Upload
lyque
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
TUGAS AKHIR
PERANAN ANGGARAN BARANG DAN JASA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(BPKD) KOTA MEDAN
Oleh :
Alfria Sitompul
112102146
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN 2014
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas limpahan kasih dan
anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul
“Peranan Anggaran Barang dan Jasa Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) Kota Medan”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Sumatera Utara. Penulis telah
banyak menerima bimbingan, saran, motivasi, dan doa dari berbagai pihak selama
penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis
menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan
dan bimbingan, yaitu kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M. Ec, Ac, Ak, CA selaku Dekan
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Rustam, M. Si, Ak selaku Ketua Program Studi Dioploma III
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Drs, Chairul Nazwar, M. Si, Ak selaku Sekretaris Program Studi
Dioploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sumatera Utara.
4. Bapak Drs, Chairul Nazwar, M. Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang
banyak meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan petunjuk, saran-
saran, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Arfan Rangkuti selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Walikota
Medan yang telah memberi pengarahan serta ijin untuk riset tugas akhir ini.
6. Teristimewa buat Ayah saya H. Sitompul dan juga Ibu saya tercinta H.
Panggabean yang telah mendidik dan memberikan bimbingan, dukungan
moral, materil, nasihat serta doa sehingga penulis berhasil menyusun tugas
akhir dan menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera
Utara.
7. Saudara- saudaraku ka Lola, ka Rani, ka Winda, Putri, Citra, Pio dan
Kasih, atas doa yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Sahabat- sahabatku lima serangkai, Ely Lasa, Lita Selfiana, Rizki Nirwana,
dan Tribudi Astuti terimakasih atas dukungan kalian semua.
9. Teman-teman seperjuanganku Fitri Annisa dan seluruh teman Program
studi diploma III Akuntansi stambuk 2011, khususnya Group C, serta
pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan tugas
akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa dalam penyajian tugas akhir ini masih banyak terdapat
kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun dari pembaca demi perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang.
Medan, Agustus 2014
Penulis,
Alfria Sitompul (112102146)
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR…………………………………………..... i
DAFTAR ISI……………………………………………………… iii
DAFTAR TABEL………………………………………………... v
DAFTAR GAMBAR……………………………………………… vi BAB I PENDAHULUAN……………………………………… 1
A. Latar Belakang masalah………………………….. 1
B. Rumusan Masalah………………………………... 2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian………………….. 3
D. Rencana Penulisan……………………………….. 3
1. Jadwal Survei/Observasi……………………… 4
2. Rencana Isi…………………………………… 4
BAB II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(BPKD) KOTA MEDAN……………………………… 6
A. Sejarah Ringkas Perusahaan……………………….. 6
B. Struktur Organisasi………………………………... 15
C. Job Description………………………………………… 15
D. Jaringan Kegiatan…………………………………... 34
E. Kinerja Kegiatan Terkini…………………………… 34
F. Rencana kegiatan…………………………………... 35
BAB III PERANAN ANGGARAN BARANG DAN JASA
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN….. …………… 36
A. Pengertian Anggaran, Penganggaran Dan
Klasifikasinya …………………………………….... 36
B. Pengertian Belanja Barang Dan Jasa……………….. 41
C. Peraturan Presiden Tentang Anggaran Barang Dan
Jasa………………………………………………… 43
D. Analisis Prosedur Anggaran Barang Dan Jasa Pada
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan….. 47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN…………………………. 59
A. Kesimpulan………………………………………… 59
B. Saran………………………………………………... 59
DAFTAR PUSTAKA..………………………………………… 60
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar Judul Halaman
2. 1 Stuktur Organisasi Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan……… 15
DAFTAR TABEL
No. Tabel Judul Halaman 1. 1 Jadwal survei/observasi…………………………..... 4 3. 1 Tabel Honorarium Pejabat, Panitia Unit Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa Pada BPKD Kota Medan………………………………………… 46
3. 2 Contoh Surat Pengantar SPP-LS................................ 50 3. 3 Contoh Surat SPP-LS Barang dan Jasa ..................... 52 3. 3 Contoh SPP-LS Barang dan Jasa lanjutan ................ 53 3. 4 Contoh SPP-LS Barang dan Jasa) ............................ 57
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Anggaran dalam organisasi bisnis komersial atau perusahaan memiliki
arti yang berbeda dengan anggaran dalam pemerintaha. Anggaran dalam
organisasi pemerintahan memiliki arti lebih dari sekedar alat perencanaan,
bahkan bisa dikatakan bahwa anggaran dalam pemerintahan berfungsi sebagai
pengendali utama kegiatan dari organisasi pemerintahan tersebut. Anggaran
menurut Freeman (dalam Mursyidi, 2009 : 36 adalah “sebuah proses yang
dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya
yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas”.
Belanja dalam lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia menurut
PP 24 Tahun 2005, diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum
negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali
pembayarannya oleh pemerintah. Karena itu belanja diakui sebesar jumlah
kas yang dikeluarkan dari rekening kas umum negara /daerah. Nilai yang
dibayarkan meliputi nilai yang dibayarkan oleh pemerintah, bukan nilai yang
seharusnya dibayarkan.
Belanja barang dan jasa adalah barang dan jasa yang terdiri dari barang
dan jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lain,
barang yang dibeli untuk kemudian dijual kembali, atau barang dan jasa yang
habis dikonsumsi.
Berdasarkan tujuan penggunaannya, barang dan jasa yang dibeli
pemerintah dan dipakai oleh pegawai pemerintah dapat dikelompokkan
menjadi belanja barang dan jasa ataupun kompensasi untuk pegawai dalam
bentuk selain tunai. Jika pegawai menggunakan barang dan jasa tersebut agar
pekerjaannya dapat terlaksana, maka penggunaan barang dan jasa tersebut
dikelompokkan sebagai belanja barang dan jasa. Sedangkan bila barang dan
jasa digunakan pada waktu dan tujuan yang diinginkan oleh pegawai dan
dapat secara langsung memenuhi kebutuhan pegawai tersebut, maka hal ini
dikategorikan sebagai kompensasi untuk pegawai.
