Perjuangan Kelompok-Kelompok Marjinal

dalam Merebut Kekuasaan di Timur Tengah

1. Latar Belakang

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang paling potensial

bagi antar kelompok masyarakat untuk berkonflik satu dengan lainnya.

Konflik ini menyebabkan stabilitas keamanan di kawasan ini masih menjadi

sesuatu yang jauh dari harapan. Selesai satu konflik, muncul konflik lain

seolah tiada putus-putusnya. Konflik-konflik ini dapat berupa serangan asing

ke salah satu negara di Timur Tengah, proses demokratisasi yang

berlangsung pada kudeta dan revolusi, perbedaan aliran kepercayaan yang

berujung pada serangan bom bunuh diri dan perang sipil, hingga munculnya

kelompok feminis yang seolah-olah mengancam kekuasaan yang selama ini

dipegang oleh kaum pria.

Melihat konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, tidak bisa lepas

dari melihat mana kelompok yang selama ini berkuasa, dan mana yang

selama ini termarjinalkan. Kelompok marjinal pertama yang diangkat dalam

tulisan ini adalah kaum Syiah di Irak pada masa pemerintahan Saddam

Hussein. Saddam Hussein merepresentasikan kaum nasionalis Arab yang

dihimpun dalam semangat Partai Ba’ath yang membuat etnis Kurdi tidak

beruntung, dan merepresentasikan kaum Sunni yang memosisikan dirinya

sebagai pembela agama Islam dari aliran-aliran yang mereka anggap sesat,

salah satunya Syiah. Maka, dua kelompok yang semasa pemerintahan

Saddam termarjinalkan, yaitu Syiah dan Kurdi segera menyambut

kedatangan Amerika Serikat untuk menjatuhkan Saddam Hussein.1

Nasionalis Arab dan Sunni dalam hal ini dilihat sebagai kelas berkuasa

sementara Etnis Kurdi dan Syiah dianggap sebagai kelompok marjinal.

Perjuangan kaum Syiah di Irak ini sebetulnya merupakan bentuk

counter-hegemony terhadap rulling class yang lewat negara telah

menjadikan mereka sebagai kelompok marjinal. Oleh karena itu pendekatan

Gramscian dalam menggambarkan perjuangan kelas-kelas marjinal dalam

melawan kelas yang berkuasa dirasa cocok.

Berbeda dengan kaum Syiah yang tengah melakukan kontra hegemoni

di Irak, permasalahan Kurdi sebetulnya adalah permasalahan pembentukan

kebangsaan. Tulisan ini kemudian mengangkat permasalahan kurdi sebagai

kelompok kedua yang selama ini termarjinalkan di Timur Tengah. Etnis Kurdi

yang termarjinalkan ini tidak hanya dieksklusikan di Irak, tetapi juga di

sejumlah negara tempat mereka hidup seperti di Iran, Suriah, dan Turki.

Kurdi merupakan sebuah bangsa yang memiliki wilayah, tetapi tidak

memiliki negara, hidup dalam teritorial-teritorial beberapa negara yang

terpisah, atau lebih tepatnya dipaksakan bergabung dengan negara-negara

yang lahir pasca kolonial.2 Oleh karena itu persoalan Kurdi akan dilihat

sebagai upaya kaum termarjinal ini dalam proses nation-building mereka

1 Mari Luomi,2008,Sectarian Identities or Geopolitics? The Regional Shia-Sunni Divide in the Middle East.The Finnish Institute of International Affairs. Hal 4-142 Laura S. Etheredge,2011,Iraq: Middle East Region in Transition.New York: Britannica Education Publishing & Rosen Educational Service.Hal 15-17

untuk membentuk sebuah bangsa yang benar-benar bersatu dan pada

akhirnya mengharapkan sebuah teritorial tersendiri.

