BAB IIILembaga – lembaga Fiskal

Pada bab ini kita akan menelaah mengenai masalah fiskal dan posisi sektor pemerintah dengan disertai gambaran umum tentang lembaga – lembaga fiskal di Amerika Serikat.

Dipresentasikan Oleh :STEVI R. MAABUATME.09060110

A. Penelitian terhadap struktur fiskal Amerika Serikat.Pengeluaran.

Pengeluaran ( anggaran belanja ) pada setiap tingkat pemerintahan didistribusikan menurut fungsi – fungsi utama, dapat dilihat pada tabel 3.1 terlampir.

Penerimaan.Penerimaan pemerintah federal sangat bergantung pada pajak langsung, yang meliputi pajak penghasilan perorangan dan pajak upah sebagai sumber utama penerimaan, sementara pajak penghasilan perseroan dan cukai merupakan sumber yang kurang berarti.Pada negara bagian penerimaan pajak sangat bergantung pada pajak penjualan dan cukai, yang meliputi pajak penjualan umum dan pajak bahan baku, dan juga pajak atas produk lainnya. Penerimaan pemerintah lokal didominasi oleh pajak kekayaan ( property tax ). Semuanya dapat dilihat pada tabel 3.2 terlampir atau yang ada di buku.

Tabel 3.1 : Pengeluaran menurut fungsi, dan tingkat pemerintahan. Tahun fiskal 1983

  I II

  Distribusi Menurut   Distribusi Menurut  

  Fungsi Pada Setiap Tingkat   Tingkat Untuk Setiap Fungsi  

  Negara Negara

Fungsi Federal Bagian Lokal Total Federal Bagian Lokal Total

1. Pertahanan 29.1     17.6 100     100

2. Bunga 13.7 4.9 4.5 10.2 81.9 8.3 9.8 100

3. Sumber Daya Manusia 39.9 68.5 59.4 49.3 49.1 24.3 26.6 100

4. Pendidikan 1.7 19.9 41.6 13.6 7.3 25.5 67.2 100

5. Kesejahteraan Umum 3.2 19.9 4.9 6.5 29.8 53.5 16.7 100

6. Kesehatan 1.5 8.8 8.4 4.3 21.4 35.7 42.9 100

7. Perusahaan 1.3   2.8 1.4 55.6   44.4 100

8. Jaminan Sosial 32.2 19.9 1.7 23.3 83.5 14.8 1.7 100

9. Transportasi 0.5 9.3 6.9 3.5 8.9 46.7 44.4 100

10.Sumber Daya Alam 6.1 2.7 0.3 4.2 87.3 10.9 1.8 100

11.Polisi 0.3 1.3 5 1.5 10 15 75 100

12.Lain - lainnya 10.3 13.2 23.7 13.9 45.5 16.8 37.7 100

13.Total 100 100 100 100 60.5 17.4 22.1 100

Tabel 3.2 : Penerimaan Pajak Menurut Jenisnya dan Tingkat Pemerintahan, 1983

  I II

  Distribusi Menurut Jenis Pajak   Distribusi Pajak Menurut  

  Pada Setiap Tingkat     Tingkat Pemerintahan  

  Negara Negara

Fungsi Federal Bagian Lokal Total Federal Bagian Lokal Total

1. Kekayaan   1.1 46 7.8   3.4 96.6 100

2. Penghasilan Perorangan 42.7 17.9 2.7 30.1 84 14.5 1.5 100

3. Perseroan 5.5 4.7 0.5 4.5 72.5 25.5 2 100

4. Warisan atau Pemberian 9 1.1   0.8 66.7 33.3   100

5. Penjualan dan Cukai 6.5 32.3 9.1 13.3 29.6 59.2 11.2 100

6. Upah 29 27.7 3.7 23.2 74 23.4 2.6 100

7. Lainnya 15.4 20.7 38.8 20.3 39.2 24.4 16.4 100

Total 100 100 100 100 62.5 25 13 100

Grant ( Hibah ) Antar Pemerintah.Aliran grant ( hibah, sumbangan, atau bantuan ) antar pemerintah merupakan komponen ketiga dan terakhir dari struktur fiskal di Amerika Serikat. Dari data yang ada ( tabel 3.3 ), pemerintah lokal merupakan penerima grant yang utama dengan jumlah sekitar dua pertiga dari penerimaan sendiri. Negara bagian adalah sepertiga. Sedangkan untuk pemberi terbesar yaitu berasal dari negara bagian yang didistribusikan untuk pemerintah lokal. Dan untuk grant yang berasal dari pemerintah federal diberikan kepada pemerintah negara bagian.

Tabel 3.3 : Aliran Grant dan Penerimaan Antarpemerintah, 1984 ( Dalam Milyar Dollar)

        Federal Negara Bagian Lokal

Penerimaan Grant.          

