SUMBANGAN KONSEP DAN TEORI-TEORI ILMU SOSIAL LAIN

BAGI PENDIDIKAN POLITIK

Oleh:

Naim SumantoroNPM. 145710115

Kelas Raden Saleh

Dosen Pengampu:

Dr.Kahar Yoes, M.Si.

0

TUGAS

MAKALAH

DASAR DAN TEORI PENDIDIKAN POLITIK

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK

PROGRAM STUDI S2 PPKn

SUMBANGAN KONSEP DAN TEORI-TEORI ILMU SOSIAL LAIN BAGI

PENDIDIKAN POLITIK

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan suatu masyarakat atau komuniti, seorang individu

akan berhubungan dengan individu lain yang juga anggota masyarakat atau

komuniti yang bersangkutan, dan hubungan tersebut tidak hanya dalam satu

arena tertentu saja akan tetapi sangat berkaitan dengan kebutuhan dari

manusia itu sendiri. Kebutuhan-kebutuhan manusia dalam rangka

kehidupannya terwujud dalam bentuk-bentuk mata pencaharian, kesenian,

bahasa dan struktur kemasyarakatan, kekerabatan, teknologi dan agama.

Wujud pelaksanaan kebutuhan tersebut merupakan elemen dalam kebudayaan

manusia, oleh karena itu masing-masing elemen tersebut memunculkan

suasana-suasana tertentu yang sesuai dengan aktivitasnya.

Dengan dasar suasana dan arena yang manusia tersebut harus terlibat,

maka otomatis, seorang individu sebagai anggota suatu masyarakat akan

mempunyai banyak status berkaitan dengan suasana dan elemen budaya yang

ada. Kumpulan hak dan kewajiban atau status yang dipunyai oleh manusia

tersebut pada dasarnya dapat terbagi dalam dua bagian besar yaitu perolehan

(ascribed) dan pencapaian (achieved). Sebagai status perolehan, manusia tidak

akan dapat merubahnya karena sudah secara kodrati diterima. Status perolehan

ini akan diwujudkan oleh individu yang menyandangnya, seperti laki-laki dan

perempuan, anak si Hasan, bapak si Togob, ibu si Sudin, pemuda atau pemudi

berusia 25 tahun, orang tua, anak-anak dan seterusnya. Individu yang

menyandangnya tidak akan dapat merubahnya, dan ini akan diwujudkan

dalam bentuk nyata sebagai peran-peran sesuai dengan status yang

disandangnya.

Di pihak lain, status pencapaian adalah kumpulan hak dan kewajiban

yang disandang seseorang ketika orang tersebut berada pada status tertentu

yang diperolehnya sehingga orang tersebut akan merubah tindakan dan

1

tingkah lakunya dengan dasar status yang disandangnya, seperti seorang

pemain badminton di sebuah kampung, dan karena seringnya dia berlatih

kemudian mengikuti pertandingan tingkat nasional dan menjadi juara

badminton tingkat nasional maka statusnya menjadi berubah, dari seorang

pemain badminton tingkat dusun menjadi seorang juara badminton nasional.

Sehingga otomatis tingkah laku dan tindakannya akan mengikuti hak dan

kewajiban yang baru disandangnya.

Pemetaan sosial pada dasarnya adalah usaha untuk menggambarkan,

mendeskripsikan mengidentifikasikan norma-norma, moral, nilai dan aturan

yang digunakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat untuk mengatur

hubungan interaksi yang terjadi di dalamnya. Norma, moral, nilai dan aturan

yang terwujud dalam konteks masyarakat biasanya berupa pranata-pranata

yang berlaku dalam masyarakat dan bersumber dari kebudayaan yang dipakai

oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga bersifat abstrak. Usaha

melakukan pemetaan sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode

penjaringan data atas gejala yang tampak, yaitu bisa dengan cara kuantitatif

atau juga dengan kualitatif. Tetapi agar supaya gejala sosial yang diidentifikasi

