Upload
lamanh
View
256
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TRANFORMASI DAN AKSELERASI
PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
MENGURANGI KESENJANGAN PEMBANGUNAN
Oleh:
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D
Direktur Daerah tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
OUTLINE
PENDAHULUAN
BENCHMARKING PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
MEKANISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
STRATEGI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN
LAMPIRAN
PENDAHULUAN
AGENDA PEMBANGUNAN (NAWACITA)
Agenda pembangunan (Nawa Cita) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 menegaskan tentang pentingnya kebijakan, program dan kegiatan yang nyata dan terukur untuk mendorong percepatan pembangunan desa dan daerah: Nawa Cita 3: Membangun Indonesia DARI PINGGIRAN dengan MEMPERKUAT
DAERAH-DAERAH DAN DESA dalam kerangka Negara Kesatuan Nawa Cita 6: Meningkatkan PRODUKTIVITAS RAKYAT dan DAYA SAING di pasar
internasional; Nawa Cita 7:Mewujudkan KEMANDIRIAN EKONOMI dengan menggerakan
SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK Daya saing nasional ditentukan oleh daya saing daerah Daya saing daerah
ditentukan oleh DESA dan KAWASAN PERDESAAN yang MAJU, PRODUKTIF, BERNILAI TAMBAH dan BERDAYA SAING TINGGI;
Percepatan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, transmigrasi dan perbatasan hanya dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama dan kemitraan yang kuat antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, Pergurun tinggi dan Swasta yang solid dan berkelanjutan.
5
TRANSFORMASI KEUNGGULAN
5
DAYA SAING BERBASIS FAKTOR INPUT
DAYA SAING BERBASIS EFISIENSI
DAYA SAING BERBASIS INOVASI
•Sumber Daya Alam: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan •Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni dan Budaya, Wisata Kuliner
•SDM terampil dan terdidik •Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi •Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusat perdagangan •Jaringan transportasi darat, laut dan udara
• Ekonomi kreatif • Pusat Inovasi, Riset dan
Pengembangan Daerah • Tenaga profesional • Kerjasama: Pemda-Universitas dan
Swasta
Diadaptasi dari: The Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forum)
Keunggulan Komparatif
Keunggulan Kompetitif
Keunggulan Kompetitif
2020
2025
2013
Aset sosial
Aset SDA dan Lingkungan
Aset ekonomi
Aset sosial
Aset SDA dan Lingkungan
Aset ekonomi
t0 tn
PEMBANGUNAN SEBAGAI PROSES AKUMULASI MODAL (ASET)
• Akumulasi modal sosial (Social Capital Accumulation) • Akumulasi modal fisik (Physical Capital Accumulation) • Akumulasi modal ekonomi (Economic Capital Accumulation) • Akumulasi modal pengetahuan (Knowledge Capital Accumulation)
SDA
SDM
Pertanian dan Pertambangan
Manufaktur dan Jasa
Pe
nin
gk
ata
n K
ap
ab
ilit
as
(Da
ya
Sa
ing
, D
aya
Ta
rik
d
an
Da
ya
Le
sta
ri)
Berburu dan Pengumpul
Berpindah dan Bertani
Masyarakat Maju Masyarakat Tradisional
Masyarakat Berkembang
TRANSFORMASI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN SUMBER DAYA
Sintesis dan Daur Ulang
Prasarana
Informasi
Teknologi
Ruang (darat dan laut)
Jawa dan Sumatera Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan Kalimantan dan Sulawesi
Kemajuan suatu daerah ada Perbedaaan Arah (Direction), Besaran (Magnitude) dan Kecepatan (Speed)
Institusi
POTENSI DAERAH
•Perikanan dan Kelautan •Pertanian dan Perkebunan • Industri pengolahan •Pariwisata •Jasa
MASALAH DAERAH
• Kemiskinan • Pengangguran • Ketertinggalan • Keterisolasian • Rawan bencana
RPJMN 2015-2019 (TRISAKTI DAN NAWA
CITA)
STARTEGI DAN KEBIJAKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Kesempatan Kerja, Perdagangan, Pendapatan, Daya Saing dan Keunggulan Daerah
Pendapatan
Budidaya Produksi
TRANFORMASI DAN AKELERASI PEMBANGUNAN • Pelayanan Dasar • Sumber Daya Manusia • Prasarana dan Sasarana • Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Manajemen • Tata Kelola
FAKTOR PENENTU • Kesesuaian RTRW • Kesiapan Lahan • Keterlibatan Masyarakat • Kesiapan Pemda • Kerjasama Perguruan Tinggi dan
Kerjasama Swasta
MANAJEMEN KINERJA PEMDA • Regulasi • Pengorganisasin • Perencanaan • Penganggaran • Pelaksanaan dan Pelaporan • Pengendalian dan Evaluasi
Destinasi Wisata
Pendapatan
Jasa (Akomodasi, Transportasi, Kerajinan dan
Festival)
Pemasaran (Media, Promosi,
Networking)
Pengolahan (Iptek, Prasarana dan Sarana)
Pemasaran (Media, Promosi, Networking)
EVALUASI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
EVA
LUA
SI
MO
NIT
OR
ING
PER
SIA
PAN
REN
CA
NA
REN
CA
NA
Keterkaitan program dan kegiatan dalam mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019.
