HUKUM ADAT

(HUKUM ADAT DELIK)

DOSEN :

Linda Rachmainy

NAMA :

Dwinta Nurul Puteri

110110120086

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJAJARAN

2012

Hukum adat delik (ADATRECHT DELICTEN) atau hukum pidana adat atau hukum

pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau

perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat

sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak

terganggu.

Ter Haar mengartikan suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari

keseimbangan,tiap-tiap gangguan pada barang-barang materil dan imateril milik-hidup

seorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang,yang menyebabkan timbulnya suatu

reaksi adat.Dengan reaksi adat ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan

kembali.Macam serta besarnya reaksi ditentukan oleh hukum adat.lazimnya wujud

reaksi tersebut adalah suatu pembayaran delik dalam yang atau-barang.

Jadi menurut pengertian Ter Haar,untuk dapat disebut delik perbuatan itu harus

mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Dan

kegoncangan ini tidak hanya terdapat ,apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu

masyarakat dilanggar,melainkan juga apabila norma-norma kesusilaan,keagamaan dan

sopan-santun dalam masyarakat dilanggar.

Menurut Prof.Dr.Mr.R.soepomo

Beliau tidak mengemukakan suatu definisi bagi suatu delik adat hanya dijelaskannya

sebagai berikut.

“bahwa juga di dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan

peraturan hukum adat merupakan perbuatan yang illegal dan hukum adat mengenal

pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu diperkosa”

SIFAT PELANGGARAN HUKUM ADAT

Hukum adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang

mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum didalam lapangan hukum pidana dan

pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dilapangan perdata.Oleh karena itu

maka sistem hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan,satu

macam prosedur baik untuk penuntutan secara perdata maupun untuk penuntutan

secara kriminil.Ini berarti,bahwa petugas hukum yang berwenang untuk mengambil

tindakan-tindakan konkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar

itu,adalah tidak seperti dalam sistem hukum barat,yaitu hakim pidana untuk perkara

pidana dan hakim perdata untuk perkara perdata,melainkan suatu pejabat saja,yakni

kepala adat,hakim perdamaian desa atau hakim pengadilan negeri untuk semua

macam pelanggaran hukum adat.

Contoh :

Yang pembetulan keseimbangannya hanya berwujud satu tindakan saja.

Hutang uang dan pada waktunya tidak membayar kembali.Tindakan koreksinya adalah

harus membayare kembali pinjamannya saja.

UNSUR-UNSUR DELIK ADAT (HUKUM PIDANA ADAT)

Apabila kita amati beberapa batasan atau pengertian mengenai hukum adat delik

sebagaimana dipaparkan diatas,maka pada pokoknya didalam hukum adat delik

terdapat 4(empat) unsure penting yaitu :

1) ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan,kelompok atau pengurus

(pimpinan/pejabat) adat sendiri.

2) Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.

3) Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena menggangu

keseimbangan dalam masyarakat,dan

4) atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

TERJADINYA/LAHIRNYA DELIK ADAT

Terjadinya atau lahirnya delik adat tidak berbeda dengan lahirnya tiap-tiap peraturan

yang tidak tertulis.suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu

mendapat sifat hukum apabila pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan

mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau suatau ketika

petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu.

Kemudian Cardozo menyatakan bahwa untuk adanya delik adat tergantung pada 4

(empat) factor yaitu :

a) sampai berapa jauh adat tadi diterima oleh masyarakat sebagai suatu yang

sewajarnya memang demikian.

b) Kekuatan mengikat dari keputusan-keputusan hakim pada waktu yang lalu

mengenai kasus yang sama.

c) Sifat dari hukum adat yang hidup di dalam masyarakat.

d) Kebebasan hakim di dalam memutus suatu perkara.

DELIK ADUAN

Apabila terjadi delik adat yang akibatnya menganggu keseimbangan keluarga maka

untuk menyelesaikannya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan harus ada

pengaduan,harus ada pemberitauan dan permintaan untuk diselesaikan kepada kepala

adat.