tersebut dapat tergambar dengan jelas dan berkaitan dengan kebudayaan yang

dipegang oleh masyarakat yang bersangkutan, maka akan lebih baik lagi

menggunakan metode kualitatif yang berisi tentang kualitas dari data yang

diperoleh. Walaupun demikian, data-data sekunder tetap diperlukan untuk

melihat perkembangan secara historis keadaan kenyataan yang terdeteksi dan

pengalaman dari masyarakat dalam menghadapi keadaan-keadaan nyata yang

pernah dialaminya. Kejadian-kejadian nyata yang dialami oleh anggota

masyarakat biasanya tercatat dalam buku catatan yang bersifat permanen dan

berisi tentang data-data empiris pada masanya. Catatan-catatan ini biasanya

berkenaan dengan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pola migrasi,

angka kematian dan kelahiran serta kepemilikan yang ada pada masyarakat.

Kedua data ini yaitu kualitatif dan kuantitatif menjadikan penggambaran

kehidupan masyarakat dapat bersifat menyeluruh atau holistik. Yaitu

menggambarkan secara keseluruhan aspek dari keadaan masyarakat dari setiap

2

pranata yang ada di dalamnya. Selain penggambaran keadaan masyarakat

secara keseluruhan baik secara diakronis atau historis juga tergambar secara

sinkronis atau fungsional hubungan antar pranata yang berlaku di dalamnya

yang berisi tentang kebiasaan-kebiasaan dari anggota-anggota masyarakat

dalam mewujudkan status dan perannya dalam setiap pranata yang berlaku.

Pemetaan sosial secara mendalam sering dilakukan oleh para peneliti

sosial khususnya antropologi dalam menggambarkan kehidupan secara

menyeluruh suatu masyarakat sukubangsa dengan mengorbankan waktu

bertahun-tahun untuk tinggal bersama masyarakat yang ditelitinya. Usaha

yang dilakukan oleh para antropolog tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah

data etnografi.

Ilmu politik berhubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya, seperti

sosiologi, antropologi dan ilmu–ilmu sosial lainnya, karena ilmu sosial

mempunyai obyek penelitian yang sama, yaitu manusia sebagai anggota

kelompok.

B. Pembahasan1. Konsep Ilmu Sosial

Kita tidak dapat membayangkan jika kehidupan manusia tidak berada

dalam masyarakat (sosial). Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka

tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia membutuhkan

orang lain untuk  bisa bertahan hidup (survive). Kesaling ketergantungan

itu akan menjadikan suatu kerja sama yang bersifat tetap dan menghasilkan

bentuk masyarakat tertentu.

Secara keilmuan, terdapat banyak teori tentang masyarakat maupun

sosial. Sebelum lahirnya teori-teori sosial raksasa, seperti Thomas Hobbes

(yang dikenal dengan teori individualisme instrumental dengan

diktumnya homo homini lupus), Adam Smith yang dikenal teori sistem

sosial dengan invisible hand-nya tentang system yang terintegrasi, Karl

Marx yang dikenal dengan teori konflik dan kekuasaan, Durkheim yang

dikenal dengan teori struktur dan fungsi, Max Weber yang dikenal dengan

3

teori tindakan sosial dan birokrasi rasional, serta Alfred Schutz yang

dikenal dengan pendekatan fenomenologisnya(Campbell, 1994:61-231).

Mereka semua telah memberikan kontribusi yang bermakna dalam

memahami, apa itu manusia dan apa itu masyarakat manusia? Karena

hingga sekarang tidak ada teori sosial yang disetujui bersama.

Istilah sosial (social dalam bahasa Inggris) dalam ilmu sosial

memiliki arti yang berbeda-beda, misalnya istilah sosial dalam sosialisme

dengan istilah Departemen Sosial, jelas keduanya mailiki arti yang sangat

jauh berbeda. Menurut Soekanto (1993: 464) istilah sosial pun berkenaan

dengan perilaku interpersonal, atau yang berkaitan dengan proses-proses

sosial.

Secara keilmuan, masyarakat yang menjadi objek kajian ilmu-ilmu

sosial, dapat dilihat sebagai sesuatu yang terdiri dari berbagai segi. Dilihat

dari segi ekonomi, akan membahas tentang usaha-usaha manusia untuk

memenuhi kebutuhan materialnya dari bahan-bahan yang terbatas

ketersediaannya. Sedangkan dari segi politik, berhubungan dengan

penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Berbeda dengan psikologi

sosial, yang pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia sebagai

individu secara sosial. Selain itu terdapat antropologi budaya yang lebih

menekankan pada masyarakat dan kebudayaannya, dan begitu seterusnya

untuk ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti geografi sosial, sejarah, maupun

sosiologi.