MID-TERM REVIEW RPJMN 2015-2019
2
Tercapai/on-track/ on-trend
Perlu kerja keras
Sangat sulit tercapai
SASARAN NASIONAL
1. Berkurangnya Daerah tertinggal dari 122 menjadi 42 kabupaten
2. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal menjadi 7,24%
3. Berkurangnya persentase penduduk miskin daerah tertinggal menjadi 14%
4. Meningkatnya IPM daerah tertinggal menjadi 69,6 5. Berkurangnya 4.500 desa tertinggal menjadi
desa berkembang 6. Meningkatnya 1.800 desa berkembang menjadi
desa mandiri 7. Menguatnya keterkaitan desa-kota dan ekonomi
di 39 kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri
8. Terbangunnya dan berkembangnya 130 kawasan transmigrasi/65 satuan permukiman transmigrasi untuk percepatan desa berkembang
9. Menurunnya Indeks Risiko Bencana sebesar 30% di 136 kabupaten/kota pusat pertumbuhan yang memiliki risiko bencana tinggi
SASARAN RPJMN 2015-2019
INDIKATOR 2014
2015 2016 2017 2018 2019 (Baseline)
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL & KAWASAN PERBATASAN
Persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%) 6.89 6.96 7.02 7.08 7.15 7.24
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 16.42 16 15.42 14.9 14.43 14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 67.46 68.13 68.49 68.84 69.18 69.59
Pengembangan Pusat Ekonomi Kawasan Perbatasan 3 PKSN 10 PKSN 10 PKSN 10 PKSN 10 PKSN 10 PKSN
Pembangunan Kecamatan lokpri kawasan perbatasan 111 lokpri 50 lokpri 100 lokpri 150 lokpri 187 lokpri 187 lokpri
Pembangunan infrastruktur pendukung PLBN (Gedung Inti PLBN) -- 7 PLBN 7 PLBN 7 PLBN 7 PLBN 7 PLBN
SASARAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang -- 500 desa 1.500 desa 3.000 desa 4.500 desa 5.000 desa
Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri -- 200 desa 600 desa 1.200 desa 1.800 desa 2.000 desa
Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota dan ekonomi kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri
14 Kaw 28 Kaw 39 Kaw 39 Kaw
--
Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa berkembang
14 Kaw/ 7 SP 43 Kaw/ 22 SP 86 Kaw/ 43 SP 130 Kaw/ 65
SP 144 Kaw/ 72
SP
SASARAN REFORMA AGRARIA
Pengukuran dan Pemetaan Dasar 14.960.000 14.985.000 5.690.000 330.000 12.670.000 18.100.000
Sertipikat Prona 877.777 922.155 2.513.702 7.646.605 7.726.555
Sertipikat Redistribusi TORA -- 92.274 66.973 23.925 23.925 23.925
Sertipikat Konsolidasi Tanah 1.850 11.500 2.170 2.520 2.680
SASARAN PENURUNAN IRBI
Rata-rata Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional 156.3 151.6 146.9 142.2 137.5 132.8
Rata-rata IRBI 136 Kabupaten/Kota sasaran prioritas nasional 169.4 164.3 159.2 154.1 149 144
Sasaran Satuan 2014
(baseline)
2015 2016 Target
2019
Perkiraan Capaian
2019 (Notifikasi) Target Ralisasi Target Ralisasi
Jumlah Daerah Tertinggal Kabupaten
122
(termasuk
9 DOB)
*) - *) - 42
Kabupaten terentaskan Kabupaten - *) - *) - 80
Rata-rata pertumbuhan
ekonomi di daerah tertinggal persen
7,10
6.96 6.55 7.02
Belum tersedia
data 7.24
Rata-rata persentase
penduduk miskin di daerah
tertinggal
(%) 16.64
16.00
18.77
15.42
Belum tersedia
data 14.00
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di daerah
tertinggal
68.46 68.13** 59.87*** 68.49** Belum tersedia
data 69.59**
Tidak dapat
diperbandingkan
Pengembangan Pusat
Ekonomi Perbatasan (Pusat
Kegiatan Strategis
Nasional/PKSN
PKSN 3 - 2 10 9 10
PLBN - - - 7 7 7
Lokpri
Kecamatan 111 50 50 100 78 150
Peningkatan keamanan dan
kesejahteraan masyarakat
perbatasan
Pulau-Pulau
Kecil Terluar 12 10 10 30 20 32
*) Berdasarkan PP 78/2014, penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 (lima) tahun sekali, sehingga target jumlah
