Upload
ngurah-ari-samitha
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TOPIK 5
5.1 Teori Akuntansi Sektor Publik
Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama
dalam hal pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Pada dasarnya, terdapat 3 tujuan
mempelajari teori akuntansi yaitu:
1. Untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini.
2. Mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang
dilakukan saat ini.
3. Memperbaiki praktik akuntansi di masa yang akan datang.
Akuntansi sektor publik merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi itu sendiri.
Oleh karena itu, pengembangan teori akuntansi sektor publik sangat tergantung pada
perkembangan ilmu akuntansi. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan
keuangan sektor publik, yakni laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi
keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor
publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi
akuntansi sektor publik, seperti:
a. Objektivitas
b. Konsistensi
c. Daya banding
d. Tepat waktu
e. Ekonomis dalam penyajian laporan
f. Materialitas
5.2 Sistem Akuntansi Sektor Publik
Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang
mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan dan pelaporan
atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas serta penafsiran terhadap
hasilnya. Masisi (1978) dalam Glynn (1993) menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi
keuangan sebagai berikut:
a. Identifikasi kegiatan operasi yang relevan.
b. Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat.
c. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas.
d. Menghitung pengaruh masing – masing operasi.
Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan dengan tujuan dihasilkannya
laporan eksternal dan penghitungan biaya pelayanan. Oleh karena itu, akuntansi keuangan
sektor publik pada dasarnya berbicara masalah tujuan laporan keuangan sektor publik, jenis
laporan, sistem akuntansi, standar akuntansi keuangan sektor publik dan akuntansi biaya
sektor publik.
5.3 Standar Akuntansi Sektor Publik
Penetapan standar akuntansi sangat diperlukan untuk memberikan jaminan dalam
aspek konsistensi pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan
menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang
disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan. Proses
penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik merupakan masalah yang
serius bagi praktek akuntansi, profesi akuntan, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfat bagi suatu pihak, namun dapat juga
merugikan bagi pihak lain. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan
keseragaman standar akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat
diterima pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi
sektor publik itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan
standar akuntansi, antara lain:
1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan
posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna
informasi.
2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang
memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan
keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat
membuktikan kewajaran.
3. Standar memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan yang berkaitan
dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan,
regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi
serta tujuan sosial lainnya.
4. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang
berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah
sedapat mungkin menghindari terjadinya standar yang overload. Standar yang overload
terjadi ketika:
a. Standar terlalu banyak,
b. Standar terlalu rumit,
c. Tidak ada standar yang tegas sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam
penerapannya,
d. Standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum sehingga gagal dalam
menyajikan perbedaan kebutuhan diantara para penyaji dan pengguna.
e. Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan
antara: entitas publik dan non publik, laporan keuangan tahunan dan interim,
organisasi besar dan kecil serta laporan keuangan auditan dan non auditan.
f. Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks dan
kedua-duanya.
5.4 Teknik – Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik:
a. Akuntansi Anggaran
Merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan
jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan (double entry). Lebih menekankan
pada bentuk dari akun-akun keuangan bukan pada isi akun tersebut. Dapat
membandingkan secara sistematik dan kontinyu jumlah anggaran dengan realisasi
anggaran, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi bila terdapat varians.
Tujuannya untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan,
pengendalian, dan akuntabilitas. Kelemahannya teknik ini sangat kompleks.
b. Akuntansi Komitmen
Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan
mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Tujuannya untuk pengendalian anggaran,
agar tidak over-commit the budget. Masalahnya, akun yang dicatat hanya didukung
oleh order yang dikeluarkan, tak ada legal-liability untuk patuh pada order yang
terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Sehingga sulit untuk
mengakui biaya untuk periode tertentu yang didasarkan pada order yang
dikeluarkan
c. Akuntansi Dana
Masalah utama orang publik adalah pencarian sumber dan alokasi dana. Teori
akuntansi dana dikembangkan oleh Vatter (1947) untuk tujuan organisasi bisnis.
Dengan melihat beberapa kelemahan perusahaan pribadi dengan perusahaan
badan, yaitu :
1. Perusahaan perorangan (milik pribadi) kurang menguntungkan daripada
perusahaan milik publik/PT.