Misalnya di dalam kitab Simbur Tjahaja (ST) yang berlaku didaerah Sumatera Selatan

(dahulu) pasal 20 nya mengatakan :

“jika seorang laki-laki memegang lengan gadis atau janda diatas sikunya ia dikenalkan

6 ringgit jka perempuan itu mengadu kepada rapat.Denda 3 ringgit diserahkan kepada

perempuan itu sebagai tekap malu dan 3 ringgit diserahkan kepada rapat (sebagai

uang sidang)”.(jadi apabila siperempuan tidak mengadu maka rapat adat untuk

memeriksa tuntutan ganti kerugian tidak dilakukan)”.

BEBERAPA MACAM DELIK ADAT

a. Jenis delik yang paling berat

Yaitu pelanggaran atas keseimbangan antara dunia lahir dan dunia ghaib yang

diantaranya adalah :

1) Perbuatan pernghinaan

Contoh: memperkosa

2) Membuka rahasia masyarakat

Contoh : sekongkol dengan golongan musuh

3) Perbuatan mengadakan pembakaran

Contoh :memusnahkan rumah prumah adalah menentang keselamatan

masyarakat

4) Perbuatan menghina secara pribadi terhadap kepala adat

Contoh : penghinaan terhadap kepala adat atau kepala suku atau raja dianggap

melibatkan atau merusak keseimbangan masyarakat

5) Perbuatan sihir atau tenung

Contoh : mencelakakan seluruh masyarakat

6) Perbuatan INCEST

Contoh : suatu hubungan seksual antara dua orang yang menurut hukum adat

tidak boleh (karena pelanggaran terhadap eksogami)

b. Jenis delik yang menentang kepentingan hukum masyarakat dan family

7) hamil diluar perkawinan

8) melarikan seorang oerempuan

9) perbuatan zinah

CARA PENYELESAIAN DELIK ADAT

a. Penyelesaian antara pribadi,keluarga,tetangga

Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat dikampung,disusun,ditempat

pemukiman,ditempat pekerjaan dan lainnya maka untuk memulihkan gangguan

keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan diselesaikan langsung ditempat

kejadian antara pribadi yang bersangkutan atau diselesaikan langsung dirumah.

b. Penyelesaian kepala Adat

Adakalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi,keluarga atau tetangga tersebut

tidak mencapai kesepakatan atau karena salah satu dan lain hal tidak berkelanjutan

sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada kepala kerabat atau kepala adat.Di

daerah Lampung misalnya yang harus ditangani kepala kerabat dan kepala adat adalah

perselisihan kwain lari diantara sesame orang Lampung.

c. Penyelesaian kepala desa

Apabila penyelesaian delik adat dilakukan oleh kepala kerabat atau oleh kepala adat

menyangkut perselisihan khusus dikalangan masyarakat adat kekerabatan yang tidak

termasuk kewenangan kepala desa atau juga yang masih berlaku dikalangan

masyarakat yang susunannya dengan kelompok- kelompok suku-suku maka

penyelesaian delik adat dari masyarakat yang bersifat ketetanggaan atau penduduknya

campuran dilaksanakan oleh kepala desa.

PERBEDAAN POKOK ANTARA SISTEM HUKUM PIDANA MENURUT KUHP

DENGAN SISTEM HUKUM ADAT DELIK

Menurut Van Vollenhoven di dalam bukunya “HET ADATRECHT VAN INDONESIERS”

menyatakan terdapat perbedaan-perbedaan pokok antara sistem hukum pidana

menurut kuhp dan sistem hukum Adat delik,yaitu :

Hukum Pidana : yang dapat dipidana hanyalah seorang manusia saja.

Hukum Adat Delik : kampung si penjahat adalah diwajibkan membayar denda atau

kerugian.

Sistem KUHP : mengenal dan membeda-bedakan masalah membantu perbuatan

delik,membujuk,dan ikut melakukan

Sistem Hukum Adat : siapa saja yang turut menentang peraturan hukum diharuskan

turut memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali perimbangan

hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1.Surojo Wignjodipuro (Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat)

2.Tolib Setiady (Intisari Hukum Adat Indonesia)

3. Van Vollenhoven (Het adatrecht Van Indonesiers)