Istilah ilmu sosial tidak begitu saja dapat diterima di tengah-tengah

kalangan akademisi. Sciences Sociale dan Sizialwissenschaften adalah

istilah-istilah yang lebih mengena, meski keduanya juga membuat

“menderita” karena diinterpretasikan terlalu luas maupun terlalu sempit

(Dahrendorf, 2000: 1000). Ironisnya, ilmu sosial yang dimaksud sering

hanya untuk mendefinisikan sosiologi, atau hanya teori sosial sintetis.

Berjalannya waktu tidak banyak membantu dalam mengusahakan

diterimanya konsep itu. Ilmu-ilmu sosial tumbuh dari dari filsafat moral. Di

kalangan filsuf moral Skotlandia, kajian ekonomi politik selalu diikuti oleh

4

kajian isu-isu sosial yang lebih luas, meski tidak disebut sebagai ilmu

sosial. Comte menyebutnya science social, dari Charles Fourier (1808),

untuk mendeskripsikan keunggulan disiplin sintetis dari bangunan ilmu.

Sedikitpun ia tidak ragu bahwa metode ilmu sosial sama sekali tidak

berbeda dengan ilmu-ilmu alam.

Pandangan beberapa ahli tentang ilmu-ilmu sosial, tidak sepesimis

Ralf Dahrendorf, namun ia pun tetap kritis terhadap pandangan-pandangan

yang menyeret ilmu sosial. Untuk ilmu kealaman (sains) yang kemudian

sering didefinisikan sebagai pencarian hukum-hukum mengenai alam yang

tetap benar, mengatasi segala ruang dan waktu (Wallerstein, 1997: 4).

Sedangkan untuk ilmu-ilmu sosial, Wallerstein lebih menekankan pada

suatu perilaku sosial yang menekankan jauh melebihi kearifan secara turun-

temurun dan merupakan hasil deduksi dari padatnya pengalaman hidup

manusia sepanjang zaman.

2. Teori Ilmu Sosial1. Teori Interaksi simbolis (Menurut Noeng Muhadjirin dalan Tjipto .2009:

81)

Konsep interaksi simbolik bertolak pada tujuh posisi dasar, yaitu:

a. Bahwa perilaku manusia itu mempunyai .makna dibalik yang

menggejala,  sehingga diperlukan metoda untuk mengungkapkan

perilaku yang terselubung.

b. Pemaknaan kemanusiaan manusia perlu dicari sumbernya pada

interaksi sosial manusia. Manusia membangun lingkungannya,

manusia membangun dunianya, dan kesemuanya dibangn berdasrkan

simpati, dengan bentuk tertinggi mencintai sesama manusia dan

mencintai Tuhan.

c. Bahwa masyarakat manusia itu merupakan proses yang berkembang

holistik, tidak terpisah, tidak linier, dan tidak terduga.

d. Perilaku manusia itu berlaku berdasarkan penafsiran fenomenologik,

yaitu berlangsung atas maksud, pemaknaan dan tujuan, bukan di

5

tujukan atas proses mekamik atau otomatik, perilaku manusia

bertujuan dan tidak terduga.

e. Konsep mental manusia itu berkembang dialektik, mengakui adanya

tesis, antithesis, dan sintesis, sifatnya idealitik bukan materialistik.

f. Perilaku manusia itu wajar, dan konstruktif kreatif, bukan elementer

reaktif.

g. Perlu di gunakan metoda instrospeksi simpatetik, menekankan

pendekatan intuitif untuk menangkap makna (Muhadjir, dalam Tjipto

2009: 82).

