Transnational Actors and International Organization

RATIH MELATI E.M. – 12/336328/SP/25465

Terdapat asumsi yang muncul berdasarkan pertanyaan apakah aktor non-negara

memiliki peranan yang signifikan dalam dunia internasional? Pertanyaan ini muncul atas

kontradiksi antara pandangan realisme yang menganggap bahwa aktor negara adalah aktor

yang paling dominan dan pluralisme yang percaya bahwa aktor transnasional memiliki

signifikasi yang sama untuk mempengaruhi dunia internasional.

Aktor non-negara muncul atas konsekuensi adanya loophole dalam konsep state yang

meliputi berbagai hal. Perbedaan makna “state” yang dianggap sebagai identitas legal,

komunitas politik, dan pemerintah membuat adanya ambiguitas dalam diskusi yang state-

centric. States dianggap sebagai unit yang sama secara legal, namun sebenarnya secara politis

berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, sistem politik suatu negara tidak dapat bisa

dianggap lebih koheren daripada sistem global, khususnya mengenai loyalitas yang tidak

mengenal batasan wilayah, sehingga memunginkan adanya aktor-aktor yang turut

berkontribusi dalam dunia internasional, khususnya organisasi internasional dan aktor-aktor

transnasional yang meliputi TNC, kelompok criminal transnasional, teroris transnasional,

kelompok revolusioner, dan NGO.

Perusahaan transnasional melakukan kegiatan ekonomi transnasional dan terus

berkembang serta bertambah kuantitasnya. Demi kepentingannya untuk mencapai profit

maksimal, tak jarang perusahaan transnasional melakukan lobbying terhadap pemerintah agar

kepentingannya bisa terangkat dan masuk dalam kebijakan negara. Perusahaan-perusahaan

ini melakukan hal-hal yang dapat dianggap sebagai tindakan cheating demi mencapai

tujuannya. TNC menetapkan transfer prices saat tingkat pajak naik hal ini mengakibatkan

pemerintah mengalami kesulitan dalam mengorganisasi transaksi finansial internasionalnya.

Selain itu mereka juga melakukan triangulasi atau perdagangan tidak langsung antar-negara

yang menyebabkan pemerintah kehilangan kontrol atas perdagangan internasional, juga

melakukan regulatory arbitrage yang mempersulit penentuan nilai pajak perusahaan. Hal ini

dapat mempengaruhi kedaulatan pemerintah untuk mengatur TNC, sehingga perlu adanya

regulasi pada tingkat global.

Kriminalitas berkembang pesat terutama perdagangan narkoba dan senjata api.

Kriminalitas berkembang karena pemerintah dianggap kurang intensif dalam melakukan

pengawasan. Kriminal memberikan efek melalui berbagai tindakan serupa MNC dan hal ini

mengancam stabilitas keamanan. Perbedaannya, dalam menyikapi hal ini pemerintah

mengambil jalan high-diplomacy dan berkoordinasi dengan negara lain.

Unsur kekerasan dalam politik tidak dapat memberikan assurance legitimasi pada

aksi, namun kemungkinan besar akan mendapat rekognisi sebagai kelompok revolusioner

atau pembebasan yang memiliki peran dalam diplomasi. Tindakan kriminal transnasional

membuat garis batas isu domestik dan global menjadi buram. Dengan adanya aktivitas ini,

masalah domestik mendapatkan rekognisi dari dunia internasional. Dalam menyelesaikan

masalah ini, negara tidak dapat bertindak main hakim sendiri dan balik melakukan kekerasan,

tetapi harus mencari solusi secara global.

Pengakuan status NGO oleh PBB dan ECOSOC menunjukan bahwa NGO

mendapatkan perhatian dan legitimasi aksinya dalam dunia internasional, seperti halnya

melakukan diplomasi. Arus informasi yang sangat deras tidak lagi dapat dikendalikan oleh

pemerintah, sehingga NGO dapat mengasumsikan peran ini dengan berkelompok dalam

empat cara yaitu membenruk INGO, jaringan advokasi, caucus, dan governance network.

Organisasi internasional dianggap sebagai alat komunikasi politik internasional yang

membatasi perilaku anggotanya. Dengan membentuk intergovernmental organization dan

non-governmental organization, pemerintah dan aktor non negara dapat mencapai seketaraan

status. Organisasi internasional tidak hanya menggalang visi anggotanya saja, tetapi

memberikan dampak yang besar juga pada aktor transnasional yang lain.

Meskipun aktor negara masih tetap menjadi unsur yang dominan dalam hubungan

internasional, peran dan sumbangsih aktor-aktor transnasional tidak dapat dipungkiri

keberadaannya. Aktivitas dan peran aktor non-negara yang mengalami perkembangan pesat

menunjukkan adanya potensi mereka untuk berperan lebih jauh kedepannya. Peran mereka

yang mempengaruhi pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung terbukti mampu

memberikan booster terhadap kinerja pemerintah agar lebih efektif dan efisien, seperti peran

NGO pada proes Ottawa tentang ranjau darat, aktivitas Al-Qaedah yang membuat Amerika

Serikan meningkatkan pertahanannya dengan signifikan setelah peristiwa 11 September

2001, dan jaringan drug cartel yang membuat adanya kerjasama antar badan kepolisian

seluruh dunia. Dengan adanya kemajuan-kemajuan ini, diharapkan aktor-aktor negara dapat

berkolaborasi dengan aktor transnasional yang telah memiliki legitimasi untuk dapat

menyelesaikan isu-isu global yang muncul. Hal itu telah terjadi dan tidak menutup

kemungkinan kerjasama itu akan terjalin kembali untuk menciptakan suasana yang lebih

kondusif dalam dunia internasional.

Bibliography

Baylis, John, Steve Smith, and Patricia Owens. The Globalization of World Politics (Ed. 5). New York: Oxford University Press Inc., 2011, p. 326-345.

Leguey-Felleux, John-Robert. Dynamics of Diplomacy. London: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2009, p. 101-128.