Sementara itu di Suriah, yang sama halnya dengan Irak dikuasai oleh

rezim sekuler Partai Ba’ath, tetapi memunculkan fenomena yang

berkebalikan. Kelompok Sunni justru termarjinalkan pada masa

pemerintahan Hafez al-Assad dan Bashar al-Assad yang tidak hanya

merepresentasikan kekuasaan Partai Ba’ath yang mengusung nasionalis

Arab dan sosialisme, tetapi juga mewakili kekuasaan kelompok Syiah Alawi.

Tak ubahnya dengan Irak, Suriah kemudian karena pertentangan antara

kelompok berkuasa dengan marjinal ini, akhirnya jatuh ke dalam perang

saudara. Namun konflik Suriah ini tidak semata-mata antara Sunni dan

Syiah, melainkan juga antara kaum agamis yang diwakili oleh perjuangan

Ikhwanul Muslimin, Jabhah al-Nusrah, dan Hizbut Tahrir melawan rezim

sekuler yang tidak lain adalah Partai Ba’ath lewat kepemimpinan Hafez dan

Bashar al-Assad.3

Sekulerisme sebetulnya merupakan warisan kolonial yang kemudian

diadopsi oleh Dunia Islam setelah mereka memerdekakan dirinya dari

penjajahan. Sebelumnya, setidaknya sampai pada masa Turki Ottoman, tidak

pernah ada yang namanya pemisahan antara agama dan politik di dalam

Islam. Maka dapat dikatakan kolonialisme telah membentuk oposisi biner

antara sekulerisme dengan non-sekulerisme. Dewasa ini, Suriah menjadi

salah satu medan perang yang jelas dimana kelompok non-sekuler

3 Dina Y. Sulaeman,2013,Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional.Bandung: Pustaka Iman. Hal 15-21

melakukan resistensi terhadap rezim sekuler. Pendekatan poskolonialis akan

membongkar esensi perjuangan dari Ikhwanul Muslimin, Jabhah al-Nusrah,

dan Hizbut Tahrir yang merepresentasikan perjuangan kelompok yang

melawan arus sekulerisme ini melawan rezim Partai Ba’ath yang sekuler.

Kelompok berkuasa lainnya di Timur Tengah adalah para diktator-

diktator yang biasanya vokal dalam menentang Barat tetapi tidak

membiarkan masyarakat mereka menjadi warga negara yang vokal. Diktator

ini biasanya menguasai militer atau berasal dari militer, yang kemudian

diruntuhkan sendiri oleh rakyat. Tunisia, Libya, dan Mesir melalui Arab

Spring. Namun, Mesir punya cerita tersendiri dalam hal ini. Negara yang

sudah sejak lama diperintah oleh diktator-militer ini, memiliki oposisi yang

semakin lama makin kuat, yaitu Ikhwanul Muslimin yang mengusung Islam

moderat dan pro demokrasi. Pasca Arab Spring, Ikhwanul Muslimin tampil

sebagai kelompok yang populis dan memenangkan pemilu, tetapi kemudian

digulingkan kembali oleh militer. Namun, menariknya adalah Ikhwanul

Muslimin meskipun selama berkuasanya rezim militer mereka bergerak di

bawah tanah, tetapi kemudian menjadi kelompok berpengaruh dalam

masyarakat Mesir sehingga memiliki daya tawar tersendiri untuk memasuki

tataran pemerintahan.

Terakhir, kelompok yang dikarenakan kultural Arab yang patriaki

menjadi termarjinalkan adalah kaum perempuan. Kaum perempuan selama

ini dianggap sebagai warga negara kelas dua. Budaya patriaki yang

dipraktekan oleh masyarakat Timur Tengah kemudian menjadikan ajaran

Islam sebagai landasan untuk membuat kaum perempuan semakin

termarjinalkan dari politik. Namun, fenomena yang muncul belakangan,

kaum perempuan mulai bersuara dan berparlemen seperti yang muncul di

Iran. Hal tersebut dipicu oleh berbagai macam faktor, seperti kemunculan

kaum intelektual wanita di Iran yang mulai merasa dan menyadari bahwa

para kaum perempuan di Iran memang sengaja dikonstruksi menjadi

‘bodoh’, sehingga kaum perempuan dianggap kaum yang tidak tau apa-apa.