Begitu pula dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD) Kota
Medan, sebagai salah satu organisasi pemerintah BPKD Kota Medan juga
memiliki prosedur penerapan anggaran belanja barang dan jasa. Karena itu
melihat pentingnya peranan anggaran ini, penulis berminat untuk menyusun
laporan tugas akhir mengenai anggaran belanja barang dan jasa dengan judul
“Peranan Anggaran Barang dan Jasa Pada BPKD ( Badan Pengelola
Keuangan Daerah) Kota Medan”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka untuk
membatasi ruang lingkup dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis
membatasi masalah sebagai berikut:
“Apakah penerapan anggaran barang dan jasa pada BPKD Kota Medan
telah sesuai dengan prosedur yang ada?”
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi penulis, maka tujuan
tugas akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan anggaran barang dan
jasa pada BPKD Kota Medan telah sesuai dengan prosedur yang ada atau
tidak.
2. Manfaat penelitian
Hasil dari tugas akhir ini dimaksudkan agar dapat memberikan
manfaat bagi :
a. Bagi penulis, untuk memperoleh pengetahuan tentang peranan
anggaran barang dan jasa pada BPKD Kota Medan.
b. Bagi BPKD Kota Medan, dapat memberi masukan agar dapat
melakukan aktifitas dengan efektif dan efesien, serta dapat mengetahui
dan melaksanakan peranan anggaran barang dan jasa sesuai dengan
prosedur yang berlaku saat ini.
c. Bagi penulis lain, dapat digunakan sebagai pembanding untuk
penelitian dengan tema dan pembahasan yang sama dimasa yang akan
datang.
D. Rencana Penulisan
1. Jadwal penelitian
Tempat: BPKD Kota Medan
Jadwal: Tanggal 01 Juni sampai dengan 30 Juni 2014
Tabel 1. 1 Jadwal Survei / Observasi
No Kegiatan Juni 2014
I II III IV
1 Pengesahan Penulisan Tugas Akhir
2 Pengajuan Judul 3 Permohonan Izin Riset
4 Penunjukan Dosen Pembimbing
5 Pengumpulan Data 6 Penyusunan Tugas Akhir 7 Bimbingan Tugas Akhir 8 Penyelesaian Tugas Akhir
2. Rencana Isi
Penulis akan membuat rencana isi secara terarah dalam penulisan
tugas akhir, pembahasan tugas akhir ini terbagi atas empat (4) bab yang
saling berkaitan yaitu:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan: Latar Belakang masalah,
Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat
Penelitian, Rencana Penulisan, Jadwal Penelitian,
Rencana Isi.
BAB II : PROFIL BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH (BPKD) KOTA MEDAN
Bab ini menguraikan: Sejarah Ringkas Perusahaan,
Struktur Organisasi, Job Description, Jaringan
Usaha / Kegiatan, Kinerja Usaha Terkini, Rencana
kegiatan.
BAB III :PERANAN ANGGARAN BARANG DAN
JASA PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA
MEDAN
Bab ini menguraikan: Pengertian Anggaran,
Penganggaran dan Klasifikasinya, Pengertian
Belanja Barang Dan Jasa, Peraturan Presiden
Tentang Anggaran Barang Dan Jasa, Analisis
Prosedur Anggaran Barang dan Jasa Pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah hasil penelitian dikembangkan penulis
mengembangkan Kesimpulan, dan Saran
BAB II
BPKD KOTA MEDAN
A. Sejarah Ringkas Perusahaan
BPKD dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian
keuangan sekretariat daerah kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola
keuangan pemerintah kota Medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas
pengelolaan keuangan pemerintah kota Medan belum begitu kompleks,
maka bagian keuangan kota Medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu: anggaran,
perbendaharaan, gaji, verifikasi, dan pembukuan.
Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju
pertumbuhan penduduk kota Medan, maka melalui peraturan daerah kota
Medan, bagian tersebut di atas ditingkatkan menjadi badan pengelola
keuangan daerah yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota
Medan.
BPKD Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik
dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good
governance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah
yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan
berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan
keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional
guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan
pengelolaan keuangan daerah.
BPKD Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah
Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdaya
guna, dan berhasil guna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat
Daerah yang efektif dan efisien, sehingga dapat terwujud pelayanan
Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP).
Organisasi BPKD, terdiri dari:
1. Badan
2. Sekretariat, membawahkan:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Anggaran, membawahkan:
a. Sub Bidang Pendapatan;
b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
c. Sub Bidang Belanja Langsung.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
a. Sub Bidang Gaji;
b. Sub Bidang Belanja;
c. Sub Bidang Verifikasi dan Kas.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
a. Sub Bidang Akuntansi;
b. Sub Bidang Pelaporan.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
BPKD berdiri pada tanggal 28 Desember 2011. Visi dan Misi Badan
Pengelola Keuangan Daerah diterapkan mulai 2011-2015.
Berikut ini akan dijelaskan visi dan misi BPKD:
1. Visi BPKD Kota Medan
Visi BPKD Kota Medan dirumuskan untuk mendukung visi dan
misi Kota Medan. Secara dimensional pernyataan visi berfokus ke masa
depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu.
Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat
ditentukan oleh kinerja dan peran Aparatur Pemerintah Kota Medan.
BPKD Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah
Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik,
berdaya guna, dan berhasil guna yang didukung dengan Kelembagaan
Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, sehingga dapat terwujud
pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan
prosedur pengeloaan keuangan serta standar operasional dan prosedur
(SOP). Sejalan dengan visi dan misi Kota Medan, maka visi BPKD
Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR
PEMERINTAH KOTA MEDAN
YANG PROFESIONAL, BERWAWASAN MANAJEMEN PENG
ELOLAAN KEUANGAN YANG SISTEMATIS, EFISIEN DAN
EFEKTIF”
Rasionalitas visi BPKD Kota Medan sebagaimana di atas adalah
sebagai berikut:
a. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional
Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang
utama dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam
pengaturan/Regulasi maupun fungsi Pelayanan, maka
profesionalisme aparatur sangat memegang perananan dalam rangka
menumbuhkembangkan pembangunan masyarakat, khususnya untuk
menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang
ini.