2. Teori Etnografi (Menurut Bogdan Dan Bilken Dalam Tjipto .2009: 83)

a. dijelaskan bahwa kerangka kerja yang digunakan dalam

melaksanakan studi antropologi adalah konsep tentang kebudayaan

(the concept of culture). Usaha untuk mendiskripsikan budaya atau

aspek budaya disebut (ethnography). Budaya merupakan pengetahuan

yang diperoleh seseorang dan digunakan untuk menginterpretasikan

pengalaman yang menghassilkan sesuatu (Spradly dalam Tjipto,

2009: 83).

b. Beberapa antropologi mendefinisikan kebudayaan sebagai

“Pengetahuan perolehan yang digunakan orang untuk menafsirkan

pengalaman dan membuahkan tingkahlaku” (Spradly dalam Tjipto,

2009: 83).

c. Peneliti Etnografi agar dapat mencapai tujuan perlu memperhatikan

prinsip-prinsip sebagai berikut:

Peneliti dituntut memiliki pengetahuan dan dedikasi yang tingi,

sebab etnografi diperlukan pengamatan, interaksi dengan

responden, atau anggota komunitas tertentu dalam waktu yang

relative lama.

Etnografi umumnya tidak tertarik dengan generalisasi seperti pada

penelitian  psikometrik, tetapi lebih tertarik untuk memotret

kondisi apa adanya.

6

Fokus etnografi adalah situasi nyata dan setting secra alamiah

dimana orang beraktifitas dan berhubungan sosial dengan anggota

masyarakat lainnya.

Etnografi menempatkan pada perlunya koleksi dan interpretasi

data dari hipotesis yang sudah diterapkan.

Etnografi bergerak dari data dalam mencari hipotesis, bukan

hipotesis mencari data.

Dari hipotesis yang dibangun peneliti, etnografi dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu Naturalistic Ecological Hypotheses (NEH) dan

Qualitative Phenomenological Hypothesis (QHP). Naturalistic Ecological

Hypothesis menyatakan bahwa konteks duania perilaku terjadi pada subjek

yang diteliti, memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku subjek

tersebut. Sedangakan dalam penelitian Qualitatif Phenomenological

Hypothesis lebih mengkonsentrasikan etnografi dibnding dengan

psikometrik, karena peneliti lebih percaya bahwa perilaku manusia tidak

dapat dimengerti dengan lebih baik tanpa meleburkan diri bersama

(incorporating) kedalam pengamatan persepsi subjek serta system

kepercayaan diri mereks yang terlibat dalam penelitian.

3. Teori diskriptif (William L.Morrow, Stephen P.Robbin, Stephen

K.Bailey,1986)

Menggambarkan apa-apa yang nyata-nyata terjadi dilapangan

(memotret apa adanya). Artinya, semua kegiatan sosial yang terjadi di

lapangan di gambarkan secara nyata. Misalnya seorang bocah membantu 

seorang nenek yang tua renta hendak menyeberang jalan. Sehingga apa

yaang terjadi tersebut digambarkan dengan sebenar-benarnya, tanpa

adanya rekayasa.

4. Teori pre-skriptif (Menurut William L.Morrow, Stephen P.Robbin,

Stephen K.Bailey, 1986)

Menggambarkan perubahan-perubahan untuk melakukan pembaharuan,

koreksi dan perbaikan suatu proses teori dan fenomena tertentu.

7

5. Teori Normatif (Menurut William L.Morrow, Stephen P.Robbin, Stephen

K.Bailey, 1986)

Pada dasarnya mempersoalkan peranan suatu kebijaksanaan/ perundang-

undangan/ peraturan tertentu.

6. Teori asumtif  (Menurut William L.Morrow, Stephen P.Robbin, Stephen

K.Bailey, 1986)

Lebih memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk memperbaiki suatu

praktek dengan memahami hakekat suatu fenomena yang terjadi dalam

lingkungannya.

7. Teori instrumental  (Menurut William L.Morrow, Stephen P.Robbin,

Stephen K.Bailey, 1986)

Bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara

memperbaiki suatu teknis sehingga dapat dibuat sebagai sasaran yang

lebih realistik (tools of analysis).

8. Teori hubungan manusia (human relation theory) (Menurut William

L.Morrow, Stephen P.Robbin, Stephen K.Bailey, 1986)

Menitik beratkan bahwa norma-norma sosial merupakan faktor kunci

dalam menentukan sikap, perilaku dan tindakan seseorang terutama dalam

lingkungan kerja.

