TOR Diskusi Publik Keterbukaan Informasi “Kasus Mahasiswa Universitas Putera Batam”

FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA

1

“Perjuangan Memperoleh Informasi Publik dan Keadilan oleh Mahasiswa UPB”

Jakarta, 12 November 2013

Pendahuluan

Berdasarkan UUD 45 pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, 11

mahasiswa dari Universitas Putra Batam, diwakilkan oleh Nampat Silangit, yang merasa bahwa

nilai mata kuliah mereka telah direkayasa oleh pihak Universitas meminta pihak Universitas

untuk memberi penjelasan atas nilai mata kuliah tersebut. Setelah proses perdebatan dan

permintaan yang cukup panjang mengenai status informasi yang diminta oleh para mahasiswa

ini, Komisi Informasi Kepulauan Riau memutuskan bahwa informasi tersebut merupakan

informasi publik dan mewajibkan pihak universitas untuk segera memberikan informasi yang

diminta kepada pemohonberupa salinan lembar jawaban ujian tengah semester 5 untuk 8

mata kuliah dan salinan lembar soal ujian tengah semester 5 untuk 8 mata kuliah(Putusan KI

Nomor 003/VII/KI-Kepri-PS/2013 Pasal 2.2).

Pihak Universitas yang tidak terima atas putusan KI tersebut kemudian melakukan banding ke

Pengadilan Negeri Setempat yang kemudian mengadakan mediasi selama 3 kali namun tidak

ditemukan kesepahaman antara dua belah pihak. Sementara usaha atas permintaan informasi

ini dilaksanakan, pihak universitas di sisi lain telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa

dari 11 mahasiswa yang mengajukan informasi terdapat 2 mahasiswa yang dikeluarkan (Drop

Out) dan 5 mahasiswa yang diskors dengan tuduhan yang sama “melanggar tata tertib UPB bab

IV pasal 5 butir 16: bersikap dan bertindak yang dapat merongrong dan menjatuhkan nama baik

almameter UPB” (berdasarkan Peraturan Universitas Putra Batam bab IV pasal 5 butir 16)”.

Alasan kenapa terdapat perbedaan hasil skorsing dan DO di antara mahasiswa tersebut pun

tidak jelas dan tidak ada penjelasan tambahan dari pihak universitas mengenai hal tersebut.

Usaha para mahasiswa yang dikenakan hukuman, baik DO maupun skorsing, untuk menyanggah

tuduhan tersebut pun tidak ditanggapi oleh pihak universitas. Proses pengambilan keputusan di

tingkat universitas melalui Rapat Senat yang sepihak dan tidak melibatkan pihak berwenang

merupakan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia.

Oleh karenanya, dalam rangka menyambut hari pahlawan dan untuk mendukung perjuangan

terhadap keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa Universitas

Putera Batam, Kami akan menyelenggarakan Diskusi Publik “Perjuangan Memperoleh Informasi

TOR Diskusi Publik Keterbukaan Informasi “Kasus Mahasiswa Universitas Putera Batam”

FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA

2

Publik dan Keadilan oleh Mahasiswa UPB”

Tujuan

- Mengetahui apakah informasi yang diminta oleh mahasiswa adalah informasi publik

- Mengetahui apakah keputusan DO dan pemusnahan arsip oleh Universitas Putera Batam

sudah sesuai dengan aturan atau tidak

- Mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Universitas Putera

Batam

- Mengetahui apakah kepolisian telah melakukan kelalaian terhadap fungsi pelayanan publik

Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain :

- Peserta mengetahui status informasi yang diminta oleh mahasiswa UPB

- Peserta mengetahui status keputusan DO dan pemusnahan arsip oleh UPB

- Peserta mengetahui telah terjadi pelanggaran HAM atau tidak oleh UPB

- Peserta mengetahui apakah kepolisian tidak mengindahkan fungsinya sebagai pelayan

publik

- Pernyataan sikap peserta diskusi publik terhadap kasus mahasiswa UPB

Narasumber & Moderator

- Narasumber 1 : Mahasiswa UPB (Nampat Silangit)

- Narasumber 2 : KI Kepri (Bpk. Arifuddin Jalil, S.Ag)

- Narasumber 3 : Kemendikbud (Bpk. Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si)

- Narasumber 4 : Ketua Komnas HAM (tbc)

- Narasumber 5 : Ombudsman RI (Bpk. Danang Girindrawardana)

- Moderator : Mantan Ketua KI Pusat (Bpk. Alamsyah Saragih)

Peserta

Target sasaran kegiatan atau peserta pertemuan ini adalah jaringan masyarakat sipil dan media

di Jakarta.

TOR Diskusi Publik Keterbukaan Informasi “Kasus Mahasiswa Universitas Putera Batam”

FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA

3

Waktu dan Tempat

Diskusi akan dilaksanakan pada:

Hari & Tanggal : Selasa & 12 November 2013

Pukul : 09.00 – 13.00 WIB

Tempat : Bakoel Koffie (Cikini Raya No. 25 Jakarta)

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi: ariejuna87@gmail.com atau silakan lihat website

www.kebebasaninformasi.org

Penyelenggara

Sekretariat FOINI

Jl. Intan No.81, Cilandak Barat. South Jakarta 12430.INDONESIA. Telpon:+62-21-7591 5546|

Email: alva@pattiro.org atau ariejuna87@gmail.com

TOR Diskusi Publik Keterbukaan Informasi “Kasus Mahasiswa Universitas Putera Batam”

FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA

4

Agenda

Waktu Durasi Kegiatan Metode Pengisi/Pemandu

09.00 – 09.30 30 menit Registrasi

09.30 – 10.00 30 menit Sesi 1.1: Pemaparan Kasus

oleh Nampat Silangit

Pemaparan Nampat Silangit

(Mahasiswa UPB)

10.00 – 10.30 30 menit Sesi 1.2: Fakta Persidangan

Mediasi di KI

Pemaparan Bpk. Arifuddin Jalil,

S.Ag (KI Kepri)

10.30 – 11.00 30 menit Sesi 1.3: Keputusan DO

dan Retensi Arsip

Pendidikan

Pemaparan Bpk. Prof. Dr. Ibnu

Hamad, M.Si

(Kemendikbud)

11.00 – 11.30 30 menit Sesi 1.4: HAM di wilayah

pendidikan

Pemaparan Ketua Komnas HAM

11.30 – 12.00 30 menit Sesi 1.5: Respon kepolisian

terhadap laporan dan

pelayanan publik

Pemaparan Bpk. Danang

Girindrawardana

(ORI)

12.00 – 13.00 60 menit Sesi 1.6: Tanya - Jawab Diskusi Moderator;

Alamsyah Saragih

(Mantan Komisioner

KI Pusat)

13.00 – 13.15 15 menit Rangkuman dan Penutup Moderator