daerah tertinggal dan kabupaten terentaskan tidak dapat dirinci per tahun
**) Menggunakan perhitungan IPM metode lama sesuai baseline dan target dalam RPJMN 2015-2019.
***) Menggunakan perhitungan IPM metode baru.
7 PLBN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Motaain, Motamasin, Wini, Skouw)
10 PKSN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Atambua, Jayapura, Sabang, Ranai, Nunukan, Tahuna, Saumlaki)
REV
ISI T
AR
GET
Terdapat perubahan
asumsi dasar makro
& tahun dasar
Terdapat
penyesuaian data
dengan nasional
Terdapat perubahan
metode perhitungan
CAPAIAN TARGET RPJMN 2015-2019
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN
On track/on trend/
tercapai
Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai
4
Sasaran Satuan 2014
(baseline)
2015 2016 Target
2019
Perkiraan Capaian
2019 (Notifikasi) Target Ralisasi Target Ralisasi
Jumlah Daerah Tertinggal Kabupaten
122
(termasuk
9 DOB)
*) - *) - 42
Kabupaten terentaskan Kabupaten - *) - *) - 80
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
persen 7,10
6.96 6.55 7.02
Belum tersedia
data 7.24
Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
(%) 16.64
16.00
18.77 15.42
Belum tersedia
data 14.00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
68.46 68.13** 59.87*** 68.49** Belum tersedia
data 69.59**
Tidak dapat
diperbandingkan
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN
PKSN 3 - 2 10 9 10
PLBN - - - 7 7 7
Lokpri Kecamatan
111 50 50 100 78 150
Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan
Pulau-Pulau Kecil Terluar
12 10 10 30 20 32
*) Berdasarkan PP 78/2014, penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 (lima) tahun sekali, sehingga target jumlah daerah tertinggal dan kabupaten terentaskan tidak dapat dirinci per tahun
**) Menggunakan perhitungan IPM metode lama sesuai baseline dan target dalam RPJMN 2015-2019. ***) Menggunakan perhitungan IPM metode baru. 7 PLBN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Motaain, Motamasin, Wini, Skouw) 10 PKSN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Atambua, Jayapura, Sabang, Ranai, Nunukan, Tahuna, Saumlaki)
REV
ISI T
AR
GET
Terdapat perubahan asumsi dasar makro
& tahun dasar
Terdapat penyesuaian data dengan nasional
Terdapat perubahan metode perhitungan
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN
On track/on trend/ tercapai Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai
4
CAPAIAN TARGET RPJMN 2015-2019
Sasaran Satuan 2014
(baseline)
2015 2016 Target
2019
Perkiraan Capaian
2019 (Notifikasi) Target Realisasi Target Realisasi
1. mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa
desa 20.432 *) 500 N/A**) 1.000 N/A**) 5.000
2. meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa
desa 50.763 *) 400 N/A**) 400 N/A**) 2.000
3. menguatkan 39 pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota dan desa
pusat pertumbuhan
- ***) ***) 14 14 39
4. membangunan dan mengembangkan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa berkembang
kawasan transmigrasi
619 14 37 43 54 144
PEMBANGUNAN PERDESAAN
4
*) Jumlah desa tertinggal dan berkembang (pada tahun baseline 2014) sebagaimana tertuang dalam Indeks
Pembangunan Desa. **) Pencapaian target belum dapat diidentifikasi mengingat data yang diperlukan menggunakan data Potensi
Desa yang dikeluarkan BPS setiap 3 tahun sekali. ***) Pencapaian target belum dapat didentifikasi karena pedoman umum pembangunan kawasan perdesaan
baru disahkan pada awal tahun 2016 dan menjelang akhir tahun 2016 pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang menyelesaikan 14 dokumen masterplan pengembangan kawasan perdesaan.
