TRANSFORMING BUSINESS CULTURE ENHANCING VALUE - …Report+Pelindo+1+Tahun+2016.pdf · inisiatif, kebijakan, dan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri,

TRANSFORMING BUSINESS CULTURE

ENHANCING VALUE

Laporan Tahunan

2016PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

1

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) • Laporan Tahunan 2016

Tahun 2016 masih penuh dengan dinamika, walaupun perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya. Kondisi makro ini memberikan tantangan bagi kinerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), terutama dengan melemahnya ekspor-impor sehingga kegiatan di pelabuhan mengalami tekanan.

Di tengah tantangan tersebut, manajemen Perseroan terus berupaya menjalankan sejumlah inisiatif, kebijakan, dan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri, melakukan ekstensifikasi jasa, serta meningkatkan kinerja usaha Perseroan.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan Perseroan di masa depan, pada tahun 2016 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah menyelesaikan transformasi sumber daya manusia, termasuk manjalankan budaya perseroan sesuai paradigma baru sebagai perseroan yang bergerak di bidang jasa.

Melalui perubahan budaya kerja ini, sumber daya manusia Perseroan mampu melahirkan inovasi-inovasi baru dan mendorong kreativitas sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

TRANSFORMING BUSINESS CULTURE ENHANCING VALUE

2


Daftar Isi

1 Penjelasan Tema4 Kesinambungan Tema6 Komitmen Keterbukaan, Pencapaian dalam

Annual Report Award8 Pencapaian 20169 Keunggulan Kami10 Ikhtisar Keuangan12 Ikhtisar Operasional14 Ikhtisar Saham14 Ikhtisar Obligasi16 Peristiwa Penting 201618 Penghargaan dan Sertifikasi

Pendahuluan1

22 Laporan Dewan Komisaris28 Profil Dewan Komisaris30 Laporan Direksi36 Profil Direksi

Laporan Manjemen20

64 Sumber Daya Manusia64 Pengembangan Sumber Daya Manusia64 Kebijakan Pengelolaan SDM65 Roadmap Pengembangan SDM65 Visi Dan Misi67 Struktur Pengelola SDM67 Fokus 201667 Sistem Rekrutmen68 Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi69 Infrastruktur Pendukung SDM69 Prinsip Persamaan Hak70 Remunerasi Pegawai70 Fokus 201770 Profil Statistik Karyawan72 Teknologi Informasi

Tinjauan Pendukung Bisnis62

42 Nama dan Alamat Lengkap Perusahaan43 Sekilas Perusahaan46 Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan48 Bidang Usaha49 Produk dan Jasa50 Komposisi Pemegang Saham52 Struktur Organisasi54 Daftar Entitas Anak, Entitas Pengendali

Bersama, dan Entitas Asosiasi56 Kronologis Penerbitan Saham56 Kronologis Penerbitan Obligasi56 Nama dan Alamat Lembaga/

Profesi Penunjang Perusahaan57 Website Perusahaan58 Wilayah Kerja dan Alamat Kantor

Profil Perusahaan4080 Tinjauan Bisnis82 Tinjauan Operasional96 Tinjauan Per Segmen Usaha100 Tinjauan Keuangan100 Laporan Posisi Keuangan103 Laporan Laba/Rugi104 Arus Kas105 Investasi Barang Modal106 Kinerja Anak Perusahaan108 Target, Realisasi dan Proyeksi109 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi

Setelah Tanggal Pelaporan Akuntan109 Dividen110 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan

dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)110 Realisasi Penggunaan Dana Hasil

Penawaran Umum110 Informasi Transaksi Material yang

Mengandung Benturan Kepentingan dan Transksi dengan Pihak Afiliasi

116 Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan

116 Prospek Usaha Perusahaan117 Kelangsungan Usaha Perseroan118 Pemasaran

Analisis & PembahasanManajemen Atas Kinerja Perusahaan

78

3


122 Komitmen Pelaksanaan GCG122 Manfaat Penerapan GCG123 Prinsip-Prinsip GCG124 Dasar-Dasar Pelaksanaan GCG125 Konsep GCG Perusahaan128 Upaya Memperkuat Implementasi GCG129 Assessment Penerapan GCG129 Assessment GCG 2016130 Struktur dan Hubungan Tata Kelola131 Mekanisme GCG131 Informasi Pemegang Saham Utama dan

Pengendali132 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)135 Dewan Komisaris139 Komisaris Independen139 Direksi143 Keberagaman Komposisi Dewan

Komisaris – Direksi144 Hubungan Dewan Komisaris - Direksi144 Penilaian Terhadap Dewan Komisaris

dan Direksi147 Prosedur Penerapan Remunerasi Dewan

Komisaris dan Direksi150 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi154 Hubungan Afiliasi dengan Direksi dan

Anggota Dewan Komisaris Lainnya, serta Pemegang Saham

155 Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris

159 Sekretaris Dewan Komisaris160 Sekretaris Perusahaan161 Akses Informasi dan Data Perusahaan161 Satuan Pengawasan Intern163 Akuntan Publik Independen164 Manajemen Risiko166 Sistem Pengendalian Internal167 Perkara Hukum pada Tahun 2016169 Kode Etik Perusahaan170 Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle

Blowing System)

Tata Kelola Perusahaan120175 Organisasi Pelaksana175 Realisasi Kegiatan dan Anggaran176 Program Kemitraan177 Program Bina Lingkungan178 Komitmen Perusahaan terhadap

Lingkungan Hidup179 Komitmen Perusahaan terhadap

Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

179 Komitmen Perusahaan terhadap Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

180 Komitmen Perusahaan terhadap Tanggung Jawab kepada Konsumen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan172

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

182

Laporan Keuangan Konsolidasian183Referensi KriteriaAnnual Report Award270


2013

Strategic Alliance

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memanfaatkan momentum perubahan untuk memperkuat posisinya. Melihat berbagai peluang pertumbuhan, maka berbagaiprogram serta kerja sama strategis pun dilakukan dengan membentuk anak perusahaan bersama perusahaan BUMN lainnya. Selain itu juga berbagai kerja sama dalam pengembangan usaha akan selalu terus dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya, sebagai bentuk sinergi untuk mewujudkan infrastruktur negara dan perekonomian bangsa.

2014

Sustainable Business Development

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai perusahaan yang sedang tumbuh, berkeyakinan bahwa setiap perubahan akan membuat Perusahaan tumbuh semakin kuat. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memanfaatkan momentum perubahan ini untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan bisnis kepelabuhanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan efisiensi Logistik Nasional.

Kesinambungan Tema

Secara berkala, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyusun Laporan Tahunan yang mengacu pada ketentuan dalam kriteria Annual Report Award (ARA). Untuk Penyusunan Laporan Tahunan 2016, kami mengacu pada kriteria ARA 2016. Berikut kami sajikan cover Laporan Tahunan 4 (empat) tahun terakhir.

LAPORAN TAHUNAN 2013 LAPORAN TAHUNAN 2014

4


2015

Corporate Transformation

Pelabuhan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis sebagai bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik. Kondisi tersebut, tentu menjadi peluang bagi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau “Pelindo 1” untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan bisnis kepelabuhanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan efisiensi Logistik Nasional. Pelindo 1 bergerak cepat membenahi diri, menyeimbangkan kompetensi dan kinerja melalui “CORPORATE TRANSFORMATION”.

2016

Transforming Business Culture Enhancing Value

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan Perusahaan di masa depan, pada tahun 2016 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah menyelesaikan transformasi sumber daya manusia, termasuk manjalankan budaya perusahaan sesuai paradigma baru sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa.

Melalui perubahan budaya kerja ini, sumber daya manusia Perusahaan mampu melahirkan inovasi-inovasi baru dan mendorong kreativitas sehingga dapat meningkatkan kinerja Perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

LAPORAN TAHUNAN 2016

5

LAPORAN TAHUNAN 2015

TRANSFORMING BUSINESS CULTURE

ENHANCING VALUE

Laporan Tahunan

2016

6


Komitmen Keterbukaan, Pencapaian dalam Annual Report Award

SKOR ARA

SK

OR

2013 2014 2015

Skor ARA 75,19 76,66 73,63

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sejak Laporan Tahunan 2013 sampai dengan Laporan Tahunan 2015, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terus berkomitmen untuk mengikuti ajang Annual Report Award, sebagai wujud transparansi dan keterbukaan dalam hal pengelolaan perusahaan secara profesional. Adapun skor yang di raih PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam ajang Annual Report Award dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat terlihat seperti dalam grafik di bawah ini:

7


8


Pencapaian 2016

10,05%Return On Asset (ROA)

94,23%Skor Penilaian GCG

Laba Komprehensif

726,12miliar

7,30triliunTotal Aset

2,41triliunPendapatan Usaha

26,90%Return On Equity (ROE)

9


Keunggulan Kami

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengelola pelabuhan-pelabuhan yang mempunyai lokasi yang strategis di Indonesia yang memiliki jaringan darat dan laut yang terhubung dengan baik1PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki kapasitas alur dan kolam pelabuhan yang mendukung bagi kapal-kapal untuk merapat ke pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).2PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kompetensi memadai di bidang-bidangnya.3Sebagai jalur ekspor CPO dan turunannya terbesar di seluruh Indonesia4PT Pelabuhan Indonesia sebagai pintu gerbang perekonomian Indonesia Barat berada di salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, yaitu Selat Malaka5Pelabuhan Kuala Tanjung untuk Indonesia, yang merupakan deep sea port, dipersiapkan sebagai Hub Port Indonesia6

10


Ikhtisar Keuangan

2016 2015 2014 2013 2012

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF(dalam juta Rupiah)

Pendapatan Usaha 2.408.900 2.340.724 2.095.520 1.893.989 1.561.006

Reduksi Pendapatan - - - - -

Pendapatan Usaha Bersih 2.408.900 2.340.724 2.095.520 1.893.989 1.561.006

Beban Usaha (1.349.412) (1.447.105) (1.405.903) (1.183.851) (950.319)

Laba Usaha 1.059.487 893.619 689.617 710.138 610.687

Pendapatan (Beban) Non Usaha (63.641) (47.352) (10.640) (85.868) (134.076)

Laba Sebelum Pajak 995.846 846.267 678.977 624.270 476.611

Beban Pajak (262.544) (145.899) (144.079) (135.025) (121.579)

Laba Tahun Berjalan 733.302 700.368 534.898 489.245 355.032

a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan 733.602 700.397 534.901 489.245 355.032

b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali (300) (29) (3) - -

Pendapatan Komprehensif bersih (7.185) 14.936 1.538 - -

Laba Komprehensif Tahun Berjalan 726.117 715.304 536.436 489.245 355.032

a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan 726.417 715.333 536.439 489.245 355.032

b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali (300) (29) (3) - -

Laba per Saham (dalam Rupiah) 427.304 420.784 481.493 955.633 746.435

2016 2015 2014 2013 2012

LAPORAN POSISI KEUANGAN(dalam juta Rupiah)

Investasi pada Entitas Asosiasi 44.426 36.488 36.862 37.500 -

Investasi pada Pengendalian Bersama Entitas 900.759 530.010 272.404 123.054 -

Aset Lancar 2.481.343 1.766.673 1.478.308 1.274.054 1.125.589

Aset Tidak Lancar 4.820.008 3.725.242 3.364.746 3.305.243 3.070.3 06

Total Aset 7.301.351 5.491.916 4.843.054 4.579.297 4.195.896

Liabilitas Jangka Pendek 1.511.587 1.114.461 727.173 611.997 541.875

Liabilitas Jangka Panjang 1.488.588 737.230 1.092.747 1.176.939 1.365.903

Total Liabilitas 3.000.175 1.851.690 1.819.920 1.788.936 1.907.778

Jumlah Ekuitas 4.301.176 3.640.225 3.023.134 2.790.361 2.288.117

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 7.301.351 5.491.916 4.843.054 4.579.297 4.195.896

11


Grafik Laba Rugi Komprehensif

1.561.006

Pendapatan Usaha(dalam Juta Rupiah)

1312 14 15 16

1.893.9892.095.520

2.340.7242.408.900

1312 14 15 16

Laba Usaha(dalam Juta Rupiah)

610.687710.138 689.617

893.619

1.059.487

Laba Komprehensif(dalam Juta Rupiah)

1312 14 15 16

355.032

489.245536.436

715.304 726.117

1312 14 15 16

Laba Per Saham(dalam Juta Rupiah)

746.435

955.633

481.493420.784 427.304

Grafik Posisi Keuangan

1312 14 15 16

Aset(dalam Juta Rupiah)

4.195.8964.579.2974.843.054

5.491.916

7.301.351

Investasi pada Anak Perusahaan

(dalam Juta Rupiah)

37.500

-

36.862 36.488

44.426

1312 14 15 16

1312 14 15 16

Liabilitas(dalam Juta Rupiah)

1.907.778 1.788.936 1.819.920 1.851.690

3.000.175

1312 14 15 16

Ekuitas(dalam Juta Rupiah)

2.288.1172.790.361

3.023.134

3.640.225

4.301.176

12


Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Operasional

2016 2015 2014 2013 2012

N0 JENIS SATUAN

1 Kunjungan KapalCall 65.626 70.258 74.106 65.016 70.311

GT 176.820.002 161.401.955 165.179.215 147.197.227 165.184.930

2 Bongkar Muat Barang Ton 54.832.851 46.906.025 77.140.809 73.808.085 80.643.411

3 Bongkar Muat PetikemasBox 952.059 982.045 1.082.954 1.085.155 1.063.084

Teus 1.151.942 1.196.891 1.322.543 1.335.139 1.304.237

4 Arus Penumpang Orang 5.440.151 5.218.553 5.130.137 5.345.594 5.307.949

2016 2015 2014 2013 2012

RASIO KEUANGAN (%)

OPERATING RATIOS (%)

Operating Profit to Revenues 41,25 36,06 36,34 37,65 39,12

Operating Profit to Equity 23,10 23,19 23,94 25,56 26,69

Operating Profit to Total Assets 13,61 15,37 15,68 15,57 14,55

Net Profit Margin 30,45 29,92 25,53 25,83 22,74

Return On Equity (ROE) 26,90 27,47 22,62 21,43 18,49

Return On Assets (ROA) 10,05 12,75 12,08 10,68 8,46

Total Assets Turn Over (TATO) 38,95 42,62 43,16 41,36 37,20

Total Asset to Equity 169,75 150,87 152,63 164,11 183,38

Return on Capital Employed (ROCE) 16,38 17,48 15,46 17,17 14,07

Economic Value Added (EVA) - - - - -

Net Operating Profit After Tax (NOPAT) - - - - -

FINANCIAL RATIOS (%)

Current Ratio 164,15 158,52 203,30 208,18 207,72

Debt to Equity Ratio 69,75 50,87 60,20 77,96 98,69

Total Liabilities to Total Assets 41,09 33,72 34,48 39,07 45,47

Total Asset to Total Debt 243,36 296,59 290,02 2,56 219,94

13


Grafik Rasio Keuangan

Rasio Lancar(dalam %)

1312 14 15 16 1312 14 15 16

Rasio Utang terhadap Ekuitas(dalam %)

207,72 208,18203,30

158,52 164,15

98,69

77,96

60,2050,87

69,75

ROA(dalam %)

1312 14 15 16 1312 14 15 16

ROE(dalam %)

8,46

10,6812,08

12,75

10,05

18,49

21,4322,62

27,47 26,90

1312 14 15 161312 14 15 16

1312 14 15 16 1312 14 15 16

Bongkar Muat Petikemas(dalam Box)

1.063.0841.085.155 1.082.954

982.045 952.059

Arus Penumpang(dalam Orang)

5.307.949

5.945.594

5.130.1375.218.553

5.440.151

Kunjungan Kapal(dalam Call)

70.31165.016

74.10670.258

65.626

Bongkar Muat Barang(dalam Ton)

80.643.41173.808.085

77.140.809

49.906.02554.832.851

Grafik Ikhtisar Operasional

14


Sampai dengan akhir tahun 2016, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 belum melakukan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak terdapat informasi yang memuat tentang:1. Jumlah saham yang beredar;2. Kapitalisasi pasar;3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan4. Volume perdagangan.

Ikhtisar Saham

PT Pelindo 1 (Persero) menerbitkan Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 tanpa warkat dan dijamin secara kesanggupan penuh yang terdiri dari:

Nama Penerbitan

Jangka Waktu(Tahun)

Tanggal Terbit Jatuh TempoRate(%)

Jumlah(Rp Miliar)

Rating

Seri A 3 21 Juni 2016 21 Juni 2019 8,25 50 AA

Seri B 5 21 Juni 2016 21 Juni 2021 9 500 AA

Seri C 7 21 Juni 2016 21 Juni 2023 9,25 400 AA

Seri D 10 21 Juni 2016 21 Juni 2026 9,50 50 AA

Ikhtisar Obligasi

15


16


19-20 JanuariPelaksanaan Rapat Dinas PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang berlangsung di atas kapal KM Kelud.

11 MaretPenandatanganan Kesepakatan Bersama antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

18 MeiDue Diligence & Public Expose Penawaran I Obligasi Pelindo I.

27 MeiKunjungan Menteri BUMN ke Kuala Tanjung.

Peristiwa Penting 2016

17 FebruariKunjungan Duta Besar Denmark ke PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai bagian dari kerja sama kepelabuhanan antara pemerintah Indonesia dan Denmark.

15 AprilPelaksanaan Leadership Forum Transformasi Budaya PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang bertempat di Medan, Sumatera Utara.

17


29 SeptemberPelaksanaan Rapat Kerja RKAP Tahun 2017 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan tema “Transformasi SDM dan Implementasi ERP, Kunci Sukses Sustainability Bisnis Pelindo 1.

3 NovemberDirektur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Bapak Bambang Eka Cahyana, menjadi pembicara di Forum BUMN, yang berlangsung di Hotel Dharmawangsa, Jakarta.

20 OktoberKunjungan European Union ke Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

14 NovemberKick Off Meeting ERP.

1 JuliKunjungan Gubernur Sumatera Utara ke Pelabuhan Belawan.

22 JuniPembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

20 AgustusPelaksanaan Groundbreaking Pelabuhan Sibolga, yang turut di hadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan beberapa Menteri terkait lainnya.

16 JuniPenandatangan Addendum Perjanjian Konsesi dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan.

18


Penghargaan dan Sertifikasi

Penghargaan

Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan

Penghargaan Pelayanan Prima pada tanggal 19 September 2016 Kementerian Perhubungan

Penghargaan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Presidential Award 2016, pada tanggal 04 Oktober 2016.

MarkPlus

Penghargaan Infobank BUMN Award pada tanggal 23 Oktober 2016 atas kinerja keuangan Perusahaan dengan penilaian predikat ‘Sangat Bagus’

Majalah Infobank

Penghargaan Anugerah Media Humas 2016 untuk kategori Advetorial, pada tanggal 18 November 2016.

Kementerian Komunikasi & Informatika

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Bambang Eka Cahyana menerima Penghargaan sebagai The Best CEO in Marketing Development BUMN Award 2016, pada tanggal 23 November 2016.

BUMN Track

Penghargaan sebagai The Best Customer Oriented BUMN Award 2016 BUMN Track

Penghargaan Apreasiasi CSR Award tahun 2016, pada tanggal 13 Desember 2016.

Majalah SINDO

Penghargaan Pelayanan Prima dari Kementerian Perhubungan, pada tanggal 19 September 2016.

Anugerah Media Humas 2016 untuk kategori Advetorial dari Kementerian Komunikasi & Informatika, pada tanggal 18 November 2016.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memperoleh Penghargaan BUMN Branding and Marketing Award 2016.

Penghargaan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Presidential Award 2016, pada tanggal 04 Oktober 2016.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Bambang Eka Cahyana menerima Penghargaan sebagai The Best CEO in Marketing Development BUMN Award 2016, pada tanggal 23 November 2016.

Penghargaan Infobank BUMN Award pada tanggal 23 Oktober 2016 atas kinerja keuangan Perusahaan dengan penilaian predikat ‘Sangat Bagus’.

19


Sertifikasi

Jenis Sertifikasi Pemberi Sertifikasi

A. ISO

ISO 9001:2008 untuk Jasa Pelayanan Kapal dan Barang dianugerahkan kepada Pelabuhan Belawan

Sucofindo International Certification Services (SICS)

ISO 9001:2008 untuk Jasa Pelayanan Kapal dan barang dianugerahkan kepada Pelabuhan Dumai

PT SGS

ISO 9001:2008 untuk Jasa Pelayanan Kapal dan barang dianugerahkan kepada Pelabuhan Pekanbaru

PT SGS

ISO 9001:2008 untuk Jasa Pelayanan Kapal dan barang dianugerahkan kepada Pelabuhan Tanjungpinang

PT SGS

SO 9001:2008 untuk Jasa Pengelolaan Terminal Internasional Peti Kemas I dianugerahkan kepada Belawan International Container Terminal

PT SGS

ISO 9001:2008 untuk Penyediaan Pendukung Operasional Jasa Kepelabuhanan dianugerahkan kepada Kantor Pusat

PT TUV Nord Indonesia

ISO 14001:2004 untuk Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang) dianugerahkan kepada Pelabuhan Belawan


ISO 14001:2004 untuk Pelayanan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas dianugerahkan kepada Belawan International Container Terminal


ISO 14001:2004 untuk Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang) dianugerahkan kepada Pelabuhan Dumai


B. ISPS CODE

ISPS Code yang diterima PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk Cabang/Unit adalah sebagai berikut:• Pelabuhan Belawan• Belawan International Container Terminal • Pelabuhan Dumai• Pelabuhan Tanjungpinang• Pelabuhan Lhokseumawe• Pelabuhan Tanjung Balai Karimun• Pelabuhan Sei Pakning• Pelabuhan Kuala Tanjung • Pelabuhan Malahayati• Pelabuhan Tanjung Balai Asahan • Terminal Peti Kemas Perawang

C. SMK3

Berlisensi SMK3 di Pelabuhan Dumai dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan masa berlaku 26 Mei 2014-26 Mei 2017

Berlisensi SMK3 di Belawan International Container Terminal (BICT) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan masa berlaku 22 April 2013 – 22 April 2016


Perolehan Laba Sebelum Pajak pada tahun 2016

Rp995,85jutaTingkat Kesehatan Perusahaan pada tahun 2016

92,77%


LAPORAN MANAJEMEN

22


Laporan Dewan Komisaris

M. Nawawiy LoebisKomisaris Utama

23


Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Pada kesempatan ini, perkenankan kami mewakili jajaran Dewan Komisaris menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta salam sejahtera untuk kita semua karena atas karunia-Nya PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berhasil melalui tahun 2016 yang penuh tantangan.

Sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat kepada Dewan Komisaris, seperti tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Tujuan dari tugas yang melekat pada Dewan Komisaris ini adalah untuk mendukung kinerja Perseroan agar mampu memenuhi target serta visi dan misi yang telah ditetapkan. Kendati demikian, tetap dalam koridor tata kelola perusahaan yang baik.

KONDISI USAHA

Meskipun pada tahun 2016 perekonomian nasional cenderung lebih baik, namun Dewan Komisaris menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi Direksi dalam menjalankan usaha. Sebab, perekonomian global masih melakukan konsolidasi, sehingga kinerja perekonomian masih cenderung mengalami perlambatan.Asumsi makro yang telah dibuat Perseroan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tidak tercapai. Misalnya terkait pertumbuhan ekonomi nasional yang menurut Badan Pusat Statistik hanya mencapai 5,02%, padahal asumsi Perseroan dalam menyusun rencana kerja adalah 5,50%.

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Sedangkan realisasi inflasi tahun 2016 sebesar 3,10%, lebih rendah dari asumsi RKAP tahun 2016 dan realisasi tahun 2015 sebesar 4,70% dan 3,35%.

Kondisi makro ekonomi tersebut mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis maupun daya saing Perseroan. Jika dilihat dari tren, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dengan stabilitas makro ekonomi yang terjaga. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik. Sementara itu, stabilitas makro ekonomi tetap terjaga yang tercermin dari inflasi yang terkendali dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dasar penilaian yang diberikan kepada Direksi, terutama terkait dengan target kinerja yang telah disepakati, seperti tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016. Selain itu, Dewan Komisaris juga memperhatikan pencapaian-pencapaian target Key Performance Indikator (KPI) tahun 2016 yang telah disepakati dengan Pemegang Saham, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG)

yang telah dilakukan oleh Direksi.

Pada tahun 2016, Dewan Komisaris menilai kinerja manajemen cukup baik, di mana target-target RKAP 2016 secara umum berhasil dicapai dan berdasarkan penilaian tingkat kesehatan perusahaan di tahun 2016, skor yang diperoleh sebesar 92,77 dengan kategori “Sehat AA” (target RKAP adalah sebesar 92,70 dengan kategori “Sehat AA), nilai akhir Key Performance Indicator adalah sebesar 100,77 dan skor GCG sebesar 94,23% dari nilai bobot maksimal 100.

Secara keseluruhan, pada tahun 2016 Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi cukup baik, dimana target-target RKAP secara umum dapat dicapai dan juga tingkat kesehatan perusahaan yang cukup baik.

24


Selain itu, Dewan Komisaris juga menilai manajemen telah berhasil mendorong peran Perusahaan dalam mendukung program-program Pemerintah di bidang maritim.

Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian tersebut yang menunjukkan bahwa Direksi telah melakukan upaya maksimal untuk menjadi bagian dari pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan kebijakan strategis yang telah diimplementasikan oleh Direksi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja usaha Perusahaan.

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN PENASIHATAN KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris senantiasa berupaya menjadi bagian dalam perjalanan usaha Perusahaan bersama manajemen, sesuai dengan peran dan tugas yang melekat. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris senantiasa berkomunikasi dengan Direksi.

Metode penyampaian saran antara lain dilakukan melalui rapat internal atau pun gabungan dengan Direksi yang rutin dilakukan paling sedikit satu bulan sekali. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan hasil pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajemen, yang antara lain mengenai pengembangan bisnis strategis yang sedang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), agar dilakukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia dengan konsep Poros Maritim atau Tol Laut, sehingga mampu menggerakkan kehidupan sektor laut baik dari pembangunan infrastruktur dan jalur armada angkut serta membenahi koordinasi dan regulasi antar instansi di bidang kepelabuhanan, yang mampu merekatkan rantai pasokan domestik untuk produktivitas perekonomian nasional sekaligus menjadi upaya untuk menurunkan biaya logistik.

Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di perusahaan dan memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan.

Dewan Komisaris secara konsisten akan melakukan pengawasan dan memberikan penasihatan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan atas berbagai tugas operasional yang dijalankan Direksi melalui pertemuan berkala maupun kunjungan langsung ke cabang atau unit bisnis terkait.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris memandang bahwa praktik penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) pada tahun 2016 sudah berjalan dengan baik. Manajemen telah mematuhi dan menerapkan GCG secara berkesinambungan. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian skor penerapan praktik GCG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 94,23% dari nilai bobot maksimal 100.

Meskipun begitu, terdapat beberapa aspek governance yang masih bisa ditingkatkan, antara lain sebagai berikut:1. Pedoman tata kelola perusahaan yang baik (GCG Code)

khususnya, tata kelola teknologi informasi dan tata kelola intangible asset.

2. Pelaksanaan pedoman dan tata kelola Perusahaan yang baik dan pedoman perilaku secara konsisten.

3. Perumusan kebijakan dan penanganan/tindak lanjut atas pengaduan yang diterima Perusahaan.

4. Penyelenggaraan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.

5. Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN PERAN DEWAN KOMISARIS

Manajemen telah memiliki pedoman mekanisme pelaporan atas dugaan terjadinya penyimpangan atau Whistle Blowing System (WBS) yang dikeluarkan melalui Lampiran V Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI-15.TU tanggal 19 November 2015. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen manajemen dalam menerapkan WBS yang merupakan bagian penting dalam penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

Dewan Komisaris memandang bahwa manajemen telah menjalankan prinsip GCG dengan baik, termasuk dalam penerapan WBS. Sebab Dewan Komisaris juga mengetahui adanya standar prosedur operasional yang sudah diimplementasikan di lingkungan Perusahaan.

Terkait dengan peran Dewan Komisaris, terutama terletak pada pengawasan penerapan WBS di lingkungan Perusahaan. Bahkan untuk level tertentu, jika diperlukan Dewan Komisaris dapat terlibat langsung dalam menindaklanjuti temuan yang masuk dalam sistem WBS.


25


KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah membentuk organ pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2016, komite-komite tersebut telah menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang berbobot kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya diteruskan kepada manajemen.

Komite AuditKomite Audit dalam fungsinya membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan (oversight) terhadap proses Pelaporan Keuangan, Pengendalian Internal, Proses Audit, Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance, telah memiliki Charter yang berisi Tujuan, Fungsi, Peran, Kewajiban, Tanggung Jawab dan Kewenangan yang dilengkapi dengan Guidelines dan standar serta manual-manual yang di adopsi dari Institute of Internal Audit (IIA) dan best practices yang di-endors oleh Konsorsium-Konsorsium Profesi di Indonesia.

Komite Audit telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pelaksanaan komunikasi yang independen dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI), Manajemen, dan Auditor Eksternal, sehingga tercipta mekanisme informasi yang memadai dari Manajemen, SPI dan Auditor Eksternal ke Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) yang selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam pemberian saran-saran oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.

Di sisi lain, Direksi mendapat masukan-masukan yang sama dari SPI dan Auditor Eksternal sehingga pelaksanaan rapat oleh Dewan Komisaris dengan Direksi dalam menyepakati berbagai hal dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Komite Pemantau Manajemen RisikoKomite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dalam rangka memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi perusahaan khususnya yang berpotensi mengancam kelangsungan usaha perusahaan, bekerja sama dengan Manajemen menjalankan komitmen Top Manajemen melaksanakan atau menerapkan Enterprise Risk Management (ERM) secara kontinyu dan berkelanjutan, memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan implementasi Enterprise Risk Management (ERM) dalam kegiatan manajemen, dan merekomendasikan langkah

yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengendalian risiko yang dihadapi perusahaan.

Komite Nominasi dan RemunerasiSelama tahun 2016, masih belum optimal kinerjanya karena komite tersebut baru di bentuk pada pertengahan tahun. Saat ini, Komite Nominasi dan Remunerasi belum menyusun charter/piagam komite serta program kerja. Oleh sebab itu, Dewan Komisaris terus mendorong komite untuk bekerja secara optimal, efektif dan efisien yaitu dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Meskipun secara umum kinerja komite-komite berjalan cukup baik, namun Dewan Komisaris memandang masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, diantaranya:a. Melaksanakan program kerja tahunan secara konsisten

dan sesuai dengan dengan piagam komite dan perlu melakukan self-assessment kinerja Komite.

b. Mengefektifkan kembali pertemuan berkala dengan mitra kerja sesuai dengan Program Kerja yang telah disusun dan memperbaiki sistem administrasi serta pelaporan komite sehingga terdokumentasi dengan baik.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Terhadap prospek usaha tahun 2017, Dewan Komisaris berpandangan masih cukup menjanjikan, meskipun masih dibayangi tantangan yang cukup berat. Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan sasaran-sasaran kuantitatif dalam RKAP 2017 yang disusun oleh Manajemen.

Untuk menghadapi tantangan perekonomian global saat ini, Perusahaan tidak bisa hanya mengelola bisnis captive market saja, namun diperlukan pengembangan dan kerja sama bisnis strategis. Untuk hal ini, Dewan Komisaris memandang manajemen telah harus masuk dalam bisnis logistik untuk berkompetisi secara sehat dan/atau beraliansi dengan shipping company maupun pelabuhan lain dalam rangka memberikan pelayanan prima di bisnis jasa kepelabuhanan.

Situasi bisnis kepelabuhanan ke depan diprediksi akan semakin penuh tantangan. Maka dari itu, hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah memberikan pelayanan prima di bisnis jasa kepelabuhanan melalui implementasi system TI, baik ERP, SSU, maupun TOS, secara terintegrasi dan terautomatisasi untuk menghadapi persaingan bisnis saat ini.

26


Dengan di implementasikannya ketiga sistem tersebut, yakni ERP, SSU, dan TOS, diharapkan kegiatan operasional lebih efektif dan efisien sehingga perusahaan memiliki daya saing dengan competitor dan mampu membawa PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menjadi Market Leader di bisnis Kepelabuhanan dan Logistik di Indonesia.

Selain itu, Dewan Komisaris berpandangan adanya sejumlah hal spesifik yang perlu diperhatikan Direksi untuk tahun 2017, yaitu:• Tetap menjalankan kepengurusan Perusahaan secara

prudent berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur kerja yang berlaku.

• Kebijakan dan implementasi program kerja yang memunculkan risiko legal harus dimitigasi dengan tepat.

• Upaya-upaya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya perlu diterapkan di seluruh lini perusahaan secara disiplin sehingga target laba yang ditetapkan berdasarkan shareholder aspirations dapat tercapai.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selama tahun 2016 mengalami satu kali perubahan. Komisaris Utama yang semula dijabat oleh Mustofa Widjaja digantikan oleh M. Nawawiy Loebis. Selanjutnya, posisi Anggota Komisaris yang ditinggalkan oleh M. Nawawiy Loebis diisi oleh Djarot Sri Sulistyo.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perusahaan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-218/MBU/09/2016 tanggal 5 September 2016 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Mustofa Widjaja yang telah memberikan kontribusi kepada Perusahaan, khususnya di lingkungan tugas Dewan Komisaris. Setelah perubahan tersebut, dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:


Nama Jabatan Dasar Hukum Pengangkatan Masa JabatanM. Nawawiy Loebis Komisaris Utama SK-218/MBU/09/2016 tanggal 5 September 2016

Icu Zukafril Komisaris Independen SK-64/MBU/3/2016 tanggal 24 Maret 2016

Umar Aris Komisaris SK-232/MBU/2011 tanggal 9 November 2011 9 November 2011 – 9 November 2016

Zulfahmi Rizal Komisaris SK-364/MBU/2012 tanggal 2 Oktober 2012 2 Oktober 2012 – 2 Oktober 2017

Djarot Sri Sulistyo Komisaris SK-218/MBU/09/2016 tanggal 5 September 2016

PENUTUP Kepada Direksi dan jajaran di bawahnya, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaian kinerja usaha yang baik, walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Dengan kinerja keuangan yang positif, kondisi perlambatan ekonomi serta sejumlah indikator makro yang berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap dunia usaha, telah dibuktikan oleh Direksi bahwa situasi itu cenderung tidak berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan.

Dewan Komisaris berharap agar Direksi dan jajarannya tetap melakukan inovasi-inovasi dan inisiatif strategi yang baik serta relevan, sehingga kinerja Perusahaan tetap tumbuh. Bahkan lebih baik dari perolehan tahun 2016 seperti target yang telah disusun.

Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham

untuk menjadi bagian penting dari perjalanan usaha Perusahaan. Begitu pun dengan arahan dan bimbingan yang telah disampaikan oleh pemegang saham.

Kepada para pemangku kepentingan baik di internal maupun eksternal Perusahaan, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah berjalan selama ini. Dengan dukungan para pemangku kepentingan pula, manajemen mampu menyajikan kinerja usaha yang baik untuk Tahun Buku 2016.

Atas nama Dewan Komisaris,

M. Nawawiy LoebisKomisaris Utama

27


M. Nawawiy Loebis Komisaris Utama

Djarot Sri SulistyoKomisaris

Zulfahmi RizalKomisaris

28


Profil Dewan Komisaris

02

01

03

29


01 M. Nawawiy Loebis (63 tahun)Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 27 September 1952. Saat ini berdomisili di Medan. Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 5 September 2016 berdasarkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-218/MBU/09/2016.

Menamatkan pendidikan arsitekturnya dari Institut Teknologi Surabaya pada tahun 1980, mendapatkan gelar Master dari Universitas New Castle Upon Tyne England pada tahun 1987, dan meraih gelar Ph.D dari Univeristas Sains Malaysia pada tahun 2002.

Karirnya pernah menjabat sebagai Koordinator Kordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Sumatera Utara Aceh pada tahun 2010-2012, Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2003-2007, Ketua

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik USU (1994-1997), Kepala Laboratorium Kritik dan Sejarah Arsitektur, Fakultas Teknik USU (1994-1997), Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Medan (1990-1991), Ketua Jurusan Arsitektur Teknologi Medan (1989- 1990), dan Sekretaris Fakultas Teknik di Universitas Darul Ulum Jombang (1978-1980). Pernah menerbitkan buku yang berjudul Raibnya Para Dewa (Kajian Arsitektur Kuno) pada tahun 2005, Arsitektur dan Regionalisme pada tahun 2005 dan Arsitektur Mesir Kuno pada tahun 2004.

Memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun pada tahun 1999 dari Presiden RI, Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun pada tahun 2005 dari Presiden RI, dan Penghargaan ITS Dharma Mahaputra Adhiguna atas pengembangan ITS Surabaya pada tahun 2010 dari ITS Surabaya.

Zulfahmi Rizal (67 tahun)Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Payakumbuh pada tanggal 8 Oktober 1948. Saat ini berdomisili di Bekasi. Beliau Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 2 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-364/MBU/2012.

Menyelesaikan pendidikan AKABRI Darat (1968-1971), Sarbang INF (1970-1971), Suslapa (1981-1982), Seskoad (1988-1989), Susstaf Senior (1993) dan Lemhannas (1998). Riwayat

Pendidikan Bang Spes yaitu Jummaster (1974), Suspa Intel (1975) dan Susfung Ter (1985).

Dalam karir militernya, pangkat yang pernah diemban adalah Letnan Dua (Letda) pada tahun 1971, Letnan Satu (Lettu) pada tahun 1974, Kapten pada tahun 1977, Mayor pada tahun 1983, Letnan Kolonel (Letkol) pada tahun 1990, Kolonel pada tahun 1993, Brigadir Jenderal (Brigjen) pada tahun 1999, Mayor Jenderal (Mayjen) pada tahun 2002 dan sejak tahun 2003 telah menjadi Purnawirawan Mayjen TNI.

02

Djarot Sri Sulistyo (59 tahun)Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon pada tanggal 2 Februari 1957. Saat ini berdomisili di Tangerang. Beliau Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 5 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-218/MBU/09/2016.

Menyelesaikan pendidikan S-1 pada Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti tahun 1987, kemudian melanjutkan pendidikan S-2 Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama pada tahun 2001.

Selain menjabat sebagai Komisaris Perusahaan, beliau juga pernah menduduki jabatan antara lain Kepala sub bagian Anggaran Rutin II pada Biro Keuangan Sekretariat

Kabinet (1991), Kepala subbagian Anggaran Rutin II pada Biro Keuangan Sekretariat Sekretaris Negara (1999), Kepala Bagian Perbendaharaan Umum dan Pengolahan Data, Biro Anggaran I, Sekretariat Negara (2000), Kepala Biro Dokumentasi dan Pelayanan Informasi Pers dan Media, Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Protokol, Pers dan Media (2005), Kepala Biro Administrasi, Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Istana (2006), Kepala Biro Umum, Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana (2011) dan sejak 2014 menjabat Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol Pers dan Media.

03

30


Laporan Direksi

Bambang Eka CahyanaDirektur Utama

31


Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan laporan pertangungjawaban atas kepercayaan yang diberikan untuk mengelola PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada intinya tugas Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Sebagai bentuk kepatuhan dan tanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, laporan kinerja Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 ini kami sampaikan secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, laporan ini juga memuat rencana yang disiapkan Perseroan untuk tahun buku 2017.

Kami menyadari, tahun 2016 yang sudah kita lalui masih penuh dengan dinamika, walaupun tampak ada indikasi lebih baik. Namun dalam kondisi apa pun, manajemen harus melaluinya dengan serangkaian strategi usaha agar tidak hanya menghasilkan kinerja bisnis yang baik, tetapi juga mampu memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada Negara dalam kapasitas Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara.

TANTANGAN DAN STRATEGI PENYELESAIAN 2016

Tantangan dan Kendala Kondisi perekonomian global hingga tahun 2016 masih belum stabil. Seperti dicatat Bank Indonesia, kawasan Eropa masih mengalami tekanan, apalagi ditambah dengan kemenangan kubu Brexit melalui referendum di Inggris, yang menghasilkan kesepakatan bahwa Inggris keluar dari

Uni Eropa. Hasil tersebut telah mengejutkan banyak pihak. Pasar keuangan merespons situasi itu dengan peningkatan volatilitas.

Sementara kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) yang terus membaik. Hal itu, antara lain tercermin dari menguatnya sektor tenaga kerja dan peningkatan inflasi, telah mendorong kenaikan suku bunga acuannya, yaitu Fed Fund Rate (FFR) pada Desember 2016.

Kendati demikian, di tengah situasi perekonomian global yang masih dalam proses pemulihan, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja lebih baik dari tahun

sebelumnya, walaupun masih cenderung lambat.

Data Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 mencapai 5,02%, lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 4,79%. Pertumbuhan ekonomi yang membaik tersebut didukung oleh konsumsi dan investasi, khususnya bangunan. Kendati demikian, nilai ekspor kumulatif Indonesia sepanjang tahun 2016 hanya sebesar USD144,43 miliar, turun 3,95% dibandingkan periode yang sama tahun 2015.

Kondisi makro ini memberikan tantangan bagi kinerja usaha Perusahaan. Dengan melemahnya ekspor-impor, kegiatan di pelabuhan yang menjadi bisnis utama Perusahaan ikut mengalami tekanan.

Kunjungan kapal yang melalui pelabuhan dalam pengelolaan Perusahaan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Begitu juga kegiatan jasa kepelabuhanan lain, seperti bongkar muat. Walaupun begitu, manajemen tetap berupaya mengambil sejumlah inisiatif agar tekanan terhadap kegiatan usaha Perusahaan dapat teratasi.

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Realisasi laba tahun 2016 secara keseluruhan tercapai sebesar Rp733, 60 miliar atau 111,99% dibanding target yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang sebesar Rp655,05 miliar.

32


Solusi Menghadapi TantanganDalam menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi di tahun 2016, Perusahaan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri. Salah satu kebijakan yang diambil adalah meluncurkan program Terminal Peti Kemas Keperintisan. Program ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Perseroan pada kegiatan ekspor impor.

Dalam hal ini, Perusahaan mengoptimalkan potensi cabang-cabang kelas dua yang belum tergarap secara maksimal, untuk menangani kargo antar pulau. Sebab sebelumnya, banyak kargo antar pulau yang tidak tersentuh oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), sehingga ditangani secara konvensional oleh swasta. Dengan adanya program Terminal Peti Kemas Keperintisan, kargo tersebut beralih menjadi peti kemas, sehingga bisa menjadi pangsa pasar yang bisa digarap oleh Perseroan.

Selain itu, di tengah turunnya arus kunjungan kapal, Perusahaan juga melakukan penetrasi ke sektor logistik. Jika sebelumnya, yang ditangani PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) hanya terbatas pada kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan ekspansi, khususnya ekstensifikasi jasa dengan mengeluarkan layanan door to door service melalu anak perusahaan PT Prima Indonesia Logistik.

Sementara untuk di pelabuhan utama seperti di Belawan dan Dumai, Perseroan juga melakukan ekstensifikasi jasa dengan merambah kegiatan pergudangan, trucking dan alat mekanis dan lain sebagainya.

Hal ini cukup membantu, sehingga di tengah kelesuan perekonomian yang masih berlangsung, Perseroan masih bisa mencatatkan kenaikan pendapatan yang cukup signifikan.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Sebagai antisipasi perkembangan bisnis ke depan, Perusahaan tidak hanya mengoptimalkan strategi bisnis jangka pendek. Untuk jangka menengah dan panjang, secara simultan dipersiapkan melalui sejumlah kebijakan strategis.

Apalagi saat ini PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sudah memasuki era sebagai investment holding, dengan melakukan ekspansi kepemilikan perusahaan melalui sistem kerja sama atau patungan dengan pihak lain. Selanjutnya yang melakukan ekspansi adalah anak-anak

perusahaan, sehingga mampu meminimalisasi risiko bagi perusahaan induk.

Sebagai respons terhadap perkembangan bisnis Perusahaan ke depan, manajemen telah mengambil sejumlah kebijakan strategi, yang antara lain:• Pada tahun 2016, Perusahaan telah menyelesaikan

transformasi SDM. Manajemen telah membentuk Tim Internalisasi Budaya, yang pada intinya mensosialisasikan secara berkesinambungan paradigma Perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Untuk itulah, hospitality menjadi penting. Tim tersebut juga ada di cabang-cabang yang disiapkan melahirkan inovasi-inovasi baru yang dapat diimplementasikan.

• Paradigma sistem penghargaan terhadap karyawan juga sudah mulai diubah. Komposisi remunerasi yang bersifat variabel atau tergantung kinerja, lebih besar dibandingkan dengan komposisi yang bersifat tetap. Hal ini diharapkan mampu mendorong kreativitas dan peningkatan kinerja.

• Pada tahun 2016 juga telah dimulai transformasi di bidang proses bisnis dan teknologi informasi. Proyek ini diharapkan tuntas pada tahun 2017.

AKSI KORPORASI

Untuk mendukung perkembangan bisnis Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melakukan sejumlah kegiatan aksi korporasi. Pertama, membentuk dua anak perusahaan, yaitu yang bergerak di bidang jasa rumah sakit dan membentuk usaha pendukung jasa kepelabuhanan dengan Port De Rotterdam, salah satu perusahaan pengembang pelabuhan terbesar di dunia.

Aksi korporasi kedua adalah menerbitkan obligasi dengan nilai pokok sebesar Rp1 triliun. Surat berharga ini ditawarkan melalui 4 seri, dengan tenor atau masa jatuh tempo 7-10 tahun. Sebagian besar dana dari penerbitan obligasi yang mendapat rating AAi dari Fitch Rating Indonesia dan Pefindo ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pelabuhan yang dikelola Perusahaan.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Bidang KeuanganPada tahun 2016, Perusahaan berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp995,85 miliar atau 111,64% dari target yang telah ditetapkan, yaitu Rp892,01 miliar. Bahkan

Laporan Direksi

33


dibandingkan dengan tahun sebelumnya pun perolehan laba tersebut lebih besar 17,68%.

Realisasi laba tahun 2016 secara keseluruhan tercapai sebesar Rp733, 60 miliar atau 111,99% dibanding target yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang sebesar Rp655,05 miliar.

Secara umum, laba tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan yang meningkat dari tahun 2015 dan penekanan efisiensi biaya, meskipun pencapaian secara umum trafik kapal, bongkar muat barang dan peti kemas mengalami sedikit penurunan akibat tekanan ekonomi global serta pengaruh permintaan dan harga komoditas global. Adapun perolehan laba tahun 2016 secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:• Pendapatan usaha bersih terealisasi Rp2,41 triliun

atau 97,25% dari target RKAP, yang antara lain karena tidak tercapainya target pada pendapatan pelayanan terminal peti kemas.

• Beban usaha terealisasi Rp1,35 triliun atau 93,55% dari RKAP, yang antara lain dipengaruhi oleh penurunan beban pegawai karena ada yang telah memasuki masa pensiun dan Perusahaan belum merealisasikan rencana rekrutmen.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memandang bahwa keberadaan Teknologi Informasi (TI) yang andal sangat penting untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan agar lebih efektif dan efisien. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memutakhirkan TI agar dapat mendukung perkembangan bisnis yang cepat dan sesuai perkembangan zaman.

Di tahun 2016 Teknologi Informasi melakukan Inovasi dengan melaksanakan pekerjaan Implementasi Sistem ERP yang termasuk dalam Investasi TI Tahun 2016. Sistem ini mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di Perusahaan.

Selain itu, pencapaian Bidang TI Perseroan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:a) Go Live SIM RSPM Tanggal 17 Oktober 2016.b) Kick off Meeting ERP 14 November 2016.c) Penandatangan Perjanjian Kerja sama dengan Telkom

tentang Managed Services Terminal Operating System (TOS) di TPK Belawan Tanggal 29 Desember 2016.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) juga turut serta memberikan kontribusi kepada negara, yang antara lain melalui pembayaran pajak. Untuk tahun 2016, total pajak yang dbayarkan mencapai Rp576.045.313.259.

PROSPEK USAHA 2017

Penyusunan prospek usaha Perseroan ini telah memperhatikan sejumlah variabel eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja usaha Perseroan pada tahun 2017. Baik indikator-indikator ekonomi maupun ekspektasi yang telah disusun oleh pemerintah sebagai sumber resmi. Apalagi, Perseroan merupakan badan usaha milik negara yang memiliki fungsi sosial dan pada saat bersamaan, melakukan aktivitas usaha sebagai entitas bisnis.

Perseroan telah menyusun serangkaian target kuantitatif yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2017. Beberapa di antaranya adalah:

Uraian SatuanUsulan RKAP

2017

Laba Setelah Pajak Rp Juta 718.175

Total Aset (Aktiva/Pasiva) Rp Juta 7.967.456

ROE % 19,33

ROI % 18,07

Aset Turn Over Kali 0,37

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Perseroan memiliki sejumlah program prioritas. Di antaranya adalah:1. Melakukan optimalisasi, salah satunya adalah tetap

melakukan ekstensifikasi jasa.2. Melakukan mekanisasi peralatan bongkar muat

di semua pelabuhan sehingga bisa meningkatkan produktivitas.

3. Melakukan cost efficiency khususnya untuk kegiatan bongkar muat, dengan mekanisasi. Dengan begitu, diharapkan bisa menurunkan biaya tenaga kerja kemudian produktivitas meningkat.

34


PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perseroan berkomitmen untuk terus memastikan aktivitas pengelolaan bisnis dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Untuk itu, Perseroan juga terus berupaya menyempurnakan praktik-praktik GCG yang selama ini telah diterapkan.

Untuk memperkuat implementasi GCG, Perseroan secara aktif terus melakukan sosialisasi penerapan Whistle Blowing System, Komitmen Pakta Integritas serta Program Pengendalian Gratifikasi.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas praktik-praktik GCG tercermin dalam kegiatan Perseroan yang kembali melakukan Self Assessment penerapan GCG sesuai dengan Surat Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hasil assessment terhadap penerapan GCG di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk periode tahun 2016 mencapai total skor sebesar 94,23. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk periode tahun 2016 mencapai kualifikasi Sangat Baik.

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Program-program Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan diarahkan untuk menunjang keberlanjutan bisnis Perseroan. Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Perseroan memfokuskan kegiatan CSR Perseroan pada kegiatan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Pada tahun 2016 Unit PKBL PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyalurkan dana untuk Program Kemitraan senilai Rp14.548.000.000. Sedangkan untuk Program Bina Lingkungan, Perseroan menyalurkan dana senilai Rp9,88 miliar.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2016, tidak ada perubahan komposisi di lingkungan Perusahaan. Dengan begitu, per 31 Desember komposisi Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan

Bambang Eka Cahyana Direktur Utama

Iman Achmad Sulaiman Direktur Perencanaan dan Pengembangan

Farid Luthfi Direktur Keuangan

Syahputera Sembiring Direktur Bisnis

M. Hamied Wijaya Direktur SDM dan Umum

APRESIASI BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN

Demikian laporan atas kinerja pengelolaan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 ini kami sampaikan. Atas nama Direksi, kami menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola Perseroan. Begitu juga dengan Dewan Komisaris yang telah ikut mengawasi serta memberikan arahan atas jalannya kegiatan usaha Perusahaan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada jajaran manajemen dan karyawan yang telah bekerja keras dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Kepada pemangku kepentingan luar Perusahaan khususnya konsumen, mitra, dan regulator, kami menyampaikan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua yang sudah dicapai tidak membuat kami berhenti berkarya dan berinovasi.

Semoga di tahun-tahun mendatang kinerja Perusahaan akan lebih baik lagi, dengan peran serta para pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, salam sejahtera untuk kita semua.

Atas nama Direksi,


Laporan Direksi

35





Iman Achmad SulaimanDirektur Perencanaan dan Pengembangan

Syahputera SembiringDirektur Bisnis

36


Profil Direksi

01

03

05

02

04

37


Bambang Eka Cahyana (50 tahun)Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Bantul pada tanggal 15 Mei 1967. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan sejak Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-331/MBU/2013.

Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Kehutanan Jurusan Manajemen Kehutanan di Universitas Gadjah Mada tahun 1991 dan Magister Manajemen Eksekutif Angkatan XXIV, Konsentrasi Program Studi Bisnis dan Keuangan Internasional di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta tahun 2003-2004.

Mengawali karirnya sebagai Staf Bidang Manajemen Kehutanan PT Trisida Pantau (1991) kemudian bergabung di Perum Perhutani Jawa Timur sebagai Staf Biro Satuan Pengawas Internal (SPI). Hingga akhirnya bergabung di PT Samudera Indonesia sebagai Staf Corporate Managing Director (CMD) Agency & Terminal Group.

Jabatan terakhir yang didudukinya sebagai Assisten Direktur Utama bidang Pengembangan Usaha Terminal PT Samudera Indonesia Tbk. (2007-2008). Bergabung di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada tahun 2009 sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha.

Iman Achmad Sulaiman (59 tahun)Direktur Perencanaan dan Pengembangan

Warga Negara Indonesia, lahir di Garut pada tanggal 3 Februari 1958. Saat ini berdomisili di Medan. Beliau menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan sejak Mei 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-107/MBU/2009 tanggal 8 Mei 2009. Beliau menjabat Direktur Perusahaan hingga saat ini berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-331/MBU/2013.

Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1983, dan menyelesaikan Masternya di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1991.

Mengawali karirnya sejak 1983 sebagai Staf di Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, kemudian menjadi Staf di Direktorat Teknik Perumpel I (1984-1985). Pada tahun 1986, menjabat sebagai Kepala Bidang Peralatan. Kemudian pada tahun 1992, menjabat sebagai Kepala Bidang Teknik Direktorat Komersil. Tahun 1995, menjabat sebagai Manajer Teknik Direktorat Teknik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Kemudian pada tahun 1999, menjabat sebagai Manajer Divisi Teknik Pelabuhan Belawan.

Pada tahun 2001, menjabat sebagai Senior Manajer Master Plan dan Lingkungan, kemudian menjabat Senior Manajer Rencana dan Konstruksi pada tahun 2003, hingga jabatan terakhir sebagai Senior Manager Fasilitas PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007-2009).

01

02

38


03Farid Luthfi (62 tahun)Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 1955. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau diangkat sebagai Direktur Keuangan Perusahaan sejak 25 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-174/MBU/2011 tanggal 25 Juni 2011. Beliau menjabat Direktur Perusahaan hingga saat ini berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Nomor SK-331/MBU/2013.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntansi dari Universiitas Airlangga Surabaya dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 1997.

Mengawali karir sebagai Account Officer di PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia, Jakarta, pada tahun 1982. Kemudian menjadi Team Member di Urusan Supervisi Kredit dan Cabang, di Kantor Pusat Bank Pembangunan Indonesia (1984-1987), dan dilanjutkan menjadi Team Member Urusan Rehabilitasi Proyek (1987-1989).

Pada tahun 1989, menjadi Team Leader di cabang Madya, dan pada tahun 1994, menjabat sebagai Head of Finance and Banking Department di Cabang Bandung. Sekitar tahun 1995-1999, menjadi Branch Manager di beberapa wilayah Bank Pembangunan Indonesia. Kemudian pada tahun 2001, menjadi Hub Manager di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dilanjutkan menjabat sebagai AVP-Assistant Regional Risk Manager Wilayah VII Semarang.

Pada tahun 2003, menjabat sebagai Vice President-Regional Risk Manager Wilayah I Medan, kemudian menjabat sebagai Vice President-Departement Head di Credit Recovery II Grup Kantor Pusat pada tahun 2005. Kemudian, menjabat sebagai Senior Vice President-Regional Manager Jakarta Thamrin PT Bank Mandiri (Persero) (2009- 2010). Hingga akhirnya pada 27 Mei 2010, ditunjuk menjadi Direktur Keuangan di PT Merpati Nusantara Airlines.

04Syahputera Sembiring (54 tahun)Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada tanggal 4 Maret 1963. Saat ini berdomisili di Medan. Beliau menjabat sebagai Direktur Bisnis Perusahaan sejak 8 November 2013 berdasarkan Keputusan SK-377/MBU/2013.

Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 1989, dan menyelesaikan pendidikan Diploma Manajemen di Robert Wesleyan College Amerika Serikat pada tahun 1999.

Mengawali karir di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Staf Perencanaan Dermaga dan Kolam (1991), kemudian menjadi Staf Perencanaan Teknik Sipil (1991). Pada tahun 1992-1994, menjadi Wakil Pimpro Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Riau Cabang Pelabuhan Dumai.

Pada tahun 1994-1995, menjabat sebagai Kepala Divisi Teknik Cabang Pelabuhan Lhokseumawe, kemudian menjabat sebagai Menejer Usaha dan Teknik/Pimbagpro Aceh (1995-1996).

Pada tahun 1999-2001, sebagai Staf Direktur Utama, kemudian menjabat sebagai Kasubbag Analisa Kelayakan Investasi pada tahun 2002. Kemudian menjabat sebagai ASM Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Usaha. Selanjutnya pada tahun 2005, menjabat sebagai Senior Menejer Pengembangan Usaha dan TI. Pada tahun 2007, ditunjuk menjadi General Manager Unit Terminal Peti Kemas Belawan, dilanjutkan pada tahun 2008, menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Belawan.

Profil Direksi

39


05M. Hamied Wijaya (50 tahun)Direktur SDM dan Umum

Warga Negara Indonesia, lahir di Blora pada tanggal 13 Juli 1967. Saat ini berdomisili di Blora. Beliau menjabat sebagai Direkur SDM dan Umum Perusahaan sejak 2014 berdasarkan Keputusan SK-92/MBU/2014.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 1992, Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada pada 1993, dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada tahun 2000.

Mengawali karirnya sebagai Staf Perencanaan dan Pengembangan SDM KP (1993-1996), Manajemen Representatif ISO 9001:2002 Cabang Belawan (2001), Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelabuhan I (2002-2007), Senior Manajer Perencanaan Organisasi dan SDM (2007-2009), Senior Manajer Pemasaran (2009-2011), Senior Manajer Manajemen Risiko & Manajemen Mutu (2011-2014) dan Kepala SPI (2014).


42 Nama dan Alamat Lengkap Perusahaan43 Sekilas Perusahaan46 Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan52 Struktur Organisasi54 Daftar Entitas Anak, Entitas Pengendali Bersama

dan Entitas Asosiasi57 Website Perusahaan58 Wilayah Kerja, Alamat Kantor, dan Profil Pelabuhan


PROFIL PERUSAHAAN

42


Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi situs www.pelindo1.co.id.Dalam situs tersebut tersedia berbagai informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

Nama dan Alamat Lengkap Perusahaan

Nama Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Bidang Usaha Kepelabuhan

Kepemilikan 100% Pemerintah Indonesia

Modal Dasar Rp1.800.000.000.000

Kepemilikan Saham 100% Pemerintah Indonesia

Entitas Anak • PT Prima Indonesia Logistik• PT Prima Pengembang Kawasan• PT Prima Husada Cipta Medan

Entitas Pengendalian Bersama • PT Prima Terminal Petikemas• PT Prima Multi Terminal

Entitas Asosiasi PT Terminal Petikemas Indonesia

Jumlah Cabang Pelabuhan & Unit Usaha Mempunyai 16 Cabang Pelabuhan, 1 Kantor Perwakilan, 11 Kawasan dan 1 Unit Usaha

Kronologis Pencatatan Efek dan Peringkat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) belum tercatat di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak ada pencatatan efek serta peringkat

Alamat Kantor Pusat Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241 Sumatera Utara Indonesia

Telpon/Fax +62-61-6610220/+62-61-6610-906

Website http://www.pelindo1.co.id

e-mail [email protected]

43


Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 November 1994, tambahan No. 87.

Berdasarkan Akta No. 207 tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp1.800.000.000.000 (Rp1,8 triliun) yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp6.800.000.000.000 (Rp6,8 triliun) yang terbagi atas 6.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Berdasarkan akta tersebut juga telah terjadi peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp1.700.000.000.000 yang terbagi atas 1.700.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada awal masa penjajahan Belanda adalah perusahaan dengan nama “Haven Bedrijf”. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada periode 1945-1950, Perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada 1969, Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PNP.

Periode 1969-1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) dirubah menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman

Sekilas Perusahaan

44


Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001, kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham pada Persero/Perusahaan Terbatas dialihkan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, sedangkan pembinaan Teknis Operasional berada di tangan Departemen Perhubungan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Sebelum tahun 2008, Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan, pelayanan peti kemas, terminal dan

Jejak Langkah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

depo peti kemas, usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhan dan pengusahaan kawasan pabean. Sejak tahun 2008, dalam rangka optimalisasi sumber daya maka Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti diluar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan.

1945Perubahan Nama Pelabuhan dari “Haven Badrift” menjadi Jawatan Pelabuhan.

1960 Jawatan Pelabuhan berubah menjadi PN Pelabuhan.

1969 PN Pelabuhan berubah menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

1970 Berdirinya Unit Galangan Kapal (UGK).

1983 BPP menjadi Perumpel I.

1987 Di operasikan BICT (Belawan International Container Terminal).

1991 Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

1994 Operasi Terminal Curah Cair Di Pelabuhan Belawan.

2005 Berdirinya Unit Depo Peti Kemas (UDPK).

2008 Dioperasikan Terminal Curah Cair Dumai.

2011 UDPK berubah nama menjadi Belawan Logistic Center (BLC).

2012 Dioperasikannya Terminal Kontainer Perawang.

2013 • Kawasan Pelabuhan Batam berubah menjadi Cabang

Pelabuhan Batam. • Berdirinya PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI)

sebagai anak perusahaan patungan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero).

• Berdirinya PT Prima Terminal Petikemas (PTP) sebagai anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

• Kawasan Pelabuhan Gunung Sitoli menjadi Cabang Pelabuhan Gunung Sitoli.

2014 Berdirinya PT Prima Indonesia Logistik dan PT Prima Multi Terminal.

2015 • Launching Logo Baru PT Pelabuhan Indonesia I

(Persero) pada tanggal 17 Agustus 2015. • Berdirinya PT Prima Pengembang Kawasan.

2016• Perusahaan melakukan transformasi dengan fokus pada

nilai dan budaya Perusahaan, yang salah satunya dengan melahirkan roadmap di bidang sumber daya manusia.

• Berdirinya PT Prima Husada Cipta Medan

Sekilas Perusahaan

45


• Konstruksi Master Logo terbentuk dari lingkaran dan arah panah melesat yang menjadi satu kesatuan gerakan dinamis untuk terus menerus melakukan perubahan dan bergerak ke depan, melesat menuju masa depan yang lebih baik.

• Bentuk lingkaran melambangkan arah perubahan Perusahaan yaitu menuju global company, menjadi salah satu pelabuhan yang mampu melayani pasar global dengan perfoma terbaik, menyeluruh dan berdedikasi luhur.

• Perpaduan ketiga warna corporate (merah, hijau dan biru) merepresentasikan perusahaan yang kuat dan yang mampu berkomunikasi dengan terbuka.

• Wordmark “Pelindo 1” yang mempunyai konstruksi kokoh mewakili keteguhan, semangat dan kepercayaan diri untuk memberikan performa terbaik.

• Tagline “INDONESIA GATE WAY’ menjadi penguat positioning Perusahaan sebagai pintu gerbang masuk wilayah Indonesia di perairan internasional dan sebagai simbol pintu gerbang perubahan.

Semenjak awal pendirian sampai dengan sekarang (1991-2016), tidak terdapat perubahan nama. Nama Perseroan adalah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan Nama

Makna Logo

46


“Menyediakan jasa kepelabuhan yang terintegrasi, berkualitas dan bernilai tambah untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah.”

“Menjadi Nomor Satu di Bisnis Kepelabuhan di Indonesia”Visi

Misi

Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan

Penjelasan VisiVisi tersebut merupakan pernyataan cita-cita Perusahaan menjadi pengelola terminal peti kemas dengan throughput terbesar di Indonesia, yang ditarget akan terwujud pada tahun 2023. Cita-cita ini muncul dilandasi dengan potensi geografis, peluang bisnis serta kebijakan nasional yang membuka peluang bagi Perusahaan untuk merealisasikan visi dimaksud.

Visi dan Misi Perusahaan tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

Tahun 2014-2018 dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

47


Tata Nilai PerusahaanTata Nilai yang berlaku diharapkan mampu mengantar Perusahaan mencapai Visi dan menjalankan Misi nya, yang dikenal sebagai “CIPTA”. Tata Nilai tersebut ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: KP.30/1/2/PI-14.TU.

• Customer Focus (Fokus kepada Pelanggan): Melayani dan membangun hubungan dengan pelanggan dengan mengutamakan pelayanan prima dan kepuasan

pelanggan.

• Integrity (Integritas): Mengutamakan perilaku terpuji sesuai dengan nilai, prinsip dan etika Perusahaan yang jujur dan bertanggung jawab.

• Professionalism (Profesionalisme): Penguasaan terhadap pekerjaan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang kompeten, disiplin dan

berkualitas.

• Team Work (Kerja sama): Keinginan yang tulus untuk bekerja sama dengan orang lain dengan sikap berkolaborasi dan bersinergi tulus dan saling

menghargai.

48


Perusahaan memfokuskan kegiatan utamanya di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan Nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Menurut Anggaran Dasar terakhir Perusahaan, berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 15 Agustus 2008, kegiatan usaha Perusahaan mencakup:

1. Penyediaan dan/atau jasa pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal.

2. Penyediaan dan/atau jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal.

3. Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, multi purpose, barang termasuk hewan (general cargo) dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan.

4. Penyediaan jasa bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering (general cargo) dan kendaraan.

Bidang Usaha

5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, multipurpose, penumpang, pelayaran rakyat dan RO-RO.

6. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.

7. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda.

8. Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum, dan instalasi limbah serta pembuangan sampah.

9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian bahan bakar minyak untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan.

10. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan.

11. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan.

12. Pengusahaan dan penyelenggaraan Depo Peti Kemas dan perbaikan, cleaning, fumigasi serta pelayanan logistik.

49


Produk dan Jasa

Kegiatan usaha berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan meliputi, penyediaan dan/atau pelayanan meliputi:

a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat.

b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar minyak dan pelayanan air bersih.

c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan.

d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas.

e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang, tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.

f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas,curah cair, curah kering, dan Ro-Ro.

g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.

h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang, dan/atau

i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

50


PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan badan usaha yang berbentuk Perusahaan Terbatas yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 1 (satu) Pemegang Saham yakni Negara Republik Indonesia.

Komposisi Pemegang Saham

PT Pelabuan Indonesia I (Persero)

Negara Republik Indonesia

51


PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 1 (satu) Pemegang Saham yakni Negara Republik Indonesia, 3 (tiga) Entitas Anak yakni PT Prima Indonesia Logistik, PT Prima Pengembang Kawasan dan PT Prima Husada Cipta Medan, 2 (dua) Entitas Pengendalian Bersama yakni PT Prima Terminal Petikemas dan PT Prima Multi Terminal serta 1 (satu) Entitas Asosiasi yakni PT Terminal Petikemas Indonesia.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tidak memiliki Joint Venture Company dan Special Purpose Vehicle.