9. Teori pengambilan keputusan (decesion making

theory) ( Menurut William L.Morrow, Stephen P.Robbin, Stephen

K.Bailey, 1986)

Lebih mengkonsentrasikan diri pada analisa proses pengambilan

keputusan, apakah mempergunakan model statistik, model optimasi,

model informasi, model simulasi, model liniar programming, model

critical path scheduling, model inventory, model site location, ataukah

model resources allocation, dan sebagainya (catatan : pada beberapa

fakultas dan program training sudah merupakan mata pelajaran

tersendiri).

10. Teori perilaku (behavior theory)  (Menurut William L.Morrow, Stephen

P.Robbin, Stephen K.Bailey, 1986)

8

Orientasi yang dikembangkan adalah efesiensi dan sasaran dengan cara

mengintegrasikan komponen-komponen anggota organisasi, struktur dan

prosesnya. Dengan kata lain teori perilaku lebih memahami pentingnya

aspek dan faktor manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan

organisasi ( catatan : teori perilaku ini juga sudah merupakan mata kuliah

tersendiri sebagai mata kuliah perilaku organisasi).

11. Teori sistem (Menurut William L.Morrow, Stephen P.Robbin, Stephen

K.Bailey, 1986)

Merupakan suatu cara pendekatan yang memandang bahwa setiap

fenomena mempunyai berbagai komponen yang saling berinteraksi satu

sama lain agar dapat bertahan hidup (survival). Dalam sistem memiliki

beberapa unsur sistem antara lain : unsur lingkungan, unsur masukan

(input), unsur pengelola (konversi/throught put), unsur keluaran (out

put/product), unsur efek atau unsur akibat (consequences), dan unsur

umpan balik (feed back)

12. Teori kontingensi (Menurut William L.Morrow, Stephen P.Robbin,

Stephen K.Bailey, 1986)

Sebagai perkembangan dari teori sistem yang dipersamakan dengan

pendekatan situasional yang mengakui adanya dinamika dan kompleksitas

antar hubungan (interaksi sosial).

13. Teori deskriptif eksplanatori (Menurut William L.Morrow, Stephen

P.Robbin, Stephen K.Bailey, 1986)

Menjelaskan keaneka ragaman isi yang terkandung dalam fenomena

lingkungan nyata (cenderung ke metode content analysis, discourse

analysis, framing analysis).

14. Sosiologi adalah ilmu positip  (Menurut August Comte)

Masyarakat. Ia menggunakan kata positip yang artinya empiris. Jadi

sosiologi baginya adalah studi empiris tentang masyarakat. Menurut

August Comte, obyek studi dari sosiologi adalah tentang masyarakat, ada

dua unsure yaitu struktur masyarakat yang disebut statika sosial dan

proses-proses sosial di dalam masyarakat yang disebut dinamika sosial.

9

15. Teori Struktural Fungsional (Konstruksionisme)  (Menurut Talcott

Parson)

Teori ini menjelaskan tingkah laku manusia berdasarkan suatu sistem

sosial yang terbentuk oleh jaringan hubungan berbagai fungsi yang ada

dalam suatu masyarakat, yaitu fungsi-fungsi seperti : peran, status,

pendapatan, pekerjaan dll. Hubungan antara fungsi-fungsi sosial tersebut

dianggap sama dengan hubungan antara fungsi-fungsi biologis dalam

suatu organisme.

16. Teori Struktural Historis (Menurut Max Weber)

Dimana tingkah laku manusia seakan-akan ditentukan hanya oleh pranata

ekonomi dengan tekanan khusus, padahal kenyataannya bahwa tingkah

laku manusia berhubungan langsung dengan hubungan produksi yang

melibatkannya.

17. Teori Struktural Historis  (Menurut Hegel)

Dengan demikian orang-orang yang mempunyai akses terhadap faktor-

faktor produksi akan mempunyai bentuk tingkah laku yang berbeda dari

mereka yang tidak memiliki akses tersebut.