Namun, kondisi tersebut perlahan mulai berubah sejak terjadinya Revolusi

Islam yang menjatuhkan rezim yang berkuasa, dan membuka dinamika

politik Iran ke arah yang lebih demokratis dengan membuka peluang bagi

kaum wanita untuk ‘bersuara’.4

2. Rumusan Masalah

Sejalan dengan judul yang dipaparkan, tulisan ini akan mengkaji lebih

dalam bagaimana kelompok-kelompok yang selama ini termarjinalkan mulai

melawan dan bermaksud membalikkan hegemoni dan kekuasaan kaum yang

selama ini berkuasa. Untuk menganalisis hal tersebut, maka tulisan ini akan

difokuskan pada kelompok marjinal dengan melihat kepada beberapa

perbedaan yang mencolok yang membuat mereka berbeda dengan kaum

yang sedang berkuasa, yaitu: 1) sekte, yaitu sekte Syiah yang termarjinalkan

semasa pemerintahan Saddam Hussein di Irak; 2) integrasi/separasi agama

dalam politik, yaitu dengan melihat perjuangan Ikhwanul Muslimin, Jabhah

4 Hamideh Sedghi,2007,Woman and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and Reveiling.New York: Cambridge University Press. Hal 1-21

al-Nusrah, dan Hizbut Tahrir dalam melawan kekuasaan rezim sekuler Partai

Ba’ath; 3) etnis, yaitu etnis Kurdi yang termarjinalkan di negara tempat

mereka hidup seperti di Irak, Iran, Suriah, dan Turki; 4) pandangan politik,

yaitu melihat pada Ikhwanul Muslimin yang mengasosiasikan Islam dengan

demokrasi dan bertentangan selama ini dengan rezim militer yang otoriter di

Mesir; dan 5) Gender, melihat pada kaum perempuan di Iran yang mencoba

memperjuangkan hak-hak kaum perempuan lewat parlemen.

3. Pertanyaan Penelitian

1) Seberapa besar efektifitas perlawanan yang dilakukan kelompok Syiah

di Iraq untuk mencapai posisi dominan dalam ranah sosial dan politik

Iraq?

2) Bagaimana proses nation-building Bangsa Kurdi di Kawasan Timur

Tengah serta kendala apa yang sejauh ini mereka dapatkan dan apa

tantangan ke depannya?

3) Sejauh mana dimensi politik Islam mempengaruhi resistensi yang

dilakukan oleh kelompok oposisi Ahlus Sunnah di Suriah terhadap

rezim sekuler Partai Ba’ath ditinjau dari konsep oposisi biner

poskolonialisme?

4) Bagaimana posisi pengaruh Ikhwanul Muslimin di tataran masyarakat

Mesir akhir-akhir ini serta apa yang menjadi daya tawar Ikhwanul

Muslimin untuk bisa memasuki tataran pemerintahan Mesir?

5) Sejauh mana peran wanita dalam dinamika perpolitikan di Iran sebagai

bentuk perlawanan terhadap rezim yang berkuasa sebelum Revolusi

Iran dalam rangka memperjuangkan hak dan peran wanita ?

4. Daftar Pustaka

Etheredge, Laura S.Iraq: Middle East Region in Transition.New York :

Britannica Education Publishing & Rosen Educational Service.2011

Luomi, Mari.Sectarian Identities of Geopolitics? The Regional Shia-

Sunni Divide in the Middle East.The Finnish Institute of International

Affairs.2008

Sedghi, Hamideh.Woman and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and

Reveiling.New York: Cambridge University Press.2007

Sulaeman, Dina Y.Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan

Multinasional.Bandung: Pustaka Iman,2013