Struktur Grup Perusahaan

Modal Saham KepemilikanLembar Saham Nilai Saham/Lembar Kepemilikan Jumlah

Pemegang Saham

Pemerintah Indonesia 1.700.000 1.000.000 100% 1.700.000.000.000,-

100%

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

99%

PT Prima Indonesia Logistik

90%

PT Prima Pengembang Kawasan

70%

PT Prima Terminal Petikemas

55%

PT Prima Multi Terminal

25%

PT Terminal Petikemas Indonesia

99%

PT Prima Husada Cipta Medan


52


Struktur Organisasi

DIREKTUR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Iman A. Sulaiman

DIREKTUR BISNISSyahputra Sembiring

SENIOR MANAJER MANAJEMEN MUTU

Parulian Panggabean, SE, MsiNIPP. 172042199

SENIOR MANAJERPELAYANAN KAPAL & BARANG

Mardiofi, SE NIPP. 170032002

KEPALA BIRO LOGISTIKDominggo Pasaribu, ST, MM, MT

NIPP. 173122151

KOORD. PMO PENGEMBANGANBISNIS III

Arief Hermawan, SHNIPP. 170112003

KOORD. PMO PENGELOLAANALUR PELAYARANHanny Uktolseya, ST

NIPP. 177092492

SENIOR MANAJER PERENCANAAN &

PENGEMBANGAN USAHASafrial, ST., MMNIPP. 171032188

SENIOR MANAJERPEMASARAN

Harryson Bangun,SE, SH, MHNIPP. 162031883

CORPORATE SECRETARYMuhammad Eriansyah, SE

NIPP. 172042198

SENIOR MANAJER TEKNOLOGI INFORMASI

Baratto Rosalina, SENIPP. 170061955

SENIOR MANAJERBINA USAHA

Ir. Obert M.P. Sinaga, ESSNIPP. 167121851

KEPALA BIROMANAJEMEN RISIKO

Emilda Andayani, SE, MMNIPP. 172082140

KOORD. PMO PENGEMBANGANTPK PERINTISBistori Pandia

NIPP. 163041754

KOORD. PMO PENGEMBANGANPELABUHAN KUALA TANJUNG

Praptono, S.E.NIPP. 165092110

KOORD. PMO PENGEMBANGAN BISNIS II

Muhamad Asyhari, SHNIPP. 167101998

SENIOR MANAJERPERALATAN

Ir. Wedi Cahyono, M.M.NIPP. 164041887

KEPALA STRATEGICMANAGEMENT OFFICE

Ir. Henry Naldi, M.M.NIPP. 167091849

KOORD. PMO PEMBENAHANPELABUHAN BELAWAN

Lyndhu Adhitya Wishnu Ray, SENIPP. 177052489

SENIOR MANAJERFASILITAS

Ferrial Dunan S, ST, MTNIPP. 178052498

KOORDINATOR PMOCHANGE MANAGEMENT

Ir. Hartono, MMNIPP. 164051847

KOORD. PMO PENGEMBANGAN BISNIS I

Sandhy Wijaya, SE, MMNIPP. 175082231

KOORD. PMO PENGEMBANGANSELAT MALAKA DIBATAM

Parsaulian M.T. Manurung, ST, Msi NIPP. 174012214

53


DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

M. Hamied Wijaya

KEPALA SPIArif Hutomo, S.E, D.E.S.S

NIPP. 166121863

GENERAL MANAGERCABANG/UNIT

SENIOR MANAJER ADMINISTRASI

DAN KESEJAHTERAAN SDMSri Suyono, SH, M. Hum

NIPP. 173012207

SENIOR MANAJER PERBENDAHARAAN

Syaiful, S.E.NIPP. 165051938

PENGAWAS WILAYAH IISyarief Husein, S.E.

NIPP. 170041981

SENIOR MANAJERPEMBANGUNAN ANAK

PERUSAHAANHarry Pardede, S.E, M.M.

NIPP. 161091619

SENIOR MANAJER PERENCANAAN ORGANISASI

DAN SDMImron EryandyNIPP. 175042476

SENIOR MANAJER AKUNTANSI MANAJEMEN

Hendra Sutikno, SE, MMNIPP. 166032112

PENGAWAS WILAYAH I Jonathan Ginting, S.E.

NIPP. 171012004

SENIOR MANAJER UMUMBasuki Soleh, SE., M.Si

NIPP. 173122013

SENIOR MANAJERAKUNTANSI KEUANGAN

Netty Wati Limbong, SE, MMNIPP. 174122224

PENGAWAS WILAYAH IIIMhd. Zulpan, ST, SSM

NIPP. 170081924

KOORD. PMO PENYL.PERMASALAHAN HUKUM

Swandi Hutasoit, SH, M.HumNIPP. 175072478

SENIOR MANAJER HUKUMBasuki Widodo, S.H., M.M.

NIPP. 168102000

SENIOR MANAJER KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Saiful Anwar, SE., M.SiNIPP. 163031885

PENGAWAS BIDANG KHUSUSKamal Akhyar, SE, MMTr.

NIPP. 175052228

SENIOR MANAJERMANAJEMEN ASET

Ridwan Sani Siregar, SE, MMNIPP. 170092185

MENEJER ADMINISTRASIDAN MONITORING

Diehl Irdianto, SE., Ak., MMNIPP. 165011937

PMOIMPLEMENTASI ERP

Sarmidi, S.E., Ak., M.M.NIPP. 173012206

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Kasih Dwi Yanti, S.SosNIPP. 171092132

DIREKTUR KEUANGANFarid Luthfi

DIREKTUR UTAMABambang Eka Cahyana

54


Entitas Anak

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 3 (tiga) Entitas Anak yakni PT Prima Indonesia Logistik, PT Prima Pengembang Kawasan dan PT Prima Husada Cipta Medan. Pada entitas anak perusahaan ini, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki saham mayoritas.

• Nama PT Prima Indonesia Logistik• Bidang Usaha Pokok Jasa Depo Peti Kemas dan Jasa Logistik Lainnya

dengan pelayanan prima• Status Perusahaan Beroperasi• Komposisi Pemegang Saham

- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) : 99%- PT Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha

Terminal Peti Kemas Kotamadya Medan : 1%

• Nama PT Prima Pengembang Kawasan• Bidang Usaha Pokok Jasa Penyewaan dan pengelolaan kawasan industri,

konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri beserta sarana dan prasarana fisik infrastruktur wilayah.

• Status Perusahaan Beroperasi• Komposisi Pemegang Saham

- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) : 90%- PT Prima Multi Terminal : 10%

• Nama PT Prima Husada Cipta Medan• Bidang Usaha Pokok Kesehatan, rumah sakit, klinik dan poliklinik, balai

pengobatan serta usaha terkait.• Status Perusahaan Beroperasi• Komposisi Pemegang Saham

- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) : 99%- Koperasi Karyawan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I : 1%

Entitas Pengendali Bersama

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 2 (dua) Entitas Pengendalian Bersama yakni PT Prima Terminal Petikemas Indonesia dan PT Prima Multi Terminal

• Nama PT Prima Terminal Petikemas Indonesia• Bidang Usaha Pokok Jasa Pelayanan Terminal Petikemas Internasional• Status Perusahaan Beroperasi• Komposisi Pemegang Saham

- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) : 70%- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk : 15%- PT Hutama Karya (Persero) : 15%

Daftar Entitas Anak, Entitas Pengendali Bersama, dan Entitas Asosiasi

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah berhasil membentuk sebanyak 1 (satu) entitas anak dan 1 (satu) entitas asosiasi yang bergerak dalam bisnis pelayanan petikemas. PT Terminal Petikemas Indonesia merupakan perusahaan patungan yang dibentuk oleh PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV yang merupakan perwujudan dari konsep “Pendulum Nusantara” guna mengatasi masalah biaya logistik di pasar

domestik Indonesia. Anak perusahaan lain yang dibentuk oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah PT Prima Terminal Petikemas yang merupakan konsorsium dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. Perusahaan ini akan membangun terminal petikemas dan sekaligus melayani petikemas internasional di Pelabuhan Belawan sepanjang 350 meter.

55


• Nama PT Prima Multi Terminal• Bidang Usaha Pokok Jasa Pelayanan Terminal Curah Cair/Terminal Multi

Purpose• Status Perusahaan Beroperasi• Komposisi Pemegang Saham

- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) : 55%- PT Pembangunan Perumahan (Persero) : 30%- PT Waskita Karya (Persero) Tbk : 15%

Entitas Asosiasi

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 1 (satu) Entitas Asosiasi/Entitas Kepemilikan Bersama yakni PT Terminal Petikemas Indonesia.

• Nama PT Terminal Petikemas Indonesia• Bidang Usaha Pokok Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan• Status Perusahaan Beroperasi• Komposisi Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) : 25% PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) : 25% PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) : 25% PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) : 25%• Tanggal Pendirian 10 April 2013

56


Biro Administrasi EfekPT Pelabuhan Indonesia per 31 Desember 2016 tidak menerbitkan saham di Bursa Efek manapun, sehingga tidak dapat menyampaikan informasi mengenai Biro Administrasi Efek.

Perusahaan Pemeringkat EfekPT Pelabuhan Indonesia per 31 Desember 2016 tidak menerbitkan saham di Bursa Efek manapun, sehingga tidak dapat menyampaikan informasi mengenai Perusahaan Pemeringkat Efek.

Kantor Akuntan PublikHeliantono & RekanAminta Plaza 7th Floor Suite 704Jl. TB Simatupang Kav. 10Jakarta 12310

Nama dan Alamat Lembaga/Profesi Penunjang Perusahaan

PT Pelindo 1 (Persero) menerbitkan Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 tanpa warkat dan dijamin secara kesanggupan penuh yang terdiri dari:

Nama Penerbitan

Jangka Waktu(Tahun)

Tanggal Terbit Jatuh TempoRate(%)

Jumlah(Rp Miliar)

Rating

Seri A 3 21 Juni 2016 21 Juni 2019 8,25 50 AA

Seri B 5 21 Juni 2016 21 Juni 2021 9 500 AA

Seri C 7 21 Juni 2016 21 Juni 2023 9,25 400 AA

Seri D 10 21 Juni 2016 21 Juni 2026 9,50 50 AA

Kronologis Penerbitan Obligasi

Konsutan Hukum1. JAS & Partners Komplek Angkasa Pura Blok Q No.22 Kota Baru Bandar

Kemayoran, Jakarta Pusat 10630 Telp. (021) 65867632, 65867633

2. Tumbuan & Partners Jl. Gandaria Tengah III No.8 Kebayoran Baru, Jakarta 12240 Telp. (021) 7227736

Notaris1. Risna Rahmi Arifa, SH Jl. Ramlan Yatim No.1 Medan 20215 Telp. (061) 7345120

2. Rahmad Nauli Siregar, SH Jl. Brigjen Katamso Komplek Pandan Tinggi II Blok II

No. 10B Medan Telp. (061) 7876093

Hingga laporan tahun ini diterbitkan, Perusahaan belum menjadi perusahaan public yang mencatatkan sahamnya di bursa saham manapun.

Kronologis Penerbitan Saham

57


Untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengadopsi peraturan-peraturan terkait yang ada, walaupun peraturan tersebut bukan merupakan sebuah kewajiban bagi Perusahaan. Namun Perusahaan menganggap sebagai praktik terbaik (best practice) yang layak diterapkan demi menjaga kesinambungan usaha Perusahaan.

Salah satu peraturan yang diadopsi terkait keterbukaan dalam penyampaian informasi perusahaan adalah Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki situs web korporasi dengan alamat http://www.pelindo1.co.id. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selalu berupaya memutakhirkan konten situs web Perusahaan secara berkala agar tetap informatif.

Website Perusahaan

Situs web Perusahaan dibagi menjadi 8 (delapan) bagian besar yang terdiri dari:1. Profile2. Service3. Good Corporate Governance4. News5. Information6. Deep Sea Pilot7. Porseni 20158. FGD BUMN

Sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2015, situs web Perusahaan telah mencakup 4 (empat) bagian utama informasi yaitu:a. informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik;b. informasi bagi pemodal atau investorc. informasi tata kelola perusahaan; dand. informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, situs web Perusahaan juga memuat informasi-informasi lain yang dapat berfungsi untuk menambah pengetahuan mengenai informasi yang terkait bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

58


Wilayah Kerja dan Alamat Kantor

Meulaboh

Sumatera Utara

Sibolga

Gunung Sitoli

Pekanbaru

P. Sambu

Tanjung Pinang

Sei Kolak Kijang

Tanjung UbanBatam

Rengat

Tembilahan

Kuala Enok

Malahayati

Lhokseumawe

Kuala Langsa

Pangkalan Susu

Belawan

UGK

RSPM

BICT

TPKDBTPI

PTPPIL

PPKKuala Tanjung

TB Asahan

BG Siapiapi

Dumai

Sei PakningBengkalis

TB Karimun

Selat Panjang

PMT

Aceh

SUMATERA

59


Peta Wilayah Kerja

Cabang Pelabuhan Unit Usaha

Kawasan Pelabuhan Anak Perusahaan

Alamat Kantor

• Alamat Kantor Pusat Jl. Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241 Sumatera Utara Telp. : +62 61 661 0220 (Hunting) Fax. : +62 61 661 0906 Website: http://www.pelindo1.co.id Email : [email protected]

• Kantor Perwakilan Menara Ravindo Lt. 10 Jl. Kebun Sirih Kav. 75 Jakarta Pusat 10340 Telp. : +62 21 3190 3291 Fax. : +62 21 3190 3290

60


Wilayah Kerja dan Alamat Kantor

Provinsi Aceh • Cabang Pelabuhan Malahayati Jln. Laksamana Malahayati KM 32,5 Desa Lamreh

Krueng Raya Aceh Besar Telp. (0651) 21022 Fax. (0651) 21196 Website: http://www.malahayati.pelindo1.co.id• Kawasan Pelabuhan Meulaboh Jln. Pocut Baren No. SK - III/04 Meulaboh Aceh Barat 23611. Telp. (0655)-7012800 Fax. (0655)-7551842• Cabang Pelabuhan Lhokseumawe Jln. Pelabuhan Umum, Krueng Geukeuh Lhokseumawe 24354 Aceh Utara. Telp. (0645) 56373 Fax. (0645) 7551842• Kawasan Pelabuhan Kuala Langsa Jln. Pelabuhan Kuala Langsa - Aceh Timur 24451 Telp. (0641) 22291 Fax. (0641) 22291

Provinsi Sumatera Utara • Cabang Pelabuhan Belawan Jln. AR. Sulian No. 1 Belawan, Sumatera Utara 20411 Telp. (061) 6941919, 6941412 Fax. (061)6941300. Email: belawan@ pelindo1.co.id Website: http://belawan.pelindo1.co.id• Kawasan Pelabuhan Pangkalan Susu Jln. Pelabuhan No. 3 Pangkalan Susu Telp. (0620) 51018• Belawan International Container Terminal (BICT) Jln. Raya Pelabuhan Gabion Belawan 20414 Telp. (061) 6940032, 6940031 Fax. (061) 6941942 Email: bictblw@ pelindo1.co.id Website: http://bict.pelindo1.co.id • Terminal Petikemas Domestik Belawan (TPKDB) Jln. Raya Pelabuhan Gabion Belawan 20414 Telp. (061) 6940032, 6940031 Fax. (061) 6941942 Email: bictblw@ pelindo1.co.id Website: http://bict.pelindo1.co.id • Cabang Pelabuhan Sibolga Jln. Horas Sibolga, Sibolga. 22532 Telp. (0631) 22875 Fax. (0631) 24164

• Cabang Pelabuhan Gunung Sitoli Jln. Kom. Laut Yos Sudarso, Gunung Sitoli Telp. (0639) 21662 Fax. (0639) 21662• Cabang Pelabuhan Kuala Tanjung Jln. Pelabuhan Kuala Tanjung 21257 Telp. (0622)31002 Fax. (0622)620282 Email: kualatanjung@ pelindo1.co.id Website: http://kualatanjung@i pelindo1.co.id• Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Jln. Pelabuhan Teluk Nibung , Tg. Balai Asahan 21332 Telp. (0632) 92022 Fax. (0632) 95083 Website: http://tbasahan. pelindo1.co.id

Provinsi Riau • Cabang Pelabuhan Dumai Jln. Sultan Syarif Kasim, Dumai 28814 Telp. (0765) 31469, 31369 Fax. (0765) 31758 Email: [email protected] Website: http://dumai. pelindo1.co.id• Kawasan Pelabuhan Bagan Siapi-Api Jln. Utama Bagan Siapi-api Telp. (0767)21056• Cabang Pelabuhan Pekanbaru Jln. Saleh Abbas No 3 Pekanbaru 28152 Telp. (0761) 886291 Fax. (0761) 33711 email: pekanbaru@i pelindo1.co.id Website: http://pekanbaru. pelindo1.co.id• Kawasan Pelabuhan Rengat Jln. Raya Kuala Cinaku, Rengat Telp. (0769) 21437 Fax. (0769) 21437• Cabang Pelabuhan Tembilahan Jln. Jend Sudirman No 76, Tembilahan 29121 Telp. (0768) 21050 Fax. ( 0768) 21020• Kawasan Pelabuhan Kuala Enok Jln. Pelabuhan No. 1, Kuala Enok 20271 Telp. (0768) 328618• Cabang Pelabuhan Sei Pakning Jln. Kom.Laut Yos Sudarso No.2, Sei Pakning Telp. (0766) 91121 Fax. (0766) 391470 Website: http://seipakning. pelindo1.co.id

61


• Kawasan Pelabuhan Bengkalis Jln. Yos Sudarso No. 08, Bengkalis 28712 Telp. (0766) 21267 Fax. (0766) 21267

Provinsi Kepulauan Riau • Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Jln. Teluk Air No. 12, Tanjung Balai Karimun 29161. Telp. (0777) 23570 Fax. (0777) 325349 Email: tbkarimun@ pelindo1.co.id Website: http://tbkarimun. pelindo1.co.id• Kawasan Pelabuhan Selat Panjang Jln. Pelabuhan Beran No1, Selat Panjang 28753 Telp. (0763) 31025 Fax. (0763) 31025• Cabang Pelabuhan Tanjungpinang Jln. SM. Amin No. 1, Tanjungpinang Telp. (0771) 21153 - 21785 Fax. (0771) 29969 Email: [email protected] Website: http://tpinang. pelindo1.co.id• Kawasan Pelabuhan Tanjung Uban Jln. Akasia No. 1, Tanjung Uban Telp. (0771) 81215 Pertamina UPTN 1 (Dinas Kepanduan)• Kawasan Pelabuhan Pulau Sambu Jln. Pelabuhan No. 2 Pulau Sambu 29411 Telp. (0771) 310059• Kawasan Pelabuhan Sei Kolak Kijang Jln. Sri Bayintan Kijang No. 1 Telp. (0771) 61359• Cabang Pelabuhan Batam Jln. Kuda Laut No. 8, Batu Ampar- Batam 29452 Telp. (0778) 452729 Fax. (0778) 452730 Email: [email protected] Website: http://batam. pelindo1.co.id

Unit Usaha (Business Unit)

• UNIT GALANGAN KAPAL Jln. Sumatera No. 1 Belawan 20214 Telp. (061) 6941320 Fax. (061) 6941300 Website: http://ugk. pelindo1.co.id

Anak Perusahaan

• PT TERMINAL PETIKEMAS INDONESIA Gedung Kobexindo Tower, Lt 2 Jln. Pasir Putih Raya Blok E-5-D Ancol, Jakarta 14430 Telp. (021) 6456301 Fax. (021) 6456302

• PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS Jln. Kartini No 22 Medan 20152 Telp. (061) 4521187 Fax. (061) 4517787 Email: [email protected] Website: http://www.primatpk.co.id

• PT PRIMA INDONESIA LOGISTIK Jln. Raya Pelabuhan, Pos II Road VI, Ujung Baru Belawan 20411 Telp. (061) 6940157 - 6941590 Fax. (061) 6940113 - 6941590 Email: blc@ pelindo1.co.id Website: www.belawanlogistics.com

• PT PRIMA MULTI TERMINAL Jln. Sei Bengawan No. 27 Medan Telp. (061) 88817915 Fax. (061) 88817916 Email: [email protected] Website: www.primamultiterminal.com

• PT PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN Jln. Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241 Sumatera Utara PO BOX 2216 Telp. (061) 6610220 Fax. (061) 6610906

• PT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN Jln. Stasiun No. 92 Belawan 20413 Telp. (061) 6941927 Fax. (061) 6940120 Website: http://rspelabuhan. pelindo1.co.id

62


64 Sumber Daya Manusia72 Informasi Teknologi

63


TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

64


PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPT Pelabuhan Indonesia I (Persero) meyakini bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu bagian penting dalam operasional Perseroan. Perencanaan dan pengembangan kompetensi yang matang demi terciptanya SDM yang handal dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sebab, kehadiran SDM yang baik akan membuat Perseroan mampu mewujudkan visi dan misi serta rencana kerja berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Bersamaan dengan itu, Perseroan juga telah menetapkan budaya perusahaan yang ditanamkan melalui serangkaian program internalisasi visi, misi dan nilai-nilai Perseroan. Penerapan budaya kerja adalah suatu hal penting bagi Perseroan untuk memastikan karyawan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan secara keseluruhan.

Penetapan Budaya Perusahaan melalui berbagai program internalisasi visi misi dan nilai-nilai Perseroan, bertujuan untuk memastikan karyawan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan demi terciptanya SDM yang handal dan memiliki kompetensi yang tinggi untuk kesinambungan Perseroan.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM Perseroan menetapkan kebijakan pengelolaan SDM berbasis kompetensi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Model tersebut merupakan kombinasi antara keterampilan, pengetahuan, sikap dan perilaku yang dimiliki setiap karyawan untuk dapat melaksanakan tugas dan peran pada posisi yang diduduki secara produktif dan profesional.

Pengelolaan SDM berbasis kompetensi bertujuan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran, serta standar kinerja Perseroan. Dengan begitu, memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk menerjemahkan kompetensi Perusahaan, yaitu kompetensi yang memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dibanding dengan para pesaingnya, ke dalam kompetensi-kompetensi pegawai yang ada di Perusahaan.

Hal ini membuat manajemen SDM terintegrasi dengan aktivitas pembentukan competitive advantage Perusahaan. Di samping itu, manajemen SDM berbasis kompetensi sendiri membuka ruang bagi sistem manajemen lainnya di Perusahaan untuk bersinergi, terintegrasi dan fokus dalam menghasilkan kinerja superior yang dibutuhkan Perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber Daya Manusia

65


ROADMAP PENGEMBANGAN SDM Sejak November 2014, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengesahkan Roadmap Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 2014-2018. Penyusunan Roadmap SDM ini dimaksudkan sebagai acuan manajemen dalam berbagai rencana pengelolaan dan pengembangan pegawai Perusahaan.

Penyusunan Roadmap SDM 2014-2018 ini mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2014-2018, di mana fokus pengembangan Perseroan diarahkan kepada 4 (empat) bisnis utama, yaitu pengembangan terminal, bisnis marine, bisnis logistik, dan bisnis pendukung lainnya (other supporting business).

Dengan adanya Roadmap Pengelolaan SDM 2014-2018 diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bersama bagi penyiapan SDM yang handal dan profesional, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan SDM dapat dilakukan secara sinergi dan in line dengan rencana jangka panjang Perusahaan.

VISI DAN MISI

Visi Menjadi mitra strategis manajemen dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.

Misi Mewujudkan sumber daya manusia Perusahaan yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Perusahaan.

Visi dan misi tersebut memberikan makna bahwa Direktorat SDM dan Umum mengambil peran strategis dan menjadi mitra Direktorat/Bidang/Unit Kerja lain dalam meningkatkan produktivitas pegawai, sehingga mampu mewujudkan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

66


Implementasi Sistem Rekrutmen

Berbasis Kompetensi

Implementasi Sistem Remunerasi

berbasis Kinerja

Implementasi Sistem Manajemen Kinerja

Implementasi Manajemen Karir yang

Efektif

Implementasi Pola Pengembangan Kompetensi

SDM tentang Bisnis Terminal, Bisnis Marine, Bisnis Logistik

Meningkatkan Kepuasan Pegawai

Penyelarasan Organisasi sesuai Strategi Korporat

Mengembangkan Kompetensi Pegawai Dit.

SDM & Umum

Implementasi Manajemen SDM

berbasis ICT

Peningkatan Produktivitas Pegawai

Pengelolaan Biaya Pegawai Secara Efisien

Peta Strategi Pengembangan SDM

Adapun target yang harus dicapai setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Pengelolaan SDM 2014 2015 2016 2017 2018

Produktivitas Pegawai (Pendapatan) Rp1,7 miliar Rp2,0 miliar Rp2,4 miliar Rp2,9 miliar Rp3,5 miliar

Produktivitas Pegawai (Laba) Rp422 juta Rp552 juta Rp700 juta Rp834 juta Rp1,0 miliar

Indeks Kepuasan Pegawai 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50

% Kesesuaian Kompetensi Pegawai 60% 75% 85% 95% 100%

Sumber Daya Manusia

67


STRUKTUR PENGELOLA SDMPengelolaan SDM Perusahaan dijalankan oleh Bidang Perencanaan Organisasi dan SDM yang berada di bawah koordinasi Direktur SDM dan Umum. Struktur Bidang Perencanaan Organisasi dan SDM sebagai berikut:

Struktur Pengelola SDM

Direktur SDM dan UmumM. Hamed Wijaya

Plt. Sekretaris PMOPendirian Anak Perusahaan

Fauzi Amri, SE, MM

Koordinator PMOPendirian Anak Perusahaan

Harry Pardede, SE, MM

Koordinator PMOPenyelesaian Permasalahan

HukumSwandi Hutasoit, SH, M.Hum

Sekretaris PMOPenyelesaian Permasalahan

HukumMuhammad Yusron, SH, MM

Pjs. Asisten Senior Manajer Tata Usaha Perkantoran

Sri Rahmawati, SE

Senior Manajer UmumBasuki Soleh, SE, M.Si

Plt. Asisten Senior Manajer Kerumahtanggaan & Keamanan

PerusahaanSuhari, SE

Asisten Senior Manajer Perencanaan & Pengembangan

OrganisasiTrisna Wardani, ST, MM

Plt. Senior Manajer Perencanaan Organisasi dan

SDMImron Eryandy

Asisten Senior Manajer Perencanaan & Pengembangan

SDMIrwansyah, SE, MBA

Asisten Senior Manajer Hubungan Ketenagakerjaan

Suryono, SE, MH

Senior Manajer Administrasi dan Kesejahteraan SDMSri Suyono, SH, M. Hum

Asisten Senior Manajer Administrasi SDM

Tarmizi, AMMK

Asisten Senior Manajer Kesejahteraan SDM

Helmi, SE, M.Si

Asisten Manajer Perikatan dan Legal Drafting

Deliana Dachi, SH

Senior Manajer HukumBasuki Widodo, SH, MM

Asisten Manajer Bantuan dan Penelaahan HukumM. Azmi Jauhari, SH

Kepala Seksi Penyelenggaraan Diklat

Hendri Bahtiar, SE

Kepala Balai Pendidikan dan Latihan

Kasih Dwiyanti, S.Sos

Kepala Seksi UmumReni Zakaria, SE

FOKUS 2016Sesuai Roadmap Pengembangan SDM 2014-2018, pada tahun 2016 difokuskan pada implementasi manajemen karir yang berbasis kinerja, dengan aktivitas antara lain:• Assessment kinerja dan kompetensi pegawai.• Merumuskan posisi kunci di setiap proses bisnis perusahaan.• Menetapkan talent pool.• Program pengembangan talent.

SISTEM REKRUTMENDalam melakukan rekrutmen, Perseroan memiliki kebijakan menggunakan proses rekrutmen dengan beragam cara. Melalui proses rekrutmen yang terkelola dengan baik diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Perseroan juga berusaha menempatkan orang yang tepat pada fungsi yang tepat, sehingga tercipta sumber daya manusia berkualitas yang akan terus tumbuh dalam jangka waktu yang panjang.

68


PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSIPengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting guna mendukung kinerja Perseroan. Karena itulah, Perseroan menjadikan program pendidikan sebagai agenda rutin.

PENGEMBANGAN WAWASAN

1 Pendidikan S-2 Bisnis

2 Pendidikan S-2 Shipping and Tr ansport

3 Learning Organization and Corporation

4 Change Agent Forum

5 Company Preparation for SAP Implementation

6 Creative and Innovative Problem Solving

7 Service with Heart & Work with Profesionalism

8 Dare To Change & Work With Profesionalism

9 Finance for Non Finance

10 HR for Non HR

11 Human Resource Management

12 Kiat Meningkatkan Daya Saing Korporasi dan Organisasi

13 Leadership Forum

14 Persiapan Purnabakti

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

1 Aplikasi Manajemen Arsip Elektronik (MAE)

2 Aspek Legal HPL dan Pengelolaan HPL

3 Perpajakan Jasa Kepelabuhanan

4 Audit Intern Sertifikasi QIA Dasar dan Lanjutan

5 Integrasi Sistem Manajemen dan Audit Integrasi

6 Budaya 5R dan K3

7 Building Partnership At Work And Stress Management

8 Certified Risk Management Officer (CRMO)

9 Certified Risk Management Profesional (CRMP)

10 Corporate Law Legal Aspect In Business

11 Improving Terminal /Port Performance

12 Ekspor dan Impor dan Sosialisasi Sertifikasi Ekspor dan Impor

13 Evaluating Training Program

14 Fraud Auditing

15 Implementasi Sistem PKBL

16 Interpretasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

17 ISO 31000: ERM Fundamental dan Ujian Sertifikasi dari ERMA

18 Kiat Komunikasi Efektif untuk Profesional

19 Legal Aspects In Port Operation & Trade

20 Legal Drafting

Sumber Daya Manusia

69


PENGEMBANGAN KOMPETENSI

21 Marketing, Public Speaking, Networking and Change Management & Mindset

22 Motivasi dan Budaya Perusahaan

23 Motivational Sharing Session

24 Operasional Terminal

25 Operasional Terminal dan Pemanduan

26 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

27 Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan

28 Pendidikan Dasar Penilai Property

29 Pengelolaan Sarana Prasarana Nasional Komponen Pendukung Pertahanan Negara

30 Penggunaan SIM Rumah Sakit

31 Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa

32 Protokoler dan MC

33 Public Relations

34 Sertifikasi GOC/ORU

35 Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

36 Sertifikasi PFSO

37 Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA)

38 Sinkronisasi Perencanaan Anggaran, Realisasi Dalam Pembukuan Biaya Eksploitasi dan Investasi

39 Situasional leadership for Supervisor and Manager

40 Sosialisasi Polis Asuransi Asset

41 Total Productive Maintenance

42 Training for Trainer and Designing Training Module and Method

43 Training Impact Evaluation

44 Training of Trainers

45 Trouble Shooting Hardware & Network Gelombang

46 Workshop “Proses dan Prosedur Audit”

47 Workshop Aplikasi Program Budaya

48 Workshop Kajian Pembentukan Unit Shared Service dan Kesiapan ERP

49 Workshop Literasi Informasi Kepelabuhanan

50 Workshop Nasional Ketenagakerjaan “Peraturan Terbaru BPJS Ketenagakerjaan”

51 Workshop Nasional PKBL

52 Workshop Pedoman Standard Akuntansi Keuangan (PSAK)

53 Workshop Peran Penting Internal Auditor Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

54 Workshop Perasuransian dan Manajemen Risiko Pada Bisnis Kepelabuhanan dan Kegiatan Team and Capacity Building

PENDIDIKAN BERJENJANG

1 Advance Leadership Program

2 Leadership Development Program (LDP) Muda dan Madya

3 Young Leaders Transformation Program

Biaya PelatihanDalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2016, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menganggarkan biaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp9,25 miliar. Hingga akhir tahun 2016, realisasi penggunaannya mencapai Rp8,79 miliar.

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SDMPengembangan kompetensi karyawan di lingkungan Perusahaaan tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Perseroan juga telah menyiapkan infrastruktur pendukung yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat data dan ruang komunikasi di lingkungan karyawan.1. Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Key Performance

Indicator di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).2. Sistem Manajemen Kinerja Terpadu PT Pelabuhan

Indonesia I (Persero).3. Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).4. Forum komunikasi intra-karyawan melalui sistem

informasi digital.5. Survei Kepuasan Pegawai.

PRINSIP PERSAMAAN HAKPerusahaan senantiasa menjunjung tinggi persamaan hak para karyawan. Setiap karyawan, tanpa memandang perbedaan gender, suku, agama, serta perbedaan lainnya, mendapatkan hak yang sama dalam pengembangan karir serta kesempatan lainnya di lingkungan Perusahaan.

70


REMUNERASI PEGAWAISistem penghargaan dan remunerasi diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang dapat berdampak pada pencapaian kinerja Perusahaan. Selain itu, memperjelas kaitan antara imbalan atau penghargaan dengan kinerja, di mana penghargaan yang lebih baik akan diterima oleh orang yang menunjukkan kompetensi dan kinerja yang lebih baik. Perusahaan menerapkan metode remunerasi berbasis 3P yaitu pay for person, pay for position dan pay for performance. Penggunaan metode ini diharapkan dapat mendorong pegawai untuk lebih termotivasi dalam kerja serta meningkatkan prinsip keadilan dalam pemberian imbalan bagi pegawai.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memberikan fasilitas dan bantuan kepada pegawai setara dan kompetitif dengan industri sejenis. Selain memberikan gaji, komponen kesejahteraan pegawai terdiri dari berbagai tunjangan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi. Tunjangan- tunjangan tersebut antara lain: a. Tunjangan posisib. Tunjangan kendaraan dinas bagi pejabat struktural c. Tunjangan jabatan bagi pejabat struktural d. Tunjangan telepon dan handphone bagi pejabat

tertentu e. Tunjangan keamanan f. Tunjangan cuti tahunang. Tunjangan hari raya keagamaan (THR)h. Tunjangan Kinerja i. Insentifj. Bonusk. Asuransi pegawail. Asuransi bagi pejabat tertentum. Bantuan menunaikan ibadah Hajin. Pakaian seragam perusahaan dan kartu pegawaio. Natura makan siangp. Uang dukaq. Biaya pemakaman r. Tunjangan perumahan akhir masa tugass. Penghargaan purna baktit. Manfaat dan gaji dasar pensiunu. Perawatan dan pengobatanv. Gaji ke-13 Cinderamata penghargaanw. Fasilitas kesehatan, ibadah dan olahraga

FOKUS 2017Sesuai Roadmap Pengembangan SDM 2014-2018, pada tahun 2017 program manajemen SDM difokuskan pada pengintegrasian seluruh sistem manajemen SDM yang telah ada dan berjalan. Kegiatan yang dilakukan di antaranya:• Pengembangan sistem rekrutmen• Pengembangan sistem remunerasi• Pengembangan sistem manajemen kinerja• Pengembangan sistem manajemen karir• Pengembangan sistem pengembangan kompetensi• Pengembangan manajemen SDM berbasis ICT• Pengembangan product knowledge proses bisnis

utama perusahaan

PROFIL STATISTIK PEGAWAI Hingga berakhirnya tahun buku 2016, jumlah pegawai di Perusahaan sebanyak 1.134 orang. Rincian jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan 2016 2015

Tetap 1.134 1.191

Belum Tetap 1.734 1.702

Total 2.868 2.893

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan 2016 2015 2014

Laki-laki 935 987 1.044

Perempuan 199 204 216

Total 1.134 1.191 1.260

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Pasca Sarjana (S2) 110 102 102

Sarjana (S1) 384 429 459

Diploma (Sarjana Muda) 264 284 296

< SLTA 376 376 403

Total 1.134 1.191 1.260

Sumber Daya Manusia

71


Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia


18-25 11 156 271

26-35 385 325 243

36-45 500 374 404

55 ke atas 238 61 28

Total 1.134 1.191 1.260

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelas Jabatan


2-5 (GM/SM/Ka.Biro/Ka.SPI) 45 39 38

6-9 (SM/GM/ASM Setingkat)

268 201 235

10-12 (Staf) 504 558 559

13-16 (Pelaksana) 317 342 428

Total 1.134 1.191 1.260

Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja


s.d 5 tahun 159 375 470

s.d 10 tahun 85 136 45

s.d 15 tahun 339 237 259

s.d 20 tahun 280 170 157

> 20 tahun 271 273 329

Total 1.134 1.191 1.260

72


Teknologi Informasi

PT Pelabuhan Indoenesia I (Persero) memandang bahwa keberadaan Teknologi Informasi (TI) yang andal sangat penting untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan agar lebih efektif dan efisien. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memutakhirkan TI agar dapat mendukung perkembangan bisnis yang cepat dan sesuai perkembangan zaman.

Ketersediaan dan pengaplikasian sistem teknologi informasi yang andal, efektif dan efisien dapat terwujud dengan penerapan kebijakan dan sistem manajemen yang tepat. Bidang Teknologi Informasi bertugas untuk menciptakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi sistem teknologi informasi berdasarkan kebutuhan Perseroan dengan menggunakan teknologi yang tepat sesuai dengan tata kelola teknologi informasi.

Penggunaan teknologi informasi yang tepat dan andal, sangat menunjang kegiatan operasional perusahaan. Untuk itu, perusahaan terus berupaya memutakhirkan sistem teknologi informasi yang dimiliki saat ini guna mendukung perkembangan bisnis yang semakin cepat dewasa ini.

VISI DAN MISI TEKNOLOGI INFORMASI

VISI Menjadi Business Driver (Penggerak Bisnis) Bagi Perusahaan untuk Mencapai Nomor Satu Di Bisnis Kepelabuhanan di Indonesia.

MISI • Menyediakan Solusi bisnis yang terintegrasi, efisien

dan efektif untuk mendukung transformasi perusahaan.• Menyediakan Infrastruktur TI yang aman dan handal

sesuai dengan perkembangan bisnis.• Mengembangkan kapasitas SDM TI yang merujuk

kepada kompetensi internasional.• Meningkatkan kematangan IT Governance.

73


SDM ITHingga saat ini, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bidang Teknologi Informasi berjumlah 32 orang (10 Orang di Kantor Pusat dan 22 orang di Cabang Pelabuhan yang tersebar di Cabang Belawan, BICT, TPKDB, Dumai dan Pekanbaru). Organisasi SDM TI di lingkungan Perseroan secara operasional dipimpin oleh seorang Senior Manajer yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Perencanaan dan Pegembangan.

Sumber daya manusia yang mumpuni merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi. Hal itu juga sangat disadari oleh Perseroan. Karena itulah, melalui Divisi Teknologi Informasi, Perseroan selalu berupaya mengembangkan kompetensi SDM di bidang TI.

Sepanjang tahun 2016, pengembangan kompetensi SDM melalui beragam pelatihan sebagai berikut:

No. Judul Pelatihan Kategori

1 Aspek Legal HPL pada Umumnya dan Pengelolaan HPL Sebagai Aset & Bentuk Perjanjian Penggunaan Tanah di Atas Tanah HPL

Pengembangan Wawasan

2 Building Partnership At Work and Stress Management Gelombang I Pengembangan Wawasan

3 Change Agent Forum Pengembangan Wawasan

4 Company Preparation for SAP Implementation Pengembangan Wawasan

5 Developing Costumer Focus Team Pengembangan Wawasan

6 Evaluasi Kelayakan Bisnis dan Kerja sama Pengembangan Wawasan

7 Finance for Non Finance Pengembangan Wawasan

8 Leadership Forum Pengembangan Wawasan

9 Motivasi dan Budaya Perusahaan Pengembangan Wawasan

10 Motivational Sharing Session Pengembangan Wawasan

11 Sinkronisasi Perencanaan Anggaran, Realisasi Dalam Pembukuan Biaya Eksploitasi dan Investasi Pengembangan Wawasan

12 Workshop Peran Penting Internal Auditor Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pengembangan Wawasan

74


No. Judul Pelatihan Kategori

13 Young Leaders Transformation Program Pengembangan Wawasan

14 Workshop I Leadership Development Program Pendidikan Perjenjangan

15 Aplikasi Manajemen Arsip Elektronik Pengembangan Kompetensi

16 HR for Non HR Pengembangan Kompetensi

17 Interpretasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Pengembangan Kompetensi

18 Protokoler dan MC Pengembangan Kompetensi

19 SAP Implementation Unleashed Pengembangan Kompetensi

20 Sertifikasi PFSO ISPS Code Pengembangan Kompetensi

21 Training for Trainer and Designing Training Module and Method Pengembangan Kompetensi

22 Trouble Shooting Hardware & Network Pengembangan Kompetensi

23 Workshop Aplikasi Program Budaya Pengembangan Kompetensi

24 Workshop Kajian Pembentukan Unit Shared Service dan Kesiapan ERP Pengembangan Kompetensi

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi

Program Inisiatif/Proyek TipeTahun

2014 2015 2016 2017 2018

A.Penguatan Operation Services

1Penyusunan SLA Penanganan Input Realisasi Produksi

Inisiatif Baru X

2Pengadaan Mobile Application untuk meningkatkan kecepatan input dan update status pelayanan secara real time

Sistem Baru

X

3Pengadaan Integrasi sistem informasi transaksional Tahap I

Sistem Baru

X

4Pengadaan Integrasi sistem informasi transaksional Tahap II

Sistem Baru

X

5 Modernisasi SIM Terpadu Belawan Penguatan X

6 Modernisasi SIM Terpadu Dumai Penguatan X

7Pengadaan IMS Service yang akan dishare untuk cabang kelas II, III, IV dan rencana SBU

Sistem Baru

X

8Pengadaan Sim TPK untuk rencana SBU TPK di Belitung Dumai, Sei Kolak Kijang, Malahayati, Sibolga, Gunung Sitoli, Batam, Kuala Tanjung.

Sistem Baru

X

9Pengadaan Sim TCK untuk rencana SBU TCK di Dumai, Belawan, Rengat

Sistem Baru

X

10

Pngadaan Sim TCC untuk rencana SBU TCC di Dumai, Belawan, Kuala Tanjung, Kuala Langsa.

Sistem Baru

X

11 Pengadaan SIM Marine Service Sistem Baru X

12 Pengadaan SIM Terminal Mobil Sistem Baru X

13 Pengadaan lanjutan SIM Depo Peti Kemas Sistem Baru X

14 Pengadaan SIM Logistik Sistem Baru X

15 Pengadaan VTS (Vessel Tracking System) Sistem Baru X

16 Pengadaan SIM Galangan Kapal Sistem Baru X

17 Pengadaan SIM Rumah Sakit Sistem Baru X

B.Penguatan Customer Services

18 Pengadaan SIM Pemasaran Sistem Baru X

19Pengadaan SIM Corporate Customer OSS (One Stop Service)

Upgrade

X

20 Pengadaan SIM CRM Sistem Baru X

Teknologi Informasi

75


Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi

Program Inisiatif/Proyek TipeTahun

2014 2015 2016 2017 2018

C.Penguatan Supplier Services

21 Pengadaan E-Procurement Sistem Baru X

22 Pengadaan E-Auction Sistem Baru X

23 Pengadaan Supplier Relationship Management Sistem Baru X

D.

Penguatan Corporate Management Service dan Decision Making Services

24 Pengadaan SIM Payroll Sistem Baru X

25 Pengadaan SIM Aset Sistem Baru X

26 Pengadaan SIM Administrasi Hukum Sistem Baru X

27Pengadaan Datawarehouse – Business Intelligence & Performance Management Tahap I

Sistem Baru

X

28Pengembangan Datawarehouse – Business Intelligence & Performance Management Tahap II

Penguatan

X

E.

Penguatan Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan

29 Pengadaan SIM Audit Sistem Baru X

30 Pengadaan SIM Manajemen Risiko Sistem Baru

X

F.

Penguatan Collaboration & Knowledge Services

31 Pengadaan Knowledge Management Sistem Baru X

32 Pengadaan E-Learning Sistem Baru X

33 Pengadaan Document Management Sistem Baru X

34 Pengadaan Intranet Portal Sistem Baru X

G.Peremajaan Data Center

35 Peremajaan fasilitas fisik DC Kantor Pusat Sistem Baru X

36Peremajaan Perangkat server, storage dan network untuk DC Kantor Pusat

Sistem Baru

X

37Peremajaan Perangkat server, storage dan network untuk DC Belawan

Sistem Baru X

38Peremajaan Perangkat server, storage dan network untuk DC Dumai

Sistem Baru

X

39Pengadaan perangkat server, storge dan network untuk DRC

Sistem Baru

X

H.Penguatan Layanan Dasar Infrastruktur

40 Modernisasi sistem gate BICT Sistem Baru X

41 Penguatan Traffic Engineering Services Sistem Baru X

42 Implementasi Tool ITSM Sistem Baru X

43 Implementasi Log Management Sistem Baru X

44 Implementasi security services Sistem Baru X

I.

Penguatan Struktur Tata Kelola TI dan SDM TI

45 Pembentukan Working Group di bawah ITSC Penguatan X

46 Training reguler untuk staff TI organik Inisiatif Rutin X X X X X

47 Outsourcing individual Developer solusi bisnis Inisiatif Rutin X X

48Pengadaan jasa perencana dan pengawas proyek pembangunan atau pengembangan sistem informasi bisnis

Inisiatif Baru

X X

J.Penguatan Kualitas Proses

50 Penyusunan SOP TI Lanjutan Inisiatif Baru X

51 Penyusunan Portofolio Layanan TI Inisiatif Baru X

52 Audit TI Inisiatif Rutin X

53 Sertifikasi Audit TI Inisiatif Rutin X X

76


PENCAPAIAN 2016Di tahun 2016 Teknologi Informasi melakukan Inovasi dengan melaksanakan pekerjaan Implementasi Sistem ERP yang termasuk dalam Investasi TI Tahun 2016. Sistem ini mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan.

Selain itu, pencapaian Bidang TI Perseroan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:a. Go Live SIM RSPM Tanggal 17 Oktober 2016.b. Kick off Meeting ERP 14 November 2016.c. Penandatanganan Perjanjian Kerja sama dengan Telkom tentang Managed Services Terminal Operating System (TOS) di

TPK Belawan Tanggal 29 Desember 2016.

Teknologi Informasi

77


RENCANA STRATEGIS 2017No Arahan Strategis Deskripsi

1 Customer Centric

Penggunaan TI memungkinkan merealisasikan layanan kepada pelanggan yang bersifat customer centric. Karakteristik utama yang diharapkan adalah satu pintu layanan, delivery informasi yang lebih proaktif untuk update-update status pelayanan yang diterima pelanggan dan pengelolaan komplain pelanggan.

2 One gate of payment

Pelanggan melakukan pembayaran atas jasa yang diterimanya lewat satu pintu, dimana pun pelayanan diperoleh. Penerbitan nota dapat dilakukan di masing-masing cabang, tetapi pembayaran nota akan dikonsolidasikan mekanismenya untuk seluruh kantor cabang. Arahan strategis ini tidak berlaku untuk jasa rumah sakit.

3 No Double EntryPada level transaksional (baik terkait operasional atau administrasi) diusahakan sekuat mungkin untuk menghilangkan double entry. Demikian pula, tidak ada double entry untuk sistem pengambilan keputusan yang akan digunakan oleh pimpinan.

4Integrasi horisontal sistem informasi yang memungkinkan integrasi proses bisnis

Untuk memastikan tidak adanya double entry, setiap transaksi harus terintegrasi dengan transaksi lain yang relevan, sesuai dengan value chain bisnis.

5 Integrasi vertikal untuk pengambilan keputusan Seluruh informasi yang dihasilkan oleh sistem-sistem transaksional harus dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pada level pimpinan, baik pada level unit kerja, cabang maupun tingkat korporat di kantor pusat.

6Kontrol internal atas sistem informasi (application control) yang memadai, sebagai bagian dari Enterprise Risk Management

Arsitektur sistem informasi yang diimplementasikan memungkinkan pengelolaan proses bisnis (BPM = Business Process Management). Sehingga jika ada perubahan proses bisnis, seminimal mungkin membutuhkan perubahan pada aplikasi pada level coding.

7Pemenuhan persyaratan availability dan continuity/contingency

Setiap sistem informasi harus memenuhi persyaratan availability dan continuity (contingency) sesuai dengan kebutuhan bisnis. Arsitektur teknis high availability dan continuity pada level kritikal khususnya diperuntukkan bagi layanan-layanan bisnis utama Perusahaan.

8 Peningkatan kualitas informasi

Kualitas informasi akan menentukan kualitas pengambilan keputusan. Peningkatan kualitas informasi dilakukan dengan peningkatan kecepatan pemasukan data (khususnya transaksi-transaksi bisnis utama yang diusahakan untuk mengimplementasikan transaksi realtime), peningkatan akurasi dan kelengkapan data serta peningkatan konsistensi data.

9 Paperless Management Seluruh aktivitas internal perusahaan dan pelayanan kepada pelanggan diusahakan berbasis elektronik, dan mengurangi penggunaan kertas.

10 Deployment TersentralisasiDeployment software aplikasi diusahakan sebisa mungkin untuk dapat dilakukan secara tersentralisasi. Hal ini diperlukan untuk memudahkan pemeliharaan dan mengontrol risiko operasional.

78


80 Tinjauan Bisnis82 Tinjauan Operasional96 Tinjauan Per Segmen Usaha100 Tinjauan Keuangan118 Pemasaran

79


ANALISIS & PEMBAHASANMANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

80


Sepanjang tahun 2016, kondisi perekonomian masih berada di bawah ekspektasi yang telah ditetapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Pertumbuhan ekonomi nasional misalnya, walaupun lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah acuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016.

Beberapa asumsi makro yang menjadi acuan program kerja Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No UraianRealisasi RKAP Realisasi Rasio (%)

2015 2016 2016 5/4 5/3

1 2 3 4 5 6 7

I

SKALA MAKRO

1. Pertumbuhan Ekonomi 4,74% 5,50% 5,02%

2. Inflasi 3,35% 4,70% 3,10%

3. Nilai Tukar per dolar AS Rp13.392 Rp13.400,- Rp13.307,-

4. Tingkat suku bunga SPN 5,97% 5,50% 5,70%

II

SKALA MIKRO

1. Kunjungan Kapal

- Call 70.258 74.788 65.626 87,75 93,41

- GT 161.401.955 166.440.580 176.820.002 106,24 109,55

2. Bongkar Muat (Ton) 46.906.025 54.955.034 54.832.851 99,78 116,90

3. Bongkar Muat Peti Kemas

- Box 982.045 1.026.518 952.059 92,75 96,95

- Teu's 1.196.891 1.254.807 1.151.942 91,80 96,24

4. Naik/Turun Penumpang (Orang) 5.218.553 5.755.508 5.440.151 94,52 104,25

Tinjauan Bisnis

Pertumbuhan perekonomian sepanjang 2016 yang masih belum pulih sepenuhnya, turut memberi dampak bagi Perseroan. Dengan kondisi seperti itu, ekspektasi terhadap target yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) turut mengalami penyesuaian.

81


Kondisi perekonomian tahun 2016 yang berada di luar target, tentu memberikan dampak terhadap Perusahaan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 berdasarkan PDB tumbuh sebesar 5,02% masih berada di bawah asumsi RKAP 2016 sebesar 5,50%. Perlambatan pertumbuhan perekonomian di tahun 2016 ini tampak masih terkena imbas dan belum sepenuhnya pulih atas pelemahan kondisi perekonomian global pada tahun 2015. Kondisi tersebut menyebabkan harga barang komoditas, khususnya pertambangan dan perkebunan mengalami pelemahan signifikan akibat buruknya kondisi perekonomian negara-negara di dunia.

Kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu Federal reserve (The Fed), melemahnya daya beli beberapa negara yang selama ini menjadi target ekspor Indonesia, misalnya: Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Singapura dan Malaysia turut menjadi penyebab lesunya kondisi perdagangan, yang kemudian berakibat menurunnya arus kunjungan kapal dan kegiatan bongkar muat di pelabuhan.Laju Inflasi yang berada pada angka 3,1% masih jauh di bawah asumsi RKAP tahun 2016 yaitu sebesar 4,70%. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukungnya adalah adanya kenaikan harga atas beberapa indeks kelompok bahan pangan serta sumbangan inflasi atas komponen barang/jasa.

Tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan di tahun 2016 rata-rata sebesar 5,7% atau berada di atas asumsi RKAP 2016 yang ditentukan sebesar 5,50%. Pencapaian suku bunga SPN 3 bulan tahun 2016 tersebut di dasarkan pada antisipasi kenaikan suku bunga The Fed yang akan mendorong penarikan aliran dana likuiditas, sehingga turut memberikan tekanan pada pergerakan suku bunga SPN 3 bulan. Selain itu, kenaikan suku bunga SPN 3 bulan ini juga turut disebabkan karena masih tingginya inflasi, di samping juga karena gejolak ekonomi global, khususnya di Amerika dan Eropa, masih belum usai.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berada pada level Rp13.307 berada sedikit di bawah RKAP 2016 yang diasumsikan sebesar Rp13.400. Beberapa faktor yang melandasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS selama tahun 2016 adalah kenaikan suku bunga The Fed, depresiasi Yuan, serta gejolak ekonomi global yang masih belum mereda.

82


Kinerja operasional Perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, baik perekonomian secara makro maupun kondisi industri. Di saat perekonomian sedang mengalami perlambatan, kegiatan operasional di pelabuhan serta-merta berdampak.Berikut ini kondisi aktivitas pada pelabuhan dalam pengelolaan Perusahaan sepanjang tahun 2016:

TRAFIKRealisasi trafik di pelabuhan dalam pengelolaan Perusahaan seperti dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

No Uraian SatuanRealisasi RKAP Realisasi

2015 2016 2016

I.

KUNJUNGAN KAPAL

1. Pelum

a. Luar Negeri CALL 12.378 13.087 13.866

GT 29.448.108 41.599.552 25.611.967

b. Dalam Negeri CALL 39.674 39.272 35.641

GT 25.255.112 23.252.020 23.493.520

Sub Jumlah CALL 52.052 52.359 49.507

GT 54.703.220 64.851.572 49.105.487

2. TUKS

a. Luar Negeri CALL 7.008 6.794 7.826

GT 71.465.550 65.195.711 88.905.963

b. Dalam Negeri CALL 11.198 15.635 8.293

GT 35.233.185 36.393.297 38.808.552

Sub Jumlah CALL 18.206 22.429 16.119

GT 106.698.735 101.589.008 127.714.515

Jumlah CALL 70.258 74.788 65.626

GT 161.401.955 166.440.580 176.820.002

II.

B/M BARANG

1. Ekspor TON 14.849.884 19.391.999 19.486.699

2. Impor TON 7.297.519 8.064.299 6.689.880

3. AP Muat TON 7.863.548 11.312.509 11.578.937

4. AP Bongkar TON 16.895.074 16.186.227 17.077.335

Jumlah TON 46.906.025 54.955.034 54.832.851

III.

B/M PETIKEMAS

1. Terminal Petikemas

a. BICT

BOX 342.761 364.212 365.237

TEU'S 435.539 455.312 463.464

b. TPKDB

BOX 329.611 326.996 370.107

TEU'S 395.304 399.442 444.243

c. Perawang

BOX 67.666 71.982 69.992

TEU'S 72.884 77.015 76.428

2. Non Terminal Petikemas

BOX 242.007 263.328 146.723

TEU'S 293.164 323.038 167.807

Jumlah BOX 982.045 1.026.518 952.059

TEU'S 1.196.891 1.254.807 1.151.942

IV.

ARUS PENUMPANG

1. Luar Negeri ORG 1.525.358 1.450.047 1.571.517

2. Dalam Negeri ORG 3.693.196 4.305.461 3.868.634

Jumlah ORG 5.218.553 5.755.508 5.440.151

Tinjauan Operasional

83


KUNJUNGAN KAPALSecara total arus kunjungan kapal pada tahun 2016 terealisasi sebesar 65.626 Call dan 176.820.002 Gt dibanding anggaran sebesar 74.788 Call dan 166.440.580 Gt dalam satuan Call tidak mencapai target. Hal ini disebabkan:a. Menurunnya kunjungan kapal di pelabuhan umum

Belawan, Dumai, Tanjung Balai Karimun, Tanjungpinang, Sibolga, Tembilahan dan Malahayati diantaranya kapal-kapal yang mengangkut komoditi CPO, pupuk curah, semen curah, semen bag, biji jagung/pakan ternak dan material serta general cago.

b. Menurunnya kunjungan kapal di pelabuhan dan dermaga khusus di Belawan, Dumai, Pekanbaru, Sibolga, Tembilahan dan Malahayati serta Kuala Tanjung diataranya kapal-kapal yang mengangkut BBM, Crude Oil, semen curah dan batu bara, aluminium ingot, aluminna, cooler pitch ,CNO dan minyak sawit beserta turunannya.

BONGKAR MUAT BARANGRealisasi tahun 2016 mencapai 54.832.851 ton dibanding anggaran sebesar 54.955.034 ton tidak mencapai target. Hal ini disebabkan menurunnya kegiatan bongkar muat:a. Komoditi BBM, biji sawit, bungkil, gula tetes, karet,

jagung, makanan ternak, plywood/kayu lapis, bahan bangunan, bahan industry, bahan kimia, baja dan material dari besi, mesin dan semen bag, pupuk bag dan sayur, di Pelabuhan Belawan.

b. Komoditi minyak sawit, pupuk bag, bungkil, cangkang, minyak RDB, semen curah, BBM, minyak masak, crude oil, batu granit di Pelabuhan Dumai.

c. Komoditi general cargo dan semen bag di pelabuhan Tanjung Balai Kariumun.

d. Semen, batu bara, BBM di Pelabuhan Sibolga. e. Alat-alat proyek, aspal, pupuk bag, amoniak, sulfur,

BBM di Pelabuhan Lhokseumawe. f. CPO dan CNO, kayu logs, bungkil, batu bara, cangkang

sawit di Pelabuhan Tembilahan.

BONGKAR MUAT PETIKEMASa. Terminal Petikemas BICT dan TPKDB Realisasi sebesar 735.344 box dan 907.707 teu’s

dibanding anggaran sebesar 691.208 box dan 854.754 teu’s mencapai target, hal ini disebabkan perubahan trend kemasan atas barang general cargo menjadi peti kemas di BICT dan TPKDB.

b. Terminal Petikemas Perawang Realisasi sebesar 69.992 Box dan 76.428 teu’s dibanding

anggaran sebesar 71.982 Box dan 77.015 teu’s, dalam satuan box maupun teu’s tidak mencapai target. Hal ini disebabkan belum terealisasinya ekspor karet milik perkebunan rakyat oleh Gapkindo di Perawang.

c. Petikemas Lainnya Realisasi sebesar 146.723 box dan 167.807 teu’s dibanding

anggaran sebesar 263.328 box dan 323.038 teu’s, baik dalam satuan box maupun teu’s tidak mencapai target, hal ini disebabkan:

84


1. Kegiatan B/M petikemas di Malahayati baru terealisasi pada bulan Agustus tahun 2016.

2. Menurunnya kegiatan ekspor-impor di dermaga umum Sei Kolak Kijang.

3. Menurunnya kegiatan antar pulau muat didermaga umum Sibolga.

PENUMPANGPada tahun 2016, realisasinya sebesar 5.440.151 orang dibanding anggaran sebesar 5.755.508 orang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan beralihnya moda transportasi laut ke udara seiring dengan terjangkaunya harga tiket pesawat dan efesiensi waktu.

Sedangkan kegiatan operasional pada masing-masing pelabuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelabuhan Belawan

Belawan Lamaa. Waiting Time (WT) Realisasi tahun 2016 sebesar 0,80

jam/kapal, dibanding anggaran sebesar 0,94 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan kesiapan sarana bantu pemanduan dan pemaksimalan dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan kapal.

b. Postpone Time (PT) Realisasi tahun 2016 sebesar 39.02 jam/kapal, dibanding anggaran sebesar 45,50 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan menurunnya waktu tunggu yang disebabkan faktor-faktor pihak eksternal seperti kesiapan muatan, kesiapan dokumen kapal dan barang.

c. Approach Time (AP) Realisasi tahun 2016 sebesar 1.76 jam/kapal, dibanding anggaran sebesar 2,00 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pemaksimalan olah gerak kapal dalam alur menuju dermaga.

d. Berthing Time (BT) Realisasi tahun 2016 sebesar 78.47 jam/kapal, dibanding anggaran sebesar 52,86 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan besarnya not operating time, yang disebabkan antara lain dikarenakan pola operasional kerja bongkar muat konvensional dengan komoditi dominan general cargo yang pola kerjanya belum 24 jam/hari.

e. Berth Working Time (BWT) Realisasi tahun 2016 sebesar 35.61 jam/kapal, dibanding anggaran sampai sebesar 38,61 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan menurunnya efektive time dan idle time.

f. Efektive Time (ET) Realisasi tahun 2016 sebesar 34.13 jam/kapal, dibanding anggaran sebesar 37,00 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan masih relative banyaknya kapal dengan pola kerja bongkar muat yang digunakan tidak 24 jam/hari.

g. Idle Time (IT) Realisasi tahun 2016 sebesar 1,47 jam/kapal, dibanding anggaran sebesar 1,61 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini disebabkan kondisi kerja sesuai dengan yang direncanakan.

h. Not Operating Time (NOT) Realisasi tahun 2016 sebesar 42.86 jam/kapal, dibanding anggaran sebesar 14,25 jam/kapal atau mengalami penurunan, antara lain dikarenakan pola operasional kerja bongkar muat konvensional dengan komoditi dominan general cargo yang pola kerjanya belum 24 jam/hari atau rata-rata hanya 15 jam/hari sehingga waktu yang direncanakan tidak bekerja menjadi tinggi.

i. Turn Round Time (TRT) Realisasi tahun 2016 sebesar 120.05 jam/kapal, dibanding anggarannya sebesar 101,30 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan tingginya berthing time.

j. ET/BT Realisasi tahun 2016 sebesar 43.50%, dibanding anggaran sebesar 70,00 % atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan masih relative banyaknya kapal dengan pola kerja bongkar muat yang digunakan tidak 24 jam/hari.

k. Utilisasi (1) Utilisasi tambatan atau Berth Occupancy Ratio

(BOR) tahun 2016 sebesar 43.10%, dibanding anggaran sebesar 51,94% terjadi penurunan, hal ini disebabkan penurunan jumlah kunjungan kapal dan jumlah produksi bongkar muat.

(2) Realisasi Berth Through Put (BTP) tahun 2016 sebesar 1.126,86 (Ton/M), dibanding anggaran sebesar 3.158,27(T on/M) terjadi penurunan dikarenakan menurunnya jumlah bongkar/muat.

(3) Utilisasi lapangan atau Yard Occupancy Ratio (YOR) tahun 2016 sebesar 15.70% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 46,53% terjadi penurunan, hal ini disebabkan bongkar/muat barang menggunakan truk losing.

(4) Utilisasi gudang atau Shed Occupancy Ratio (SOR) tahun 2016 sebesar 9.81% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 43,25% terjadi penurunan, hal ini disebabkan bongkar/muat barang menggunakan truk losing.


85


l. Produktivitas Realisasi produktivitas general cargo tahun 2016

sebesar 26,27 T/G/H, dibanding anggaran sebesar 44,84 T/G/H terjadi penurunan, hal ini disebabkan antara lain rendahnya kapasitas alat bongkar muat kapal dan realisasi komoditi dominan general cargo.

Ujung Barua. Waiting Time (WT) Realisasi tahun 2016 sebesar 1,09 jam/kapal, dibanding

anggaran sebesar 0,94 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan antara lain meningkatnya BT.

b. Postpone Time (PT) Realisasi tahun 2016 sebesar 44.53 jam/kapal, dibanding

anggaran sebesar 45,50 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini disebabkan antara lain menurunnya waktu tunggu yang disebabkan faktor-faktor pihak eksternal seperti kesiapan muatan, kesiapan dokumen kapal dan barang.

c. Approach Time(AP) Realisasi tahun 2016 sebesar 2,20 jam/kapal, dibanding

anggaran sebesar 2,00 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pemaksimalan olah gerak kapal dalam alur menuju dermaga.

d. Berthing Time (BT) Realisasi tahun 2016 sebesar 74,48 jam/kapal, dibanding

anggaran sebesar 52,86 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan antara lain jumlah bongkar muat kapal.

e. Berth Working Time (BWT) Realisasi tahun 2016 sebesar 49,31 jam/kapal, dibanding

anggaran sebesar 38,61 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan peningkatan efektive time dan idle time.

f. Efektive Time (ET) Realisasi tahun 2016 sebesar 43.87 jam/kapal,

dibanding anggaran sebesar 37,00 jam/kapal atau atau mengalami peningkatan, hal ini antara lain dipengaruhi peningkatan throughput dan pola operasional dominan menggunakan alat mekanis.

g. Idle Time (IT) Realisasi tahun 2016 sebesar 5.44 jam/kapal, dibanding

anggaran sebesar 1,61 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini disebabkan antara lain masih relatif tingginya kendala B/M seperti cuaca.

h. Not Operating Time (NOT) Realisasi tahun 2016 sebesar 25.16 jam/kapal, dibanding

anggaran sebesar 14,25 jam/kapal atau mengalami penurunan, dikarenakan antara lain pengaruh pasang surut terutama untuk kapal draft dalam menunggu air

pasang untuk berlayar dan kapal komoditi dengan pola konvensional belum bekerja 24 jam/hari.

i. Turn Round Time (TRT) Realisasi tahun 2016 sebesar 122.30 jam/kapal,

dibanding anggaran sebesar 101,30 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan komponen waiting time dan berthing time.

j. ET/BT Realisasi tahun 2016 sebesar 58.90%, dibanding

anggaran sebesar 70,00 % atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan tingginya komponen idle time dan not operating time sehingga mempengaruhi berthing time.


(BOR) tahun 2016 sebesar 54,24%, dibanding anggaran sebesar 51,94% terjadi peningkatan, hal ini dikarenakan peningkatan throughput dan peningkatan BT.

(2) Realisasi Berth Through Put (BTP) tahun 2016 sebesar 3.262,16 (Ton/M) jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 3.158,27 (Ton/M) terjadi peningkatan, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah bongkar/muat.

(3) Utilisasi lapangan atau Yard Occupancy Ratio (YOR) tahun 2016 sebesar 35,79% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 46,53 terjadi penurunan, hal ini dikarenakan antara lain secara umum beberapa komoditi dilakukan dengan truk lossing.

(4) Utilisasi gudang Shed Occupancy Ratio (SOR) tahun 2016 sebesar 81,57% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 43,25% terjadi peningkatan, hal ini dikarenakan antara lain peningkatan throughput dan pengeluaran barang yang ditumpuk dalam gudang lebih lama.


sebesar 65,09 T/G/H jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 44,84 T/G/H terjadi peningkatan, hal ini disebabkan antara lain relative tingginya kapasitas alat bongkar muat kapal dan jenis komoditi kapal.

IKDa. Waiting Time (WT) Realisasi tahun 2016 sebesar 0,86 jam/kapal, dibanding

anggaran sebesar 0,94 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan kesiapan sarana bantu pemanduan dan pemaksimalan dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan dermaga.

86


b. Postpone Time (PT) Realisasi tahun 2016 sebesar 29,80 jam/kapal dibanding

anggaran sebesar 45,50 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan antara lain relative menurunnya waktu tunggu yang disebabkan faktor eksternal.

c. ApproachTime(AP) Realisasi tahun 2016 sebesar 1,83 jam/kapal dibanding

anggaran sebesar 2,00 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan pemaksimalan olah gerak kapal dalam alur menuju dermaga.

d. Berthing Time (BT) Realisasi tahun 2016 sebesar 27,80 jam/kapal dibanding

anggaran sebesar 52,86 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan antara lain turunnya throughput dan relative rendahnya berth working time dan not operating time.

e. Berth Working Time (BWT) Realisasi tahun 2016 sebesar 21,88 jam/kapal dibanding

anggaran sebesar 38,61 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan rendahnya efektive time.

f. Efektive Time (ET) Realisasi tahun 2016 sebesar 19,10 jam/kapal dibanding

anggaran sebesar 37,00 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan dipengaruhi peningkatan produktivitas B/M secara umum dan penurunan throughput.

g. Idle Time (IT) Realisasi tahun 2016 sebesar 2,78 jam/kapal dibanding

anggaran sebesar 1,61 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan antara lain masih adanya hambatan yang terjadi khususnya untuk pelayanan komoditi jenis unitized.

h. Not Operating Time (NOT) Realisasi tahun 2016 sebesar 5,92 jam/kapal dibanding

anggaran sebesar 14,25 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan lebih dikarenakan antara lain penanganan B/M didominasi dengan penggunaan alat mekanis (pipa losing).

i. Turn Round Time (TRT) Realisasi tahun 2016 sebesar 60,30 jam/kapal dibanding

anggaran sebesar 101,30 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan relatif turunnya angka waiting time, postpone time, approach time dan berthing time.

j. ET/BT Realisasi tahun 2016 sebesar 68,72% dibanding

anggaran sebesar 70,00% mengalami penurunan, hal ini dikarenakan antara lain peningkatan produktivitas B/M secara umum dan penurunan throughput sehingga ET lebih kecil.


(BOR) tahun 2016 sebesar 23,80% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 51,94% terjadi penurunan, hal ini disebabkan antara lain relative turunnya angka berthing time.

(2) Realisasi Berth Through Put (BTP) tahun 2016 sebesar 2.382,97 (Ton/M) jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 3.158,27 (Ton/M) terjadi penurunan, hal ini dikarenakan rendahnya troughput komoditi pada dermaga IKD.

l. Produktivitas Realisasi produktivitas unitized tahun 2016 sebesar

123,37 T/G/H dibanding anggaran sebesar 73,22 T/G/H mengalami peningkatan, hal ini disebabkan antara lain kapasitas alat bongkar muat yang relative tinggi dan jenis komoditi bongkar muat.