Untuk memungkinkan Pemerintah Kota Medan mampu
mengambil bagian dalam proses globalisasi yang telah terjadi pada
seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu faktor penting yang
harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan adalah sumber daya
aparatur yang profesional dengan meningkatkan mutu pelayanan
administrasi.
b. Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan
Sumber daya aparatur yang profesional dimaksud adalah
sumber daya aparatur yang memiliki intelektualitas dan kompetensi
dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses
pembangunan Kota Medan sekaligus dapat segera merespon tuntutan
dan harapan masyarakat. Hal ini akan berimplikasi pada
terbentuknya sumber daya aparatur yang bersih, berwibawa,
bermoral yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya.
Faktor-faktor tersebut akan berkembang sejalan dengan
aparatur Kota Medan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi
dan spesialisasi sesuai bidang tugasnya untuk menciptakan kualitas
sumber daya aparatur serta peningkatan pengetahuan bagi
aparaturnya, sehingga akan memungkinkan Pemerintah dan
masyarakat Kota Medan mampu mencapai keberhasilan
pembangunan Kota sebagaimana Visi dan Misi Kota Medan yaitu:
“Medan Kota yang berdaya saing, nyaman, peduli, dan
sejahtera”.
c. Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berpengabdian
Bahwa pada era globalisasi sekarang semakin terasa luasnya
cakupan pembangunan yang harus dilaksanakan. Namun demikian
dalam proses pembangunan untuk melayani semua kebutuhan
tersebut hanya dapat kita lakukan secara bertahap. Dalam
pembangunan dan pembinaan sumber daya aparatur khususnya dan
masyarakat pada umumnya juga dilaksanakan dalam kerangka
membangun persatuan dan kesatuan Bangsa. Oleh karena itu,
profesionalisme sumber daya aparatur yang akan diwujudkan
tersebut tidak semata hanya membangun kualitas, kompetensi,
menguasai ilmu, dan teknologi tetapi juga sangat penting memiliki
integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa dan negara
melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian perbedaan
kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar daerah menjadi
sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan kebijakan dan
kinerja ke arah yang lebih baik ke depan, sehingga penerapan
prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan
keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan aparatur.
d. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Bahwa dalam rangka pencapaian sistem pelaporan kinerja dan
keuangan diperlukan pembinaan sumber daya aparatur yang mampu
berdaya guna untuk menunjang peningkatan sistem capaian kinerja.
Oleh karena peningkatan capaian kinerja dan keuangan bermuara
dari kualitas sumber daya aparatur yang kompetensi, menguasai
perkembangan ilmu, dan teknologi tetapi juga sangat penting
memiliki integritas dan rasa pengabdian untuk membangun bangsa
dan negara melalui pembangunan daerahnya, dengan demikian
perbedaan kecepatan pencapaian kemajuan pembangunan antar
daerah menjadi sebuah tantangan dan masukan untuk perbaikan
kebijakan dan kinerja ke arah yang lebih baik. Pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat
meningkatnya kualitas dan sistem pelaporan.
e. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah
BPKD Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan
publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
(good governance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan
keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat
daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan
daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna
pengawasan dan akuntabilitas, kualitas, serta penyusunan pelaporan
dan pengelolaan keuangan daerah.
2. Misi BPKD Kota Medan
Misi BPKD Kota Medan merupakan sesuatu yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan
agar harapan yang dicita-citakan pada masa mendatang akan tercapai
yaitu:
a. Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan
keuangan daerah Kota Medan.
b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui
teknologi yang lebih baik.
c. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Kota Medan.
Dalam mencapai visi organisasi, BPKD Kota Medan merumuskan
misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam
mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu.
Ketiga misi BPKD Kota Medan di atas dapat dijelaskan dengan
rasionalitas sebagai berikut :
a. Peningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan Aparatur Pemerintah Kota Medan
Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugas-
tugas pelayanan bagi aparatur sebagai aparatur Pemerintah Kota
Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sumber
daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan aparatur
dapat berjalan sesuai program dan rencana kerja yang telah disusun
dan dapat menerapkan mutu pelayanan administrasi serta
peningkatan kualitas pelayanan publik.
b. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan
Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPKD Kota Medan
harus memiliki manfaat tepat guna yang berbasis kinerja sehingga
dapat terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan sehingga aparatur
pemerintah semakin memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan,
maupun pengalaman yang sesuai dengan ruang lingkup wewenang
dan tanggung jawab yang diemban sesuai prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pengelolaan
keuangan daerah yang berkualitas transparan, efisien, dan efektif.
c. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik
Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota
Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan
pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat
dengan pelayanan yang prima, terjangkau dan adil, maka disadari
bahwa pada prakteknya, tujuan itu hanya dapat tercapai oleh sumber
daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung
berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh
aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya.
Oleh karenanya, motivasi, disiplin, dan kualitas sumber daya
aparatur sangat dibutuhkan guna mendukung penerapan
penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang good
governance.
d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi Perangkat Daerah Kota Medan
Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja
organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia
dalam organisasi yang bersangkutan disamping adanya peran penting
faktor-faktor lain. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya
aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan.
Dalam batasan Misi di atas, peningkatan kinerja aparatur dapat
terlepas dari makna peningkatan produktifitas kerja aparatur
Pemerintah Kota Medan sehingga terbebas dari pemborosan dan
ketidakefisienan. Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja
yang jelas, peningkatan karier, dan kesejahteraan yang sesuai dengan
prestasi aparatur, kepuasan kerja, budaya organisasi yang
mendukung peningkatan kinerja dan sebagainya merupakan faktor-
faktor yang secara simultan berkorelasi dalam proses peningkatan
kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan.
B. Struktur Organisasi
Gambar 2.1 Struktur Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumber: www.pemkomedan.go.id
KEPALA BPKD
SEKRETARIS BPKD
BIDANG PERBENDAHARAAN
- Sub Bidang Belanja
- Sub Bidang Gaji- Sub Bidang
Verifikasi dan Kas
- Sub Bagian Umum- Sub Bagian
Keuangan- Sub Bagian
Penyusunan Program
BIDANG ANGGARAN
- Sub Bidang Pendapatan
- Sub Bidang Belanja Langsung
- Sub Bidang Belanja Tidak
Langsung
BIDANG AKUNTANSI
DAN PELAPORAN
- Sub Bidang Akuntansi
- Sub Bidang Pelaporan
C. Job description
Tugas pokok dan fungsi dari organisasi BPKD terdiri dari:
1. Kepala BPKD
BPKD dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BPKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan
daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.
