Nama : Andi Akhirah KhairunnisaNIM : 031111108Hukum
Negara-negara ASEAN
Case Concerning the Temple of Preah Vihear Cambodia v.
ThailandLatar Belakang KasusTemple of the Preah Vihear adalah
sebuah kuil kuno yang terletak diperbatasan Kamboja dan
Thailand.[footnoteRef:1] Kuil dan wilayahnya memiliki nilai seni
dan arkeologikal yang tinggi serta memiliki potensi militer yang
penting. Peta perbatasan pada tahun 1907 menyatakan bahwa kuil
tersebut berada di wilayah Kamboja[footnoteRef:2] dimana pada saat
itu pemerintah Thailand sama sekali tidak mengajukan keberatan
apapun. Pada tahun 1934 pemerintah Thailand melakukan survey
terhadap kuil tersebut dan menyatakan bahwa kuil berada dalam
wilayah Thailand, dimana kemudian Thailand membuat peta yang
menyatakan hal tersebut padahal dalam waktu yang sama peta
terdahulu masih digunakan di Thailand.[footnoteRef:3] [1: Case
Concerning The Temple of Preah Vihear: Cambodia V. Thailand, Duke
Law Journal, vol. 1963:307, h.307] [2: Ibid] [3: Ibid]
Pada tahun 1953, Kamboja mulai mempermasalahkan kuil ini yang
mengakibatkan hubungan Thailand dan Kamboja memburuk, ketika tahun
1954 Perancis meninggalkan Kamboja, pihak militer Thailand langsung
menduduki kuil ini. Sehingga pada tahun 1962 Kamboja membawa kasus
ini ke Mahkamah Internasional yang kemudian memutuskan bahwa kuil
ini berhak dimiliki oleh Kamboja. Pada tanggal 7 Juli 2001, kuil
ini resmi masuk dalam daftar warisan dunia oleh UNESCO, dimana hal
tersebut tidak disetujui oleh pemerintah Thailand karena menganggap
bahwa masih ada perbedaan pandangan terkait letak kuil sebagaimana
yang diakui oleh pemerintah Kamboja. Sehingga pada tahun 2008
terjadi konflik militer antara Kamboja dan Thailand masih terkait
kepemilikan kuil tersebut.
Analisis MasalahDalam kasus ini Kamboja mendasarkan argumen pada
peta (Annex I Map) yang dibuat oleh Prancis pada tahun 1907 yang
beberapa diantaranya adalah anggotaMixed Commission yang dibentuk
berdasarkanboundary treatyantara France dan Siam tanggal 13
Pebruari 1904.[footnoteRef:4] Sedangkan Thailand berargumen bahwa
peta tersebut tidaklah mengikat karena tidak dibuat oleh
anggotaMixed Commissionyang sah. Lebih lanjut, garis perbatasan
yang digunakan dalam peta tersebut adalah berdasarkanwatershed
lineyang salah dan bila menggunakan watershed lineyang benar maka
Kuil Preah Vihear akan terletak di dalam wilayah
Thailand.[footnoteRef:5] [4: Case Concerning the Temple of Preah
Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, [1962] I.C.J. Rep. 6; Note,
56 Am. J. INT'L L. 1033 (1962); Note, 11 INT' & COMP. L.Q. 1183
(1962). For a note on the preliminary objections phase of the case
see 1961.] [5: Ibid]
Dalam kasus ini Mayoritas hakim (9 dari 12) Mahkamah
Internasional menyatakan bahwa Kuil Preah Vihear berada dalam
wilayah kedaulatan Kamboja dan Thailand harus menarik personil
kepolisian dan militer dari kuil tersebut atau dari daerah
sekitarnya dalam wilayah kedaulatan Kamboja.[footnoteRef:6] Dengan
tujuh suara untuk lima, Pengadilan menemukan bahwa Thailand
berkewajiban untuk mengembalikan ke Kamboja setiap patung, stelae,
fragmen monumen, model batu pasir dan gerabah kuno yang mungkin,
sejak tanggal pendudukan Bait oleh Thailand pada tahun 1954, telah
dihapus dari Kuil atau daerah Candi oleh pemerintah
Thailand.[footnoteRef:7] [6: Ibid] [7: Ibid]
Dalam putusannya hakim ICJ mendasarkan argumennya dengan teori
acquiescence atau disebut juga Doktrin Estoppel dimana prinsip ini
termasuk dalam salah satu sumber hukum internasional yakni
customary international law.[footnoteRef:8] Maksud dari doktrin ini
adalah melindungi suatu Negara yang bertentangan dengan Negara
lain, dimana Negara lawannya tersebut gagal untuk melakukan protes
atas sebuah kebijakan dengan jangka waktu tertentu.[footnoteRef:9]
Dalam kasus ini, saat Kamboja melakukan serangkaian pengakuan
terhadap wilayah kuil Preah Vihear namun Thailand tidak menunjukkan
tindakan penolakan dari pengakuan tersebut yang oleh hakim
dienterprestasikan sebagai sebuah bentuk persetujuan. Hal ini
mengindikasikan bahwa pihak Thailand tidak menganggap ada
permasalahan yang muncul di wilayah kuil Preah Vihear dan
implikasinya adalah pengakuan terhadap kedaulatan kamboja atas
Preah Vihear. [8: Pasal 38 statuta ICJ] [9: MacGibbon, Estoppel in
International Law, 7 INT'L & Cobip. L.Q. 468, 501 (1958).]
Thailand gagal menyatakan keberataannya saat kesempataan
tersebut ada membuat Thailand kehilangan hak untuk menyatakan bahwa
pihaknya tidak terikat pada peta dalam Annex I Map. Mayoritas hakim
berkesimpulan bahwa adalah tidak penting lagi untuk memutuskan
apakahwatershed lineyang dipergunakan dalam peta peta sebagaimana
Annex I Map telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.Dengan
adanya putusan tersebut maka secara resmi bahwa kuil tersebut
berada dalam wilayah Kamboja. Namun sebuah permasalahn muncul
kembali saat UNESCO mengeluarkan heritage list yang menyatakan
bahwa kuil ini termasuk dalam salah satu warisan kebudayaan dunia,
yang mengakibatkan pada tahun 2008 kembali terjadi konflik antara
Thailand dan Kamboja. Mengingat kedua Negara ini adalah anggota
resmi ASEAN, maka sebenarnya ketentuan dalam Piagam ASEAN dapat
menyelesaikan masalah yang ada. Yang menadi hambatan adalah apabila
kedua Negara tidak mematuhi ketentuan dalam Piagam ASEAN tersebut
mengingat status Piagam ASEAN hanyalah sebuah soft law.