2. BICT

a. Waiting Time (WT) Realisasi tahun 2016 sebesar 2,34 jam/kapal, dibanding

anggaran sebesar 1,00 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan peningkatan kunjungan kapal, berth occupancy ratio dan throughput peti kemas.

b. Postpone Time (PT) Realisasi tahun 2016 sebesar 1,54 jam/kapal disbanding

anggaran sebesar 0,00 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan faktor pasang surut air.

c. Approach Time (AT) Realisasi tahun 2016 sebesar 2,44 jam/kapal dibanding

anggaran sebesar 2,00 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan perubahan ukuran kapal yang lebih besar sehingga kecepatan di alur menjadi berkurang.


anggaran sebesar 27,78 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan peningkatan produktivitas B/M kapal (BSH).


anggaran sebesar 21,00 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan antara lain meningkatnya idle time (IT).

f. Efektive Time (ET) Realisasi tahun 2016 sebesar 19,50 jam/kapal

dibanding anggaran sebesar 20,00 jam/kapal


87


mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi peningkatan produktivitas B/M kapal (B/S/H).


anggaran sebesar 1,00 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan antara lain kendala pada kegiatan di CY dan kesiapan alat bongkar muat.


anggaran sebesar 6,78 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan perencanaan dan pengendalian kerja bongkar muat dan koordinasi proses clearance kapal relative lebih baik.


anggaran sebesar 30,78 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan meningkatnya waiting time, postpone time dan approach time.

j. ET/BT Realisasi tahun 2016 sebesar 70,72% dibanding

anggaran sebesar 72,00% mengalami penurunan, hal ini dikarenakan peningkatan produktivitas yang signifikan, sehingga ET lebih singkat.


(BOR) tahun 2016 sebesar 51,55% dibanding anggaran sebesar 40,71% mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kunjungan kapal dan throughput.

(2) Utilisasi Berth Through Put (BTP) tahun 2016 sebesar 928,78 (Teus/M) dibanding anggaran sebesar 836,48 (Teus/M) mengalami peningkatan, hal ini disebabkan meningkatnya troughtput petikemas di BICT.

(3) Utilisasi lapangan penumpukan atau Yard Occupancy Ratio (YOR) tahun 2016 sebesar 27,43% dibanding anggaran sebesar 57,25% mengalami penurunan, hal ini terkait dengan realisasi rata – rata Dwelling Time.

l. Produktivitas Realisasi produktivitas Container tahun 2016 sebesar

35,89 (B/S/H) dibanding anggaran sebesar 32,00 (B/S/H) mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi perbaikan dalam rasio alat dan perencanaan dan pengendalian kerja bongkar muat lebih baik.

Realisasi produktivitas crane tahun 2016 sebesar

21,69 (B/C/H) jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 24,00 (B/C/H) mengalami penurunan, hal ini dikarenakan belum maksimalnya tingkat kesiapan alat.

m. Dwelling Time Realisasi dwelling time untuk import tahun 2016

sebesar 4,61 (hari) dibanding anggaran sebesar 3,00 (hari) mengalami penurunan, hal ini terkait pengurusan dokumen import oleh pihak ekternal sedangkan realisasi dwelling time untuk export tahun 2016 sebesar 1,94 (hari) dibanding anggaran sebesar 3,00 (hari) mengalami peningkatan, hal ini terkait pengurusan dokumen sudah siap sebelum petikemas masuk ke dalam CY.

3. Terminal Petikemas Domestik Belawan

a. Waiting Time (WT) Realisasi tahun 2016 sebesar 1,10 jam/kapal dibanding

anggaran sebesar 1,23 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan antara lain penurunan jumlah kunjungan kapal.

b. Postpone Time (PT) Realisasi tahun 2016 sebesar 0,00 jam/kapal dibanding anggaran sebesar 0,00 jam/kapal sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini disebabkan sistem pengurusan dokumen yang menggunakan sudah berbasis sistem online dan terintegrasi pembayaran sehingga pengurusan untuk dokumen kapal bisa dilakukan dengan cepat.

c. Approach Time (AT) Realisasi tahun 2016 sebesar 2,86 jam/kapal dibanding anggaran sebesar 2,00 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya penambahan ukuran kapal yang lebih besar sehingga waktu pemanduan menjadi lebih lama.

d. Berthing Time (BT) Realisasi tahun 2016 sebesar 52,45 jam/kapal dibanding anggaran sebesar 30,00 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan antara lain relative tingginya angka berth working time yang disebabkan menurunnya produktivitas B/M dan non operating time yang dipengaruhi kandasnya beberapa kapal yang akan sandar di depan dermaga sehingga waktu mulai bongkar lebih lama.


anggaran sebesar 22,00 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan tingginya effective time (ET) dan idle time (IT).

f. Efektive Time (ET) Realisasi tahun 2016 sebesar 36,61 jam/kapal dibanding anggaran sebesar 21,00 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan antara lain menurunnya kinerja bongkar muat kapal (B/S/H) dan meningkatnya rata-rata angkut kapal.

88



anggaran sebesar 1,00 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan antara lain rendahnya tingkat kesiapan alat operasional.


anggaran sebesar 8,00 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan antara lain pengaruh pasang surut saat kapal akan keluar dan pada saat kegiatan bongkar muat.


anggaran sebesar 33,23 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan antara lain tingginya komponen waiting time, approach time dan berthing time.

j. ET/BT Realisasi ET/BT tahun 2016 sebesar 69,81% dibanding

anggaran sebesar 70,00% mengalami penurunan, hal ini disebabkan tingginya komponen idle dan not operating time yang mempengaruhi berthing time.


(BOR) tahun 2016 sebesar 75,44% dibanding anggaran sebesar 55,10% mengalami peningkatan, hal ini disebabkan peningkatan waktu tambat (Berthing Time).

(2) Realisasi Berth Through Put (BTP) tahun 2016 sebesar 1.035,07 (Teus/M) dibanding anggaran sebesar 1.052,90 (Teus/M) mengalami penurunan, hal ini disebabkan menurunnya troughtput petikemas di TPKDB.

(3) Utilisasi Lapangan Penumpukan atau Yard Occupancy Ratio (YOR) tahun 2016 sebesar 35,09% dibanding anggaran sebesar 47,68% mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oleh penurunan waktu realisasi Dweling Time.

l. Produktivitas Realisasi produktivitas B/M kapal tahun 2016 sebesar

26,28 (B/S/H) dibanding anggaran sebesar 30.00 (B/S/H) mengalami penurunan, hal ini disebakan kurang lancarnya kegiatan bongkar khususnya di jam 13:00 s.d 22:00 dimana pada jam tersebut kegiatan receiving dan delivery sangat padat.

Realisasi produktivitas alat (crane) tahun 2016 sebesar 18,40 (B/C/H) dibandingkan anggaran sebesar 22,00 (B/C/H) mengalami penurunan, hal ini disebabkan antara lain relative rendahnya tingkat kesiapan alat B/M.

m. Dwelling Time Realisasi dwelling time untuk bongkar tahun 2016

sebesar 2,19 (hari) dibanding anggaran sebesar 3,00 (hari) mengalami peningkatan, hal ini disebabkan pemberlakuan perubahan masa penumpukan petikemas dari 5 hari menjadi 3 hari sedangkan realisasi dwelling time untuk muat tahun 2016 sebesar 2,83 (hari) dibanding anggaran sebesar 3,00 (hari) mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi pola receiving dan proses pemuatan petikemas.

4. Pelabuhan Dumai

Dermaga Aa. Waiting Time (WT) Realisasi tahun 2016 sebesar 0,08 jam/kapal, dibanding

anggaran sebesar 0,34 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan tingkat ketersediaan dermaga cukup tinggi dan kesiapan sarana bantu pemanduan (kapal pandu) yang baik.

b. Postpone Time (PT) Realisasi tahun 2016 sebesar 46.36 jam/kapal dibanding

anggaran sebesar 44,17 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan antara lain meningkatnya waktu tunggu yang disebabkan faktor-faktor pihak eksternal seperti kesiapan muatan, kesiapan dokumen kapal dan barang.

c. Approach Time(AP) Realisasi tahun 2016 sebesar 10,83 jam/kapal dibanding

anggaran sebesar 11,00 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan pemaksimalan olah gerak kapal dalam alur menuju dermaga.


anggaran sebesar 87,08 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan rendahnya komponen berth working time dan non operation time, serta peningkatan produktivitas bongkar muat.


anggaran sebesar 67,02 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan menurunnya komponen efektive time dan idle time.

f. Efektive Time (ET) Realisasi tahun 2016 sebesar 41,19 jam/kapal dibanding

anggaran sebesar 60,00 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan penurunan throughput di Dermaga A dan peningkatan produktivitas bongkar muat.


89



anggaran sebesar 7,02 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan tingginya kesiapan alat bongkar muat, alat angkut dan kesiapan muatan.


anggaran sebesar 20,06 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan optimalisasi jam kerja buruh dan jam kerja B/M.


anggaran sebesar 142,59 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan penurunan Berthing Time, Approach Time dan Waiting Time.

j. ET/BT Realisasi ET/BT tahun 2016 sebesar 67,25% dibanding

anggaran sebesar 68,90% mengalami penurunan, hal ini dikarenakan antara lain peningkatan produktivitas B/M dan penurunan throughput sehingga ET relative lebih singkat.


(BOR) tahun 2016 sebesar 37,44% dibanding anggaran sebesar 70,75% mengalami penurunan, hal ini disebabkan penurunan berthing time kapal.

(2) Realisasi Berth Through Put (BTP) tahun 2016 sebesar 1.575,40 (Ton/M) dibanding anggaran sebesar 3.665,28 (Ton/M) mengalami penurunan, hal ini disebabkan turunnya troughput komoditi pada dermaga A.

(3) Utilisasi lapangan atau Yard Occupancy Ratio (YOR) tahun 2016 sebesar 11,76% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 52,00 % terjadi penurunan, hal ini disebabkan bongkar/muat barang dominan melalui gudang.

(4) Utilisasi gudang atau Shed Occupancy Ratio (SOR) tahun 2016 sebesar 32,51% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 25,00% terjadi peningkatan, hal ini disebabkan pemilik barang tidak cepat dalam mengambil barangnya dan bongkar/muat barang dominan melalui gudang.


sebesar 33,91 T/G/H dibanding anggaran sebesar 32,94 T/G/H mengalami peningkatan, hal ini disebabkan kapasitas alat bongkar muat dan jenis komoditi bongkar muat.

Dermaga Ba. Waiting Time (WT) Realisasi tahun 2016 sebesar 0,06 jam/kapal, dibanding

anggaran sebesar 0,34 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini disebabkan kesiapan sarana bantu pemanduan (kapal pandu) dan pemaksimalan dalam perencanaan waktu tunggu dermaga.

b. Postpone Time (PT) Realisasi tahun 2016 sebesar 70,34 jam/kapal dibanding

anggaran sebesar 44,17 jam/kapal mengalami penurunan, hal ini disebabkan antara lain meningkatnya kunjungan kapal dan throughput.

c. Approach Time(AT) Realisasi tahun 2016 sebesar 10,80 jam/kapal jika

dibandingkan anggaran sebesar 11,00 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pemaksimalan olah gerak kapal dalam alur menuju dermaga.

d. Berthing Time (BT) Realisasi tahun 2016 sebesar 60,09 jam/kapal jika

dibandingkan anggaran sebesar 87,08 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan antara lain peningkatan produktivitas.

e. Berth Working Time (BWT) Realisasi tahun 2016 sebesar 53,01 jam/kapal jika

dibandingkan anggaran sebesar 67,02 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan menurunnya komponen efektive time dan idle time.

f. Efektive Time (ET) Realisasi tahun 2016 sebesar 50,81 jam/kapal jika

dibandingkan anggaran sebesar 60,00 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan meningkatnya produktivitas B/M di Dermaga B.

g. Idle Time (IT) Realisasi tahun 2016 sebesar 2,20 jam/kapal jika

dibandingkan anggaran sebesar 7,02 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini disebabkan tingginya kesiapan alat bongkar muat.

h. Not Operating Time (NOT) Realisasi tahun 2016 sebesar 7,08 jam/kapal jika

dibandingkan anggaran sebesar 20,06 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan antara lain baiknya perencanaan dan pengendalian proses bongkar muat dan penggunaan alat full mekanis (pipa losing).

h. Turn Round Time (TRT) Realisasi tahun 2016 sebesar 141,30 jam/kapal jika

dibandingkan anggaran sebesar 142,59 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi penurunan nilai WT, AT dan BT.

90


i. ET/BT Realisasi ET/BT tahun 2016 sebesar 84,55 % jika

dibandingkan anggaran sebesar 68,90 % atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan antara lain penggunaan alat full mekanis (pipa losing) sehingga waktu yang direncanakan untuk tidak bekerja lebih kecil.

j. Utilisasi (1) Realisasi utilisasi dermaga (BOR) tahun 2016

sebesar 69,36% jika dibandingkan anggaran sebesar 70,75% terjadi penurunan, hal ini dikarenakan menurunnya berthing time.

(2) Realisasi Berth Through Put (BTP) tahun 2016 sebesar 5.699,62 (Ton/M) jika dibandingkan anggaran sebesar 3.665,28 (Ton/M) terjadi peningkatan, hal ini dikarenakan tingginya troughput komoditi pada dermaga B.

k. Produktivitas Realisasi produktivitas curah cair (pipa losing) tahun

2016 sebesar 149,99 T/P/H jika dibandingkan anggaran sebesar 118,18 (T/P/H) atau mengalami peningkatan, hal ini disebabkan tingginya kesiapan alat bongkar muat curah cair pipa lossing.

Dermaga Ca. Waiting Time (WT) Realisasi tahun 2016 sebesar 0,07 jam/kapal, jika

dibandingkan anggaran sebesar 0,34 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan kesiapan sarana bantu pemanduan (kapal pandu) dan pemaksimalan dalam perencanaan waktu tunggu dermaga.

b. Postpone Time (PT) Realisasi tahun 2016 sebesar 42,35 jam/kapal jika

dibandingkan anggaran sebesar 44,17 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi antara lain cukup besarnya tingkat ketersediaan dermaga.




dibandingkan anggaran sebesar 87,08 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini lebih dikarenakan penurunan jumlah throughput sehingga waktu tambat kapal lebih singkat.


dibandingkan anggaran sebesar 67,02 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan menurunnya komponen efektive time dan idle time.


dibandingkan anggaran sebesar 60,00 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan penurunan throughput Dermaga C.


dibandingkan anggaran sebesar 7,02 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini disebabkan menurunnya kendala – kendala yang terjadi dalam proses B/M, dan kesiapan muatan.


dibandingkan anggaran sebesar 20,06 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan antara lain pengaruh pasang surut untuk kapal draft dalam saat mau berlayar, kegiatan clearance dan survey cargo.

i. Turn Round Time (TRT) Realisasi tahun 2016 sebesar 135,06 jam/kapal jika

dibandingkan anggaran sebesar 142,59 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan penurunan WT, PT, AT dan BT.

j. ET/BT Realisasi tahun 2016 sebesar 64,17% jika dibandingkan

anggaran sebesar 68,90% atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan relative tingginya angka Not Operating Time.

k. Utilisasi (1) Realisasi utilisasi dermaga (BOR) tahun 2016

sebesar 54,59% jika dibandingkan anggaran sebesar 70,75% atau mengalami penurunan, hal ini disebabkan penurunan berting time kapal.

(2) Realisasi Berth Through Put (BTP) tahun 2016 sebesar 2.355,88(Ton/M)

Jika dibandingkan anggaran sebesar 3.665,28 (T on/M) mengalami penurunan, hal ini dikarenakan turunnya troughput komoditi pada dermaga C.


sebesar 29,52 T/G/H dibanding anggaran sebesar 32,94 T/G/H mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya penurunan kapasitas alat bongkar muat dan jenis komoditi secara umum.


91


5. Pelabuhan Lhokseumawe

a. Waiting Time (WT) Realisasi tahun 2016 sebesar 0,33 jam/kapal, jika

dibandingkan anggaran sebesar 1,00 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan tingginya kesiapan armada maupun fasilitas.


dibandingkan anggaran sebesar 2,19 jam/kapal mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya percepatan dalam pengurusan dokumen kapal dan muatan.

c. Approach Time(AP) Realisasi tahun 2016 sebesar 0,93 jam/kapal jika



dibandingkan anggaran sebesar 48,26 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada komponen berth working time dan non operation time serta peningkatan throughput.


dibandingkan anggaran sebesar 34,76 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan peningkatan nilai ET.


dibandingkan anggaran sebesar 33,78 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi antara lain penurunan produktivitas B/M bag cargo dan peningkatan throughtput.


dibandingkan anggaran sebesar 0,98 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini disebabkan cukup banyak kapal bermuatan semen yang beroperasi 24 jam menggunakan conveyor.


dibandingkan anggaran sebesar 13,50 jam/kapal atau mengalami penurunan, dipengaruhi antara lain jam kerja operasional untuk komoditi bag cargo belum 24 jam perhari dan beberapa kapal harus mengalami hambatan saat proses bongkar karena kondisi silo full serta keterlambatan keberangkatan beberapa kapal yang disebabkan kondisi kapal yang kurang baik.


dibandingkan anggaran sebesar 52,45 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi antara lain peningkatan angka berthing time.

j. ET/BT Realisasi ET/BT tahun 2016 sebesar 58,96% jika

dibandingkan anggaran sebesar 70,00% atau mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi peningkatan non operation time.


sebesar 41,87% jika dibandingkan anggaran sebesar 31,32% terjadi peningkatan, hal ini dikarenakan peningkatan berthing time.

(2) Realisasi Berth Through Put (BTP) tahun 2016 sebesar 1.361,57 (Ton/M) jika dibandingkan anggaran sebesar 1.271,30 (Ton/M) terjadi peningkatan. Secara umum, troughput Pelabuhan Lhokseumawe mengalami peningkatan.

l. Produktivitas Realisasi produktivitas bag cargo tahun 2016 sebesar

41,06 T/G/H, dibanding anggaran sebesar 43,83 T/G/H mengalami penurunan, hal ini disebabkan menurunnya kapasitas alat bongkar muat dan faktor spesifikasi ukuran kapal.

6. Pelabuhan Pekanbaru

a. Waiting Time (WT) Realisasi tahun 2016 sebesar 0,00 jam/kapal, jika

dibandingkan anggaran sebesar 0,25 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini disebabkan semakin baiknya perencanaan dan pelayanan pemanduan.


dibandingkan anggaran sebesar 6,24 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya percepatan dalam pengurusan dokumen kapal dan muatan.

c. ApproachTime (AP) Realisasi tahun 2016 sebesar 14,12 jam/kapal jika

dibandingkan anggaran sebesar 10,34 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi antara lain sebahagian kapal memiliki kecepatan di bawah standard dan penambahan ukuran kapal yang lebih besar sehingga waktu pemanduan menjadi lebih lama.

92



dibandingkan anggaran sebesar 21,58 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan antara lain peningkatan produktivitas B/M secara umum.


dibandingkan anggaran sebesar 9,08 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan rendahnya effective time dan idle time.


dibandingkan dengan anggaran sebesar 8,01 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan produktivitas B/M petikemas mengalami peningkatan.


dibandingkan anggaran sebesar 1,07 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh tingginya kesiapan alat bongkar muat untuk melakukan bongkar muat container.


dibandingkan anggaran sebesar 12,50 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan antara lain perencanaan dan pengendalian kunjungan kapal dan bongkar muatnya dan sistem penyaluran B/M curah cair menggunakan pipa yang bekerja 24 jam/hari.


dibandingkan anggaran sebesar 38,41 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh penurunan angka berthing time, waiting time dan postpone time.

j. ET/BT Realisasi tahun 2016 sebesar 44,06 % jika dibandingkan

anggaran sebesar 37,12 % atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan antara lain sistem penyaluran B/M curah cair menggunakan pipa yang bekerja 24 jam/hari sehingga NOT lebih rendah.


sebesar 24,46% jika dibandingkan anggaran sebesar 30,90% atau mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi penurunan berthing time.

(2) Realisasi Berth Through Put (BTP) tahun 2016 sebesar 255,00 (Teus/M) jika dibandingkan anggaran sebesar 78,00 (Teus/M) terjadi peningkatan, dikarenakan meningkatnya throughput petikemas yang melintasi dermaga.

(3) Utilisasi lapangan atau Yard Occupancy Ratio (YOR) sebesar 81,49% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 65,00% terjadi peningkatan throughput peti kemas dan Dwelling Time.

l. Produktivitas Realisasi produktivitas untuk kontainer pada tahun

2016 sebesar 15,45 (B/C/H) jika dibandingkan anggaran sebesar 14,00 (B/C/H) mengalami peningkatan, hal ini disebabkan konsistensi pelayanan petikemas kepada pengguna jasa dengan menerapkan SLA/SLG. Realisasi produktivitas untuk curah cair tahun 2016 sebesar 123,98 (T/J) jika dibandingkan anggaran sebesar 120,00 (T/J) mengalami peningkatan, hal ini disebabkan antara lain secara umum kesiapan pompa portable milik kapal/pemilik barang dalam pelaksanaan pekerjaan bongkar muat dalam kondisi baik.

m. Dwelling Time Realisasi dwelling time untuk import pada tahun 2016

sebesar 4,69 (hari) jika dibandingkan anggaran sebesar 4,00 (hari) mengalami penurunan, hal ini terkait pengurusan dokumen import oleh pihak eksternal sedangkan realisasi dwelling time untuk export tahun 2016 sebesar 2,42 (hari) jika dibandingkan anggaran sebesar 4,00 (hari) mengalami peningkatan, hal ini terkait pengurusan dokumen sudah siap sebelum petikemas masuk ke dalam TPS.

7. Pelabuhan Tanjungpinang

Batu Anama. Waiting Time (WT) Realisasi tahun 2016 sebesar 0,00 jam/kapal, jika

dibandingkan dengan sebesar 0,00 jam/kapal setara dengan target anggaran hal ini dikarenakan pada Pelabuhan Sri Batu Anam langsung melakukan tender ketika masuk di pelabuhan.


dibandingkan dengan anggaran sebesar 0,23 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya percepatan dalam pengurusan dokumen kapal dan muatan.


dibandingkan dengan anggaran sebesar 1,72 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan kelancaran sepanjang alur pelayaran dan pengaruh kecepatan kapal.


93



dibandingkan dengan anggaran sebesar 73,47 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan berth working time (BWT) dan non operastion time (NOT).


dibandingkan dengan anggaran sebesar 18,81 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan meningkatnya efektive time dan idle time.


dibandingkan dengan anggaran sebesar 17,68 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan peningkatan rata – rata angkut kapal.


dibandingkan dengan anggaran sebesar 1,13 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini lebih karena dipengaruhi faktor cuaca.


dibandingkan dengan anggaran sebesar 54,66 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pola operasional tidak 24 jam.


dibandingkan dengan anggaran sebesar 75,42 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini didominasi oleh peningkatan Berthing Time.


anggaran sebesar 24,06 % atau mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi peningkatan effective time.

k. Utilisasi (1) Utilisasi dermaga atau Berth Occupancy Ratio

(BOR) tahun 2016 sebesar 77,15 % jika dibandingkan anggaran sebesar 73,12% terjadi peningkatan, hal ini dikarenakan meningkatnya berthing time.

(2) Realisasi Berth Through Put (BTP) tahun 2016 sebesar 1.127,84 (Ton/M) jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 3.849,79 (Ton/M) terjadi penurunan, hal ini dikarenakan turunnya troughput komoditi pada pelabuhan Batu Anam.


sebesar 36,42 T/G/H, dibanding anggaran sebesar 36,00 T/G/H mengalami peningkatan, hal ini disebabkan penggunaan kapasitas alat bongkar muat yang relative lebih besar dan jenis komoditi bongkar muat.

Kijanga. Waiting Time (WT) Realisasi tahun 2016 sebesar 0,00 jam/kapal, jika

dibandingkan anggaran sebesar 0,00 jam/kapal setara dengan target anggaran sebesar 0.00 hal ini dikarenakan kesiapan sarana bantu pemanduan (kapal pandu) dan pemaksimalan dalam perencanaan waktu tunggu dermaga.


dibandingkan anggaran sebesar 0,23 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan tingginya waktu tunggu disebabkan faktor eksternal terkait dokumen kapal dan kesiapan muatan.

c. Approach Time (AT) Realisasi tahun 2016 sebesar 1,39 jam/kapal jika

dibandingkan anggaran sebesar 1,72 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan antara lain kecepatan kapal dan faktor cuaca.


dibandingkan dengan anggaran sebesar 73,47 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi antara lain peningkatan produktivitas dan penurunan jumlah throughput.


dibandingkan dengan anggaran sebesar 18,81 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan menurunnya efektive time dan idle time.

f. Effective Time (ET) Realisasi tahun 2016 sebesar 12,26 jam/kapal jika

dibandingkan dengan anggaran sebesar 17,68 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi antara lain peningkatan produktivitas dan penurunan jumlah throughput.


dibandingkan dengan anggaran sebesar 1,13 jam/kapal atau mengalami peningkatan, hal ini disebabkan tingginya kesiapan alat bongkar muat untuk mendukung proses bongkar muat.


dibandingkan dengan anggaran sebesar 54,66 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pola jam kerja operasional belum 24 jam/hari.

94



dibandingkan dengan anggaran sebesar 75,42 jam/kapal atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan postpone time.


anggaran sebesar 24,06 % atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan waktu kerja buruh yang rata-rata 7 jam/hari.

k. Utilisasi (1) Utilisasi dermaga atau Berth Occupancy Ratio (BOR)

tahun 2016 sebesar 63,97 % jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 73,12% terjadi peningkatan, hal ini dikarenakan penurunan BT.

(2) Realisasi Berth Through Put (BTP) tahun 2016 sebesar 718.53 (Ton/M) jika dibandingkan dengan anggaran sebesar 3.849,79 (Ton/M) terjadi penurunan, hal ini dikarenakan turunnya troughput komoditi pada pelabuhan Sei Kolak Kijang.


sebesar 48,79 T/G/H, dibanding anggaran sebesar 36,00 T/G/H mengalami peningkatan, hal ini disebabkan pemanfaatan alat bongkar muat yang gunakan dimaksimalkan pada cabang Pelabuhan Sei Kolak Kijang.

UTILISASI ALAT PRODUKSIRealisasi utilisasi peralatan hingga berakhirnya tahun 2016 dibanding anggarannya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelabuhan Belawana. Mobile Harbour Crane Rata-rata utilisasi sebesar 68,06% atau 136,12% dari

anggaran sebesar 50,00%, hal ini disebabkan adanya peningkatan kunjungan kapal cargo petikemas untuk melakukan bongkar muat.

b. Mobile Crane Rata-rata utilisasi sebesar 1,66% atau 16,60% dari

anggaran sebesar 10,00%, hal ini disebabkan Mobile Crane masih digunakan sebagai alat pendukung dalam setiap kegiatan bongkar muat general cargo sehingga belum dioptimalkan untuk digunakan dalam persewaan pada kegiatan PBM lain.

c. Kapal Pandu Rata-rata utilisasi sebesar 23,37% atau 83,46% dari

anggaran sebesar 28,00%, hal ini disebabkan oleh adanya pelaksanaan pemeliharaan kapal.

d. Kapal Tunda Rata-rata utilisasi sebesar 26,77% atau 95,61% dari

anggaran sebesar 28,00%, hal ini disebabkan beberapa kapal direlokasi ke cabang lain sehingga kapal yang ada dioptimalkan.

2. Belawan International Container Terminal (BICT)

a. Container Crane Rata-rata utilisasi adalah 54,90% atau 91,50% dari

anggaran sebesar 60,00%. hal ini disebabkan oleh adanya pemeliharaan.

b. Transtainer Rata-rata utilisasi adalah 44,58% atau 99,07% dari

anggaran sebesar 45,00%, hal ini dikarenakan kegiatan bongkar muat dilapangan penumpukan berkurang disebabkan diberlakukan metode denda penumpukan lebih dari 1 (satu) hari dan pengelolaan buffer zone untuk mengurangi dwelling time.

c. Head Truck Rata-rata utilisasi adalah 27,68% atau 110,72% dari

anggaran sebesar 25,00%, hal ini disebabkan oleh peningkatan volume bongkar muat peti kemas.

d. Reachstacker Rata-rata utilisasi adalah 34,61% atau 138,44% dari

anggaran sebesar 25,00%, hal ini disebabkan oleh peningkatan volume bongkat muat peti kemas.

3. Terminal Petikemas Domestik Belawan (TPKDB)

a. Container Crane Rata-rata utilisasi adalah 48,14% atau 80,23% dari

anggaran sebesar 60,00%, hal ini disebabkan dioperasikannya MHC Milik dan KSO sehingga waktu pelayanan lebih cepat.

b. Mobile Harbour Crane Rata-rata utilisasi adalah 29,85% atau 59,70% dari

anggaran sebesar 50,00%. Hal ini disebabkan dioperasikannya MHC Milik dan KSO sehingga waktu pelayanan lebih cepat.

c. Transtainer Rata-rata utilisasi adalah 34,18% atau 75,96% dari

anggaran sebesar 45,00%. Hal ini dikarenakan kegiatan bongkar muat dilapangan penumpukan berkurang disebabkan diberlakukan metode denda penumpukan lebih dari 1 (satu) hari dan pengelolaan buffer zone untuk mengurangi dwelling time.


95


d. Head Truck Rata-rata utilisasi adalah 18,53% atau 74,12% dari

anggaran sebesar 25,00%. Hal ini dikarenakan kegiatan bongkar muat dilapangan penumpukan berkurang disebabkan diberlakukan metode denda penumpukan lebih dari 1 (satu) hari dan pengelolaan buffer zone untuk mengurangi dwelling time.

e. Reachstacker Rata-rata utilisasi adalah 1,98% atau 7,92% dari target

anggaran 25,00%. Hal ini dikarenakan kegiatan bongkar muat dilapangan penumpukan berkurang disebabkan diberlakukan metode denda penumpukan lebih dari 1 (satu) hari dan pengelolaan buffer zone untuk mengurangi dwelling time.

4 Pelabuhan Dumaia. Mobile Harbor Crane Rata-rata utilisasi adalah 12,65% atau 84.33% dari target

anggaran sebesar 15,00%, hal ini disebabkan pemakaian MHC hanya untuk melayani bongkar muat container.

b. Excavator Rata-rata utilisasi adalah 3,51% atau 35.10% dari target

anggaran sebesar 10,00%, berkurangnya kegiatan bongkar muat yang menggunakan excavator antara lain bongkar muat pupuk di gudang, batu bara di atas tongkang dan bungkil di gudang.

c. Wheel Loader Rata-rata utilisasi adalah 14,97% atau 99.80% dari target

anggaran sebesar 15,00%, hal ini disebabkan adanya peningkatan bongkar muat curah kering.

d. Dump Truck Rata-rata utilisasi adalah 59.07% atau 118.14% dari target

anggaran sebesar 50,00%, hal ini disebabkan adanya peningkatan bongkar muat curah kering.

e. Kapal Pandu Rata-rata utilisasi adalah 19.10% atau 95.50% dari

target anggaran sebesar 20,00%, hal ini disebabkan penurunan kunjungan kapal wajib pandu.

f. KapalTunda Rata-rata utilisasi adalah 29.61% atau 59.22% dari target

anggaran sebesar 50,00%, hal ini disebabkan adanya perawatan dan ada kerja sama operasi kapal (KSO/Time charter).

5. Pelabuhan Lhokseumawea. Kapal Pandu Rata-rata utilisasi adalah 4.17% atau 41,70% dari target

anggaran sebesar 10,00%, hal ini disebabkan adanya penurunan kunjungan kapal.

b. Kapal Tunda Rata-rata utilisasi adalah 5,79% atau 96.50% dari target

anggaran sebesar 6,00%, hal disebabkan adanya penurunan kunjungan kapal.

c. Kapal Kepil Rata-rata utilisasi adalah 1,95% atau 65,00% dari target

anggaran sebesar 3,00%, hal ini disebabkan adanya penurunan kunjungan kapal.

6. Pelabuhan Pekanbarua. ReachStacker Rata-rata utilisasi adalah 28,55% atau 95,17% dari target

anggaran sebesar 30,00%, hal ini disebabkan adanya menurunnya bongkar muat petikemas.

b. Head Truck Rata-rata utilisasi adalah 19,59% atau 97,95% dari target

anggaran sebesar 20,00%, hal ini disebabkan adanya menurunnya bongkar muat petikemas.

c. Kapal Pandu Rata-rata utilisasi adalah 2,00% atau 100,00% dari

target anggaran sebesar 2,00%.

7. Pelabuhan Tanjungpinanga. Kapal Pandu Rata-rata utilisasi adalah 3,99% atau 199,50%

dari anggaran sebesar 2,00%, hal ini disebabkan meningkatnya kunjungan dan gerakan kapal.

96


Tinjauan Per Segmen Usaha

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Perhubungan Laut yang bergerak dalam bidang pengusahaan jasa kepelabuhanan. Bidang pengusahaan jasa kepelabuhanan sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 1 tanggal 01 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., diubah terakhir dengan Akta Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H. Nomor 01 tanggal 15 Agustus 2008 dan Akta Notaris Junita Ritonga, S.H. Nomor 26 tanggal 31 Juli 2009, serta Akta Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H.

Nomor 90 tanggal 22 Agustus 2011 yang telah disahkan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01-10-30810 tanggal 28 September 2011.“Menyediakan jasa kepelabuhanan yang terintegrasi, berkualitas dan bernilai tambah untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah”.

Sepanjang tahun 2016, kinerja usaha Perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dapat dijelaskan sebagai berikut.


2015 2016 2016

1 2 3 4 5 6

I.

PELAYANAN JASA KAPAL

1. Labuh GT 13.085.866 - -

2. Tambat GT/ETM 126.341.647 117.882.525 128.467.938

3. Pemanduan

GERAKAN 14.857 16.103 3.617

GT 98.122.826 94.224.340 91.307.477

4. Penundaan

JAM 17.993 16.498 14.430

GT/JAM 144.756.985 111.776.419 110.532.542

II.

PELAYANAN BARANG

1. Dermaga

- Barang TON 18.495.401 19.999.077 12.721.304

- Peti Kemas BOX 13.707 12.495 13.778

2. Gudang Penumpukan/Pengusahaan TON/HARI 745.093 761.929 1.020.755

3. Lapangan Penumpukan/Pengusahaan TON/HARI 1.863.741 1.198.087 2.490.394

4. Terminal Operator BOX 75.997 81.129 85.501

5. Pel. Jasa Barang Lainnya

- Pipa Terpadu TON 9.600.943 9.308.411 10.659.135

- Terminal Curah Kering TON 1.268.372 1.208.946 1.092.095

III.

PELAYANAN TERMINAL

1. Stevedoring TON/M3 2.260.185 2.082.195 1.839.264

2. Cargodoring TON/M3 1.593.468 1.464.352 956.444

IV.

PELY.TERMINAL PETI KEMAS INTERNASIONAL

1. Captive Cargo BOX 342.149 349.216 364.866

2. Lift On/Off BOX 361.179 376.537 365.527

3. Penumpukan Container BOX.HARI 2.430.941 2.001.053 970.164

V.

PELAYANAN TERMINAL PETI KEMAS ANTAR PULAU

1. Captive Cargo BOX 394.000 370.807 426.197

2. Lift On/Off BOX 371.381 406.795 454.051

3. Penumpukan Container BOX.HARI 622.537 935.105 618.204

97



2015 2016 2016

1 2 3 4 5 6

VI.

PRODUKSI PENGUSAHAAH TBAL

1. Tanah Daratan M2 1.482.989 1.483.778 1.506.451

2. Tanah Perairan M2 141 141 141

3. Pengusahaan Air (Umum) TON 30.176 33.191 30.666

4. Pengusahaan Listrik KWH 22.412.386 27.602.740 21.881.251

VII.

TERSUS/TUKS

1. Labuh GT 10.780.447 - -

2. Tambat GT/ETM 12.289.257 - -

3. Dermaga

TON 5.879.700 6.855.648 1.812.823

BOX 165.967 132.474 38.200

4. Pemanduan

GERAKAN 27.140 27.580 32.226

GT 145.316.551 151.433.053 168.344.668

VIII.

PRODUKSI RUPA-RUPA USAHA

1. Pas Pelabuhan LEMBAR 13.319.809 13.686.142 13.256.560

IX.

PRODUKSI KERJA SAMA MITRA USAHA (KSMU)

1. KSMU Pelayanan Kapal

1. Labuh GT 4.216.013 - -

2. Tambat GR/ETM 1.806.526 - -

3. Pemanduan

GERAKAN 737 776 693

GT 27.461.384 35.979.036 6.239.187

4. Penundaan

JAM 4.089 4.072 8.628

GRT 25.994.860 30.274.601 77.692.039

5. Air Kapal TON 318.443 351.335 249.031

X.

PRODUKSI PELAYANAN ANAK PERUSAHAAN/UNIT USAHA

1. RS Pelabuhan

1. Klinik PASIEN 39.836 39.726 47.675

2. Farmasi LEMBAR 49.631 50.366 49.699

3. Rawat Inap HARI 9.952 9.825 12.036

2. Unit Galangan Kapal

1. Slipway HARI 251 147 268

2. Dry Dock HARI 94 5 283

3. Replating KG 163.932 94.178 108.909

3. Unit Depo Peti Kemas

1. Lift On/Off - 54.106 52.755 56.11

2. Penumpukan Container - - 21.812 -

98


PELAYANAN KAPAL

a. Tambat Realisasi sebesar 128.467.938 gt/etm dibanding

anggaran sebesar 117.882.525 gt/etm melampaui target, hal ini sehubungan peningkatan waktu tambat kapal di Belawan, TPKDB, Tanjung Balai Karimun dan Lhokseumawe.

b. Pemanduan Realisasi sebesar 13.694 gerakan dibanding anggaran

sebesar 16.103 gerakan tidak mencapai target, hal ini disebabkan menurunnya kegiatan pemanduan di pelabuhan umum cabang Belawan, Dumai, Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Lhokseumawe, Pekanbaru, Sei Pakning, Tembilahan dan Malahayati seiring dengan menurunnya arus barang di dermaga umum.

c. Penundaan Realisasi sebesar 14.430 jam dibanding anggaran

sebesar 16.498 jam tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena menurunnya jasa tunda seiring dengan menurunnya jasa pemanduan.

PELAYANAN BARANG

a. Dermaga Realisasi sebesar 12.721.304 ton dibanding anggaran

sebesar 19.999.077 ton tidak mencapai target, hal ini disebabkan oleh: 1. Di cabang Dumai, beralihnya sebagian kegiatan

ekspor CPO dari pelabuhan Dumai ke TUKS KID Pelintung dan Lubuk Gaung, menurunnya kegiatan bongkar/muat bungkil, cangkang, BBM dan caustic soda, minyak RDP dan pupuk, pasir kwarsa, beras, pupuk bag dan BBM, pupuk bag, semen bag dan semen curah.

2. Di cabang Belawan, menurunnya kegiatan bongkar/muat BBM, biji sawit, bungkil, gula tetes, karet, jagung, makanan ternak, plywood/kayu lapis, bahan bangunan, bahan industry, bahan kimia, baja dan material dari besi, mesin dan semen bag, pupuk bag dan sayur.

3. Menurunnya kegiatan bongkar semen di cabang Pekanbaru.

4. Menurunnya kegiatan bongkar/muat beras, pupuk bag dan alat-alat proyek di cabang Lhokseumawe.

b. Gudang Penumpukan Realisasi sebesar 1.020.755 ton/hari dibanding

anggaran sebesar 761.929 ton/hari melampaui target,

hal ini disebabkan pemakaian gudang 202 dan gudang 107 - 108 di Belawan untuk komoditi pupuk dan rubber milik PT Gresik Cipta Sejahtera dan PT Bridgestone dan material milik PLN.

c. Lapangan Penumpukan Realisasi sebesar 2.490.394 ton/hari dibanding

anggaran sebesar 1.198.087 ton/hari melampaui target, hal ini disebabkan adanya penumpukan material milik PLN untuk kebutuhan PLTU Paluh Kuro di Belawan.

d. Pelayanan Jasa Barang Lainnya 1. Pipa Terpadu Realisasi sebesar 10.659.135 ton dibanding anggaran

sebesar 9.308.411 ton melampaui target, hal ini disebabkan meningkatnya volume ekspor minyak sawit Indonesia seiring dengan membaiknya harga minyak sawit dan meningkatnya permintaan negara pembeli seperti China dan India.

2. Curah Kering Realisasi sebesar 1.092.095 ton dibanding anggaran

sebesar 1.208.946 ton tidak mencapai target, hal ini disebabkan menurunnya b/m komoditi bungkil dan pupuk melalui pelabuhan Belawan dan Dumai.

PELAYANAN TERMINAL

a. Stevedoring Realisasi sebesar 1.839.264 ton/m3 dibanding anggaran

sebesar 2.082.195 ton/m3 tidak mencapai target, hal ini disebabkan belum terlaksananya kegiatan trucking PKE dari gudang pemilik ke dalam pelabuhan oleh UBM milik di cabang Dumai, menurunnya arus barang terutama CPO dan pupuk bag serta semen bag di Dumai sehingga berdampak pada penurunan aktivitas stevedoring dan penyewaan alat, pemasukan material projek milik PT PLN di Lhokseumawe tertunda dikarenakan belum selesainya proses lelang penunjukan Vendor dan b/m material projek on shore PT Medco di Aceh Timur diundur hingga Triwulan IV 2016.

b. Cargodoring Realisasi sebesar 956.444 ton/m3 dibanding anggaran

sebesar 1.464.352 ton/m3 tidak mencapai target, hal ini disebabkan seiring dengan tidak tercapainya kegiatan produksi stevedoring.

Tinjauan Per Segmen Usaha

99


PELAYANAN TERMINAL PETIKEMAS

Realisasi sebesar 791.063 box dibanding anggaran sebesar 720.023 box melampaui target, hal ini disebabkan perubahan trend kemasan general cargo menjadi petikemas.

PENGUSAHAAN TBAL

a. Tanah Realisasi sebesar 1.506.451 m2 dibanding anggaran

sebesar 1.483.778 m2 melampaui target, hal ini disebabkan terealisasinya persewaan oleh PT Aceh Makmur Bersama di Lhokseumawe untuk tanki CPO.

b. Air Realisasi sebesar 30.666 ton dibanding anggaran

sebesar 33.191 ton tidak mencapai target, hal ini disebabkan menurunnya pemakaian produksi air untuk penduduk dan instansi yang ada di TPKDB dan Tanjung Balai Asahan.

c. Listrik Realisasi sebesar 21.881.251 kwh dibanding anggaran

sebesar 27.602.740 kwh tidak mencapai target, hal ini disebabkan menurunnya penggunaan listrik oleh penduduk dan instansi yang ada di Belawan dan Dumai.

TERSUS/TUKS

a. Dermaga Realisasi sebesar 1.812.823 ton dibanding anggaran

sebesar 6.855.648 ton tidak mencapai target, hal ini disebabkan menurunnya kegiatan antar pulau bongkar di Belawan untuk komoditi semen curah (lafarge). Menurunnya kegiatan ekspor, antar pulau muat dan antar pulau bongkar di Dumai untuk komoditi crude oil dan minyak masak. Menurunnya kegiatan ekspor di Lhokseumawe untuk komoditi amoniak. Menurunnya kegiatan antar pulau muat untuk komoditi amoniak, pupuk bag dan sulfur. Menurunnya kegiatan antar pulau bongkar untuk komoditi BBM. Menurunnya kegiatan antar pulau bongkar di Pekanbaru untuk komoditi batu kapur.

b. Pemanduan Realisasi sebesar 32.226 gerakan dibanding anggaran

sebesar 27.580 gerakan melampaui target, hal ini disebabkan meningkatnya kegiatan pemanduan kapal di Tersus/TUKS di Belawan untuk kapal yang membawa komoditi kayu log dan batu bara. Meningkatnya kegiatan pemanduan di Pekanbaru untuk kapal yang membawa komoditi Pulp. Meningkatnya kegiatan di Rengat untuk kapal yang membawa komoditi cangkang dan batu granit.

RUPA-RUPA USAHA

Realisasi sebesar 13.256.560 lembar dibanding anggaran sebesar 13.686.142 lembar tidak mencapai target, hal ini disebabkan menurunnya pas pelabuhan di Belawan, Dumai, Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Lhokseumawe, Pekanbaru, Sibolga, Gunung Sitoli, Malahayati dan Tanjung Balai Asahan.

KERJA SAMA MITRA USAHA

a. Pemanduan Realisasi sebesar 693 gerakan dibanding anggaran

sebesar 776 gerakan tidak mencapai target, hal ini disebabkan menurunnya kegiatan pemanduan di PT Multi Nabati Asahan untuk komoditi minyak sawit dan PT Inalum untuk komoditi Aluminium.

b. Penundaan Realisasi sebesar 8.628 jam dibanding anggaran

sebesar 4.072 jam melampaui target, hal ini disebabkan tercapainya produksi jam penundaan kapal tunda milik mitra usaha di pelabuhan Belawan.

c. Air Kapal Realisasi sebesar 249.031 ton dibanding anggaran

sebesar 351.335 ton tidak mencapai target, hal ini disebabkan berhentinya kerja sama air milik PT Metito di Dumai.

UNIT USAHA

a. Rumah Sakit Pelabuhan Pelabuhan Realisasi sebesar 47.675 pasien dibanding

anggaran sebesar 39.726 pasien melampaui target, hal ini disebabkan: 1. Meningkatnya kunjungan pasien masyarakat

dan pegawai yang menjadi anggota BPJS yang berdomisili di daerah Belawan dan sekitarnya.

2. Meningkatnya kunjungan pasien dari pensiunan PNS, pensiunan pegawai, Askes dan Asabri.

b. Usaha Galangan Kapal Realisasi produksi slipway dan dry dock sebesar 551

hari dibanding anggaran sebesar 152 hari mencapai target, hal ini disebabkan meningkatnya utilisasi dry dock dan slip way sehubungan ada beberapa pekerjaan perawatan kapal milik PT Metralindo Jaya Mandiri dan PT Aljano.

100


Tinjauan Keuangan

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (PSAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan keuangan tersebut telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (Akuntan Publik: Heliantono, Ak., Cert. IFRS., CA., CPA. dengan opini bahwa laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan konsolidasian, dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Bahasan kinerja keuangan Perusahaan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak eksternal auditor tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan tahunan ini.

Bahasan serta analisis tentang kondisi keuangan ini disajikan dalam empat bagian sebagai berikut: 1. Kinerja Posisi Keuangan 2. Kinerja Laba/Rugi Komprehensif 3. Kinerja Arus Kas 4. Kinerja Rasio Keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN

AsetRealisasi aset pada tahun 2016 mencapai Rp7,30 triliun, meningkat 32,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontribusi Aset lancar mencapai 33,98% dari total aset.

(Rp Miliar)

Uraian 2016 2015 2014

Aset Lancar 2.481,34 1.766,67 1.478,31

Aset Tidak Lancar 4.820,01 3.725,24 3.364,75

Total Aset 7.301,35 5.491,92 4.843,05

101


Aset Lancar: Realisasi dan TargetPosisi aset lancar Perusahaan pada tahun 2016 mencapai Rp2,48 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,77 triliun, mengalami peningkatan 40,45%. Kontribusi terbesar aset lancar berasal dari kas dan setara kas yang mencapai 88,69% atau Rp2,20 triliun.

Pencapaian ini jauh di atas target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016 yang sebesar Rp587,05 miliar. Pencapaian ini disebabkan adanya penempatan kas pada investasi jangka pendek melampaui target anggaran seiring dengan realisasi pendapatan, belum terealisasinya pembayaran utang usaha, cash inflow cukup tinggi yang ditempatkan pada instrumen deposito.

Berikut ini rincian akun aset lancar dalam tiga tahun terakhir:

(Rp Miliar)

Uraian 2016 2015 2014

Kas dan setara kas 2.200,77 1.479,38 1.272,71

Piutang usaha 125,32 155,88 85,50

Pendapatan yang masih harus diterima

54,41 84,76 79,89

Piutang lain-lain 66,09 11,87 18,24

Persediaan 20,12 21,25 17,30

Pajak dibayar di muka - 0,47 0,02

Aset lancar lainnya 14,64 13,09 4,64

Jumlah Aset Lancar 2.481,34 1.766,67 1.478,31

Aset Tidak Lancar: Realisasi dan TargetPosisi aset tidak lancar pada tahun 2016 mencapai Rp4,82 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,73 triliun, mengalami peningkatan 29,39%. Kontribusi terbesar aset tidak lancar berasal dari aset tetap yang mencapai 77,81% atau Rp3.750,63 miliar.

Kendati demikian, pencapaian ini dibawah target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016 sebesar Rp6,16 triliun, hal ini disebabkan belum selesainya beberapa program investasi dan tidak terealisasinya investasi untuk pembentukan SPV Indonesia Barat.

Berikut ini rincian akun aset tidak lancar dalam tiga tahun terakhir:

(Rp Miliar)

Uraian 2016 2015 2014

Penyertaan pada entitas asosiasi

44,43 36,49 36,86

Penyertaan pada pengendalian bersama entitas

900,76 530,01 272,40

Properti investasi 8,85 10,22 10,17

Aset tetap 3.750,63 3.073,38 2.909,51

Aset tak berwujud 80,45 26,22 36,37

Biaya yang ditangguhkan - 16,34 41,57

Aset tetap yang belum dimanfaatkan

23,93 25,88 49,78

Aset pajak tangguhan - 0,06 -

Aset lainnya 10,95 6,65 8,08

Jumlah Aset Tidak Lancar 4.820,00 3.725,24 3.364,75

LiabilitasPada tahun 2016, total kewajiban Perusahaan mencapai Rp3,17 triliun, meningkat 62,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi kewajiban jangka pendek mencapai 50,38% dari total liabilitas Perusahaan.

Berikut ini rincian liabilitas Perusahaan dalam tiga tahun terakhir:

(Rp Miliar)

Uraian 2016 2015 2014

Liabilitas Jangka Pendek 1.511,59 1.114,46 727,17

Liabilitas Jangka Panjang 1.488,59 737,23 1.092,75

Jumlah 3.000,17 1.851,69 1.819,92

Liabilitas Jangka PendekPosisi liabilitas jangka pendek Perusahaan pada tahun 2016 mencapai Rp1,51 triliun, lebih besar 35,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,11 triliun. Kontribusi terbesar liabilitas jangka pendek berasal dari utang usaha, yaitu 71,14% atau Rp1,07 triliun dari total liabilitas jangka pendek.

102


Jika dibandingkan dengan target RKAP, posisinya juga berada di atas atau melebihi yang sudah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh:1. Belum terealisasinya pembayaran hutang usaha

atau utang investasi sehubungan belum diterimanya penagihan dari pihak ketiga.

2. Pembebanan biaya-biaya yang masih harus dibayar dan pembukuan hutang PPh Badan yang baru diperhitungkan pada akhir tahun pembukuan.

Berikut ini rincian liabilitas jangka pendek Perusahaan dalam tiga tahun terakhir:

(Rp Miliar)

Uraian 2016 2015 2014

Utang usaha 1.075,33 369,08 259,18

Utang lain-lain 112,87 58,56 32,43

Utang pajak 35,96 67,74 19,68

Biaya yang masih harus dibayar

209,00 301,65 156,29

Pendapatan diterima di muka jangka pendek

31,43 39,96 28,92

Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

47,00 277,47 230,67

Jumlah 1.511,59 1.114,46 727,17

Liabilitas Jangka PanjangPosisi liabilitas jangka panjang Perusahaan pada tahun 2016 mencapai Rp1,49 triliun, lebih besar 101,92% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp737,23 miliar. Kontribusi terbesar liabilitas jangka panjang berasal dari utang obligasi, yaitu 66,89% atau Rp995,77 miliar dari total liabilitas jangka panjang.

Jika dibandingkan dengan target RKAP, posisinya berada di bawah atau tidak mencapai target dari yang sudah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh tidak terealisasinya penerimaan utang obligasi sebesar yang dianggarkan.

Berikut ini rincian posisi liabilitas Jangka Panjang Perusahaan dalam tiga tahun terakhir:

(Rp Miliar)

Uraian 2016 2015 2014

Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

52,88 270,03 512,41

Utang obligasi 995,77 - -

Pendapatan diterima di muka jangka panjang

236,96 261,35 226,69

Liabilitas pajak tangguhan 49,32 - 46,42

Liabilitas Imbalan kerja 153,65 205,85 307,23

Jumlah 1.488,59 737,23 1.092,75

EkuitasRealisasi ekuitas Perusahaan pada tahun 2016 mencapai Rp4,30 triliun, tumbuh Rp660,96 miliar atau 18,16% dibandingkan realisasi ekuitas tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,64 triliun. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan atas penggunaan saldo laba dan ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk serta kepentingan non pengendali.

Berikut ini rincian posisi ekuitas Perusahaan dalam tiga tahun terakhir:

(Rp Miliar)

Uraian 2016 2015 2014

Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham Modal dasar - 1.800.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh dan 1.700.000 saham pada 2016 dan 2015

1.700,00 1.700,00 1.700,00

Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS)

538,81 538,81 538,81

Saldo Laba

Ditentukan penggunaannya 1.402,21 807,08 355,85

Belum ditentukan penggunaannya

733,60 700,40 550,96

Pengukuran kembali imbalan pasca kerja

(114,90) (107,72) (122,65)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk 4.259,72 3.638,58 3.022,97

Kepentingan non pengendali

41,47 1,65 0,17

Jumlah Ekuitas 4.301,18 3.640,220 3.023,13

Tinjauan Keuangan

103


LAPORAN LABA/RUGI

Laba Komprehensif Tahun BerjalanPada tahun 2016, Perusahaan berhasil membukukan laba komprehensif tahun berjalan Rp726,12 miliar, tumbuh 1,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp715,30 miliar. Peningkatan laba ini, terutama didukung oleh kenaikan pendapatan. Pada saat bersamaan, Perusahaan juga berhasil menekan beban usaha.

Berikut ini rincian kinerja laba/rugi Perusahaan dalam tiga tahun terakhir:

(Rp Miliar)

Uraian 2016 2015 2014

Pendapatan Usaha 2.408,90 2.340,72 2.095,52

Beban Usaha (1.349,41) (1.447,10) (1.405,90)

Laba Usaha 1.059,49 893,62 689,62

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 995,85 846,27 678,98

Laba (Rugi) Tahun Berjalan 733,30 700,37 534,90

Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik Entitas Induk 733,60 700,40 534,90

Kepentingan Non Pengendali

(300,37) (0,029) (0,003)

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

726,12 715,30 536,44

Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik Entitas Induk 726,42 715,33 536,44

Kepentingan Non Pengendali

(0,30) (0,029) (0,003)

Laba per Saham Dasar (dalam satuan penuh)

427,304 420,784 481,493

Pada tahun 2016, realisasi laba usaha Perusahaan mencapai Rp1,06 triliun, lebih tinggi 18,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp893,62 miliar. Rincian penjelasan laba-rugi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pendapatan UsahaPendapatan usaha Perusahaan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp2,34 triliun di tahun 2015 menjadi Rp2,41 triliun.

Kontribusi terbesar pendapatan Perusahaan berasal dari pelayanan terminal peti kemas yang mencapai Rp1,04 triliun atau 43,12% dari total pendapatan usaha. Dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp988,57 miliar, mengalami peningkatan 5,08%.

Kendati demikian, realisasi pendapatan usaha masih di bawah target anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp2,48 triliun. Hal ini antara lain disebabkan oleh:1. Pendapatan pelayanan terminal peti kemas tidak

tercapai target karena telah terjadi penurunan pendapatan pelayanan terminal peti kemas pada aktivitas pelayanan buka/tutup palka. Sementara pada aktivitas pelayanan lainnya justru mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan.

2. Pendapatan pelayanan kapal tidak mencapai target hal ini disebabkan adanya penurunan pada beberapa aktivitas layanan, khususnya pemanduan dan penundaan di beberapa cabang seperti Dumai dan Belawan.

3. Pendapatan pelayanan barang tidak tercapai target karena terjadi penurunan pendapatan pada pelayanan jasa dermaga, khususnya di Cabang Belawan, Sibolga dan Kuala Tanjung. Selain itu, ada juga penurunan pada jasa pengusahaan gudang yang hanya mencapai 33,39% dari anggaran yang ditetapkan. Penyebab lainnya adalah terjadinya penurunan pendapatan juga terjadi pada aktivitas pelayanan pengusahaan lapangan di Belawan dan Dumai.

4. Pendapatan pelayanan Unit Bongkar Muat (UBM) tidak sesuai target, karena penurunan pendapatan cukup signifikan terdapat pada aktivitas receiving/delivery di Lhokseumawe, bongkar muat barang per paket di Tanjung Pinang, serta penyewaan alat di Belawan, Lhokseumawe dan Sibolga.

5. Pendapatan kerja sama mitra usaha juga tidak mencapai target, karena terjadi penurunan pada aktivitas pelayanan pemanduan dan penundaan, seperti terjadi di Belawan dan Tanjung Balai Karimun.

104


Berikut ini rincian pendapatan usaha Perusahaan dalam tiga tahun terakhir:

(Rp Miliar)

Uraian 2016 2015 2014

Pelayanan Terminal Peti Kemas

1.038,75 988,57 905,62

Pelayanan Kapal 305,81 332,26 303,53

Pelayanan Barang 281,77 309,07 243,63

Pelayanan Khusus/DUKS 302,52 250,42 247,90

Pendapatan Terminal 133,38 129,76 85,68

Pendapatan Sewa, Air, dan Listrik

112,77 103,17 86,99

Pendapatan KSMU 80,29 87,06 98,72

Pelayanan Unit Depo Peti Kemas

52,62 34,24 26,82

Pelayanan Rumah Sakit 22,29 19,91 26,31

Pelayanan Usaha Galangan Kapal

9,07 12,93 12,58

Pelayanan Pengusahaan Alat

1,59 1,70 1,56

Lain-lain 68,03 71,64 56,20

Jumlah 2.408,90 2.340,72 2.095,52

Beban UsahaPada tahun 2016, Perusahaan berhasil mengefisienkan kinerja operasional, sehingga beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan mengalami penurunan sebesar 6,64%. Jika pada tahun 2015 total beban usaha mencapai Rp1,45 triliun, maka di tahun 2016 menjadi Rp1,35 triliun.

Beban usaha terbesar dikontribusikan oleh beban pegawai yang mencapai 25,02% atau Rp338,02 miliar dari total beban.

Dibandingkan dengan target yang sebesar Rp1,44 triliun, realisasi beban usaha Perusahaan tidak melampaui target. Penyebabnya, antara lain:1. Beban pegawai walaupun ada kenaikan dibandingkan

tahun sebelumnya, namun masih di bawah target anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena beberapa pegawai telah menjalani masa pensiun serta belum terealisasi rencana rekrutmen pegawai.

2. Beban penyusutan dan amortisasi tidak melampaui target, karena belum terealisasinya investasi pengadaan alat. Selain itu, terdapat penurunan beban amortisasi akibat adanya sebagian biaya telah dibebankan sekaligus di tahun 2015 sehubungan

ketentuan di dalam PSAK terkait aktiva tidak berwujud berupa jasa konsultan seharusnya dibebankan sebagai biaya yang sebelumnya dibukukan sebagai aset.

Berikut ini rincian beban usaha Perusahaan dalam tiga tahun terakhir:

(Rp Miliar)

Uraian 2016 2015 2014

Beban Pegawai (338,02) (324,74) (280,25)

Beban Penyusutan dan Amortisasi

(200,35) (272,89) (201,18)

Beban Bahan (146,15) (155,82) (196,20)

Beban Sewa (278,43) (225,09) (188,07)

Beban Kerja sama Mitra Usaha

(110,30) (114,61) (121,58)

Beban Umum (187,06) (168,32) (138,41)

Beban Pemeliharaan (86,42) (78,12) (89,39)

Beban Imbalan Pasca Kerja 57,58 (36,77) (124,52)

Beban Administrasi Kantor (32,89) (31,50) (34,29)

Beban Asuransi (31,38) (41,48) (33,02)

Laba Penyertaan 2,34 2,23 (1,01)

Jumlah (1.351,09) (1.447,10) (1.405,90)

ARUS KASPosisi kas dan setara kas Perusahaan pada akhir tahun buku 2016 tercatat sebesar Rp2,20 triliun. Dibandingkan dengan awal tahun yang Rp1,48 triliun, telah terjadi peningkatan 48,77%.

Berikut ini rincian arus kas Perusahaan dalam tiga tahun terakhir:

(Rp Miliar)

Uraian 2016 2015 2014

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

1.547,09 1.138,04 909,66

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(1.238,72) (591.20) (180,70)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

413,02 (340,17) (553,01)

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

721,38 206,67 175,94

Saldo Awal Tahun Kas dan Setara Kas

1.479,38 1.272,71 1.096,77

Saldo Akhir Tahun Kas dan Setara Kas

2.200,77 1.479,38 1.272,71

Tinjauan Keuangan

105


Kas dari Aktivitas OperasiPada tahun 2016, kas bersih dari kegiatan operasional Perusahaan mencapai Rp1,55 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp1,14 triliun, terjadi peningkatan 35,94%. Kenaikan ini, antara lain disebabkan oleh pertumbuhan penerimaan kas dari pelanggan, sementara beban kas yang dibayarkan kepada karyawan mengalami penurunan.

Rincian arus kas dari aktivitas operasi dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(Rp Miliar)

Uraian 2016 2015 2014

Penerimaan kas dari pelanggan

2.429,66 2.334,65 2.146,47

Penerimaan kas lain-lain 44,06 27,63 -

Pembayaran kas ke pemasok, karyawan dan lainnya

(687,94) (1.068,20) (1.110,75)

Pembayaran pajak penghasilan

(238,69) (156,04) (126,06)

Kas bersih dari aktivitas operasi

1.547,09 1.138,04 909,66

Kas dari Aktivitas InvestasiKas bersih yang digunakan Perusahaan dari kegiatan investasi pada tahun 2016 mencapai Rp1,24 triliun, naik 109,53% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp591,2 miliar. Kenaikan tersebut, antara lain berasal dari perolehan aset tetap dan investasi.

Rincian arus kas dari aktivitas investasi dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(Rp Miliar)

Uraian 2016 2015 2014

Perolehan investasi (376,35) (255,00) (95,70)

Penerimaan bunga 81,68 57,16 40,75

Perolehan aset tetap dan properti investasi

(948,21) (363,98) (95,45)

Penjualan aset tetap 4,16 0,33 -

Pembayaran beban ditanggungkan

- (29,71) (30,28)

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

(1.238,72) (591,20) (180,70)

Kas dari Aktivitas PendanaanPada tahun 2016, arus kas dari aktivitas pendanaan mencapai Rp413,02 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar (Rp340,17 miliar). Peningkatan tersebut, terutama didorong oleh hasil penerbitan obligasi yang mencapai Rp995,77 miliar, sementara tahun sebelumnya tidak ada penerbitan surat berharga tersebut.

Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(Rp Miliar)

Uraian 2016 2015 2014

Pembayaran utang bank (447,61) (195,59) (296,51)

Beban keuangan (69,98) (46,37) (60,88)

Penambahan modal disetor pada entitas anak – non pengendali

40,16 1,51 0,17

Penerbitan obligasi 995,77 - -

Pembayaran atas pembagian sado laba, Dividen, dan lainnya

(105,33) - (195,70)

Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan

413,02 (340,17) (553,01)

INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2016, Perusahaan telah merealisasikan total investasi sebesar Rp1,78 triliun. Investasi tersebut terdiri dari investasi fisik dan non fisik, dengan proporsi investasi fisik lebih besar.

Dari total investasi tersebut, di antaranya adalah investasi barang modal. Rinciannya seperti pada tabel di bawah ini:

(Rp Miliar)

Jenis Investasi Biaya

Bangunan fasilitas pelabuhan 363,04

Kapal 44,96

Alat-alat fasilitas pelabuhan 284,15

Jalan dan bangunan 185,28

Kendaraan 3,42

106


Tinjauan Keuangan

KINERJA ANAK PERUSAHAAN

PT Prima Indonesia LogistikKepemilikan Perusahaan: 99%Bidang Usaha: Pelayanan jasa depo peti kemas dan jasa logistik lainnya dengan pelayanan prima.Didirikan: 2014

Kinerja Usaha

(Rp Juta)

Keterangan Nilai

Pendapatan Operasi 47.073,17

Beban Operasi 27.780,01

Laba/(Rugi) Operasi 19.293,17

Pendapatan Diluar Usaha 1.708,71

Biaya Diluar Usaha 74,20

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 17.510,25

Total Pajak 3.567,53

Laba/(Rugi) Setelah Pajak 13.942,72

Bagian laba yang menjadi hak perusahaan (99%)

13.381,40

PT Prima Terminal PetikemasKepemilikan Perusahaan: 70%Bidang Usaha: Jasa pelayanan terminal petikemas internasional untuk mengakomodasi pertumbuhan trafik dan meningkatkan pertumbuhan bisnis.Didirikan: 2013

Kinerja Usaha

(Rp Juta)

Keterangan Nilai

Pendapatan Operasi 0


Laba/(Rugi) Operasi 13.357,90



Laba/(Rugi) Sebelum Pajak (3.473,38)

Total Pajak (3.473,38)

Laba/(Rugi) Setelah Pajak (588,70)


(412,019)

CATATAN:Dalam pencatatan Laba/Rugi anak perusahaan digunakan Metode Equity di mana laba maupun rugi anak perusahaan menjadi penambah/pengurang penyertaan Modal.

107


PT Prima Multi TerminalKepemilikan Perusahaan: 55%Bidang Usaha: Jasa pelayanan Terminal Multi Purpose untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Terminal Kuala Tanjung.Didirikan: 2014

Kinerja Usaha

(Rp Juta)

Keterangan Nilai

Pendapatan Operasi 1.414,12


Laba/(Rugi) Operasi (22.037,11)


Biaya Diluar Usaha 5.147,31

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 587,23

Total Pajak (6.775,88)

Laba/(Rugi) Tahun Berjalan 6.927,56


3.810,16

CATATAN:Dalam pencatatan Laba/Rugi anak perusahaan digunakan Metode Equity dimana laba maupun rugi anak perusahaan menjadi penambah/pengurang penyertaan Modal.

PT Terminal Petikemas IndonesiaKepemilikan Perusahaan: 25%Bidang Usaha: Penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan.Didirikan: 2013

Kinerja Usaha

(Rp Juta)

Keterangan Nilai







Total Pajak 0

Laba/(Rugi) Setelah Pajak (2.544,31)


(636,08)

CATATAN:Dalam pencatatan Laba/Rugi anak perusahaan digunakan Metode Equity dimana laba maupun rugi anak perusahaan menjadi penambah/pengurang penyertaan Modal.

PT Prima Pengembangan KawasanKepemilikan Perusahaan: 90%Bidang Usaha: Penyewaan dan pengelolaan kawasan industri.Didirikan: 2015

Kinerja Usaha

(Rp Juta)

Keterangan Nilai




Pendapatan Diluar Usaha 334,62



Total Pajak 1,516,11

Laba/(Rugi) Tahun Berjalan (4.355,51)


(3.919,96)

PT Prima Husada Cipta MedanKepemilikan Perusahaan: 99%Bidang Usaha: Kesehatan, rumah sakit, klinik dan poliklinik, balai pengobatan serta usaha terkait.Didirikan: 2016

Kinerja Usaha

(Rp Juta)

Keterangan Nilai


Beban Operasi 0

Laba/(Rugi) Operasi 0

Pendapatan Diluar Usaha 1.65

Biaya Diluar Usaha 0.36

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 1.30

Total Pajak 0

Laba/(Rugi) Tahun Berjalan 1.30


1.28

108


Tinjauan Keuangan

TARGET, REALISASI DAN PROYEKSI

Target dan Realisasi 2016Awal tahun buku 2016, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah menetapkan target yang ingin dicapai, khususnya terkait dengan indikator keuangan. Pada umumnya, realisasi telah dicapai oleh manajemen melampaui target yang telah ditetapkan. Di bawah ini adalah rinciannya:

(Rp Juta)

No UraianTarget RKAP Tahun

2016Realisasi Tahun

2016Pencapaian (%)


1 Aset 6.745.475 7.301.351 108,24

a. Aset Lancar 587.052 2.481.343 422,68

b. Aset Tidak Lancar 6.158.423 4.820.008 78,28

2 Liabilitas 2.628.401 3.000.176 114,14

a. Liabilitas Jangka Pendek 545.718 1.511.587 276,99

b. Liabilitas Jangka Panjang 2.082.683 1.488.589 71,47

3 Ekuitas 4.117.073 4.301.176 104,47

4 Total Liabilitas dan Ekuitas 6.745.475 7.301.351 108,24

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

1 Pendapatan Usaha 2.477.134 2.408.900 97,25

2 Laba Sebelum Pajak 892.011 995.846 111,64

3 Laba Tahun Berjalan 655.050 733.602 111,99

4 Laba Komprehensif Tahun Berjalan 655.050 726.117 110,85

ARUS KAS

1 Penerimaan Kas 10.367.993 13.265.011 127,94

2 Pengeluaran Kas 10.862.869 12.543.626 115,47

3 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas (494.876) 721.385 (145,77)

4 Saldo Awal Kas Dan Setara Kas 819.523 1.479.384 180,52

5 Saldo Akhir Kas Dan Setara Kas 324.647 2.200.770 677,90

Proyeksi Kinerja Tahun 2017Asumsi-asumsi yang digunakan Perusahaan dalam penyusunan RKAP tahun 2017, meliputi asumsi eksternal dan asumsi internal yang bersumber dari Nota Keuangan dan RAPBN 2017 adalah sebagai berikut:

Asumsi RKAP 2017

I EKSTERNAL

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30%

2. Inflasi 4,00%

3. Nilai Tukar Rp13.300

4. Suku Bunga SPN 5,30%

Asumsi RKAP 2017

II INTERNAL

1. Kunjungan Kapal

• Call 65.554

• GT 160.834.715

2. Bongkar Muat (Ton) 40.953.730

3. Bongkar Muat Peti Kemas

• Box 1.043.307

• Teus 1.319.533

4. Naik/Turun Penumpang (Org) 5.962.385

109


Dengan asumsi tersebut serta memperhatikan kinerja sebelumnya dan potensi yang ada pada tahun 2017. Perseroan optimis peningkatan kinerja dapat terus terjadi. Selain pencapaian secara financial, diharapkan juga terjadi peningkatan dan perubahan kinerja manajemen dalam rangka pencapaian performance excellence.