Kepala BPKD menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
keuangan daerah.
b.Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan
pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan
daerah.
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan.
d.Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi
keuangan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
pengelolaan keuangan daerah.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup kesekretariatan yang
meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan
program.
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sekretariatan.
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program BPKD.
c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi
kesekretariatan BPKD yang meliputi administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan BPKD.
d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,
pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan.
e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas BPKD.
f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang
kesekretariatan.
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat, membawahkan:
a. Sub bagian Umum
Sub bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub
bagian umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas
sekretariat lingkup administrasi umum.
Sub bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian
Umum.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi
umum.
3) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata
naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan,
penyelenggaraan kerumahtanggaan dan keprotokolan BPKD.
4) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
5) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
6) Pelaksanaan hubungan masyarakat.
7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas.
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dengan
tugas dan fungsinya.
b. Sub bagian Keuangan
Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Seketaris. Sub
Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Seketariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
Sub bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian
Keuangan.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi
keuangan.
3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi
kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan,
pengusulan, dan verifikasi.
4) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan
administrasi keuangan.
5) Penyusunan laporan keuangan BPKD.
6) Pelaksanaan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
7) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
c. Sub bagian Penyusunan Program
Sub bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub
bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris. Sub bagian Penyusunan Program mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup
penyusunan program dan pelaporan.
Sub bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan
Program.
2) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana,
program, dan kegiatan BPKD.
3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program BPKD.
4) Penyusunan bahan evaluasi pelaporan kinerja kegiatan BPKD.
5) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
3. Bidang Anggaran
Bidang anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang anggaran
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup
pendapatan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung.
Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang anggaran.
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi
pendapatan, pembiayaan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung.
c. Pengkoordinasian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TPAD).
d. Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan
APBD atas usulan SKPD.
f. Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD.
g. Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai DPA/DPPA SKPD.
h. Penyusunan laporan realisasi SPD SKPD.
i. Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran.
j. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang anggaran, membawahkan:
a. Sub bidang Pendapatan
Sub bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala sub Bidang,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang anggaran. Sub bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang anggaran lingkup pendapatan
dan pembiayaan.
Sub bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang
Pendapatan.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis limgkup pendapatan dan
penerimaan pembiayaan.
3) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
penyusunan rencana dan program pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
4) Pengkoordinasian Rencana Keuangan Anggaran (RKA)
pendapatan SKPD.
5) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan anggaran
pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
6) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan
pembiayaan SKPD.
7) Penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai
DPA/DPPA SKPD.
8) Penyiapan laporan realisasi SPD pendapatan dan pembiayaan.
9) Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang
berhubungan dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
10) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup
pendapatan dan pembiayaan.
11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya
b. Sub bidang Belanja Tidak Langsung
Sub bidang Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh Kepala
Sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Anggaran. Sub bidang Belanja Tidak Langsung
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Anggaran lingkup belanja tidak langsung.
Sub bidang Tidak Langsung menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja
Tidak Langsung.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak
langsung.
3) Pengkoordinasian RKA belanja tidak langsung SKPD.
4) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran
belanja tidak langsung dengan SKPD.
5) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA
belanja tidak langsung SKPD.
6) Penyiapan bahan SPD belanja tidak langsung sesuai
DPA/DPPA SKPD.
7) Penyiapan laporan realisasi SPD belanja tidak langsung.
8) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup
belanja tidak langsung.
9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Sub bidang Belanja Langsung
Sub bidang Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Anggaran. Sub Bidang Belanja Langsung
mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Anggaran lingkup belanja langsung.
Sub bidang Belanja Langsung menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang Belanja
Langsung.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja langsung.
3) Pengkoordinasian RKA belanja langsung SKPD.
4) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran
belanja langsung dengan SKPD.
5) Pemeriksaan dan penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA
belanja langsung SKPD.
6) Penyiapan SPD belanja langsung sesuai DPA/DPPA SKPD.
7) Peyiapan laporan realisasi SPD belanja langsung.
8) Penyusunan laporan anggaran kinerja program bidang anggaran
lingkup belanja langsung.
9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang
Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
BPKD lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas.
Bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Perbendaharaan.
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji, belanja,
verifikasi dan kas.
d. Penyiapan SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung, dan
pengeluaran pembiayaan.
e. Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi
dan kas.
f. Penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja tidak
langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan.
g. Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD.
h. Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan.
i. Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
j. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas.
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang perbendaharaan, membawahkan:
a. Sub bidang Gaji
Sub bidang Gaji dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perbendaharaan. Sub bidang Gaji mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan lingkup gaji.
Sub bidang Gaji menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Gaji.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai.
3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di
bidang gaji.
4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji dari
SKPD.
5) Penyiapan bahan penerbitan SP2D gaji.
6) Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD.
7) Penyelesaian permasalahan lingkup gaji.
8) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup gaji.
9) Peyiapan bahan untuk penerbitan Surat Keputusan
Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji.
10) Penyiapan pembayaran uang bagi PNS yang meninggal dunia.
11) Penyusunan laporan realisasi SP2D gaji.
12) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan
lingkup gaji.
13) Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Sub bidang Belanja
Sub bidang Belanja dipimpin oleh Kepala Sub bidang, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang
Perbendaharaan.
Sub bidang Belanja menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Belanja.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja.
3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di
bidang belanja.
4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan Surat Perintah
Membayar (SPM) belanja dari SKPD.
5) Penyiapan register penolakan Surat Perintah Membayar (SPM)
belanja.
6) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) belanja.
7) Penyiapan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
belanja.
8) Penyiapan bahan penyelesaian masalah tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup belanja.
9) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran
belanja.
10) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan
lingkup belanja.
11) Pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan monitoring.
12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Sub bidang Verifikasi dan Kas
Sub bidang Verifikasi dan Kas dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perbendaharaan. Sub Bidang Verifikasi dan Kas
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Perbendaharaan.
Sub bidang Verifikasi dan Kas menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang
Verifikasi dan Kas.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verfikasi dan kas.
3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di
bidang verifikasi an kas.
4) Penyiapan bahan penerbitan SP2D bidang verifikasi dan kas.
5) Penyiapan register SP2D bidang verifikasi dan kas.
6) Pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja.
7) Pelaksanaan pembinaan terhadap Bendahara SKPD.
8) Penyusunan laporan arus kas secara periodik.
9) Pencatatan dan penerimaan dan belanja ke dalam buku register
serta membuat laporan harian tentang penerimaan dan belanja
daerah.
10) Pelaksanaan rekonsiliasi kas dengan bank per periode.
11) Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran
verfikasi dan kas.
12) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan
lingkup verifikasi dan kas.
13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Akutansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas BPKD lingkup akuntansi dan pelaporan.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Akuntansi dan
Pelaporan.
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan pelaporan.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan
pelaporan.
d. Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi, dan asistensi sistem
penatausahaan akuntansi pemerintahan daerah.
e. Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan
manajerial dari SKPD menjadi laporan keuangan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
f. Penyajian data dan informasi di bidang analisa, bidang pelaporan
keuangan serta bidang penatausahaan keuangan.
g. Penatausahaan Pembukuan Keuangan Pemerintah Daerah dan
penyusunan Laporan Keuangan Daerah.
h. Penyusunan laporan realisasi APBD setiap semester dan prognosis 6
(enam) bulan berikutnya.
i. Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan
pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan.
j. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuantansi dan
pelaporan.
k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan
pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan.
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
a. Sub bidang Akuntansi
Sub bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Sub bidang,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Akuntansi
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Akuntansi dan Pelaporan lingkup akuntansi.
Sub bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang
Akuntansi.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan lingkup
akuntansi.
3) Pelaksanaan verifikasi atas SP2D yang telah terbit.
4) Penghimpunan proyeksi pendapatan dari seluruh SKPD dalam
rangka pengelolaan anggaran kas.
5) Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6) Pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan.
7) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan
pelaporan lingkup akuntansi.
8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Sub bagian Pelaporan
Sub bidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sub Bidang Pelaporan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Akuntansi dan Pelaporan lingkup pelaporan.
Sub bidang Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang
Pelaporan.
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan
lingkup pelaporan.
3) Penghimpunan dan pengelolaan data serta informasi yang
berhubungan dengan laporan keuangan daerah.
4) Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan
SKPD dengan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD).
5) Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit
pelaksana secara integrasi.
6) Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan
prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
7) Penyusunan laporan keuangan tahunan.
8) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala
tentang laporan keuangan daerah.
9) Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan
pelaporan lingkup pelaporan.
11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Unit Pelaksana Teknis
Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional
Senior yang dihunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Jumlah tenaga kerja tersebut ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional
tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
D. Jaringan Kegiatan
Adapun jaringan kegiatan pada BPKD Kota Medan, yaitu dinas-dinas
di kota Medan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
yang akan memberikan laporan keuangannya kepada BPKD Kota Medan
untuk dikonsolidasi dan diberikan kepada Kepala Daerah sebagai Laporan
Pertanggungjawaban.
E. Kinerja Terkini
Kinerja terkini yang dilakukan pada BPKD Kota Medan, yaitu
Pendampingan Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Medan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD
tahun anggaran 2014 dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem
Informasi Manajemen dan Keuangan Daerah).
F. Rencana Kegiatan
Rencana program dan kegiatan BPKD dirumuskan berdasarkan
program dan kegiatan bidang-bidang pelaksana.
Adapun Rencana Kegiatan pada BPKD Kota Medan, yaitu:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan.
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
BAB III
PERANAN ANGGARAN BARANG DAN JASA PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(BPKD) KOTA MEDAN
A. Pengertian Anggaran, Penganggaran, Dan Klasifikasinya
1. Pengertian anggaran
Anggaran merupakan satu instrumen penting di dalam manajemen
karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun
di organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan
bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin.
Kata “anggaran” merupakan terjemahan kata “budget” dalam bahasa
Inggris. Akan tetapi, kata tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Prancis
“bougette” yang berarti a small bag (sebuah tas kecil). Dalam sejarah
Inggris, istilah ini pertama kali digunakan di tahun 1733 ketika Menteri
Keuangan membawa tas kulit yang di dalamnya berisi proposal keuangan
pemerintah yang akan disampaikan kepada parlemen. Ketika itu menteri
tersebut mengatakan “open the budget” Menurut Edwards (dalam Arif,
2002 : 14.
Pengertian anggaran kemudian terus berkembang. The National
Committee on Govermental Accounting United States of America
memberikan defenisi “ A budget is a plan of finalcial operations
embodying estimates of proposed expenditures for a given period of time
and the proposed means of financing them” (Anggaran adalah rencana
kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam
satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai
belanja tersebut).
Sementara Wildavsky (dalam Arif 2002 : 14) mendefinisikan
anggaran sebagai:
catatan masa lalu (a record of the past), rencana masa depan (a statement about the future), mekanisme pengalokasian sumber daya
( a mechanism for allocating resources), metode untuk pertumbuhan (a method for securing growth), alat penyalur pendapatan (an engine of income distribution), mekanisme untuk negoisasi (a mechanism through which units bergain over conflicting goals, make side payments, and try to motivate one another to accomplish their objectives), harapan-aspirasi-strategi organisasi (organization’s expectations, aspirations, and strategies), satu bentuk kekuatan kontrol (a form of power), dan alat jaringan komunikasi (a signal or network of communications).
Menurut Freeman (dalam Mursyidi, 2009 : 36) “anggaran adalah
sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan
yang tidak terbatas”.
Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai
estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran
finansial.
Berdasarkan pernyataan di atas, defenisi anggaran dapat diringkas
menjadi:
a. rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja;
b. gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk
pembangunan;
c. alat pengendalian;
d. instrumen politik;
e. disusun dalam periode tertentu;
f. perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta
seberapa besar pemasukan tersebut.
Akan tetapi, penting untuk diketahui bahwa anggaran bukanlah
sebuah kompas karena tidak seorang pun yang mengetahui sesuatu secara
pasti di masa depan, dan selanjutnya perlu dicari informasi lain yang
menggambarkan kenyataan dari alokasi sumber daya. Dengan kata lain
analisis alokasi dan strategi pembangunan tidak hanya berdasarkan
anggaran, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana realisasi anggaran
tersebut.
2. Penganggaran, Klasifikasi Anggaran
a. Penganggaran
Penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya
keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang
cenderung tanpa batas.
Penganggaran merupakan aktivitas yang terus-menerus dari
mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan
pemeriksaan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam
penganggaran:
1) kondisi perekonomian;
2) struktur politik;
3) ketidakseimbangan antara belanja dan pendapatan.
b. Klasifikasi anggaran
Anggaran diklasifikasikan menjadi beberapa macam dengan
tujuan untuk mempermudah penyusunan, pelaksanaan dan
pengawasannya. Adapun tujuan dari klasifikasi itu adalah:
1) untuk mempermudah penyusunan anggaran sehingga
mempermudah perumusan sasaran pembangunan;
2) untuk mempermudah pelaksanaan anggaran sehingga mampu
meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran-sasaran pembangunan;
3) untuk mempermudah pemeriksaan realisasi anggaran sehingga
pengawasan anggaran dapat ditingkatkan.
Klasifikasi anggaran dibagi atas 5 (lima) jenis:
a. Berdasarkan objek
Anggaran disusun berdasarkan jenis pendapatan dan belanja.
Pendapatan terdiri dari penerimaan dalam negeri yang terdiri atas
penerimaaan pajak dan nonpajak. Pendapatan lain adalah
pendapatan hibah dan sebagainya. Belanja diklasifikasikan dalam
belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan
sebagainya. Klasifikasi ini sering digunakan karena relatif sangat
mudah. Klasifikasi ini tidak dapat diketahui pertanggungjawaban
setiap unit dan tingkat prioritas belanja di dalam keterbatasan
sumber daya keuangan.
b. Berdasarkan organisasi
Anggaran diklasifikasikan berdasarkan unit pemerintah
seperti anggaran departemen pertahanan, anggaran departemen luar
negeri dan seterusnya termasuk unit organisasi di bawahnya.
Klasifikasi ini memungkinkan untuk melihat besar anggaran setiap
unit, pencapaian, serta efesiensi, dan efektifitasnya. Akan tetapi,
klasifikasi ini tidak memungkinkan untuk pengalokasian anggaran
kepada sasaran-sasaran pembangunan secara nasional. Kedua, di
setiap departemen/lembaga negara tidak memiliki karakteristik
yang sama. Ada departemen yang pendapatannya lebih banyak
dan belanja lebih sedikit, seperti departemen keuangan. Di sisi lain,
ada unit yang belanjanya relatif besar, sedangkan pendapatan kecil.
c. Berdasarkan fungsi
Anggaran disusun berdasarkan fungsi belanja di dalam
negara seperti di dalam sektor pendidikan, sektor sosial, dan
seterusnya. Sektor pendidikan bisa terdapat diberbagai
departemen/lembaga negara, tidak hanya di departemen pendidikan.
Klasifikasi ini umumnya hanya untuk belanja.
d. Berdasarkan sifat/karakter
Anggaran disusun berdasarkan sifat/karakter pendapatan dan
belanja seperti pendapatan dan belanja rutin serta pendapatan dan
belanja pembangunan.
e. Berdasarkan kehematan
Anggaran disusun berdasarkan skala ekonomis-nya. Prioritas
belanja disusun berdasarkan tingkat kebutuhan sesuai dengan
kebijakan nasional mengingat terbatasnya pendapatan negara.
untuk itu, didahulukan pendapatan rutin dan belanja rutin
kemudian pendapatan pembangunan (pembiayaan) dan belanja
pembangunan sesuai dengan tingkat prioritas.
B. Pengertian Belanja Barang dan Jasa
Belanja dapat diartikan sebagai semua pengeluaran pemerintah daerah
pada suatu periode anggaran. Dan belanja juga memiliki beberapa klasifikasi,
seperti klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja
diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan
belanja langsung. Belanja barang dan jasa dikelompokkan ke dalam belanja
langsung.
Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pemerintah daerah
untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan
pelayanan publik.
Belanja barang dan jasa terdiri atas:
1. Biaya bahan habis pakai, contohnya biaya alat listrik dan elektronik, biaya
alat tulis, dan Biaya gas.
2. Biaya jasa kantor, yaitu biaya yang berhubungan dengan pelayanan serta
penunjang administrasi kantor. Contohnya biaya kawat dan faks dan biaya
pengiriman.
3. Biaya cetak dan penggandaan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk
mencetak dan penggandaan. Contohnya barang cetakan dan fotokopi.
4. Biaya langganan, yaitu pengeluaran yang dibayar setelah manfaatnya
dinikmati selama suatu periode. Contohnya biaya listrik, biaya telepon,
dan biaya air.
5. Biaya pakaian dinas, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan
pakaian dinas pegawai dan dewan. Contohnya biaya pakaian dinas, biaya
pakaian upacara, dan biaya polisi/mantri/agen pamong praja.
Belanja barang dan jasa juga diartikan sebagai pengeluaran yang antara
lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari,
pengadaan/penggantian inventaris kantor, lain-lain pengeluaran untuk
membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang
tugas pokok dan fungsi kementrian/lembaga, pengadaan inventaris kantor
yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur
oleh pemerintah pusat/daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti
pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
Contoh: Suatu instansi menetapkan kebijakan akuntansi tentang batasan
nilai minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp 300.000. Instansi tersebut
merencanakan untuk menganggarkan pembelian kalkulator 1 unit seharga Rp
280.000. Instansi A akan menganggarkan pembelian kalkulator tersebut pada
APBN/APBD sebagai belanja barang sebesar Rp 280.000. Jika terjadi
pembelian kalkulator, pembelian tersebut akan dicatat sebagai belanja barang,
dan tidak disajikan sebagai aset dalam neraca, tetapi cukup dicatat dalam buku
inventaris.
C. Peraturan Presiden Tentang Anggaran Barang Dan Jasa
Belanja barang dan jasa diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011
tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun beberapa perubahan Peraturan
Presiden yaitu:
1. Pasal 1 ayat (1)
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Pasal 1 ayat (12)
Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
3. Pasal 1 ayat (13)
Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi untuk mencegah dan
tidak melakukan kolusi,korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan
Barang/Jasa.
4. Pasal 1 ayat (14)
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
5. Pasal 1 ayat (15)
Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya
6. Pasal 1 ayat (16)
Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir(brainware).
7. Pasal 1 ayat (17)
Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola
yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa
konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
8. Pasal 15 ayat (2)
Keanggotaan kelompok kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) wajib
ditetapkan untuk:
a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai
diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
b. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah)
9. Pasal 15 ayat (3)
Anggota kelompok kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling
kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas
pekerjaan.
10. Pasal 15 ayat (4)
Kelompok kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu
oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.
11. Pasal 16 ayat (1)
Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai
paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan
oleh Kelompok Kerja ULP atau pejabat pengadaan.
12. Pasal 16 ayat (2)
Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh
Kelompok Kerja ULP atau pejabat pengadaan.
13. Pasal 16 ayat (3)
Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan.
Hal diatas merupakan ketentuan yang diberikan pemerintah untuk
pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Demikian juga pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, penganggaran belanja barang dan
jasa juga di dasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sama. Hal ini akan
terlihat pada tabel 3.1.
Dalam tabel 3.1 ini terlihat bahwa Badan pengelola Keuangan Daerah
Kota Medan menjalankan penganggaran barang dan jasa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Misalnya pejabat pengadaan maksimum hanya 1
orang, nilai pagu dana lebih tinggi dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah),
dan juga disertai honorarium yang berlaku untuk per orang.
Tabel 3.1 Honorarium Pejabat, Panitia Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pada BPKD Kota Medan
No Nilai Pagu Dana Honor per orang
Pejabat Pengadaan (maksimum 1 orang) (Rp/paket)
Panitia Barang/Jasa (Konstruksi) (Rp/Paket)
Panitia Barang
(non Konstruksi
) (Rp/Paket)
Panitia Jasa (non
Konstruksi)
(Rp/Paket)
1 < 200 jt 850. 000 800. 000 900. 000 600.000 2 > 200 jt s/d
500 jt 900. 000 800. 000 800. 000 700.000
3 > 500 jt s/d 1 M
1. 100.000 1. 000.000 1. 000.000 900.000
4 > 1 M s/d 2,5 M
1. 400.000 1. 300.000 1.300.000 1.000.000
5 > 2,5 M s/d 5 M
1. 600.000 1. 400.000 1. 400.000 1. 200.000
6 > 5 M s/d 10 M
1. 900.000 1.700.000 1. 700.000 1. 400.000
7 > 10 M s/d 25 M
2. 300.000 2. 100.000 2. 100.000 1. 600.000
8 > 25 M s/d 50 M
2. 500.000 2. 200.000 2. 200.000 1. 900.000
9 >50 M s/d 75 M
2. 800.000 2. 700.000 2. 700.000 2. 200.000
10 > 75 M s/d 100 M
3. 300.000 2. 900.000 2. 900.000 2. 400.000
11 > 100 M s/d 250 M
3. 700.000 3. 300.000 3. 300.000 2. 600.000
12 > 250 M s/d 500 M
4. 200.000 3. 800.000 3. 800.000 2. 700.000
13 > 500 M s/d 750 M
4. 600.000 4. 200.000 4. 200.000 3. 400.000
14 > 750 M s/d 1 T
5. 100.000 4. 700.000 4. 700.000 3. 600.000
15 > 1 T 5. 800.000 5. 200.000 5. 200.000 3. 800.000
Keterangan : jt = Juta, M = Miliar, T = Triliun
Sumber: Peraturan Walikota Medan, 2010
D. Analisis Prosedur Anggaran Barang Dan Jasa Pada Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan. 1. Prosedur pengajuan dan pencatatan surat permintaan pembayaran
langsung (SPP-LS) barang dan jasa.
Langkah-Langkah teknis pengajuan SPP-LS barang dan jasa dan
pencatatanya:
Persiapan dokumen SPP-LS barang dan jasa. Bendahara pengeluaran
mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam
pangajuan SPP-LS berupa :
1) Salinan SPD (Surat Pencairan Dana)
2) Surat pernyataan dari pengguna anggaran.
3) Dokumen-dokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan atau PPTK) yang terdiri atas:
a) salinan SPD;
b) salinan surat rekomendasi dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) teknis terkait;
c) SSP (Surat Setoran Pajak) disertai faktur pajak (PPN dan PPh)
yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
d) surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta
mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
e) berita acara penyelesaian pekerjaan;
f) berita acara serah terima barang dan jasa;
g) berita acara pembayaran;
h) kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga
dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran;
i) surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluakan oleh
bank atau lembaga keuangan non bank;
j) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang
dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan
pinjaman/hibah luar negeri;
k) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak
ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut
lampiran daftar barang yang diperiksa;
l) surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang
dilaksanakan di luar wilayah kerja;
m) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari
PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
n) foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
o) potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
p) khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya
menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi
kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga
konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti
penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran
lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
2. Pembuatan Dokumen SPP-LS Barang dan Jasa
Dokumen SPP-LS disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran. SPP
tersebut kemudian dibuat 4 rangkap dengan distribusi; Lembar asli untuk
Pengguna Anggaran (PPK), Salinan 1 untuk Kuasa BUD, Salinan 2 untuk
Bendahara Pengeluaran, dan Salinan 3 untuk arsip.
Tabel 3. 2 Contoh Surat Pengantar SPP-LS
PEMERINTAH KOTA MEDAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG
DAN JASA (SPPLS- BARANG DAN JASA)
Nomor: ……………………. Tahun ......
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ………………………. Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Nomor....Tahun...... tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut: a. Urusan Pemerintahan :................................ b. SKPD :................................ c. Tahun Anggaran :................................
Sumber : Peraturan Walikota Medan, 2010
3. Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa
a. Nomor diisi dengan nomor SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
b. SKPD diisi dengan nama SKPD.
c. Nomor Peraturan Walikota diisi dengan nomor Peraturan Walikota
mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang besangkutan.
d. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan
pemerintahan.
e. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD.
f. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.
g. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan
SPP.
h. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari
SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah
terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut.
i. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara
pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP.
j. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta
untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan
jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut.
k. Di atas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi
dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
l. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas
bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara
pengeluaran.
m. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula
tanda tangan PPTK.
n. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di
bawah nama diisi NIP PPTK.
Tabel 3. 3 Contoh Surat SPP-LS Barang dan Jasa
PEMERINTAH KOTA MEDAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor: ……………………. Tahun ……
RINGKASAN KEGIATAN
1.Program : …………………………….........
2.Kegiatan : ………………………………….
Sumber : Peraturan Walikota Medan, 2010
Tabel 3.3 Contoh Surat SPP-LS Barang dan Jasa(lanjutan)
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD
I. Rp ………………..
RINGKASAN SPD No.
Urut Nomor
SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
1 2
JUMLAH II. Rp …………....... I-II. Rp……………..
RINGKASAN SP2D SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Sumber : Peraturan Walikota Medan, 2010
4. Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa
Cara pengisian formulir ringkasan SPP-LS barang dan jasa
a. Nomor diisi dengan nomor SPP.
b. Program diisi dengan kode dan nama program kegiatan peruntukan LS
Barang/Jasa.
c. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan kegiatan peruntukan LS
Barang/Jasa.
d. Nomor dan tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD (Dokumen Pelaksana
Anggaran/ Dokumen Pelaksana Pengguna Anggaran/ Dokumen
Pelaksana Anggaran Lanjutan-Satuan Kerja Perangkat Daerah) diisi
dengan nomor dan tanggal penetapan DPA- /DPPA-/DPAL-SKPD
untuk kegiatan (pada point 3).
e. Nama perusahaan diisi dengan nama perusahaan pihak ketiga yang
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.
f. Bentuk perusahaan diisi dengan cara memilih salah satu bentuk
perusahaan yang tersedia atau menuliskan bentuk perusahaannya jika
memang bentuk perusahaan tidak ada pada pilihan yang tersedia.
g. Alamat perusahaan diisi dengan alamat perusahaan yang
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.
h. Nama pimpinan perusahaan diisi dengan nama pimpinan (direktur)
perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.
i. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan nomor
rekening bank dari pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa.
j. Nomor kontrak diisi dengan nomor kontrak pekerjaan antara
pemerintah daerah dengan perusahaan pelaksana kegiatan pengadaan
barang/jasa.
k. Kegiatan lanjutan diisi dengan cara memilih ya jika memang pekerjaan
bersifat lanjutan dan pilih tidak jika memang bukan pekerjaan lanjutan.
l. Waktu pelaksanaan kegiatan diisi dengan periode pelaksanaan
kegiatan.
m. Landasan Teori diisi dengan gambaran tentang kegiatan/pekerjaan
dengan menggunakan kaliman yang padat dan singkat.
n. Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD diisi dengan
jumlah dana DPA-SKPD/DPPASKPD/DPAL-SKPD untuk satu tahun
anggaran yang bersangkutan.
o. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah
diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan. Masing-
masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan
jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom
yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk
SKPD yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II.
Rp…………………).
p. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp ………………)
diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPD/DPPA-
SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total
dana yang telah di SPD kan.
q. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan dana
yang telah dicairkan (di- SP2D-kan) untuk keperluan UP.
r. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan dana
yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan GU.
s. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana
yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan TU.
t. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji
dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan)
untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan PNS.
u. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan LS pengadaan barang
dan jasa diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk
keperluan pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan
barang/jasa.
v. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 17 sampai point 21)
dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp.....)
w. Pada tempat dengan tanda II-III Rp …………………. diisikan jumlah
hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 15) dengan dana yang
telah di-SP2D-kan (dari point 22).
x. Di atas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi
dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
y. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas
bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara
pengeluaran.
z. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula
tanda tangan PPTK.
å. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di
bawah nama diisi NIP PPTK.
Tabel 3.4
Contoh Surat SPP-LS Barang dan Jasa
PEMERINTAH KOTA MEDAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor: ……………………. Tahun ......
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA
NO Kode Rekening (Rincian Obyek) Uraian Jumlah
1.
Sumber : Peraturan Walikota Medan, 2010
5. Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-LS Barang dan Jasa
a. Nomor diisi dengan nomor SPP.
b. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek rekening gaji dan
tunjangan.
c. Kolom uraian diisi dengan nama rincian objek rekening gaji dan
tunjangan sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom
sebelumnya (dari point 2).
d. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada
masing-masing kode rekening.
e. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan
sehingga dihasilkan jumlah totalnya.
f. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat
penerbitan SPP.
g. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas
bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara
pengeluaran.
h. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula
tanda tangan PPTK.
i. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di
bawah nama diisi NIP PPTK.
6. Pengisian SPP-LS Barang dan Jasa ke Register SPP
Setelah SPP-LS Barang dan Jasa disiapkan dan dilengkapi, Bendahara
Pengeluaran mencatat SPP-LS Barang dan Jasa ke Register SPP
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah:
1. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, telah
melakukan penganggaran sesuai dengan Prosedur yang berlaku, hal ini
terbukti dari kesamaan prosedur anggaran BPKD Kota Medan dengan
Peraturan Presiden selaku standar pada instansi pemerintahan di
Indonesia.
2. Peranan anggaran barang dan jasa pada BPKD Kota Medan sangat
penting hal ini terlihat dari banyaknya prosedur yang berlaku saat akan
pengajuan maupun pencatatan anggaran belanja barang dan jasa.
B. Saran
1. Dalam setiap prosesnya prosedur pengajuan maupun penyusunan
anggaran barang dan jasa harus tetap diawasi untuk menunjang ke
efektifan penyusunan anggaran pada periode berikutnya
2. Perencanaan dan prosedur yang baik akan terwujud jika
tanggungjawab juga dijalankan dengan baik dan sesuai dengan
prosedur yang ada, sehingga tidak akan ada pelanggaran etika pada
saat penyusunan setiap anggaran yang ada.
DAFTAR PUSTAKA
Arif, Bahtiar, 2002. Akuntansi Pemerintahan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Halim, Abdul, 2002. Akuntansi sektor publik Akuntansi Keuangan Daerah, ,
Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Ismail, Gusnar, dkk, 2007. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dan BLU, , PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta Barat.
Mursyidi, 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
Nordiawan, Deddi, dkk, 2007. Akuntansi Pemerintahan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komprehensif, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
Peraturan Presiden, Tentang Anggaran Barang dan Jasa, 2013.
Peraturan Walikota Kota Medan, 2010.
Sabeni, Arifin, 1988. Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.