2. Adanya kesalahan dalam memahami makna entitas.
d. Akuntansi Kas
Penerapan akuntansi kas yaitu pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan
pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihannya, mencerminkan
pengeluaran yang aktual, riil dan obyektif. Namun GAAP tidak menganjurkan
pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja
sesungguhnya.
e. Akuntansi Akrual
Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Akuntansi akrual
diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat,
komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
Pengaplikasian akrual basis dalam akuntansi sektor publik adalah untuk menentukan
cost of services dan charging for services, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya
yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga
pelayanan yang dibebankan kepada publik. Aplikasi akrual basis sektor swasta
digunakan untuk proper matching cost againts revenue. Perbedaan ini disebabkan
karena pada sektor swasta lebih profit oriented, sedangkan sektor publik pada public
service oriented. Teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually, artinya
penggunaan satu teknik tidak berarti menolak penggunaan teknik lain.
Single Entry dan Double Entry
Single entry digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan kemudahan dan
kepraktisan. Namun tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan
mencerminkan kinerja sesungguhnya. Tuntutan good governance (transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi sektor publik) menjadikan perubahan dari
sistem single entry menjadi double entry sebagai solusi mendesak diterapkan. Aplikasi
pencatatan transaksi dengan sistem double entry ditujukan untuk:
1. Menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan traceable yang merupakan
faktor utama menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan
kepada publik.
2. Dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih tepat.
5.5 Laporan Keuangan Sektor Publik
Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan
keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan
laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan,
dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk
menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan
untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan
akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri.
Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas
pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-
moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan
keputusan.
Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan
eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta Laporan Kinerja
yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Terdapat beberapa alasan
mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan
keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.
Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk
mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
Organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut
perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya true and fair presentation.
5.6 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik
Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :
1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna
laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah
ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective
reporting).
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik, untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan
dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang
telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang
sejenis jika ada serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi
biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan
efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan
dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi
pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
4. Kelangsungan Organisasi (viability)
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan
apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang
dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
5. Hubungan Masyarakat (public relation)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi,
untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada
pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat
komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6. Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures)
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok
kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.
Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :
1. Memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas,
saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi
ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di
dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan
peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah di sepakati dan ketentuan lain
yang di syaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk
memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan
operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional.
Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik
tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk :
a. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan.
b. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi.
c. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang
terkait dengan masalah keuangan lainnya.
d. Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.
5.7 Tujuan Laporan Keuangan Menurut SFAC No 4
Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah:
1. Laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi
yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan
calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi
sumber daya organisasi.
2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber
daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang
diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan
member pelayanan tersebut.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber
daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer
organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek
kinerja lainnya.
4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan
bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi
yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran
secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih
organisasi non-bisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi
secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk
menilai kinerja.
6. Memberikan informasi mengenai bagaimana oganisasi memperoleh dan
membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran
kembali utang dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas
organisasi.
7. Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk membantu pemakai dalam
memahami informasi keuangan yang diberikan.
5.8 Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik dan Kepentingannya
Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai
laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai
laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kesepuluh kelompok pamakai
laporan keuangan tersebut adalah:
1. Pembayar pajak (taxpayers)
2. Pemberi dana bantuan (grantors)
3. Investor
4. Pengguna jasa (fee-paying service recipients)
5. Karyawan/pegawai
6. Pemasok (vendor)
7. Dewan legislatif
8. Manajemen
9. Pemilih (voters)
10. Badan pengawas (oversight bodies)
Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak,
pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber
penyedia keuangan organisasi, karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja
dan sumber daya material, dewan legislatif dan manajemen membuat keputusan alokasi
sumber daya dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas,
termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi.
Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi lima
kelompok, yaitu:
1. Lembaga pemerintah (governing bodies)
2. Investor dan kreditor
3. Pemberi sumber daya (resource providers)
4. Badan pengawas (oversight bodies)
5. konstituen
Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan
mempertimbangkan semua organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja
sedangkan Drebin et al. mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sektor
pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan
pembayar pajak, pemilih dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen, ia
mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya,
investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.
Sementara itu, Hanley et al. (1992) mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan
sektor publik menjadi dua belas kelompok, yaitu:
1. Anggota terpilih (elected members)
2. Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak
3. Pelanggan atau klien
4. Karyawan/pegawai
5. Pelanggan dan pemasok
6. Pemerintah
7. Pesaing (competitors)
8. Regulator
9. Pemberi pinjaman (lenders)
10. Donor dan sponsor
11. Investor atau partner bisnis
12. Kelompok penekan lainnya
Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menurut Borgonovi dan
Anessi-Pessina (1997):
1. Masyarakat pengguna jasa publik
2. Masyarakat pembayar pajak
3.Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik
sebagai input atas aktivitas organisasi
4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah
5. Badan-badan international, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dan sebagainya.
6. Investor asing dan Country Analyst
7. Generasi yang akan datang
8. Lembaga Negara
9. Partai Politik
10. Manajer Publik
11. Pegawai Pemerintah
Serikat dagang sektor publik GASB (1999, p. B184) mengidentifikasikan pemakai laporan
keuangan pemerintah menjadi 3 kelompok besar yaitu:
1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab.
2. Legislatif dan Badan Pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat.
3. Investor dan kreditor.
5.9 Hak dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan
Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :
a. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu :
· Mengetahui kebijakan pemerintah
· Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
· Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu
b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed ) yang meliputi hak untuk diberi
penjelasan secara terbuka atas permasalahan – permasalahan tertentu yang
menjadi perdebatan publik.
c. Hak untuk didengar aspirasinya ( right to be heard and to be listen to ).
Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat
diringkas sebagai berikut :
1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga dan
kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan
penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah
melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran
yang dilakukan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko,
likuiditas dan solvabilitas.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan
fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan
pemerintah dan penyelewengan keuangan negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi
manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran
kinerja dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan
organisasi lain yang sejenis.
6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.
5.10 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta
PERBEDAAN
Laporan Departemen Pemerintah Laporan Keuangan Sektor Swasta
Fokus Finansial dan Politik
Kinerja diukur secara finansial dan non-finansial
Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas
Berfokus pada bagian organiasasi
Melihat ke masa depan secara detail
Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan
Laporan diperiksa oleh Treasury
Cash Accounting
Fokus Finansial
Sebagian besar diukur secara finansial
Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur
Berfokus pada organisasi secara keseluruhan
Tidak dapat melihat masa depan secara detail
Aturan pelaporan ditentukan oleh undang – undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi.
Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen
Accrual AccountingPERSAMAAN
Dokumen – dokumen sumber
Berperan sebagai hubungan masyarakat
Laporan keuangan pemerintahan yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara
lain :
a. Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik.
b. Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat
diprediksi yang berakibat meningkatnya risiko investasi.
c. Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.
d. Kualitas keputusan menjadi buruk.
e. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual.
Pemberi informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan akan mempengaruhi kualitas
keputusan baik bagi pemakai internal maupun pemakai eksternal.
5.11 Luas Pengungkapan (Disclosure) yang Diperlukan
Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang
dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit
kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure) dan kebijakan – kebijakan akuntansi
yang dipraktikkan secara konsisten. Pemerintah diharapkan dapat memberikan tambahan
informasi untuk hal – hal sebagai berikut :
1. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan.
2. Kebijakan menghapuskan / menghentikan aktivitas internal unit kerja pada Laporan
Aktivitas.
3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva – aktiva tersebut untuk
menentukan biaya depresiasinya.
4. Deskripsi mengenai jenis – jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan
kebijakan untuk mengalokasikan biaya – biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau
unit kerja dalam Laporan Aktivitas.
5. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non – operasi.
6. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail/lengkap dalam catatan (notes) laporan
keuangan mengenai aset modal dan utang jangka panjang. Aset modal yang tidak
didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari aset modal yang didepresiasi.
Informasi mengenai kewajiban jangka panjang meliputi: obligasi, utang wesel, pinjaman,
utang leasing, tuntutan dan sebagainya.
REFERENSI
Prof.Dr,Mardiasmo,MBA,Ak.(2002).”Akuntansi Sektor Publik”.Yogyakarta.Penerbit:ANDI
http://dedew-ofthinkingabout.blogspot.com/2010/06/teknik-akuntansi-keuangan-
dalam-sektor.html. Di akses pada tanggal 16 Oktober 2012.
http://raisa-umami.blogspot.com/2012/01/teknik-akuntansi-keuangan-sektor-
publik.html. Di akses pada tanggal 16 Oktober 2012.
http://harahapinhere.blogspot.com/2009/11/laporan-keuangan-sektor-
publik_14.html. Di akses pada tanggal 16 Oktober 2012.