(Rp Miliar)

No UraianRealisasi Tahun

2016Target RKAP Tahun

2017


1 Aset 7.301,35 7.967,45

a. Aset Lancar 2.481,34 532,97

b. Aset Tidak Lancar 4.820,01 7.434,48

2 Liabilitas 3.000,18 3.116,86

a. Liabilitas Jangka Pendek 1.511,59 459,49

b. Liabilitas Jangka Panjang 1.488,59 2.657,37

3 Ekuitas 4.301,17 4.850,59

4 Total Liabilitas dan Ekuitas 7.301,35 7.967,45

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

1 Pendapatan Usaha 2.408,90 2.756,90

2 Laba Sebelum Pajak 995,85 986,15

3 Laba Tahun Berjalan 733,60 718,16

4 Pendapatan Komprehensif Lain 7,19 -

5 Laba Komprehensif Tahun Berjalan 726,12 719,00

ARUS KAS

1 Penerimaan Kas 13.265,01 9.755,50

2 Pengeluaran Kas 12.543,63 10.126,83

3 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas 721,38 (371,33)

4 Saldo Awal Kas Dan Setara Kas 1.479,38 662,36

5 Saldo Akhir Kas Dan Setara Kas 2.200,77 291,03

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL PELAPORAN AKUNTANTahun 2016, tidak terdapat informasi atau fakta material atas kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

DIVIDEN

Kebijakan DividenPerseroan adalah badan usaha milik negara, yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah RI. Penyetoran dividen sepenuhnya menjadi hak pemerintah. Penentuan besarnya dividen yang disetorkan kepada Pemegang Saham berdasarkan keputusan Kementerian BUMN selaku RUPS dan kuasa pemegang saham.

Total Dividen 2016Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Risalah RUPS No. 02 tanggal 19 Mei 2016, maka penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 ditetapkan sebagai berikut:• Dividen sebesar 15% atau Rp105.275.000.000• Cadangan sebesar 85% atau Rp595.121.937.267

110


Tinjauan Keuangan

Berikut ini rincian dalam dua tahun buku terakhir:

Uraian 2016 2015

Total Dividen Rp105.275.000.000,- Rp87.990.751.265,-

Jumlah Dividen Kas Per Saham 61.926 51.759

Payout Rasio 15% 15%

Tanggal Pengumuman Pembayaran 19 Mei 2016 13 Mei 2015

Tanggal Realisasi Pembayaran 17 Juni 2016 9 Juni 2015

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)Hingga laporan tahunan ini dibuat, seluruh saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dikuasai oleh Pemerintah RI. Dengan demikian, Perseroan tidak menjalankan program kepemilikan saham oleh manajemen maupun karyawan.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUMPerseroan selalu merencanakan dengan seksama setiap melakukan aksi korporasi penerbitan surat utang. Selain nilainya sudah ditentukan sejak awal, begitu juga dengan pemanfaatannya. Berikut ini adalah rinciannya:

Jenis Penawaran Umum Efek bersifat utangTanggal Efektif 10 Juni 2016Realisasi Hasil Penawaran Umum Rp1.000.000.000.000Biaya Penawaran Umum 900.000.000Hasil Bersih 999.100.000.000Rencana Penggunaan Dana 1. Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur: Rp540.000.000.000 2. Pengadaan Peralatan: Rp420.000.000.000 3. Bina Usaha: Rp3.000.000.000 4. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi: Rp37.000.000.000Ralisasi Penggunaan Dana 1. Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur: Rp56.670.575.950 2. Pengadaan Peralatan: Rp10.280.000.000 3. Bina Usaha: - 4. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi: -Sisa Dana Penawaran Umum Rp932.149.424.050

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASIPerseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena entitas di bawah pengendalian yang sama (Pemerintah) dan/atau kepengurusan dalam kegiatan usahanya, Kebijakan dan syarat transaksi telah disepakati bersama secara wajar telah dilakukan pada semua transaksi dengan pihak berelasi.

Perseroan tidak memberikan perlakuan khusus dalam bertransaksi dengan pihak berelasi. Seluruh transaksi Perseroan termasuk dengan pihak berelasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rinciannya adalah sebagai berikut:

111


Transaksi Afiliasi pada PT Prima Indonesia LogistikTransaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan pada PT Prima Indonesia Logistik berupa penyertaan saham. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Indonesia Logistik adalah sebesar Rp67.320.000.000 di tahun 2016 dan 2015 atau sebesar 99%, sedangkan 1% lainnya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Peti Kemas Kotamadya Medan (KOPKARPEL UTPK).

Perusahaan bergerak dalam bidang penyediaan pelayanan jasa depo peti kemas dan jasa logistik lainnya dengan pelayanan prima.

Transaksi Afiliasi pada PT Prima Husada Cipta MedanTransaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan pada PT Prima Husada Cipta Medan berupa penyertaan saham. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Husada Cipta Medan adalah sebesar Rp10.890.000.000 di tahun 2016 atau sebesar 99%, sedangkan 1% lainnya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Peti Kemas Kotamadya Medan (KOPKARPEL UTPK).

Perusahaan melakukan usaha di bidang pelayanan jasa kesehatan: rumah sakit, klinik, poliklinik, balai pengobatan, serta usaha terkait.

Transaksi Afiliasi pada PT Prima Pengembangan KawasanTransaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan pada PT Prima Pengembangan Kawasan berupa penyertaan saham. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Pengembangan Kawasan adalah sebesar Rp369.000.000.000 dan Rp9.000.000. 000 di tahun 2016 dan 2015 atau sebesar 90%. Sedangkan 10% sisanya dimiliki oleh PT Prima Multi Terminal.

PT Prima Pengembangan Kawasan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2015. Perusahaan bergerak dalam bidang penyediaan jasa dengan melakukan kegiatan usaha utama antara Iain: Jasa penyewaan dan pengelolaan kawasan industri, meliputi pengelolaan dan penyewaan, pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya, seperti pabrik, gudang dan kegiatan terkait; Jasa pembangunan dan pengelolaan kawasan industri; Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri beserta sarana dan prasarana fisik infrastruktur wilayah.

Transaksi Afiliasi pada PT Prima Terminal PetikemasTransaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan pada PT Prima Terminal Petikemas berupa penyertaan saham. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Terminal Petikemas adalah sebesar Rp336.501.000.000 dan Rp259.000.000.000 pada tahun 2016 dan 2015 atau sebesar 70%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Wijaya Karya sebesar 15% dan PT HUtama Karya sebesar 15% dengan tujuan pengendalian bersama.

Perusahaan bergerak dalam bidang penyediaan jasa pelayanan terminal petikemas intemasional.

Transaksi Afiliasi pada PT Prima Multi TerminalTransaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan pada PT Prima Multi Terminal berupa penyertaan saham. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Multi Terminal adalah sebesar Rp559.548.000.000 dan Rp269.698.000.000 tahun 2016 dan 2015 atau sebesar 55%. Sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Pembagunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar 30% dan PT Wakita Karya (Persero) Tbk sebesar 15% dengan tujuan pengendalian bersama.

Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyediaan jasa pelayanan Terminal Mufti Purpose untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Terminal Kuala Tanjung dalam rangka menyukseskan Program MP3EI Sei Mangke dan tuntutan pasar atas keberadaan Terminal Curah Cam/Terminal Multi Purpose yang terbuka untuk umum.

Transaksi Afiliasi pada PT Terminal Petikemas IndonesiaTransaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan pada PT Terminal Petikemas Indonesia berupa penyertaan saham. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Terminal Petikemas Indonesia adalah sebesar Rp37.500.000.000 atau sebesar 25%. Perusahaan bergerak dalam bidang pengusahaan di pelabuhan.

112


Tinjauan Keuangan

Transaksi lainnya adalah:

Penjualan

2016 2015

PT Pertamina 137.433.030.491 96.410.381.270

PT Sarana Argo Nusantara 10.210.564.670 15.549.361

PT Arun NGL 7.397.890.112 14.990.296.681

PT Pupuk Sriwijaya Palembang 6.358.366.513 425.738.020

PT Semen Padang 5.854.585.889 1.447.507.565

PT Pelayaran Nasional Indonesia 5.416.961.151 7.727.580.653

PT Bahtera Adiguna 2.544.977.595 4.050.772.619

PT Banda Graha Reksa 1.680.042.820 -

PT Perkebunan Nusantara III 1.438.886.862 -

PT ASDP 485.937.395 315.279.831

PT Telekomunikasi Seluler Tbk. 374.794.439 1.020.121.398

PT Perkebunan Nusantara IV 329.133.168 320.353.166

PT Sarana Bandar Nasional 232.421.347 1.033.299.085

PT Pupuk Iskandar Muda 231.012.333 648.424.847

PT Jasa Prima Logistik Bulog 180.930.180 -

PT Waskita Karya 148.529.113 -

PT Adhi Karya 134.254.068 -

PT Wijaya Karya 128.309.816 -

PT Jakarta LLYOD 96.631.909 -

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 84.980.895 -

Balai Diklat Belawan 69.391.882 -

PT Varuna Tirta Prakarsa 41.319.311 -

PT Lafarge Cement Indonesia - 11.170.279.936

PT Adhiguna Putra - 674.513.658

PT Pengerukan Indonesia - 14.614.667

Jumlah Penjualan 180.872.951.959 140.264.712.757

Presentase terhadap Jumlah Penjualan 7,51% 5,99%

Saldo pada pihak berelasi adalah sebagai berikut:

2016 2015

Bank

Rupiah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 156.193.367.961 91.481.124.232

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 54.912.903.732 46.555.012.983

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 243.791.247.404 1.451.466.829

454.897.519.097 139.487.604.044

113


2016 2015

Dolar Amerika Serikat

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 698.669.450 27.214.247.792


PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 132.194.924 274.346.685

3.702.979.913 41.227.947.504

Sub Jumlah 458.600.499.010 41.227.947.504

Deposito Berjangka

Rupiah



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 402.688.574.088 64.000.000.000

Bank Tabungan Negara 62.189.507.664 40.215.342.460

1.350.668.347.189 600.400.630.640




PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - 372.465.000.000

273.422.600.000 579.390.000.000

Sub Jumlah 1.624.090.947.189 1.179.790.630.640

Jumlah Bank dan Deposito Berjangka 2.082.691.446.199 1.360.506.182.188

Presentase terhadap Jumlah Aset 28,52% 24,77%

Piutang Usaha

2016 2015

Rupiah

PT Pertamina Trans Kontinental 11.218.473.988 11.052.102.225

PT Pertamina UPPDN I 3.705.638.499 -

PT Arun NGL 1.906.808.930 4.329.239.907

PT Pertamina (Persero) 1.775.166.671 3.931.270.935

PT Pelni (Persero) 617.259.681 1.131.721.995

PT Telekomunikasi Selular Tbk 349.510.406 1.105.505.603

Lain-lain (dengan saldo masing-masing di bawah Rp1.000.000.000) 2.354.286.821 7.385.736.571

Sub Jumlah 21.927.144.996 28.935.577.236


PT Pelni (Persero) 911.201.707 1.008.036.517

Lain-lain (dengan saldo masing-masing di bawah Rp1.000.000.000) 289.200.782.575 1.132.064.189

Sub Jumlah 1.200.782.575 2.140.100.706

Jumlah Piutang Usaha 23.127.927.571 31.075.677.942

Presentase terhadap Jumlah Aset 0,32% 0,57%

114


Tinjauan Keuangan

Piutang Lain-lain

2016 2015

PT Prima Multi Terminal 40.000.000.000 3.175.038.425

Havenbedrijf Rotterdam N.V. 20.347.553.951 -

PT Pengerukan Indonesia (Persero) 4.550.000.000 4.550.000.000

Lain-lain (dengan saldo masing-masing di bawah Rp1.000.000.000) 399.262.718 1.410.883.429

Jumlah Piutang Lain-lain 65.296.816.669 9.135.921.854

Persentase terhadap Jumlah Aset 0,89% 0,17%

Utang Usaha

2016 2015

Rupiah

PT Wijaya Karya (Persero) 176.873.193.014 34.537.369.050

PT Hutama Karya (Persero) 91.430.336.409 12.117.273.500

PT Brantas Abipraya (Persero) 66.209.897.652 28.580.281.500

PT Nindya Karya (Persero) 30.560.811.595 -

Perusahaan Galangan Kapal 28.099.110.030 7.463.159.660

PT Adhi Karya (Persero) Tbk 20.822.478.567 -

PT Prima Indonesia Logistik 19.733.476.316 -

PT Virama Karya (Persero) 8.730.375.500 -

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 7.281.447.301 1.416.957.888

PT Surveyor Indonesia (Persero) 3.447.901.956 -

PT Danareksa Sekuritas 2.119.000.000 -

PT Sucofindo (Persero) 1.745.165.907 2.771.275.300

PT Arkananta Indonesia - 4.248.805.350

Lain-lain (dengan saldo masing-masing di bawah Rp1.000.000.000) 1.686.280.000 433.028.819

458.739.474.247 91.568.151.067


PT Sucofindo (Persero) 294.323.574 302.187.614

Sub Jumlah 459.033.797.821 91.870.338.681

Utang Kerja sama Mitra Usaha

Rupiah

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 1.837.367.281 -

Lain-lain (dengan saldo masing-masing di bawah Rp1.000.000.000) 304.158.906 456.200.713

Sub Jumlah 2.141.526.187 456.200.713

Jumlah Utang Usaha 461.175.324.008 92.326.539.394

Persentase terhadp Jumlah Liabilitas 15,37% 4,99%

115


Utang Lain-lain

2016 2015

PT Prima Terminal Petikemas 77.501.000.000 -

Jumlah Utang Lain-Lain 77.501.000.000 -

Persentase terhadap Jumlah Liabilitas 2,58% 0,00%

Utang Bank

2016 2015

Rupiah


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - 48.450.000.000


99.883.016.545 190.333.016.545


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 357.162.206.500

Jumlah Utang Bank 99.883.016.545 547.495.223.045

Persentase terhadap Jumlah Liabilitas 3,33% 29,57%

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihakpihak yang Berelasi Hubungan Sifat Transaksi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Bank, Deposito berjangka, Utang bank,

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Bank, Deposito berjangka, Utang bank,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Bank, deposito berjangka, utang berjangka

PT Bank Tabungan Negara Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Deposito berjangka

PT Pertamina Trans Kontinental Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Piutang usaha, Pendapatan

PT Arun NGL Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Piutang usaha, pendapatan

PT Pertamina (Persro) Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Piutang usaha, Utang usaha, Pendapatan

PT Pelni (Persero) Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Piutang usaha, Pendapatan

PT Telekomunikasi Selular Tbk Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Piutang usaha, Pendapatan

PT Pengerukan Indonesia (Persero) Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Piutang usaha, Piutang lain-lain, Utang usaha

PT Prima Multi Terminal Ventura bersama perusahaan Piutang lain-lain

PT WIjaya Karya (Persro) Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Utang usaha

PT Brantas Abipraya (Persero) Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Utang usaha

PT Hutama Karya Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Piutang lain-lain, Utang usaha

Perusahaan Galangan Kapal Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Utang usaha

PT Arkindo Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Utang usaha

PT Sucofindo (Persero) Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Utang usaha

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia Piutang usaha, Pendapatan

PT Prima Terminal Petikemas Ventura bersama perusahaan Piutang lain-lain, Utang lain-lain

116


Tinjauan Keuangan

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAANDi tahun 2016, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan. Dengan demikian Laporan Tahunan 2016 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tidak menyajikan informasi terkait penerapan perubahan kebijakan akuntansi oleh Perseroan, seperti alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

PROSPEK USAHA PERUSAHAANDalam menyusun prospek usaha Perseroan untuk tahun buku 2017, manajemen telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Untuk faktor eksternal, manajemen terutama berpatokan pada asumsi makro ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1%. Sedangkan laju inflasi sebesar 4,0%, nilai tukar rupiah Rp13.300 per dolar Amerika, serta tingkat suku bunga SPN 3 bulan rata-rata 5,3% per tahun.

Sementara itu, meskipun masih diwarnai ketidakpastian, perkembangan perekonomian global di tahun 2017 diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas.

Kondisi perekonomian negara maju akan terdorong oleh ekspansi perekonomian Amerika Serikat, namun masih terkendala oleh pelemahan ekonomi kawasan Eropa yang akan mengalami dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Modernisasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan masih berlanjut namun akan diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi India yang meningkat pesat. Inisiasi kerja sama regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Tahun 2017 adalah tahun konsolidasi fiskal, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun sisi pembiayaan anggaran berdasarkan Nota Keuangan dan APBN Tahun 2017. Pemerintah masih tetap fokus pada pembangunan infrastruktur di bidang belanja negara. Sementara itu, di bidang pembiayaan anggaran, dilakukan penghematan pada pembiayaan investasi dengan fokus pada kemandirian BUMN dan infrastruktur dengan mencari sumber pembiayaan yang murah.

Dengan mempertimbangkan situasi ini, Perseroan telah menetapkan target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Selain kondisi eksternal yang mendukung, faktor internal berupa pengalaman dan perkembangan bisnis Perseroan merupakan indikasi yang akan mendukung pencapaian tahun 2017.

117


KELANGSUNGAN USAHA PERSEROANSalah satu tujuan arah kebijakan pemerintah di tahun 2017 adalah peningkatan ekspor non migas barang dan jasa yang bernilai tambah lebih tinggi dengan produk yang lebih bervariasi menuntut dukungan infrastruktur sehingga mampu menurunkan biaya logistik dan memperbaiki daya saing investasi.

Demi menjaga kelangsungan usaha dan mendukung kebijakan pemerintah, Perseroan melakukan pengembangan usaha yang dikelompokkan dalam bisnis Marine Service, Terminal Operator, Port Developer, Bisnis Logistik, dan Pendukung dengan uraian sebagai berikut:1. Pengembangan bisnis marine melalui pemanduan Selat

Malaka;a. Kerja sama bisnis marine di Dumaib. Pemanduan Selat Malakac. Jasa Pemanduan dan Penundaan di Tersus Lubuk

Gaung2. Terminal Operator

a. Penataan dan pengembangan Terminal Curah Kering Pelabuhan Dumai

b. Pengembangan terminal keperintisan Pelabuhan Malahayati

c. Penataan dan pengembangan pelabuhan Sibolga3. Port Developer dengan pengembangan Pelabuhan

Kuala Tanjung sebagai Industrial Gateway Porta. Pengembangan Terminal Multi Purposeb. Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjungc. Container Terminal Hub Portd. Integrated Urban Area

4. Bisnis Logistik a. Handling dan trucking Bisnis di Dumaib. Anak perusahaan pengantongan semen Belawan

5. Pendukung/Supporting, melalui pembentukan anak perusahaan (Kawasan Industri dan Rumah Sakit).

Hal-hal yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha antara lain:1. Beberapa peraturan Pemerintah mempengaruhi

kegiatan operasional perusahaan seperti: a. PP No. 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan

b. Perjanjian Konsesi2. Perkembangan makro ekonomi (inflasi, suku bunga,

pertumbuhan ekonomi) dan kondisi perkenomian global yang belum kondusif

Assessment yang dilakukan:1. Meninjau ulang dan mengusulkan besaran dan lamanya

waktu konsesi2. Melakukan optimalisasi sumber daya yang ada3. Melakukan program efisiensi (cost reduction Program)4. Membentuk Anak Perusahaan

Asumsi Dasar Kelangsungan UsahaKekuatan • Visi yang jelas dari tingkat perusahaan• Tim manajemen pelabuhan yang cukup berpengalaman• Menjadi pemain tunggal di Sumatra Utara dan Aceh • Sebagian besar pelabuhan memiliki lokasi yang

strategis• Pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam jangka

menengah dan panjang di Sumatera• Penguasaan pasar yang kuat di pelabuhan penting

seperti Belawan dan Dumai• Batas yang tinggi di pelabuhan-pelabuhan utama

disebabkan oleh kemampuan biaya yang kuat

Peluang• Peraturan Presiden tahun 2012 membuka peluang

pengembangan bisnis jasa logistik• Penetapan Kuala Tanjung sebagai Hub Port bagian

barat dan pengembangan pelabuhan untuk mendukung toll laut.

• Tersedianya teknologi infrastruktur & sistem informasi kepelabuhanan

• Pertumbuhan ekonomi di sektor transportasi • Sumatera bagian Utara menjadi penghasil CPO

terbesar di Indonesia• Pelimpahan pemanduan Selat Malaka• Pembangunan pelabuhan memberikan dampak yang

sangat baik kepada kemajuan dan perkembangan masyarakat dan daerah sekitarnya

• Meningkatnya jumlah pelanggan yang menggunakan peti kemas

• Penetapan Rencana pembangunan jalan toll dan kereta api koridor Sumatera

• Terbukanya peluang untuk mengelola pelabuhan UPT pemerintah

118


Pemasaran

Perdagangan ekspor dan impor di Indonesia yang melewati pelabuhan setiap tahun menunjukkan tren peningkatan. Volume kegiatan bongkar muat petikemas maupun bongkar muat minyak sawit mentah (CPO) juga selalu mencatatkan kenaikan setiap tahunnya. Begitu pun dengan pengguna jasa transportasi laut juga terus bertambah karena kondisi kepulauan di Indonesia. Kondisi ini, memberikan peluang yang sangat baik bagi industri jasa kepelabuhan, khususnya bagi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Menyadari hal tersebut, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah menyusun strategi pemasaran dalam rangka merebut potensi pasar industri jasa kepelabuhan. Melanjutkan tahun 2015, strategi pemasaran yang ditetapkan dan dijalankan Perseroan pada tahun 2016 masih mencakup aspek product management dan customer management.

PANGSA PASAR Secara geografis, wilayah Indonesia dengan bentuk kepulauan memiliki potensi bisnis yang besar dalam pelayanan jasa kepelabuhan dan transportasi laut. Hal ini ditambah dengan wilayah perairan Indonesia sebagai jalur perdagangan dan pengiriman logistik internasional untuk asia tenggara dan sekitarnya. Kondisi tersebut memberikan peluang yang besar sekaligus menjadi kekuatan Indonesia dalam industri maritim global.

Pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo I melayani transaksi perdagangan ekspor dan impor. Sebanyak 7 pelabuhan yang dimiliki oleh Pelindo I melayani transaksi ekspor dan sebanyak 9 pelabuhan melayani transaksi impor. Dengan begitu, pangsa pasar Perseroan terdiri dari:1. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang berkontribusi

dalam kelancaran operasional pelabuhan dalam bentuk membongkar dan memuat barang dari dan ke kapal, kegiatan pergudangan dan penumpukan barang.

2. Owner Kapal yang berkontribusi untuk mempercayakan kapal – kapalnya tetap melakukan kegiatan yang dilayani oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tidak dengan BUP lain.

3. Shipping Lines yang mengangkut barang dari pelabuhan awal ke pelabuhan tujuan di wilayah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan instruksi pengiriman (Shipping Instruction) barang dari Shipper untuk memperlancar proses administrasi yang menunjuang kegiatan pelayaran.

4. Shipper adalah pemilik barang/komoditi yang menjamin troughtput barang dan penumpukan di pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

5. Consignee adalah konsumen yang menerima barang dari Shipper.

6. Penumpang yang menjadi layanan publik sebagai customer utama di terminal penumpang milik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

119


PELAKSANAAN PROGRAM 2016 Untuk mendukung rencana-rencana strategis tersebut dan mendukung pengembangan kinerja usaha Perseroan, strategi pemasaran yang diterapkan pada tahun 2016, antara lain: 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat dari segmen pelayanan jasa penumpang di terminal penumpang di wilayah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);

2. Perkuatan dan penataan layanan petikemas keperintisan di cabang pelabuhan Dumai, Lhokseumawe, Malahayati, Sei Kolak Kijang, Sibolga, dan Terminal Petikemas Pekanbaru;

3. Pertumbuhan Pasar (Market Share) segmen pemanduan dan penundaan di perairan Batam, Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang;

4. Roadshow promosi bisnis dan persiapan untuk pengoperasian Kuala Tanjung;

5. Implementasi diversifikasi usaha jasa kepelabuhanan berkaitan dengan revisi peraturan jasa kepelabuhanan oleh Kementerian Perhubungan yang menjadi pedoman untuk mendukung bisnis kepelabuhanan;

6. Indentifikasi dan mempromosikan kepada beberapa calon mitra potensial untuk bersedia menggunakan beberapa investasi strategis jasa kepelabuhanan yang dibangun di Belawan (Car Terminal, Terminal Curah Cair, Terminal Curah Kering, Petikemas Antar Pulau, Cold Storage Facility, Listrik Kapal, Pusat Logistik Berikat)

BIAYA PEMASARAN Sepanjang tahun 2016, total biaya pemasaran yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan sebesar Rp990.000.000. Dana tersebut antara lain digunakan untuk:1. Monitoring tindak lanjut hasil survey kepuasan dan

loyalitas pelanggan.2. Jasa konsultan survey kepuasan dan loyalitas

pelanggan.3. Pemberian apresiasi kepada pengguna jasa.4. Penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan.

120


122 Komitmen Pelaksanaan GCG132 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)135 Dewan Komisaris139 Direksi155 Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris160 Sekretaris Perusahaan161 Satuan Pengawasan Intern164 Manajemen Risiko

121


TATA KELOLAPERUSAHAAN

122


Sebagai sarana untuk membangun bisnis yang konsisten dan berkelanjutan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berkomitmen untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Dalam menjamin agar Perusahaan siap beradaptasi pada setiap perubahan peraturan yang terjadi, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) senantiasa menyesuaikan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan hukum terbaru. Dengan komitmen tersebut, Perusahaan berhasil menciptakan budaya korporat yang memandang penting nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik.

Implementasi GCG juga sangat bermanfaat bagi Perusahaan agar berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam jangka panjang, bukan sekadar memenuhi ketentuan dari regulator. Untuk itulah, Perusahaan menjadikan implementasi GCG sebagai landasan operasional sekaligus strategi penting dalam menciptakan iklim kondusif sejalan dengan tujuan perusahaan.

KOMITMEN PELAKSANAAN GCGPT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menjadikan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) dan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran sebagai dasar peningkatan kinerja Perseroan dengan secara terus menerus melakukan pemutakhiran berbagai Kebijakan

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), merupakan langkah untuk mewujudkan bisnis yang konsisten, berkelanjutan dan transparan. Implementasi GCG merupakan landasan operasional sekaligus strategi dalam menciptakan iklim kondusif yang sejalan dengan tujuan Perusahaan.

GCG dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, program transformasi dan perkembangan Perusahaan.

Pemutakhiran ini dikuatkan dengan sosialisasi dan penerapannya. Pelaksanaan sosialisasi sebagai komitmen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk senantiasa mengingatkan kepada seluruh Pemangku Kepentingan betapa pentingnya GCG dalam setiap aktivitas pekerjaan.

Penerapan GCG merupakan wujud kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terhadap Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-9/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan GCG Pada Badan Usaha Milik Negara.

MANFAAT PENERAPAN GCG Penerapan praktik terbaik GCG bagi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) kini tidak hanya dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN maupun peraturan sejenis lainnya. Namun penerapan GCG dilakukan berdasarkan keyakinan akan banyaknya manfaat positif dari penerapan praktik terbaik GCG dalam jangka panjang. Manfaat penerapan praktik terbaik GCG tersebut adalah:

Laporan Tata Kelola Perusahaan

123


1. Mengoptimalkan nilai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

2. Mendorong pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.

3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);

4. Meningkatkan kontribusi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam perekonomian nasional.

5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

6. Meningkatkan citra Perusahaan yang semakin baik.

PRINSIP-PRINSIP GCG Untuk mencapai maksud dan tujuan penerapan GCG, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG, mencakup prinsip transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness berjalan seimbang dengan upaya pembangunan nilai-nilai dan budaya Perusahaan yang tertuang dalam rumusan kode etik serta budaya Perusahaan. Penerapan praktik terbaik GCG yang diiringi dengan kesadaran integritas yang tinggi melalui penerapan kode etik dan nilai-nilai budaya tersebut diyakini memberi hasil terbaik dari penerapan GCG, yang pada akhirnya memberikan hasil optimalnya kinerja Perusahaan.

Prinsip 1: TransparansiKeterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Prinsip 2: AkuntabilitasKejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

124



Prinsip 3: PertanggungjawabanKesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip 4: IndependensiKeadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip 5: KewajaranKeadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

DASAR-DASAR PELAKSANAAN GCGSebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), implementasi praktik GCG PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan wujud kepatuhan terhadap peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-9/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan GCG Pada Badan Usaha Milik Negara dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam:

1. Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN2. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik

Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

3. SK 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, sebagai sebuah Perusahaan Terbatas, Perusahaan juga mendasarkan penerapan GCG terhadap sejumlah acuan lain yang di antaranya adalah: - Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus

2007.- Pedoman Good Coorporate Governance yang

diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

- Suran Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

- Dokumen Panduan Good Corporate Governance (GCG) yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 19 November 2015.

125


KONSEP GCG PERUSAHAANPT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menetapkan arah implementasi GCG dalam bentuk GCG Strategy Map yang dijalankan oleh seluruh pihak internal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini.

b. Rumusan nilai-nilai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Rumusan nilai-nilai akan menjadi pegangan moral dalam melaksanakan bisnis dan menjadi komitmen dalam pelaksanaan GCG.

c. Rumusan Code of Conduct. Code of Conduct akan menjadi: • Acuan dan referensi bagi perusahaan, organ

perusahaan dan karyawan dalam melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari, menjadi acuan dalam memecahkan suatu masalah serta diharapkan menjadi pembeda bagi yang benar dan yang salah.

• Dalam merumuskan Code of Conduct, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan berdasarkan aspek yang diatur (perilaku individu, penyelenggaraan bisnis yang beretika), maupun berdasarkan hubungan dengan stakeholders (hubungan sesama pegawai, benturan kepentingan, pemberian hadiah, kepatuhan dan aspek-aspek lainnya.

Konsep GCG tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Commitment on Governance Commitment on Governance merupakan fondasi

dasar implementasi GCG di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Komitmen menjadi prasyarat dasar dari implementasi GCG, dimana stakeholders sangat memperhatikannya. Komitmen menjadi syarat utama untuk mengimplementasikan GCG. Lemahnya komitmen berarti kegagalan untuk melaksanakan GCG. Selain komitmen, faktor lain yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan implementasi GCG adalah konsistensi pelaksanaannya. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyadari hal ini, untuk itulah, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) senantiasa berupaya melaksanakan GCG dengan penuh komitmen dan konsistensi. Penampakan komitmen tersebut tercermin dari: a. Rumusan Visi Misi PT Pelabuhan Indonesia I

(Persero) yang telah disepakati oleh seluruh organ Perusahaan dan dilaksanakan oleh seluruh Insan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

126



• Penandatanganan Pernyataan Komitmen GCG secara berkala, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen yang diharapkan menjadi kontrak antara Insan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan stakeholders. Penandatanganan komitmen dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh pihak- pihak yang berkepentingan terhadap PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

2. Governance Structure Struktur dapat didefinisikan sebagai suatu cara

bagaimana aktivitas organisasi dibagi, diorganisir dan dikoordinasikan. Governance Structure dapat diartikan sebagai suatu kerangka di dalam organisasi dimana berbagai prinsip GCG dapat dibagi, dijalankan dan dikendalikan. Governance Structure juga dapat disebut dengan infrastruktur GCG.

Melalui infrastruktur GCG maka peran dan fungsi masing-masing organ akan menjadi jelas dan tegas. Tidak ada lagi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing organ tersebut, terlebih lagi hanya mengedepankan kepentingan segelintir pihak saja, mengebiri hak-hak pihak lainnya, yang marak digunakan di dalam praktik bisnis hanky-panky alias praktik bad corporate governance atau “good corruption governance”.

Secara spesifik, Governance Structure harus didesain sedemikian rupa untuk mendukung berjalannya aktivitas organisasi secara bertanggung jawab dan terkendali. Masing-masing organ memiliki fungsi dan tugas masing-masing, sehingga tidak ada intervensi dari organ-organ yang satu kepada organ lainnya. Selain itu, setiap fungsi mendukung penuh pelaksanaan implementasi GCG.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengedepankan konsep bahwa GCG yang diterapkan di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tidak hanya menjadi milik top level management saja, namun dijabarkan sampai ke seluruh level perusahaan sampai kepada tataran operasional sehingga menjadi budaya perusahaan. Hal ini menjadi penting, karena penanggung jawab implementasi GCG memang top level management, namun berdasarkan konsep GCG sebagai payung bagi seluruh aktivitas operasional, maka pelaksanaannya haruslah sampai kepada setiap jenjang dan meliputi seluruh struktur dalam perusahaan.

Hal inilah yang sedang dibangun oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) agar menjadi budaya perusahaan. Governance Structure di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terdiri dari: • Organ utama (terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris

dan Direksi) • Organ pendukung (terdiri dari komite-komite di

bawah Dewan Komisaris dan Direksi, Corporate Secretary, Fungsi Pengendalian Internal [compliance, risk management, internal dan external audit]) dan lain sebagainya, yang dibentuk untuk melengkapi infrastruktur implementasi GCG. Penjelasan mengenai Governance Structure akan dijabarkan dalam Bagian-bagian berikutnya.

3. Governance Mechanism Governance Mechanism merupakan mekanisme

implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar governance structure, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. Governance mechanism dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Dengan demikian, aktivitas dalam sebuah organisasi dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam strategi perusahaan. Governance mechanism dapat dibagi dua yakni internal governance mechanism (mekanisme internal) dan external governance mechanism (mekanisme governance external). Internal governance mechanism akan membentuk aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Corporate Secretary dan jajaran manajemen lainnya. Sementara eksternal governance mechanism akan membentuk mekanisme pasar di dalam pengendalian Perusahaan. Kedua aspek ini, apabila dapat dijalankan dengan benar, akan membentuk perusahaan yang kokoh berbasis sistem. Bergantinya pimpinan tidak akan terlalu banyak menimbulkan perubahan, karena semua telah tertata oleh sistem. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyebut governance mechanism dengan sebutan Softstructure GCG. Softstructure merupakan aspek penting dalam implementasi GCG, karena Softstructure GCG akan menjadi living document bagi segenap jajaran dan tingkatan organisasi di suatu perusahaan.

127


Dengan membentuk dan menguatkan Softstructure GCG, diharapkan tidak akan ada lagi praktik-praktik pengambilan keputusan berdasarkan kebiasaan. Tidak akan ada lagi praktik-praktik yang termasuk “grey area”. Pembangunan aturan main yang kuat ini diharapkan akan memperkokoh sistem di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Apabila aturan main telah terbiasa dijalankan, ini akan menjadi budaya, dimana Insan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) diharapkan telah terbiasa menjalankan sistem. Secara bertahap, hal ini terus menerus dijalankan di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Beberapa dokumen GCG Softstructure dipublikasikan secara luas dan menjadi dokumen publik yang dapat diakses secara terbuka. Melalui dokumen tersebut, stakeholders dapat melakukan penilaian sejauh mana implementasi GCG telah dijalankan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Selain itu, stakeholders diharapkan dapat menjadi external control yang akan mengingatkan jika terdapat hal-hal yang tidak dijalankan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Governance mechanism perlu dirancang dan digagas

sedemikian rupa sehingga dapat menjadi sistem dan kontrol yang efektif. Setiap kebijakan harus didesain sedemikian rupa agar senantiasa aplikatif dalam pelaksanaannya. Belajar dari pengalaman lampau, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dimana penyusunan kebutuhan dan prosedur dilakukan oleh masing-masing divisi sehingga tidak terlihat integrasi kebijakan tersebut. Saat ini, penyusunan tersebut telah diintegrasikan.

Penjelasan mengenai Governance Mechanism yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) akan disampaikan pada Bagian Mekanisme GCG.

4. Strategi Implementasi Dalam mengaplikasikan GCG sebagai budaya, diperlukan

strategi yang tepat dan komprehensif. Strategi merupakan hal yang sangat penting, mengingat tanpa strategi, Perusahaan tidak akan memiliki arah dalam mencapai tujuan perusahaan.

Jika diibaratkan, perusahaan tersebut seperti kapal tanpa kemudi yang hanya berputar-putar tanpa arah sehingga lama kelamaan akan terdampar atau bahkan tenggelam.

Strategi implementasi GCG di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Strategi implementasi GCG di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) diarahkan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pelaksanaan GCG, tidak saja di level top management, melainkan sampai kepada level pelaksana operasional.

Strategi Implementasi GCG di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat terlihat pada gambar berikut: • Awareness Merupakan langkah sosialisasi awal untuk

membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengundang tenaga ahli dari luar PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk melakukan knowledge sharing mengenai implementasi GCG. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Awareness diperlukan agar tercipta pemahaman yang sama mengenai GCG pada seluruh Insan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), sehingga tidak timbul salah pengertian dan penafsiran yang pada akhirnya dapat menimbulkan resistensi terhadap GCG itu sendiri. Awareness dilaksanakan pada tahap awal ketika implementasi GCG baru akan dijalankan.

• Internalisasi dan institusionalisasi Internalisasi dan institusionalisasi mencakup

upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi, sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekadar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas Perusahaan.

• Assessment Program Merupakan upaya untuk mengukur dan memetakan

kondisi perusahaan dalam penerapan GCG secara objektif, independen dan apa adanya. Assessment diperlukan untuk memastikan titik awal atau level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan softstructure perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih

128



dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Pada tahap awal, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengundang pihak luar yang independen untuk memotret PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) apa adanya dan dengan jujur. Pada tahap-tahap berikutnya, selain pihak eksternal, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) secara berkala melaksanakan GCG Self Assessment untuk mengukur secara mandiri kondisi implementasi GCG yang ada. Hasil assessment berupa rekomendasi perbaikan yang disebut dengan Kerangka Kerja Implementasi yang harus dijalankan dengan penuh komitmen dan konsistensi.

• Eksternalisasi Merupakan penyampaian apa yang telah dilakukan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam kaitannya dengan implementasi GCG kepada pihak eksternal. Hal ini sangat penting, untuk membangun citra positif PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terhadap stakeholders. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) senantiasa berupaya menghindarkan diri dari penyampaian GCG secara artifisial dan cenderung membohongi publik. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) senantiasa menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan secara jujur dan apa adanya.

• Monitoring/feedback Merupakan mekanisme penyerapan aspirasi

dan informasi dari stakeholders PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Hal ini akan menjadi bagian dari mekanisme check and balances yang dimiliki. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) membuka seluas-luasnya kesempatan bagi stakeholders untuk berinteraksi terhadap PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Pada tahap ini, penyerapan aspirasi dilakukan baik ke dalam (internal) maupun eksternal.

5. Governance outcome Governance Outcome tercermin dari terlaksananya

prinsip-prinsip GCG dan hasil yang terlihat dan dirasakan oleh stakeholders. Artinya, masyarakat dan stakeholders dapat melihat dan atau langsung merasakan, bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut secara nyata dilakukan. Hal ini tercermin, antara lain, melalui publikasi hasil GCG self assessment, penerbitan annual report,

pengungkapan benturan kepentingan, pengumuman kondisi keuangan sesuai batas waktu yang ditetapkan, pemenuhan berbagai laporan kepada otoritas selaras dengan ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan, pelaksanaan survei iklim kerja dengan hasil yang baik, rating GCG oleh rating agency dengan hasil yang yang diharapkan, penilaian dari pihak eksternal (seperti annual report award, survey service excellence, corporate governance perception index, ISO dan lain sebagainya).

Governance Outcome diharapkan terlihat dari membaiknya kinerja perusahaan. Semakin baik implementasi GCG yang dilakukan, semakin baik pula hasil yang tercipta. Selain itu, implementasi GCG ini juga diharapkan telah menjadi budaya. Pada akhirnya sistem, kontrol dan budaya GCG yang tercipta akan menguatkan kinerja perusahaan secara signifikan. Pertumbuhan dan profitabilitas terus meningkat secara sustainable (dalam jangka panjang) yang pada gilirannya mampu meningkatkan corporate value perusahaan.

UPAYA MEMPERKUAT IMPLEMENTASI GCGPT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menjadikan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) dan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran sebagai dasar peningkatan kinerja Perseroan dengan secara terus menerus melakukan pemutakhiran berbagai Kebutuhan GCG dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, program transformasi dan perkembangan Perusahaan.

Pemutakhiran ini dikuatkan dengan sosialisasi dan penerapannya. Pelaksanaan sosialisasi sebagai komitmen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk senantiasa mengingatkan kepada seluruh Pemangku Kepentingan betapa pentingnya GCG dalam setiap aktivitas pekerjaan.

Penerapan GCG merupakan wujud kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terhadap Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-9/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan GCG Pada Badan Usaha Milik Negara.

129


ASSESSMENT PENERAPAN GCGSejak tahun 2004, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan pengukuran (assessment) implementasi GCG secara berkala. Melalui proses pengukuran tersebut, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) bertujuan untuk: • Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan pembandingan dengan indikator dan

parameter pengujian yang telah ditentukan. • Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut rekomendasi perbaikan

yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian. • Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), serta untuk

memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG. • Mendorong pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan

Indikator parameter yang digunakan adalah Company Corporate Governance Scorecard (CCGS) yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

Untuk tahun 2016, assessment dilakukan dengan mengundang pihak independen berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Hasil Assessment GCG 5 (lima ) Tahun Terakhir

TahunSkor Assessment

GCGPeringkat Parameter yang Digunakan Pelaksana

2012 90,375 SANGAT BAIK Parameter yang digunakan adalah sesuai dengan surat edaran Kementerian Negara BUMN Nomor S-168/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Assessment Good Corporate Governance di BUMN.

KAP Rama Wendra


KAP Rama Wendra


KAP Heliantono & Rekan





ASSESSMENT GCG 2016Untuk mematuhi ketentuan yang berlaku Perusahaan telah melakukan evaluasi GCG secara mandiri berdasarkan Pasal 72 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dicapai nilai implementasi GCG selama 2016 sebesar 94,23 dengan predikat “Sangat Baik”

Pelaksanaan kajian penerapan GCG di lingkungan Perusahaan dilakukan oleh pihak independen, yaitu Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan. Berikut adalah ringkasan hasil penilaian/evaluasi atas Penerapan Good Corporate Governance pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2016.

130



No Aspek ReviuBobot Capaian

Capaian (%)Maksimal Aktual

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

7,00 6,70 95,65

2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal 9,00 8,74 97,11

3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 35,00 34,61 98,87

4. Direksi 35,00 34,58 98,80

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9,00 8,36 92,89

6. Aspek Lainnya 5,00 1,25 25,00

Jumlah 100,00 94,23 94,23

Kalsifikasi Kualitas Penerapan GCG Sangat baik

Dari tabel diatas, skor Assessment GCG PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) meningkat dari 94,19 (kriteria “Sangat Baik”) di tahun 2015 menjadi 94,23 (Kriteria ”Sangat Baik”) di tahun 2016. Peningkatan nilai skor Assessment GCG merupakan bukti komitmen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam menerapkan Implementasi GCG di seluruh sendi kegiatan Perusahaan.

STRUKTUR DAN HUBUNGAN TATA KELOLASesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. • Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya

disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan/atau Anggaran Dasar.

• Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

• Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai

dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Organ Perusahaan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perusahaan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.

RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan Perseroan. Selain itu, Direksi juga dibantu oleh jajaran manajemen lainnya.

131


MEKANISME GCGPT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah memiliki kelengkapan kebijakan-kebijakan (soft-structure) yang mengatur berbagai aspek pelaksanaan GCG di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Soft-structure GCG disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan mengacu pada berbagai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Soft-structure GCG yang dimiliki PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut:

No Nama Kebijakan GCG Dasar Peratusan Isi

1. Panduan Good Corporate Governance (GCG)

Lampiran I Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/ PI-15.TU tanggal 19 November 2015

I. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

II. Organ Perusahaan III. Anak Perusahaan IV. Kebijakan Perseroan

2. Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris (Board Manual)

Lampiran II Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/ PI-15.TU tanggal 19 November 2015

I. Dewan Komisaris II. Direksi III. Penggunaan Waktu, Sarana dan Fasilitas

Perusahaan IV. Hubungan dengan Anak Perusahaan

3. Pedoman Sistem Pengendalian Intern Lampiran III Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI-15.TU tanggal 19 November 2015

I. Pendahuluan II. Satuan Pengawasan Intern III. Standar Audit IV. Kode Etik V. Penutup

4. Pedoman Sistem Pengawasan Intern (Audit Charter)

Lampiran IV Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI-15.TU tanggal 19 November 2015

I. Pendahuluan II. Satuan Pengawasan Intern III. Standar Audit IV. Kode Etik V. Penutup

5 Pedoman Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (Whistleblowing System)

Lampiran V Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI-15.TU tanggal 19 November 2015

I. Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan pada Perusahaan

II. Penegakan Sanksi dan Penutup III. Gratifikasi

6 Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja Lampiran VI Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM.50/27/15/PI-15.TU tanggal 19 November 2015

I. Pendahuluan II. Tata Nilai Perusahaan III. Pedoman Tata Etika Usaha IV. Pedoman Etika Perilaku V. Kebijakan Disiplin

Kebijakan-kebijakan tersebut saling menunjang dan terus dikembangkan untuk menunjang peningkatan penerapan GCG di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Selain memiliki softstructure GCG, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) juga memiliki berbagai sistem dan prosedur untuk menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALIPemegang saham utama dan pengendali PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah Negara Republik Indonesia yang memegang 100% saham Perseroan. Berdasarkan UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Menteri BUMN bertindak selaku (RUPS).

132



Tidak terdapat kepemilikan saham individu dalam kepemilikan saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

PT Pelabuan Indonesia I (Persero)


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perusahaan menetapkan bahwa RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Di lingkungan Perusahaan, RUPS terbagi menjadi dua bagian: RUPS Tahunan yang diadakan setiap tahun dan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Akses Informasi kepada Pemegang SahamPT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah menyediakan akses terhadap informasi untuk memungkinkan Pemegang Saham melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, yaitu: 1. RUPS, dimana Perusahaan dapat berkomunikasi dengan

Pemegang Saham, menyampaikan informasi mengenai Perusahaan, dan memungkinkan Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham.

2. Media elektronik seperti situs dan email untuk menyampaikan informasi yang relevan termasuk laporan tahunan.

Media komunikasi lain adalah external meetings, program advertising, dan site visit.

Jenis-jenis RUPSRUPS sebagai instansi tertinggi dalam PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur dan lain-lain. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Selama tahun 2015 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

Hak dan Wewenang RUPSRUPS sebagai instansi tertinggi dalam PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur dan lain-lain.

Pelaksanaan RUPS 2016Pada tahun 2016, Perusahaan telah melaksanakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali. RUPS dilaksanakan pada 19 Mei 2016, yang hasilnya disahkan oleh Notaris Tuti Sumarni, SH.

Agenda RUPSBerikut rincian agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun 2016:I. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2015

termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun Buku 2015.

II. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun Buku 2015

133


III. Penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.

IV. Penetapan tantiem Tahun Buku 2015, Gaji Honorarium dan Tunjangan serta fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2016.

Arahan Pemegang Saham1. Direksi diminta untuk menindaklanjuti temuan-temuan,

saran-saran auditor eksternal yakni Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun auditor internal (SPI) tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, serta menyelesaikannya secara tuntas sehingga di masa mendatang temuan auditor atas masalah yang sama tidak terjadi lagi. Tindak lanjut penyelesaian temuan dan saran auditor dimaksud agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham.

2. Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya Akhir Februari 2017.

3. Direksi harus terus berupaya melaksanakan pengendalian biaya serta mengoptimalkan kinerja manajemen korporasi guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

4. Direksi agar segera menyelesaikan permasalahan pembangunan sistem aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) dan memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut dalam rangka mendukung kegiatan operasional perusahaan dan penerapan single billing system.

5. Direksi agar tetap melakukan langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan rencana pembentukan holding BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Maritim.

6. Direksi agar berkordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk penetapan dan pelaksanaan layanan pelabhan secara penuh waktu (24/7) dalam rangka meningkatkan layanan kepada pelanggan.

7. Terkait kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Direksi diminta:a. Mengoptimalkan penagihan pengembalian

pinjaman/piutang mitra binaan, sehingga tingkat kolektibilitas PK dapat mencapai 80%.

b. Merealisasikan program-program unggulan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 2016 yang telah direncanakan pada RKA Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2016.

c. Mulai melakukan pelatihan kepada mitra binaan untuk mempromosikan produknya secara daring/online via e-commerce dan menjadikan pelatihan promosi tersebut sebagai salah satu program unggulan.

d. Merealisasikan program Siswa Mengenal Nusantara dan Bedah Rumah pada Bina Lingkungan tahun 2016 sesuai Surat Menteri BUMN Nomor: S-279/MBU/05/2016 tanggal 3 Mei 2016.

8. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta terus meningkatkan compliance/pemenuhan pengisian dan pemutakhiran data pada portal aset, portal financial information system (FIS), portal SDM, portal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan portal Publik. Sehubungan dengan peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan Perseroan kami minta agar pemutakhiran data, ketepatan dan kelengkapan pengisian portal tersebut menjadi perhatian utama Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen.

9. Direksi agar memperlihatkan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RPS ini.

10. Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Laporan Penilaian Key Performance Indicator (KPI) dan tanggapan Dewan Komisaris adalah bagian yang tidak terpisahkan dari risalah rapat ini.

134



Pelaksanaan RUPS 2015 dan RealisasinyaPada tahun 2015, Perusahaan telah melaksanakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali. RUPS dilaksanakan pada 13 Mei 2015.

Berikut ini adalah rinciannya:

No Agenda KeputusanRealisasi

Pelaksanaan

1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 Mengenai Kegiatan Perseroan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014

a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014

b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal yang Material, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

c. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal yang Material memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Telah dilaksanakan seluruhnya

2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2014

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp586.605.008.436 yang dialokasikan untuk: a. Sebesar 15% dari laba bersih atau sejumlah

Rp87.990.751.265 dibagikan sebagai dividen tunai. b. Sebesar 86% dari laba bersih atau sejumlah

Rp496.614.257.171 untuk cadangan. RUPS memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen sesuai ketentuan dan peraturan perundangan.


3 Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015

Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015.


4 Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015

Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015 akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.


135


DEWAN KOMISARISDewan Komisaris sebagai organ Perusahaan yang dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengawasi dan memberikan nasihat atas jalannya usaha Perusahaan, bertanggung jawab secara kolegial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Persyaratan Keanggotaan dan Masa JabatanSeorang calon Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi dua kualifikasi, yaitu kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kualifikasi umum adalah persyaratan dasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kualifikasi khusus adalah persyaratan tayang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai BUMN di bidang jasa kepelabuhan.

Secara keseluruhan, anggota Dewan Komisaris Perusahaan telah memenuhi kualifikasi umum dan khusus yang berlaku. Landasan hukum aktivitas Dewan Komisaris Perusahaan merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Lingkungan BUMN.

Periode jabatan masing-masing Komisaris adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS. Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila meninggal dunia, berakhirnya masa jabatan,

diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris (Board Manual)Pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang disahkan pada 19 November 2015. Pakta ini mengatur hak, kewajiban dan wewenang Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris harus disampaikan dan ditandatangani secara tertulis dengan mengutamakan transparansi, pertimbangan teknis, efisiensi serta hukum atas keputusan yang akan diambil.

Independensi Dewan KomisarisSeluruh anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun.

Kriteria Pengangkatan Dewan KomisarisDewan Komisaris terdiri dari 3 orang, yaitu satu Komisaris Utama dan 2 Komisaris. Anggota Dewan Komisaris diseleksi oleh Pemegang Saham, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan diangkat melalui mekanisme RUPS.

Komposisi Dewan KomisarisPada tahun 2016, terjadi pemberhentian dan pengalihan tugas, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut:

Periode sampai dengan tanggal 4 September 2016

Nama Jabatan Dasar Hukum Pengangkatan Masa Jabatan

Mustofa Wijaya Komisaris Utama SK-237/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 7 Oktober 2014 – 22 November 2017

M. Nawawiy Loebis Komisaris Independen SK-420/MBU/2012 tanggal 22 November 2012 22 November 2012 – 22 November 2017

Umar Aris Komisaris KEP-232/MBU/2011 tanggal 9 November 2011 9 November 2011 – 9 November 2016

Zulfahmi Rizal Komisaris KEP-44/MBU/2012 tanggal 30 Januari 2012 30 Januari 2012 – 30 Januari 2017

Icu Zukafril Komisaris SK-364/MBU/2012 tanggal 2 Oktober 2012 2 Oktober 2012 – 2 Oktober 2017

136



Periode 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal pelaporan

Nama Jabatan Dasar Hukum Pengangkatan Masa Jabatan

M. Nawawiy Loebis Komisaris Utama SK-218/MBU/09/2016 tanggal 5 September 2016

Icu Zukafril Komisaris Independen SK-64/MBU/3/2016 tanggal 24 Maret 2016

Umar Aris Komisaris SK-232/MBU/2011 tanggal 9 November 2011 9 November 2011 – 9 November 2016

Zulfahmi Rizal Komisaris SK-364/MBU/2012 tanggal 2 Oktober 2012 2 Oktober 2012 – 2 Oktober 2017

Djarot Sri Sulistyo Komisaris SK-218/MBU/09/2016 tanggal 5 September 2016

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Board Charter)Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan atau pun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

2. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disusun Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. Jika Dewan Komisaris tidak bersedia menandatangani Laporan Tahunan harus disertai dengan alasannya.

3. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan visi, misi, serta rencana-rencana strategis perusahaan lainnya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

5. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.

6. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat RUPS mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.

7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan tahunan, apabila diminta.

8. Mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada RUPS.

9. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan komisaris.

10. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.

11. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perusahaan.

12. Menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.

13. Melakukan self assessment atas kinerja Dewan Komisaris secara periodik

14. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance

15. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

16. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit mempunyai kewajiban untuk:a. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal,

dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan, serta independensi dari Auditor Internal

b. Memberikan usulan mengenai penunjukan Auditor eksternal kepada RUPS

c. Mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal, dengan menilai kompetensi, independensi, serta ruang lingkup tugas Auditor Eksternal.

d. Memastikan Auditor Eksternal dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

137


17. Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengawasi agar Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

18. Dewan Komisaris berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan

19. Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengusulkan sistem remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Upaya Meminimalkan Benturan KepentinganUntuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, setiap Anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk membuat Daftar Khusus, yang berisikan keterangan kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada perusahaan lain. Daftar Khusus disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Pembagian Tugas Dewan KomisarisDewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Untuk lebih fokus, bidang tugas Dewan Komisaris dibagi ke dalam beberapa bidang, sebagaimana berikut:1. Mustofa Wijaya Koordinator, Strategic Management Office (SMO) dan

Kinerja Operasional 2. M. Nawawiy Loebis PMO Pendirian Anak Perusahaan, Perencanaan dan

Pengembangan Usaha (Investasi dan Pengadaan), Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu, Teknologi Informasi, serta bertugas sebagai Ketua Pemantau Manajemen Risiko

3. Umar Aris PMO Pengembangan Selat Malaka, PMO Pengelolaan

Alur Pelayaran, PMO Penyelesaian Permasalahan Hukum, Perencanaan Organisasi dan SDM, Administrasi dan Kesejahteraan SDM, Hukum, PMO Pengembangan Marine Service, serta bertugas sebagai Wakil Ketua Komite Audit

4. Icu Zukafril Satuan Pengawas Internal, Akuntansi Manajemen,

Perbendaharaan, Akuntansi Keuangan, Kemitraan dan Bina Lingkungan, Project Management Officer (PMO) Manajemen Aset, PMO Pengembangan Terminal Petikemas Perintis, serta bertugas sebagai Ketua Komite Audit

5. Zulfahmi Rizal Umum, Logistik, Pelayanan Kapal dan Barang, Fasilitas

dan Peralatan, Bina Usaha, Pemasaran, serta bertugas sebagai Wakil Ketua Pemantau Manajemen Risiko.

Pelaksanaan Tugas Dewan KomisarisBerdasarkan rencana kerja yang telah disusun, pelaksanaan tugas yang telah dijalankan adalah:1. Melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak

16 kali dan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 15 kali.

2. Pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan Direksi dalam implementasi rencana dan kebijakan.

Pengawasan dan evaluasi Dewan Komisaris terhadap kepatuhan Direksi dalam implementasi rencana kebijakan antara lain sebagai berikut:a. Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam

menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga;

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah meminta Direksi diminta untuk menyusun rencana guna mengantisipasi diberlakukannya PP Nomor 11 Tahun 2015 sebab akan berpotensi untuk menurunkan pendapatan Perusahaan yaitu sesuai dengan Pendapat dan Saran Dekom atas Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun 2015 KU.66/131/DK/PP.I/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Selain itu, sehubungan dengan rekomendasi Penghapusbukuan Aset Tetap, antara lain Cabang Dumai, BICT dan RSPM, Cabang Pelabuhan Tanjung Pinang, Cabang Pelabuhan Belawan maupun Penghapusbukuan Aktiva Tetap Gedung Kantor dan Musholla Cabang Kuala Tanjung, Direksi diminta agar Penghapusbukuan aktiva tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN; jo. PER-06/MBU/2010; Jo. PER-22/MBU/12/2014 serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

138



b. Mengawasi kepatuhan/tindak lanjut Direksi terhadap rekomendasi dari hasil audit kepatuhan oleh akuntan publik dan arahan RUPS;

Sehubungan dengan kepatuhan/tindak lanjut Direksi terhadap rekomendasi hasil audit kepatuhan oleh akuntan publik, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat melalui Pendapat dan Saran Dekom atas Perhitungan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun 2015 Nomor KU.66/131/DK/PP.I/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Sedangkan terhadap arahan RUPS antara lain berdasarkan Surat KBUMN kepada Direksi Nomor S-400/MBU/D4/07/2016 tanggal 1 Juli 2016 perihal Tanggapan Laporan Triwulan I Tahun 2016 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Nomor S-959/MBUMN/D4/II/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Tanggapan Laporan Triwulanan III Tahun 2016, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat melalui Pendapat dan Saran Dekom atas LMPT Triwulan I Nomor KU.66/171/DK/PP.I/V/2016 Tanggal 18 Mei 2016; Pendapat dan Saran Dekom atas LMPT Triwulan II Nomor PR.04/259/DK/PP.I/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016; dan Pendapat dan Saran Dekom atas LMPT Triwulan III Nomor PR.04/390/DK/PP.I/XI/2016 tanggal 16 November 2016.

c. Mereview perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga;

Selama tahun 2016, sejalan dengan aksi korporasi yang dilakukan Direksi, organ Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas kerja sama dengan PT Kreasijaya Adhikarya di Dumai, PT BTI di Pelabuhan Belawan, PT DPA di Pelabuhan Dumai, PT Smart Tbk, PT AKR Tbk, PT Aceh Makmur Bersama di Cabang Pelabuhan Lhokseumawe, PT Pusri, maupun Kerja sama BOT dengan PT Prima Terminal Petikemas.

d. Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perusahaan sesuai dengan RKAP dan RJPP melalui rencana pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I, III, dan III Tahun 2016. Untuk melaksanakan tugas monitoring dan controlling sesuai yang diamanahkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, informasi yang harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

1) Laporan PKPT SPI tahun 2016;2) Laporan Pengendaliam Intern Perusahaan

tahun 2016;3) Laporan Manajemen Risiko dan

Implementasinya;4) Laporan Sistem Teknologi Informasi;5) Laporan Pengelolaan Sumber Daya Manusia;6) Laporan Kebijakan Mutu dan Pelayanan beserta

Pelaksanaannya;7) Daftar dan uraian Pengelolaan Anak

Perusahaan/Perusahaan Patungan;8) Laporan inventarisasi SOP di lingkungan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).3. Kunjungan kerja ke cabang/unit usaha Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melakukan

kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan/Unit Bisnis sesuai dengan Program yang telah direncanakan, yaitu sebagai berikut:a. Cabang Pekanbaru pada tanggal 16 Februari 2016;b. Cabang Pelabuhan Malahayati dan Lhokseumawe

pada tanggal 6 sampai dengan 7 April 2016;c. Benchmarking ke Rumah Sakit PHC Surabaya pada

tanggal 10 Mei 2016;d. Benchmarking ke PT Pelabuhan Tanjung Priok pada

tanggal 20 September 2016;e. Cabang Belawan International Container Terminal

(BICT) dan Terminal Petikemas Domestik Belawan (TPKDB) pada tanggal 27 September 2016;

f. Cabang Dumai dan Sei Pakning pada tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2016;

g. Cabang Batam dan Tanjung Pinang pada tanggal 27 Oktober 2016.

Dari hasil Kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Cabang Pelabuhan/Unit Bisnis, Dewan Komisaris telah menyampaikan hasil kunjungan dan rekomendasi perbaikan Cabang Pelabuhan yang telah dikunjungi kepada Direksi.

Program Pengembangan Dewan KomisarisDalam rangka meningkatkan kapabilitas bagi Dewan Komisaris demi memaksimalkan pelaksanaan tugasnya di bidang pengawasan dan nasihat, sepanjang tahun 2016 Dewan Komisaris telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang mendukung hal itu. Kegiatan dimaksud, antara lain:

No Kegiatan PenyelenggaraTempat & Waktu

Pelaksanaan

1 Expand Leadership Program For Bod/Boc

Corporate Leadership Development Institute (CLDI)

Hotel Sheraton Kuta Bali, 12-15 Oktober 2016

139


Program Orientasi Bagi Dewan Komisaris BaruProgram Pengenalan diadakan bagi anggota Dewan Komisaris baru untuk memberikan pengenalan kepada Anggota Dewan Komisaris baru tentang berbagai hal, baik menyangkut pelaksanaan dan tugas Dewan Komisaris, maupun untuk pemahaman tentang proses bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris dengan sebaik-baiknya. Program Orientasi meliputi:a. Gambaran umum mengenai PT Pelabuhan Indonesia I

(Persero)b. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan hubungannya

dengan tata kerja Dewan Komisaris - Direksic. Pengenalan hukum Perusahaan khususnya menyangkut

tanggung jawab hukum anggota Dewan Komisarisd. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang

didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, serta tugas dan peranan Komite-Komite di bawah Komisaris

e. Implementasi good corporate governance.

KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Penentuan Komisaris IndependenKriteria Penentuan Komisaris Independen didasarkan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pada saat diangkat dan selama menjabat, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;b. Cakap melakukan perbuatan hukum;c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan

selama menjabat;• Tidak pernah dinyatakan pailit:• Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

• Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

• Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:- Tidak pernah menyelenggarakan RUPS tahunan;- Pertanggungjawabannya sebagai anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban

sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan;

f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan

h. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Berdasarkan persyaratan di atas, maka M. Nawawiy Loebis memenuhi kriteria sebagai Komisaris Independen dan juga sebagai Komisaris Utama. Profil beliau telah disajikan pada profil Dewan Komisaris.

DIREKSIDireksi merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Persyaratan Keanggotaan dan Masa JabatanDireksi Perusahaan terdiri dari lima orang, yaitu satu Direktur Utama dan empat Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Direksi diseleksi dan diangkat oleh RUPS, dengan periode jabatan masing-masing anggota selama lima tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS. Jabatan anggota Direksi

140



berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, diberhentikan oleh Dewan Komisaris atau berdasarkan keputusan RUPS.

Per 31 Desember 2016, susunan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan

Bambang Eka Cahyana Direktur Utama

Iman Achmad Sulaiman Direktur Perencanaan dan Pengembangan


Syahputera Sembiring Direktur Bisnis


Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:1. Meninggal dunia2. Masa jabatan berakhir3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota

Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan

Board CharterDireksi berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). Board Manual berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Dengan demikian diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik GCG.

Isi dari Board Manual sebagai berikut:

Bab I Dewan Komisaris

Bab II Direksi

Bab III Penggunaan Waktu, Saran dan Fasilitas Perusahaan

Bab IV Hubungan dengan Anak Perusahaan

Bab V Penutup

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing DireksiDalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar maupun ketentuan internal dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Tugas pokok Direksi adalah: 1. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perusahaan.

2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.

Direksi menjalankan tugas pelaksanaan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai amanat dari RUPS. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.

Kegiatan pengelolaan Perusahaan dapat berjalan dengan baik didukung oleh adanya kejelasan dan spesifikasi tugas yang terstruktur. Maka, tugas dan tanggung jawab Direksi diklasifikasikan lebih spesifik sesuai Direktur yang menjabatnya.

Cakupan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama a. Untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan

menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada RUPS tentang kebijakan umum untuk menjalankan tugas pokok Perusahaan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh RUPS.

b. Melaksanakan tugas-tugas pokok perusahaan & usaha lain.

c. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang dilakukan oleh para Direktur.

Direktur Bisnis Direktur Bisnis memimpin Direktorat Bisnis, membawahkan 7 (tujuh) Bidang terdiri dari: • Bidang Pemasaran. • Bidang Pelayanan Kapal dan Barang. • Bidang Bina Usaha. • Bidang Fasilitas. • Bidang Peralatan.

141


• Bidang PMO Pengembangan Terminal Petikemas Perintis.

• Bidang PMO Pengembangan Marine Services

Tugas/fungsi Direktur Bisnis meliputi: a. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan

penyelenggaraan pemasaran jasa kepelabuhanan serta penyusunan trafik produksi dan pendapatan (TPP).

b. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan bina usaha.

c. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan kapal dan barang.

d. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan peralatan pelabuhan.

e. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan fasilitas pelabuhan.

f. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan petikemas perintis yang dilaksanakan oleh PMO Pengembangan Terminal Petikemas Perintis.

g. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan pengembangan Marine Services yang dilaksanakan PMO Pengembangan Marine Services.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Direktur Perencanaan dan Pengembangan memimpin Direktorat Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan 6 (enam) bidang terdiri dari: • Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha • Bidang Teknologi Informasi • Bidang Manajemen Risiko dan Mutu • Bidang PMO Pengembangan Selat Malaka di Batam • PMO Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung • PMO Pengelolaan Alur Pelayaran di Lingkungan


Tugas/fungsi Direktur Perencanaan dan Pengembangan meliputi: a. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan

penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan usaha dan penyusunan master plan dan lingkungan

b. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan teknologi informasi

c. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan manajemen risiko, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan manajemen mutu

d. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan pengembangan Selat Malaka di Batam

e. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung

f. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan

g. Pengelolaan Alur Pelayaran di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Direktur SDM dan Umum Direktur SDM dan Umum memimpin Direktorat SDM dan Umum , membawahkan 6 (enam) bidang terdiri dari: • Bidang Perencanaan Organisasi dan SDM • Bidang Administrasi dan Kesejahteraan SDM • Bidang Umum/Kepala Kantor Pusat • Hukum Perusahaan • PMO Pendirian Anak Perusahaan • Bidang PMO Penanganan Masalah Hukum • Bidang PMO Pembenahan Belawan

Tugas/fungsi Direktur SDM dan Umum meliputi: a. Pembinaan, dan penyelenggaraan perencanaan,

pengembangan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia

b. Pembinaan dan penyelenggaraan hubungan ketenagakerjaan dan administrasi sumber daya manusia serta kesejahteraan sumber daya manusia

c. Pembinaan dan penyelenggaraan tata usaha perakantoran serta kerumahtanggaan dan keamanan perusahaan dan keprotokolan Direksi

d. Pembinaan dan penyelenggaraan penelahaan hukum dan peraturan perusahaan serta penanganan masalah hukum

e. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan anak perusahaan yang diselenggarakan oleh PMO Pendirian Anak Perusahaan.

Direktur Keuangan Direktur Keuangan memimpin Direktorat Keuangan, membawahi 5 (lima) bidang terdiri dari: • Bidang Akuntansi Manajemen • Bidang Akuntansi Keuangan • Bidang Perbendaharaan • Bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan • PMO Manajemen Aset • PMO ERP

142



Tugas/fungsi Direktur Keuangan meliputi: a. Pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi

manajemen. b. Pembinaan dan penyelenggaraan perbendaharaan. c. Pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi keuangan. d. Pembinaan dan penyelenggaraan kemitraan dan bina

lingkungan e. Pembinaan, perencanaan, pengembangan dan

penyelenggaraan manajemen aset yang dilaksanakan oleh PMO Manajemen Aset

Secara detail Direksi akan menyusun Job Description untuk masing-masing Anggota Direksi. Kewenangan menetapkan Job Description ada pada RUPS, namun wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Keputusan Direksi.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan DireksiSeluruh anggota Direksi Perusahaan memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 06/MBU/2012 tanggal 21 Mei 2012.