On track/on trend/ tercapai Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai
CAPAIAN TARGET RPJMN 2015-2019
15
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
15
Sasaran Satuan
2014 2015 2016 Target 2018*
Target 2019*
Perkiraan Capaian 2019
(Notifikasi) (baseline) Target * Realisasi Target* Realisasi
Mengurangi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional
% 156.3 151.6 **) 146.9
Belum
tersedia
data
137.5 132.8
Mengurangi Indeks Risiko Bencana di 136 Kab/Kota Sasaran Prioritas Nasional
% 169.4 164.3 **) 159.2
Belum
tersedia
data
149.0 144
*) Target Penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 30% sampai dengan 2019 dengan melakukan peningkatan indeks kapasitas di Kabupaten/Kota **) Pencapaian target belum dapat didentifikasi karena perhitungan Indeks Risiko Bencana baru dilakukan pada awal tahun 2016 dan membutuhkan monitoring evaluasi penilaian kapasitas perangkat daerah dengan mengisi kuesioner yang terdiri dari 71 Indikator sebagai metode pengukuran
On track/on trend/ tercapai Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai
1 3 : 2
Keterangan
CAPAIAN TARGET RPJMN 2015-2019
16
PERMASALAHAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RPJMN 2015-2019 (1/2)
6.89 6.96 7.02 7.08 7.15 7.24
5.39
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Perubahan Target RPJMN 2015-2019 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Dating
Semula Menjadi
6,0-6,2 6,4-6,6
6,7-6,9
Terdapat perubahan asumsi dasar makro Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 5,1 persen
Terdapat perubahan tahun dasar tahun 2000 menjadi 2010
Mempertimbangkan capaian tahun 2015 = sebesar 6,55% (sumber: Tinjauan Regional PDRB Kabupaten/Kota 2011-2015, BPS), maka ditargetkan perekonomian daerah tertinggal dapat tumbuh rata-rata 6,3% per tahun & ditargetkan tahun 2019 sebesar 6,9-7,1%
Perlu adanya treatment khusus pada daerah tertinggal yang mengalami kontraksi perekonomian tinggi seperti di Kalimantan, Papua dan juga daerah tertinggal dengan PDRB yang rendah
5,6-5,8
6,9-7,1
17
Terdapat penyesuaian data kemiskinan tahun dasar dengan data nasional (sumber data: Data & Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, BPS) Sejalan dengan kondisi nasional, pada
tahun 2015 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. Oleh karena itu diperlukan upaya
penanggulangan kemiskinan secara lebih fokus pada daerah tertinggal yang mengadapi tingkat kemiskinan tinggi (>target RKP 2018 10%) dan pengangguran yang tinggi (>target RKP 2018 5,5%)
16.4% 16.0%
15.4% 14.9%
14.4% 14.0%
18.0%
18.8%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Perubahan Target RPJMN 2015-2019 Kemiskinan di Daerah Tertinggal
Semula Menjadi
15,5-16%
17,5-18%
16-16,5%
15-15,5%
No Wilayah Kabupaten Kemiskinan
2015 >10%
Penangguran 2015 >5,5%
1 Sumatera Aceh Singkil 21,72 7,03