18. Teori Struktural Historis (Menurut Karl Marx)

Relasi produksi tersebut menimbulkan klas-klas sosial dalam masyarakat,

dan tingkah laku sosial sebetulnya tidak lebih dari masalah yang muncul

dari pertarungan antar kelas.

19. Teori Struktural A-Historis (Menurut Levi Strauss)

Teori ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh

beberapa struktur apriori yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan oleh

perkembangan sejarah, bahkan sebaliknya sejarah dibentuk oleh watak

struktur-struktur tersebut.

20. Teori Fenomenologi (Menurut Muhadjir, Dalam Tjipto 2009: 68)

Pendekatan fenomenologi mengakuai adanya kebenaran empiric etik yang

memerlukan akal budi untuk melacak dan menjelasskan serta

berargumentasi. Akal budi ini mengandung makna bahwa kita perlu

menggunakan criteria lebih tinggi lagi dari sekedar true or false.

10

3. Sumbangan Ilmu Sosial Lain Bagi Pendidikan Politik

Politik sangat berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya karena

ilmu politik mempelajari gejala-gejala sosial lainnya yang selalu berubah atau

mepelajari manusia sebagai makhluk sosial yang bisa rasional tetapi juga

irasional.

Hubungan ilmu Politik dengan ilmu-ilmu lainnya.

1. Hubungan ilmu Politik dengan ilmu Ekonomi.

Ilmu politik dan Ekonomi sejak dulu sampai sekarang selalu sangat erat

hubungannya. Dalam setiap tindakan politik ada aspek ekonominya,

demikian pula struktur perekonomian suatu masyarakat dapat

mempengaruhi lembaga-lembaga politik yang sudah ada. Pada zaman

Yunani, ilmu politik mengatur kehidupan politik orang-orang Yunani,

sedangkan ekonomi (oikonomos) mengatur kemakmuran material dari

warga negara Yunani. Pada abad 17, Montchretien de Watteville

memperkenalkan istilah “Ekonomi Politik” yang menggambarkan begitu

eratnya ilmu politik dan Ekonomi. Pada akhir PD I di Inggris

dikemukakan ide tentang Negara kesejahteraan (Welfare state) artinya

Negara Mensejahterakan rakyatnya, bukan sekedar “Negara penjaga

malam”.

2. Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum

Setiap masyarakat baik moderen maupun primitive harus berdasarkan

kepada ketertiban. Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh suatu

kekuasaan. Pada saat ini, kekuasaan itu adalah Negara. Dalam hal ini

sudah nampak hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum, yaitu dalam

peranan Negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum

itu sendiri yaitu hukum. Ilmu politik juga menyelidiki hukum tetapi tidak

menitik beratkan pada segi-segi teknis dari hukum, melainkan terutama

menitikberatkan pada hukum sebagai hasil persaingan kekuatan-kekuatan

social, sebagai hasil dari factor-faktor kekuasaan.

11

Hukum juga merupakan salah satu diantara sekian banyak “alat politik”

yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan Negara.

Tidak semua bagian hukum positif mempunyai hubungan yang erat

dengan ilmu poltik, misalnya: hukum public dan hukum Negara adalah

yang paling erat hubungannya, sedang hukum perdata atau hukum dagang

relative kecil hubungannya.

3. Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiologi

Menurut Giddings, sarjana-sarjana ilmu politik harus menlengkapi dirinya

dengan pengetahuan dasar sosiologi, karena sosiologi sebagai ilmu

masyarakat dengan hasil-hasil penyelidikannya, menyebabkan ilmu politik

tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan yang telah dihasilkan oleh

sosiaologi tersebut. Sosiologi meliputi berbagai cabang pengetahuan

antara lain sosiaologi tentang kejahatan, sosiologi pendidikan, sosiologi

agama, sosiologi politik dan sebagainya.

Terutama sosiologi politik, sangat erat hubungannya dengan ilmu politik,

sebab sosiologi politik bagian dari sosiologi yang menganalisis proses-

proses yang menitik beratkan pada dinamika tingkahlaku politik.

Sebagaimana tingkahlaku itu dipengaruhi oleh berbagai proses spsoal,

seperti kerjasama, persaingan, konflik dsb. Hal-hal tersebut juga dianalisis

oleh ilmu politik.