Berdasarkan peraturan tersebut, tabel status uji kemampuan adalah sebagai berikut:

Nama Lulus

Bambang Eka Cahyana Lulus

Iman Achmad Sulaiman Lulus

Farid Luthfi Lulus

Syahputera Sembiring Lulus

M. Hamied Wijaya Lulus

Program Pengenalan bagi Anggota Direksi BaruProgram Pengenalan diadakan bagi anggota Direksi baru, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab

sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya. Hal ini dirasa sangat penting untuk dilaksanakan, sebab Anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang kompak, Program Pengenalan tersebut wajib dijalankan,

Program Orientasi meliputi:1. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab

Direksi berdasarkan hukum2. Melaksanakan prinsip-prinsip good corporate

governance oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)3. Gambaran mengenai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.

4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit

Independensi DireksiDireksi ditetapkan untuk menjalankan segala tindakan pengurusan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang secara material dapat menganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Anggota DireksiAnggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tidak yang menjabat sebagai anggota Direksi di perusahaan lain. Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, setiap anggota Direksi juga diwajibkan utuk membuat Daftar Khusus, yang berisikan keterangan kepemilikan saham disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Nama Jabatan

Kepemilikan Lembar Saham

Pada Pelindo 1

Di Luar Pelindo 1

Tanggal Diperoleh

Jumlah Lembar Saham

Bambang Eka Cahyana Direktur Utama Nihil Nihil - Nihil

Iman Achmad Sulaiman Direktur Perencanaan dan Pengembangan Nihil Nihil - Nihil

Farid Luthfi Direktur Keuangan Nihil Nihil - Nihil

Syahputera Sembiring Direktur Bisnis Nihil Nihil - Nihil

M. Hamied Wijaya Direktur SDM dan Umum Nihil Nihil - Nihil

143


Program Pengembangan DireksiPartisipasi pada pelatihan, seminar dan workshop merupakan upaya Perusahaan untuk meningkatkan kompetensi Direksi. Kegiatan pelatihan dan pengembangan Direksi yang dilakukan sepanjang 2016 adalah sebagai berikut:

No Judul Pelatihan Penyelenggara Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1 Tata Kelola BUMN Sesuai Konstitusi untuk Kemakmuran Rakyat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia

Ruang Auditorium BPK RI, Gedung Umar Wirahadikusuma Jl. Jend. Gatot Subroto N0. 31 Jakarta Pusat 10210, 17-18 Februari 2016

2 CEO Talk on Holding Company Pertamina Training & Consulting (PTC) Hotel Ritz Carton Mega Kuningan Jakarta, 6-7 April 2016

3 PwC Future of Work Conference Price Waterhouse Coopers (PwC) Paris, Perancis, 4-8 April 2016

4 Corporate Culture Summit Pertamina Training & Consulting (PTC) Hotel Ritz Carton Mega Kuningan Jakarta, 2-3 Mei 2016

5 Indonesia Human Capital Summit Forum Human Capital Indonesia Hotel Ritz Carton Pacific Place Jakarta, 27-28 Oktober 2016

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS – DIREKSIJumlah Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari lima orang yang memiliki usia, pengalaman kerja dan kompetensi yang beragam. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki kebijakan terkait dengan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam Board Manual.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama Usia (Tahun) Jenis Kelamin PendidikanLatar Belakang

Pengalaman Kerja

Mustofa Wijaya 66 Laki-laki • Sarjana Teknik Sipil• Magister Manajemen

Korporasi

M. Nawawiy Loebis 65 Laki-laki • Sarjana Teknik Sipil• Master• Doktor (Ph.D)

Pegawai Negeri Sipil

Umar Aris 54 Laki-laki • Sarjana Hukum• Magister Hukum• Magister Manajemen


Zulfahmi Rizal 69 Laki-laki • Jummaster• Suspa Intel

Militer

Icu Zukafril 61 Laki-laki • Sarjana• Master Ilmu Sosial Ilmu Politik• Doktor Ilmu Sosial dan Politik


Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama Usia (Tahun) Jenis Kelamin PendidikanLatar Belakang

Pengalaman Kerja

Bambang Eka Cahyana 50 Laki-laki • Sarjana Kehutanan• Magister Manajemen

Korporasi

Iman Achmad Sulaiman 54 Laki-laki • Sarjana Teknik Sipil• Magister Manajemen

Internal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Farid Luthfi 50 Laki-laki • Sarjana Ekonomi• Magister Manajemen

Korporasi

Syahputera Sembiring 59 Laki-laki • Sarjana Teknik Sipil• Magister Manajemen


M. Hamied Wijaya 61 Laki-laki • Sarjana Ekonomi• Magister Manajemen


144



HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS - DIREKSITugas dan tanggung jawab dewan Komisaris dan Direksi sebagai 2 (dua) organ yang menjalankan operasional secara harian berbeda. Tugas utama Dewan Komisaris adalah sebagai pengawas dan pemberian nasihat, sedangkan tugas utama Direksi adalah menjalankan pengelolaan operasional PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati dan memahami tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan menjadi role model bagi jajaran di bawahnya.

Hubungan yang bersifat informasi dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Namun tidak memiliki kekuatan hukum sebelum diputuskan melalui mekanisme yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam bebrapa hal tertentu yang strategis menyangkut aktiva, pinjaman, ekuitas, struktur organisasi serta penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak, Direksi memerlukan persetujuan Dewan Komisaris secara formal.

Seluruh tata cara, pedoman kerja dan hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dalam Board Manual. Pedoman ini mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta pengaturan rapat dan tata cara hubungan kerja antara Dewa Komisaris dan Direksi.

PENILAIAN TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

ProsesDalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab keada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari upaya implementasi GCG. Pemegang saham yang akan menentukan apakah menerima atau menolak pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dan Direksi.

Penilaian Penerapan GCGPada tahun 2016 dilakukan assessment implementasi GCG untuk Direksi dan Dewan Komisaris dengan proses yang dilaksanakan sesuai kerangka acuan pelaksanaan assessment GCG yang dikembangkan oleh Kementerian

Negara BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012.

Dari hasil assessment tersebut, skor Dewan Komisaris mencapai 98,87 dan skor Direksi mencapai 98,80.

Adapun assessment GCG Dewan Komisaris secara garis besar meliputi aspek-aspek penilaian sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/

pembelajaran secara berkelanjutan. 2. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas,

wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

3. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

4. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.

5. Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.

6. Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

7. Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris

9. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

Assessment GCG Direksi secara garis besar meliputi aspek-aspek penilaian sebagai berikut: 1. Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/

pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.

2. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.

3. Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar

4. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan Stakeholders

145


5. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi 6. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu. 7. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Perundang-

undangan. 8. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. 9. Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif. 10. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pihak yang Melaksanakan AssessmentPihak yang melaksanakan assessment GCG adalah lembaga independen KAP Heliantono & Rekan dengan menggunakan parameter penilaian mengacu kepada SK- 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Penilaian Penerapan GCG oleh Dewan KomisarisSecara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat pelaksanaan tindak lanjut perbaikan penerapan GCG yang terkait dengan aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menunjukan persentase capaian atas parameter yang diuji sebesar 98,87% dari target bobot maksimal aspek tersebut sebesar 35,00 atau mencapai 34,61. Rincian penilaian atas aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

No Aspek/Indikator Jumlah

Parameter

Capaian Maksimal%

Capaian

Skor CapaianTindak Lanjut

Para-meter

BobotPara-meter

Bobot

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.

2,00 2,00 1,35 95,83% 2,00 1,29

2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan.

4,00 4,00 2,13 100,00% 4,00 2,13

3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.

2,00 2,00 2,90 100,00% 2,00 2,90

4. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.

9,00 9,00 9,59 100,00% 9,00 9,59

5. Dewan Komisaris/Dewan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.

6,00 6,00 6,48 98,69% 6,00 6,39

6. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan patungan

2,00 2,00 1,50 100,00% 2,00 1,50

7. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.

3,00 3,00 2,44 100,00% 3,00 2,44

8. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.

1,00 1,00 0,57 100,00% 1,00 0,57

9. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2,00 2,00 1,66 100,00% 2,00 1,66

146




Parameter

Capaian Maksimal%

Capaian


Para-meter

BobotPara-meter

Bobot

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

10. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3,00 3,00 1,35 100,00% 3,00 1,35

11. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

4,00 4,00 2,59 96,25% 4,00 2,50

12. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.

5,00 5,00 2,44 93,62% 5,00 2,28

Jumlah 43 43 35,00 98,87% 43,00 34,61

Dari tabel di atas dilihat bahwa aspek “Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan” mendapat capaian 95,83% dan aspek “Dewan komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan” mendapat capaian 98,69% dan aspek “Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas” mendapat capaian 96,25% dan aspek “Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif” mendapat capaian 93,62%. Selain apek tersebut, masing-masing aspek penilaian memperoleh nilai maksimum 100%, sehingga nilai capaian secara keseluruhan mencapai 98,87%.

Penilaian Penerapan GCG oleh DireksiSecara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat pelaksanaan tindak lanjut perbaikan penerapan GCG yang terkait dengan aspek Direksi menunjukkan persentase capaian atas parameter yang diuji sebesar 98,80% dari target bobot maksimal aspek tersebut sebesar 35,00 atau mencapai 34,58. Rincian penilaian atas aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:


Parameter

Capaian Maksimal%

Capaian


Para-meter

BobotPara-meter

Bobot

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Direksi melaksakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.

2,00 2,00 1,09 97,62% 2,00 1,06

2. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.

3,00 3,00 1,87 100,00% 3,00 1,87

3. Direksi menyusun perencanaan Perusahaan. 5,00 5,00 4,04 100,00% 5,00 4,04

4. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan.

11,00 11,00 8,09 97,84% 11,00 7,91

5. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.

4,00 4,00 3,27 96,43% 4,00 3,15

6. Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.

2,00 2,00 0,78 88,34% 2,00 0,69

7. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan stakeholders.

8,00 8,00 6,69 100,00% 8,00 6,69

147



Parameter

Capaian Maksimal%

Capaian


Para-meter

BobotPara-meter

Bobot

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

8. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.

2,00 2,00 1,09 100,00% 2,00 1,09

9. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.

2,00 2,00 1,09 100,00% 2,00 1,09

10. Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5,00 5,00 1,56 100,00% 5,00 1,56

11. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.

3,00 3,00 1,71 100,00% 3,00 1,71

12. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.

3,00 3,00 1,71 99,32% 3,00 1,70

13. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2,00 2,00 2,02 100,00% 2,00 2,02

Jumlah 52,00 52,00 35,0 98,80% 52,00 34,58

Dari tabel di atas dilihat bahwa aspek “Direksi melaksakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan” mendapat capaian 97,62%, aspek “Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan” mendapat capaian 97,84%, aspek “Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan” mendapat capaian 96,43%, aspek “Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar” mendapat capaian 88,34% dan “aspek Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif” mendapat capaian 99,32%. Selain aspek-aspek tersebut, masing-masing aspek penilaian memperoleh nilai maksimum 100%, sehingga nilai capaian secara keseluruhan 98,80%.

PROSEDUR PENERAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSIDewan Komisaris dan Direksi menerima remunerasi yang terdiri atas gaji, tunjangan dan tantiem. Perusahaan menetapkan besaran remunerasi berdasarkan keseimbangan antara tugas dan tanggung jawab serta kinerja. Jumlah total remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Prosedur Penetapan Remunerasi 1. Dewan Komisaris melakukan kajian mengenai

remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Kajian ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan dari pihak independen.

2. Dewan Komisaris mengusulkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS

3. RUPS melakukan kajian terhadap usulan dari Dewan Komisaris

4. RUPS menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 1. Pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

mengacu kepada keputusan dari RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan. Kajian dalam penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek seperti: a. Kinerja keuangan dan pencapaian Key Performance

Indicator (KPI).b. Prestasi kerja individu.

2. Kewajaran dengan peer perusahaan lainnya.3. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang

Perusahaan.

148



Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Pemberian remunerasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan insan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Pemberian remunerasi didasarkan atas pertimbangan kinerja dan tanggung jawab individual, serta level jabatan yang dilakukan secara transparan sehingga dapat memotivasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Proses penetapan dan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: • Dewan Komisaris menandatangani kontrak manajemen yang berisi Key Performance Indicators (KPI) dan sasaran/target

yang akan dicapai selama masa jabatannya, sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Dewan Komisaris perusahaan. • Dewan Komisaris menyusun dan menetapkan term of reference (TOR) yang memuat rencana kerja, sasaran/target

yang akan dicapai dalam satu tahun yang merupakan penjabaran dari kontrak manajemen. • Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Key Performance Indicators (KPI) secara self-

assessment baik kolektif maupun individual dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah disetujui bersama oleh anggota Dewan Komisaris, minimal sekali dalam setahun.

• Pemegang saham melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolektif maupun individual berdasarkan capaian Key Performance Indicators (KPI) dan realisasi RKAT.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi Gaji dan tunjangan Direksi mengacu kepada evaluasi kinerja yang dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkala. Proses penetapan gaji dan tunjangan Direksi adalah sebagai berikut: • Direksi menandatangani kontrak manajemen yang berisi Key Performance Indicators (KPI) dan sasaran/target yang akan

dicapai selama masa jabatannya, sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Direksi perusahaan. • Direksi menyusun Key Performance Indicators (KPI) yang memuat rencana kerja, sasaran/target yang akan dicapai dalam

satu tahun maupun triwulanan yang merupakan penjabaran dari kontrak manajemen. • Direksi melaporkan realisasi pencapaian target masing-masing Key Performance Indicators (KPI) dalam laporan

triwulanan dan laporan tahunan kepada Komisaris baik secara individu maupun kolektif untuk di evaluasi. • Hasil evaluasi Key Performance Indicators (KPI) dan RKAT Direksi oleh Dewan Komisaris merupakan media penilaian

pertanggungjawaban Direksi di RUPS. • Dewan Komisaris melakukan review sistem remunerasi Direksi sebelum disampaikan kepada RUPS untuk ditetapkan.

Komponen Remunerasi Dewan Komisaris Rincian komponen remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris selama 2016 sebagai berikut:

No Jenis Penghasilan Keputusan Keterangan

1 Honorarium Komisaris utama: 45% dari Gaji Direktur Utama Komisaris: 90% dari Honorarium Komisaris Utama

2 Tunjangan:

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 1 (satu) kali honorarium Sesuai PER-04/MBU/2014

Tunjangan Transportasi 20% dari Honorarium per Bulan Sesuai PER-04/MBU/2014

Asuransi Purna Jabatan Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dan Honorarium dalam 1 tahun

Sesuai PER-04/MBU/2014

3 Fasilitas:

Fasilitas Kesehatan Dalam bentuk asuransi kesehatan dan penggantian biaya pengobatan (at cost)

Sesuai PER-04/MBU/2014

Fasilitas Bantuan Hukum Sebesar Pemakaian (at cost) Sesuai PER-04/MBU/2014

149


Komponen Remunerasi Direksi

No Jenis Penghasilan Keputusan

1 Gaji Direktur Utama: Rp97.000.000

Direktur: 90% dari Direktur Utama

2 Tunjangan:

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 1 (satu) kali honorarium

Asuransi Purna Jabatan Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dan Gaji dalam 1 tahun

Tunjangan Perumahan Rp25.000.000 per bulan

3 Fasilitas:

Fasilitas Kendaraan 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan

Fasilitas Kesehatan Dalam bentuk asuransi kesehatan dan penggantian biaya pengobatan (at cost)

Fasilitas Bantuan Hukum Sebesar Pemakaian (at cost)

Rincian Remunerasi Dewan Komisaris

Nama Jabatan Honor Tunjangan Take Home Pay

M. Nawawiy Loebis Komisaris Utama 43.650.000 8.730.000 52.380.000

Icu Zukafril Komisaris Independen 39.285.000 7.857.000 47.142.000

Umar Aris Komisaris 39.285.000 7.857.000 47.142.000

Zulfahmi Rizal Komisaris 39.285.000 7.857.000 47.142.000

Djarot Sri Sulistyo Komisaris 39.285.000 7.857.000 47.142.000

Rincian Remunerasi Direksi

Nama Jabatan Honor Tunjangan Take Home Pay

Bambang Eka Cahyana Direktur Utama 97.000.000 25.000.000 122.000.000

Iman Achmad Sulaiman Direktur Perencanaan dan Pengembangan 87.300.000 25.000.000 112.300.000

Farid Luthfi Direktur Keuangan 87.300.000 25.000.000 112.300.000

Syahputera Sembiring Direktur Bisnis 87.300.000 25.000.000 112.300.000

M. Hamied Wijaya Direktur SDM dan Umum 87.300.000 25.000.000 112.300.000

150



RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala sedikitnya satu bulan sekali. Selama 2016, Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi sebanyak 16 kali dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

1. Kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Internal untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Agustus 2016 adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Kehadiran Tingkat Kehadiran

Mustofa Wijaya Komisaris Utama 10 100%

M. Nawawiy Loebis Komisaris Independen 8 80%

Umar Aris Komisaris 7 70%

Zulfahmi Rizal Komisaris 10 100%

Icu Zukafril Komisaris 10 100%

2. Kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Internal untuk periode 31 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut

Nama Jabatan Kehadiran Tingkat Kehadiran

M. Nawawiy Loebis Komisaris Utama 6 100%

Icu Zukafril Komisaris Independen 3 50%

Umar Aris* Komisaris 3 100%

Zulfahmi Rizal Komisaris 6 100%

Djarot Sri Sulistyo Komisaris 3 50%

* Masa jabatan berakhir tanggal 9 November 2016

Risalah Rapat Dewan Komisaris Keputusan rapat didokumentasikan dengan baik dalam sebuah risalah rapat (minutes of meeting) yang ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris. Risalah tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang menghadiri rapat maupun yang tidak. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat, hal tersebut turut dicantumkan dalam risalah rapat disertai dengan alasan di balik perbedaan pendapat.

No Waktu Agenda & Risalah Rapat

1 15 Januari 2016 1. Evaluasi Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya (Pending Matters);2. Usulan Penghapusbukuan CC 04;3. Rencana Pembentukan Anak Perusahaan Rumah Sakit Pelabuhan Medan;4. Pembahasan Reviu Hasil Audit SPI Semester 2 Tahun 2015;5. Lain-lain yang berkembang dalam rapat

2 28 Januari 2016 1. Evaluasi Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya (Pending Matters);2. Evaluasi Persetujuan Kerja sama Pemanfaatan Tanah dengan PT Pusri di Cabang Pelabuhan Belawan;3. Evaluasi Pengendalian Internal Perusahaan (Internal Control) Tahun 2015;4. Evaluasi Penghapusbukuan Aset Gedung Kantor dan Musholla Cabang Pelabuhan Kuala Tanjung;5. Rapat Terbatas tentang Surat Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana

Perhubungan Nomor S-24/MBU/D4/01/2016;6. Lain-lain yang berkembang dalam rapat

3 29 Februari 2016 1. Evaluasi Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya (Pending Matters);2. Pembahasan Draft Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan

Perhitungan Tahunan Tahun 2015;3. Pembahasan Usulan Permohonan Rekomendasi Pendirian Anak Perusahaan Bongkar Muat di Belawan;4. Lain-lain yang berkembang dalam rapat

151



4 29 Maret 2016 1. Evaluasi Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya (Pending Matters);2. Laporan Komite Audit tentang Pembahasan Teknis di KBUMN atas Laporan Audit Tahun Buku 2015 tanggal 23

Maret 2016 dan Summary Pengaduan mengenai Tenaga Kerja Bongkar Muat;3. Rencana Persiapan RUPS dan Finalisasi Draft Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Persetujuan Laporan

Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun 2015;4. Rencana Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi;5. Pembahasan Laporan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2015;6. Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Pelabuhan Pekanbaru;7. Lain-lain yang berkembang dalam rapat

5 28 April 2016 1. Evaluasi Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya (Pending Matters);2. Pembahasan Laporan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2015;3. Pemaparan Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Pelabuhan Pekanbaru;4. Pemaparan Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Malahayati dan Lhokseumawe;5. Pemaparan Laporan Benchmarking Dewan Komisaris ke PHC Surabaya;6. Laporan Realisasi KPI Dewan Komisaris sampai dengan Triwulan I Tahun 2016;7. Evaluasi atas Keputusan Direksi Nomor PR.02/1/17/PI-16.TU tanggal 16 Maret 2016 tentang Tata Kelola

Pembinaan Anak Perusahaan di Lingkungan PT PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Persero);8. Lain-lain yang berkembang dalam rapat

6 30 Mei 2016 1. Evaluasi Rapat Internal Dewan Komisaris sebelumnya (Pending Matters);2. Pemaparan Komite Audit atas Review Laporan Hasil Audit SPI Triwulan I Tahun 2016;3. Pemaparan Kepala Rumah Sakit Pelabuhan Medan (RSPM) atas Laporan Benchmarking ke Rumah Sakit PHC

Surabaya dan Rencana Aksi Pengembangan PSPM;4. Lain-lain yang berkembang dalam rapat

7 9 Juni 2016 1. Pemaparan PMO Anak Perusahaan/Direksi PT Prima Multi Terminal atas Rencana Aksi Peningkatan Modal Disetor PT Prima Multi Terminal;

2. Pemaparan Bidang Manajemen Aset atas Inventarisasi Aset PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);3. Pemaparan Detail SPI atas Progress Laporan Kerja sama Mitra Usaha (KSMU);

8 1 Agustus 2016 1. Evaluasi Rapat Internal Dewan Komisaris Sebelumnya (Pending Matters); 2. Pemaparan Progress Lelang KAP untuk General Audit Tahun Buku 2016;3. Pemaparan atas Progress Penataan SOP di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);4. Pemaparan Usulan Kerja sama Pemanfaatan Lahan oleh PT Aceh Makmur Bersama (PT AMB) di Lhokseumawe;5. Pemaparan Realisasi KPI Dewan Komisaris sampai dengan Triwulan II Tahun 2016;6. Serah Terima Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris;7. Lain-lain yang berkembang dalam rapat

9 15 Agustus 2016 1. Aspirasi Dewan Komisaris dalam RKAP Tahun 2017;2. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Pengendalian Intern (Internal Control) Perusahaan sampai dengan

Semester I Tahun 2016;3. Laporan Telaahan Komite Audit atas:

• Piutang Usaha di Cabang Pelabuhan Tanjung Pinang;• Pengelolaan Lahan di Cabang Pelabuhan Malahayati dan Tanjung Balai Asahan.

10 9 September 2016 Pembahasan Pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun Buku 2016.

11 29 September 2016 1. Laporan Benchmarking ke PT Pelabuhan Tanjung Priok dan JICT serta Laporan Kunjungan Kerja ke BICT dan TPKDB;

2. Pembagian Tugas Dewan Komisaris;3. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2017;4. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

12 28 November 2016 1. Realisasi KPI Dewan Komisaris sampai dengan Triwulan III Tahun 2016;2. Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Pelabuhan Dumai dan Sei Pakning;3. Reviu atas Revisi Investasi Tahun 2016;4. Reviu atas Realisasi Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2016;5. Reviu atas RKAP Tahun 2017;6. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

13 13 Desember 2016 1. Presentasi Bidang Manajemen Aset mengenai Inventarisasi seluruh Aset Perusahaan;2. Presentasi Bidang Bina Usaha mengenai Pemanfaatan Aset Perusahaan yang dikerjasamakan dengan Mitra

(Kerja sama Bina Usaha/KSMU);3. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

14 28 Desember 2016 1. Evaluasi atas Usulan RKAP Tahun 2017;2. Evaluasi atas Realisasi Progress Investasi sampai dengan Desember Tahun 2016;3. Evaluasi atas Kebijakan Realisasi Kebijakan Pengadaan dan Penerapannya sampai dengan Desember Tahun

2016;4. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

152



Rapat Direksi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam sebulan. Rapat Direksi dapat berupa rapat internal Direksi atau rapat Direksi dengan Kepala Divisi. Rapat internal Direksi merupakan forum dan sekaligus mekanisme bagi pengambilan keputusan Direksi secara kolektif.

Selama 2016, Direksi telah mengadakan 66 kali rapat. Rincian kehadiran dalam Rapat Direksi selama 2016 sebagai berikut:

Nama Jabatan Kehadiran

Bambang Eka Cahyana Direktur Utama 66

Iman Achmad Sulaiman Direktur Perencanaan dan Pengembangan 61

Farid Luthfi Direktur Keuangan 60

Syahputera Sembiring Direktur Bisnis 66

M. Hamied Wijaya Direktur SDM dan Umum 61

Risalah RapatKeputusan rapat didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat (minutes of meeting) yang ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Direksi. Risalah tersebut kemudian akan didistribusikan kepada semua anggota Direksi, baik yang menghadiri rapat maupun yang tidak. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat turut dicantumkan dalam risalah rapat beserta dengan alasan mengenai perbedaan pendapat.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi Perusahaan mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris untuk membahas kinerja Perusahaan. Selama 2016, Dewan Komisaris dan Direksi telah mengadakan rapat gabungan sebanyak 15 kali. Berikut adalah perincian jumlah rapat dan kehadiran rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama 2016:


Mustofa Wijaya Komisaris Utama (s.d. 4 September 2016) 9

M. Nawawiy Loebis Komisaris Independen 14

Umar Aris Komisaris (s.d. 4 September 2016) 8

Zulfahmi Rizal Komisaris 15

Icu Zukafril Komisaris (s.d. 4 September 2016) 12

Djarot Sri Sulistyo Komisaris 2

Bambang Eka Cahyana Direktur Utama 14

Iman Achmad Sulaiman Direktur Perencanaan dan Pengembangan 11

Farid Luthfi Direktur Keuangan 14

Syahputera Sembiring Direktur Bisnis 13

M. Hamied Wijaya Direktur SDM dan Umum 15

153


Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi


1 15 Januari 2016 1. Pemaparan Kronologis Pembelian sampai dengan Usulan Penghapusan CC-04;2. Pemaparan Kerja sama BOT antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Prima Terminal Petikemas

dalam Pengelolaan BICT Fase 2;3. Pemaparan Progress Pembangunan Terminal Multi Purpose dan Fasilitas Pendukung di Pelabuhan Kuala

Tanjung;4. Pemaparan Proyek Pengembangan Terminal Belawan Fase 2;5. Pemaparan Progress Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung;6. Pemaparan Network Plan Investasi Strategis Tahun 2016;7. Pemaparan Permohonan Pengagunan Tanah dan Bangunan TPK Belawan Fase 2;8. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

2 27 Januari 2016 1. Pembahasan Laporan Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2015;2. Pembahasan LMPT Tahun 2015 (Unaudited);3. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

3 15 Februari 2016 1. Pemaparan Progress Investasi Tahun 2016;2. Pemaparan Realisasi PKPT SPI Tahun 2015;3. Pemaparan Rencana Pendirian Anak Perusahaan Bongkar Muat;4. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

4 29 Februari 2016 1. Pemaparan Realisasi Penetapan dan Pengelolaan Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015;

2. Pemaparan Realisasi Penerapan Sistem Teknologi dan Informasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015;3. Pemaparan Realisasi Kebijakan Pengadaan dan Penerapannya sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015;4. Pemaparan Realisasi Pengelolaan SDM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015 (Progres Profil Jabatan, Analisis

Jabatan, dan Analisis Beban Kerja Pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);5. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

5 Maret 2016 1. Pemaparan Progress Investasi Tahun 2016 beserta Penjelasan Target Output dan Outcome;2. Pemaparan Progress Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu kegiatan KSMU;3. Pemaparan Perubahan Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);4. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

6 April 2016 1. Pemaparan Realisasi Laporan Manajemen Perusahaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2016;2. Pemaparan Realisasi Penerapan Sistem Teknologi dan Informasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2016;3. Pemaparan Realisasi Kebijakan Pengadaan dan Penerapannya sampai dengan Triwulan I Tahun 2016;4. Pemaparan Rencana Peningkatan Modal Disetor Anak Perusahaan PT Prima Pengembangan Kawasan;5. Pemaparan Rencana Pendirian Perusahaan Patungan PT Pelabuhan Indonesia Barat;6. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

7 11 Mei 2016 1. Pemaparan Rencana Pendirian Perusahaan Patungan PT Pelabuhan Indonesia Barat;2. Pemaparan Realisasi Kebijakan Pengadaan dan Penerapannya sampai dengan Triwulan I Tahun 2016;3. Pemaparan Rencana Peningkatan Modal Disetor Anak Perusahaan PT Prima Pengembangan Kawasan;4. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

8 30 Mei 2016 1. Pemaparan Realisasi Pengelolaan SDM sampai dengan Triwulan I Tahun 2016;2. Pemaparan Realisasi Kebijakan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan I Tahun 2016;3. Pemaparan Realisasi Kebijakan Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan I Tahun 2016;4. Pemaparan Realisasi PKPT SPI sampai dengan Triwulan I Tahun 2016;5. Paparan Rencana Safari Ramadhan Dewan Komisaris dan Direksi;6. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

9 Juni 2016 1. Pemaparan Realisasi Kebijakan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan I Tahun 2016;2. Pemaparan Realisasi Kebijakan Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan I Tahun 2016;3. Pemaparan Realisasi PKPT SPI sampai dengan Triwulan I Tahun 2016;4. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

10 1 Agustus 2016 1. Pemaparan Progress Penjualan Obligasi dan Rencana Penggunaan Dana Obligasi;2. Pemaparan Realisasi Laporan Manajemen Perusahaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2016;3. Pemaparan Realisasi PKPT SPI sampai dengan Triwulan II Tahun 2016;4. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

11 15 Agustus 2016 1. Pembahasan Detail Progress Investasi Tahun 2016, termasuk Penjelasan tentang Output, Outcome, Analisa Sensitifitas Keterlambatan untuk Masing-Masing Program Investasi;

2. Pembahasan Realisasi Kebijakan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan II Tahun 2016;3. Pembahasan Usulan Kerja sama Pemanfaatan Lahan;4. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

154




12 30 Agustus 2016 1. Pembahasan Lanjutan atas Kerja sama Pemanfaatan Lahan; 2. Pembahasan Review Laporan Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan II Tahun 2016;3. Lain-lain yang berkembang dalam rapat.

13 September 2016 1. Pembahasan Kinerja BICT dan TPKDB;2. Pembahasan Action Plan Percepatan Investasi Tahun 2016.

14 Oktober 2016 1. Pemaparan Revisi Investasi Tahun 2016;2. Pemaparan Realisasi Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2016;3. Pemaparan RKAP Tahun 2017;4. Lain-lain yang Berkembang dalam Rapat.

15 November 2016 1. Pemaparan Realisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan III Tahun 2016;2. Pemaparan Realisasi Pengelolaan Teknologi Informasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2016;3. Pemaparan Realisasi Kebijakan Mutu sampai dengan Triwulan III Tahun 2016;4. Lain-lain yang Berkembang dalam Rapat.

16 Desember 2016 1. Usulan RKAP Tahun 2017;2. Realisasi Progress Investasi sampai dengan Desember Tahun 2016;3. Kebijakan Realisasi Kebijakan Pengadaan dan Penerapannya sampai dengan Desember Tahun 2016;4. Lain-lain yang Berkembang dalam Rapat.

HUBUNGAN AFILIASI DENGAN DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, SERTA PEMEGANG SAHAMMasing-masing Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Direksi dan/atau Pemegang Saham Perusahaan.

Sifat Afiliasi Dewan Komisaris

Keterangan

Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan

Dewan Komisaris

DireksiPemegang

sahamDewan

KomisarisDireksi

Pemegang saham

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Mustofa Wijaya √ √ √ √ √ √

M. Nawawiy Loebis √ √ √ √ √ √

Umar Aris √ √ √ √ √ √

Zulfahmi Rizal √ √ √ √ √ √

Icu Zukafril √ √ √ √ √ √

Dewan Komisaris Perusahaan melaksanakan tugasnya secara independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk menghindari benturan kepentingan dengan pihak manapun. Anggota Dewan Komisaris juga menyatakan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi Perusahaan.

Dalam memberikan arahan, rekomendasi, keputusan dan kebijakan, seluruh Komisaris tidak mencampuri keputusan dan pendapat lainnya, memberi dan mendapat tekanan yang mengarah pada benturan kepentingan, serta terikat secara moral dan material kepada pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi independensi.

155


Sifat Afiliasi DireksiAnggota Direksi tidak saling terafiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, dengan Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham.

Keterangan

Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan

Dewan Komisaris

DireksiPemegang

sahamDewan

KomisarisDireksi

Pemegang saham

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Bambang Eka Cahyana √ √ √ √ √ √

Iman Achmad Sulaiman √ √ √ √ √ √

Farid Luthfi √ √ √ √ √ √

Syahputera Sembiring √ √ √ √ √ √

M. Hamied Wijaya √ √ √ √ √ √

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARISDewan Komisaris melakukan pengawasan jalannya operasional Perusahaan dengan dibantu oleh Komite yang memiliki wilayah kerja masing-masing yang spesifik. Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) komite, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Komite AuditKomite Audit bertugas mengevaluasi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dalam bidang Laporan Keuangan dari Direksi, laporan dari auditor internal dan auditor eksternal, serta laporan atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko. Selain itu Komite Audit menjalankan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dasar HukumKomite Audit ditetapkan dengan:1. Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia

I (Persero) Nomor KP.25 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

2. KP.01 tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

3. KP.10 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Pemberhentian Komite AuditPemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Profil Komite AuditBerdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KP 01 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Nomor KP 11 Tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris, komposisi Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan

Icu Zukafril Ketua

Djarot Sri Sulistyo Wakil Ketua

Ambal Lubis Anggota

Lidya Noor H Anggota

156



Berikut ini profil ringkas Anggota Komite Audit Periode 2016:1. Icu Zukafril (ketua Komite) Memperoleh gelar Doktor Ilmi Sosial dan Politik dari

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2011), gelar Master Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia (1995), gelar Master Program Studi Pembangunan bidang Manajemen Perencanaan Pengembangan Desa (1990), gelar Sarjana IKIP Jakarta (1979).

Beliau pernah bekerja di Bappenas (1980-1985), tahun 1985-1995 bekerja di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Koperasi/Menteri Muda Transmigrasi, Ditjen RAHBIN, Kementerian Ekploitasi Laut (1999), Departemen Eksploitasi Laut dan Perikanan (2000), Kementerian Kelautan dan Perikanan (1999-2002). Pernah menjabat sebagai Sekretariat Wakil Presiden RI (2002-2004), Staf Kementerian Tenaga Kerja (2005-2006), Staf Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (2010-sekarang).

2. Djarot Sri Sulistyo (Wakil Ketua Komite) Profil lengkapnya dapat dilihat di Profil Dewan

Komisaris3. Ambal Lubis Warga Negara Indonesia, lahir di Barumun pada tanggal

1 Agustus 1955. Saat ini berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 15 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Nomor KP 01 Tahun 2016.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Darma Agung Medan pada tahun 1988 dan Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2001.Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Pelaksana Divisi Komersial/Jasa Cabang Belawan (1976-1978), Kepala Seksi Divisi Keuangan Cabang Belawan (1978-1983), Kepala Seksi Direktorat Keuangan Kantor Pusat (1984-1989), Kepala Divisi Keuangan Pelabuhan Cabang Dumai (1989-1994), Pengawas Bidang Keuangan Satuan Pengawas Intern Kantor Pusat (1994-1998), Senior Manager Perbendaharaan & PUKK Direktorat Keuangan Kantor Pusat (1998-2004), Senior Manager Akuntansi Keuangan (2004-2006), Senior Manager Akuntansi Manajemen Direktorat Keuangan Kantor Pusat (2006-2007) dan Senior Manager Perbendaharaan Direktorat Keuangan Kantor Pusat (2007-2011).

4. Lidya Noor H Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang

pada tanggal 13 September 1957. Saat ini berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai anggota Komite Audit

Perseroan sejak 15 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Nomor KP 01 Tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1983.Beliau memulai karir profesionalnya di Bapindo sebagai Junior Officer pada Bagian Accounting (1984-1986), Officer pada Tim Sistem Akuntansi Bapindo (1986-1989), Senior Officer pada Ekspor-Impor Departmen Bapindo Cabang Medan (1989-1990), Manajer Cash Outlet Bapindo Cabang Medan (1990-1991), Manager Accounting & Information Bapindo Cabang Medan (1991-1992), Manager Jasa Perbankan Bapindo Cabang Medan (1992-1993), Senior Auditor Bapindo Kantor Pusat (1993-1994), Manager General Audit Bapindo Kantor Pusat (1994-1996), Instruktur (Tenaga Pengajar) Bapindo (1994-1999), Manager treasury Audit Bapindo Kantor Pusat (1996-1999), Satuan Kerja Intern bank Mandiri (1999-2000), Instruktur di Alatief Institut (2000-2002), Dosen di Universitas Bina Nusantara Jakarta (2001-2011) dan Instruktur di Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) Kemang (2003-sekarang).

Kualifikasi Komite AuditAnggota Komite Audit memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Audit. Seluruh Anggota Komite Audit memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Indenpendensi Anggota Komite AuditMengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, kriteria Independensi Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik,

Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;

3. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;

157


4. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

5. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan

6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite AuditFungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya yaitu agar pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporannya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Audit (Committee Audit Charter) terdiri atas: 1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern

dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;

2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya; Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor ekstern.

3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.

4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Pelaksanaan KegiatanSelama tahun 2016, Komite Audit dalam fungsinya membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan (oversight) terhadap proses Pelaporan Keuangan, Pengendalian Internal, Proses Audit, Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance, telah memiliki Charter yang berisi Tujuan, Fungsi, Peran, Kewajiban, Tanggung Jawab dan Kewenangan yang dilengkapi dengan Guidelines dan standar serta manual-manual yang diadopsi dari Institute of Internal Audit (IIA) dan best practices yang di-endors oleh Konsorsium-Konsorsium Profesi di Indonesia.

Komite Audit telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pelaksanaan komunikasi yang independen dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI), Manajemen, dan Auditor Eksternal, sehingga tercipta mekanisme informasi yang memadai dari Manajemen, SPI dan Auditor Eksternal ke Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) yang selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam pemberian saran-saran oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.

Rapat Komite AuditSelama 2016, dilakukan 16 kali rapat. Jumlah kehadiran masing-masing anggota komite periode Januari sampai dengan Desember 2016 adalah sebagai berikut:


Icu Zukafril Ketua 13

Umar Aris Wakil Ketua(s.d 9 Nov 2016)

10

Djarot Sri Sulistyo Wakil Ketua(sejak 3 Okt 2016)

3

Armen Lubis Anggota (s.d 31 Mar 2016) 4

Ambal Lubis Anggota 12

Lidya Noor H Anggota 16

Komite Nominasi dan RemunerasiPT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun demikian, fungsi Nominasi dan Remunerasi djalankan oleh Dewan Komisaris.

158



Komite Pemantau Manajemen RisikoKomite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor KP.13 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014.

Pemberhentian anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Susunan anggota Komite Komite Pemantau Manajemen Risiko dari: 1 (satu) orang Ketua Komite yang merupakan Anggota Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang anggota Komite.

Profil Komite Pemantau Manajemen RisikoBerdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KP 02 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Nomor KP 11 Tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris, komposisi Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan

Umar Aris Ketua

Zulfahmi Rizal Wakil Ketua

Armen Lubis Anggota

Denny Purwanto Anggota

Berikut ini profil ringkas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Periode 2016:1. Umar Aris Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di

Universitas Indonesia pada tahun 2015. Pada tahun 2000, memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia. Pada tahun 1998 memperoleh gelar Magister Manajemen di universitas yang sama. Pada tahun 1988, memperoleh gelar Sarjana Hukum di universitas yang sama. Memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dan juga menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negeri (KSLN) Kementerian Perhubungan.

2. Zulfahmi Rizal Profil lengkapnya dapat dilihat di Profil Dewan

Komisaris

3. Armen Lubis Warga Negara Indonesia, lahir di Hutanamale pada

tanggal 19 November 1955. Saat ini berdomisili di Medan. Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sejak 3 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KP 02 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016. Memperoleh D3 Manajemen dari Universitas Dharma Agung Medan pada tahun 1984, Sarjana Manajemen dari Universitas Dharma Agung pada tahun 1987 dan Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2002. Beliau memulai karir sebagai Bendaharawan Proyek di Kantor Wilayah Perhubungan Laut (1986-1991), Kepala Seksi Penayluran Direktorat Teknik Kantor Pusat (1986), Kadin Aneka Jasa Divisi Komersil cabang Belawan (1990), Kediv Komersial Divisi Komersil Cabang Lhokseumawe (1991), Kasie Pengembangan Usaha Direktorat Usaha Kantor Pusat (1993), Manajer Pengkajian Pasar Direktorat Usaha Kantor Pusat (1994), Senior Manajer Aneka Usaha Direktorat Usaha Kantor Pusat (1995), Kepala Unit Galangan Kapal (1997), General Manager Cabang Belawan (1998), Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2001), Kepala Sistem Pengendalian Intern PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2002), Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2011).

4. Denny Purwanto Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada

tanggal 4 Mei 1974. Saat ini berdomisili di Tangerang. Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sejak 3 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KP 02 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016. Menyelesaikan pendidikan Diploma III di Sekolah Akuntansi Negara pada tahun 1996, Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun2000, Diploma IV dari Sekolah Akuntansi Negara pada tahun 2005 dan Magister Keuangan Negara dari Pasca Sarjana STIA LAN Jakarta pada tahun 2011. Sebelumya, beliau pernah bekerja di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Surabaya (1996-2002), Kantor Pusat Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan (2005-2006), Auditor Ahli pada Auditoriat Keuangan Negara III (AKN III) BPK RI (2006-2011) dan Auditor Ahli pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (2012-2014).

Kualifikasi Komite Pemantau Manajemen Risikoa. Memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan dan

pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta

159


mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tulisan semua hasil pelaksanaan tugasnya disampaikan kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.

b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip dan proses Manajemen Risiko, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis hasil pelaksanaan tugas disampaikan kepada Dewan Komisaris.

c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), peraturan yang berkaitan dengan operasi perusahaan, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan manajemen risiko.

d. Mampu mempelajari dan memahami kegiatan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) secara baik, memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang perusahaan dan kaitannya dengan aspek Manajemen Risiko.

e. Sekurang - kurangnya salah satu anggota dari komite harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian dalam Manajemen Risiko dan atau Bidang Keuangan.

Indenpendensi Anggota Komite Pemantau Manajemen RisikoKomite Pemantau Manajemen Risiko diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris dan memiliki 1 (satu) anggota profesional lainnya berasal dari luar PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) serta mempunyai latar belakang Manajemen Risiko dan atau Keuangan sesuai dengan bidang industri PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Manajemen Risiko bersifat mandiri serta bekerja secara profesional dan independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risikoa. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko

Perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, strategi, system dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, pengendalian intern Perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur;

b. Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut;

c. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan;

d. Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan;

e. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko Perusahaan;

f. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efekti tas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management (ERM) dalam Perusahaan;

g. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah diterapkan di Perusahaan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rapat Komite Pemantau Manajemen RisikoSelama 2016, dilakukan 16 kali rapat. Jumlah kehadiran masing-masing anggota komite periode Januari sampai dengan Desember 2016 adalah sebagai berikut:


M. Nawawiy Loebis Ketua (s.d 3 Okt 2016) 12

Umar Aris Ketua (sejak 3 Okt 2016) 2

Zulfahmi Rizal Wakil Ketua(sejak 3 Okt 2016)

4

Ambal Lubis Anggota (s.d 31 Mar 2016) 4

Armen Lubis Anggota(1 Apr s.d 31 Mar 2016)

12

Denny Purwanto Anggota 16

SEKRETARIS DEWAN KOMISARISDalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

Dasar Hukum Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KP 07 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016, terjadi pergantian Sekretaris Dewan Komisaris yaitu Sdri. Susi Meyrista Tarigan digantikan oleh Sdr. Masyhur Usman.

Periode JabatanMasa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

160



Profil Sekretaris Dewan Komisaris Masyhur UsmanWarga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 14 September 1971. Diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan sejak 1 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KP 07 Tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Manajemen dari Universitas 45 Ujung Pandang pada tahun 1996. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Usaha Sarana Angkutan Pariwisata II (2006-2010), Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Aset dan Sinergi IIb (2010-2014), Kepala Sub Bidang Restrukturisasi BUMN Ia (2014-2015), Sekretaris Dewan Komisaris PT ASDP (2003-2013), dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara I (2013-2016).Saat ini, selain menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas II di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016Sepanjang tahun 2016, kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:A. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan

kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat

(briefing sheet) Dewan Komisaris;2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris,

baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;

4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;

5. Menyusun Rancangan Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen baik triwulanan maupun tahunan;

6. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris lainnya;

7. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

B. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir A, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi

peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;

2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;

4. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

SEKRETARIS PERUSAHAANSekretaris Perusahaan adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi Perusahaan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.

Profil Sekretaris Perusahaan Muhammad EriansyahWarga Negara Indonesia, lahir di Banda Aceh pada tanggal 26 April 1972. Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 11 Februari 2016 berdasarkan SK Direksi KP.32/2/22/PI/-

161


16.TU. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Pembangunan dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1997. Sebelum di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) beliau pernah berkarir di PT Astra Group (1997-1998). Berbagai jabatan pernah ia duduki di Perseroan, di antaranya Staf (1999-2005), Asmen IT (2005-2008), ACS Hubungan Kelembagaan dan HI (2009-2011), ACS Humas (2012-2016) dan CS (2016).

Uraian Tugas Sekretaris PerusahaanPerseroan menyadari sepenuhnya pentingnya peranan Corporate Secretary dalam memperlancar hubungan antar organ Perseroan dan hubungan angtara Persrroan dengan stakeholders. Secara struktural Corporate Secretary bertanggung jawab kepada Direksi dan memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Corporate Secretary harus selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan Perseroan untuk memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut. Corporate Secretary akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala.

Dalam pelaksanaan tugasnya terdapat fungsi utama yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Fungsi Utama itu adalah: 1. Menangani masalah kesekretariatan Direksi.2. Menjalankan fungsi hubungan masyarakat dan publikasi

Perseroan, dan kegiatan antar lembaga.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung JawabPada 2016, Sekretaris Perusahaan telah menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAANPT Pelabuhan Indonesia I (Persero) membuka akses seluas-luasnya kepada publik terhadap perolehan informasi mengenai identitas dan rekam jejak, perkembangan usaha, produk dan jasa yang ditawarkan, serta berita-berita terbaru terkait bidang usaha PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melalui:1. Website: www.pelindo1.co.id yang tersaji dalam Bahasa

Indonesia 2. Media Massa, baik media massa skala nasional maupun

skala lokal. Daftar media massa nasional: Harian Bisnis Indonesia, Kompas, The Jakarta Post,

Harian Kontan, Harian Media Indonesia, Harian Republika, Harian Investor Daily, Harian Merdeka, Harian Jawa Pos, Koran Tempo.

Daftar media massa lokal: Harian Analisa, Harian Waspada, Harian Sinar Indonesia

Baru, Harian Sumut Pos, Harian Tribun Medan, Harian Koran Sindo, Harian Medan Pos, Harian Jurnal Asia, Harian Medan Bisnis.

3. Email: [email protected] 4. Majalah Internal: Majalah Gema yang terbit setiap 1

(satu) bulan sekali 5. Facebook di: Pelindo I Persero 6. Fanpage di: PT Pelabuhan Indonesia I - Persero7. Twitter di: @Pelindo_1 8. Instagram di: Pelindo19. Youtube di: PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 10. Papan Informasi Internal

SATUAN PENGAWASAN INTERNPembentukan Satuan Pengawasan Intern merupakan salah satu wujud komitmen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Satuan Pengawasan Intern bertugas untuk memberikan rekomendasi dan pelaporan yang independen dan objektif melalui kegiatan pengawasan yang komprehensif terhadap aktivitas Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab ini dilakukan guna memperkuat penerapan praktik tata kelola melalui pendekatan yang sistematis. Mekanisme Satuan Pengawasan Intern SMF sampai saat ini dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Dasar Hukum PembentukanDasar hukum pembentukan Satuan Pengawasan Intern Perusahaan adalah sebagai berikut:1. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

pasal 67 (1) yang menyatakan bahwa “Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan”.

2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perusahaan pasal 28 (1): “Pada setiap PERSERO dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan apparat pengawasan intern perusahaan”.

3. Peraturan Bapepam LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal pasal 2 (1): “Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.I.7, Lampiran Keputusan ini, selambatnya 31 Desember 2009.

162



Pihak yang Mengangkat/Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan InternKepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) ditunjuk dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Kualifikasi dan Sertifikasi Satuan Pengawasan InternKualifikasi Satuan Pengawasan Intern Perusahaan sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Internal adalah sebagai berikut:1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional,

independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.

3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.

5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.

6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal.7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data

perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern SMF kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.

9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Sertifikasi Profesi Audit InternalUntuk mendukung kompetensi pelaksanaan auditor internal di Perusahaan, personil Satuan Pengawasan Intern aktif mengikuti workshop dan pelatihan audit internal serta telah memperoleh sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) dari Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DSQIA) dan sertifikasi Manajemen Risiko Level I yang dikeluarkan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR).

Profil Kepala Satuan Pengawasan InternKepala Satuan Pengawasan Intern per 31 Desember 2015 dijabat oleh Arif Hutomo.

Lahir di Magelang pada tanggal 24 Desember 1966 (umur 50 tahun). Menamatkan pendidikan terakhir di Magister (S2) Transport & Logistic pada Universitas Paris. Mulai bekerja di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tanggal 25 Februari 1993 sampai dengan sekarang. Memiliki pengalaman jabatan sebelumnya sebagai Koordinator project management office pembentukan anak perusahaan. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern sejak 16 Juni 2014.

Struktur dan Komposisi Satuan Pengawasan InternStruktur Satuan Pengawasan Intern Organisasi SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI dan dibantu 3 orang Pengawas Wilayah, 1 orang Pengawas Bidang Khusus, 1 orang Manajer Administrasi dan Monitoring, 6 orang Ketua Tim Audit, 15 orang Auditor dan 1 orang staf administrasi.

163


Kepala SPI

Pengawas Wilayah III

Pengawas Wilayah II

Pengawas Wilayah I

Pengawas Bidang Khusus

Manajer Administrasi &

Monitoring

Ketua Tim(Team

Leader)

Pemeriksa Senior dan Junior

Ketua Tim(Team

Leader)

Ketua Tim(Team

Leader)

Ketua Tim(Team

Leader)

Ketua Tim(Team

Leader)

Keterangan: Garis Koordinasi Bertanggung jawab terhadap administrasi pegawai

Tugas dan Tanggung JawabSesuai dengan Internal Audit Charter, tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern, meliputi:• Memberikan penilaian mengenai kecukupan dan

efektivitas proses manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam mengendalikan kegiatannya dan pengelolaan risiko.

• Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian intern, termasuk melaporkan kemungkinan melakukan peningkatan pada proses tersebut.

• Memberikan informasi mengenai perkembangan dan hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumber daya audit.

• Memberikan penilaian terhadap hasil evaluasi lainnya yang dilaksanakan oleh SPI.

Laporan Kegiatan 2016 Satuan Pengawasan Intern Disamping pelaksanaan masing-masing Program Kerja Manajemen (PKM), SPI juga senantiasa melakukan sosialisai “Three Line of Defenses”, “Gratifikasi” serta Pengenalan dan pemahaman fraud pada saat pelaksanaan audit lapangan (Cabang Tanjungpinang, TB. Asahan Dumai, TB. Karimun, Batam, Pekanbaru, Sibolga, Malahayati, Belawan, Unit Galangan Kapal dan Belawan International Container Terminal), melakukan inventarisasi dan revisi SISPRO cabang-cabang pelabuhan, penyelenggaraan workshop “Pemahaman

dan Identifikasi Fraud”, dengan PJP di Kantor Pusat, workshop “Dasar-dasar Audit” oleh perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara bagi pejabat 1 tingkat dibawah Direksi, Pengarahan Kaper BPKP Provinsi Sumatera Utara serta konsolidasi pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan investasi bagi PJP terkait di Cabang-cabang dan Kantor Pusat.

AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah mendapat persetujuan RUPS. Akuntan Perusahaan yang ditunjuk adalah KAP Heliantono & Rekan, sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Indonesia Perusahaan serta tugas lain yang diperlukan.

KAP yang melakukan audit keuangan Perusahaan dalam tiga tahun terakhir adalah:

Tahun Audit KAP Biaya

2016 Heliantono & Rekan Rp1.070.300.00

2015 Heliantono & Rekan Rp971.080.000

2014 Heliantono & Rekan Rp1.023.770.000

Ruang Lingkup Audit Ruang Lingkup Audit di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah melakukan General Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Entitas Anak serta Laporan Keuangan PKBL.

Informasi Mengenai Jasa Lain Selain Audit Laporan Keuangan Selain Audit Laporan Keuangan, Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan juga melakukan lingkup pekerjaan dengan output sebagai berikut: • Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan

Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern.

• Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

• Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati Bersama terhadap Evaluasi Kinerja.

• Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yang Disepakati Bersama Terhadap Penerapan Praktik Good Corporate Governance.

164



MANAJEMEN RISIKO Sebagai BUMN, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada. Sejalan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor Per-01/MBU/2011 pasal 25, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) wajib menerapkan hal-hal berikut:1. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan

korporasi, harus mempertimbangkan risiko usaha. 2. Majemen risiko korporasi secara terpadu yang

merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. 3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan

dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.

Pedoman penerapan manajemen risiko di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor KP.39/1/3/PI-14.TU tanggal 27 Maret 2014 (yang merupakan pengganti Keputusan Direksi sebelumnya yaitu Nomor UM.50/12/18/P.I-11 tanggal 31 Maret 2011).

Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terus berupaya untuk penerapan manajemen risiko yang efektif di seluruh level manajemen dan aktivitas/proses bisnis yang dijalankan. Evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh auditor eksternal dan Komite Pemantauan Manajemen Risiko di Dewan Komisaris. Sistem Manajemen Risiko terus ditinjau dan disempurnakan baik dalam rapat internal Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris.

Profil dan Mitigasi Risiko Berbagai risiko yang dihadapi oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) perlu dikelola secara bertanggung jawab dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk menjamin pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Berikut akan diuraikan risiko-risiko yang dihadapi perusahaan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja Perusahaan dan Entitas Anak.

1. Risiko Hukum/Legal Perusahaan berpotensi menghadapi risiko terkait

dengan kondisi politik dan peraturan/kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada pengelolaan proses bisnis perusahaan dan hilangnya pendapatan perusahaan, dicabut/tidak diperpanjangnya ijin suatu segmen usaha/pelayanan operasional dari pemerintah seperti pelayanan pemanduan, bongkar muat barang

dan pelayanan terminal peti kemas serta peraturan lainnya yang bersifat mandatory, yang akan berdampak pada terhentinya proses layanan sehingga hilangnya pendapatan dan mengganggu kinerja keuangan Perusahaan. Risiko terkait hukum/legal lainnya adalah tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak mitra sebagaimana yang telah disepakati pada perjanjian kerja sama usaha, sehingga perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan yang telah dianggarkan pada tahun berjalan.

Untuk memitigasi seluruh risiko tersebut di atas, Perusahaan terus melakukan kegiatan optimalisasi dan peningkatan kapasitas bisnis yang ada melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi, memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah/instansi terkait lainnya untuk setiap segmen usaha dan operasional Perusahaan lainnya khususnya yang bersifat mandatory, seperti penerapan International Ship and Port Security (ISPS) Code, sistem manajemen K3 dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya oleh satuan pengawas internal Perusahaan, serta memastikan bahwa kriteria dan metode pemilihan mitra kerja sama telah ditetapkan dengan benar untuk mendapatkan mitra usaha yang tepat.

2. Risiko Strategis Risiko strategis yang dihadapi perusahaan adanya

potensi penyimpangan negatif antara proyeksi dan realisasi atas kebijakan yang bersifat strategis untuk pengembangan bisnis perusahaan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan, seperti pelaksanaan investasi dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan fasilitas serta penunjang operasional kepelabuhan lainnya, pendirian anak perusahaan dan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari dana eksternal dalam rangka pengembangan Perusahaan yang bersifat jangka panjang. Hal ini dapat berdampak pada hilangnya potensi pendapatan dan atau terjadinya peningkatan biaya operasional, sehingga kinerja keuangan korporat akan terganggu.

Perusahaan melakukan mitigasi atas risiko di atas dengan cara memastikan bahwa setiap rencana keputusan yang bersifat strategis didukung dengan kajian kelayakan sesuai dengan kriteria yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan termasuk kajian risiko tersendiri, memastikan pelaksanaan investasi/pengadaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,

165


memonitoring setiap tahapan implementasi investasi mulai dari perencanaan hingga pemanfaatannya.

3. Risiko Operasional Pelayanan operasional Perusahaan di bisnis

kepelabuhanan utamanya meliputi ketidakefektifan SOP, teknologi yang tidak mendukung, ketidakhandalan SDM, kecelakaan kerja dan gangguan keamanan. Dalam memberikan pelayanan Perusahaan memiliki risiko keterlambatan pelayanan pemanduan kapal, kerusakan kapal pandu dan kapal tunda, alat bongkar muat tidak cukup atau mengalami kerusakan, kerusakan barang dan petikemas milik pihak ketiga selama kegiatan bongkar muat, kerusakan jaringan dan aplikasi sistem teknologi informasi, kekurangan jumlah tenaga kerja operasional seperti pandu dan operator alat bongkar muat, terjadinya kecelakaan kerja dan pemogokan buruh bongkar muat. Jika risiko operasional tersebut terjadi, maka akan berdampak pada tidak tercapainya target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk pelayanan kapal, barang dan peti kemas, tidak terpenuhinya Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG) kepada pengguna jasa, citra baik perusahaan berkurang karena komplain pelanggan, target pendapatan tidak tercapai dan terganggunya kinerja keuangan secara keseluruhan.

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko, Perusahaan telah melaksanakan penyusunan rencana kerja setelah mendapatkan permintaan pelayanan, guna memastikan seluruh perangkat pelayanan tersedia dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi baik untuk melakukan kegiatan baik peralatan maupun sumber daya manusia, pelaksanaan perawatan armada kapal secara rutin, menerapkan kontrak perawatan dengan mitra profesional untuk jaminan kesiapan alat bongkar muat dan kesiapan jaringan dan aplikasi sistem teknologi informasi, pemenuhan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi yang dibutuhkan, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan atas kerugian pihak ketiga melalui asuransi port liability dan melakukan koordinasi dengan instansi penyedia tenaga kerja buruh, serta melaksanakan survei setiap tahun untuk mengetahui tingkat kepuasan dan keterikatan pelanggan melalui lembaga independen sebagai bahan umpan balik dalam peningkatan kualitas layanan.

4. Risiko Bisnis Untuk melaksanakan pengelolaan pelabuhan di

4 (empat) propinsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, Perusahaan menghadapi risiko keterbatasan market share untuk pelayanan bongkar muat barang, berkurangnya pangsa pasar karena kebijakan pemerintah yang memberikan ijin pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri dan pendirian badan usaha pelabuhan (BUP) oleh pihak swasta, penurunan kondisi perekonomian yang berdampak pada turunnya arus barang ekspor dan impor, kegagalan untuk menerapkan tarif optimal sesuai layanan serta kegagalan dalam mendapatkan mitra kerja sama untuk rencana pengembangan dan peningkatan kualitas layanan. Risiko-risiko tersebut akan berdampak terjadinya kelebihan kapasitas yang tidak dapat dimanfaatkan (idle capacity), tingginya biaya operasional, tidak tercapainya target pendapatan dan terganggunya kinerja keuangan.

Namun Perusahaan telah melaksanan program mitigasi untuk meminimalisir kemungkinan dampak dengan cara meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa dengan jaminan layanan bongkar muat melalui Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG) kepada pengguna jasa disertai dengan telah dilaksanakannya survei kepuasan pelanggan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan pelanggan untuk peningkatan kualitas layanan, optimalisasi kapasitas melalui penataan pelabuhan melalui penetapan dedicated berth/dedicated terminal untuk meyakinkan pasar bahwa pelayanan yang diberikan Perusahaan lebih efisien dibanding pendirian pelabuhan sendiri, perluasan pelayanan di luar wilayah kerja seperti pelayanan pemanduan Selat Malaka, ekstensifikasi usaha seperti jasa logistik barang mulai dari gudang pemilik hingga pemuatan ke kapal, pengusahaan depo peti kemas, serta pengembangan layanan pendukung lainnya seperti pembangunan cold storage bagi komoditi agriculture yang akan diekspor serta pembangunan car terminal untuk layanan bongkaran mobil, serta pengembangan bisnis lainnya melalui kerjasa usaha dengan mitra strategis, baik dilaksanakan oleh Perusahaan maupun melalui Entitas Anak.

166



5. Risiko Finansial Risiko finansial yang mungkin terjadi antara lain

melemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak pada peningkatan pembayaran pokok dan bunga pinjaman, karena saat ini Perusahaan masih memiliki pinjaman dalam mata uang USD sedangkan penerimaan pendapatan dalam mata uang rupiah, kenaikan tingkat suku bunga pinjaman bank, terjadinya risiko likuiditas yang disebabkan pencatatan pendapatan dalam bentuk piutang. Risiko tersebut akan berdampak pada terganggunya likuiditas perusahaan dan kinerja keuangan lainnya.

Untuk itu telah dilaksanakan mitigasi dengan cara

mengalokasikan dana simpanan dalam mata uang USD sesuai dengan besaran kewajiban, penerimaan pembiayaan dari dana eksternal (bank dan non bank) hanya dalam mata uang rupiah, penerapan Cash Management System (CMS) dan uang panjar atas setiap permintaan pelayanan, serta penerapan sistem Host to Host untuk kemudahan pembayaran oleh pengguna jasa.

6. Risiko Aset Kebijakan perusahaan untuk melakukan pengembangan

bisnis diikuti dengan pengelolaan aset yang dimiliki untuk mencegah terjadinya risiko kerusakan dan kehilangan nilai atas aset berwujud dan aset tidak berwujud perusahan termasuk didalamnya risiko terkait fasilitas, peralatan, tanah dan bangunan.

Untuk itu telah dilaksanakan mitigasi dengan cara melakukan inventarisasi aset secara berkala, pemasangan plank terhadap aset tanah dan bangunan milik perusahaan, setifikasi bukti kepemilikan aset dan melengkapi bukti-bukti kepemilikan aset. Aset produksi juga dilindungi asuransi untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan.

7. Risiko Reputasi Potensi kerugian yang ditimbulkan dari penyimpangan

reputasi atau nama baik perusahaan antara lain disebabkan oleh penerimaan lingkungan eksternal (stakeholder, masyarakat dan lain-lain) yang rendah bahkan bisa terjadi penolakan diantaranya publikasi negatif, persepsi negatif terhadap perusahaan maupun hubungan komunikasi kelembagaan yang kurang harmonis yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Perusahaan mengembangan program Corporate Sosial Responsibility/CSR dan program bina lingkungan yang melibatkan pengusaha kreatif di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), membangun stakeholder management untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan berbagai pihak terkait serta responsif terhadap kondisi-kondisi yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap Perusahaan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNALPerusahaan telah menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, pengelolaan risiko, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva Perusahaan di setiap level organisasi.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka yang Diakui Secara Internasional.Pengembangan sistem pengendalian internal Perusahaan menggunakan pendekatan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions) untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal tersebut mencakup:a. Lingkungan Pengendalian Internal dalam Perusahaan

yang disiplin dan terstruktur termasuk pengendalian keuangan, operasional, SDM dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

b. Identifikasi, Pengukuran dan Pengelolaan risiko;c. Aktivitas Pengendalian;d. Sistem informasi dan komunikasi;e. Monitoring.

Dalam implementasi secara operasional dijabarkan lebih lanjut kedalam berbagai kebijakan berupa Pedoman, Petunjuk Operasional maupun Instruksi Kerja.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian InternalUntuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, dibentuk Satuan Pengawas Intern. Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal menjadi salah satu dasar evaluasi Manajemen terhadap efektivitas

167


sistem pengendalian internal untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan Manajemen untuk dapat secara lebih efektif menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.

Satuan Pengawas Intern merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang saham, yang bertanggung jawab didalam penyelenggaraan Audit Internal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Satuan Pengawas Intern secara kontinyu melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal (internal control) dalam berbagai kegiatan operasional di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), untuk kemudian melakukan upaya perbaikan dan peningkatan yang diperlukan agar mampu mengikuti perkembangan usaha perusahaan.

PERKARA HUKUM PADA TAHUN 2016 Selama tahun 2016, terdapat beberapa perkara hukum yang sedang berlangsung (in progress) yang dihadapi oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) antara lain:1. T. Aswandin menggugat Kantor Pertanahan Kota

Medan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan registrasi perkara No. 43/TUN/2009/PTUN-MDN tanggal 18 Mei 2009 atas perbuatan Kantor Pertanahan Kota Medan yang menolak permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah seluas ±66.800 m2 yang terletak di Jalan Bagan Deli, Kelurahan Bagan Deli, tanah seluas ±7.100 m2 yang terletak di Jalan Pelabuhan Kelurahan Belawan II, dan tanah seluas 10 ha yang terletak di Jalan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, atas nama T. Aswandin, karena tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya atas nama T. Aswandin tersebut merupakan bagian sertifikat HPL No. 1 Belawan I tanggal 03 Maret 1993 atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Atas gugatan tersebut, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), masuk sebagai Tergugat Intervensi dan saat ini perkara telah di putus oleh Mahkamah Agung sesuai surat pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali No. 43/G/2009/PTUN-Mdn jo. No. 37/PK/TUN/2013 tanggal 18 Juni 2014 yang putusannya menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)).

Atas putusan tersebut, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah membuat surat penolakan eksekusi ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai surat No. HK.45/1/12/PI-14 tanggal 30 Juni 2014 tentang Penolakan Eksekusi Perkara Tata Usaha Negara Medan No. 43/G/2009/PTUN-Mdn.

2. Nurhayati Asmar, dkk mengajukan gugatan terhadap PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan registrasi perkara No. 07/Pdt.G/2000/PN-Dum tanggal 17 Februari 2000 karena PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menguasai bidang-bidang tanah milik Nurhayati Asmar, dkk seluas 1839 m2 dan bangunan seluas 1.832,34 m2 yang terletak di RT.03 RW.04 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur dengan gugatan ganti rugi tambahan sebesar Rp841.151.683. Saat ini perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Penggugat mengajukan gugatan baru terhadap ahli waris alm. Ali Umar dengan registrasi perkara No. 232/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 04 Mei 2011 yang menyatakan bahwa sah dan berharga surat jual beli tanah yang dibuat di antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan Alm. Muhammad Ali Umar atas sebidang tanah seluas 20.028 m2 yang terletak di km 20 Medan – Belawan Labuhan Deli Lingkungan X B Pekan Labuhan Kecamatan Medan Belawan dan pembayaran Jual beli atas tanah tersebut telah lunas. Saat ini telah ada relaas pemberitahuan putusan No. 1430 K/Pdt/2014 yang meyatakan menolak permohonan kasasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

4. Hafizham menggugat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat II dengan registrasi perkara No. 561/Pdt.G /2011/PN.Mdn tanggal 06 November 2011 di Pengadilan Negeri Medan atas kepemilikan tanah seluas ±10 ha (yang dikenal dengan tanah Pantai Anjing) yang merupakan bagian HPL No. 1/Belawan I tanggal 3 Maret 1993 atas nama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I di Belawan. Putusan Pengadilan Negeri tanggal 5 Juni 2012, antara lain:a. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dari

tanah sengketa;b. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum

Sertipikat Hak Pengelolaan No. 1/Belawan I atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);

168



Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pada 5 Juni 2013 Putusan Pengadilan Tinggi tanggal atas perkara ini, antara lain:a. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 05 Juni 2012 Nomor 561/Pdt.G/2011/PN.Mdn;b. Menyatakan Gugatan Penggugat (Terbanding) tidak

dapat diterima (Niet Ont Van Kelijke Verklaard). Atas putusan Banding ini, M. Hafizham mengajukan

upaya hukum Kasasi dan telah keluar putusan Mahkamah Agung No. 2843 K/Pdt/2013 tanggal 19 Maret 2014 yang putusannya menyatakan mengabulkan permohonan M. Hafizham.