2 Jawa Pandeglang 10,43 10,22
3 Nusra Lombok Tengah 16,26 7,42
4 Nusra Lombok Timur 19,14 6,46
5 Nusra Dompu 15,11 5,56
6 Nusra Sumbawa Barat 16,97 7,98
7 Kalimantan Landak 13,51 5,81
8 Sulawesi Sigi 12,75 5,74
9 Sulawesi Konawe 16,09 10,70
10 Sulawesi Gorontalo Utara 18,93 5,61
11 Kep Maluku Maluku Tengah 22,1 12,75
No Wilayah Kabupaten Kemiskinan
2015 >10%
Penangguran 2015 >5,5%
12 Kep Maluku Seram Bagian Barat
26,35 8,21
13 Kep Maluku Seram Bagian Timur
25,37 6,18
14 Kep Maluku Buru Selatan 17,58 9,14
15 Papua Teluk Bintuni 36,66 6,87
16 Papua Sorong 33,35 5,66
17 Papua Raja Ampat 20,94 5,59
18 Papua Merauke 11,1 9,08
19 Papua Nabire 24,37 10,14
20 Papua Biak Numfor 27,23 10,08
21 Papua Supiori 39,25 10,75
22 Papua Deiyai 45,74 5,64
67.46 68.13 68.49 68.84 69.18
69.59
59.23 59.87 60.63
61.34 62.06
62.78
52.00
56.00
60.00
64.00
68.00
72.00
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Perubahan Target RPJMN 2015-2019 IPM di Daerah Tertinggal
Semula Menjadi
Terdapat perbedaan metode perhitungan IPM Target dihitung berdasarkan data back
casting IPM per kabupaten dengan metode baru periode 2010-2015 (sumber data: http://ipm.bps.go.id/data/nasional) Strategi peningkatan IPM difokuskan pada
kabupaten dating dengan IPM rendah (<rata2 59,87) dengan laju rata-rata kenaikan IPM 2010-2014 yang rendah (<rata2 1,3% atau dibawah 2 point) sesuai dengan capaian aspek pembentuk IPM yang rendah
No Pulau Kab/Kota IPM Rata-rata Laju Kenaikan
IPM 2010-2015
1 Sumatera Nias Barat 58,25 1,25%
2 Sumatera Kepulauan Mentawai 57,41 0,62%
3 Nusa Tenggara Alor 58,50 1,08% 4 Nusa Tenggara Rote Nda 58,32 1,26% 5 Nusa Tenggara Sumba Barat Daya 57,91 0,56% 6 Nusa Tenggara Manggarai Timur 56,83 0,93% 7 Nusa Tenggara Malaka 57,51 1,21% 8 Maluku Maluku Barat Daya 58,64 1,01% 9 Maluku Pulau Morotai 59,27 1,15% 10 Maluku Pulau Taliabu 58,26 1,23% 11 Papua Maybrat 55,78 1,15% 12 Papua Paniai 54,20 0,62% 13 Papua Boven Digoel 59,02 1,01% 14 Papua Mappi 56,11 0,74% 15 Papua Lanny Jaya 44,18 1,27% 16 Papua Deiyai 48,28 1,15%
PERMASALAHAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN 2015-2019 (2/2)
Investasi baik dalam negeri maupun asing masih TERPUSAT di JAWA-BALI dengan share yang sangat besar dan menunjukkan ketimpangan yang sangat besar dengan wilayah Maluku dan Papua
18
WILAYAH
Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Desa
2012 2017 2015 2016
(Rp. Juta) (%) (Rp. Juta) (%) (Rp. Miliar) % (Rp. Miliar) %
SUMATERA 6.851.757 26 13.900.538 28% 6.257 30% 17.997 30% JAWA-BALI 7.742.110 30 10.090.094 20% 6.699 32% 19.187 32% KALIMANTAN 2.255.279 9 5.583.367 11% 1.812 9% 5.258 9% SULAWESI 3.815.923 15 8.590.687 17% 2.376 11% 6.873 11% NUSA TENGGARA 1.891.945 7 4.731.792 9% 1.115 5% 3.225 5% MALUKU 951.193 4 2.522.538 5% 625 3% 1.794 3% PAPUA 2.607.741 10 4.491.047 9% 1.883 9% 5.665 9% TOTAL 26.115.948 100 49.910.063 100% 20.766 100,00 60.000 100,00
