGI Pasal 9 Untuk
kepentingan pendidikan, penyelidikan penyakit, dan pengembangan
ilmu kedokteran diadakan museum anatomis dan patologi yang diatur
oleh Menteri Kesehatan.Seperti yang disebutkan pada Peraturan
Pemerintah No.18 Tahun 1981 tersebut, bahwa penggunaan mayat untuk
kepentingan praktikum kedokteran diperbolehkan dibawah pimpinan dan
tanggung jawab ahli urai. BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penggunaan mayat untuk kepentingan praktik kedokteran tidak
melanggar hukum karena telah disebutkan pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 18 Tahun 1981 bahwa penggunaan mayat
diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan, penyelidikan penyakit,
dan pengembangan ilmu kedokteranB. Saran Undang-undang tentang
Praktik Kedokteran perlu ditinjau kembali agar dapat dilaksanakan
dengan baik dan adil. DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung :
PT Aditya CitraAdami Chazawi, 2011. Pelajaran Hukum Pidana I.
Jakarta : Raja Grafindo PersadaBagir Manan, 2004. Hukum Positif
Indonesia, Satu kajian Teoritik. Yogyakarta : FH UII Press
Bambang Sunggono, 2006. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja
Grafindo Persada
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Pustaka Mahardika.
IDI, 2005. Kode Etik Kedokteran Indonesia Muladi,2008. Lembaga
Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni
Moeljatno, 2005. Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Jakarta :
Bumi Aksara
Moeljatno, 2002. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Asdy
MahasatyaPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1981 tentang tentang
bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi
alat dan atau jaringan tubuh manusiaRidwan HR, 2006. Hukum
Adminintrasi Negara. Jakarta : Raja Grafindo
Sholehuddin, 2004. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta :
Raja Grafindo Persada
Soerjono Soekanto, 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta :
Penerbit UI Press
Soerjono Soekanto, 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta :
Raja Grafindo
Tri Andrisman, 2009. Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana
Indonesia. Bandar Lampung : Unila