4. Hubungan Ilmu Politik dengan Psikologi Sosial

Psikologi berasal dari bahasa Yunani “psycos” yang berarti jiwa dan

“logos” yang berarti ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang jiwa

manusia. Proses pendekatan ilmu politik banyak memakai hukum-hukum

dan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan gejala-gejala politik dan

penyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik.

Sarjana psikologi mengembangkan pendapat-pendapat mereka tentang

naluri, emosi, dan kebiasaan individu atau “psyche” seseprang.

Pengetahuan “psyche” seseorang dapat menjelaskan seluruh tingkah laku

dan sikal orang itu. Dalam penyelidikan pendapat umum, propaganda,

12

parpol, masalah kepemimpinan dan revolusi amat banyak dipergunakan

hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi itu.

Jika dahulu psikologi agak diabaikan dalam penyelidikan ilmu politik,

dewasa ini keadaan itu berubah. Pengetahuan psikologi diperlukan

dimanapun dan kapanpun diadakan penyelidikan politik secara ilmiah.

Menurut Lasswell, di AS kini ilmu politik sedang mengalami peninjauan

kembali atas metode serta peristilahannya. Peninjauan kembali ini

terutama disebabkan oleh pengalaman dalam pelaksanaan prosedur-

prosedur psikologis dalam penyelidikan ilmu politik. Menurut Lasswell,

psikologi akan memainkan perannya yang lebih besar lagi di masa depan,

karena bertambah intensifnya perjuangan untuk mempertahankan dan

memperoleh kebebasan individu.

5. Hubungan Ilmu Politik dengan Antropologi Budaya.

Antropologi budaya menyelidiki aspek-aspek cultural dari setiap hidup

bersama dimasa lampau dan masa kini. Sebagai ilmu yang mempelajari

kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil penyelidikan antropologi dapat

bermanfaat bagi ilmu politik. Terutama hasil-hasil penyelidikan

kebudayaan dimasa lampau yang meliputi semua aspek cultural

masyarakat, termasuk ide-ide dan lembaga-lembaga politiknya, dapat

dijelaskan kepada sarjana-sarjana ilmu politik menjadi timbul suatu

pertumbuhan dan perkembangan ide-ide dan lembaga-lembaga politik itu

salah satu konsep antropologi budaya yang merupakan penemuan yang

penting adalah “konsep kebudayaan” (culture concept) sebagaimana

dikembangkan oleh Ralph Tipton dan sarjana-sarjana antropologi lainnya.

Konsep ini menyatakan eratnya hubungan antara kebudayaan sesuatu

masyarakat dengan kepribadian individu-individu dari masyarakat itu,

antara kebudayaan dengan lembaga-lembaga dan ide-ide terdapat yang

terdapat dalam masyarakat itu. Kebudayaan memberikan corak dan ragam

pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu.

13

6. Hubungan Ilmu Politik dengan Sejarah

Sejarah adalah deskriptif kronologis peristiwa dari zaman silam. Sejarah

merupakan penghimpunan kejadian-kejadian konkret di masa lalu. Ilmu

politik tak terbatas pada apa yang terdapat dalam sejarah. Mengetahui

sejarah politik suatu Negara belum memberikan gambaran yang tepat

tentang keadaan politik negera itu di masa lampau dan masa yang akan

datang. Sejarah hanya menvatat apa yang pernah terjadi, sedang ilmu

politik disamping menyelidiki apa yang pernah terjadi, juga apa yang kini

sedang berlangsung dan mengadakan ramalan hari depan suatu

masyarakat, ditinjau dari segi politik.

Politik membutuhkan sejarah dan hamper semua peristiwa histories adalah

peristiwa politik. Ilmu politik memperkaya materinya dengan peristiwa

sejarah, mengadakan perbandigan dari buku-buku sejarah. Sejarah

merupakan gudang data bagi ilmu politik.

8. Hubungan Ilmu Politik dengan Geografi

Segala penyelidikan atas kehidupan manusia tidak akan bermanfaat dan

tidak akan sempurna jika penyelidikan itu tidak meliputi keadaan geografi.