WILAYAH
Investasi PMA Investasi PMDN Kredit Perbankan
2010 2015 2010 2015 2010 2015
(US$ Juta) % (US$ Juta) % (US$ Juta) % (US$ Juta) % (Rp. Juta) % (Rp. Juta) %
SUMATERA 747 5% 3.733 13% 4.224 7% 37.752 21% 2.909.267 15% 6.956.623 15% JAWA-BALI 11.777 73% 15.929 54% 35.454 58% 105.009 59% 13.878.402 72% 33.076.014 71% KALIMANTAN 224 1% 769 3% 1.806 3% 1.644 1% 1.107.361 6% 2.865.978 6% SULAWESI 2.011 12% 5.843 20% 14.576 24% 20.007 11% 858.798 4% 2.241.382 5% NUSA TENGGARA 859 5% 1.560 5% 4.338 7% 13.668 8% 201.939 1% 565.480 1% MALUKU 249 2% 286 1% - 0% 48 0.03% 68.124 0.4% 184.122 0.4% PAPUA 347 2% 1.156 4% 229 0.4% 1.339 1% 119.017 1% 386.138 1% TOTAL 16.215 100% 29.276 100% 60.626 100% 179,466 100% 19.142.909 100% 46.275.737 100%
ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH TAHUN 2016
Alokasi dana transfer daerah (DAK dan Dana Desa) TIDAK
MEMIHAK (AFIRMATIF) terhadap wilayah timur
Indonesia. Alokasi KBI jauh lebih besar dibanding KTI terutama Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua
PERTANYAAN KRITIS
19
1. Bagaimana membangun desa, kawasan dan daerah sebagai bentuk pelaksanaan NAWA CITA secara NYATA, TERUKUR dan SISTEMATIK?
2. Bagaimana STRATEGI, RENCANA dan TAHAPAN INVESTASI PENGEMBANGAN DESA, KAWASAN dan DAERAH?
3. Bagaimana mengukur PERKIRAAN MANFAAT dan DAMPAK pengembangan DESA, KAWASAN dan DAERAH?
4. Bagaimana membangun KERJASAMA, KOORDINASI dan SINERGI PEMERINTAH, PEMDA, PERGURUAN TINGGI, SWASTA dan MASYARAKAT yang solid?
5. Bagaimana POLA MANAJEMEN ASSET DAERAH dan MANAJEMEN KAWASAN PERDESAAN yang BAIK, ADIL, MENGUNTUNGKAN dan BERKELANJUTAN?
6. Bagaimana BERBAGI PENGETAHUAN (knowledge sharing) dan MANAJEMEN PENGETAHUAN (knowledge management) pembagunan desa, kawasan dan daerah.
20
PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2017
SINKRONISASI DAN SINERGI KEGIATAN TAHUN 2017
1. RKP 2017 sebagai ACUAN UTAMA dengan pendekatan MONEY FOLLOW GOALS and PROGRAMS;
2. Setiap program dan kegiatan mempunyai TARGET KINERJA yang BENAR-BENAR JELAS, TERUKUR dan BERKAITAN LANGSUNG dengan 1) AKSELERASI (PERCEPATAN) peningkatan PRODUKSI, NILAI
TAMBAH dan PENDAPATAN MASYARAKAT dan DAERAH 2) TRANSFORMASI (PERUBAHAN) KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI dan
BUDAYA MASYARAKAT DESA menjadi lebih MAJU, SEJAHTERA dan BERMARTABAT;
3. Sinkronisasi LOKASI, KELOMPOK SASARAN dan KEGIATAN dengan menggunakan pendekatan WILAYAH Papua, Maluku, Nusa tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Jawa-Bali;
4. Pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar memperhatikan KARAKTERISTIK SOSIAL, BUDAYA, dan EKONOMI DAERAH.
5. Perbadingan atau BENCHMARKING tentang manfaat dan dampak.
BENCHMARKING PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
INDONESIA JEPANG
INDONESIA JEPANG
INDONESIA JEPANG