Atas putusan Kasasi ini, PT Pelabuhan Indonesia

I (Persero) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dan telah keluar putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 227 PK/PDT/2015 yang putusannya menyatakan mengabulkan permohonan PK PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan membatalkan putusan PN Medan. sehingga perkara perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah selesai.

5. Gunawan Lusman selaku Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara karena yang bersangkutan tidak dapat mengurus sertifikat hak milik atas tanahnya, dengan register perkara No. 59/G.TUN/2007/PTUN-Mdn dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) masuk dalam perkara ini selaku Tergugat Intervensi karena objek gugatan yakni tanah seluas ±6,3 ha yang terletak di Pelabuhan Belawan dan merupakan bagian dari Seritifikat HPL No. 1/Belawan I. Dasar gugatannya adalah 7 (tujuh) Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah (SPMHAT) yang dibuat oleh M. Hafizham selaku Penual dengan Gunawan Lusman selaku Pembeli dihadapan Camat Medan Belawan. Inti gugatannya adalah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk melakukan pembatalan Sertifikat HPL No. 1/1993 di Pelabuhan Belawan khusus tanah seluas sekitar 63.000 m2. Putusan PTUN Medan No. 59/G.TUN/2007/PTUN-Mdn tanggal 06 Desember 2007 adalah batal dan mencabut sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 1

Belawan I tertanggal 03 Maret 1993 a.n PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Persero) khusus terhadap tanah Penggugat seluas sekitar 6,3 ha dan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk mencabut Sertifikat HPL No. 1 Belawan I tanggal 03 Maret 1993 a.n PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) khusus terhadap tanah Penggugat seluas sekitar 6,3 Ha, dimana putusan ini telah dikuatkan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali oleh MA RI, sesuai putusan Banding No. 12/BDG/2008/PT.TUN-MDN tanggal 15 April 2008, Kasasi MA RI No. 248 K/TUN/2008 tanggal 03 Feruari 2009 dan Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 106 PK/TUN/2009 tanggal 13 Januari 2010.

Pada tanggal 23 Oktober 2015 Kepala Kantor Wilayah

BPN Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 1393/19-12.600/X/2015 perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap. Untuk menolak pelaksanaan putusan dimaksud PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. HK.45/4/7/PI-15 tanggal 14 Desember 2015 perihal Penolakan Pembatalan Sertifikat HPL No. 1 Belawan I khusus terhadap tanah seluas sekitar 6,3 ha atas Putusan PTUN Medan.

M. Hafizham, dkk membuat dan menggunakan surat

yang diduga palsu berupa 7 (tujuh) buah SPMHAT yang dikeluarkan oleh Camat Medan Belawan atas tanah seluas sekitar 6,3 Ha, dimana 7 (tujuh) SPMHAT tersebut digunakan oleh M. Hafizham mengajukan gugatan Perdata atas tanah seluas 10 ha di PN Medan dan oleh Gunawan Lusman di PTUN Medan atas tanah seluas sekitar 6,3 Ha. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melaporkan M. Hafizham dan Gunawan Lusman kepada Direskrimum Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu dan atau menjual tanah diatas tanah yang sudah bersertifikat sebagaimana Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 385 KUH Pidana, sesuai Laporan Pidana No. LP/796/VII/2014/SPKT “I”

169


tanggal 07 Juli 2014 dan sesuai surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 22 Desember 2015 M. Hafizham, dkk telah ditetapkan sebagai tersangka dan penetapan M. Hafizham masuk sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai Daftar Pencarian Orang No. DPO/258/XII/2015/Ditreskrimum dan saat ini Penyidik Polda Sumut telah melimpahkan berkas kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut dan menunggu pelimpahan berkas ke Pengadilan.

Saat ini PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melalui kuasa hukum sedang mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 106 PK/TUN/2009 tanggal 13 Januari 2010 sesuai akta Peninjauan Kembali tertanggal 21 September 2016.

6. CV SAA Inti Karya Tehnik melalui kuasanya Abraham Law Firm mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan register perkara No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 18 Mei 2016 terkait PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian atas pemotongan Plat Deck seberat 8.528,99 kg sehingga total kerugian yang harus di bayar PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebesar Rp505.107.690,-. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 November 2016 menyatakan:a. Mengabulkan gugatan CV SAA Inti Karya Tehnik

untuk sebagian;b. Menyatakan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

telah melakukan perbuatan melawan hukum;c. Menghukum PT Pelabuhan Indonesia

I (Persero) untuk mengembalikan DP kepada CV SAA Inti Karya Tehnik sebesar Rp186.209.000,-

Saat ini PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sedang

mengajukan Banding atas putusan PN Medan sesuai akta banding No. 170/2016 tanggal 23 November 2016.

KODE ETIK PERUSAHAANSaat ini PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah mempunyai Code of Conduct (Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku). Code of Conduct tersebut disusun untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik dan benar sehingga diperlukan suatu pedoman yang bertujuan untuk membentuk dan mengatur kesesuaian tingkah laku sehingga mencapai penerapan GCG yang konsisten sebagai budaya yang memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip GCG sehingga tercapainya Visi dan Misi Perusahaan.

Code of Conduct mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang terdiri dari: • Etika Bisnis, mengatur hubungan dengan Pegawai

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Pelanggan, Pemegang saham, Pemerintah dan Regulator, lingkungan, penyedia barang/jasa, kreditur/investor, pesaing dan masyarakat sekitar.

• Tata Perilaku, mengatur tuntutan perilaku individu, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan, kerahasiaan informasi, benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, anti penggelapan, melindungi aset perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja, menjaga kriteria perusahaan, serta ketepatan pencatatan.

Code of Conduct berlaku untuk seluruh Insan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai kepada seluruh pegawai di level operasional.

Penyebaran Kode Etik PerusahaanCode of Conduct diungkapkan dan/atau disebarkan kepada semua insan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melalui berbagai media yang dimiliki, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua pegawai dengan mudah setiap saat. Secara periodik, kepada segenap insan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) disampaikan melalui media Memo dan/atau Surat Edaran dari Direksi tentang pelaksanaan etika bisnis.

170



Media Sosialisasi Penyebaran Code of Conduct antara lain melalui: 1. Website 2. Buku 3. CD 4. Poster 5. Buletin Internal

Penegakan Sanksi dan Pelanggaran Kode EtikPersonil yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan materialitas, sifat, dan frekuensi terjadinya pelanggaran. Prosedur pemberian sanksi mengacu pada Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Kode Etik yang diterapkan Perusahaan bersifat universal terhadap seluruh anggota perusahaan, baik dari Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen hingga karyawan.

Pelanggaran Kode EtikSegala pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku akan dikenakan sanksi sebagaimana diuraikan dalam ketentuan internal perihal Pemberian Sanksi yang ditetapkan dari waktu ke waktu. Selama 2016, ada/tidak ada laporan pelanggaran kode etik dan pedoman tingkah laku yang terjadi.

Tata Nilai PerusahaanTata Nilai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah “CIPTA” dengan penjelasan sebagai berikut: • Customer Focus Proaktif dalam melayani dan membangun hubungan

dengan pelanggan. • Professionalism Penguasaan terhadap pekerjaan yang mencakup

pengetahuan, ketrampilan dan sikap. • Integrity Mengutamakan perilaku terpuji sesuai dengan nilai,

prinsip dan etika perusahaan. • Teamwork Keinginan yang tulus untuk bekerja sama dengan orang

lain.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)Penerapan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran merupakan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan khususnya dalam bidang transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan ini memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait dengan perusahaan untuk melakukan pelaporan pelanggaran terhadap adanya indikasi tindakan-tindakan yang melanggar dan/atau menyalahgunakan peraturan, tata nilai dan kebijakan Perusahaan.

Secara khusus, pelanggaran yang dimaksud meliputi penyimpangan atas etika bisnis, etika kerja, kebijakan perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku, anggaran dasar perusahaan, perjanjian kontrak perusahaan dengan pihak luar, rahasia perusahaan, atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan perusahaan.

Pelaporan ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau kelembagaan lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Mekanisme WhistleblowingMekanisme/Prosedur Penerimaan Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris, Kepala Divisi dan Organ Penunjang Direksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:• Melalui e-mail: [email protected], dengan

melampirkan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan atas penyimpangan yang dilaporkan tersebut.

• Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat:

Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) u.p. Pengelola Pelaporan atas dugaan penyimpangan

pada perusahaan Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241

171


Penggunaan dan Output Sistem Pelaporan PelanggaranBerdasarkan pada pelaporan pelanggaran yang diterima, Tim Pengelola Pelaporan melakukan proses penanganan pelaporan dengan melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan tim. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran akan memutuskan perlu atau tidaknya dilakukan investigasi atas Pelaporan pelanggaran dalam waktu 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pelaporan tidak akurat dan tidak terbukti kebenarannya, maka pelaporan tidak akan diproses lebih lanjut. Apabila hasil verifikasi menunjukkan terdapat indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pelaporan akan diproses ke tahap investigasi.

Pelaku pelanggaran yang telah terbukti bersalah berdasarkan hasil investigasi akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran disiplin oleh karyawan, maka Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran dapat menindaklanjuti dengan melaporkan hasil investigasi kepada Direksi untuk ditindaklanjuti. Apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran oleh karyawan yang mengarah ke tindak pidana, maka pelaporan dapat ditindaklanjuti pada proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi sebagai pejabat penyerah perkara.

Perlindungan PelaporKebijakan Whistleblowing System telah mengatur mengenai Perlindungan Bagi Pelapor diantaranya: a. Kewajiban PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk

memberikan perlindungan pelapor. b. Perlindungan pelapor meliputi hal-hal antara lain:

jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.

c. Seorang pelapor akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti: pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam bentuk apapun serta catatan yang merugikan dalam data pribadi (personal le record).

Pengelola Pengaduan PelanggaranPT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah mengatur mengenai langkah langkah dalam Penanganan Pelaporan Pelanggaran antara lain sebagai berikut: • Komisi Pelaporan Pelanggaran melakukan verifikasi

atas laporan yang masuk untuk memberikan rekomendasi perlu tidaknya dilakukan investigasi atas Pelaporan Pelanggaran;

• Berdasarkan hasil verifikasi awal, Komisi Pelaporan Pelanggaran menyampaikan rekomendasi untuk diputuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran dalam periode 10 (sepuluh) hari kerja;

• Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pelaporan pelanggaran tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan dilakukan pemrosesan lebih lanjut.

• Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti cukup,maka Direksi memutuskan agar pelaporan pelanggaran dapat diproses ke tahap investigasi;

• Terkait pelaporan pelanggaran yang melibatkan oknum insan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pelaporan Pelanggaran dan jika diperlukan dapat menggunakan bantuan fungsi lain terkait serta pihak eksternal;

• Komisi Pelaporan Pelanggaran melaporkan hasil investigasi;

• Direksi akan memutuskan tindak lanjut hasil investigasi dan menetapkan status pelaporan pelanggaran apakah ditutup jika tidak terbukti atau diberikan sanksi;

• Dalam hal hasil investigasi yang dapat dibuktikan menyangkut anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Direksi tanpa melibatkan pihak pihak yang terlibat;

• Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

172


175 Oganisasi Pelaksana175 Realisasi Kegiatan dan Anggaran177 Program Bina Lingkungan178 Komitmen Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup179 Komitmen Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan,

Kesehatan, dan Keselamatan Kerja179 Komitmen Perusahaan terhadap Pengembangan

Sosial Kemasyarakatan180 Komitmen Perusahaan terhadap Tanggung Jawab

kepada Konsumen

173


TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

174


PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memandang bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) merupakan bentuk komitmen untuk dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan sumber daya manusia. Sebagai perusahaan milik negara, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki ikatan moral untuk mampu memberikan sumbangan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia secara umum, dan kepada para pemangku kepentingan secara khusus.

Karena itulah, pelaksanaan program CSR ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan bentuk komitmen untuk menciptakan harmoni dengan masyarakat dan lingkungan sekitar serta terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran anggaran CSR untuk sejumlah kegiatan.

Selain itu, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pemenuhan tanggung jawab tersebut dilaksanakan dalam berbagai kegiatan dan program sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelaksanaan program CSR di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan komitmen untuk menciptakan harmoni dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Disamping itu juga sebagai kewajiban sebagai Badan Usaha Milik Negara, untuk melaksanakan berbagai bentuk program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Landasan hukum pelaksanaan PKBL adalah sebagai berikut:• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas;• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara;• Surat Edaran Kementerian Negara Badan Usaha Milik

Negara No. SE-07/MBU/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Pelaksanaan PKBL dan Penerapan Pasal 74 Undang undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

• Surat Edaran Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara No. SE-14/MBU/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Optimalisasi Dana Program Kemitraan melalui Kerja Sama Penyaluran.

• Surat dari Kementerian BUMN No. S-92/D5.MBU/2013 perihal Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

• Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

• Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

175


REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN

Kebijakan ManajemenPeran BUMN dalam memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat ini pada awalnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1983 dimana semua BUMN diminta untuk dapat turut membantu pengembangan usaha kecil yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK/.013/1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) melalui pemanfaatan laba Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan tersebut kembali di sempurnakan dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No.60/KMK.016/1996 tanggal 9 Februari 1996 tentang perubahan Pasal dalam surat Keputusan Menteri Keuangan No.316/KMK.016/1994 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Jendral Pembinaan BUMN Departemen Keuangan dan Direktur Jendral Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi Departemen Koperasi dan PPK No.KEP.1515/BU/1994 dan 02/SKB/PPKX/1994 tanggal 14 oktober 1994.

ORGANISASI PELAKSANAPerusahaan memiliki unit khusus yang menangani PKBL. Sesuai keputusan Direksi Perusahaan Nomor PR.02/2/11/P.I-07 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagaimana telah di ubah dengan keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.02/1/21/P.I-09 tanggal 23 maret 2009 tentang perubahaan keputusan Direksi Perusahaan Nomor PR. 02/2/11/P.I-07 tanggal 30 maret 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja pada Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia l (Persero), bahwa bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL) berada satu tingkat dibawah Direksi yaitu Direktur Keuangan, dengan struktur organisasi sebagai berikut:• Penanggung jawaban: Farid Luthfi• Senior Manager Kemitraan dan Bina Lingkungan Saiful

Anwar, SE, Msi• Asisten Senior Manajer Pembinaan: Fatimah Zuhra, SE• Asisten Senior Manajer Administrasi dan Pelaporan:

Santi Saptasari, SE • Pimpinan di Kantor Cabang: General Manager

176


Pelaksanaan PKBL di ubah dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No.266/KMK.016/1997 tanggal 11 juni 1997 yang diikuti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara No. 197/MPBUMN/1999 tanggal 29 juli 1999 tentang Pedoman Penentuan Kualitas dan Penghapus Bukuan (Write off) pinjaman Dana Program Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi (PUKK) dan dilakukan perubahan kembali dengan Keputusan Besar Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.KEP-2016/MPBUMN/1999 tanggal 28 september 1999 tentang pedoman Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi BUMN melalui program kemitraan dengan usaha kecil program bina lingkungan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan pengelolahannya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia mengeluarkan surat keputusan No.236/MBU/103 tanggal 17 juni 2003 tentang program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan Junto Surat Edaran Menteri badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.SE-433/MBU/2003 tanggal 16 september 2003 tentang petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan. Pelaksanaan PKBL perusahaan dan Edaran Menteri BUMN ini.

Pada tanggal 27 April 2007, Menteri Negara BUMN mengeluarkan peraturan Menteri Negara BUMN PER-05/MBU/2007 tentang program Kemitraan Badan Lingkungan untuk menggantikan keputusan Meneg KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2017 di berlakukan unutk Laporan Keuangan Tahun 2008 dan direvisi dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/2004 tanggal 10 September 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pada tanggal 22 Mei 2015, Menteri BUMN mengeluarkan kembali Peraturan Nomor: PER-07/MBU/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang merupakan tambahan dari Peraturan Menteri BUMN dengan nomor


PER-08/MBU/2013. Keluarnya berbagai peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan PKBL di lingkungan Pelindo l. Sejak tanggal 16 Desember 2016, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-07/MBU/2015 telah di perbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang menjadi pedoman pelaksanaan PKBL sampai dengan saat ini.

Sejak PKBL di dirikan pada tahun 1991, setiap tahun PT Pelabuhan Indonesia l (Persero) mengembalikan sebagian laba bersih perusahaan kepada masyarakat, khususnya komunitas di sekitar wilayah PT Pelabuhan Indonesia l (Persero) sebagai wujud kepedulian dalam bentuk dana Kemitraan dan Bina Lingkungan.

PROGRAM KEMITRAANProgram Kemitraan merupakan kegiatan penyaluran dana pinjaman bergulir dan dana pembinaan kemitraan kepada mitra binaan. Sasaran dari kegiatan Program Kemitraan yaitu usaha kecil, dalam hal ini perorangan atau Badan Usaha dan Koperasi yang mempunyai Penjualan (omset) pertahun setinggi tingginya Rp1.000.000.000 atau memiliki aktiva setinggi tingginya Rp200.000.000 di luar tanah dan bangunan untuk usaha.

Pelaksanaan Program Kemitraan dengan usaha kecil oleh PT Pelabuhan Indonesia l (Persero) bertujuan agar usaha kecil maupun Menengah, menjadi tangguh dan mandiri. Program ini di lakukan dengan cara memberikan pinjaman dengan bunga flat sebesar 6% per tahun dari saldo pinjaman awal tahun yang di tujukan untuk membiayai modal kerja atau membeli aktiva tetap, sehingga usaha kecil yang menjadi mitra binaan PT Pelabuhan Indonesia l (Persero) dapat menikmati pembinaan dalam berbagai aspek. Seperti peningkatan penguasaan aspek keuangan, peningkatan kemampuan manejemen/produksi dalam mengelola usaha, perluasan pemasaran dan upaya peningkatan produk dan kualitas produk.

Hingga 31 Desember 2016, Program Kemitraan Perusahaan telah membina sebanyak 1.024 mitra binaan yang mencakup sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan jasa. Penyebaran mitra binaan tersebut meliputi daerah-daerah sebagai berikut:

177


No ProvinsiJumlah Mitra

BinaanJumlah Dana

1 Naggroe Aceh Darussalam

190 6.781.643.867

2 Sumatera Utara 331 12.447.841.824

3 Riau 391 15.380.148.254

4 Kepulauan Riau 112 4.286.333.066

Jumlah 1.024 38.895.967.011

Pada tahun 2016, penyaluran program kemitraan telah dilakukan secara maksimal dengan capaian anggaran sebesar Rp14.548.000.000 atau mencapai 100,33% dari target anggaran sebesar Rp14.500.000.000.

No ProvinsiJumlah Mitra

BinaanJumlah Dana

1 Naggroe Aceh Darussalam

42 1.845.000.000

2 Sumatera Utara 86 4.988.000.000

3 Riau 102 6.010.000.000

4 Kepulauan Riau 32 1.705.000.000

Jumlah 262 14.548.000.000

Di akhir tahun 2016 tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman tercatat 76,23% dengan skor 3 (tiga). Untuk itu, Perseroan terus melakukan pembinaan dan pengembangan agar mitra-mitra binaan dapat meningkatkan kinerja usaha mereka dan pada gilirannya dapat memenuhi kewajibannya.

Tabel Rekapitulasi Piutang Mitra Binaan

No Kualitas PinjamanJumlah Mitra

BinaanJumlah Dana

1 Lancar 42 27.069.002.883

2 Kurang Lancar 80 2.838.659.878

3 Diragukan 44 1.813.397.926

4 Macet 269 7.174.906.324

Jumlah 1.024 38.895.967.011

PROGRAM BINA LINGKUNGANTujuan Program Bina Lingkungan adalah sebagai cerminan tanggung jawab sosial ekonomi Perusahaan guna mendukung perkembangan Mitra Binaan dan juga masyarakat serta stakeholder Perusahaan. Hal tersebut ditujukan kepada 7 (Tujuh) sasaran yaitu: Bantuan Korban

Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan/atau pelatihan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum, Bantuan sarana ibadah, Bnatuan Pelestarian Alam dan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan Kemiskinan. Dimana Pengertian dari masing masing adalah:A. Bantuan kepada Korban Bencana Alam, yaitu Bantuan

yang di berikan untuk meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam (force majeure) dengan obyek bantuan antara lain berupa:1) Penyediaan bahan bahan kebutuhan pokok, air

bersih dan mandi cuci dan kakus (MCK) pengungsi;2) Bantuan Obat obatan dan atau Tenaga Medis; 3) Bantuan Perahu Karet, Tenda pengungsi/tempat

penampungan sementara;4) Penyediaan dana untuk sewa angkutan/

Transfortasi Pengungsi, sewa alat alat berat;

B. Bantuan Pendidikan dan atau Pelatihan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, baik bersifat Formal maupun Informal termasuk di antaranya bantuan pendidikan/pelatihan dalam rangka pelestarian seni dan budaya dengan obyek bantuan antara lain berupa: 1) Pengadaan Peralatan sekolah, baik untuk sekolah

umum maupun pesantren dan madrasah;2) Bantuan biaya pendidikan atau beasiswa;3) Pelatihan dan atau pemagangan bagi anak putus

sekolah;4) Penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuam masyarakat;

C. Bantuan Peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang di berikan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan, dengan obyek bantuan antara lain berupa:1) Renovasi balai pengobatan masyarakat;2) Bantuan untuk kegiatan yang bersifat kesehatan

masyarakat;

D. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, yaitu bantuan yang di berikan dalam rangka meningkatkan fasilitas, dengan obyek bantuan antara lain berupa:1) Renovasi balai pendidikan;2) Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan

sarana umum;3) Pembangunan dan atau rehabilitasi panti asuhan

dan panti jompo;

178


E. Bantuan sarana ibadah, yaitu bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah, dengan obyek bantuan antara lain berupa: 1) Bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah;2) Pengadaan perlengkapan ibadah;3) Bantuan dana Untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan kegiatan keagamaan;

F. Bantuan untuk pelestarian alam, yaitu bantuan yang bertujuan unutk merehabilitasi atau menjaga kelestarian sumber daya alam dengan titik berat pada kegiatan penghijauan dengan tanaman yang memberikan manfaat/nilai ekonomis.

G. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, yaitu bantuan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di lingkungan Perusahaan, seperti:1) Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;2) Penyediaan Sarana air bersih;3) Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;4) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan,

promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;

5) Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;6) Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan

dan perikanan;7) Bantuan peralatan usaha.

KOMITMEN PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUPPerusahaan secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan tidak saja terhadap pegawai tetapi juga meliputi masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perusahaan maupun kegiatan manusia pada umumnya, selain untuk mendukung program-program nasional yang terkait dengan lingkungan hidup.

Target & Rencana Kegiatan

KebijakanKomitmen Perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan didasari oleh arahan dari Kementerian BUMN dan dituangkan dalam Surat Edaran Direksi Perusahaan juga telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang telah tersertifikasi ISO 14001:2004 untuk mengurangi dampak negatif aktivitas produksi terhadap lingkungan sekitarnya.

Pelaksanaan KegiatanBeberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan lingkungan hidup antara lain:• Melakukan pemantauan dan pelaporan pengelolaan

lingkungan di wilayah pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

• Melakukan revisi dokumen lingkungan Pelabuhan Dumai.

• Penyusunan dokumen lingkungan hidup Pelabuhan Tembilahan, Rengat, Bengkalis, Sei Pakning dan Selat Panjang.

• Melakukan kampanye hemat energi kepada seluruh stakeholders.

• Melaksanakan program hemat energi di bidang BBM Kendaraan, BBM Genset, Bahan Air, Bahan Listirk dan Bahan Telepon.

• Mengeluarkan Surat Edaran Direksi tentang Larangan Merokok di Areal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

• Mengeluarkan Surat Direksi untuk cabang pelabuhan tertentu (Belawan, Dumai, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun) agar Limbah B3 yang dihasilkan dikelola dengan baik dan benar sesuai kententuan yang berlaku.

Dampak Keuangan dari Kegiatan Pada tahun 2016, Perseroan menyalurkan dana Bina Lingkungan sebesar Rp9.880.935.610, atau 102,02% dari total dana yang direncanakan, yaitu sebesar Rp9.685.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian RKAP Realisasi

1 Bencana Alam 200.000.000 400.000.000

2 Pendidikan/Pelatihan 1.840.000.000 2.530.328.000

3 Peningkatan Kesehatan 650.000.000 10.000.000

4 Prasarana Umum 825.000.000 593.930.800

5 Sarana Ibadah 1.460.000.000 2.165.762.900

6 Pelestarian Alam 330.000.000 -

7 Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan

2.580.000.000 4.151.758.910

8 Bantuan Pendidikan, Pelatihan, Pemagangan, Pemasaran, Promosi, dan bentuk bantuan lainyang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan program kemitraan

1.800.000.000 29.155.000

Jumlah 9.685.000.000 9.880.935.610


179


Sertifikasi di Bidang LingkunganPerusahaan memiliki sertifikasi di bidang lingkungan yakni ISO 14001:2004 di Cabang Belawan, BICT dan Dumai.

KOMITMEN PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA


1. Ketenagakerjaan

Kebijakan Perusahaan memandang Sumber Daya Manusia

(SDM) sebagai bagian penting Perseroan. Untuk itu, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Perseroan, melalui penerapan code of conduct yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan kebijakan dalam ketenagakerjaan, Perseroan selalu mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut bentuk kepatuhan Perseroan terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja.

Pengelolaan Hubungan Pegawai dengan Manajemen Hubungan antara pegawai dengan manajemen telah terbina dengan baik. Perusahaan memiliki Serikat Pekerja Pelabuhan I yang merupakan serikat pekerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Serikat Pekerja Pelabuhan I merupakan organisasi yang berhak mewakili pegawai dalam berhubungan dengan manajemen dan telah terlibat secara aktif dalam perundingan PKB dengan manajemen.

2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kebijakan Pengelolaan K3 difokuskan untuk meminimalisir

dampak yang terjadi akibat adanya kecelakaan kerja yang bersifat fatal. Program ini diselenggarakan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja setempat serta dievaluasi dan dinilai setiap tahun. Komitmen Perusahaan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja diwujudkan dalam kebijakan Perusahaan yang

diatur dalam Keputusan Direksi. Perusahaan telah memiliki Prosedur Penanganan Keadaan Darurat yang mengatur berbagai hal serta langkah-langkah yang dilakukan dalam keadaan darurat.

Kebijakan mengenai K3 tertuang dalam SK Pedoman Umum Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan Perusahaan nomor: KP.33/4/8/PI-15.TU tanggal 14 September 2015.

Tingkat Kecelakaan Kerja Sepanjang tahun 2016, tidak ada kecelakaan kerja yang

terjadi di lingkungan Perseroan.

Sertifikasi Terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja1. Sertifikat Bendera Emas K3 dan SMK3 di Pelabuhan

Dumai dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (26 Mei 2014 - 26 Mei 2017)

2. Berlisensi SMK3 di Belawan International Container Terminal (BICT) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (22 April 2013 - 22 April 2016)

3. Berlisensi SMK3 di Pelabuhan Belawan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (23 April 2012 - 23 April 2015).

KOMITMEN PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Kebijakan Tanggung jawab CSR di bidang Sosial dan kemasyarakatan dilakukan melalui program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pelaksanaan program PKBL Perseroan berpedoman kepada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 dan Peraturan Menteri Badan Usahan Milik Negara No.Per.05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Sesuai dengan keputusan tersebut penyaluran dana Program Bina Lingkungan ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam.

180


Pelaksanaan KegiatanKegiatan Bina Lingkungan yang telah di laksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia l (Persero) sepanjang tahun 2016 adalah:

No Kategori Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan

1 Bantuan Bencana Alam Bantuan korban gempa di Aceh dan Garut, Jawa Barat

2 Bantuan Pendidikan dan atau Pelatihan

Memberikan Bantuan beasiswa dan perbaikan fasilitas gedung sekolah

3 Bantuan Peningkatan Kesehatan

Kegiatan Khitanan masal di Belawan

4 Bantuan Pengembangan Prasarana dan sarana umum

Pembuatan taman di Belawan,Penyediaan sarana air bersih di Pekanbaru

5 Bantuan saran ibadah Pembangunan masjid di Perawang,Pembangunan Gereja Katholik di Medan

6 Pelestarian alam Bantuan berupa penanaman pohon

7 Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan

Kegiatan pasar murah

KOMITMEN PERUSAHAAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN


KebijakanPerusahaan memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan sesuai dengan menyediakan jasa layanan yang fokus kepada pelanggan. Perusahaan selalu aktif meluncurkan berbagai program sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan, beberapa program yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah melalui penambahan kapasitas fasilitas produksi, peningkatan kinerja operasional, pengembangan aplikasi inovasi dalam teknologi informasi dan billing untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan.

Pelaksanaan Kegiatan Beberapa cara telah dilakukan oleh Perusahaan tidak lain untuk memberikan kenyamanan dalam berhubungan dengan konsumen antara lain melalui: • Feedback performance Komitmen yang tinggi terhadap layanan membuat

Perusahaan menerapkan sistem yang memungkinkan diperolehnya feedback dari para pelanggan. Perusahaan menyediakan beberapa jalur komunikasi untuk mengakomodasi penilaian dari para pelanggan terhadap layanan Perusahaan. Penilaian dapat disampaikan melalui: 1. Menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan

pelanggan (Customer Care) sebagai media komunikasi langsung dengan pengguna jasa/mitra bisnis dilengkapi dengan line telephone khusus 24 jam yang siap sedia dalam menyelesaikan masalah operasional para pengguna jasa di BICT.

2. Menyediakan kotak saran pada setiap cabang-cabang untuk menampung kritik, saran dan masukan dari pelanggan sebagai feedback atas kegiatan pelayanan yang diberikan Perusahaan.

3. Kegiatan Temu Pelanggan, dimana dalam acara ini terjadi komunikasi dua arah dari Perusahaan menyampaikan berbagai informasi yang perlu diketahui pelanggan dan dari Pelanggan untuk menyampaikan berbagai masukan dan keluhan secara langsung.

4. Menyelenggarakan event/acara Customer Gathering untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mitra bisnis terbaik berdasarkan data produktivitas dalam jangka waktu setahun sekaligus sebagai media sharing informasi dan sosialisasi kebijakan maupun sistem baru untuk pengembangan bisnis antara Perusahaan dengan seluruh mitra bisnis.

5. Mengirimkan ucapan apresiasi melalui surat resmi sebagai ungkapan terimakasih kepada pengguna jasa atas kontribusinya dalam memberikan pendapatan kepada Perusahaan setiap bulannya.

6. Mengirimkan kartu ucapan selamat kepada pejabat-pejabat Perusahaan/mitra bisnis yang berulang tahun atau peresmian-peresmian Perusahaan lain yang terkait dengan bidang Kepelabuhanan.


181


Indeks Kepuasan Pelanggan Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan misi Perusahaan, Perusahaan berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanannya terhadap pengguna jasa. Hal ini ditandai dengan dicantumkannya indeks kepuasan pengguna jasa sebagai salah satu indikator pencapaian Key Performance Indicator.

Indeks kepuasan pengguna jasa (Customer Satisfaction Index) juga digunakan oleh Perusahaan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan berkesinambungan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa, sehingga dapat memenuhi standar kriteria yang ditetapkan pengguna jasa.

Hal ini dapat terlihat pada indeks kepuasan pelanggan dengan adanya pertumubuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, Indeks Kepuasan Pelanggan Perseroan mencapai 77,25%, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 76,25%.

Indeks Kepuasan Pelanggan Perusahaan dalam lima tahun terakhir:

Tahun Pelayanan Kapal Pelayanan Barang Pelayanan PetikemasPT Pelabuhan

Indonesia I (Persero)

2016 85,63% 69,63% 70,63% 77,25%

2015 78,37% 79,02% 72,69% 76,25%

2014 75,86% 72,55% 63,41% 75,29%

2013 72,00% 75,60% 78,40% 73,60%

2012 73,29% 71,21% 71,52% 72,06%

182


Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun 2016 telah dimuat secara lengkap, dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI

M. Nawawiy Loebis Komisaris Utama

Djarot Sri SulistyoKomisaris

Zulfahmi RizalKomisaris




Iman Achmad SulaimanDirektur Perencanaan dan Pengembangan

Syahputera SembiringDirektur Bisnis

183


LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIAN

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak

Untuk yang Berakhir 31 Desember 2016

187


PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

1

Catatan 2016 2015

ASET

ASET LANCARKas dan setara kas 2c,2d,2t,4 2.200.769.796.594 1.479.384.440.740 Piutang usaha - setelah dikurangi pencadangan

penurunan nilai piutang sebesarRp26.803.903.203 dan Rp25.686.409.459pada 2016 dan 2015 2c,2e,2f,2t,5 125.321.592.573 155.877.564.385

Pendapatan yang masih harus diterima 2t,6 54.410.007.969 84.757.329.602 Piutang lain-lain 2c,2f,2t,7 66.087.137.688 11.871.104.742 Persediaan 2g,2o,8 20.116.083.124 21.226.159.916 Pajak dibayar di muka 2s,20a - 471.145.085 Aset lancar lainnya 2c,2h,9 14.638.571.077 13.085.701.905 JUMLAH ASET LANCAR 2.481.343.189.025 1.766.673.446.375

ASET TIDAK LANCARPenyertaan pada entitas asosiasi 2i,10 44.426.032.784 36.488.271.884 Penyertaan pada pengendalian

bersama entitas 2j,11 900.759.210.428 530.010.140.028 Properti investasi - setelah dikurangi

akumulasi penyusutan sebesarRp4.639.632.667 dan Rp6.609.536.978pada 2016 dan 2015 2k,12 8.849.841.133 10.216.956.447

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasipenyusutan sebesar Rp1.394.213.292.578dan Rp1.253.451.854.268 pada 2016 dan 2015 2l,2o,2r,13 3.750.634.523.627 3.073.381.562.700

Aset tak berwujud 2m,14 80.451.824.082 26.221.198.722 Beban ditangguhkan - setelah

dikurangi akumulasi amortisasi sebesarRp0 dan Rp104.154.295.363pada 2016 dan 2015 2n,15 - 16.335.093.089

Aset tetap yang belum dimanfaatkan 2o,2y,16 23.935.009.251 25.879.756.366 Aset pajak tangguhan - 62.850.280 Aset lain-lain 17 10.951.679.929 6.646.306.180 JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 4.820.008.121.234 3.725.242.135.696

JUMLAH ASET 7.301.351.310.259 5.491.915.582.071

188


PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


2

Catatan 2016 2015

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEKUtang usaha 2c,2f,2t,18 1.075.335.306.782 369.076.778.798 Utang lain-lain 2c,2f,2t,19 112.864.937.500 58.561.040.391 Utang pajak 2s,20b 35.955.877.699 67.737.183.224 Biaya yang masih harus dibayar 2c,21 209.002.860.663 301.653.375.812 Pendapatan diterima di muka jangka pendek 25 31.427.777.357 39.963.644.346 Utang bank jangka panjang yang jatuh

tempo dalam satu tahun 2c,2r,2t,22 47.000.000.000 277.468.815.000 JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 1.511.586.760.001 1.114.460.837.571

LIABILITAS JANGKA PANJANGUtang bank jangka panjang setelah dikurangi

bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 2c,2r,2t,22 52.883.016.545 270.026.408.045 Utang obligasi 2c,2f,2p,23 995.770.735.699 - Pendapatan diterima di muka jangka panjang 25 236.963.533.712 261.351.917.354 Liabilitas pajak tangguhan 2s,20d 49.321.401.959 - Liabilitas Imbalan kerja 2u,24 153.649.951.025 205.851.329.851 JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 1.488.588.638.940 737.229.655.250

JUMLAH LIABILITAS 3.000.175.398.941 1.851.690.492.821

EKUITASModal saham - nilai nominal

Rp1.000.000 per sahamModal dasar - 1.800.000 sahamModal ditempatkan dan disetor penuh dan 1.700.000 saham pada 2016 dan 2015 26 1.700.000.000.000 1.700.000.000.000

Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) 2y,27 538.812.899.239 538.812.899.239

Saldo laba:Ditentukan penggunaannya 1.402.206.722.174 807.084.784.907 Belum ditentukan penggunaannya 28 733.602.829.177 700.396.937.267

Pengukuran kembali imbalan pasca kerja (114.903.276.811) (107.718.081.087) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada

pemilik entitas induk 4.259.719.173.779 3.638.576.540.326 Kepentingan non pengendali 2b,29 41.456.737.539 1.648.548.924 JUMLAH EKUITAS 4.301.175.911.318 3.640.225.089.250

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 7.301.351.310.259 5.491.915.582.071

189


PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


3

Catatan 2016 2015

Pendapatan usaha 2q,30 2.408.899.664.963 2.340.724.008.344

Pendapatan lainnya 2q,39 47.758.710.794 23.914.235.317 Pendapatan bunga 81.679.006.551 57.157.946.081 Laba (rugi) selisih kurs (6.103.509.762) 28.821.786.240 Beban pegawai 2q,31 (338.016.140.945) (324.744.569.933) Beban penyusutan dan amortisasi 2q,32 (200.346.697.628) (272.889.447.974) Beban bahan 2q,33 (146.153.199.442) (155.817.396.886) Beban sewa 2q,34 (278.431.439.829) (225.087.239.295) Beban kerjasama mitra usaha 2x,30 (110.300.712.983) (114.607.837.616) Beban umum 2q,35 (187.064.926.381) (168.322.362.022) Beban pemeliharaan 2q,36 (86.418.179.712) (78.116.767.430) Beban bunga dan administrasi bank 2r (69.976.407.713) (47.730.941.631) Beban imbalan pasca kerja 24 57.584.143.208 (36.773.542.386) Beban administrasi kantor 2q,37 (32.892.892.395) (31.498.906.756) Beban asuransi 2q,38 (31.383.137.999) (41.480.864.013) Beban lainnya 2q,39 (115.323.747.277) (109.514.672.226) Laba penyertaan 1d,2i,2j,10,11 2.335.831.300 2.234.185.942

LABA SEBELUM PAJAK 995.846.364.750 846.267.613.756

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILANPajak kini 2s,20c (210.764.590.159) (197.358.059.287) Pajak tangguhan 2s,20d (51.779.317.481) 51.458.472.524

(262.543.907.640) (145.899.586.763)

LABA TAHUN BERJALAN 733.302.457.110 700.368.026.993

PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINPengukuran kembali imbalan kerja (7.185.195.724) 14.935.797.485

(7.185.195.724) 14.935.797.485

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 726.117.261.386 715.303.824.478

LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADAPemilik entitas induk 726.417.633.453 715.332.734.752 Kepentingan non pengendali 2b,29 (300.372.067) (28.910.274)

726.117.261.386 715.303.824.478

Laba per saham dasar 427.304 420.784

190


PT P

ELA

BU

HA

N IN

DO

NES

IA I

(PER

SER

O) D

AN

EN

TITA

S A

NA

K

LAPO

RA

N P

ERU

BA

HA

N E

KU

ITA

S K

ON

SOLI

DA

SIA

N

UN

TUK

TAH

UN

-TA

HU

N Y

AN

G B

ERA

KH

IR P

AD

A 3

1 D

ESEM

BER

201

6 D

AN

201

5 (D

isaj

ikan

dal

am R

upia

h, k

ecua

li di

nyat

akan

lain

)

Liha

t cat

atan

ata

s la

pora

n ke

uang

an k

onso

lidas

ian

yang

mer

upak

an b

agia

n ya

ng ti

dak

terp

isah

kan

dari

lapo

ran

keua

ngan

kon

solid

asia

n se

cara

kes

elur

uhan

4

B

antu

anM

odal

P

emer

inta

h ya

ngEk

uita

s ya

ngdi

tem

patk

anbe

lum

dite

tapk

anP

engu

kura

nda

pat d

iatr

ibus

ikan

dan

Tam

baha

nst

atus

nya

Dite

ntuk

anB

elum

dite

ntuk

anke

mba

li im

bala

nke

pada

pem

ilik

Kep

entin

gan

Cat

atan

dise

tor

penu

hm

odal

dis

etor

(BP

YBD

S)

peng

guna

anny

ape

nggu

naan

nya

pasc

a ke

rja

entit

as in

duk

non

peng

enda

liJu

mla

h

Sal

do 1

Jan

uari

201

551

1.96

0.00

0.00

0

1.18

8.04

0.00

0.00

0

538.

812.

899.

239

35

5.84

9.98

0.80

0

55

0.95

7.65

5.54

0

(1

22.6

53.8

78.5

72)

3.

022.

966.

657.

007

16

7.45

9.19

8

3.02

3.13

4.11

6.20

5

Laba

kom

preh

ensi

f tah

un b

erja

lan:

Laba

tah

un b

erja

lan

-

-

-

700.

396.

937.

267

700.

396.

937.

267

(2

8.91

0.27

4)

70

0.36

8.02

6.99

3

P

engh

asila

n ko

mpr

ehen

sif t

ahun

ber

jala

n-

-

-

14

.935

.797

.485

14.9

35.7

97.4

85

14

.935

.797

.485

Ju

mla

h la

ba k

ompr

ehen

sif t

ahun

ber

jala

n-

-

-

-

700.

396.

937.

267

14.9

35.7

97.4

85

71

5.33

2.73

4.75

2

(28.

910.

274)

715.

303.

824.

478

Set

oran

mod

al k

epen

tinga

n no

n pe

ngen

dali

2b,2

9-

-

-

-

-

-

-

1.

510.

000.

000

1.51

0.00

0.00

0

Pen

amba

han

mod

al-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pem

bagi

an la

ba t

ahun

201

4:D

ivid

en d

an la

inny

a28

-

-

-

-

(8

7.99

0.75

1.26

5)

-

(8

7.99

0.75

1.26

5)

-

(87.

990.

751.

265)

C

adan

gan

umum

28-

-

-

45

1.23

4.80

4.10

7

(4

51.2

34.8

04.1

07)

-

-

-

-

Dan

a P

KB

L28

-

-

-

-

(1

1.73

2.10

0.16

8)

-

(1

1.73

2.10

0.16

8)

-

(11.

732.

100.

168)

Sal

do 3

1 D

esem

ber

2015

511.

960.

000.

000

1.

188.

040.

000.

000

53

8.81

2.89

9.23

9

807.

084.

784.

907

700.

396.

937.

267

(107

.718

.081

.087

)

3.63

8.57

6.54

0.32

6

1.64

8.54

8.92

4

3.

640.

225.

089.

250

Sal

do 1

Jan

uari

201

651

1.96

0.00

0.00

0

1.18

8.04

0.00

0.00

0

538.

812.

899.

239

80

7.08

4.78

4.90

7

70

0.39

6.93

7.26

7

(1

07.7

18.0

81.0

87)

3.

638.

576.

540.

326

1.

648.

548.

924

3.64

0.22

5.08

9.25

0

Laba

kom

preh

ensi

f tah

un b

erja

lan:

Laba

tah

un b

erja

lan

-

-

-

-

73

3.60

2.82

9.17

7

-

73

3.60

2.82

9.17

7

(300

.372

.067

)

733.

302.

457.

110

Pen

ghas

ilan

kom

preh

ensi

f tah

un b

erja

lan

-

-

-

-

-

(7.1

85.1

95.7

24)

(7

.185

.195

.724

)

-

(7

.185

.195

.724

)

Jum

lah

laba

kom

preh

ensi

f tah

un b

erja

lan

-

-

-

-

73

3.60

2.82

9.17

7

(7

.185

.195

.724

)

726.

417.

633.

453

(3

00.3

72.0

67)

72

6.11

7.26

1.38

6

Set

oran

mod

al k

epen

tinga

n no

n pe

ngen

dali

2b,2

9-

-

-

-

-

-

-

40

.160

.000

.000

40

.160

.000

.000

P

emba

yara

n de

vide

n ke

pent

inga

nno

n pe

ngen

dali

-

-

-

-

-

-

-

(51.

439.

318)

(51.

439.

318)

Pem

bagi

an la

ba t

ahun

201

5:D

ivid

en d

an la

inny

a28

-

-

-

-

(1

05.2

75.0

00.0

00)

-

(105

.275

.000

.000

)

-

(1

05.2

75.0

00.0

00)

Cad

anga

n um

um28

-

-

-

595.

121.

937.

267

(595

.121

.937

.267

)

-

-

-

-

D

ana

PK

BL

28-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sal

do 3

1 D

esem

ber

2016

511.

960.

000.

000

1.

188.

040.

000.

000

53

8.81

2.89

9.23

9

1.40

2.20

6.72

2.17

4

733.

602.

829.

177

(114

.903

.276

.811

)

4.25

9.71

9.17

3.77

9

41.4

56.7

37.5

39

4.30

1.17

5.91

1.31

8

Sal

do la

ba

191


PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


5

Catatan 2016 2015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan kas dari pelanggan 2.429.657.704.271 2.334.653.535.292 Penerimaan kas lain-lain 44.061.183.604 27.630.411.676 Pembayaran kas ke pemasok, karyawan

dan lainnya (687.941.218.872) (1.068.203.401.551) Pembayaran pajak penghasilan 2s,20c (238.688.780.222) (156.037.859.657) KAS BERSIH DIPEROLEH DARI

AKTIVITAS OPERASI 1.547.088.888.781 1.138.042.685.760

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPerolehan investasi 2i,2j,10,11 (376.351.000.000) (254.998.000.000) Penerimaan bunga 81.679.006.551 57.157.946.081 Perolehan aset tetap dan properti investasi 2k,2l,12,13,16 (948.206.531.626) (363.981.568.624) Penjualan aset tetap 4.159.309.980 332.124.457 Pembayaran beban ditangguhkan 2n,15 - (29.713.633.732) KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK

AKTIVITAS INVESTASI (1.238.719.215.095) (591.203.131.818)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPembayaran utang bank (447.612.206.500) (195.586.181.500) Beban keuangan 2r (69.976.407.713) (46.368.449.918) Penambahan modal disetor pada entitas

anak - non pengendali 40.160.000.000 1.510.000.000 Penerbitan obligasi 2p,23 995.770.735.699 - Pembayaran atas pembagian saldo laba:

Dividen dan lainnya 28 (105.326.439.318) (99.722.851.433) KAS BERSIH DIPEROLEH DARI/

(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN 413.015.682.168 (340.167.482.851)

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 721.385.355.854 206.672.071.091

SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS 1.479.384.440.740 1.272.712.369.649

SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS 2c,2d,2t,4 2.200.769.796.594 1.479.384.440.740

192


PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dahulu pada masa penjajahan Belanda adalah sebuah Perusahaan dengan nama “Haven Badrift”. Selanjutnya setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 Perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada tahun 1969 Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PNP. Pada periode tahun 1969 sampai dengan tahun 1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada tahun 1983 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) dirubah menjadi Perseroan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 Nopember 1994, tambahan No. 87.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan akta notaris nomor 207 tanggal 30 Juni 2014 oleh Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), yang berisi peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05403.40.20.2014 tertanggal 11 Juli 2014.

Sebelum tahun 2008, Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhanan dan pengusahaan kawasan pabean. Sejak tahun 2008, dalam rangka optimalisasi sumber daya maka Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti di luar kegiatan utama kepelabuhanan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhanan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan.

Kegiatan usaha Perusahaan dibidang pelayanan jasa kepelabuhanan ini meliputi wilayah kerja 4 (empat) Propinsi yakni Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Aceh, Propinsi Riau, dan Kepulauan Riau. Pelabuhan yang dikelola Perusahaan berjumlah 16 (enambelas) Pelabuhan Cabang dan 11 (sebelas) Pelabuhan Kawasan (Perwakilan), serta 2 (dua) unit usaha. Dari seluruh cabang pelabuhan/unit usaha yang dikelola, terdapat 5 (Lima) Cabang yang menjadi Pelabuhan Andalan yaitu Cabang Belawan International Container Terminal (BICT), Cabang Dumai, Cabang Belawan, Cabang Terminal Peti Kemas Domestik, dan Cabang Pekanbaru, karena memberikan kontribusi laba yang signifikan bagi Perusahaan.

Kantor Pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan, Sumatera Utara.

193



7

b. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan Pada tanggal 10 Juni 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-281/D.04/2016 untuk melaksanakan penawaran umum obligasi Perusahaan dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah utang obligasi yang belum dilunasi atau belum jatuh tempo sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

No

Obligasi

Jumlah

(Rp)

Tenor

(Tahun)

Tanggal

Penerbitan

Tanggal Jatuh

Tempo

Status 1 Obligasi Seri A 50.000.000.000 3 21/6/2016 21/6/2019 Belum lunas 2 Obligasi Seri B 500.000.000.000 5 21/6/2016 21/6/2021 Belum lunas 3 Obligasi Seri C 400.000.000.000 7 21/6/2016 21/6/2023 Belum lunas 4 Obligasi Seri D 50.000.000.000 10 21/6/2016 21/6/2026 Belum lunas

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Karyawan

Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 31 Agustus 2016 dan Akta No. 1 tanggal 4 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H,susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut: Komisaris Utama : M. Nawawiy Loebis Komisaris : Umar Aris : Zulfahmi Rizal : Djarot Sri Sulistyo Komisaris Independen : Icu Zukafril Direktur Utama : Bambang Eka Cahyana Direktur : Syahputera Sembiring : Iman A. Sulaiman : Farid Luthfi : M. Hamied Wijaya Berdasarkan Akta No. 58 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

Komisaris Utama : Mustofa Widjaja Komisaris : Icu Zukafril : M. Nawawiy Loebis : Umar Aris : Zulfahmi Rizal

Direktur Utama : Bambang Eka Cahyana Direktur : Syahputera Sembiring : Iman A. Sulaiman : Farid Luthfi : M. Hamied Wijaya

194



8

Susunan Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut: 2016 2015 Ketua Komite Audit : Icu Zukafril Icu Zukafril Wakil Ketua : Djarot Sri Sulistyo - Anggota : Ambal Lubis Armen Lubis : Lidya Noor Haryanto Lidya Noor Haryanto Ketua Komite Manajemen Resiko : Umar Haris M. Nawawiy Loebis Wakil Ketua : Zulfahmi Rizal - Anggota : Armen Lubis Ambal Lubis : Denny Purwanto Denny Purwanto

Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima Komisaris dan Direksi untuk tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp14.381.855.927 dan Rp12.447.341.725. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan mempunyai masing-masing 1.141 dan 1.192 karyawan tetap (tidak diaudit).

d. Struktur Entitas Anak, Pengendalian Bersama dan Entitas Asosiasi

Penyertaan entitas yang dimiliki Perusahaan atas entitas anak, pengendalian bersama dan entitas asosiasi pada tanggal adalah sebagai berikut:

PT Prima Indonesia Logistik

PT Prima Indonesia Logistik didirikan berdasarkan akta No. 34 yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 26 September 2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-27882.40.10.2014 tanggal 6 Oktober 2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 15 dan 16 yang dibuat di hadapan Notaris Hapizo, S.H., Notaris di

Entitas Domisili 2016 2015 2016 2015

Entitas anakPT Prima Indonesia Logistik Medan 2014 99 99 110.600 80.713 PT Prima Pengembang kawasan Medan 2015 90 90 405.314 9.311 PT Prima Husada Cipta Medan Medan 2017 **) 99 - 16.001 -

Pengendalian BersamaPT Prima Terminal Petikemas Medan 2013 70 70 495.574 419.804 PT Prima Multi Terminal Medan 2014 55 55 1.960.527 1.005.978

Entitas AsosiasiPT Terminal Petikemas Indonesia Jakarta 2013 25 25 140.075 142.519

*) disajikan dalam jutaan rupiah**) rencana mulai beroperasi

Tahun beroperasi

secara komersial

% Efektif pemilikan perusahaan

Jumlah aset (sebelum eliminasi) *)

195



9

Medan tertanggal 16 Desember 2015 mengenai penambahan modal disetor dan pergantian pengurus (komisaris) Perusahaan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-3599821.AH.01.11.TAHUN 2015. Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah melakukan usaha di bidang pelayanan jasa depo peti kemas dan jasa logistik lainnya dengan pelayanan prima. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Indonesia Logistik adalah sebesar Rp67.320.000.000 di tahun 2016 dan 2015 atau sebesar 99%, sedangkan 1% lainnya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Peti Kemas Kota Medan (KOPKARPEL UTPK).

PT Prima Pengembang Kawasan

PT Prima Pengembangan Kawasan didirikan berdasarkan akta No.15 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 8 September 2015 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-2455231.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 8 September 2015. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 9 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan tertanggal 21 Nopember 2016 mengenai pergantian Direktur Perusahaan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0103276 tanggal 29 November 2016. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No. KU.60/1/20/PPK-16 tanggal 1 Desember 2016, Perusahaan telah memutuskan dan menyetujui penambahan modal dasar dan modal disetor pada tahun 2016, namun pembuatan akta notaris atas RUPS-LB tersebut masih dalam proses.

Perusahaan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2015. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyediakan jasa dengan melakukan kegiatan usaha utama antara lain: Jasa penyewaan dan pengelolaan kawasan industri, meliputi pengelolaan dan penyewaan, pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya, seperti pabrik, gudang dan kegiatan terkait; Jasa pembangunan dan pengelolaan kawasan industri; Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri beserta sarana dan prasarana fisik infrastruktur wilayah.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Pengembangan Kawasan adalah sebesar Rp369.000.000.000 dan Rp9.000.000.000 di tahun 2016 dan 2015 atau sebesar 90%, sedangkan sisanya sebesar 10% dimiliki oleh PT Prima Multi Terminal.

PT Prima Husada Cipta Medan

PT Prima Husada Cipta Medan didirikan berdasarkan akta No. 4 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 8 November 2016 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0052052.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No. UM.50/1/3/PHCM-16.TU tanggal 21 Desember 2016, Perusahaan telah memutuskan dan menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan pengoperasian klinik estetika dan penambahan modal disetor, namun RUPS-LB tersebut belum dituangkan dalam akta notaris.

196



10

Sesuai dengan pasal 3, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah melakukan usaha di bidang pelayanan jasa kesehatan: Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, Balai Pengobatan, serta usaha terkait. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Husada Cipta Medan adalah sebesar Rp10.890.000.000 di tahun 2016 atau sebesar 99%, sedangkan 1% lainnya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I Medan. PT Prima Terminal Petikemas

PT Prima Terminal Petikemas didirikan berdasarkan akta No. 162 yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 20 Juli 2013 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-46327.AH.01.01.Tahun 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Notaris No. 73 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan tertanggal 30 Nopember 2015 dan telah mendapat mendapatkan pengesahan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03.0991253 tanggal 24 Desember 2015. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. UM.50/4/17/PTP-15 tanggal 18 Desember 2015, Perusahaan telah memutuskan dan menyetujui penambahan modal disetor pada tahun 2016, namun RUPS tersebut belum dituangkan dalam akta notaris.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah menyediakan jasa pelayanan terminal petikemas internasional.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Terminal Petikemas adalah sebesar Rp336.501.000.000 dan Rp259.000.000.000 tahun 2016 dan 2015 atau sebesar 70%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Wijaya Karya sebesar 15% dan PT Hutama Karya sebesar 15% dengan tujuan pengendalian bersama.


PT Prima Multi Terminal didirikan berdasarkan akta No. 04 yang dibuat di hadapan Tuti Sumarni, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 26 September 2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-26883.40.10.2014 tanggal 29 September 2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 20 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan tertanggal 22 November 2016 mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor Perusahaan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0023804.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 13 Desember 2016.

Maksud dan tujuan Perusahaan ini untuk menyediakan jasa pelayanan Terminal Multi Purpose untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Terminal Kuala Tanjung dalam rangka menyukseskan Program MP3EI Sei Mangke dan tuntutan pasar atas keberadaan Terminal Curah Cair/Terminal Multi Purpose yang terbuka untuk umum. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Prima Multi Terminal adalah sebesar Rp559.548.000.000 dan Rp269.698.000.000 tahun 2016 dan 2015 atau sebesar 55%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar 30% dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 15% dengan tujuan pengendalian bersama.

197



11

PT Terminal Petikemas Indonesia

PT Terminal Petikemas Indonesia didirikan berdasarkan akta No. 36 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, M.K, Notaris di Jakarta pada tanggal 10 April 2013 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-21873.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 April 2013 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 1 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, M.K, Notaris di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2016 mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor No. AHU-AH.01.03-0104991 tanggal 05 Desember 2016. Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah bergerak di bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Terminal Petikemas Indonesia adalah sebesar Rp37.500.000.000 atau sebesar 25%.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang dipergunakan dalam rangka menyusun laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015.

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan patuh sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI), Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, dan Pedoman Akuntansi Perusahaan Pelabuhan Indonesia (PAPPI). Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”.

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

198



12

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di catatan 3.

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak yang dikendalikannya, dimana Perusahaan memiliki lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara di entitas anak dan dapat menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari entitas anak untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas entitas anak tersebut.

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Perusahaan memiliki kendali. Perusahaan mengendalikan suatu entitas ketika Perusahaan terkena, atau memiliki hak atas pengembalian variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan ketika Perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian melalui kuasanya atas entitas. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Perusahaan. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

Saldo dan transaksi termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan entitas anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila entitas anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan entitas anak tersebut.

Kepentingan non pengendali atas ekuitas entitas anak dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non pengendali atas laba bersih dan ekuitas entitas anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham non pengendali pada entitas anak tersebut, dan disajikan sebagai bagian ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian.

Kerugian yang menjadi bagian dari pemegang saham non pengendali pada suatu entitas anak dapat melebihi bagiannya dalam modal disetor dan disajikan tetap negatif. Transaksi pihak-pihak berelasi, saldo dan keuntungan antar entitas Perusahaan yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntasi yang diadopsi oleh Perusahaan. Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.

199



13

Ketika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas sesuatu entitas, kepentingan Perusahaan yang masih tersisa di entitas tersebut diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi. Prosentase jumlah aset entitas anak yang dikonsolidasikan dibandingkan dengan aset konsolidasian Perusahaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Jumlah Aset

Konsolidasian Jumlah Aset Entitas

Anak Presentase 31 Desember 2016 7.301.351.310.259 531.915.879.739 7,29% 31 Desember 2015 5.491.915.582.071 90.024.895.632 1,64%

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan Aset keuangan yang pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk transaksi ambil untung dalam jangka pendek. Piutang derivatif dikategorikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai. Keuntungan dan kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar derivatif, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai bagian dari “keuntungan/ kerugian selisih kurs”. Pada tahun 2016 dan 2015, Perusahaan tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

200



14

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

(iii) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah investasi non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain: a) Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada

nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif; b) Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan c) Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tahun 2016 dan 2015, Perusahaan tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

(iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi komprehensif dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba rugi komprehensif yang sebelumnya diakui pada bagian ekuitas akan diakui pada laporan laba rugi komprehensif, sedangkan pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

201



15

Investasi saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Penghasilan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistik dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan. Jika pada periode berikutnya nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan maka jumlah pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Untuk cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman dan piutang, Perusahaan menerapkan metode Roll Rate atau Flow Model. Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada tahun 2016 dan 2015, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

202



16

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabiitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara bersamaan. Estimasi nilai wajar

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada laporan keuangan konsolidasian. Nilai wajar untuk instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga telah mendekati nilai wajar pada akhir tahun buku.

d. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

e. Piutang Usaha

Perusahaan menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dengan menggunakan metode Roll Rate Model. Metode ini juga dikenal sebagai Migration Analysis atau Flow Model, menggunakan pengalaman masa lalu untuk menghitung rata-rata persentase perpindahan (roll rate average) dan disesuaikan secara statistik untuk persentase-persentase yang berubah secara signifikan.

Piutang usaha disajikan dalam nilai wajar awal, dan diukur dalam nilai yang diamortisasi setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu.

f. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam hal ini dirujuk sebagai "entitas pelapor").

203



17

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dan entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk,

entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain). ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi

atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas

asosiasi dari entitas ketiga. v. Entitas tersebut adalah penyelenggara suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja

dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan harga terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Untuk persediaan rusak, seluruh atau sebagian telah usang, atau harga jualnya telah menurun, serta jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat maka nilai persediaan diturunkan ke nilai realisasi bersih secara terpisah untuk setiap item atau kelompok item dalam persediaan yang serupa atau berkaitan. Selisih yang timbul akibat penurunan nilai persediaan dibebankan langsung dalam laporan laba rugi komprehensif pada pos “pendapatan/(beban) lain-lain”. Persediaan rusak, alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakan dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok “aset lain-lain”.

h. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

204



18

i. Penyertaan pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan melalui kepemilikan hak suara antara 20% sampai dengan 50%. Investasi pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai investasi diakui sejumlah nilai perolehan ditambah atau dikurang dengan bagian atas laba atau rugi bersih, dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. Keberadaan pengaruh signifikan dibuktikan dengan cara masing-masing dewan direksi mewakili setiap pemegang saham. Perusahaan terwakili di dalam dewan direksi melalui penunjukan direktur keuangan. Akta pendirian juga mengakomodasi partisipasi Perusahaan di dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan. Laporan laba rugi komprehensif mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika relevan, dalam laporan perubahan ekuitas. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi. Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan. Perusahaan menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi dalam entitas asosiasi. Perusahaan menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Perusahaan menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba atau rugi.

j. Penyertaan Pada Pengendalian Bersama Entitas

Pengendalian bersama entitas adalah suatu entitas dimana Perusahaan memiliki pengendalian bersama dengan satu venturer atau lebih. Pengendalian bersama entitas memiliki pengaruh signifikan dan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, sebesar partisipasi atas pengendalian bersama entitas. Dimana pengendalian bersama entitas melibatkan pendirian suatu Perseroan Terbatas, yang mana setiap venturer mempunyai bagian partisipasi dari perjanjian kontraktual antara venturer yang menciptakan pengendalian bersama. Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penilaian ketika terdapat bukti objektif bahwa investasi pada pengendalian bersama entitas mengalami penurunan nilai. Hasil usaha pengendalian bersama entitas dimasukkan atau dikeluarkan di dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan masing-masing sejak tanggal akuisisi atau tanggal pelepasan.

k. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

205



19

Properti Investasi dinyatakan berdasarkan model biaya yang dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (2-50 tahun). Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi. Transfer ke properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi komprehensif dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

l. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan yang mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sesuai dengan PSAK 16, Perusahaan memilih metode biaya untuk pengukuran aset tetapnya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat dikurangi nilai residunya. Pengelompokan persentase penyusutan dan umur aset adalah sebagai berikut:

Jenis Aset

% Penyusutan

/tahun Nilai Sisa

Bangunan dan prasarana 2 – 50 Rp 1.000.000 atau 2% Kapal 5 – 10 2% Alat fasilitas Pelabuhan 5 – 20 2% Peralatan 5 – 25 2% Kendaraan 20 20%

Nilai residu aset tetap dikaji ulang, dan telah disesuaikan pada setiap tanggal laporan keuangan konsolidasian. Perusahaan telah melakukan pengkajian ulang atas nilai sisa dimana nilai sisa yang baru dihitung dari persentase tertentu dari harga perolehan kecuali untuk kolam pelabuhan, penahan gelombang, lapangan penumpukan, jalan, jembatan, lapangan parkir dan taman. Sebelumnya nilai sisa dari aset tetap adalah Rp0 (nihil). Tanah dicatat berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan tidak didepresiasikan. Biaya terkait dengan pembaharuan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasikan sepanjang umur hukum hak.

206



20

Biaya perbaikan dan perawatan aset untuk menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai, kegunaan dan masa manfaat dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

Aset yang tidak dipergunakan lagi, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dipindahkan ke akun aset tetap tidak berfungsi dalam akun aset lain-lain pada kelompok aset tidak lancar dan dicatat sebesar nilai residunya. Aset tetap yang belum digunakan dicatat sebesar biaya perolehan pada akun aset tetap belum dimanfaatkan dalam kelompok aset tidak lancar. Transaksi sewa digolongkan sebagai sewa pembiayaan (financial lease) apabila memenuhi semua kriteria yang diisyaratkan (disajikan sebagai bagian dalam aset tetap). Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka transaksi sewa dikelompokkan sebagai transaksi sewa operasi (operating lease). Aset sewa dengan sewa pembiayaan dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa selama masa sewa ditambah nilai sisa yang harus dibayar pada akhir masa sewa. Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai angsuran pokok. Kewajiban sewa dan beban bunga. Penyusutan atas aset yang disewa dengan sewa pembiayaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan yang diterapkan untuk aset tetap yang bersangkutan. Nilai aset yang dapat dipulihkan diestimasi pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan kembali sesuai PSAK No. 48 “Penurunan Nilai Aset“. Penurunan nilai aset diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi komprehensif. Aset tetap yang belum dan/atau tidak produktif diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tetap tidak produktif pada kelompok aset lain-lain dan diukur sebesar nilai tercatatnya. Mengacu pada SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV Nomor KU.60/2/9/PI-12, NomorHK.56/5/12/PI.II-11, Nomor HK.04/19/P.III-2011, dan Nomor 1/HK.104/DUT-2012 tanggal 30 Desember 2011 batasan minimum pengeluaran pemeliharaan aset tetap yang dapat dikapitalisasi diatur sebagai berikut:

207



21

Batas Minimum Kapitalisasi (% dariReplacement Cost)

Bangunan fasilitas pelabuhan 2 Kapal 2 Alat-alat fasilitas pelabuhan 5 – 20 Instalasi fasilitas pelabuhan 4 – 10 Tanah, jalan dan bangunan 3 – 10 Peralatan 4 – 25 Kendaraan 20 Emplasemen 4 – 34 Bunga dan biaya pinjaman lain yang timbul baik yang langsung maupun yang tidak langsung digunakan dalam membiayai konstruksi aset tetap, dikapitalisasikan sampai dengan saat aset tetap telah siap dipakai. Bunga dan biaya pinjaman yang timbul setelah aset tetap tersebut siap digunakan dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset kualifikasian, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan dikurangi penghasilan investasi dari investasi temporer pinjaman tersebut. Untuk biaya pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset kualifikasian, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi ditentukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran atas aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman yang dapat diterapkan atas saldo pinjaman selama periode berjalan, selain pinjaman yang secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut.

m. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Biaya perolehan meliputi biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh aset bersangkutan. Seluruh aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasikan. Jumlah yang dapat disusutkan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residunya. Amortisasi atas aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas menggunakan metode garis lurus. Metode amortisasi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan. Nilai residu aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang, dan dilakukan penyesuaian jika diperlukan, pada setiap tanggal pelaporan. Umur manfaat untuk setiap aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas adalah 5 (lima) tahun.

208



22

Nilai tercatat suatu aset tak berwujud diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan aset tak berwujud bersangkutan, jika nilai tercatat aset tak berwujud tersebut lebih besar daripada nilai terpulihkannya. Penurunan nilai aset tak berwujud diakui sebagai kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi komprehensif pada pos ”pendapatan/(beban) lain-lain-bersih”. Aset tak berwujud yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomi manfaat depan atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tak berwujud berikut akumulasi amortisasinya.

n. Beban Ditangguhkan

Beban yang memberikan manfaat pada masa yang akan datang atau lebih dari 12 bulan disajikan sebagai beban ditangguhkan. Beban ditangguhkan meliputi pengerukan kolam dan beban pemeliharaan kapal yang digolongkan intermediate dan special survey serta beban pengurusan legal hak atas tanah berupa hak guna bangunan dan hak pakai yang jumlahnya material. Beban ditangguhkan disajikan sebagai aset tidak lancar sebesar nilai tercatatnya serta diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun. Beban investasi yang dikeluarkan namun tidak dapat diatribusikan ke jenis aset tetap juga dikapitalisasi sebagai beban ditangguhkan.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang secara signifikan independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai “Rugi penurunan nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menghitung nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar kini juga diperhitungkan, jika tersedia. Jika transaksi pasar kini tidak tersedia, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini harus didukung oleh metode penilaian tertentu (valuation multiples) atau indikator nilai wajar lain yang tersedia. Kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya. Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya

209



23

dipulihkan hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pemulihan tersebut dibatasi sehingga nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

p. Utang Obligasi dan Biaya Emisi Obligasi

Utang obligasi disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto. Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan usaha jasa kepelabuhanan diakui pada saat kegiatan pelayanan jasa telah selesai dilakukan (accrual basis). Kegiatan jasa pelayanan yang telah selesai dilakukan sampai dengan akhir periode yang belum diterbitkan nota tagihannya dicatat sebagai pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan sewa aset tetap diakui pada saat timbulnya hak sewa bagi penyewa sesuai masa kontrak sewa. Pendapatan usaha galangan kapal dan pelayanan rumah sakit diakui pada saat jasa telah selesai diberikan. Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

r. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman merupakan bunga dan selisih kurs pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan biaya lainnya (amortisasi diskonto/premi dari pinjaman diterima) yang terjadi sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Jika Perusahaan meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka Perusahaan menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasian dihentikan, Perusahaan menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara subtansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

210



24

s. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan (jika ada) juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini. Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

t. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disajikan dalam Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan. Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebagai berikut:

2016 2015 Dolar Amerika Serikat (USD) 13.436 13.795

u. Imbalan Kerja

PSAK 24 menyediakan pedoman untuk penghitungan dan penambahan pengungkapan untuk imbalan kerja dengan beberapa ketentuan transisi. Standar ini memberikan pilihan pengakuan laba atau rugi komprehensif aktuarial sebagai alternatif atas penggunaan pendekatan koridor, dimana laba atau rugi komprehensif aktuarial diakui sebagai laba atau rugi komprehensif pada periode terjadinya sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain.