Dengan kata lain kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh letak geografi,

luas wilayah, kekayaan alam, iklim dsb. Misalnya letak geografis

menentukan apakan suatu Negara akan menjadi Negara “land power” atau

“sea power” demikian juga letak suatu Negara akan mempengaruhi dalam

diplomasi dan strategi perang.

Dalam hal ini, terdapat cabang geografi, yaitu geopolitik yang memberikan

penafsiran geografis atas hubungan-hubungan internasional. Geopolitik

berusaha melukiskan hubungan yang erat antara factor-faktor geografis dan

peristiwa-peristiwa politik.

Bagi sarjana-sarjana Jerman seperti Haushofer, kekalahan Jerman dalam

PD I terutama disebabkan oleh apa yang mereka sebut dengan “kekalahan

geografis” peristiwa tersebut menunjukkan betapa eratnya hubungan ilmu

politik dengan geografi.

14

9. Hubungan Ilmu Politik dengan Etika

Etika adalah pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan buruk, tentang

keharusan dan hal-hal yang wajib dibiarkan. Hubungan ilmu politik dan

etika dilukiskan sebagai suatu hubungan yang membatasi ilmu politik,

terutama praktek politik. Etika mengatakan apa yang harus dilakukan,

tetapi disamping itu juga menetapkan batas-batas dari apa yang wajib

dibiarkan. Etika memberikan dasar moral kepada politik. Apabila

menhilangkan moral dari politik, maka akan kita dapatkan politik yang

berisfat “Machiavelistis” yaitu politk sebagai alat untuk melakukan segala

sesuatu, baik atau buruk tanpa mengindahkan kesusilaan. Hanya dengan

jalan menjadikan kesusilaan sebagai dasar politik, dapat diharapkan akan

adanya politik yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang

harus dilakukan dan apa yang wajib dibiarkan.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan makalah tersebut diatas maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa konsep kita mengenai sosial (masyarakat) pun

mendasar bagi pemahaman diri kita sendiri. Dengan kata-kata Aristoteles,

manusia adalah seekor hewan sosial, yakni bahwa ia tidak bisa hidup terus di

luar sebuah kelompok sosial, tetapi apakah kita tergantung pada masyarakat

kita hanya sebagai  dukungan dari luar untuk pemeliharaan kehidupan pribadi

kita, ataukah kita tidak memiliki kehidupan lepas dari hubungan-hubungan

social kita? Bagaimana kita menjawab pertanyaan tersebut tidak lepas dari

gambaran yang kita miliki tentang masyarakat atau sosial(Campbell, 1994:7).

Politik pendidikan atau the politics of education adalah kajian tentang

relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara – cara

penyampaiannya.Politik adalah proses pembentukan dan pembagian

kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan

keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya

15

penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik

yang dikenal dalam ilmu politik.

Pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan

saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa

mengandung unsur – unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas

politik ada kaitannya dengan aspek – aspek kependidikan.Kontrol Negara

terhadap pendidikan umunnya dilakukan melalui empat cara. Pertama, system

pendidkan diatur secara legal. Kedua, system pendidikan dijalankan sebagai

birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas. Ketiga,

penerapan wajib pendidikan (compulsory education). Keempat, reproduksi

politik dan ekonomi yang berlangsung disekolah berlangsung dalam konteks

tertentu. Dengan demikian jelas bahwa ilmu sosial dan pendidikan politik

memiliki hubungan atau keterkaitan yang erat dengan kata lain memberikan

sumbangan untuk pendidikan politik.

16

DAFTAR PUSTAKA

Al Muchtar, Suwarma (2000) Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia. Bandung. Gelar Pustaka Mandiri

Almond, Gabriel. (1990) Budaya Politik, Tingkah Laku, Demokrasi di Lima NegaraJakarta: Bumi Aksara.

Kantaprawira, Rusadi. (2004) Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model PengantarBandung: Sinar Baru Algensindo

Mawardi, Dkk. 2000. IAD-IBD-ISD. Jakarta: Pustaka Setia

Sastroatmodjo, Sudijone. (1995) Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003) Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Wahyu, Drs. MS. 1986. Wawasan Ilmu Sosial Dasar. Surabaya: Usaha Nasional

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik

17

i