Dari pemerintah federal 76.1 20.9

Dari pemerintah negara bagian 105.8

Dari pemerintah lokal 5.3  

Penerimaan Grant sebagai persentase dari  

penerimaan sendiri 32.60% 64.5

   

Pemberian Grant  

Kepada pemerintah federal  

Kepada pemerintah negara bagian 76.1 5.3

Kepada pemerintah lokal   20.9 105.8  

A. Kerangka Konseptual.

Kekuasaan dan Keterbatasan Pemerintah Federal.1. Kekuasaan untuk memungut pajak dan fungsi pengeluaran.2. Kaidah keseragaman.3. Kaidah penyamarataan dan “ sixteenth amendment “.4. Pelarangan atas pajak ekspor.

Kekuasaan dan Keterbatasan Pemerintah Negara Bagian menurut Konstitusi Federal.

1. Batas Umum : secara khusus dilarang untuk mengenakan pajak tidak hanya pada ekspor ( seperti negara federal ) tapi juga pada impor ; dengan doktrin kekebalan melarang pengenaan pajak federal pada badan – badan pemerintahan negara bagian dan lokal, juga ditetapkan secara timbal balik ; amandemen ke-14 menyatakan bahwa negara bagian tidak boleh menolak memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap orang yang berada dalam wewenangnya meliputi perbedaan antara berbagi kategori wajib pajak sekaligus hak naik banding bagi wajib pajak korban tindakan sewenang – wenang dari dinas pajak negara bagian atau lokal.

2. Perdagangan antar negara bagian : pembatasan kekuasaanpengenaan pajak dari negara bagian hanya pada daerah wewenangnya saja ; pelarangan diskriminasi terhadap penduduk di luar negara bagian ; kekuasaan untuk mengatur perdagangan luar negeri, perdagangan di antara beberapa negara bagian ; pengenaan pajak bagi penerimaan kotor atau keuntungan dapat dilakukan oleh berbagai negara bagian yang berkepentingan, tetapi dasar keseluruhan bagi perpajakan ini harus diletakkan di antara mereka secara rasional.

3. Hak untuk membiayai pendidikan dan sekolah , berawal dari beberapa kasus yang terjadi , akhirnya diputuskan bahwa hak terhadap suatu pendidikan di sekolah negeri merupakan kepentingan mendasar, dan tidak dapat tergantung pada kekayaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana bagi pendidikan dasar dan menengah umum berasal dari pajak kekayaan lokal.

4. Koordinasi, kerangka konstitusional menjamin tidak adanya hambatan perdagangan di dalam hal bea masuk internal dan juga bea eksternal yang seragam, tapi konstitusi ini tidak bermaksud untuk menyamaratakan struktur fiskal dari negara – negara bagian atau untuk menghalangi semua campur tangan perpajakn pada arus komoditi maupun modal dalam negeri.

Konstitusi Negara Bagian, Keterbatasan Pajak, dan Kekuasaan Lokal. Perpajakan negara bagian beroperasi di bawah kendala yang

ditentukan oleh konstitusi negara bagian di samping yang ditetapkan oleh pemerintah federal.

Kekuasaan legislatif untuk meningkatkan pajak hanya melalui pemungutan suara terbanyak, sebagimana halnya dengan kemampuan negara bagian untuk mendapatkan keuntungan dari penerimaan tetap, terutama yang disebabkan oleh inflasi.

Kekuasaan fiskal pemerintah lokal diberikan oleh negara bagian, karena pemerintah lokal tidak memiliki kedaulatan sendiri. Sebagaimana kekuasaan penetapan pajak negara bagian, begitu juga berlaku pada pemerintah lokal.

C. Pelaksanaan Kebijakan Pengeluaran Terdapat 3 kelompok dalam proses fiskal pemerintah federal, yaitu : Para pemberi suara. Presiden dan badan eksekutif. Pemerintah dengan bantuan

kantor Manajemen dan Anggaran ( OMB ), menyiapkan dan menyajikan anggaran kepeda Kongres pada bulan Januari setiap tahunnya. Anggaran tersebut meliputi tahun fiskal yang akan datang, yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober tahun diusulkan sampai 30 September tahun berikutnya.

Kongres. Berdasarkan sajian anggaran dari Presiden, maka Kongres dalam hal ini Komisi Anggaran akan menyiapkan resolusi bersama serta tiap Komisi harus melaporkan resolusi versi mereka masing – masing kepada Dewan pada tanggal 15 April tahun pengusulan anggaran. Dan pada tanggal 15 Meinya, Dewan menyelaraskan resolusi yang ada serta mengesahkan anggaran.

Setelah anggaran diberlakukan serta departemen telah menerima dana dan wewenang untuk membelanjakannya, maka anggaran dapat dilaksanakan tetap dibawah pengawasan dari OMB ( Office of Management and Budget )

D. Pelaksanaan Kebijakan Pajak.

Ada dua aspek kebijakan pajak yang harus dipertimbangkan : Perumusan dari pertauran pajak itu sendiri atau

perundang – undangan. Masalah – masalah penting yang menyangkut

administrasi perpajakan.

E. Aspek Lainnya Dari Pelaksanaan. Kebijakan stabilitas. Trust Funds ( Dana Perwalian ). Pengelolaan hutang.

Terima Kasih