211



25

Perusahaan memiliki program pensiun sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan Perusahaan. Program ini pada umumnya didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun sebagaimana ditentukan dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan secara berkala. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. Program pensiun iuran pasti adalah sebuah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada periode kini dan sebelumnya. Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program, yang disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected-unit-credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga obligasi perusahaan berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh temponya kurang lebih sama dengan kewajiban yang bersangkutan. Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui pada beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi yang mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Sebelum penerapan PSAK 24 (revisi 2013), keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial yang melebihi dari jumlah yang lebih besar antara 10% nilai wajar aset program atau 10% nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari para pekerja yang berhak. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi, kecuali perubahan pada program pensiun tergantung pada kondisi pekerja memberikan jasanya selama periode tertentu (periode vesting). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang periode vesting. Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti untuk karyawan yang memenuhi syarat. Kontribusi didanai dan dibayar oleh Perusahaan dan karyawan. Selain itu, Perusahaan juga memberikan imbalan kerja kepada karyawan yang berhak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

v. Laba Komprehensif Per Saham

Sesuai PSAK No. 56, tentang laba per saham, laba per saham dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan. Jumlah rata-rata tertimbang saham masing-masing sebesar 1.700.000 saham untuk tahun 2016 dan tahun 2015.

212



26

w. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban

(termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Informasi yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan alokasi sumber daya dan penilaian kinerjanya lebih difokuskan pada kategori masing-masing jasa.

x. Kerjasama Mitra Usaha

Pendapatan kontrak kerjasama operasi yang mencakup dan memenuhi kriteria perjanjian konsesi jasa pembangunan atau peningkatan kemampuan, berupa aset keuangan atau aset tak berwujud, diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Pendapatan dan beban kontrak diakui berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Taksiran rugi yang timbul karena jumlah biaya kontrak melebihi jumlah pendapatan kontrak diakui sebagai beban. Jumlah kerugian tersebut ditentukan tanpa memperhatikan pekerjaan telah atau belum dilaksanakan, tahap penyelesaian aktivitas kontrak dan jumlah taksiran laba yang akan diperoleh dari kontrak lain yang tidak diperlakukan sebagai satu proyek tunggal konstruksi. Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan.

y. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Aset tetap Aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya dan disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar. Biaya perolehan meliputi nilai wajar aset dan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung agar aset tetap bersangkutan dalam kondisi siap digunakan sesuai keinginan dan maksud manajemen. Aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui berdasarkan bukti serah terima. Apabila aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah tidak dapat diukur dengan nilai wajar maka biaya perolehannya diukur sesuai dengan nilai transaksi pasar yang serupa.

213



27

Penyertaan Modal Negara Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diperoleh dari donasi Pemerintah dicatat secara terpisah dari modal saham Perusahaan dan diakui sebesar nilai wajar kas dan/atau aset keuangan dan/atau aset non keuangan yang diterima. PMN berupa aset yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui berdasarkan bukti obyektif bahwa Perusahaan telah memenuhi kondisi dan persyaratan donasi tersebut dan donasi tersebut akan diperoleh.

PMN berupa aset dan didukung oleh berita acara serah terima diakui bagian dari ekuitas sebagai bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya sampai dengan Peraturan Pemerintah atas PMN tersebut sudah terbit.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut adalah berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan. Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

1) Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan untuk laporan keuangan konsolidasian. Perhitungan pajak penghasilan akhir akan dilakukan untuk laporan keuangan konsolidasian. Perhitungan pajak untuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dilakukan dengan mengasumsikan koreksi fiskal konsisten dengan koreksi fiskal atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

2) Penilaian Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

3) Penentuan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 2 tahun sampai dengan 50 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset. Manajemen Perusahaan tidak melakukan perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan evaluasi terkini.

214



28

4) Penilaian Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Tertentu PSAK No. 48 mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai dilakukan pada aset non-keuangan tertentu apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Perusahaan yang dapat memicu penelaahan atas penurunan nilai adalah sebagai berikut: a) kinerja yang kurang signifikan relatif terhadap expected historical atau hasil dari operasional yang

diharapkan dari proyek masa depan; b) perubahan signifikan dalam cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi bisnis secara

keseluruhan; dan c) Industri negatif yang signifikan atau tren ekonomi.

Kerugian akibat penurunan nilai diakui apabila nilai tercatat aset non-keuangan melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Menentukan jumlah yang dapat dipulihkan atas aset-aset tersebut membutuhkan estimasi atas arus kas yang diharapkan dapat dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut.

5) Penentuan Biaya Pensiun dan Liabilitas Imbalan Kerja

Beban dari program pensiun imbalan pasti dan nilai kini dari kewajiban pensiun ditentukan dengan menggunakan metode projected-unit-credit. Penilaian aktuaris mencakup penentuan asumsi yang bervariasi yang antara lain terdiri dari, tingkat diskonto, tingkat kenaikan kompensasi dan tingkat kematian. Setiap perubahan dari asumsi tersebut akan berdampak terhadap nilai tercatat dari kewajiban pensiun. Oleh karena kompleksitas dari penilaian yang dilakukan, asumsi terkait dan sifatnya yang jangka panjang, kewajiban imbalan pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi. Meskipun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi Perusahaan sudah memadai dan tepat, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Perusahaan atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat mempengaruhi secara material beban dan kewajiban pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Semua asumsi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan.

215



29

4. KAS DAN SETARA KAS

2016 2015

Kas 1.300.721.422 1.804.756.990 Bank:

RupiahPihak berelasi (Catatan 40) 454.897.519.097 139.487.604.044

Pihak ketiga:PT Bank CIMB Niaga, Tbk 3.164.762.576 7.372.163.004 PT Bank Bukopin, Tbk 273.341.563 2.623.056.432 PT Bank Permata Syariah 376.931.543 -

3.815.035.682 9.995.219.436

Sub jumlah 458.712.554.779 149.482.823.480

Dolar Amerika SerikatPihak berelasi (Catatan 40) 3.702.979.913 41.227.947.504

Pihak ketiga:PT Bank CIMB Niaga, Tbk 43.223.476 4.110.395.034

Sub jumlah 3.746.203.389 45.338.342.538

Jumlah bank 462.458.758.168 194.821.166.018

Deposito Berjangka:Rupiah

Pihak berelasi (Catatan 40) 1.350.668.347.189 600.400.630.640

Pihak ketiga:PT Bank CIMB Niaga, Tbk 42.000.000.000 97.967.887.092 PT Bank Permata Syariah 11.306.711.654 - PT Bank Bukopin, Tbk 2.500.000.000 - PT Bank Tabungan Negara Syariah 51.759.032.075 - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 5.353.626.086 5.000.000.000

112.919.369.815 102.967.887.092

Sub jumlah 1.463.587.717.004 703.368.517.732


Pihak ketiga:PT Bank CIMB Niaga, Tbk - -

Sub jumlah 273.422.600.000 579.390.000.000

Jumlah deposito berjangka 1.737.010.317.004 1.282.758.517.732

Jumlah kas dan setara kas 2.200.769.796.594 1.479.384.440.740

216



30

2016 2015

Jangka waktu deposito berjangka:Rupiah 8 s.d 90 hari 30 s.d 180 hariDolar Amerika Serikat 30 s.d 90 hari 30 hari

Tingkat bunga deposito berjangka pertahun:Rupiah 5,50% - 7,00% 7,50% - 9,50%Dolar Amerika Serikat 0,50% - 1,00% 0,50% - 1,00%

Tingkat suku bunga yang diperoleh dari penempatan kas pada bank, dan deposito berjangka pada bank pihak berelasi sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga.

5. PIUTANG USAHA

2016 2015


Pihak ketiga:PT Rizkia Armada Nusantara 5.678.631.061 7.831.290.701 PT Godwin Austen Indonesia 3.772.105.855 3.307.013.115 PT Bintang Samudera Utama 3.712.348.681 2.886.571.732 Usda Seroja Jaya 3.017.525.583 9.707.400.403 PT Cuaca Marina Servicatama 2.827.238.151 1.053.155.006 PT Ivo Mas Tunggal 2.669.124.587 2.893.648.961 PT Shohibul Barokah 2.490.978.747 2.585.365.270 PT Snepac Shipping 2.045.100.048 4.401.064.150 PT Dobel Mas 2.021.819.800 2.021.819.800 Naga Mas 2.002.880.583 2.604.909.074 PT Bintika Bangun Nusa 1.923.974.315 2.908.083.801 PT Intibenua Perkasatama 784.638.166 1.363.032.074 PT Riau Andalas Jasa Dermaga 752.899.113 1.168.473.832 PT Bahari Sandi P 709.463.481 1.094.366.684 PT Wilmar Nabati Indonesia 698.918.006 1.466.768.320 PT Tanto Intim Line 584.192.209 2.056.757.385 Piutang Perorangan 518.229.065 1.465.724.179 PT Gresik Cipta Sejahtera 456.955.767 1.144.211.900 PT Citra Pase Indah 371.026.700 1.377.100.161 PT Sobeldia Indonesia 327.262.768 1.886.575.121 Pelita Agung 211.741.548 2.104.522.830 PT Samudera Indonesia 186.510.084 2.522.539.558 PT Bintan Golden 145.259.840 1.609.773.341 PT Victorindo Alam Lestari 114.400.000 1.741.739.663 Perusahaan Bongkar Muat 67.571.466 1.311.593.418 PT Armada Maritim Nusantara 11.061.001 2.478.665.216 PT Addei Plantiton 3.133.656 1.597.570.975 PT Asia Pasific Energindo 2.890.471 1.286.535.500 PT Charoen Pokhand Indonesia 1.740.929 1.085.129.725 Jumlah dipindahkan 38.109.621.681 70.961.401.895

217



31

2016 2015

Jumlah pindahan 38.109.621.681 70.961.401.895 PT Tebeka Terminal - 1.135.167.000 Lain-lain (dengan saldo masing-masing

dibawah Rp1.000.000.000) 77.514.795.799 56.289.895.944 115.624.417.480 128.386.464.839

Sub jumlah 137.551.562.476 157.322.042.075


Pihak ketiga:PT Citra Abadi Marine 2.234.439.718 2.294.142.298 PT The Nasional Global 1.976.768.813 2.149.336.597 PT Tri Eka Lines 1.839.870.646 2.157.230.261 PT Cuaca Marina Service Utama 1.666.075.824 2.853.997.198 PT Sandico Ocean Line 1.488.488.694 1.642.100.699 PT Garuda Mahakam Pratama 932.966.991 1.000.956.273 Lain-lain (dengan saldo masing-masing

di bawah Rp1.000.000.000) 3.234.540.039 10.004.067.737 Sub jumlah 14.573.933.300 24.241.931.769

Jumlah piutang usaha 152.125.495.776 181.563.973.844 Pencadangan penurunan nilai piutang (26.803.903.203) (25.686.409.459) Jumlah piutang usaha bersih 125.321.592.573 155.877.564.385

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

Perubahan pencadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Manajemen berkeyakinan bahwa pencadangan penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

Piutang usaha merupakan piutang tanpa bunga. Karena jatuh temponya yang pendek, jumlah tercatat piutang usaha kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

2016 2015

Umur piutang:0 s/d 12 bulan 148.607.954.685 172.177.369.648 12 s/d 24 bulan 1.437.700.694 2.409.873.774 24 s/d 36 bulan 371.377.037 939.295.730 >36 bulan 1.708.463.360 6.037.434.692

152.125.495.776 181.563.973.844 Pencadangan penurunan nilai piutang (26.803.903.203) (25.686.409.459) Jumlah 125.321.592.573 155.877.564.385

2016 2015

Saldo awal (25.686.409.459) (21.298.748.232) Pencadangan selama tahun berjalan (6.466.291.778) (4.754.432.311) Pemulihan selama tahun berjalan 5.348.798.034 366.771.084 Saldo akhir (26.803.903.203) (25.686.409.459)

218



32

6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Perusahaan mengakui pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan pra nota tagihan ketika pemberian jasa telah dilakukan namun belum dibuatkan nota penagihan kepada pelanggan bersangkutan. Pada tahun 2016, pendapatan yang masih harus diterima lain-lain Rp15.946.202.105 terdiri atas pelayanan Tanah Bangunan Air Listrik sebesar Rp6.143.561.430 pada Cabang Lhokseumawe dan Dumai, pelayanan terminal khusus sebesar Rp3.639.867.566 pada cabang Lhokseumawe, Tanjung Balai Karimun, Tembilahan dan Batam, pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp1.770.961.482, serta pelayanan lainnya sebesar Rp4.391.811.627.

Pada tahun 2015, pendapatan yang masih harus diterima lain-lain sebesar Rp35.271.593.614 terdiri atas pelayanan Tanah Bangunan Air Listrik sebesar Rp27.530.239.707 pada cabang Cabang Belawan, Dumai, dan Tembilahan, pelayanan rumah sakit sebesar Rp1.277.079.263, serta pelayanan lainnya sebesar Rp6.464.274.644.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

2016 2015

RupiahPihak Berelasi (Catatan 40):

PT Prima Multi Terminal 40.000.000.000 3.175.038.425 Havenbedrijf Rotterdam N.V 20.347.553.951 - PT Pengerukan Indonesia (Persero) 4.550.000.000 4.550.000.000 Lain-lain (dengan saldo masing-masing

di bawah Rp1.000.000.000) 399.262.718 1.410.883.429 Sub jumlah 65.296.816.669 9.135.921.854

Pihak ketiga:Piutang karyawan 2.727.077.660 2.755.299.660 Lain-lain (dengan saldo masing-masing

di bawah Rp1.000.000.000) 1.694.197.999 2.669.765.708 Sub jumlah 4.421.275.659 5.425.065.368

Jumlah piutang lain-lain 69.718.092.328 14.560.987.222 Pencadangan penurunan nilai piutang (3.630.954.640) (2.689.882.480) Jumlah piutang lain-lain bersih 66.087.137.688 11.871.104.742

Piutang kepada PT Prima Multi Terminal pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp40.000.000.000 merupakan piutang atas penyertaan tambahan modal pada PT Prima Pengembang Kawasan dan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.175.038.425 merupakan piutang atas biaya-biaya pra pendirian PT Prima Multi Terminal.

2016 2015

Pelayanan unit galangan kapal 30.356.042.678 25.498.238.881 Pelayanan kapal dan barang 2.126.950.636 9.897.959.950 Pelayanan terminal petikemas 5.980.812.550 14.089.537.157 Lain-lain 15.946.202.105 35.271.593.614 Jumlah 54.410.007.969 84.757.329.602

219



33

Piutang kepada Havenbedrijf Rotterdam N.V pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp20.347.553.951 merupakan piutang atas biaya-biaya pra pendirian PT Pelabuhan Industri Kuala Tanjung sesuai dengan perjanjian usaha patungan antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Havenbedrijf Rotterdam N.V (Port Of Rotterdam Authority) tanggal 23 November 2016. Piutang kepada PT Pengerukan Indonesia (Persero) (Rukindo) adalah pinjaman untuk revitalisasi Rukindo berdasarkan permintaan Kementerian BUMN. Sesuai dengan surat nomor KU.008/1/3/DIRUT-2016 tanggal 13 Desember 2016, pihak Rukindo masih dalam proses restrukturisasi utang dengan cara melakukan penjadwalan pembayaran dan permintaan diskon. Piutang karyawan adalah merupakan piutang yang timbul karena pengambilan uang muka kegiatan operasional yang belum dipertanggungjawabkan, atas potensi piutang yang tidak tertagih telah dilakukan pencadangan penurunan nilai. Rincian piutang lain-lain berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

2016 2015

Umur piutang:0 s/d 12 bulan 60.774.602.670 9.258.827.283 12 s/d 24 bulan 1.065.606.436 - 24 s/d 36 bulan 2.024.573.224 - >36 bulan 5.853.309.998 5.302.159.939

69.718.092.328 14.560.987.222 Pencadangan penurunan nilai piutang (3.630.954.640) (2.689.882.480) Jumlah 66.087.137.688 11.871.104.742

Perubahan pencadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

2016 2015

Saldo awal (25.686.409.459) (21.298.748.232) Pencadangan selama tahun berjalan (6.466.291.778) (4.754.432.311) Pemulihan selama tahun berjalan 5.348.798.034 366.771.084 Saldo Akhir (26.803.903.203) (25.686.409.459) Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

8. PERSEDIAAN

Pada 31 Desember 2016 dan 2015, persediaan tidak diasuransikan, karena manajemen berpendapat bahwa persediaan Perusahaan tidak memerlukan perlindungan asuransi sesuai dengan kondisi persediaan yang ada.

2016 2015

Suku cadang 14.865.449.140 14.749.779.507 Bahan bakar minyak dan pelumas 3.626.181.099 4.164.416.258 Perlengkapan kantor 920.452.552 1.147.472.556 Obat-obatan 247.216.739 327.877.286 Lain-lain 456.783.594 836.614.309 Jumlah 20.116.083.124 21.226.159.916

220



34

9. ASET LANCAR LAINNYA

Uang muka merupakan biaya untuk pembelian bahan bakar, uang muka pelaksanaan pekerjaan, dan keperluan operasional kantor.

Biaya dibayar dimuka merupakan pembayaran pajak tahun 2015 atas revaluasi aset tetap Perusahaan yang akan dikompensasi dengan angsuran PPh Badan.

10. PENYERTAAN PADA ENTITAS ASOSIASI

PT Terminal Petikemas Indonesia Pada bulan 10 April 2013, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT Pelabuhan Indonesia II, III dan IV (Persero) untuk mendirikan entitas asosiasi dengan nama PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI) dengan penyertaan saham sebesar Rp37.500.000.000 atau sebesar 25% yang dimiliki bersama dengan PT Pelindo II, III dan IV.

Berdasarkan akta pendirian, masing-masing dewan direksi mewakili setiap pemegang saham. Perusahaan terwakili di dalam dewan direksi melalui penunjukan direktur keuangan. Akta pendirian juga mengakomodasi partisipasi Perusahaan di dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan. Kegiatan usaha utama TPI adalah kegiatan pengusahaan di Pelabuhan. Pembukuan TPI dimulai pada 1 Januari 2014. Sampai dengan 31 Desember 2016, Perusahaan memiliki penyertaan saham pada TPI sebesar Rp35.852.193.160 dan mengakui kerugian nilai penyertaan saham sebesar Rp636.078.724 dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

2016 2015

Uang muka 10.493.294.616 3.382.972.006 Biaya dibayar di muka 4.145.276.461 9.702.729.899 Jumlah 14.638.571.077 13.085.701.905

2016 2015

Biaya perolehan 46.500.000.000 37.500.000.000 Akumulasi rugi investasi (2.073.967.216) (1.011.728.116) Nilai tercatat 44.426.032.784 36.488.271.884

221



35

Rangkuman informasi keuangan TPI sebagai berikut:

2016 2015

Tanggal 31 DesemberAset lancar 138.907.737.781 140.791.144.842 Aset tidak lancar 1.167.754.600 1.727.754.600 Liabilitas jangka pendek 1.044.996.904 944.088.258

Periode yang berakhir 31 DesemberPendapatan usaha - - Beban usaha (11.154.156.113) (1.495.985.712) Pendapatan/(beban) lainnya - net 8.609.841.216 - Rugi komprehensif (2.544.314.897) (1.495.985.712)

PT Prima Tangki Indonesia (Anak Usaha PT Prima Indonesia Logistik) Berdasarkan akta Nomor 65 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.kn, Notaris di Jakarta pada tanggal 27 April 2016 tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT Prima Indonesia Logistik (PIL) telah menyertakan saham sebanyak 18.000 lembar saham pada entitas asosiasi dengan nama PT Prima Tangki Indonesia (PTI) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.000.000.000 atau sebesar 20% dari jumlah saham PTI.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTI adalah melaksanakan kegiatan usaha berupa penyediaan fasilitas pelabuhan berupa tangki timbun (tank storage). Sampai dengan 31 Desember 2016, PIL memiliki penyertaan saham pada PTI sebesar Rp8.573.839.624 dan mengakui kerugian nilai penyertaan saham sebesar Rp426.160.376 dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016. Rangkuman informasi keuangan PTI sebagai berikut:

2016

Tanggal 31 DesemberAset lancar 40.564.793.555 Aset tidak lancar 2.363.377.300 Liabilitas jangka pendek 59.279.750

Periode yang berakhir 31 DesemberPendapatan usaha - Beban usaha (2.217.287.685) Pendapatan/(beban) lainnya - net 86.485.806 Rugi komprehensif (2.130.801.879)

222



36

11. PENYERTAAN PADA PENGENDALIAN BERSAMA ENTITAS

2016 2015

Biaya perolehan 896.049.000.000 528.698.000.000 Akumulasi laba investasi 4.710.210.428 1.312.140.028 Nilai tercatat 900.759.210.428 530.010.140.028

Perubahan nilai penyertaan selama tahun berjalan dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

PT Prima Terminal Petikemas Pada bulan Juli 2013, Perusahaan telah menandatangani “Perjanjian Perusahaan Patungan” (Joint Venture Agreement) dengan PT Wijaya Karya dan PT Hutama Karya, untuk mendirikan PT Prima Terminal Petikemas (Prima TPK). Prima TPK bergerak dalam bidang menyediakan jasa pelayanan terminal petikemas internasional. Sampai dengan 31 Desember 2016, Perusahaan memiliki penyertaan saham pada Prima TPK sebesar Rp337.632.537.367. Penambahan investasi pada tahun 2016 merupakan tambahan setoran modal yang dilakukan Perusahaan pada Prima TPK dan tidak merubah komposisi kepemilikan pada Prima TPK per 31 Desember 2016 dengan kepemilikan tetap sebesar 70% serta mengakui kerugian dari penurunan nilai penyertaan sebesar Rp412.090.320 dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016. Penambahan investasi pada tahun 2015 merupakan tambahan setoran modal yang dilakukan oleh Perusahaan pada Prima TPK, yang pelunasan penuhnya dilakukan pada tahun 2015. Sehingga penambahan investasi ini dibukukan oleh Perusahaan sebagai uang muka tambahan setoran modal dan tidak merubah komposisi kepemilikan pada Prima TPK per 31 Desember 2015 dengan kepemilikan tetap sebesar 70% dan mengakui kenaikan nilai penyertaan pada Prima TPK sebesar Rp2.881.390.781 dalam laporan laba rugi komprehensif pada tanggal 31 Desember 2015 sehingga nilai penyertaan saham sampai dengan 31 Desember 2015 menjadi Rp260.543.627.687.

Penambahan/ Bagian laba/Saldo awal (pengurangan) (rugi) bersih Dividen Saldo akhir

PT Prima TerminalPetikemas 260.543.627.687 77.501.000.000 (412.090.320) - 337.632.537.367

PT Prima MultiTerminal 269.466.512.341 289.850.000.000 3.810.160.720 - 563.126.673.061

530.010.140.028 367.351.000.000 3.398.070.400 - 900.759.210.428

Penambahan/ Bagian laba/Saldo awal (pengurangan) (rugi) bersih Dividen Saldo akhir

PT Prima TerminalPetikemas 176.662.236.906 81.000.000.000 2.881.390.781 - 260.543.627.687

PT Prima MultiTerminal 95.741.720.752 173.998.000.000 (273.208.411) - 269.466.512.341

272.403.957.658 254.998.000.000 2.608.182.370 - 530.010.140.028

2016

2015

Jumlah

Jumlah

223



37

Rangkuman informasi keuangan Prima TPK sebagai berikut:

2016 2015

Tanggal 31 DesemberAset lancar 384.988.845.849 365.525.320.441 Aset tidak lancar 110.584.716.173 54.278.567.099 Liabilitas jangka pendek 13.242.080.069 47.598.705.130

Periode yang berakhir 31 DesemberPendapatan usaha - - Beban usaha (13.357.903.357) (11.538.730.420) Pendapatan/(beban) lainnya - net 12.769.202.900 15.655.002.964 Laba (rugi) komprehensif (588.700.457) 4.116.272.544


Pada bulan September 2014, Perusahaan telah menandatangani “perjanjian Perusahaan patungan” (Joint Venture Agreement) dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, untuk mendirikan PT Prima Multi Terminal (PMT). PMT bergerak dalam bidang pembangunan dan pengoperasian jasa pelayanan terminal curah cair/terminal multi purpose untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Pelabuhan Kuala Tanjung. Sampai dengan 31 Desember 2016, Perusahaan memiliki penyertaan saham pada PMT sebesar Rp563.126.673.061. Penambahan investasi pada tahun 2016 merupakan tambahan setoran modal yang dilakukan Perusahaan pada PMT dan tidak merubah komposisi kepemilikan pada PMT per 31 Desember 2016 dengan kepemilikan tetap sebesar 55% serta mengakui keuntungan dari kenaikan nilai penyertaan sebesar Rp3.810.160.720 dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016. Per 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki penyertaan saham pada PMT sebesar Rp269.466.512.341 dengan kepemilikan sebesar 55% dan mengakui kerugian dari penurunan nilai penyertaan pada PMT sebesar Rp273.208.411 dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Rangkuman informasi keuangan PMT sebagai berikut:

2016 2015

Tanggal 31 DesemberAset lancar 751.407.045.601 358.131.275.333 Aset tidak lancar 1.209.119.962.670 647.846.491.986 Liabilitas jangka pendek 448.686.410.843 516.038.653.971 Liabilitas jangka panjang 487.973.919.134 -

Periode yang berakhir 31 DesemberPendapatan usaha 1.414.117.160 - Beban usaha (22.307.108.241) (15.601.414.154) Pendapatan/(beban) lainnya - net 27.820.556.026 15.104.671.590 Laba (rugi) komprehensif 6.927.564.945 (496.742.564)

Persentase kepemilikan pada pengendalian bersama entitas tersebut dapat dilihat dalam catatan 1d pada laporan keuangan.

224



38

12. PROPERTI INVESTASI

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Penambahan Pengurangan Saldo AkhirHarga Perolehan:Tanah 4.777.574.584 - - 65.590.468 - 4.843.165.052 Bangunan dan Prasarana 12.048.918.841 - (3.688.351.911) 285.741.818 - 8.646.308.748

16.826.493.425 - (3.688.351.911) 351.332.286 - 13.489.473.800

Akumulasi Penyusutan:Bangunan dan Prasarana (6.609.536.978) (321.261.308) 2.291.165.619 - - (4.639.632.667)

(6.609.536.978) (321.261.308) 2.291.165.619 - - (4.639.632.667)

Nilai tercatat 10.216.956.447 8.849.841.133

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Penambahan Pengurangan Saldo AkhirHarga Perolehan:Tanah 4.437.931.789 595.481.521 - - (255.838.726) 4.777.574.584 Bangunan dan Prasarana 12.046.772.841 - - 2.146.000 - 12.048.918.841

16.484.704.630 595.481.521 - 2.146.000 (255.838.726) 16.826.493.425

Akumulasi Penyusutan:Bangunan dan Prasarana (6.311.409.139) (296.024.759) - (2.103.080) - (6.609.536.978)

(6.311.409.139) (296.024.759) - (2.103.080) - (6.609.536.978)

Nilai tercatat 10.173.295.491 10.216.956.447

2015Mutasi Reklasifikasi

2016Mutasi Reklasifikasi

Pada tahun 2016, penambahan dari reklasifikasi tanah merupakan tanah di Cabang Kuala Tanjung sebesar Rp54.745.074 yang disewakan kepada pihak lain yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap dan sebesar Rp10.845.382 merupakan pemanfaatan atas tanah di Cabang Kuala Tanjung yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap yang belum dimanfaatkan, sedangkan penambahan bangunan sebesar Rp285.741.818 merupakan renovasi terminal penumpang di Cabang Gunung Sitoli yang direklasifikasi dari aset dalam penyelesaian. Pengurangan harga perolehan bangunan sebesar Rp3.688.351.911 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.291.165.619 merupakan realisasi penghapusan bangunan fasilitas pelabuhan (lihat catatan 13.f). Penambahan pada tahun 2015 merupakan tanah dan bangunan yang disewakan kepada pihak lain yang sebelumnya digunakan kegiatan operasional oleh Perusahaan sebesar Rp597.627.521, sedangkan pengurangan merupakan tanah yang kontrak sewanya sudah habis dan digunakan kembali untuk kegiatan operasional Perusahaan sebesar Rp255.838.726. Properti investasi telah diasuransikan kepada PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) (lihat catatan 13.b).

225



39

13. ASET TETAP

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir

Harga Perolehan:Tanah 99.238.331.647 3.839.335.000 - (54.745.074) 103.022.921.573 Bangunan dan

prasarana 3.247.381.598.910 9.536.391.780 (5.381.581.371) 319.256.152.241 3.570.792.561.560 Kapal 511.614.588.579 14.459.541.235 - 59.372.359.781 585.446.489.595 Peralatan 69.711.865.410 - - 2.558.848.572 72.270.713.982 Kendaraan 11.933.818.637 - - 297.700.000 12.231.518.637 Aset dalam

penyelesaian 386.953.213.785 854.610.075.379 - (440.479.678.306) 801.083.610.858 4.326.833.416.968 882.445.343.394 (5.381.581.371) (59.049.362.786) 5.144.847.816.205

Akumulasi Penyusutan:Bangunan dan

prasarana (979.993.725.036) (163.474.225.364) 3.528.504.314 26.128.340.398 (1.113.811.105.688) Kapal (214.207.353.391) (22.375.488.823) - 20.630.697.648 (215.952.144.566) Peralatan (50.089.859.024) (4.841.861.192) - 19.051.619 (54.912.668.597) Kendaraan (9.160.916.817) (376.456.910) - - (9.537.373.727)

(1.253.451.854.268) (191.068.032.289) 3.528.504.314 46.778.089.665 (1.394.213.292.578)

Nilai Tercatat 3.073.381.562.700 3.750.634.523.627

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir

Harga Perolehan:Tanah 99.571.803.530 6.170.912 - (339.642.795) 99.238.331.647 Bangunan dan

prasarana 3.167.864.827.750 102.857.538.550 (586.979.272) (22.753.788.118) 3.247.381.598.910 Kapal 502.943.610.610 8.953.372.728 - (282.394.759) 511.614.588.579 Peralatan 63.063.899.092 6.950.970.167 (757.849) (302.246.000) 69.711.865.410 Kendaraan 11.935.414.637 - (1.596.000) - 11.933.818.637 Aset dalam

penyelesaian 137.901.111.330 387.892.263.301 - (138.840.160.846) 386.953.213.785 3.983.280.666.949 506.660.315.658 (589.333.121) (162.518.232.518) 4.326.833.416.968

Akumulasi Penyusutan:Bangunan dan

prasarana (829.889.440.795) (163.824.460.156) 505.315.540 13.214.860.375 (979.993.725.036) Kapal (192.433.812.812) (22.050.287.443) - 276.746.864 (214.207.353.391) Peralatan (43.645.055.298) (6.741.004.806) - 296.201.080 (50.089.859.024) Kendaraan (7.803.326.258) (1.358.867.360) 1.276.801 - (9.160.916.817)

(1.073.771.635.163) (193.974.619.765) 506.592.341 13.787.808.319 (1.253.451.854.268)

Nilai Tercatat 2.909.509.031.786 3.073.381.562.700

2016

2015

226



40

a. Penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp191.068.032.289 dan Rp193.974.619.765.

b. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan mengasuransikan aset tetap dan properti investasi kepada pihak ketiga PT Jasindo (Persero) terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp2.453.973.947.311 dan Rp3.482.902.808.889, yang menurut pendapat manajemen memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

c. Beberapa aset tetap dijaminkan ke beberapa bank atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan (lihat catatan 22).

d. Pada tahun 2016 Perusahaan telah mereklasifikasi yang terdiri dari penambahan dan pengurangan aset tetap. Penambahan aset merupakan alat-alat fasilitas pelabuhan dan peralatan cabang Belawan yang digunakan kembali untuk kegiatan operasional yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap belum dimanfaatkan sebesar Rp1.452.640.000 dan sebesar Rp149.068.333 dan alat-alat fasilitas pelabuhan cabang Gunung Sitoli sebesar Rp196.900.000 yang sebelumnya dicatat sebagai aset tidak berfungsi. Pengurangan tanah cabang Kuala Tanjung sebesar Rp54.745.086 merupakan tanah yang disewakan kepada pihak lain dan dicatat sebagai properti investasi, serta pengurangan aset bangunan fasilitas pelabuhan, alat-alat fasilitas pelabuhan, jalan dan bangunan, kapal, instalasi fasilitas pelabuhan, dan peralatan sebesar Rp53.637.440.957 merupakan reklasifikasi aset tetap ke akun aset tidak berfungsi karena tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional Perusahaan. Reklasifikasi di tahun 2015 terdiri dari bangunan fasilitas pelabuhan, kapal, alat fasilitas pelabuhan, instalasi fasilitas pelabuhan, peralatan dan emplasmen. Reklasifikasi aset tetap atas bangunan dan prasarana ke akun aset tidak berfungsi akibat adanya indikasi penurunan nilai (impairment aset) container dan reach stacker yang dibukukan sebagai beban tahun 2015.

e. Aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri dari:

2016 2015

Bangunan fasilitas pelabuhan 394.756.847.061 165.138.571.657 Alat-alat fasilitas pelabuhan 267.796.279.575 78.017.473.651 Kapal 21.388.938.795 73.866.387.850 Jalan dan bangunan 112.684.249.427 61.641.832.117 Instalasi fasilitas pelabuhan 4.457.296.000 7.708.369.252 Emplasemen - 56.351.986 Peralatan - 524.227.272 Nilai tercatat 801.083.610.858 386.953.213.785

Perusahaan mereklasifikasi aset dalam penyelesaian sebagian besar ke aset tetap berdasarkan realisasi penyelesaian yang didukung dengan berita acara serah terima pekerjaan masing-masing sebesar Rp433.836.328.304 dan Rp138.840.160.846 untuk tahun 2016 dan 2015. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, persentase penyelesaian aset dalam penyelesaian rata-rata berkisar antara 50% sampai dengan 80%.

227



41

f. Pada tahun 2016 terdapat realisasi penghapusan aset atas persetujuan penghapusbukuan aset Perusahaan sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-253/MBU/05/2015 tanggal 7 Mei 2015, Nomor S-399/MBU/07/2016 tanggal 11 Juli 2016, dan Nomor S-566/MBU/09/2016 tanggal 29 September 2016 yang tersebar pada akun aset sebagai berikut: - Properti investasi sebesar harga perolehan Rp3.688.351.911 dan nilai buku Rp1.397.186.292. - Aset tetap sebesar harga perolehan Rp5.381.581.361 dan nilai buku Rp1.853.077.047. - Aset tetap belum dimanfaatkan sebesar nilai bukuRp332.193.400. - Aset tidak tetap berfungsi sebesar harga perolehan Rp269.569.000 dan nilai buku Rp5.391.380. Pada tahun 2015 terdapat realisasi penghapusan aset atas persetujuan penghapusbukuan aset Perusahaan sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-84.MBU/02/2015 tanggal 11 Februari 2015 dan Nomor S-253/MBU/05/2015 tanggal 7 Mei 2015 sebesar harga perolehan Rp589.333.121 dan nilai buku sebesar Rp82.740.780.

14. ASET TAK BERWUJUD

2016 2015

Konsultan penelitian dan pengembangan 298.470.000 1.651.526.159 Pendidikan karyawan 13.886.210.295 124.100.000 Lainnya 72.123.991.821 104.892.448.251

86.308.672.116 106.668.074.410 Akumulasi amortisasi (5.856.848.034) (80.446.875.688) Nilai tercatat 80.451.824.082 26.221.198.722

Aset tak berwujud pendidikan karyawan adalah merupakan program pengembangan sumber daya manusia yang antara lain terdiri dari program pendidikan pasca sarjana dan sertifikasi karyawan. Pada tahun 2016 dan 2015, Perusahaan telah menghapuskan aset tak berwujud yang telah diamortisasi secara penuh. Saldo aset tak berwujud lainnya pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp72.123.991.821 dan Rp104.892.448.251, sebagian besar merupakan aset implementasi SIM Terpadu.

15. BEBAN DITANGGUHKAN

2016 2015

Beban pengerukan kolam dan alur pelayaran - 69.902.989.282 Beban pengurusan hak atas tanah - 4.222.759.161 Beban pemeliharaan aset tetap - 2.745.301.683 Beban pendirian perusahaan - 1.861.677.600 Beban ditangguhkan lain-lain - 41.756.660.726

- 120.489.388.452 Akumulasi amortisasi - (104.154.295.363) Nilai tercatat - 16.335.093.089

Pada tahun 2016, Perusahaan telah menghapuskan beban ditangguhkan yang telah diamortisasi secara penuh.

228



42

Beban ditangguhkan lain-lain tahun 2015 merupakan beban atas pengembangan amdal, peningkatan perluasan perairan wajib, pengurusan ijin pemanduan, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-14001 dan penerapatan SMK3 dan penataan aturan K3.

16. ASET TETAP YANG BELUM DIMANFAATKAN

2016 2015

Tanah 789.609.797 800.455.179 Bangunan fasilitas pelabuhan 21.968.133.230 21.968.133.230 Jalan dan bangunan 16.242.000 16.242.000 Kapal 527.000.000 527.000.000 Alat-alat fasilitas pelabuhan - 1.452.640.000 Peralatan - 149.068.333 Kendaraan 634.024.224 966.217.624 Nilai tercatat 23.935.009.251 25.879.756.366

Pada tahun 2016, pengurangan tanah sebesar Rp10.845.382 merupakan pemanfaatan atas tanah di cabang Kuala Tanjung yang direklasifikasi ke properti investasi, pengurangan alat-alat fasilitas pelabuhan dan peralatan sebesar Rp1.452.640.000 dan sebesar Rp149.068.333 merupakan alat-alat fasilitas pelabuhan dan peralatan di cabang Belawan yang digunakan kembali untuk kegiatan operasional yang direklasifikasi ke aset tetap, sedangkan pengurangan kendaraan sebesar Rp322.193.400 merupakan realisasi penghapusan aset (lihat catatan 13.f).

Pada tahun 2015, terdapat penambahan kendaraan sebesar Rp966.217.624 yang merupakan aset tetap kendaraan yang sudah diperoleh izin penghapusbukuannya dari Kementerian BUMN namun masih dalam proses pelelangan untuk dijual dan pengurangan bangunan fasilitas pelabuhan sebesar Rp16.242.000 yang merupakan kelanjutan pekerjaan pembangunan jembatan yang berlokasi di pelabuhan Dumai. Saldo bangunan fasilitas pelabuhan merupakan bangunan pelabuhan di Tembilahan dan Tanjung Balai Asahan yang belum bisa dimanfaatkan karena akses jalan/jembatan menuju ke area tersebut belum tersedia. Manajemen berkeyakinan bahwa aset tetap yang belum dimanfaatkan masih berada dalam nilai wajar sehingga tidak perlu diturunkan nilainya.

17. ASET LAIN-LAIN

Aset tetap tidak berfungsi merupakan aset tetap yang tidak dapat dioperasikan lagi dalam kegiatan operasional Perusahaan, yang sebagian besar terdiri atas kapal dan alat-alat fasilitas pelabuhan seperti Transtainer, Rubber Tire Gantry Crane, Forkliftdan Reach Steaker.

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp13.703.068.370 dan Rp11.005.114.469 merupakan piutang usaha tidak tertagih lebih dari 3 tahun dan telah dibentuk cadangan penyisihannya.

2016 2015

Aset tetap tidak berfungsi 81.681.521.007 31.528.722.620 Piutang lain-lain 13.703.068.370 11.005.114.469 Uang jaminan 315.728.210 271.228.210 Lainnya 9.208.648 62.065.537

95.709.526.235 42.867.130.836 Cadangan penyisihan piutang lain-lain (12.312.620.702) (11.005.114.469) Amortisasi aset tetap tidak berfungsi (72.445.225.604) (25.215.710.187) Nilai tercatat 10.951.679.929 6.646.306.180

229



43

18. UTANG USAHA 2016 2015


Pihak ketiga:Sennobogen Maschinenfabrik GmbH 109.960.400.000 - Liebherr Werk Nenzing 91.272.950.000 - PT Wahana Adidaya Pertiwi 48.325.224.000 - Terberg Tractors Malaysia SDN BHD 25.125.000.000 - Kaharutama 22.105.664.436 1.809.312.000 Harijadi Sukses 17.627.281.818 - PT Karya Hutama Unggul 16.516.265.310 - Konsulindo Informatika Perdana 13.866.433.438 - Shanghai Zhenhua Heavy Industri.Co 11.705.330.264 11.705.330.264 PT Brama Sari 10.886.769.091 11.543.800.000 CV Kawasan Industri Dumai 9.477.379.294 7.586.250.000 PT Primus Indonesia 9.418.169.859 7.283.219.858 Andi Hakim 9.297.402.182 - Arkindo 9.012.617.409 - PT Daya Radar Utama 8.261.009.705 9.001.538.820 PT Antaraksa 7.792.749.162 17.515.200.000 Koperasi UPTK Belawan 6.494.793.288 3.283.603.353 PT Chairani 6.332.727.273 12.621.500.000 PT Tisa Lestari 6.188.954.544 3.436.363.636 PT Price Water House Coopers Consulting 6.074.380.182 2.909.558.300 PT Sena Sanjaya Makmur Sejahera 5.985.360.000 5.985.360.000 PT Aneka Kimia Raya Corporindo 5.808.564.372 5.458.926.003 Harbarindo Baharitama 4.803.971.005 - PT Lemo, TM 4.477.713.052 - CV Aryaguna Jaya 3.904.370.348 - Multi Jaya Samudera 3.900.000.000 - Kemenangan 3.638.129.000 - PT Maha Karya Geo Survey 3.549.276.000 - Pelayaran Multi Jaya Samudera 3.304.800.000 - Tiga Lestari 2.927.960.000 - PT Haskoning Indonesia 2.902.647.353 - PT Inti Persada Raya Lestari 2.763.996.860 8.274.213.318 PT Rasya Utama 2.429.648.545 1.523.033.010 CV Trijaya Anugrah Lestari 2.266.000.000 - PT Bina Pemuda 2.196.460.000 - PT Sumatra Komputer Center 2.097.539.620 - CV Mitra Sukses 2.025.691.130 4.489.244.312 Prima Teknik Husada 1.876.093.229 - PT Tirta Nusa Persada 1.851.051.221 - Mandiri Teknik Utama Sejahtera 1.830.441.600 - Jet Marine Supplier 1.820.240.909 - PT Sinar Jaya Mandiri 1.803.903.636 1.321.188.000 PT Asha Portindo 1.681.974.496 4.529.586.896

Jumlah dipindahkan 515.587.333.631 120.277.227.770

230



44

2016 2015

Jumlah pindahan 515.587.333.631 120.277.227.770 PT Abadi Tetap Jaya 1.643.554.273 - Roland Berger Strategy Consultans 1.530.191.600 - PT Harijadi Sukses 1.502.124.454 6.957.208.000 Gambir Mas Pangkalan 1.482.395.577 - PT Adei Plantation & Industry 1.435.000.000 1.435.000.000 Putra Rahyan Gemilang 1.387.990.450 - CV Khoda Medan 1.364.545.455 - PT Kurnia Samudera 1.355.668.637 - PT Synergy Engineering 1.325.025.000 - PT Layar Dumai Sejahtera 1.254.393.048 1.172.886.742 Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia 1.211.450.328 - CV Putera Gemilang 1.035.142.836 - PT Wisaka Tidar Jaya 1.020.823.975 - Lain-lain (dengan saldo masing-masing di bawah Rp1.000.000.000) 43.746.607.608 88.331.386.050

576.882.246.872 218.173.708.562

Sub jumlah 1.035.621.721.119 309.741.859.629

Dolar Amerika SerikatPihak berelasi (Catatan 40) 294.323.574 302.187.614

Pihak ketiga:Shanghai Zhenhua Heavy Industri Co.Ltd 9.597.872.240 9.854.320.300 PT Dwisaka Mas Indah 2.213.245.100 9.089.525.500 PT Daya Radar Utama 1.866.260.400 7.664.502.000 Lain-lain (dengan saldo masing-masing

di bawah Rp1.000.000.000) 428.481.231 310.912.400 14.105.858.971 26.919.260.200

Sub jumlah 14.400.182.545 27.221.447.814

Utang Kerjasama Mitra UsahaRupiah

Pihak berelasi (Catatan 40) 2.141.526.187 456.200.713

Pihak ketiga:PT Musim Mas 4.997.924.339 7.103.602.766 DPC INSA 2.830.018.825 - PT Metito Indonesia 1.609.764.856 1.266.952.913 PT Karya Karimun Mandiri 1.437.193.128 - PT Indoterminal Belawan Perkasa 1.214.221.801 1.163.481.329 PT Hamparan Alam Baruna Indonesia 1.028.917.000 1.059.863.636 Poetra Fajar - 1.980.909.091 PT Waruna Nusa Sentana - 1.866.825.383 PT Lemo TM - 1.772.384.757

Jumlah dipindahkan 13.118.039.949 16.214.019.875

231



45

Utang usaha pihak berelasi kepada PT Wijaya Karya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp176.873.193.014 (Catatan 40), merupakan pekerjaan penataan terminal multipurpose pelabuhan Belawan yang meliputi: pekerjaan perpanjangan dermaga IKD 150x25M, Proteksi Sheet File, Perkuatan Dermaga Ferry, Pembangunan Gudang Curah, Pembangunan Conveyor Belt, Breasthing Dolphin dan Pembangunan Kantor Kepanduan, dengan periode kontrak pekerjaan sampai dengan tahun 2017. Utang usaha pihak berelasi kepada PT Hutama Karya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp91.430.336.409 (Catatan 40) merupakan pekerjaan pengembangan dedicated terminal pelabuhan Belawan yang meliputi : pembangunan car terminal di Belawan lama dan penyiapan instalasi CPO antar pulau di pelabuhan Belawan yaitu: pembangunan tangki timbun, instalasi pipa dan pompa, akses jalan masuk, perbaikan dermaga, pembuatan daprah dan mooring dolphin untuk CPO antar pulau. Utang usaha pihak berelasi kepada PT Brantas Abipraya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp66.209.897.652 (Catatan 40) terdiri atas pekerjaan pengerasan beton (rigid) jalan raya pelabuhan Belawan yang meliputi: pekerjaan badan jalan, pekerjaan ramp, marka jalan dan pulau jalan sebesar Rp54.557.205.402 dan sebesar Rp11.652.692.250 atas pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan sungai dumai (progress 18,489%).

Utang usaha pihak berelasi kepada PT Nindya Karya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp30.560.811.595 (Catatan 40) merupakan pekerjaan penataan lingkungan Belawan.

Tidak ada utang usaha yang dijaminkan.

2016 2015

Jumlah pindahan 13.118.039.949 16.214.019.875 PT Wisaka Tidar Jaya - 1.334.780.549 PT Multimas Nabati Asahan - 1.307.908.597 PT Mitra Rama Samudera - 1.286.756.810 Lain-lain (dengan saldo masing-masing

di bawah Rp1.000.000.000) 4.369.446.830 4.188.412.476 17.487.486.779 24.331.878.307

19.629.012.966 24.788.079.020

Dolar Amerika SerikatPihak ketiga:

PT Karya Karimun Mandiri 4.258.501.236 4.372.285.245 Lain-lain (dengan saldo masing-masing

di bawah Rp1.000.000.000) 1.425.888.916 2.953.107.090 5.684.390.152 7.325.392.335

Sub jumlah 25.313.403.118 32.113.471.355

Jumlah utang usaha 1.075.335.306.782 369.076.778.798

232



46

19. UTANG LAIN-LAIN

a. Utang setoran modal merupakan utang penyertaan atas tambahan modal pengendalian bersama

kepada PT Prima Terminal Petikemas.

b. Uang muka pelanggan merupakan pendapatan diterima di muka sebelum pelayanan jasa kepelabuhanan diberikan kepada pelanggan.

c. Uang titipan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp20.027.441.438 terdiri dari klaim asuransi

sebesar Rp1.725.436.452, serta iuran peserta Taspen, pensiun, koperasi, serikat pekerja dan lainnya sebesar Rp18.302.004.986. Uang titipan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp33.501.954.724 terdiri dari klaim asuransi sebesar Rp1.843.386.425, jasa pipanisasi sebesar Rp2.167.604.781, PNBP sebesar Rp11.010.950.985 atas penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, serta iuran peserta Taspen, pensiun, koperasi, dan lainnya sebesar Rp18.480.012.533.

20. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

2016 2015

Perusahaan - -

Entitas AnakPajak Pertambahan Nilai - 471.145.085

Jumlah - 471.145.085

2016 2015

Pihak berelasi (Catatan 40):Utang setoran modal 77.501.000.000 -

Pihak ketiga:Uang muka pelanggan 15.336.496.062 25.059.085.667 Uang titipan 20.027.441.438 33.501.954.724

Jumlah 112.864.937.500 58.561.040.391

233



47

b. Utang pajak

c. Pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

2016 2015

PerusahaanPajak Pertambahan Nilai 6.171.492.176 8.028.502.097 Pajak Penghasilan Pasal 25 15.613.245.566 12.980.762.469 Pajak Penghasilan Pasal 29 23.388.288 32.739.324.267 Pajak lainnya 11.792.510.009 12.137.409.150

Sub jumlah 33.600.636.039 65.885.997.983

Entitas AnakPajak Pertambahan Nilai 468.893.830 - Pajak Penghasilan Pasal 21 127.554.909 106.757.102 Pajak Penghasilan Pasal 23 43.752.685 75.868.550 Pajak Penghasilan Pasal 29 1.711.411.204 1.263.559.589 Pajak lainnya 3.629.032 405.000.000

Sub jumlah 2.355.241.660 1.851.185.241

Jumlah 35.955.877.699 67.737.183.224

2016 2015

Beban pajak kiniPerusahaan (207.215.851.250) (195.521.015.750) Entitas Anak (3.548.738.909) (1.837.043.537)

Jumlah pajak penghasilan (210.764.590.159) (197.358.059.287)

Manfaat/(Beban) pajak tangguhanPerusahaan (53.276.640.257) 51.453.930.241 Entitas Anak 1.497.322.776 4.542.283

Jumlah manfaat/(beban) pajak tangguhan (51.779.317.481) 51.458.472.524

Jumlah beban pajak penghasilan (262.543.907.640) (145.899.586.763)

234



48

Perhitungan rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah suatu perhitungan yang dibuat untuk tujuan akuntansi pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

Pajak penghasilan yang dibebankan/(dikreditkan) sehubungan dengan pendapatan komprehensif lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

2016 2015

Laba sebelum pajak penghasilanmenurut laporan laba rugi komprehensif 995.846.364.750 846.267.613.756

Dikurangi:Laba sebelum pajak

penghasilan - entitas anak (11.639.931.083) (7.716.116.603) Penyesuaian eliminasi konsolidasi (2.335.831.300) (2.263.096.216)

981.870.602.367 836.288.400.937 Beda temporer:

Beban manfaat karyawan bersih (61.781.639.793) (81.103.230.119) Penyisihan piutang usaha (1.117.493.744) (4.387.661.227) Beda amortisasi beban ditangguhkan secara fiskal dan komersil 4.521.919.113 42.899.105.000 Beda penyusutan aset tetap dan properti investasi secara fiskal dan komersil (55.982.875.873) (44.586.540.034)

(114.360.090.297) (87.178.326.380) Beda tetap:

Biaya yang tidak dapat dikurangkan 87.274.234.713 191.680.997.459 Penghasilan yang telah dikenakan pajak final (125.921.341.307) (158.707.009.016)

(38.647.106.594) 32.973.988.443 Taksiran penghasilan kena pajak 828.863.405.476 782.084.063.000 Taksiran penghasilan kena pajak dibulatkan 828.863.405.000 782.084.063.000 Tarif pajak 25% 25%Beban pajak kini 207.215.851.250 195.521.015.750 Dikurangi kredit pajak:

PPh pasal 22 - (1.298.449.393) PPh pasal 23 (23.807.909.822) (5.714.092.462) PPh pasal 25 (183.384.553.140) (155.769.149.628)

(207.192.462.962) (162.781.691.483)

Kurang bayar pajak penghasilan badan 23.388.288 32.739.324.267

2016 2015Beban Imbalan Kerja yang diakui di laporan ekuitas - Program DP4 5.722.823.144 360.607.399 Beban/(Pendapatan) Imbalan Kerja yang diakui di laporan ekuitas- PPUKP 3.857.437.823 (20.275.004.045) (Pendapatan)/Beban pajak (2.395.065.243) 4.978.599.161 Beban/(Pendapatan) Imbalan Kerja yang diakui di laporan ekuitas 7.185.195.724 (14.935.797.485)

235



49

d. Aset (Liabilitas) pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset yang direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang ditetapkan.

Rekonsiliasi antara jumlah beban/(penghasilan) pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku sebagai berikut:

e. Administrasi perpajakan

Dikreditkan/ (Dibebankan) Dikreditkan/

ke laporan laba (Dibebankan)2015 rugi ke ekuitas 2016

Aset/(Liabilitas) pajak tangguhan:Aset tetap dan properti investasi (64.127.125.081) (31.999.221.655) - (96.126.346.736) Beban ditangguhkan 6.471.810.617 (6.111.382.089) - 360.428.528 Imbalan kerja 51.462.832.463 (15.445.409.948) 2.395.065.242 38.412.487.757 Cadangan piutang 6.236.361.630 279.373.436 - 6.515.735.066 Beban lainnya 14.428.368 - - 14.428.368 Kerugian fiskal yang belum digunakan 4.542.282 1.497.322.776 - 1.501.865.058 Jumlah 62.850.279 (51.779.317.480) 2.395.065.242 (49.321.401.959)

- Dikreditkan/ (Dibebankan) Dikreditkan/

ke laporan laba (Dibebankan)2014 rugi ke ekuitas 2015

Aset/(Liabilitas) pajak tangguhan:Aset tetap dan properti investasi (122.016.827.312) 57.889.702.231 - (64.127.125.081) Beban ditangguhkan (8.015.047.694) 14.486.858.311 - 6.471.810.617 Imbalan kerja 26.349.253.609 4.978.599.162 20.134.979.692 51.462.832.463 Cadangan piutang 6.793.032.552 (556.670.922) - 6.236.361.630 Beban lainnya 14.428.368 - - 14.428.368 Kerugian fiskal yang belum digunakan - 4.542.282 - 4.542.282 Jumlah (96.875.160.477) 76.803.031.064 20.134.979.692 62.850.279

2016 2015

Laba sebelum taksiran pajak penghasilan 995.846.364.750 846.267.613.756 Tarif pajak yang berlaku

(sesudah pembulatan) 248.961.591.188 211.566.903.439 Dampak pajak penghasilan pada:

Laba setelah pajak entitas asosiasi (2.397.128.738) (2.494.803.205) Efek pajak dari beda tetap:

Beban yang tidak dapat dikurangkan 48.509.154.663 52.479.594.341 Pemanfaataan imbalan kerja (1.049.374.146) (4.559.344.976) Penghasilan kena pajak final (31.480.335.327) (39.676.752.254)

Beban pajak penghasilan 262.543.907.640 217.315.597.345

236



50

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terutangnya pajak. Pada tahun 2016, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor Pemb-00069/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2016 dan Pemb-00070/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 7 Juni 2016 atas pemeriksaan pajak tahun 2013 dan 2014. Sampai dengan diterbitkan laporan keuangan ini, belum terdapat kewajiban yang timbul dari pemeriksaan pajak tersebut.

21. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 2016 2015

Biaya pegawai 98.838.565.963 104.177.328.226 Biaya umum 34.130.778.507 62.422.642.768 Biaya asuransi 2.115.340.759 15.340.064.203 Biaya bahan 22.860.885.868 14.212.057.642 Biaya sewa 12.761.060.152 8.327.675.459 Biaya pemeliharaan 5.808.498.142 5.725.679.589 Biaya administrasi kantor 2.380.781.888 4.803.698.315 Biaya di luar usaha 1.665.749.208 3.722.063.455 Biaya kerjasama mitra usaha 10.873.979.923 2.409.566.584 Lain-lain 17.567.220.253 80.512.599.571 Jumlah 209.002.860.663 301.653.375.812

Biaya lain-lain tahun 2016, antara lain merupakan fee konsesi atas penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2015, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan biaya KSMU Petikemas. Biaya lain-lain tahun 2015, antara lain merupakan fee konsesi atas penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhan. Perusahaan mengakui akrual atas fee konsesi dengan besaran 2,5% dari pendapatan bruto yaitu sebesar Rp56.962.394.136.

22. UTANG BANK

2016 2015

RupiahPihak berelasi (Catatan 40):

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 72.583.056.564 92.583.056.564 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. - 48.450.000.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 27.299.959.981 49.299.959.981

99.883.016.545 190.333.016.545 Dolar Amerika Serikat

Pihak berelasi (Catatan 40):PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. - 357.162.206.500

- 357.162.206.500 Jumlah 99.883.016.545 547.495.223.045

237



51

Batasan rasio keuangan yang dipersayaratkan untuk masing-masing pinjaman bank:

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. : Current ratio: 100%, DSCR: 110%, Leverage Ratio: 250% Bank BNI (Persero), Tbk. : Current ratio: 100%, Debt Equity Ratio: 220%, DSCR: 100%, Days

Receivable: 60 hari Bank BRI (Persero), Tbk. : Debt Equity Ratio: 210%

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Berdasarkan perjanjian kredit investasi Nomor CRO.KP/016/KI/11 tanggal 02 Pebruari 2011, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memberikan fasilitas Letter of Credit (L/C) / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

- Limit/plafond kredit : USD 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta US dollar) termasuk sub limit fasilitas L/C / SKBDN maksimum sebesar USD 35.000.000 (tiga puluh lima juta dolar AmerikaSerikat).

- Jenis kredit : Kredit Investasi (KI) dengan sub limit L/C / SKBDN. - Tujuan : Untuk refinancing dan atau membiayai pembelian mesin / alat-alat fasilitas

Belawan International Container Terminal (BICT). - Jenis fasilitas/plafond : LC Impor / SKBDN. - Jangka waktu : 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit termasuk

di dalamnya masa penarikan kredit sampai dengan akhir triwulan I tahun 2012.

- Penarikan kredit : Penarikan kredit dengan cara reimburse atas alat-alat / mesin fasilitas pelabuhan yang telah dibeli Perusahaan dengan komposisi pembiayaan 80% (Kredit Investasi) : 20% (Self Financing) dengan disertai invoice asli.

Penarikan kredit untuk pembelian / pengadaan mesin / alat-alat fasilitas pelabuhan yang menggunakan L/C / SKBDN dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembayaran L/C / SKBDN dilakukan selama masa penarikan kredit sampai dengan maksimal akhir triwulan I tahun 2012.

- Dana fasilitas Kredit Investasi maksimal sebesar 80% dan dana Perusahaan (Self Financing) minimal sebesar 20%.

2016 2015

Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:

RupiahPihak berelasi (Catatan 40):

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 25.000.000.000 20.000.000.000 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. - 48.450.000.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 22.000.000.000 22.000.000.000


Pihak berelasi (Catatan 40):PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. - 187.018.815.000

- 187.018.815.000 Jumlah jatuh tempo 47.000.000.000 277.468.815.000 Utang bank jangka panjang setelah

dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 52.883.016.545 270.026.408.045

238



52

- Menyerahkan dokumen progres pengawasan pelaksanaan proyek yang ditandatangani oleh konsultan pengawas / pihak ketiga dan Perusahaan.

- Jika L/C / SKBDN diterbitkan dalam valuta berbeda dengan valuta fasilitas kredit, Perusahaan akan melakukan konversi menjadi valuta L/C / SKBDN dengan kurs yang berlaku di Bank pada saat pelaksanaan transaksi.

- Agunan kredit : Agunan berupa mesin/ alat-alat fasilitas pelabuhan yang dibiayaidengan fasilitas Kredit Investasi dengan nilai pengikatan Fidusia minimal sebesar Rp360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) atau total nilai agunan aset tetap yang diikat mengcover minimal 100% terhadap total fasilitas kredit.

Atas seluruh barang agunan yang telah diserahkan wajib diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Agunan yang Insurable diasuransikan dengan Banker’s clause PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. melalui Perusahaan asuransi rekanan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Seluruh biaya yang timbul menjadi beban Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian kredit Nomor CRO.KP/089/KI/11 tanggal 05 April 2011 dan Nomor CRO.KP/090/KI/11 tanggal 05 April 2011, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. memberikan penawaran tambahan fasilitas kredit kepada Perusahaan dengan rincian sebagai berikut: - Limit/plafond kredit : USD 21.000.000 (dua puluh satu juta US dollar). : Rp126.000.000.000 (seratus dua puluh enam miliar rupiah). - Jenis kredit : Kredit Investasi. - Tujuan : Untuk membiayai pengadaan alat-alat fasilitas pelabuhan atas nama

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) termasuk cabang pelabuhannya. - Jenis fasilitas/plafond : LC Impor / SKBDN. - Jangka waktu : 8 (delapan) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit atau

maksimum sampai dengan 31 Desember 2018 termasuk masa tenggang pembayaran angsuran pokok dan masa penarikan kredit s.d akhir triwulan IV 2012.

- Suku bunga : USD = 4,00% p.a. (dibayar setiap triwulan). : Rp = 9,50% p.a. (dibayar setiap triwulan). - Provisi kredit : 0,25% (dibayar pada saat penarikan kredit). - Agunan kredit : USD = Agunan berupa alat-alat pelabuhan yangidibiayai dengan

fasilitas Kredi tInvestasi dengan nilai pengikatan fidusia minimal USD21.500.000 dan atau Equivalent Rupiah atau total nilai agunan aset tetap yang diikat mengcover minimal 100% terhadap total fasilitas kredit.

Rp = Agunan berupa alat-alat pelabuhan yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Investasi dengan nilai pengikatan fidusia minimal Rp126.500.000.000 dan atau total nilai agunan aset tetap yang diikat mencakup minimal 100% terhadap total fasilitas kredit.

239



53

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Berdasarkan surat Perjanjian Kredit Nomor R.II.272-ADK/DKR/07/2011 tanggal 27 Juli 2011, dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Perusahaan mendapat fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut: - Limit/plafond kredit : Rp400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah). - Jenis kredit : Kredit Investasi. - Tujuan penggunaan : Bangunan fasilitas pelabuhan, kapal dan alat-alat fasilitas pelabuhan. - Jangka waktu : 84 (delapan puluh empat) bulan (termasuk grace period selama12 bulan). - Suku bunga : 9,5% p.a. (riviu per 3 bulan). - Provisi kredit : 0,5 % (dibayar pada saat penarikan kredit). - Commitment fee : 0,5 % dihitung dari jumlah porsi yang belum ditarik sampai denganakhir

periode penarikan. - Biaya administrasi : Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dibayar sebelum

penandatanganan Surat Perjanjian Kredit. - Pengikatan : Notariil. - Agunan kredit : 1. 4 unit Kapal Tunda 2x 1600 HP.

2. 5 unit Kapal Pandu cepat (KP) Konstruksi. 3. 2 unit Wheel loader (multi years). 4. 1 unit Truk Tangki BBM kap 5.000. 5. 1 unit Forklift Kap 2,5 ton. 6. 1 unit Mobile Genset 1250 KVA dan instalasi external supply. 7. 1 unit Mobile Crane 60 ton. 8. 100 m Dermaga. 9. 2 unit Gudang 4000 m. 10. 400 m Perpanjangan Dermaga B400M dan Trestel. 11. 640 m2 Gedung Workshop. 12. 1 unit Genset Kapasitas 2725 KVA dan trafo. 13. 1 unit Genset 1825 KVA. 14. 1 unit Mobile Genset 1250 KVA. 15. 1 LS Conveyor System terminal Curah.

Pemberian fasilitas-fasilitas kredit investasi sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) telah diaktakan Nomor 21 tertanggal 14 Desember 2011 dari Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Berdasarkan surat Perjanjian Kredit Nomor 038/KPS/PK/2011 tanggal 27 September 2011 dan PPPK No. (1) 038/KPS/PK/2011 tanggal 17 Nopember 2011, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Perusahaan mendapat fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut: - Limit/plafond kredit : Rp264.000.000.000 (dua ratus enam puluh empat miliar rupiah). - Jenis kredit : Kredit Investasi. - Tujuan penggunaan : Pengembangan pelabuhan dan pembelian peralatan. - Jangka waktu : 5 (lima) tahun sejak perjanjian kredit ditandatangani. - Suku bunga : 8,75% per tahun (riviu per 3 (tiga) bulan). - Commitment fee : 0,25 % dihitung dari Maksimum Kredit. - Agunan Kredit : Negative pledge.

240



54

Berdasarkan surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 038/KPS/PK/2011 tanggal 5 April 2012 bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyetujui penurunan fasilitas kredit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai berikut: - Limit/plafond kredit : Rp204.000.000.000 (dua ratus empat miliar rupiah). - Jenis kredit : Kredit Investasi. - Tujuan penggunaan : Pengembangan pelabuhan dan pembelian peralatan. - Jangka waktu : 5 (lima) tahun sejak perjanjian kredit ditandatangani. - Suku bunga : 8,75% per tahun (riviu per 3 (tiga) bulan). - Commitment fee : 0,25 % dihitung dari Maksimum Kredit. - Agunan Kredit : Negative pledge.

23. UTANG OBLIGASI

Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment) yang terdiri dari 4 (empat) seri, sebagai berikut:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah) secara kesanggupan penuh (Full Commitment). Pembayaran obligasi Seri A akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi Seri A pada tanggal pelunasan pokok obligasi yaitu pada tanggal 21 Juni 2019.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus milyar Rupiah) secara kesanggupan penuh (Full Commitment). Pembayaran obligasi Seri B akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi Seri B pada tanggal pelunasan pokok obligasi yaitu pada tanggal 21 Juni 2021.

Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus milyar Rupiah) secara kesanggupan penuh (Full Commitment). Pembayaran obligasi Seri Cakan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi Seri C pada tanggal pelunasan pokok obligasi yaitu pada tanggal 21 Juni 2023.

Seri D : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Emisi. Jumlah pokok obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah) secara kesanggupan penuh (Full Commitment). Pembayaran obligasi Seri D akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi Seri D pada tanggal pelunasan pokok obligasi yaitu pada tanggal 21 Juni 2026.

2016 2015

Nilai nominal 1.000.000.000.000 - Biaya transaksi perolehan obligasi (4.644.505.179) Akumulasi amortisasi biaya perolehan obligasi 415.240.878 - Jumlah utang obligasi 995.770.735.699 - Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - - Utang obligasi bagian jangka panjang 995.770.735.699 -

241



55

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi yang bersangkutan. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 21 September 2016 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri obligasi adalah pada tanggal 21 Juni 2019 untuk obligasi Seri A, tanggal 21 Juni 2021 untuk obligasi Seri B, tanggal 21 Juni 2023 untuk obligasi Seri C, dan tanggal 21 Juni 2026 untuk obligasi Seri D. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Seluruh obigasi dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk. sebagai wali amanat. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur emiten lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dalam rangka penerbitan obligasi Ini, Perusahaan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (”Pefindo”) dengan peringkat: AA(idn) / idAA (Double A). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti hutang untuk kepentingan pemegang obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepetingan pemegang obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya sertifikat jumbo obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan obligasi bagi pemegang obligasi adalah konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (Buy Back) Obligasi, dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, pelaksanaan pembelian kembali obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, pembelian kembali obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan sebagaimana disebutkan dalam prospektus.

24. IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari:

Beban imbalan kerja terdiri dari

2016 2015

Liabilitas imbalan kerja - Program DP4 5.742.384.940 - Liabilitas imbalan kerja - PPUKP 147.907.566.085 205.851.329.851

153.649.951.025 205.851.329.851

2016 2015Beban Imbalan Kerja yang diakui di laporan laba rugi- Program DP4 1.675.146.691 1.482.200.863 (Pendapatan)/Beban Imbalan Kerja yang diakui di laporan laba rugi- PPUKP (59.259.289.899) 35.291.341.523

(57.584.143.208) 36.773.542.386

242



56

a. Program Dana Pensiun Manfaat Pasti

Program Dana Pensiun Manfaat Pasti dikelola oleh Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. KEP-248/KM.6/2002 tanggal 21 Oktober 2002. DP4 merupakan dana pensiun yang didirikan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan mitra pendiri dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan PT Pengerukan Indonesia (Persero). Perhitungan beban pensiun dan aset manfaat dana pensiun pada tanggal 31 Desember 2016dan 2015 menggunakan angka yang dihitung oleh Aktuaris PT Bestama Aktuaria melalui laporannya dengan Nomor16017/PEL-1/EP/01/2017 tanggal 5 Januari 2017dan Nomor 15026/PEL-1/EP/01/2016 tanggal 27 Januari 2016.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari aset program

Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan Penentuan defisit/(surplus)

2016 2015

Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir periode - Aktual 178.784.182.718 183.320.055.766

Aset program akhir periode - Aktual (173.041.797.778) (192.188.493.093) Defisit/(surplus) sesuai paragraf 57 PSAK 24 5.742.384.940 (8.868.437.327)

2016 2015

Nilai kini kewajiban imbalan pasti awal tahun 183.320.055.766 204.279.253.319 Biaya bunga (interest cost ) 15.546.311.759 16.538.906.650 Biaya jasa kini (current service cost ) 2.287.619.103 2.189.423.461 Pembayaran imbalan kerja (benefit paid ) (22.298.705.914) (21.597.185.400) (Keuntungan)/kerugian aktuaria - Asumsi (4.634.878.370) (1.380.131.565) (Keuntungan)/kerugian aktuaria - Kewajiban 4.563.780.374 (16.710.210.699) Nilai kini kewajiban imbalan pasti awal tahun 178.784.182.718 183.320.055.766

2016 2015

Aset program awal periode 192.188.493.093 205.905.599.243 Hasil Pengembangan riil 883.113.605 5.344.749.410 Pembayaran iuran-iuran - Pemberi kerja 1.655.584.895 1.842.808.262 Pembayaran iuran-iuran - Peserta program 613.312.099 692.521.578 Pembayaran imbalan kerja (22.298.705.914) (21.597.185.400) Aset program akhir periode - Aktual 173.041.797.778 192.188.493.093

243



57

Liabilitas imbalan kerja

Beban yang diakui di laba rugi

Perubahan liabilitas bersih

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto

Persentase setiap kategori utama dari aset investasi

Taksasi (%) 31 Desember 2016

Surat Berharga Pemerintah 14,28% Deposito On Call 0,00% Deposito Berjangka 3,75% Saham 3,74% Obligasi 0,00% Sukuk 0,00% Reksadana 37,37% Penempatan Langsung 9,43% Tanah 29,42% Bangunan 2,01% Tanah dan Bangunan 0,00% Lainnya 0,00%

Jumlah 100,00%

2016 2015Nilai kini liabilitas imbalan pasti 178.784.182.718 183.320.055.766 Nilai wajar aset program (173.041.797.778) (192.188.493.093) Defisit/(Surplus) program yang didanai 5.742.384.940 (8.868.437.327) Batas atas aset - 8.868.437.327 Liabilitas/(Aset) 5.742.384.940 -

2016 2015Biaya jasa kini 2.287.619.103 2.189.423.461 Beban bunga neto 839.687 (14.701.020) Iuran peserta (613.312.099) (692.521.578) Jumlah yang diakui dalam laba rugi 1.675.146.691 1.482.200.863

2016 2015Liabilitas bersih awal tahun - - Biaya imbalan pasti 1.675.146.691 1.482.200.863 Pengukuran kembali imbalan kerja 5.722.823.144 360.607.399 Pembayaran imbalan kerja oleh entitas - - Pembayaran iuran tahun berjalan (1.655.584.895) (1.842.808.262) Liabilitas bersih akhir tahun 5.742.384.940 -

2016 2015Jumlah pengukuran kembali awal tahun 9.932.835.952 9.572.228.553 - Keuntungan aktuaria (71.097.996) (18.090.342.264) - Imbal hasil atas aset program 15.457.857.295 11.347.097.664 - Perubahan atas dampak atas aset diluar

bunga neto aset/liabilitas (9.663.936.155) 7.103.851.999 Jumlah pengukuran kembali tahun berjalan 5.722.823.144 360.607.399 Akumulasi jumlah pengukuran kembali 15.655.659.096 9.932.835.952

244



58

Asumsi Aktuaria Perhitungan Aktuaria untuk biaya imbalan pasti, menganut prinsip nilai sekarang dari jumlah pembayaran atas imbalan karena pensiun, imbalan karena meninggal dunia dan imbalan karena cacat. Perhitungan nilai sekarang diperoleh dari penggunaan berbagai asumsi aktuaria. Tidak hanya berdasarkan tingkat bunga tetapi juga berdasarkan atas kenaikan PhDP, tingkat kematian, cacat dan pengunduran diri. Perhitungan atas semua faktor dimaksud lazim disebut nilai tunai aktuaria. Metode Perhitungan Aktuaria yang digunakan adalah metode Projected Unit Credit, sesuai yang dipersyaratkan oleh PSAK 24 (Revisi 2013). Metode Projected Unit Credit digunakan sesuai ketentuan yang disyaratkan pada paragraf 67 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 24 (Revisi 2013) tentang imbalan kerja. Perhitungan Aktuaria dengan metode ini adalah dengan mengalokasikan setiap unit imbalan kerja kedalam masa kerja yang mungkin dijalani sampai dengan pensiun.

Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan untuk perhitungan nilai kini liabilitas imbalan pasti untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

2016 2015 Tingkat diskonto : 8,00% 8,97% Tingkat kenaikan PhDP : 4,00% 7,00% Tabel mortalita : AMT - 1949 Mod Tingkat cacat : 1,00% dari tingkat kematian Tingkat pengunduran diri : 1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier

sampai dengan 0 pada usia pensiun normal Jumlah, waktu, dan arus kas masa depan i. Analisis sensitivitas berdasarkan perubahan tingkat diskonto

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

Perubahan

0,50% 177.722.282.629 -0,59% -0,50% 179.899.684.801 0,62%

ii. Analisis iuran jatuh tempo

Tahun ke Iuran Jatuh Tempo < 1 1.351.947.694

1 - < 2 1.351.182.902 2 - < 3 1.288.558.103 3 - < 4 1.268.595.307 4 - < 5 1.244.874.586 >= 5 8.531.411.992

245



59

b. Imbalan Pasti Pasca Kerja Lainnya

Selain program pensiun di atas, Perusahaan memiliki Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, manfaat PPUKP dapat dikompensasikan terhadap semua kewajiban Perusahaan kepada karyawannya dalam memenuhi ketentuan Undang-undang Tenaga Kerja No.13/2003 pada saat karyawan memasuki usia pensiun maupun karyawan yang terkait dengan kasus Pemutusan Hubugan Kerja (PHK), sepanjang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan. Beban imbalan kerja lainnya pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 menggunakan angka yang dihitung oleh Aktuaris PT Bestama Aktuaria melalui laporannya dengan Nomor 16017/PEL-1/EP/01/2017tanggal 5 Januari 2017dan Nomor 15026/PEL-1/EP/01/2016tanggal 27 Januari 2016, adalah sebagai berikut: Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas imbalan pasti

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari aset program

Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan

2016 2015

Nilai kini kewajiban imbalan pasti awal periode 294.265.333.505 307.229.564.016

Biaya bunga 25.562.408.900 25.284.173.931 Biaya jasa kini 13.006.037.119 13.547.815.708 Kurtailmen (120.132.935.525) - Biaya jasa lalu 28.870.103.176 - Pembayaran imbalan kerja (33.483.173.023) (33.085.204.195) (Keuntungan)/kerugian aktuaria - Asumsi 579.757.064 (12.168.145.918) (Keuntungan)/kerugian aktuaria - Kewajiban 145.518.404 (6.542.870.037) Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir

periode - aktual 208.813.049.620 294.265.333.505

2016 2015

Aset program awal tahun 88.414.003.654 - Hasil Pengembangan riil 3.432.741.214 5.104.636.207 Pembayaran iuran-iuran - Pemberi kerja - 100.000.000.000 Pembayaran iuran-iuran - Peserta program - - Pembayaran imbalan kerja (30.941.261.333) (16.690.632.553) Aset program akhir tahun - Aktual 60.905.483.535 88.414.003.654

2016 2015

Nilai kini kewajiban imbalan pasti 208.813.049.620 294.265.333.505 Nilai wajar aset program (60.905.483.535) (88.414.003.654) Defisit/(surplus) 147.907.566.085 205.851.329.851 Batas atas aset - - Liabilitas/(Aset) 147.907.566.085 205.851.329.851

246



60

Jumlah beban yang diakui di laba rugi

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto

Perubahan liabilitas bersih

Asumsi Aktuaria

Perhitungan Aktuaria untuk biaya imbalan pasti, menganut prinsip nilai sekarang dari jumlah pembayaran atas imbalan karena pensiun, imbalan karena meninggal dunia dan imbalan karena cacat. Perhitungan nilai sekarang diperoleh dari penggunaan berbagai asumsi aktuaria. Tidak hanya berdasarkan tingkat bunga tetapi juga berdasarkan atas kenaikan upah, tingkat kematian, cacat dan pengunduran diri. Perhitungan atas semua faktor dimaksud lazim disebut nilai tunai aktuaria. Metode Perhitungan Aktuaria yang digunakan adalah metode Projected Unit Credit, sesuai yang dipersyaratkan oleh PSAK 24 (Revisi 2013). Metode Projected Unit Credit digunakan sesuai ketentuan yang disyaratkan pada paragraf 67 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 24 (Revisi 2013) tentang imbalan kerja. Perhitungan Aktuaria dengan metode ini adalah dengan mengalokasikan setiap unit imbalan kerja kedalam masa kerja yang mungkin dijalani sampai dengan pensiun.

2016 2015

Biaya jasa kini 13.006.037.119 13.547.815.708 Bunga neto atas liabilitas/(aset) 18.997.505.331 21.743.525.815 Kurtailmen (120.132.935.525) - Biaya jasa lalu 28.870.103.176 - Jumlah yang diakui dalam laba rugi (59.259.289.899) 35.291.341.523

2016 2015

Jumlah pengukuran kembali awal tahun 79.892.183.447 100.167.187.492 - Kerugian/(Keuntungan) aktuaria 725.275.468 (18.711.015.954) - Imbal hasil atas aset program 3.132.162.355 (1.563.988.091) - Perubahan atas dampak atas aset diluar

bunga neto aset/liabilitas - - Jumlah pengukuran kembali akhir tahun 83.749.621.270 79.892.183.447

2016 2015

Liabilitas bersih awal tahun 205.851.329.852 307.229.564.016 Biaya imbalan pasti (55.401.852.077) 15.016.337.478 Pembayaran imbalan kerja oleh entitas (2.541.911.690) (16.394.571.642) Pembayaran iuran periode berjalan - (100.000.000.000) Liabilitas bersih akhir tahun 147.907.566.085 205.851.329.852

247



61

Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan untuk perhitungan beban pensiun dan aset manfaat pensiun untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: 2016 2015 Tingkat diskonto : 8,60% 9,00% Tingkat kenaikan upah : 6,60% 7,00% Tabel mortalita : Tabel Mortalita Indonesia tahun 2011 Tingkat cacat : 1,00% dari kemungkinan orang meninggal

pada masing-masing usia Tingkat pengunduran diri : 1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier

sampai dengan 0 pada usia pensiun normal Jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan i. Analisis sensitivitas berdasarkan perubahan tingkat diskonto

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

Perubahan

0,50% 201.401.346.371 -3,55% -0,50% 216.751.325.239 3,80%

ii. Analisis manfaat jatuh tempo dan nilai kini kewajiban imbalan pasti

Tahun ke

Manfaat Jatuh Tempo Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

< 1 20.910.541.367 20.306.647.980 1 - < 2 21.559.029.747 18.919.032.592 2 - < 3 15.041.771.847 11.602.855.319 3 - < 4 18.257.566.160 12.463.837.958 4 - < 5 17.981.773.829 10.674.071.611 >= 5 1.406.769.916.708 134.846.604.161

25. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

2016 2015

Pendapatan sewa diterima di muka 268.391.311.069 301.315.561.700 Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun (31.427.777.357) (39.963.644.346) Bagian jangka panjang 236.963.533.712 261.351.917.354

Pendapatan sewa diterima dimuka merupakan pendapatan sewa tanah dan bangunan dari pihak ketiga.

248



62

26. MODAL SAHAM

Jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham

Kepemilikan (%)

Lembar Saham

Nominal (Rp)

Pemerintah Republik Indonesia 100 1.700.000 1.700.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 1, tanggal 15 Agustus 2008 oleh Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., Notaris di Bekasi, anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp1.248.000.000.000 yang terbagi atas 1.248.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp1.800.000.000.000 yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Peningkatan modal disetor Perusahaan sesuai Akta No.1 tanggal 15 Agustus 2008 Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., dari sebesar Rp312.000.000.000 menjadi sebesar Rp455.059.000.000 dilakukan dengan cara mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 143.059 saham atau sebesar Rp143.059.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-85564.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Nopember 2008. Berdasarkan Akta No. 88 tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H., anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp455.059.000.000 yang terbagi atas 455.059 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, terdiri atas: a. Sebesar Rp455.059.000.000 merupakan setoran modal sesuai Akta nomor 1 tanggal 15 Agustus 2008

yang dibuat oleh Notaris Agus Sudiono Kuntjoro. b. Sebesar Rp48.167.600.000 merupakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sesuai PP No. 79 tahun 2011. c. Sebesar Rp85.000 merupakan kapitalisasi Cadangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2011. d. Sebesar Rp8.733.315.000 merupakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sesuai PP No. 34 tahun 2012.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.AH.01.1.0-3524 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012.

Berdasarkan Akta No. 207 tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp1.800.000.000.000 yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp6.800.000.000.000 yang terbagi atas 6.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Berdasarkan akta tersebut juga telah terjadi peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp1.700.000.000.000 yang terbagi atas 1.700.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, terdiri atas: a. Sebesar Rp511.960.000.000 merupakan setoran modal lama sesuai Akta Nomor 88 tanggal 16 Agustus

2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H.

249



63

b. Sebesar Rp1.188.040.000.000 merupakan kapitalisasi Cadangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2013.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014.

27. BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) sebesar Rp538.812.899.239 untuk masing-masing 31 Desember 2016 dan 2015, merupakan Penyertaan Modal Negara berupa aset yang berasal dari proyek-proyek Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

2016 2015

Tambahan Aset BPYBDS Tahun 2011a) Bersumber dari Kementerian Perhubungan

Dermaga dan Fasilitas Pelabuhan Dumai Phase III 427.056.982.506 427.056.982.506

Jumlah I 427.056.982.506 427.056.982.506

Tambahan Aset BPYBDS Tahun 2013a) Bersumber dari Kementerian Perhubungan

Pembangunan Dermaga sisi Selatan dan fasilitas pendukung lainnya (8,3x43,5 M)di Sibolga 36.743.091.536 36.743.091.536

1 (satu) unit Forklift Merk Patria Kapasitas 3 Ton 196.900.000 196.900.000

1 (satu) unit Forklift Merk Patria Kapasitas 5 Ton 365.200.000 365.200.000

Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli 19.203.989.000 19.203.989.000

250



64

Dermaga dan Fasilitas Pelabuhan Dumai Phase III

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Dumai Nomor KN.38/2/20/DJPL-11 tanggal 29 Maret 2011 perihal penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), maka pada tahun 2011 terdapat penambahan aset dengan nilai penyerahan sebagai berikut:

DalamRupiah(Rp) : 349.273.056.206 Dalam Dolar Amerika Serikat (USD) : 2.905.914 Dalam Yen Jepang (¥) : 474.296.987 Nilai penyerahan dalam mata uang asing sebagaimana tersebut di atas dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan kurs buku Perusahaan pada bulan April 2011 sebesar Rp8.900/ USD 1 (¥ 100 ekuivalen dengan USD 1,23) sehingga nilai penyerahan BPYBDS menjadi Rp427.056.982.506.

Dermaga Dumai phase III sudah digunakan secara komersil sejak tahun 2012, pada tanggal 31 Desember 2013 disajikan sebagai aset dalam penyelesaian, dan per tanggal 31 Desember 2014 telah dilakukan reklasifikasi ke dalam aset tetap - bangunan dan prasarana (catatan 13). Tambahan Aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) tahun 2013 Penambahan aset BPYBDS Terdiri dari 2 (dua) unit Kapal Tunda di Cabang Pelabuhan Malahayati dan Lhokseumawe, Forklift 3 (tiga) ton dan 5 (lima) ton di Cabang Pelabuhan Gunung Sitoli dan Malahayati, Dermaga dan Fasilitas di Cabang Pelabuhan Gunung Sitoli. Sudah diusulkan kepada Kementerian Teknis pada tanggal 19 Nopember 2013 dan diriviu oleh BPKP pada tanggal 14 Agustus 2013 dan 02 Desember 2013.

2016 2015

b) Bersumber dari Kementerian Perhubungan1 (satu) unit Kapal Tunda TB Krueng Raya

di Malahayati 26.799.668.974 26.799.668.974 3 (tiga) unit Forklift Merk Patria

Kapasitas 3 Ton 590.700.000 590.700.000 3 (tiga) unit Forklift Merk Patria

Kapasitas 5 Ton 1.095.600.000 1.095.600.000 Pembukuan pencatatan BPYBDS (19.450.875) (19.450.875)

c) Bersumber dari Kementerian Perhubungan1 (satu) unit Kapal Tunda Krueng Geukueh

di Lhokseumawe 26.780.218.098 26.780.218.098 Jumlah II 111.755.916.733 111.755.916.733

Jumlah (I + II) 538.812.899.239 538.812.899.239 Jumlah 538.812.899.239 538.812.899.239

251



65

28. PEMBAGIAN LABA DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor 02 tanggal 19 Mei 2016, penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2015 ditetapkan sebagai berikut: a. Dividen sebesar 15% atau Rp105.275.000.000. b. Cadangan sebesar 85% atau Rp595.121.937.267. Laba bersih Perusahaan tahun 2015 sebesar Rp700.396.937.267, Perusahaan menetapkan besaran Dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2016 sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas milyar Rupiah) dihitung equivalen ±2% dari laba bersih tahun 2015, yang sumber dananya diambil dari beban Perusahaan serta sisa saldo dana PKBL dari rangkaian tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Risalah RUPS No. UM.50/9/18/PI-15.TU tanggal 13 Mei 2015, maka penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2014 ditetapkan sebagai berikut: a. Dividen sebesar 15% atau Rp87.990.751.265. b. Cadangan sebesar 85% atau Rp498.614.257.171. Laba bersih Perusahaan tahun 2014 sebesar Rp534.900.773.727, Perusahaan menetapkan Dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diambil dari laba bersih Perusahaan sesuai dengan Risalah Umum Pemegang Saham Tahunan dan Surat dari Kuasa Menteri BUMN selaku RUPS No. S-07/D4.MBU/07/2015 tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp11.732.100.168.

2016 2015

Penyisihan untuk cadangan umum 595.121.937.267 435.177.922.294 Pembagian dividen tunai 105.275.000.000 87.990.751.265 Dana untuk PKBL - 11.732.100.168 Jumlah 700.396.937.267 534.900.773.727

252



66

29. KEPENTINGAN NON PENGENDALI ATAS ASET BERSIH DAN LABA BERSIH ENTITAS ANAK Kepentingan non pengendali atas aset bersih dan atas laba/(rugi) bersih entitas anak yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:

2016 2015

Kepentingan non pengendali atas aset bersih entitas anak:

Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit UsahaPeti Kemas Kotamadya Medan 829.771.274 746.044.955

PT Prima Multi Terminal 40.466.953.288 902.503.969 Koperasi Karyawan Kantor Pusat

PT. Pelabuhan Indonesia I Medan 160.012.977 - Jumlah 41.456.737.539 1.648.548.924

Kepentingan non pengendali atas laba/(rugi) bersih entitas anak:

Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit UsahaPeti Kemas Kotamadya Medan 135.165.637 68.585.757

PT Prima Multi Terminal (435.550.681) (97.496.031) Koperasi Karyawan Kantor Pusat

PT. Pelabuhan Indonesia I Medan 12.977 - Jumlah (300.372.067) (28.910.274)

30. PENDAPATAN USAHA

Pada tahun 2016, Perusahaan mengakui pendapatan KSMU sebesar Rp80.286.070.944 merupakan hasil dari pendapatan jasa kepelabuhanan yang kegiatannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sedangkan pendapatan KSMU yang diakui di dalam pelayanan khusus/duks sebesar Rp100.030.084.590, yang terdiri dari pelayanan jasa tambat sebesar Rp553.821.678, pelayanan jasa tunda non milik sebesar Rp88.783.885.035, pelayanan jasa dermaga sebesar Rp10.668.539.927 dan pelayanan jasa lainnya sebesar Rp23.837.950. Sehingga jumlah pendapatan KSMU dari pelayanan jasa kepelabuhanan seluruhnya sebesar Rp180.316.155.534 dengan biaya KSMU sebesar Rp110.300.712.983.

2016 2015

Pelayanan terminal petikemas 1.038.746.826.183 988.570.774.253 Pelayanan kapal 305.813.449.368 332.259.687.415 Pelayanan khusus/duks 302.516.374.407 250.416.593.150 Pelayanan barang 281.775.343.688 309.074.212.531 Pendapatan terminal 133.377.767.533 129.757.346.747 Pendapatan sewa, air, dan listrik 112.772.617.749 103.166.636.821 Pendapatan KSMU 80.286.070.944 87.058.002.885 Pelayanan unit depo peti kemas 52.619.095.183 34.238.251.129 Pelayanan rumah sakit 22.294.715.359 19.911.786.155 Pelayanan usaha galangan kapal 9.073.859.607 12.932.436.909 Pelayanan pengusahaan alat 1.593.622.422 1.699.090.599 Lain-lain 68.029.922.520 71.639.189.750 Jumlah 2.408.899.664.963 2.340.724.008.344

253



67

Pada tahun 2015, Perusahaan mengakui pendapatan KSMU sebesar Rp87.058.002.885 merupakan hasil dari pendapatan jasa kepelabuhanan yang kegiatannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sedangkan pendapatan KSMU yang diakui di dalam pelayanan khusus/duks sebesar Rp92.394.413.517, yang terdiri dari pelayanan atas jasa labuh sebesar Rp4.299.058.156, pelayanan jasa tambat sebesar Rp7.739.951.954, pelayanan jasa tunda non milik sebesar Rp68.295.928.534, pelayanan jasa dermaga sebesar Rp12.043.015.483 dan pelayanan jasa lainnya sebesar Rp16.459.390. Sehingga jumlah pendapatan KSMU dari pelayanan jasa kepelabuhanan seluruhnya sebesar Rp179.452.416.402 dengan biaya KSMU sebesar Rp114.607.837.616.

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan pas pelabuhan, pendapatan sharing bongkar muat dan pendapatan sharing persewaan tanah. Untuk pendapatan dengan pihak-pihak berelasi lihat catatan 40.

31. BEBAN PEGAWAI

Beban pegawai sebesar Rp338.016.140.945 dan Rp324.744.569.933 untuk masing-masing tahun 2016 dan 2015 merupakan beban penghasilan merit pegawai, beban tunjangan pegawai, beban lembur, beban bonus dan beban pegawai lainnya.

32. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

33. BEBAN BAHAN

Beban bahan sebesar Rp146.153.199.442 dan Rp155.817.396.886 untuk masing-masing tahun 2016 dan 2015 merupakan beban bahan bakar, pelumas, listrik dan air.

34. BEBAN SEWA

Beban sewa sebesar Rp278.431.439.829 dan Rp225.087.239.295 untuk masing-masing tahun 2016 dan 2015 merupakan beban sewa alat-alat fasilitas pelabuhan, kapal dan kendaraan.

2016 2015

Penyusutan aset tetap 191.068.032.289 193.974.619.765 Penyusutan properti investasi 321.261.308 296.024.759 Amortisasi aset tidak berwujud 5.647.486.095 23.670.710.417 Amortisasi beban ditangguhkan 3.309.917.936 54.948.093.033 Jumlah 200.346.697.628 272.889.447.974

254



68

35. BEBAN UMUM

36. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban pemeliharaan sebesar Rp86.418.179.712 dan Rp78.116.767.430 untuk masing-masing tahun 2016 dan 2015 merupakan beban pemeliharaan bangunan fasilitas pelabuhan, kapal, jalan, alat-alat fasilitas pelabuhan, peralatan, dan kendaraan.

37. BEBAN ADMINISTRASI KANTOR

Beban administrasi kantor sebesar Rp32.892.892.395 dan Rp31.498.906.756 untuk masing-masing tahun 2016 dan 2015 merupakan beban alat tulis kantor, cetak dan fotocopy, jasa kirim paket, beban rumah tangga, dan beban penanganan perkara.

38. BEBAN ASURANSI

Beban asuransi sebesar Rp31.383.137.999 dan Rp41.480.864.013 untuk masing-masing tahun 2016 dan 2015 merupakan beban asuransi bangunan fasilitas pelabuhan, kapal, alat-alat fasilitas pelabuhan, peralatan, kendaraan dan beban asuransi tenaga kerja.

2016 2015

Pengembangan usaha 24.226.215.246 3.636.086.243 Pajak bumi dan bangunan 24.005.165.803 26.945.107.953 Perjalanan dinas 20.236.880.313 18.692.232.503 Keamanan pelabuhan 13.826.152.862 11.424.117.163 Promosi/pemasaran 11.076.564.541 20.470.899.358 Perawatan kesehatan pegawai aktif 9.777.787.078 7.920.408.390 Konsultan 8.602.240.991 442.243.227 Pendidikan dan latihan 8.415.785.791 7.363.228.602 Penyisihan piutang 6.147.500.392 4.387.661.227 Iklan 2.805.147.813 3.222.405.358 Pakaian dinas 2.137.199.116 4.796.079.420 Olahraga dan kesenian 1.974.336.562 2.065.902.117 Pakaian kerja 1.652.226.516 954.648.547 Bantuan sosial 1.487.003.617 1.250.253.518 Pajak kendaraan 1.394.653.577 1.457.282.585 Perjalanan pindah/mutasi 1.107.719.836 1.085.357.553 Survei 86.808.327 71.614.000 Ganti rugi 900.000 6.163.601 Lainnya 48.104.638.000 52.130.670.657 Jumlah 187.064.926.381 168.322.362.022

255



69

39. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN

Pendapatan di luar usaha lainnya tahun 2016 antara lain merupakan penerimaan dari pemanfaatan atas aset tanah, bangunan dan peralatan, penerimaan klaim asuransi Jasindo, koreksi pembukuan pendapatan labuh tambat dan koreksi uang titipan. Pendapatan di luar usaha lainnya tahun 2015 merupakan koreksi atas pengakuan utang KSMU, persewaan tanah dan bangunan, dan persewaan peralatan.

Beban di luar usaha lainnya tahun 2016 diantaranya, merupakan pencatatan pembebanan biaya Sektap, biaya penjualan jasa kapal nasional Pertamina Trans Kontinental, penyesuaian pencatatan atas penghapusbukuan aset tetap, penyesuaian pembukuan biaya penyusutan (bea masuk impor), dan penyesuaian pembukuan pencatatan tagihan PNBP.

Beban di luar usaha lainnya tahun 2015 merupakan beban atas penghapusan aset tetap, beban penyisihan piutang pegawai dan koreksi atas fee konsesi.

2016 2015

Pendapatan lain-lain:Laba penjualan aset tetap 841.224.100 249.383.677 Pendapatan atas denda 4.103.693.329 911.313.675 Pendapatan administrasi 246.201.897 128.969.063 Pendapatan di luar usaha lainnya 42.567.591.468 22.624.568.902

Jumlah 47.758.710.794 23.914.235.317

2016 2015Beban lain-lain:

Biaya denda dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (25.929.115.002) (13.223.692.293)

Pengobatan pensiun (10.865.587.609) (12.224.298.131) Penurunan nilai aset (2.385.781.504) (7.614.471.490) Fee konsesi (38.399.885.988) (56.962.394.136) Beban di luar usahanya lainnya (37.743.377.174) (19.489.816.176)

Jumlah (115.323.747.277) (109.514.672.226)

256



70

40. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Perusahaan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

2016 2015Penjualan:

PT Pertamina 137.433.030.491 96.410.381.270 PT Sarana Argo Nusantara 10.210.564.670 15.549.361 PT Arun NGL 7.397.890.112 14.990.296.681 PT Pupuk Sriwijaya Palembang 6.358.366.513 425.738.020 PT Semen Padang 5.854.585.889 1.447.507.565 PT Pelayaran Nasional Indonesia 5.416.961.151 7.727.580.653 PT Bahtera Adhiguna 2.544.977.595 4.050.772.619 PT Banda Graha Reksa 1.680.042.820 - PT Perkebunan Nusantara III 1.438.886.862 - PT A.S.D.P 485.937.395 315.279.831 PT Telekomunikasi Seluler Tbk. 374.794.439 1.020.121.398 PT Perkebunan Nusantara IV 329.133.168 320.353.166 PT Sarana Bandar Nasional 232.421.347 1.033.299.085 PT Pupuk Iskandar Muda 231.012.333 648.424.847 PT Jasa Prima Logistik Bulog 180.930.180 - PT Waskita Karya 148.529.113 - PT Adhi Karya 134.254.068 - PT Wijaya Karya 128.309.816 - PT Djakarta LLYOD 96.631.909 - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 84.980.895 - Balai Diklat Belawan 69.391.882 - PT Varuna Tirta Prakarsa 41.319.311 - PT Lafarge Cement Indonesia - 11.170.279.936 PT Adhiguna Putra - 674.513.658 PT Pengerukan Indonesia - 14.614.667

Jumlah penjualan 180.872.951.959 140.264.712.757 Persentase terhadap jumlah penjualan 7,51% 5,99%


2016 2015Bank:

RupiahPT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 156.193.367.961 91.481.124.232 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. 54.912.903.732 46.555.012.983 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 243.791.247.404 1.451.466.829


PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. 698.669.450 27.214.247.792 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 2.872.115.539 13.739.353.027 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 132.194.924 274.346.685

3.702.979.913 41.227.947.504 Sub jumlah 458.600.499.010 180.715.551.548

257



71


2016 2015Deposito Berjangka:

RupiahPT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 633.126.890.425 399.185.288.180 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 252.663.375.012 97.000.000.000 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. 402.688.574.088 64.000.000.000 PT Bank Tabungan Negara 62.189.507.664 40.215.342.460

1.350.668.347.189 600.400.630.640

Dolar Amerika SerikatPT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 206.242.600.000 137.950.000.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 67.180.000.000 68.975.000.000 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. - 372.465.000.000

273.422.600.000 579.390.000.000 Sub jumlah 1.624.090.947.189 1.179.790.630.640

Jumlah bank dan deposito berjangka 2.082.691.446.199 1.360.506.182.188 Persentase terhadap jumlah aset 28,52% 24,77%

2016 2015Piutang usaha:

RupiahPT Pertamina Trans Kontinental 11.218.473.988 11.052.102.225 PT Pertamina UPPDN I 3.705.638.499 - PT Arun NGL 1.906.808.930 4.329.239.907 PT Pertamina (Persero) 1.775.166.671 3.931.270.935 PT Pelni (Persero) 617.259.681 1.131.721.995 PT Telekomunikasi Selular Tbk. 349.510.406 1.105.505.603 Lain-lain (dengan saldo masing-masing

dibawah Rp1.000.000.000) 2.354.286.821 7.385.736.571 Sub jumlah 21.927.144.996 28.935.577.236

Dolar Amerika SerikatPT Pelni (Persero) 911.201.707 1.008.036.517 Lain-lain (dengan saldo masing-masing

dibawah Rp1.000.000.000) 289.580.868 1.132.064.189 Sub jumlah 1.200.782.575 2.140.100.706

Jumlah piutang usaha 23.127.927.571 31.075.677.942 Persentase terhadap jumlah aset 0,32% 0,57%

2016 2015Piutang lain-lain:

PT Prima Multi Terminal 40.000.000.000 3.175.038.425 Havenbedrijf Rotterdam N.V. 20.347.553.951 - PT Pengerukan Indonesia (Persero) 4.550.000.000 4.550.000.000 Lain-lain (dengan saldo masing-masing

di bawah Rp1.000.000.000) 399.262.718 1.410.883.429 Jumlah piutang lain-lain 65.296.816.669 9.135.921.854 Persentase terhadap jumlah aset 0,89% 0,17%

258



72

2016 2015Utang usaha:

RupiahPT Wijaya Karya (Persero) 176.873.193.014 34.537.369.050 PT Hutama Karya (Persero) 91.430.336.409 12.117.273.500 PT Brantas Abipraya (Persero) 66.209.897.652 28.580.281.500 PT Nindya Karya (Persero) 30.560.811.595 - Perusahaan Galangan Kapal 28.099.110.030 7.463.159.660 PT Adhi Karya (Persero), Tbk. 20.822.478.567 - PT Prima Indoesia Logistik 19.733.476.316 - PT Virama Karya (Persero) 8.730.375.500 - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. 7.281.447.301 1.416.957.888 PT Surveyor Indonesia (Persero) 3.447.901.956 - PT Danareksa Sekuritas 2.119.000.000 - PT Sucofindo (Persero) 1.745.165.907 2.771.275.300 PT Arkananta Indonesia - 4.248.805.350 Lain-lain (dengan saldo masing-masing

di bawah Rp 1.000.000.000) 1.686.280.000 433.028.819 458.739.474.247 91.568.151.067

Dolar Amerika SerikatPT Sucofindo (Persero) 294.323.574 302.187.614

Sub jumlah 459.033.797.821 91.870.338.681

Utang Kerjasama Mitra UsahaRupiah

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 1.837.367.281 - Lain-Lain (dengan saldo masing-masing

di bawah Rp1.000.000.000) 304.158.906 456.200.713 Sub jumlah 2.141.526.187 456.200.713

Jumlah utang usaha 461.175.324.008 92.326.539.394 Persentase terhadap jumlah liabilitas 15,37% 4,99%

2016 2015Utang lain-lain:

PT Prima Terminal Petikemas 77.501.000.000 - Jumlah utang lain-lain 77.501.000.000 - Persentase terhadap jumlah liabilitas 2,58% 0,00%

2016 2015Utang bank:

RupiahPT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 72.583.056.564 92.583.056.564 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. - 48.450.000.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 27.299.959.981 49.299.959.981


PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. - 357.162.206.500 - 357.162.206.500

Jumlah utang bank 99.883.016.545 547.495.223.045 Persentase terhadap jumlah liabilitas 3,33% 29,57%

259



73

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak yang berelasi Hubungan Sifat transaksi PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Entitas berelasi dengan

Pemerintah Indonesia Bank,

Deposito berjangka, Utang bank

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia

Bank, Deposito berjangka,

Utang bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Entitas berelasi dengan

Pemerintah Indonesia Bank,

Deposito berjangka, Utang bank

PT Bank Tabungan Negara Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia

Deposito berjangka

PT Pertamina Trans Kontinental Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia

Piutang usaha, Pendapatan

PT Arun NGL Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia


PT Pertamina (Persero) Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia

Piutang usaha, Utang usaha, Pendapatan

PT Pelni (Persero) Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia


PT Telekomunikasi Selular Tbk. Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia


PT Pengerukan Indonesia (Persero) Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia

Piutang usaha, Piutang lain-lain,

Utang usaha PT Prima Multi Terminal Ventura bersama

perusahaan Piutang lain-lain

PT Wijaya Karya (Persero) Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia

Utang usaha

PT Brantas Abipraya (Persero) Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia

Utang usaha

PT Hutama Karya Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia

Piutang lain-lain, Utang usaha

Perusahaan Galangan Kapal Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia

Utang usaha

PT Arkindo Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia

Utang usaha

PT Sucofindo (Persero) Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia

Utang usaha

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

Entitas berelasi dengan Pemerintah Indonesia


PT Prima Terminal Petikemas Ventura bersama perusahaan

Piutang lain-lain, Utang lain-lain

260



74

41. SEGMEN OPERASI

Manajemen telah menentukan segmen operasi didasarkan pada laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang digunakan dalam mengambil keputusan strategis, Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis dan geografis. Transaksi seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi, informasi menurut segmen sebagai berikut:

a. Pendapatan usaha berdasarkan kegiatan utama

2016 2015

Sumatera UtaraPelayanan terminal petikemas 1.017.346.648.042 967.863.952.174 Jasa kepelabuhan 578.430.682.276 613.393.297.294 Pelayanan rumah sakit 22.294.715.359 19.911.786.155 Depo petikemas 47.073.173.213 29.384.019.824 Usaha galangan kapal 9.073.859.607 12.932.436.909

Aceh Jasa kepelabuhan 28.683.008.544 29.655.738.283

Riau dan Kepulauan RiauJasa kepelabuhan 640.661.723.147 606.990.341.596 Pelayanan terminal petikemas 59.789.932.805 55.738.204.804 Depo petikemas 5.545.921.970 4.854.231.305

Jumlah 2.408.899.664.963 2.340.724.008.344

b. Laba usaha sebelum pajak berdasarkan kegiatan utama

Laba usaha sebelum pajak dihitung dengan mengurangkan pendapatan dengan beban usaha

2016 2015

Sumatera UtaraPelayanan terminal petikemas 659.189.805.628 636.695.220.734 Jasa kepelabuhan 257.708.089.450 298.097.393.587 Depo terminal petikemas 17.510.254.498 8.622.491.153 Pelayanan rumah sakit 4.354.919.088 3.668.767.859 Usaha galangan kapal 739.000.087 928.654.806 Kantor pusat (240.434.851.154) (372.721.616.384)

AcehJasa kepelabuhan (3.491.711.538) (2.028.738.205)

Riau dan Kepulauan RiauJasa kepelabuhan 259.325.297.097 250.870.260.683 Pelayanan terminal petikemas 40.945.561.594 22.135.179.523

Jumlah 995.846.364.750 846.267.613.756

261



75

c. Jumlah aset berdasarkan kegiatan utama

d. Jumlah liabilitas berdasarkan kegiatan utama

42. LABA KOMPREHENSIF PER SAHAM

Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tujuan perhitungan laba komprehensif per saham adalah sebesar Rp726.417.633.453 tahun 2016 dan sebesar Rp715.332.734.752 tahun 2015. Laba per saham dasar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sejumlah Rp427.304 dan Rp420.784 per lembar saham.

2016 2015

Sumatera UtaraKantor pusat 3.971.247.521.409 2.389.381.506.138 Pelayanan terminal petikemas 857.720.711.942 856.097.556.587 Jasa kepelabuhan 531.579.087.255 532.813.127.441 Depo terminal petikemas 45.358.805.125 13.300.941.832 Usaha galangan kapal 58.357.053.017 55.547.611.218 Pelayanan rumah sakit 17.734.508.073 19.559.605.124


Riau dan Kepulauan RiauJasa kepelabuhan 1.467.766.114.574 1.324.811.064.106 Pelayanan terminal petikemas 177.697.044.016 165.822.372.942

Jumlah 7.301.351.310.259 5.491.915.582.071

2016 2015

Sumatera UtaraKantor pusat 2.246.324.691.838 1.183.308.823.119 Pelayanan terminal petikemas 124.358.102.585 100.575.022.922 Jasa kepelabuhan 317.957.742.925 321.779.318.828 Depo terminal petikemas 24.609.185.275 6.016.446.330 Usaha galangan kapal 24.731.742.675 15.257.120.247 Pelayanan rumah sakit 3.684.478.495 3.206.901.691


Riau dan Kepulauan RiauJasa kepelabuhan 221.848.533.678 187.223.144.170 Pelayanan terminal petikemas 29.336.501.495 21.817.785.455

Jumlah 3.000.175.398.941 1.851.690.492.821

262



76

43. PERIKATAN

a. Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No.UM.58/41/18/P.I-04, tanggal 26 Nopember 2004 dengan PT Metito Indonesia untuk Kerjasama Operasi Pengusahaan Air Minum. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2021.

b. Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No.B.XV-436/BLW-PP.24, tanggal 30 Agustus 2007 dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Dela Rohita untuk Kerjasama Penyediaan dan Pelayanan Jasa Bunker Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 30 Agustus 2007 sampai dengan 29 Agustus 2025.

c. Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No.B.VIII-373/BLW-US.13, tanggal 18 Juli 2012 dengan PT Indoterminal Belawan Perkasa untuk Maintenance Instalasi Rak dan Pipa serta Fasilitas Pendukung Terminal Minyak Kelapa Sawit di Dermaga 105 dan 106 Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2023.

d. Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.XV-306/BLW-US.12, tanggal 23 Mei 2016 dengan PT Multi Jaya Samudera untuk kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan di Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan 22 Mei 2017.

e. Pelabuhan Pekanbaru menandatangani perjanjian kerjasama No. B.VII-18/Pbr-US.15, tanggal 15 September 2016 dengan PT Pelayaran Cahaya Papua untuk kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Sei Siak Pekanbaru. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2017.

f. Pelabuhan Pekanbaru menandatangani perjanjian kerjasama No.B.IX-08/Pbr-US.14, tanggal 4 April 2016 dengan PT Hamparan Alam Baruna Indonesia untuk kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan Bongkar Muat Peti Kemas di Terminal Petikemas Perawang Cabang Pelabuhan Pekanbaru. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

g. Pelabuhan Kuala Tanjung menandatangani perjanjian kerjasama No.B.VIII-13/KTG-US.13 tanggal 17 Januari 2013 dengan PT Inalum untuk kerjasama jasa kepelabuhanan kapal. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2018.

h. Pelabuhan Kuala Tanjung menandatangani perjanjian kerjasama No.B.VIII-12/KTG-US.13 tanggal 17 Januari 2013 dengan PT Multimas Nabati Asahan untuk kerjasama pembagian sharing air dan PBM Dermaga untuk keperluan sendiri. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2018.

i. Pelabuhan Kuala Tanjung menandatangani perjanjian kerjasama No. 016/PKT/MNA/XII/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dengan PT Multi Nabati Asahan tentang kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan di Pelabuhan Kuala Tanjung. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 November 2016 sampai dengan 2017.

j. Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No.UM.58/41/18/P.I-04 dan No.001/AGR/PI-MI/04 tanggal 26 Nopember 2004 dengan PT Metito Indonesia untuk kerjasama operasi pelayanan air. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 April 2005 sampai dengan 31 Maret 2019.

263



77

k. Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No.B.XV-05/DUM/US-12 dan No.05/LEGAL-KID/1/2013 tanggal 15 Januari 2015 dengan PT Kawasan Industri Dumai untuk kerjasama pemanduan dan penundaan di Tersus PTKID Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 14 Januari 2018.

l. Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. B.XV-10/Dum-US.15 dan 014/SPK/IBP/IX/2015 tanggal 09 September 2015 dengan PT Inti Benua Perkasatama untuk kerjasama Operasi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Khusus (Tersus) di Lubuk Gaung Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2020.

m. Pelabuhan Batam menandatangani perjanjian kerjasama No. US.12/1/3/BTM-16.TU tanggal 10 November 2016 dengan PT Maxsteer Dyrynusa Perdana untuk kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Ship Transit Anchorage Area di Perairan Nipah. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 11 November 2016 sampai dengan 10 November 2018.

n. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun menandatangani perjanjian kerjasama No. US.15/2/6/TBK-16 dan 448/OSCT/SK/VI/16 tanggal 09 Mei 2016 dengan PT Oil Spill Combat Team (OSCT) untuk kerjasama Pelayanan Jasa Oil Spill Response (OSR). Kerjasama ini berlaku dari tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan 08 Mei 2017.

o. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun menandatangani perjanjian kerjasama No.US.15/1/15/TBK-16 tanggal 29 Februari 2016 dengan PT Karya Karimun Mandiri untuk kerjasama pas Masuk Terminal Penumpang Dalam Negeri di Pelabuhan TBK. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

p. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun menandatangani perjanjian kerjasama No. US.15/1/14/TBK-16 tanggal 29 Februari 2016 dengan PT Karya Karimun Mandiri untuk kerjasama pas Masuk Terminal Penumpang Luar Negeri di Pelabuhan TBK. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

q. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun menandatangani perjanjian kerjasama No.US.58/13/21/PI-15 tanggal 08 Januari 2015 dengan PT Oiltanking Indonesia untuk Kerjasama Pemanduandan Penundaan di TUKS Oiltanking. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan 07 Januari 2018.

r. Pelabuhan Tanjung Pinang menandatangani perjanjian kerjasama No.US.11/1/1/TPI-16.TU tanggal 22 Maret 2016 dengan CV Tirta Rizki untuk kerjasama Pelayanan Air Kapaldi Pelabuhan Sei Kolak Kijang.Kerjasama ini berlaku dari tanggal 01 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

264



78

44. PERISTIWA HUKUM

a. T. Aswandin menggugat Kantor Pertanahan Kota Medan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan registrasi perkara No.43/TUN/2009/PTUN-MDN tanggal 18 Mei 2009 atas perbuatan Kantor Pertanahan Kota Medan yang menolak permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah seluas ±66.800 m2 yang terletak di Jalan Bagan Deli, Kelurahan Bagan Deli, tanah seluas ±7.100 m2 yang terletak di Jalan Pelabuhan Kelurahan Belawan II, dan tanah seluas 10 Ha yang terletak di Jalan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, atas nama T. Aswandin, karena tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya atas nama T. Aswandin tersebut merupakan bagian sertifikat HPL No. 1 Belawan I tanggal 03 Maret 1993 atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Atas gugatan tersebut, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), masuk sebagai Tergugat Intervensi dan saat ini perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung sesuai surat pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali No. 43/G/2009/PTUN-Mdn jo. No. 37/PK/TUN/2013 tanggal18 Juni 2014 yang putusannya menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (PT Pelindo I). Atas putusan tersebut, PT Pelindo I (Persero) telah membuat surat penolakan eksekusi ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai surat No. HK.45/1/12/PI-14 tanggal 30 Juni 2014 tentang Penolakan Eksekusi Perkara Tata Usaha Negara Medan No. 43/G/2009/PTUN-Mdn.

b. Nurhayati Asmar, dan kawan-kawan mengajukan gugatan terhadap PT Pelabuhan IndonesiaI (Persero) dengan registrasi perkara No. 07/Pdt.G/2000/PN-Dum tanggal 17 Pebruari 2000 karena PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menguasai bidang-bidang tanah milik Nurhayati Asmar dan kawan-kawan seluas 1.839 m2 dan bangunan seluas 1832,34 m2 yang terletak di RT.03 RW.04 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur dengan gugatan ganti rugi tambahan sebesar Rp841.151.683. Saat ini perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

c. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Penggugat mengajukan gugatan baru terhadap ahli waris alm. Ali Umar dengan registrasi perkara No. 232/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 4 Mei 2011, dengan inti gugatan menyatakan bahwa sah dan berharga surat jual beli tanah yang dibuat di antara PT Pelindo I dengan Alm. Muhammad Ali Umar atas sebidang tanah seluas 20.028 m2 yang terletak di km 20 Medan - Belawan Labuhan Deli Lingkungan X B Pekan Labuhan Kecamatan Medan Belawan dan pembayaran Jual beli atas tanah tersebut telah lunas. Saat ini telah relaas pemberitahuan putusan Kasasi No. 1430 K/Pdt/2014 yang menyatakan menolak permohonan kasasi PT Pelindo 1 (Persero).

d. Hafizham menggugat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat II dengan registrasi perkara No.561/Pdt.G /2011/PN.Mdn tanggal 06 Nopember 2011 di Pengadilan Negeri Medan atas kepemilikan tanah seluas ± 10 Ha (yang dikenal dengan tanah Pantai Anjing) yang merupakan bagian HPL No.1/Belawan I tanggal 03 Maret 1993 atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) di Belawan. Putusan Pengadilan Negeri tanggal 05 Juni 2012, antara lain: - Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah sengketa; - Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Pengelolaan No.1/Belawan I atas

nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero); Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pada 05 Juni 2013 Pengadilan Tinggi Medan memutuskan perkara ini dengan No. 375/PDT/2013/PT.MDN, yang amarnya antara lain: - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Juni 2012 Nomor

561/Pdt.G/2011/PN.Mdn; - Menyatakan Gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima (Niet Ont Van Kelijke Verklaard).

265



79

Atas putusan Banding ini, M. Hafizham mengajukan upaya hukum kasasi dan telah keluar putusan Mahkamah Agung No. 2843 K/Pdt/2013 tanggal 19 Maret 2014 yang putusannya menyatakan mengabulkan permohonan M. Hafizham. Atas putusan Kasasi ini, PT Pelindo I mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dan telah keluar putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 227 PK/PDT/2015 yang putusannnya menyatakan mengabulkan permohonan PK PT Pelindo I (Persero) dan membatalkan putusan PN Medan. Sehingga perkara perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah selesai.

e. Gunawan Lusman selaku Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara karena yang bersangkutan tidak dapat mengurus sertifikat hak milik atas tanahnya, dengan register perkara No. 59/G.TUN/2007/PTUN-Mdn dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat dan PT Pelindo I (Persero) masuk dalam perkara ini selaku Tergugat Intervensi karena objek gugatan yakni tanah seluas ± 6,3 Ha yang terletak di Pelabuhan Belawan dan merupakan bagian dari Sertifikat HPL No.1/Belawan I. Dasar gugatannya adalah 7 (tujuh) Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah (SPMHAT) yang dibuat oleh M. Hafizham selaku Penjual dengan Gunawan Lusman selaku Pembeli dihadapan Camat Medan Belawan. Inti gugatannya adalah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk melakukan pembatalan Sertifikat HPL No. 1/1993 di Pelabuhan Belawan khusus tanah seluas sekitar 63.000 m2. Putusan PTUN Medan No. 59/G.TUN/2007/PTUN-Mdn tanggal 06 Desember 2007 adalah batal dan mencabut sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 1 Belawan I tertanggal 03 Maret 1993 a.n PT Pelindo I (Persero) khusus terhadap tanah Penggugat seluas sekitar 6,3 Ha dan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk mencabut Sertifikat HPL No.1 Belawan I tanggal 03 Maret 1993 a.n PT Pelindo I (Persero) khusus terhadap tanah Penggugat seluas sekitar 6,3 Ha, dimana putusan ini telah dikuatkan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali oleh MA RI, sesuai putusan Banding No. 12/BDG/2008/PT.TUN-MDN tanggal 15 April 2008, Kasasi MA RI No. 248 K/TUN/2008 tanggal 3 Februari 2009 dan Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 106 PK/TUN/2009 tanggal 13 Januari 2010. Pada tanggal 23 Oktober 2015 Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 1393/19-12.600/X/2015 perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap. Untuk menolak pelaksanaan putusan dimaksud PT Pelindo I (Persero) telah mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. HK. 45/4/7/PI-15 tanggal 14 Desember 2015 perihal Penolakan Pembatalan Sertifikat HPL No.1 Belawan I Khusus terhadap tanah seluas sekitar 6,3 Ha atas Putusan PTUN Medan. M. Hafizham dan kawan-kawan membuat dan menggunakan surat yang diduga palsu berupa 7(tujuh) buah SPMHAT yang dikeluarkan oleh Camat Medan Belawan atas tanah seluas sekitar 6,3 Ha, dimana 7 (tujuh) SPMHAT tersebut digunakan oleh M. Hafizham mengajukan gugatan Perdata atas tanah seluas 10 Ha di PN Medan dan oleh Gunawan Lusman di PTUN Medan atas tanah seluas sekitar 6,3 Ha. PT Pelindo I (Persero) telah melaporkan M. Hafizham dan Gunawan Lusman kepada Direskrimum Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu dan atau menjual tanah di atas tanah yang sudah bersertifikat sebagaimana pasal 263 ayat (1) dan (2) dan/atau pasal 385 KUH Pidana, sesuai LaporanPidanaNo.LP/796/VII/2014/SPKT “I” tanggal 07 Juli 2014 dan sesuai surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 22 Desember 2015 M. Hafizham, dkk telah ditetapkan sebagai tersangka dan penetapan M. Hafizham masuk sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai Daftar Pencarian Orang No. DPO/258/XII/2015/Ditreskrimum dan saat ini menunggu pelimpahan berkas kembali dari Penyidik Polda Sumut kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut. Saat ini PT Pelindo I (Persero) melalui kuasa hukum sedang mengajukan Peninjauan

266



80

Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 106 PK/TUN/2009 tanggal 13 Januari 2010 sesuai akta Peninjauan Kembali tertanggal 21 September 2016.

e. CV SAA Inti Karya Tehnik melalui kuasanya Abraham Law Firm mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan register perkara No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 18 Mei 2016 terkait PT Pelindo I (Persero) dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian atas pemotongan Plat Deck seberat 8.528,99 kg sehingga total kerugian yang harus dibayar PT Pelindo I (Persero) sebesar Rp505.107.690. Putusan pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Nopember 2016 menyatakan: - Mengabulkan gugatan CV SAA Inti Karya Tehnik untuk sebagian; - Menyatakan PT Pelindo I telah melakukan perbuatan melawan hukum; - Menghukum PT Pelindo I untuk mengembalikan DP kepada CV SAA Inti Karya Tehnik sebesar

Rp186.209.000.

Saat ini PT Pelindo I sedang mengajukan Banding atas putusan PN Medan sesuai akta banding No. 170/2016 tanggal 23 Nopember 2016.

Manajemen berkeyakinan bahwa peristiwa hukum tidak berdampak material pada laporan keuangan Perusahaan.

45. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

USD Rupiah EquivalenAset

Kas dan setara kas 20.628.818 277.168.803.389 Piutang usaha 1.084.693 14.573.933.300

21.713.511 291.742.736.689 Liabilitas

Utang usaha 1.494.833 20.084.572.697 Utang lain-lain 103.298 1.387.908.788

1.598.131 21.472.481.485 Aset (Liabilitas) bersih dalam

mata uang asing 20.115.380 270.270.255.204

2016

USD Rupiah EquivalenAset

Kas dan setara kas 45.286.578 624.728.342.538 Piutang usaha 1.757.298 24.241.931.769 Pendapatan yang masih harus diterima 8.164 112.627.622

47.052.040 649.082.901.929 Liabilitas

Utang bank jangka pendek 13.557.000 187.018.815.000 Utang bank jangka panjang 12.333.700 170.143.391.500 Utang usaha 2.504.302 34.546.840.149 Utang lain-lain 652.892 9.006.643.821

29.047.894 400.715.690.470 Aset (Liabilitas) bersih dalam

mata uang asing 18.004.146 248.367.211.459

2015

267



81

46. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (MANAJEMEN RISIKO)

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan menghadapi berbagai macam risiko keuangan, termasuk dampak perubahan nilai tukar mata uang asing. Program manajemen risiko yang dimiliki Perusahaan ditujukan untuk menghadapi ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar keuangan dan untuk meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perusahaan. Beberapa risiko yang dihadapi oleh Perusahaan adalah sebagai berikut: Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa mendatang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Perusahaan. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas, dan utang bank dalam mata uang asing. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 terdapat aset dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar USD21.713.511 dengan kurs buku Rp13.436/Dolar AS, sedangkan liabilitas sebesar USD1.598.131, apabila dibandingkan antara aset dan liabilitas pada saat tanggal penerbitan laporan keuangan audited tahun 2016 (3 Februari 2017 kurs BI Rp13.362/Dolar AS) terdapat pengurangan rugi selisih kurs sebesar Rp1.488.538.120. Risiko Suku Bunga Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa mendatang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur yang ada saat ini terutama berasal dari utang bank dalam mata uang asing dengan suku bunga mengambang. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas. Manajemen Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh Manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga adalah dengan melakukan evaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan. Perusahaan memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan yang akan memberikan campuran yang sesuai atas tingkat suku bunga mengambang dan tingkat bunga tetap. Di samping itu, suku bunga bank di dalam perjanjian ditetapkan berdasarkan angka JIBOR plus margin untuk rupiah dan SIBOR plus margin untuk valuta asing. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, piutang lain-lain, dan aset lancar lainnya.

268



82

Manajemen mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, dan menerapkan cash management system pada operasional pelabuhan serta melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur. Perusahaan meminimalkan risiko kredit aset keuangan seperti simpanan di bank dengan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek. Mengingat kebutuhan dana Perusahaan saat ini cukup signifikan akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Perusahaan terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga secara rutin melakukan evaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas utang dan ekuitas pasar modal. Perusahaan memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Pengelolaan Modal Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang. Perusahaan memonitor modal berdasarkan rasio pinjaman bank terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi total pinjaman bank dengan total modal. Modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas yang ada sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Nilai Wajar Instrumen Keuangan Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang dibawa berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

269



83

Nilai wajar instrumen keuangan ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang sama.

Aset keuanganKas dan setara kas 2.200.769.796.594 - 2.200.769.796.594 2.200.769.796.594 Piutang usaha 152.125.495.776 - 152.125.495.776 152.125.495.776 Piutang lain-lain 66.087.137.688 - 66.087.137.688 66.087.137.688 Uang muka 14.638.571.077 - 14.638.571.077 14.638.571.077 Jumlah 2.433.621.001.135 - 2.433.621.001.135 2.433.621.001.135

LiabilitasUtang bank - 99.883.016.545 99.883.016.545 99.883.016.545 Utang usaha 1.075.335.306.782 - 1.075.335.306.782 1.075.335.306.782 Utang lain-lain 112.864.937.500 - 112.864.937.500 112.864.937.500 Biaya masih harus

dibayar 209.002.860.663 - 209.002.860.663 209.002.860.663 Jumlah 1.397.203.104.945 99.883.016.545 1.497.086.121.490 1.497.086.121.490

2016Aset keuanganPinjaman dan

Piutang

Liabilitas keuangan

Biaya perolehan Nilai tercatat Nilai wajar

Aset keuanganKas dan setara kas 1.479.384.440.740 - 1.479.384.440.740 1.479.384.440.740 Piutang usaha 155.877.564.385 - 155.877.564.385 155.877.564.385 Piutang lain-lain 181.563.973.844 - 181.563.973.844 181.563.973.844 Uang muka 13.085.701.905 - 13.085.701.905 13.085.701.905 Jumlah 1.829.911.680.874 - 1.829.911.680.874 1.829.911.680.874

LiabilitasUtang bank - 547.495.223.045 547.495.223.045 547.495.223.045 Utang usaha 369.076.778.798 - 369.076.778.798 369.076.778.798 Utang lain-lain 58.561.040.391 - 58.561.040.391 58.561.040.391 Biaya masih harus

dibayar 301.653.375.812 - 301.653.375.812 301.653.375.812 Jumlah 729.291.195.001 547.495.223.045 1.276.786.418.046 1.276.786.418.046

2015Aset keuanganPinjaman dan

Piutang

Liabilitas keuangan

Biaya perolehan Nilai tercatat Nilai wajar

47. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2017.

270


Referensi KriteriaAnnual Report Award

Kriteria dan Penjelasan Halaman

I. Umum

1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris

√

2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca √

3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelasNama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:1. Sampul muka;2. Samping;3. Sampul belakang; dan4. Setiap halaman.

√√√√

4. Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan

Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. √

II. Ikhtisar Data Keuangan Penting

1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun

Informasi memuat antara lain:1. Penjualan/pendapatan usaha;2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali;3. Penghasilan komprehensif periode berjalan : a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan4. Laba (rugi) per saham.

Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.

10

1010

101010

2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun

Informasi memuat antara lain:1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi;2. Jumlah aset;3. Jumlah liabilitas; dan4. Jumlah ekuitas.

10101010

3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun

Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.

13

4 Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik1. Jumlah saham yang beredar;2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.

Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.

14

271



5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir

Informasi memuat:1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding);2. Tingkat bunga/imbalan;3. Tanggal jatuh tempo; dan4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.

14141414

III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

1. Laporan Dewan Komisaris

Memuat hal-hal sebagai berikut:1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya;2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya;3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris

dalam WBS tersebut; dan4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.

23-2425-26

24

26

2. Laporan Direksi

Memuat hal-hal sebagai berikut:1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. kebijakan strategis; b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya;2. Analisis tentang prospek usaha;3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.

3232-33

31333434

3 Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

Memuat hal-hal sebagai berikut:1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau

anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

182182182182

IV. Profil Perusahaan

1. Nama dan alamat lengkap perusahaanInformasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website. 42

2. Riwayat singkat perusahaanMencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.

Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan

43-44

3. Bidang usaha

Uraian mengenai antara lain:1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.

484849

4 Struktur Organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi. 52-53

5. Visi, Misi, dan Budaya PerusahaanMencakup:1. Visi perusahaan;2. Misi perusahaan;3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.

46464647

272


Referensi Kriteria Annual Report Award


6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris

Informasi memuat antara lain:1. Nama;2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);3. Umur;4. Domisili;5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.

29292929292929

7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota DireksiInformasi memuat antara lain:1. Nama;2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);3. Umur;4. Domisili;5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.

37-3937-3937-3937-3937-3937-3937-39

8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi

Informasi memuat antara lain:1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan)

yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.

717070

68-69

69

9. Komposisi Pemegang saham

Mencakup antara lain:1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung.

Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.

50-51

50-5150-5150-51

10. Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi

Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi;2. Persentase kepemilikan saham;3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

54-5554-5554-5554-55

11. Struktur grup perusahaan

Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).

51

12. Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku

Mencakup antara lain:1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing

tindakan korporasi (corporate action);2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.

56

5656

273



13. Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku

Mencakup antara lain:1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek

lainnya;2. Nilai penawaran efek lainnya;3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan4. Peringkat efek.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan

56

565656

14. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang

Informasi memuat antara lain:1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan;2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.

565656

15. Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional

Informasi memuat antara lain:1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi;3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).

18-1918-1918-1918-19

16. Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)

Memuat informasi antara lain:1. Nama dan alamat entitas anak; dan2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan

58-6158-61

17. Informasi pada Website Perusahaan

Meliputi paling kurang:1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;2. Isi Kode Etik;3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS,

ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;

4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.

575757

575757

18. Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris;2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi;3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit;4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi;5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya;6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal.

Yang diikuti pada tahun buku.

Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan

138143

68-6968-6968-6968-6968-69

274




V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan

1. Tinjauan operasi per segmen usaha

Memuat uraian mengenai:1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.

96-99

82-9582-9582-95

2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan

Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;3. Ekuitas;4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode

berjalan; dan5. Arus kas.

100-101101-102

102103-104

104-105

3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan

Penjelasan tentang:1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan2. Tingkat kolektibilitas piutang.

––

4. Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)

Penjelasan atas:1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.

–––

5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir

Penjelasan tentang:1. Nama pihak yang melakukan ikatan;2. Tujuan dari ikatan tersebut;3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.

–––––

6. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir

Penjelasan tentang:1. Jenis investasi barang modal;2. Tujuan investasi barang modal; dan3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.

Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.

105105105

7. Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.

Informasi memuat antara lain:1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.

108108-109

275



8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan

Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.

109

9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan

Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.

116-117

10. Uraian tentang aspek pemasaran

Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. 118-119

11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir

Memuat uraian mengenai:1. Kebijakan pembagian dividen;2. Total dividen yang dibagikan;3. Jumlah dividen kas per saham;4. Payout ratio; dan5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun.

Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.

109-110109-110109-110

109110

12. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku

Memuat uraian mengenai:1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;2. Jangka waktu;3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan4. Harga exercise.

Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.

110110110110

13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)

Memuat uraian mengenai:1. Total perolehan dana;2. Rencana penggunaan dana;3. Rincian penggunaan dana;4. Saldo dana; dan5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).

Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.

110110110110110

14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi

Memuat uraian mengenai:1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;3. Alasan dilakukannya transaksi;4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir;5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.

Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.

110-115110-115110-115110-115110-115110-115

276




15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir

Uraian memuat antara lain:1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya

tidak signifikan.

Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.

––

16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir

Uraian memuat antara lain:1. Perubahan kebijakan akuntansi;2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.

Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.

116116116

17. Informasi kelangsungan usahaPengungkapan informasi mengenai:1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir;2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment.

Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.

117117117

VI. Good Corporate Governance

1. Uraian Dewan Komisaris

Uraian memuat antara lain:1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris;2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).

136-137155-159

135

2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)

Meliputi antara lain:1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.

139135

3. Uraian Direksi

Uraian memuat antara lain:1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).

140-141–

140

4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2016 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi

Memuat uraian mengenai:1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian;2. Pihak yang melakukan penilaian;3. Skor penilaian masing-masing kriteria;4. Rekomendasi hasil penilaian; dan5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.

Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.

144145

145-147145-147145-147

277



5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Mencakup antara lain:1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris;2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi;3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota

Dewan Komisaris;4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota

Direksi;5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris

dan Direksi (jika ada).

Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.

148148

148-149

149

147–

6. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)

Informasi memuat antara lain:1. Tanggal Rapat;2. Peserta Rapat; dan3. Agenda Rapat.untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.

150-154150-154150-154

7. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu

Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.

Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.

131-132

8. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali

Mencakup antara lain:1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali;4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.

154-155154-155154-155154-155154-155

9 Komite Audit

Mencakup antara lain:1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit;2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode

Menjabat) anggota komite audit;3. Independensi anggota komite audit;4. Uraian tugas dan tanggung jawab;5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.

155-156155-156

156157157

10. Komite Nominasi dan/atau Remunerasi

Mencakup antara lain:1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi;3. Uraian tugas dan tanggung jawab;4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku;5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi;6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.

157157157157157157157

278




11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan

Mencakup antara lain:1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain;2. Independensi komite lain;3. Uraian tugas dan tanggung jawab;4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.

158159159159159

12. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan

Mencakup antara lain:1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;2. Domisili;3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.

160-161160-161

161161

13 Uraian mengenai unit audit internal

Mencakup antara lain:1. Nama ketua unit audit internal;2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.

162162-163

162161163162

14. Akuntan Publik

Informasi memuat antara lain:1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun

buku terakhir.

Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.

163163163163

15. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan

Mencakup antara lain:1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku;3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.

164164

164-166164-166

16. Uraian mengenai sistem pengendalian intern

Mencakup antara lain:1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal

control framework); dan3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.

166166

166-167

17. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup

Mencakup antara lain informasi tentang:1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen;2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan terkait program lingkungan hidup

yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.

3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.

178178

–

18. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja

Mencakup antara lain informasi tentang:1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; dan2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan

keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.

179179

279



19. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan

Mencakup antara lain informasi tentang:1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen;2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal,

pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.

179180

20. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen

Mencakup antara lain:1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; dan2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan

keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.

180180

21. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan

Mencakup antara lain:1. Pokok perkara/gugatan;2. Status penyelesaian perkara/gugatan;3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait

(pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).

Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.

167-169167-169167-169167-169

22. Akses informasi dan data perusahaan

Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.

161

23. Bahasan mengenai kode etik

Memuat uraian antara lain:1. Pokok-pokok kode etik;2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;3. Penyebarluasan kode etik;4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.

Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.

169169

169-170170170

24. Pengungkapan mengenai whistleblowing system

Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain:1. Penyampaian laporan pelanggaran;2. Perlindungan bagi whistleblower;3. Penanganan pengaduan;4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku.

Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.

170171171171171171

25. Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.

Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.

143

280




VII. Informasi Keuangan

1. Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. 184

2. Opini auditor independen atas laporan keuangan √

3. Deskripsi Auditor Independen di Opini

Deskripsi memuat tentang:1. Nama dan tanda tangan;2. Tanggal Laporan Audit; dan3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.

187

√√√

4. Laporan keuangan yang lengkap

Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:1. Laporan posisi keuangan;2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;3. Laporan perubahan ekuitas;4. Laporan arus kas;5. Catatan atas laporan keuangan;6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara

retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).

187

√√√√√√√

5. Perbandingan tingkat profitabilitas

Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya 189

6. Laporan Arus Kas

Memenuhi ketentuan sebagai berikut:1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi,

investasi dan pendanaan; dan4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

190

√√√

√

7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Meliputi sekurang-kurangnya:1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;3. Pajak penghasilan;4. Imbalan kerja; dan5. Instrumen Keuangan.

196-212

√√√√√

8. Pengungkapan transaksi pihak berelasi

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.

255-258

√√√

9. Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan

Hal-hal yang harus diungkapkan:1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan

tahun 2016;4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan

jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan

5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.

231-235

√√√

√

√

281



10. Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap

Hal-hal yang harus diungkapkan:1. Metode penyusutan yang digunakan;2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau

pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan

menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.

224-226

√√

√√

11 Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi

Hal-hal yang harus diungkapkan:1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur

material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan

pelanggan utama.

259-260

√√√

√

12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan

Hal-hal yang harus diungkapkan:1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;4. Kebijakan manajemen risiko; dan5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.

266-268

√√√√√

13. Penerbitan laporan keuangan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

268

√√

Halaman ini sengaja dikosongkan

TRANSFORMING BUSINESS CULTURE ENHANCING VALUE

Laporan Tahunan 2016


Jl. Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241

Telp. +62-61-6610220

Fax. +62-61-6610906

E-mail : [email protected]

Website : http://www.pelindo1.co.id

Documents

TRANSFORMING BUSINESS CULTURE ENHANCING VALUE - …Report+Pelindo+1+Tahun+2016.pdf · inisiatif, kebijakan, dan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri,