TINJAUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN TAHUN …

TINJAUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

TAHUN 2012

KEMENTERIAN KESEHATAN

PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

2013

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia pada tahun 2012 mengalami berbagai kejadian bencana yang

menimbulkan krisis kesehatan. Berdasarkan data Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan dalam tiga tahun terakhir, sejak tahun 2010 - 2012 terjadi 1015 kali

kejadian bencana di Indonesia. Tahun 2010 terjadi 315 kejadian, 2011 dengan

211 kejadian dan 489 kejadian bencana di tahun 2012. Tingginya angka

kejadian bencana ini menggambarkan tingkat kerawanan bencana di Indonesia.

Ini terjadi karena kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis serta akibat

pengaruh perubahan iklim di Indonesia.

Bila dikelompokkan secara khusus bencana alam maka untuk tahun 2010 terjadi

210 kejadian, tahun 2011 terjadi 189 kejadian dan tahun 2012 terjadi

234 kejadian. Dari data tersebut sangat beralasan bila United Nations

International Stategy for Disaster Reduction (UNISDR ; Badan PBB untuk

Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana), pada tahun 2011,

menempatkan Indonesia menjadi negara rawan bencana alam di dunia. Untuk

beberapa jenis bencana alam, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam

paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang menjadi korban

meninggal akibat bencana alam.

Berdasarkan daftar peringkat UNISDR terhadap jumlah korban pada 4 jenis

bencana alam yang meliputi tsunami, tanah longsor, banjir dan gempa bumi

menempatkan Indonesia sebagai negara yang tidak luput dari berbagai kejadian

bencana alam. Berikut rincian jumlah korban pada 4 jenis bencana alam di

beberapa negara :

http://alamendah.wordpress.com/2011/02/07/banjir-mengepung-rumahku/

Tabel 1.1

Jumlah Korban Bencana di Beberapa Negara Berdasarkan Jenis Bencana

No JENIS BENCANA NEGARA JUMLAH KORBAN (orang)

1 Tsunami Indonesia 5.402.239

Jepang 4.497.645

Bangladesh 1.598.546

India 1.114.388

Filipina 894.848

2 Tanah Longsor Indonesia 197.372

India 180.254

Cina 121.488

Filipina 110.704

Ethiopia 64.470

3 Gempa Bumi Jepang 13.404.870

Filipina 12.182.454

Indonesia 11.056.806

Cina 8.139.068

Taiwan 6.625.479

4 Banjir Bangladesh 19.279.960

India 15.859.640

Cina 3.972.502

Vietnam 3.403.041

Kamboja 1.765.674

Indonesia 1.101.507

Pada Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Asia ke-5 Dalam Pengurangan

Risiko Bencana (The 5th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction

(AMCDRR)) yang berlangsung di Yogyakarta, menghasilkan Deklarasi Yogyakarta

dalam Pengurangan Risiko Bencana di Asia Pasifik 2012. Deklarasi Yogyakarta

mengandung tujuh butir inti kesepakatan sebagai berikut, (1) mengintegrasikan

upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam program

pembangunan nasional, (2) melakukan kajian terhadap risiko finansial di tingkat

lokal, (3) menguatkan tata kelola risiko dan kemitraan di tingkat lokal, (4)

membangun ketangguhan masyarakat, (5) mengindentifikasi hal-hal yang akan

dicapai pasca Hyogo Framework for Action (HFA) 2015, (6) mengurangi faktor-faktor

yang menjadi akar risiko bencana, dan (7) mengimplementasikan isu-isu lintas

sektor dalam Kerangka Kerja Hyogo (Hyogo Framework of Action (HFA)).

Sesuai dengan perubahan paradigma penanggulangan bencana yang

menitikberatkan pada upaya sebelum terjadi bencana dengan pengurangan risiko

bencana Pemerintah Indonesia juga telah menyusun Rencana Nasional

Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010 – 2014 yang merupakan dokumen

perencanaan berjangka waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan amanat Pasal 35-

36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 82 menjelaskan

bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas

ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara

menyeluruh dan berkesinambungan pada keadaan bencana. Upaya penanggulangan

krisis kesehatan akibat bencana meliputi upaya pada tahap pra bencana

(pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan), upaya pada saat bencana (mobilisasi

sumber daya dan logistik) dan upasa pasca bencana (pemulihan, rehabilitasi dan

rekonstruksi) menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat. Upaya-upaya tersebut diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan

pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara

terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana dituangkan dalam Kepmenkes No. 876 Tahun

2006 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Penanganan Krisis dan

Masalah Kesehatan Lain, upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

lebih difokuskan pada upaya sebelum terjadinya bencana, dengan strategi pada

peningkatan upaya prabencana berupa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

Keputusan Menkes RI No. HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010 – 2014 juga memuat tentang upaya

penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana berupa upaya penguatan kapasitas

masyarakat dalam manajemen bencana dan manajemen krisis kesehatan sebagai

salah satu dari 8 prioritas pembangunan kesehatan.

Pusat Penanggulangan Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis penanggulangan krisis

kesehatan akibat bencana. Sasaran program yaitu meningkatnya koordinasi

pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen

penanggulangan krisis kesehatan. Salah satu indikator tercapainya sasaran hasil

pada tahun 2014 adalah jumlah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mempunyai

kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat

bencana dengan kriteria memiliki petugas terlatih dalam manajemen dan teknis

penanggulangan krisis kesehatan (Manajemen Bencana, Tim Reaksi Cepat dan RHA,

Pengelolaan Data dan Informasi, Penggunaan Alat Komunikasi Bencana untuk

Penangulangan Krisis Kesehatan dan Penyusunan Rencana Kontinjensi) dan memiliki

sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan (Emergency Kit, Personal Kit

dan Alat Pengolah Data) sebanyak 300 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sampai

tahun 2012 jumlah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah memiliki

kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat

bencana sebanyak 200 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Salah satu unsur penting dalam upaya membangun sistem penanggulangan krisis

kesehatan adalah dengan mengevaluasi dan mengambil pelajaran penting dari

kegiatan atau sistem penanggulangan krisis kesehatan yang sudah dilakukan selama

ini. Kekuatan dan kelemahan maupun keberhasilan dan kekurangan dalam

penanggulangan krisis kesehatan yang telah dilakukan akan menjadi pelajaran

penting untuk pelaksanaan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang lebih baik

di masa yang akan datang.

Sebagai bahan pembelajaran dari kejadian krisis kesehatan yang telah terjadi

diperlukan data-data dan informasi terkait, antara lain informasi mengenai jenis

bencana dan frekuensinya, jumlah korban, fasilitas kesehatan yang rusak serta

upaya-upaya yang telah dilakukan baik pada pra bencana, saat tanggap darurat

maupun pasca bencana. Diharapkan data-data tersebut dapat memberikan

gambaran kekuatan dan kelemahan setiap daerah, sehingga dapat dijadikan bahan

masukan untuk pengambil kebijakan dalam rangka peningkatan upaya

penanggulangan krisis kesehatan untuk pengurangan risiko krisis kesehatan.

2. Tujuan

A. Tujuan umum:

Tersedianya informasi kejadian dan upaya penanggulangan krisis

kesehatan tahun 2012

B. Tujuan khusus:

Tersedianya informasi :

a. Krisis Kesehatan di Indonesia tahun 2012 meliputi frekuensi kejadian

bencana, korban (meninggal, hilang, luka/dirawat, dan pengungsi)

serta fasilitas kesehatan yang rusak berdasarkan jenis bencana dan

provinsi.

b. Upaya penanggulangan krisis kesehatan oleh Kementerian Kesehatan

di tingkat nasional baik pada pra bencana, saat tanggap darurat

maupun pasca bencana serta permasalahannya.

c. Upaya penanggulangan krisis kesehatan oleh Kementerian Kesehatan

di tingkat internasional baik pada pra bencana dan saat tanggap

darurat.

3. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

d. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana

e. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga

Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan

Bencana.

f. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

g. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem

Kesehatan Nasional.

h. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 064/MENKES/SK/II/2006 tentang

Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana.

i. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 876/MENKES/SK/XI/2006 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan

Lain.

j. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang

Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.

4. Ruang Lingkup

Tinjauan penanggulangan krisis kesehatan tahun 2012 membahas tentang krisis

kesehatan akibat bencana di Indonesia dan upaya penanggulangannya baik pada

saat pra krisis kesehatan, saat tanggap darurat krisis kesehatan maupun pasca krisis

kesehatan, yang terjadi selama tahun 2012 serta peran Kementerian Kesehatan dan

lintas sektor terkait dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan.

Informasi yang disajikan mencakup:

1. Frekuensi kejadian krisis kesehatan berdasarkan jenis bencana;

2. Korban dan pengungsi yang meliputi korban meninggal, hilang, luka/dirawat;

3. Kerusakan fasilitas kesehatan;

4. Upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan lintas sektor terkait ;

5. Permasalahan;

6. Peran Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan di luar

negeri serta kegiatan-kegiatan internasional.

9

BAB III

GAMBARAN KRISIS KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012

Berbagai macam kejadian bencana terjadi di Indonesia selama tahun 2012, baik berupa

bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Berikut adalah data kejadian

bencana di Indonesia selama tahun 2012 serta permasalahan kesehatan yang terjadi.

3.1 Frekuensi Kejadian Bencana

Jumlah total kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2012 sebanyak 489 kejadian.

Bencana alam merupakan bencana yang paling sering terjadi bila dibandingkan dengan

bencana non alam dan bencana sosial. Jenis bencana alam yang paling sering terjadi

adalah bencana banjir. Bencana banjir merupakan kejadian bencana dengan frekuensi

tertinggi yang tersebar di 32 Provinsi. Dari 33 provinsi, provinsi dengan frekuensi

kejadian bencana tertinggi adalah Provinsi ............ yaitu sebanyak ..... kejadian. Bila

dilihat dari peta frekuensi kejadian bencana, provinsi yang paling sering dilanda

bencana adalah provinsi Jawa Timur. Akan tetapi untuk wilayahRegional yang paling

banyak terkena bencana adalah Regional Sulawesi Selatan.

Proporsi kejadian tertinggi di Prov. Jawa Timur (15,54%) kemudian Jawa Timur

(10,22%), Jawa Tengah (9,82%) dan DKI Jakarta (7,77%).

Peta 3.1

Peta Frekuensi Kejadian Bencana

Keterangan : (frekuensi kejadian)

10

Grafik 3.1

Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Regional

Grafik 3.2

Proporsi Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Jenis Bencana

REGIONAL SUMATERA UTARA

SUB REGIONAL SUMATERA BARAT

REGIONAL SUMATERA SELATAN

REGIONAL DKI JAKARTA

REGIONAL JAWA TENGAH

REGIONAL JAWA TIMUR

REGIONAL BALI

REGIONAL KALIMANTAN SELATAN

REGIONAL SULAWESI UTARA

REGIONAL SULAWESI SELATAN

SUB REGIONAL PAPUA

49

14

9

140

53

50

30

28

18

83

15

0 1 – 10 kali 11 – 25 kali >25 kali

9

Grafik 3.3

Trend Kejadian Krisis Kesehatan Per Bulan pada Tahun 2012

Grafik 3.4

Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Jenis Bencana

36 37

59

65

38

45 44

35

22

35 33

40

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Abrasi Air Laut

Banjir

Banjir Bandang & Angin Siklon Tropis

Banjir dan Tanah Longsor

Banjir,Angin Siklon Tropis & Pasang Air Laut

Gelombang Besar

Gempa Bumi

Kecelakaan Transportasi

Keracunan/KLB

Ledakan akibat Gas

Longsor sampah

Tersambar Petir

1 49

68 29

1 2

5 2

1 9

4 1

15 78

75 3

39 50

4 4

1 43

5

10

3.2 Korban dan Pengungsi

3.2.1 KorbanMeninggaldanHilang

Total korbanmeninggalakibatkrisiskesehatansebanyak630 orang, yang terdiridari392

akibatbencana non alam, 173 orang akibatbencanaalamdan65 orang

akibatbencanasosial. Korbanmeninggal paling banyakberada di Regional JawaTimur.

Grafik3.6

Proporsi Korban Meninggal Berdasarkan Jenis Bencana

‘/.

Grafik3.7

Jumlah Korban Meninggal Berdasarkan Regional

25%

65%

10%

BENCANA ALAM BENCANA NON ALAM

0 50 100 150 200 250



SUB REGIONAL SUMATERA SELATAN




REGIONAL BALI




SUB REGIONAL PAPUA

62

21

11

206

74

72

21

59

12

127

10

11

Grafik 3.8

Jumlah Korban Meninggal Berdasarkan Jenis Bencana

Kecelakaan Transportasi menyebabkan korban meninggal terbanyak yaitu 314 korban,

disusul dengan kebakaran sebanyak 88 korban, konflik sosial 65 korban dan tanah

longsor sebanyak 54 orang. Korban meninggal terbanyak terdapat di provinsi Jawa

Barat dengan jumlah korban sebanyak 133 orang (19,70 %)

Grafik 3.9

Jumlah Korban Meninggal Berdasarkan Provinsi

0 100 200 300 400

Angin Siklon Tropis

Banjir Bandang

Banjir Lahar Dingin

Gelo ba g Besar & A gi Siklo …

Kebakaran

Kegagalan Teknologi

Konflik Sosial

Longsor sampah

Tersambar Petir

23

9

38

20

6

3

1

13

88

314

4

22

65

8

1

54

6

12

Pada tahun 2012 jumlah korban hilang tertinggi diakibatkan oleh kecelakaan

transportasi. Korban hilang terbanyak yaitu 175 orang yang disebabkan oleh kecelakaan

transportasi.

Grafik 3.10

Jumlah Korban Hilang Berdasarkan Jenis Bencana

0 20 40 60 80 100 120 140

Aceh

Banten

Gorontalo

Jawa Tengah

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kepulauan Riau

Maluku

Nusa Tenggara Barat

Papua

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sumatera Barat

Sumatera Utara

15 8 9

33 5

133 74

72 12 13

2 44

8 19

64 6

12 1

10 16 16

25 6

1 21

11 39

0 50 100 150 200

Angin Siklon Tropis

Banjir

Banjir Bandang


Banjir Lahar Dingin

Ba jir,A gi Siklo Tropis & Pasa g…Gelombang Besar


Kegagalan Teknologi

Keracunan/KLB

Konflik Sosial

Tanah Longsor

3

3

14

4

5

10

1

175

4

14

14

9

13

Korban hilang terbanyak di Prov. Bantensebanyak 100 orang (39 %).

Grafik3.11

Jumlah Korban Hilang Berdasarkan Provinsi

3.2.2 Korban LukaBerat/Rawat Inap

Total korbanlukaberat/rawatinapsebanyak2.338 orang denganrincian 865 orang

akibatbencana non alam, 187 orang akibatbencanaalamdan 112 orang

akibatbencanasosial.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Aceh

Banten

DKI Jakarta

Jambi

Jawa Barat

Jawa Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Lampung

Maluku

Maluku Utara

Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara

8

100

1

14

64

2

15

28

15

35

5

2

7

5

14

Grafik3.12

Proporsi Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Jenis Bencana

Grafik 3.13

Jumlah Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Regional

14%

74%

12%

BENCANA ALAM BENCANA NON ALAM BENCANA SOSIAL

0 100 200 300 400 500 600 700







REGIONAL BALI




SUB REGIONAL PAPUA

157

92

145

659

101

566

77

21

52

343

125

15

Grafik 3.14

Jumlah Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Jenis Bencana

Grafik 3.15

Jumlah Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Provinsi

0 200 400 600 800 1,000 1,200

Banjir

Banjir Bandang

Banjir Bandang dan Tanah Longsor


Banjir Lahar Dingin

Gempa Bumi

Kebakaran


Keracunan/KLB

Konflik Sosial

Ledakan akibat Gas

Ledakan Bom

Tanah Longsor

Tersambar Petir

25

94

1

12

36

82

129

546

1,030

269

21

7

41

1

16

Sumber : Data KejadianBencanaPusatPenanggulanganKrisisKesehatanTahun 2012

0 100 200 300 400 500 600

Aceh

Bali

Banten

Daerah Istimewa Yogyakarta

DKI Jakarta

Gorontalo

Jambi

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Lampung

Maluku

Maluku Utara

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Papua

Papua Barat

Riau

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

Sumatera Utara

62

22

32

7

67

1

140

493

94

566

25

15

6

11

42

104

49

35

20

83

42

1

13

25

109

92

2

92

5

83

17

Grafik 3.16

Jumlah Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Bencana

Grafik 3.17

Proporsi Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Bencana

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Angin Siklon Tropis

Banjir

Banjir Bandang

Banjir Bandang & Angin Siklon Tropis

Banjir Bandang dan Tanah Longsor


Banjir Lahar Dingin

Erupsi Gunung Api

Gempa Bumi

Kebakaran


Kegagalan Teknologi

Keracunan/KLB

Konflik Sosial

Ledakan akibat Gas

Ledakan Bom

Longsor sampah

Tanah Longsor

Tersambar Petir

182

2,381

184

200

112

12

15

4

230

247

572

11

1,009

1,624

6

3

0

65

1

18

Grafik3.18

Jumlah Korban Luka Ringan/Dirawat Jalan Berdasarkan Regional

49%

27%

24%

BENCANA ALAM BENCANA NON ALAM BENCANA SOSIAL

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000







REGIONAL BALI




600

74

85

3866

188

277

299

195

152

615

19

Grafik3.19

Jumlah Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Provinsi

3.2.3 Pengungsi

Total pengungsiakibatbencanayaitu74.171 orang dengan pengungsi terbanyak akibat

kejadian banjir yaitu34.454 orang. Sebanyak 1.394 orang merupakan korban banjir di

DKI Jakarta

0 500 1000 1500 2000

Aceh

Bali

Banten

Daerah Istimewa Yogyakarta

DKI Jakarta

Gorontalo

Jambi

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Lampung

Maluku

Maluku Utara

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Papua

Papua Barat

Riau

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

140

4

241

41

1757

124

56

1044

147

277

22

157

38

4

802

112

25

271

24

504

3

1

98

155

232

18

3

74

29

20

Grafik 3.20

Proporsi Pengungsi Berdasarkan Jenis Bencana

Grafik 3.21

Jumlah Pengungsi Berdasarkan Regional

21

Jumlah pengungsi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 50.339 orang.

Sebanyak 50.315 (99,95%) di antaranya akibat banjir di Kab. Pesisir Selatan Prov.

Sumatera Barat pada tanggal 3 November 2011.

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Angin Siklon Tropis

Banjir

Banjir Bandang


Banjir Lahar Dingin

Erupsi Gunung Api

Gelombang Besar

Gempa Bumi

Kebakaran


Keracunan/KLB

Konflik Sosial

Tanah Longsor

1066

34454

5268

10139

428

931

1

5737

8130

211

3000

3958

818

22

Grafik 3.22

Jumlah Pengungsi Berdasarkan Provinsi

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Aceh

Bali

Banten

DKI Jakarta

Gorontalo

Jambi

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Lampung

Maluku

Maluku Utara

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Papua

Papua Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara

8501

2

6129

5410

3160

793

1527

4395

1

392

1064

25174

73

288

128

9475

478

165

1021

1506

2700

826

453

480

23

Grafik3.23

Jumlah Pengungsi Berdasarkan Jenis Bencana

3.3.KERUSAKAN FASILITAS KESEHATAN

Total fasilitas kesehatan yang rusak akibat kejadian bencana pada tahun 2012 adalah 49

unit. Fasilitaskesehatan yang rusak paling banyakadalahPuskesmasPembantu (Pustu)

sebanyak32 unit (65,31%).

0 5,000 10,00015,00020,00025,00030,00035,000

Angin Siklon Tropis

Banjir

Banjir Bandang


Banjir Lahar Dingin

Erupsi Gunung Api

Gelombang Besar

Gempa Bumi

Kebakaran


Keracunan/KLB

Konflik Sosial

Tanah Longsor

1,066

34,454

5,268

10,139

428

931

1

5,737

8,130

211

3,000

3,958

818

24

Grafik 3.24

Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Rusak

Akibat Bencana Tahun 2012

Jumlah fasilitas kesehatan yang rusak terbanyak disebabkan oleh kejadian Gempa Bumi

yaitu 39 unit, kejadian terjadi di Provinsi Aceh.

Grafik 3.25

Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Jenis Bencana

19%

65%

8% 4% 4%

Puskesmas Puskesmas Pembantu

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Gempa Bumi

Angin Ribut

Longsor

Banjir

Banjir Bandang

Angin Putting Beliung

Banjir bandang

Konflik Sosial

39

2

1

2

3

1

1

2

25

Grafik 3.26

Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Regional

Jumlah fasilitas kesehatan yang rusak terbanyak di Provinsi NTT dibandingkan dengan

provinsi lainnya yaitu sebanyak 14 unit yang disebabkan banjir di Kab. Belu NTT yang

terjadi pada tanggal 27 Maret 2011.

Grafik 3.27

Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Provinsi

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Regional Sumatera Utara

Regional Jawa Tengah

Regional Jawa Timur

Regional Bali

Regional Sulawesi Selatan

Regional Sulawesi Utara

39

2

4

2

1

3

26

Tabel3.1

Fasilitas Kesehatan yang Rusak Berdasarkan Jenis Bencana

No Jenis Bencana RS Puskesmas Pustu Polindes/

Poskesdes Rumah

Dinas Jumlah

1 Banjir - 4 17 15 - -

2 Tanah Longsor - - - - - -

3 KecelakaanTransportasi - - - - - -

4 BanjirBandang - 2 2 1 - -

5 AnginSiklonTropis - - - 1 - 1

6 Konflik - - - - - -

7 Kebakaran 1 - - - - 1

8 LetusanGunungApi - - - 3 - 3

9 KLB keracunanmakanan/diare - - - - - -

10 GempaBumi 2 3 1 - 2 -

11 LedakanBom - - - - - -

12 KegagalanTeknologi - - - - - -

13 GelombangPasang - - - - - -

14 KecelakaanIndustri - - - - - -

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Aceh

Jawa Tengah

Jawa Timur

NTB

Sulawes Selatan

Gorontalo

Maluku Utara

39

2

4

2

1

1

2

27

15 Banjir Lahar Dingin - - 1 - 1 2

16 Banjirdan Tanah Longsor - - - - - -

17 Tsunami - - - - - -

18 Tersambarpetir - - - - - -

J U M L A H 3 9 21 20 3 56

35

BAB IV

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

Upaya penanganan krisis kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu

mulai dari pra krisis kesehatan, pada saat terjadinya krisis kesehatan dan pasca krisis

kesehatan. Tahapan-tahapan penanganan krisis kesehatan yang dimulai dari waktu

sebelum terjadinya krisis kesehatan berupa dengan kegiatan pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan. Pada saat terjadinya krisis kesehatan berupa kegiatan tanggap darurat

dan selanjutnya pada saat telah terjadinya bencana berupa kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi.

Gambar

Siklus Krisis Kesehatan

4.1 UPAYA PRA KRISIS KESEHATAN

Manajemen penanggulangan krisis kesehatan meliputi upaya pra krisis kesehatan, saat

tanggap darurat krisis kesehatan, serta pasca krisis kesehatan. Upaya pra krisis

kesehatan yang meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan tahap kegiatan yang

sangat penting. Keberhasilan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana pada

tahap tanggap darurat sangat ditentukan oleh upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang

telah dilakukan. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang telah dilaksanakan oleh

Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 dalam menghadapi krisis kesehatan akibat

bencana antara lain: penyusunan kebijakan, pedoman peningkatan kapasitas petugas

kesehatan, pengembangan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan, penyiapan

logistik kesehatan, pemetaan kesiapsiagaan serta penyiapan anggaran penanggulangan

krisis kesehatan.

36

4.1.1 Penyusunan Kebijakan/Pedoman

Salah satu Tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan adalah menyusun

pedoman/kebijakan terkait penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.Tahun 2012

telah dilakukan penyusunan kebijakan/pedoman/modul terkait penanggulangan krisis

kesehatan akibat bencana sebanyak 31 buah terdiri dari pedoman, Standar Operasional

Prosedur (SOP), Peraturan, Modul, Poster dan Leaflet, dimana 8 diantaranya merupakan

produk Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, sedangkan 23 lainnya masing-masing

dari Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Pengendalian Penyakit

Bersumber Binatang, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Surveilans

Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Bina Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Bina

Kesehatan Ibu dan Pusdokkes POLRI. Pada tahun 2012 juga dilakukan pencetakan dan

penterjemahan buku oleh Emergency and Humanitarian Action Unit (EHA) WHO,

yaitu buku Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Situasi Bencana,

buku Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Letusan Gunung Merapi 2010 dan buku

Profil Penanggulangan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Tahun 2010.

Tabel

Kebijakan/Pedoman/Modul Yang Disusun Pada Tahun 2012

No Unit Kerja Kebijakan/Pedoman/Modul Keterangan

1

Pusat

Penanggulangan

Krisis

Kesehatan

(PPKK)

Pedoman Penilaian Kerusakan

dan Kerugian Bidang

Kesehatan

Dalam Proses Penetapan

Pedoman Teknis

Penanggulangan Krisis

Kesehatan Bagi Kader

Pemberdayaan Masyarakat

Pelembagaan Pusat


Regional

Review Pedoman Emergency

Nursing

SOP Bagian Tata Usaha PPKK

SOP Bidang Pencegahan,

Mitigasi dan Kesiapsiagaan

SOP Bidang Tanggap Darurat

dan Pemulihan

37


SOP Bidang Pemantauan dan

Informasi

2 Pusdokkes

POLRI

Pedoman tentang

Penatalaksanaan Disaster

Victim Identification (DVI)

Bagi Polri (Edisi Revisi)

Nomor :

PL/002/VI/2010/Pusdokkes

Peraturan KAPOLRI Nomor

17 Tahun 2009 tentang

penanggulangan bencana

3 Direktorat P2B2

Pedoman Penggunaan

Insektisida

Leaflet Pengendalian Vektor

Permenkes no.

374/Menkes/Per/III/2010

4 Direktorat Bina

Gizi

Pedoman Kegiatan Gizi Dalam

Penanggulangan Bencana

Dikirim ke 33 propinsi

Standar antropometri Penilaian

Pertumbuhan anak


Modul Pelatihan Konseling

Pemberian Makan Bayi dan

Anak Bagi Motivator/kader


5

Direktorat

Penyehatan

Lingkungan

Panduan Rapid Health

Assesment pada situasi

kedaruratan

Tahap finalisasi

Petunjuk teknis kesehatan

lingkungan pada situasi

kedaruratan

Tahap finalisasi

Poster dan leaflet 5 kunci

ketahanan pangan.

Leaflet tips mengelola

makanan pada situasi darurat

Leaflet tips memilih makanan

dan minuman waktu mudik

6

Direktorat

Surveilans

Imunisasi

Karantina dan

Kesehatan

Matra

Petunjuk Teknis PP dan PL

Dalam Penanggulangan

Bencana (2010)

Dalam tahap penyusunan -

finalisasi

Pedoman Penanggulangan

Keadaan darurat Bidang

Kesehatan Pada Kecelakaan

Dalam tahap penyusunan -

finalisasi

38


Pesawat Udara di Bandar

Udara (2012)

7 Direktorat Bina

Kesehatan Ibu

Penyempurnaan pedoman

Pelayanan kesehatan reproduksi

pada situasi darurat bencana

Kegiatan masih berlanjut

sampai tahun 2013.

8 Direktorat Bina

Kesehatan Jiwa

Pedoman penanggulangan

masalah kesehatan jiwa dan

psikososial pada masyarakat

akibat bencana dan konflik

Ditetapkan tahun 2006

(Kepmenkes No

048/Menkes/SK/I/2006)

Pedoman kesehatan jiwa pada

situasi emergency

Ditetapkan tahun 2008

Pedoman teknis bagi petugas

siaga bencana di daerah rawan

bencana/konflik

Dalam proses penetapan

9

Direktorat Bina

Obat Publik dan

Perbekalan

kesehatan

Pedoman Pemusnahan Sediaan

Farmasi

Dalam Proses Finaslisasi

10

Direktorat Bina

Upaya

Kesehatan

Rujukan

Penyusunan modul algoritme

SPGDT call center

Terdiri dari Algoritme

Kegawatan (Pediatrik,

Kebidanan,

Kardiovaskuler, Strok,

Pernafasan dan Trauma)

Modul Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat Maternal

neonatal

Untuk RS Ponek

(pelayanan obstetri

neonatal emergency

komprehensif)

Surat Edaran Dirjen BUK

kepada Dinas Kesehatan

Provinsi se Indonesia tentang

penggunaan kode akses

kegawat daruratan kesehatan

119

Kode akses melalui nomor

telepon 119 di seluruh

Indonesia untuk kegawat

daruratan kesehatan

kode akses 119

direncanakan dapat diakses

baik melalui telepon rumah

maupun melalui handphone

semua provider di

indonesia

39


11

Emergency and

Humanitarian

Action Unit

(EHA) WHO

A. Pencetakan buku dan

penterjemahan ke dalam

Bahasa Inggris :

1)Pedoman Teknis


Kesehatan dalam Situasi

Bencana 2012

2)Penanggulangan Krisis

Kesehatan Akibat Letusan

Gunung Merapi 2012

3)Profil Penanggulangan

Kesiapsiagaan Krisis

Kesehatan Akibat Bencana

Tahun 2010

B. Pengembangan mapping

software komputerisasi

4.1.2 Peningkatan Kapasitas SDM

Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya peningkatan

kapasitas tenaga kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan baik dalam hal

manajemen maupun teknis, yaitu sebanyak 57 kegiatan, terdiri dari kegiatan

peningkatan kapasitas, workshop, lokakarya, sosialisasi, geladi penanggulangan

krisis kesehatan dan konferensi nasional dan internasional. Sasaran peningkatan

kapasitas adalah petugas kesehatan di tingkat provinsi maupum kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh 8 unit kerja di Kementerian Kesehatan yaitu

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Bina

Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Bina

Kesehatan Jiwa, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Pengendalian

Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan

Kesehatan Matra dan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatn

kapasisas SDM juga dilakukan oleh Pusdokkes POLRI dan Emergency and

Humanitarian Action Unit (EHA) WHO.

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagai unit di Kementerian Kesehatan yang

memiliki tugas pokok dan fungsi ...... setiap tahun melakukan kegiatan peningkatan

40

kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan krisis kesehatan. Kegiatan

peningkatan kapasitas SDM di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan selama tahun

2012 dilakukan oleh 3 bidang, yaitu :

1. Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Selama tahun 2012 Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan melakukan

beberapa kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis

kesehatan, antara lain :

Peningkatan kapasitas Dengan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan

Peningkatan Kapasitas Fasilitator Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan

Krisis Kesehatan

Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kesehatan Kabupaten/Kota

Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan

2. Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan

Selama tahun 2012 Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan melakukan beberapa

kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan,

antara lain :

Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Dalam Melakukan Penilaian

Cepat dan Pelayanan Kesehatan

Pendampingan Petugas Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Perencanaan Rumah

Sakit dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana

3. Bidang Pemantauan dan Informasi

Selama tahun 2012 Bidang Pemantauan dan Informasi melakukan beberapa

kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan,

antara lain :

Pengelolaan Data dan Informasi

Penggunaan Alat Komunikasi Bencana

Pemetaan Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota Rawan Bencana

Tabel

Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

yang dilakukan oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Selama

Tahun 2012

No Bidang Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah

Peserta

1 Pencegahan,

Mitigasi dan

Kesiapsiagaan

Peningkatan

kapasitas Dengan

Geladi

Penanggulangan

Krisis Kesehatan

PPKK

Dinkes Prov. Jawa

Barat

Dinkes Kab.

Sukabumi

BPBD Kab.

Sukabumi

Dinsos Kab.

Sukabumi

PMI Kab.

Sukabumi

Badan SAR Daerah

Puskesmas

137 orang

41

Kabandungan

Puskesmas

Cibadak

Kodim 0622 Kab.

Sukabumi

Koramil 2205

Kab.Sukabumi

Peningkatan

Kapasitas

Fasilitator Tenaga

Kesehatan Dalam

Penanggulangan

Krisis Kesehatan

33 Politeknik

Kesehatan

Kementerian

Kesehatan

46 orang

Pendampingan

Penyusunan

Rencana

Kontinjensi

Kesehatan

Kabupaten/Kota

29 kabupaten

5 kota

1 provinsi

152 orang

Lokakarya

Pemberdayaan

Masyarakat Dalam

Penanggulangan

Krisis Kesehatan

Dinkes Prov. DKI

Jakarta

5 Sudinkes Prov. DKI

Jakarta

AGD 118

9 unit Lintas Program

50 orang

Geladi

Penanggulangan

Krisis Kesehatan

PPKK

Dinkes Prov. Maluku

Utara

Dinkes Kota Ternate

RSUD Hasan

Boecheri

Unit Lintas Sektor

2 Tanggap

Darurat dan

Pemulihan

Peningkatan

Kapasitas Tim

Reaksi Cepat

(TRC) Dalam

Melakukan

Penilaian Cepat

dan Pelayanan

Kesehatan

38 Kabupaten

2 Kota

2 Rumah Sakit

15 KKP

13 Unit Lintas Sektor

2 Unit Lintas

Program

152 orang

Pendampingan

Petugas

Kabupaten/Kota

dalam

Penyusunan

Perencanaan

Rumah Sakit

dalam

8 Provinsi

17 Rumah Sakit

278 orang

42

Penanggulangan

Krisis Kesehatan

Akibat Bencana

3 Pemantauan

dan Informasi Pengelolaan Data

dan Informasi

2 kota

32 kabupaten

1 KKP

41 orang

Penggunaan Alat

Komunikasi

Bencana

6 kota

23 kabupaten

1 KKP

1 provinsi

34 orang

Pemetaan

Kesiapsiagaan

Kabupaten/Kota

Rawan Bencana

20 provinsi

15 kota

73 kabupaten

2 KKP

98 orang

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa

Salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan oleh Direktorat Bina

Kesehatan Jiwa adalah Peningkatan Keterampilan Kesehatan Jiwa Petugas Siaga

Bencana di Daerah Rawan Bencana, yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 11 Agustus

2012 di Bogor, Jawa Barat.

Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan petugas pelayanan

kesehatan jiwa di daerah rawan bencana, dan diharapkan agar setiap regional memiliki

tim reaksi cepat siaga bencana yang dapat memberikan bantuan psikologik dan

kesehatan jiwa pertama serta siap dimobilisasi bila terjadi bencana dalam regional

masing-masing, dalam rangka mempercepat akses pemberian bantuan psikologi dan

kesehatan jiwa kepada korban bencana.

Materi yang diberikan selama pelatihan, antara lain tentang:

Kebijakan kesehatan jiwa dalam siaga bencana

Konsep dasar penatalaksanaan kesehatan jiwa di daerah bencana

Deteksi dini dan penapisan masalah kesehatan jiwa

Psychological First Aid (PFA)

Konseling dasar masalah kesehatan jiwa akibat bencana

Penilaian masalah psikososial akibat bencana

Manajemen stress

Koordinasi dan need assessment layanan kesehatan pada bencana

Pelatihan tersebut diikuti oleh 52 peserta, dengan rincian:

1. Peserta Pusat Unit Lintas Program/Lintas Sektor terkait :

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Pusat Promosi Kesehatan

Pusat Intelejensia Kesehatan

Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik

Yayasan Pulih

Pusat Krisis UI

43

2. Peserta Daerah

a) Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi

Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan,

Provinsi Riau, Kota Tangerang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis,

Kabupaten Magelang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Bantul, Kabupaten

Sleman, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Poso,

Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Nias

Selatan, Kota Padang.

b) Rumah Sakit

RS Ketergantungan Obat, RS Jiwa Daerah Bali, RSKD Sulawesi Selatan,

RSUD Maluku Utara, RS Jiwa Daerah Kalimantan Selatan, RS Jiwa Riau

Direktorat Bina Gizi Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang

dilakukan oleh Direktorat Bina Gizi selama tahun 2012 antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Gizi Dinkes Provinsi tentang

Surveilans Gizi dan Kedaruratan Gizi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan

kesiapsiagaan pengelola kegiatan pembinaan gizi provinsi dalam

mengantisipasi kejadian bencana.

Jumlah peserta kegiatan ini berjumlah 58 orang berasal dari 33 provinsi dan

unit lintas program terkait di Kementerian Kesehatan

2. Pelatihan Konseling Menyusui di Daerah Rawan Bencana

Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya konselor menyusui pada situasi

normal maupun bencana.

Jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 1.017 orang berasal dari 9 provinsi,

yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau,

Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi

Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tim yang dilatih adalah Tim Konselor Menyusui sebanyak 1.017 orang,

sehingga kumulatif tenaga konselor menyusui sampai tahun 2012 ada

sebanyak 3.929 orang yang terdiri dari Dokter (Spesialis Obstetri dan

Ginekologi dan Spesialis Anak), Bidan, dan Ahli Gizi dari rumah sakit dan

puskesmas perawatan.

3. Pelatihan Fasilitator Pelatihan Konseling Menyusui

Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya fasilitator pelatihan konseling

menyusui pada situasi normal maupun bencana.

Jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 31 orang dari 5 provinsi.

Jumlah kumulatif fasilitator konseling menyusui sampai akhir tahun 2012

adalah 388 orang.

4. Pelatihan Konseling Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) di Daerah

Rawan Bencana

44

Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya konselor MP-ASI untuk

pelaksanaan konseling MP-ASI pada situasi normal maupun bencana

Peserta pelatihan ini berjumlah 40 orang berasal dari 8 provinsi, yaitu

Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara

Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jumlah kumulatif tenaga konselor MP ASI sampai tahun 2012 adalah 388

orang terdiri dari dokter, bidan, perawat dan ahli gizi dari rumah sakit dan

puskesmas perawatan.

5. Pelatihan Konseling MP ASI di Daerah Rawan Bencana

Tujuan dari pelatihan ini adalah tersedianya fasilitator untuk pelatihan

konseling MP ASI pada situasi normal maupun situasi bencana.

Peserta pelatihan ini berjumlah 13 orang dari 3 provinsi yaitu Provinsi

Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Jumlah kumulatif fasilitator pelatihan konseling MP ASI sampai tahun 2012

sebanyak 51 orang.

6. Sosialisasi Pedoman Kegiatan Gizi dalam Penanggulangan Bencana

Pada tahun 2012 dilakukan sosialisasi Pedoman Kegiatan Gizi Dalam

Penanggulangan Bencana ke 13 provinsi, yaitu :

1. Provinsi Aceh

2. Provinsi Sumatera Utara

3. Provinsi Sumatera Barat,

4. Provinsi Jawa Tengah

5. Provinsi DI Yogyakarta

6. Provinsi Nusa Tenggara Barat

7. Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Provinsi Kalimantan Selatan

9. Provinsi Sulawesi Utara

10. Provinsi Sulawesi Selatan

11. Provinsi Sulawesi Tenggara

12. Provinsi Maluku

13. Provinsi Maluku Utara

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan

kesiapsiagaan pengelola kegiatan pembinaan gizi provinsi dalam

mengantisipasi kejadian bencana.

Sasaran kegiatan pembinaan teknis lebih difokuskan kepada pengelola

kegiatan pembinaan gizi di Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota

45

Tabel


yang dilakukan oleh Direktorat Bina Gizi Selama Tahun 2012

No Jenis Kegiatan Asal Peserta Jumlah Peserta

1 Peningkatan Kapasitas Petugas

Pengelola Program Gizi Dinkes

Provinsi tentang Surveilans Gizi

dan Kedaruratan Gizi

33 provinsi

Unit Lintas

Program

58 orang

2 Pelatihan Konseling Menyusui

Di daerah Rawan Bencana

9 Provinsi 1.017 orang

3 Pelatihan Fasilitator Pelatihan

Konseling Menyusui

5 Provinsi 31 orang

4 Pelatihan Konseling MP ASI Di

Daerah Rawan Bencana

8 Provinsi 40 orang

5 Pelatihan Fasilitator Pelatihan

Konseling MP ASI

Kementerian

Kesehatan

13 orang

6 Sosialisasi Pedoman Kegiatan

Gizi dalam Penanggulangan

Bencana pada setiap kegiatan

Bimtek dan Monev ke

Propinsi/Kabupaten/Kota

13 Provinsi

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis kesehatan yang

dilakukan oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan selama tahun 2012 antara

lain :

1. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani PONEK

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis dalam

menangani kegawatan maternal neonatal .

Peserta kegiatan ini adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter

spesialis anak, dokter umum, bidan dan perawat untuk kegawatan maternal

neotatal.

Jumlah peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari dokter, perawat dan bidan di

Provinsi Papua dan Aceh.

2. Workshop Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

46

Untuk dapat meningkatkan kemampuan petugas kesehatan di rumah sakit dan

mengenalkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Direktorat Bina

Upaya Kesehatan Rujukan pada tahun 2012 melakukan workshop SPGDT di

kota Bandung dan Jakarta.

Peserta pada kegiatan ini berjumlah 80 orang, berasal dari ....

Tabel


yang dilakukan oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Selama

Tahun 2012

No Jenis Kegiatan Jenis Tenaga Medis Asal Peserta Jumlah

Peserta

1 Peningkatan

Kapasitas Petugas

Dokter Spesialis

Kebidanan dan

kandungan untuk

kegawatan

maternal neonatal

Dokter Spesialis

Kebidanan dan

Kandungan

Provinsi Papua

Provinsi Aceh

80 orang

2 Peningkatan

Kapasitas Dokter

Umum untuk

kegawatan

maternal neonatal

Dokter Umum Provinsi Papua

Provinsi Aceh

80 orang

3 Peningkatan

Kapasitas Dokter

Spesialis Anak

untuk kegawatan

maternal neonatal

Dokter Spesialis

Anak

Provinsi Papua

Provinsi Aceh

80 orang

4 Peningkatan

Kapasitas Bidan

untuk kegawatan

maternal neonatal

Bidan Provinsi Papua

Provinsi Aceh

80 orang

5 Peningkatan

Kapasitas Perawat

untuk kegawatan

maternal neonatal

Perawat Provinsi Papua

Provinsi Aceh

80 orang

Workshop Sistem

Penanggulangan

Jakarta dan

Bandung

80 orang

47

Gawat Darurat

Terpadu (SPGDT)

Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra


dilakukan oleh Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan

Matra selama tahun 2012 antara lain :


1 Pelatihan Kesehatan

Penyelaman dan

Hiperbarik

2 KKP

15 Dinkes Provinsi

17 orang

2 Pelatihan Kesehatan

Penerbangan

17 KKP 20 orang

3 Pelatihan

Penanggulangan

Bencana Bidang PP dan

PL

KKP

BTKL PP

Dinkes Provinsi

38 orang

Direktorat Penyehatan Lingkungan


dilakukan oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan selama tahun 2012 antara lain :


1 Food Safety Training

Direktorat Penyehatan

Lingkungan

12 orang

2 Investigasi KLB

keracunan pangan


Lingkungan

12 orang

3 Pelatihan Penggunaan

peralatan food

contamination kit

9 Provinsi

59 Kab/kota

Tiap kab/kota 3 orang

total 285 orang

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang


dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang selama tahun

2012 antara lain :

48


1 Pelatihan Entomolog

Kesehatan

KKP

BBTKL PP

Dinkes

Provinsi/Kabupaten

60 orang

2 Angkatan

2 Pelatihan Pengendalian

Vektor Malaria

Dinkes Provinsi

Dinkes Kabupaten

30 orang

3 Pelatihan pengendalian

vektor dan pemantauan

air bersih

Pertamina 30 orang

4

Pentaloka Pengendalian

Vektor

Tenaga teknis

pengendalian vektor dari

BB/BTKL, KKP, Dinkes

Kabupaten dan Dinkes

Provinsi

30 orang


vektor di pelabuhan

KKP Tanjung Balai

Karimun 30 orang


vektor di daerah

24 Dinas Kesehatan

Kabupaten 24 orang

Direktorat Bina Kesehatan Ibu


dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Ibu selama tahun 2012 antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Kesehatan Reproduksi pada

Situasi Darurat di 6 Provinsi.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam

menangani masalah kesehatan reproduksi pada kejadian krisis kesehatan.

Peserta kegiatan ini berasal dari beberapa institusi, yaitu :

Dinas Kesehatan Provinsi

Dinas Kesehatan Kabupaten

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Rumah Sakit Umum Daerah

Ikatan Bidan Indonesia

Kegiatan ini dilaksanakan di 6 provinsi, yaitu :

a. Provinsi Bengkulu

Jumlah Peserta 30 orang, berasal dari :

Provinsi Bengkulu

Kota Bengkulu

Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Seluma

Kabupaten Muko-muko

Kabupaten Kaur

b. Provinsi Gorontalo

Jumlah Peserta 36 orang, berasal dari :

Provinsi Gorontalo

49

Kota Gorontalo

Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Boalemo

Kabupaten Pohuwato

c. Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh kabupaten/kota di

Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jumlah peserta 36 orang berasal dari :

Provinsi NTB

Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Dompu

Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa Barat

Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Bima

e. Provinsi Sulawesi Tenggara

Jumlah peserta 33 orang, berasal dari :

Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten Muna

Kabupaten Kolaka Utara

Kabupaten Bombana

Kabupaten Wakatobi

Kabupaten Konawe Selatan

Kabupaten Konawe Utara

2. Pelatihan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM)

Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) adalah paket intervensi minimum

yang diperlukan unutk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan reproduksi pada

situasi bencana.

Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam

menangani masalah kesehatan reproduksi dalam kejadian krisis kesehatan

dengan melakukan Paket Pelayanan Awal Minimum.

Pada tahun 2012 pelatihan PPAM ini dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu :

1. Regional Kalimantan Selatan

Dilaksanakan di Banjarmasin, pada tanggal 26 – 30 November 2012.

Narasumber dan fasilitator dari Direktorat Bina Kesehatan Ibu dan Ousat

Penanggulangan Krisis Kesehatan

Peserta pelatihan ini berjumlah 37 orang, berasal dari :



Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

50

Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya

Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kesehatan Kota Samarinda

2. Regional Sulawesi Selatan

Dilaksanakan di Makassar pada tanggal 25 – 29 September 2012

Narasumber dan fasilitator berasal dari Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia

Peserta pelatihan ini berjumlah 40 orang, berasal dari :



UNFPA

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa

Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara

3. Provinsi Gorontalo

Dilaksanakan di Gorontalo dengan jumlah peserta 30 orang berasal dari

6 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

3. Sosialisasi dan advokasi pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi

darurat

Dilakukan di 7 provinsi , yaitu :

a. Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Nias

Kabupaten Nias Selatan

b. Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten Mamasa

Kabupaten Mamuju Utara

c. Provinsi Aceh

d. Provinsi Sumatera Selatan

e. Provinsi Lampung

f. Provinsi Sulawesi Utara

g. Provinsi Papua Barat

51

Tabel


yang dilakukan oleh Direktorat Bina Kesehatan Ibu Selama Tahun 2012


1 Peningkatan Kapasitas

Pengelola Pelayanan

Kesehatan Reproduksi

pada Situasi Darurat di 5

Provinsi.

6 Provinsi

30 Kabupaten/Kota

Total 288 orang

2 Pelatihan PPAM

Regional Kalimantan

Selatan

3 Provinsi

7 Kabupaten/Kota

37 orang

3 Pelatihan PPAM

Regional Sulawesi

Selatan

2 Provinsi

2 Kabupaten

UNFPA

40 orang

4 Sosialisasi dan advokasi

pelayanan kesehatan

reproduksi pada situasi

darurat

2 Provinsi (Sumut dan Sulbar)

4 Kabupaten (Nias, Nias

Selatan, Mamasa, dan

Mamuju Utara)

60 orang

5 Peningkatan kapasitas

pengelola pelayanan

kesehatan reproduksi

pada situasi darurat di

Provinsi Kalimantan

Tengah (2 kali). (Dana

Dekonsentrasi)

Provinsi Kalimantan Tengah

Seluruh Kabupaten/Kota di

Provinsi Kalimantan Tengah

33 orang

6 Sosialisasi dan orientasi

pelayanan kesehatan

reproduksi pada situasi

darurat di Provinsi Aceh,

Sumatera Selatan,

Lampung, Sulawesi

Utara, dan Papua Barat.

(dana Dekonsentrasi)

5 Provinsi

(Aceh, Sumatera Selatan,

Lampung, Sulawesi Utara,

Papua Barat)

Aceh: 44 orang

Sumsel: 38 orang

Lampung: 25 orang

Sulut: 35 orang

Papua barat: 25

orang

7 Pelatihan PPAM

kesehatan reproduksi di

Provinsi Gorontalo.

(Dana Dekonsentrasi)

Provinsi Gorontalo

Seluruh Kabupaten/Kota di

Provinsi Gorontalo

(6 Kabupaten/Kota)

30 orang

52

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan hanya melakukan 1 kegiatan

peningkatan kapasitas SDM selama tahun 2012, yaitu Peningkatan Kinerja SDM

Pengelola Obat di Instalasi Farmasi Pusat dengan peserta pelatihan berjumlah 26 orang

yang merupakan para pengelola kefarmasian di unit-unit Kementerian Kesehatan.

Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) POLRI

Pusdokkes POLRI merupakan unit lintas sektor yang selalu bekerja sama dengan

Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan. Peran Pusdokkes

POLRI ini sangat terlihat dalam hal identifikasi korban meninggal pada kejadian seperti

kecelakaan transportasi (darat, udara, laut) dan ledakan bom. Proses identifikasi

korban meninggal ini dilakukan oleh unit Disaster Victim Investigation (DVI) yang

berada dalam Pusdokkes POLRI. Salah satu peran Pusdokkes POLRI/DVI yang terlihat

jelas pada tahun 2012 adalah pada proses indentifikasi korban meninggal pada kejadian

jatuhnya pesawat Sukhoi Super Jet 100 di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat.

Selama tahun 2012 Pusdokkes POLRI banyak melakukan kegiatan peningkatan SDM

nya, terutama SDM unit DVI. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa :

1. Pelatihan-pelatihan DVI, baik tingkat nasional dan internasional

2. Konferensi/kongres/pertemuan Internasional dalam hal DVI

3. Sosialisasi program-program DVI ke beberapa provinsi di Indonesia

Tabel


yang dilakukan oleh Pusdokkes POLRI Selama Tahun 2012

No Jenis Kegiatan Tempat

Pelaksanaan

Waktu

Pelaksanaan

Skala

Kegiatan

Jumlah

Peserta

1 International course

on the management

of the dead in

armed conflict and

catastrophes

Jenewa, Swiss 5 – 9

November

2012

Internasional 1 orang

2 The Sudanese

International

Congress for

Medical and

Forensic Science

Khartoum,

Sudan

14 – 16

Januari 2012


3 Justice Rapid

Response Training

Course, JCLEC

Semarang, Jawa

Tengah

13 -14 Maret

2012


4 SOM Quarterly

Meeting INP-AFP

Jakarta 11 April 2012 Internasional 1 orang

53

23rd

Standing

Committee

Meeting on DVI

Lyon, Perancis 22 Mei 2012 Internasional 2 orang

5 5th

International

Dental DVI

Management and

Forensic Dentistry

Course, JCLEC.

Semarang, Jawa

Tengah

10 – 27 Juli

2012

Internasional 20

orang

6 6th

International

DVI Mortuary

Management

Course, JCLEC

Semarang, Jawa

Tengah

17 – 28

September

2012

Internasional 20

orang

7 4th

International

DVI Course for

DVI Province

Commander and

Interdepartmental

Institution, JCLEC

Semarang, Jawa

Tengah

8 – 19

Oktober 2012

Internasional 20

orang

8 1st International

DVI Basic Training

for Mobile Brigade,

JCLEC

Semarang, Jawa

Tengah

17 – 28

September

2012

Internasional 20

orang

9 4th

International

DVI Commander

Workshop, JCLEC

Semarang, Jawa

Tengah

17 – 28

September

2012

Internasional 20

orang

10 Sosialisasi DVI

Polda Bali

Denpasar, Bali 24 – 25

Oktober 2012

Nasional 75

orang

11 Sosialisasi DVI Polda DI Yogyakarta

Yogyakarta 19 – 21

November

2012

Nasional 75

orang

12 Sosialisasi DVI

Polda Kalimantan

Timur

Kalimantan

Timur

27 – 29

November

2012

Nasional 75

orang

13 Sosialisasi DVI

Polda Kalimantan

Barat

Pontianak,

Kalimantan

Barat

10 – 12

Desember

2012

Nasional 75

orang

Emergency and Humanitarian Action (EHA) unit, WHO

Pada tahun 2012 EHA-WHO menyediakan pendanaan untuk kegiatan Peningkatan

Kapasitas Perawat dan Bidan Dalam Tanggap Darurat Bencana, yang dilaksanakan pada

tanggal ...... di.......... dengan jumlah peserta sebanyak......... orang berasal dari

54

4.1.3 Pertemuan Koordinasi

Upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dapat lakukan secara optimal

apabila seluruh program dan kegiatan dilaksanakan dengan cara berintegrasi serta

berkoordinasi baik lintas program maupun lintas sektor. Pada tahun 2012, Kementerian

Kesehatan telah menyelenggarakan 19 kali pertemuan koordinasi terkait krisis

kesehatan yang terdiri dari Pertemuan dan Rapat Evaluasi Upaya Penanggulangan

Krisis Kesehatan, Rapat Koordinasi Teknis, Pertemuan Lintas Sektor, pembuatan

jejaring kerja, sosialisasi dan advokasi dan Health Cluster Meeting dan dilakukan oleh

8 unit organisasi di Kementerian Kesehatan yaitu PPKK, Direktorat Bina Upaya

Kesehatan Rujukan, Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Bina Gizi, Direktorat

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Penyehatan Lingkungan,

Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra, Direktorat Bina Obat

Publik dan Perbekalan Kesehatan. Selain Kementerian Kesehatan, unit lintas sector

yang melakukan pertemuan koordinasi di tahun 2012 yaitu Emergency and

Humanitarian Action Unit (EHA) WHO dan Pusdokkes POLRI.

Proporsi Kegiatan Koordinasi terkait PKK

Berdasarkan Pihak Penyelenggaranya

(Akan dibuat Grafik untuk Tahun 2012)

Grafik

Proporsi Pertemuan Koordinasi Terkait PKK

Berdasarkan Substansinya

(akan dibuat untuk tahun 2012)

55

Tabel

Pertemuan Koordinasi Terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan

yang Diselenggarakan Unit-unit Kemenkes pada Tahun 2012

No Unit Organisasi Kegiatan Peserta

1

Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan (PPKK)

Rapat Evaluasi Penanggulangan Krisis

Kesehatan Tahun 2011 dan

Koordinasi Kesiapsiagaan

menghadapi Krisis Kesehatan Tahun

2012

9 unit LP

6 unit LS

3 RS Vertikal

3 Dinkes Provinsi

Media cetak &

elektronik

Pertemuan Evaluasi Upaya Tanggap

Darurat dan Pemulihan Krisis

Kesehatan

55 orang

PPKK

9 PPK Regional

2 PPK Sub Regional

3 unit LP

2 KKP

1 BTKL

1 RS Jiwa Vertikal

2 Dinkes Kabupaten

2 Dinkes Kota

9 RSUD

1 RS Swasta

1 unit LS (Basarnas)

Pertemuan Evaluasi Penanggulangan

Krisis Kesehatan Akibat Jatuhnya

Pesawat Sukhoi SSJ 100

PPKK

DVI Pusdokkes

POLRI

Dinkes Kab. Bogor

Dinkes Prov. DKI

Jakartta

Dinkes Prov. Jawa

Barat

Persiapan Pelembagaan Pusat

Penanggulangan Krisis Regional

PPKK

Biro Hukum &

Organisasi

Pertemuan lintas program dan lintas

sektor dalam penanggulangan krisis

kesehatan

Rapat Koordinasi Teknis PPK

Regional dan Sub Regional

PPKK

9 PPK Regional

2 PPK Sub Regional

56


Pertemuan kesiapsiagaan Gn

Lokon, Rokatenda, Banjir DKI

PPKK

Dinkes Provinsi

Dinkes Kab/Kota

Health Cluster Meeting

2 DVI Pusdokkes POLRI Rapat evaluasi Operasi Sukhoi di

PPK Kemenkes

DVI Pusdokkes

POLRI

PPKK

Dinkes Kab. Bogor

Dinkes Prov. DKI

Jakartta

Dinkes Prov. Jawa

Barat

3 Direktorat Bina Kesehatan

Ibu

Pertemuan koordinasi kesehatan

reproduksi tingkat pusat. (2 kali)

PPKK

subdit AIDS

Direktorat Anak

IBI

UNFPA

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan

&Perlindungan Anak

(KNPP&PA),

BKKBN, POGI.

4

Direktorat Pengendalian

Penyakit Bersumber

Binatang

Membuat jejaring kerja

pengendalian vektor

(dalam rangka pembuatan Draft

Baku Mutu vektor dan Binatang

pengganggu)

5


Lingkungan

Rapat koordinasi dengan lintas

program terkait persiapan

penanggulangan bencana

Sosialisasi advokasi

penanggulangan bencana dan

kedaruratan

Rapat koordinasi LS & LP terkait

pengendalian risiko makanan

menjelang arus mudik

Advokasi dan sosialisasi

pengendalian risiko makanan pada

situasi darurat

57


6

Direktorat Surveilans

Imunisasi Karantina dan

Kesehatan Matra

Rapat Koordinasi Pokja Bencana

Bidang PP dan PL

Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan

Mudik Lebaran 2012, Mudik

Natal 2012 dan Tahun Baru 2013

Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan

Bidang PP dan PL Sail Morotai

2012

Penyusunan Pedoman

Penaggulangan Keadaan darurat

Bidang Kesehatan Pada

Kecelakaan Pesawat Udara di

Bandar Udara

7 Direktorat Bina Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan Rapat konsultasi teknis obat publik

dan perbekalan kesehatan

Dinas Kesehatan

Provinsi dan Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

8 Direktorat Bina Upaya

Kesehatan Rujukan Rapat Koordinasi SPGDT 2

Dinas kesehatan

Provinsi, RS vertikal

RS daerah, ARVI,

ARSADA, Telkom

9

Emergency and

Humanitarian Action Unit

(EHA) WHO

Pertemuan Kluster Kesehatan

Dalam Kesiapsiagaan Bencana

20 organisasi

39 orang

4.1.4 Penguatan Kerjasama

Dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana sangat diperlukan

penguatan kerjasama lintas program maupun lintas sektor. Kerjasama yang telah terjalin

dengan lintas sektor selama tahun 2012 adalah dengan Emergency and Humanitarian

Action Unit (EHA) WHO, UNFPA, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Universitas,

Diskes AU, Perdospi, LAKESPRA, Angkasa Pura, Maskapai, Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara, Otorisasi Bandara, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Kesehatan

Penerbangan, Korlantas POLRI, Pusdokkes POLRI, Jasa Raharja, DLLAJ.

Kerjasama lintas program terjalin dengan 17 unit organisasi di Kementerian Kesehatan,

antara lain: PPKK, Dit. Bina Kesehatan Jiwa, Dit. Bina Gizi, Direktorat Bina

Kesehatan Ibu, Direktorat Bina Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat

Penyehatan Lingkungan, Direktorat Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan

Matra , Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat

Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak

58

Menular, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Pengobatan Tradisional

dan Komplementer, Pusat Data dan Informasi, Pusat Promosi Kesehatan, Kantor

Kesehatan Pelabuhan, BTKL dan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan.

Tabel

Kerjasama Lintas Program,

Lintas Sektor dan Internasional

No Unit Organisasi Instansi Terkait Bentuk Kerjasama

1 Direktorat Bina

Kesehatan Ibu UNFPA

Pelatihan PPAM

Penyediaan

Reproductive Health

Kit, Individual kits

Dukungan teknis dan

manajemen

2

Direktorat

Pengendalian

Penyakit Bersumber

Binatang

Universitas, Swasta Pertemuan Komisi Ahli

Pengendalian Vektor

3

Direktorat

Penyehatan

Lingkungan

Dit. SIMKAR dan

KESMA, Dit. P2B2,

Dit. P2ML, Dit.

PPTM

Koordinasi dalam rangka

penanggulangan krisis

kesehatan/darurat (pra,

Saat, pasca) dan situasi

khusus

Dinas Kesehatan

Provinsi, Dinas

Kesehatan Kab/Kota

Perguruan tinggi

Pembinaan dan

Narasumber

4

Direktorat

Surveilans Imunisasi

Karantina dan

Kesehatan Matra

POSSI, Promkes, Dit.

Kesja dan Olahraga,

Dit. Pengobatan

Tradisional dan

Komplementer,

PERDOKLA,

Kementerian Kelautan

dan Perikanan

Jejaring Kesehatan

Penyelaman dan

Hiperbarik

Diskes AU, Perdospi,

LAKESPRA,

Angkasa Pura,

Maskapai, Ditjen

Perhub. Udara, Otban,

Jejaring Kesehatan

Penerbangan

59


KKP, Balai Kes.

Penerbangan

PPKK, Dinkes Prov,

KKP, BBTKL-PP,

Dit. PL, Dit. PTM,

Dit. P2ML, Dit.

P2B2

Jejaring Pokja Bencana PP

dan PL

PPKK, Pusdatin,

Promkes, Puskomlik,

Korlantas,

Pusdokkes, DLLAJ,

Jasa Raharja, Dit. PL,

Dit PPTM, Dinkes

Prov, Kab/ Kota,

KKP, B/BTKL-PP

Jejaring Kerja Kesehatan

Situasi Khusus

5

Direktorat Bina

Upaya Kesehatan

Rujukan

PT. Telkom

Dukungan teknis untuk

call center 119 untuk

SPGDT

Dinas Kesehatan

Provinsi,

Kabupaten/Kota

Penguatan call center di

daerah

6

Direktorat Bina Obat

Publik dan

Perbekalan

Kesehatan

CHAI

Dukungan Teknis dan

Manajemen

7

Emergency and

Humanitarian Action

Unit (EHA) WHO

Konsultasi Regional

Terhadap Pedoman

Keamanan Fasilitas

Kesehatan Terkait

dengan Bencana Air

1. Dukungan Teknis

2. Dukungan Pendanaan

Fasilitasi Kunjungan

Ke Kobe Center

Jepang

Fasilitasi Kegiatan

Konsultasi Regional

Dalam

Penanggulangan

Bencana Di Sektor

Kesehatan, Bangkok,

Thailand

Dukungan untuk

pelaksanaan

Workshop Penguatan

Kesiapsiagaan

Tanggap Darurat

60


Rumah Sakit melalui

Peningkatan SPGDT

dan Sistem

Akreditasi Rumah

Sakit

Fasilitasi Kegiatan

Pertemuan Regional

Asia Tenggara Dalam

Pendanaan Tanggap

Darurat Kesehatan

Fasilitasi Proses

Pembentukan Pusat

Kolaborasi WHO

(WHO Collaborating

Center) Untuk

Pelatihan dan

Penelitian Dalam

Bidang Pengurangan

Resiko Bencana

4.1.5 Pemetaan Kesiapsiagaan

Untuk mengetahui peta kekuatan sumber daya dalam penanggulanggan krisis

kesehatan, perlu dilakukan pemetaan kesiapsiagaan sumber daya sehingga dapat

terlihat daerah mana yang perlu mendapat penguatan sumber daya dalam rangka

meningkatkan kesiapsiagaan dalm penanggulangan krisis kesehatan.

Pada tahun 2012 pemetaan kesiapsiagaan dilakukan oleh 2 unit di Kementerian

Kesehatan yaitu Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Direktorat

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dan 1 unit lintas sector yaitu

Pusdokkes POLRI.

NO Jenis Pemetaan Unit Pelaksana Lokasi

1 Pemetaan daerah rawan

bencana alam dan konflik

Pusdokkes POLRI Regional I : Medan

(Aceh, Sumut, Kep.

Riau, Riau,

Sumbar)

Regional II :

Palembang (Jambi,

Bengkulu, Sumsel,

61

Babel, Lampung)

Regional III :

Jakarta (Banten,

DKI, DIY, Jawa

Tengah, seluruh

Kalimantan)

Regional IV :

Surabaya (Jatim,

Bali, NTB, NTT)

Regional V :

Makassar (Maluku,

Papua, seluruh

Sulawesi)

2 Pemetaan Vektor Penyakit Direktorat Pengendalian

Penyakit Bersumber

Binatang

Pasir Ganting-

Sumatera Barat,

Kalimantan Timur,

NTT

3 Pemetaan Kesiapsiagaan

Kabupaten/Kota Rawan

Bencana

Pusat Penanggulangan

Krisis Kesehatan

20 Provinsi

75 Kabupaten

15 Kota

4.1.6 Kegiatan Kesiapsiagan Pada Situasi Khusus

Situasi khusus merupakan kegiatan besar berskala internasional yang melibatkan

banyak orang yang mempunyai risiko terjadinya krisis kesehatan. Kegiatan

Kesiapsiagaan Pada Siruasi Khusus yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan

selama tahun 2012 antara lain Sail Morotai, Pekan Olah Raga Nasional, Mudik Lebaran

dan beberapa Kejadian Luar Biasa penyakit (Tomcat, Malaria, Demam Berdarah

Dengue dan Chikungunya). Terdapat unit di Kementerian Kesehatan yang

melaksanakan Kesiapsiagaan Pada Situasi Khusus ini yaitu Pusat Penanggulangan

62

Krisis Kesehatan, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat

Penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Bina

Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan Direktorat Surveilans Epidemiologi,

Imunisasi, Karantina Kesehatan dan Kesehtan Matra. Unit lintas sektor yang

melaksanakan kesiapsiagaan dalam situasi khusus yaitu Pusdokkes POLRI.

Tabel

Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan oleh Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahun 2012

No Situasi Khusus Tempat

Pelaksanaan Kegiatan

1 Sail Morotai

Pulau Morotai

& Kota Ternate

Provinsi Maluku

mobilisasi fasilitas

kesehatan RS lapangan

Penyelenggaraan

Geladi

Penyusunan Recana

Kontinjensi

Tabel

Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dlakukan oleh Direktorat

Jenderal P2PL pada tahun 2012

No Jenis Situasi Khusus Tempat & Tanggal Kegiatan

1 Pekan Olah Raga

Nasional

Agustus 2012,

Provinsi Riau

Koordinasi dengan Dinkes

Prov, KKP Pekanbaru;

Assessment persiapan

pelaksanaan PON; Aktivasi

Pos Kesehatan oleh KKP

Pekanbaru; dukungan

Logistik

2. Sail Morotai 2012 Februari – Agustus

2012

Rapat Koordinasi dengan

LP dan LS terkait di Jakarta

Maret 2012 Pengambilan sampel

kualitas air minum oleh

KKP kelas III Ternate

Maret 2012 Survei awal bid. PP dan PL,

termasuk survey vektor,

penyakit, dan kesling

63

Juni 2012 dan

Agustus 2012

Rapat Koordinasi Bid. PP

dan PL di Morotai dan di

Ternate

Minggu III - IV

Agustus

Mapping Homestay,

Pengambilan dan pengujian

kualitas air minum oleh

BTKL- PP Manado dan

Dinkes Kab. Morotai

Minggu II – III Juli

dan Minggu III –

IV Agustus 2012

Penyemprotan venues oleh

Dinkes Kab. Morotai

didukung oleh KKP Kelas

III Ternate

4 Mudik Lebaran 2012 Jakarta,

Juni 2012

Rapat Koordinasi

Kesiapsiagaan Mudik

Lebaran 2012

Jakarta, 9 Agustus

2012

Apel Siaga Mudik Lebaran

Bid. Kesehatan

Jakarta,

Yogyakarta,

Surabaya, Batam,

Banjarbaru

(Agustus 2012)

Pemeriksaan sampel

makanan, minuman di

Rumah Makan, Terminal,

Bandara, dan TTU lainnya

oleh B/BTKL-PP

Jakarta, Manado,

Yogyakarta,

Surabaya,

Palembang,

(Agustus 2012)

Pemeriksaan FR kesehatan

pengemudi (TD, alkohol,

amphetamine, GD) oleh Dt.

PPTM, B/BTKL-PP, dan

Dinkes Prov

Tabel

Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan oleh

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang pada tahun 2012

No Jenis Situasi Khusus Tempat &

Tanggal Kegiatan

1

Sail Morotai 2012

Pulau Morotai,

Juni 2012

Koordinasi dengan

Propinsi, KKP, Kab,

Pusk

Mapping breeding

places DBD, Malaria

dan Culicoides (agas).

Pengamatan lingkungan

Breeding places,

Survei penangkapan

nyamuk dewasa

Anopheles, culex dan

Agas

64

Fogging 1 – 2 minggu

sebelum pelaksanaan

Sail Morotai 2012.

Penyemprotan IRS

sebelum pelaksanaan

Sail Morotai 2012.

2

Pengendalian wabah

Pederus sp.

(TOMCAT) Surabaya, Maret

2012

Pengendalian Populasi

Paederus sp. di

permukiman.

Standarisasi tatalaksana

kasus akibat investasi

Paederus sp.

3 KLB cikungunya

Kecamatan

Gandapura,

Kabupaten Bireun

– Propinsi NAD

/7-12

Februari2012

Survey vektor DBD

(jentik) digenangan air

yang potensial vektor

DBD

Menghitung HI, CI, ANJ

4 KLB DBD

Desa Nagari Pasir

Ganting,

Kecamatan

Pancung

Kabupaten Pesisir

Selatan, Propinsi

Sumbar / 23-28

April 2012

Mengidentifikasi

wilayah penyebaran

kasus

Survei faktor

resiko(breeding places

dan lingkungan vektor)

terjadinya KLB

Identifikasi vektor

Dinkes Kabupaten

Pesisir Selatan

melakukan :

Penyuluhan/sosialisasi,

larvasidasi dan fogging.

- Diagnosa kasus DBD

di Puskesmas

berdasarkan gejala

klinis dan pemeriksaan

fisik.

5

Terjadinya

peningkatan

kepadatan populasi

nyamuk

Kota Cirebon

- Survey vektor

(nyamuk) malam

hari

- Survey tempat

perindukan potensial

(survey jentik )dan

lingkungan

- Larvasidasi

menggunakan

65

vectobac

6

Dalam rangka

mendukung eliminasi

malaria di kepulauan

seribu, propinsi DKI

Jakarta.

Kepulauan Seribu,

Propinsi DKI

Jakarta / Oktober

2012

- Mapping vektor

dengan cara survey

tempat

perkembangbiakan

potensial vektor

malaria

- Survei kondisi

lingkungan tempat

perindukan vektor

malaria (mengukur

parameter

lingkungan)

Tabel

Kegiatan Kesiapsiagaan pada Situasi Khusus yang dilakukan

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

pada tahun 2012

No Jenis Situasi Khusus Tempat &

Tanggal Kegiatan

1 Pekan Olah raga

Nasional Provinsi Riau

Mobilisasi Tim Kesehatan,

Penyiapan Rumah Sakit

Rujukan

2 Sail Morotai

Pulau Morotai

(Kab. Kepulauan

Morotai Provinsi

Maluku Utara),

bulan Agustus

2012

Mobilisasi Tim Kesehatan,

Penyiapan Rumah Sakit

Rujukan

Tabel


Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

pada tahun 2012

No SituasiKhusus Tempat Kegiatan

1 Sail Morotai

Sail Belitung

Sail Banda

Kegiatan TNI

Manunggal

MasukDesa

Maluku Utara

Bangka Belitung

NAD

Sulawesi Selatan

Dukungan obat dan perbekalan

kesehatan

66

Tabel


Pusdokkes POLRI pada tahun 2012

No Jenis Situasi Khusus Tempat Pelaksanaan Kegiatan

1 Sail Morotai Pulau Morotai

Provinsi Maluku

Kesehatan Lapangan

DVI

Pelaksanaan Food

Security

2 Kesiapsiagaan dalam

situasi kontinjensi

Operasi Nusa Aman

4.1.7 Dukungan Logistik

Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 telah memobilisasi logistik untuk kegiatan

penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.

a. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Mengirimkan bantuan dalam rangka penguatan 45 kabupaten/kota dalam

penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana berupa personal kit dan

emergency kit serta alat pengolah data (laptop dan Modem).

NO KEGIATAN PELAKSANAAN

TARGET REALISASI

1 50 Kab/Kota memiliki sarana

penunjang penanggulangan krisis

kesehatan

1. Emergency kit

2. Personal Kit

3. Alat Pengolah Data

2 paket

5 unit

1 unit

2 paket

5 unit

1 unit

67

Sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan meliputi :

- Emergency Kit (airway kit, diagnostic equipment, trauma kit, dan bag

pack)

- Personal Kit (backpack, sleeping bag, perlengkapan masak portable,

sepatu boot, ponco, raincoat, sarung tangan, kupluk, pisau lipat, global

positioning system, lampu kepala, senter dan matras);

- Alat Pengolah Data meliputi laptop dan modem yang diharapkan dapat

mempercepat akses informasi dari Kab/Kota wilayah bencana

Melengkapi sarana prasarana PPK Regional dan Sub Regional:

- Tenda, Vel bed dan Personal Kit untuk seluruh regional

- Emergency kit dan emergency tool di 7 regional

Pembangunan gudang kantor PPK Sub Regional Sumatera Barat

Penyediaan Alat Kesehatan RS Lapangan untuk Kementerian Kesehatan

Memobilisasi logistik kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan

Tabel

Logistik Yang Telah Dimobilisasi PPKK

Pada Tahun 2012

No. Nama Barang Jumlah Tujuan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

68

b. Direktorat Bina Gizi

Dukungan logistik yang diberikan oleh Direktorat Bina Gizi dalam pelaksanaan

upaya penanggulangan krisis kesehatan adalah dengan memobilisasi MP ASI.

Mobilisasi MP ASI dilakukan baik pada tahap pra krisis sebagai bufferstock di

PPK Regional, maupun pada tahap tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan

MP ASI di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian

krisis kesehatan untuk selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi pengungsian.

Tabel

Logistik Yang Telah Dimobilisasi

Direktorat Bina Gizi Pada Tahun 2012

No. Nama Barang Jumlah Tujuan

1

MP-ASI biskuit

untuk baduta*) 320.794 kg

27 propinsi, aksi sosial dan luar negeri

(Filipina) *)

2

Antropometri

Kit (alat ukur

panjang badan,

tinggi badan,

timbangan

Dacin, pita

LILA) *) 740 Set

33 provinsi

Ket : *) Daftar distribusi terlampir

69

c. Direktorat Bina Kesehatan Ibu

Direktorat Bina Kesehatan Ibu memobilisasi logistik berupa kit-kit/peralatan

kesehatan reproduksi yang digunakan oleh ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan wanita

usia subur.

Logistik kesehatan reproduksi tersebut dimobilisasi ke Dinas Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan untuk

selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi pengungsian.

Tabel


Direktorat Bina Kesehatan Ibu Pada Tahun 2012

No Jenis Logistik Jumlah Tujuan

1 Kit Ibu Hamil 283 set Jawa Barat

Sumatera Barat

Nusa Tenggara Barat

Gorontalo

Bengkulu

Banten (Pandeglang)

Kalimantan Selatan

2 Kit Ibu Bersalin 283 set

3 Kit Bayi 160 set

4 Kit Higienis 1.173 set

d. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Direktorat Jenderal P2PL memobilisasi logistik untuk keperluan sanitasi lingkungan

dan penyediaan air bersih pada situasi darurat. Unit yang melakukan mobilisasi

logistik sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih di Direktorat Jenderal P2PL

adalah Direktorat Penyehatan Lingkungan dan Direktorat Surveilans Epidemiologi,

Imunisasi dan Kesehatan Matra.

Mobilisasi logistik dilakukan baik pada beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap pra krisis kesehatan untuk keperluan bufferstock di Dinas Kesehatan

Provinsi dan PPK Regional

2. Tahap tanggap darurat krisis kesehatan untuk keperluan penanggulangan krisis

kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami

70

kejadian krisis kesehatan untuk selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi

pengungsian

3. Tahap pasca krisis kesehatan untuk pemulihan sarana sanitasi lingkungan lokasi-

lokasi yang terkena kejadian krisis kesehatan

Jenis logistik sanitasi lingkungan yang disitribusikan antara lain berupa repellent lalat,

repellent nyamuk, kaporit, insektisida lalat, polybag sampah, masker, mesin fogging,

mist blower, sarung tangan, jerigen air bersih, penyemprot lalat/nyamuk, lysol dan

sepatu boot.

Jenis logistik penyediaan air bersih yang didistribusikan antara lain berupa air rahmat,

penjernih air cepat (PAC) dan aquatab.

Tabel

Logistik Yang Telah Dimobilisasi Direktorat Jenderal P2PL

Pada Tahun 2012

NO TUJUAN JENIS LOGISTIK JUMLAH KET

1

Dinkes Prov.

Jawa Timur

Hygene kit 200 set Desember 2012,

Kesiapsiagaan

banjir wilayah

Jawa Timur

Repellent Lalat 3 dus

PAC

1500

sacet

Aquatab

3000

tablet

Kaporit 75 Kg

Air Rahmat 40 dus

Jerigen air bersih 20 buah

Insektisida lalat 10 liter

Polybag sampah

1500

buah

2

Dinkes Kab Garut

Masker non kain

2000

buah

Februarai 2012,

Kesiapsiagaan

Erupsi

G. Galunggung

PAC

1000

sacet

Air Rahmat 120 botol



Insektisida nyamuk 10 liter

Repellent lalat 2 dus

Polybag sampah

1000

buah

Emergency kit 2 set

71

3

Dinkes Kab.

Tasikmalaya

Masker non kain

1000

buah

Februarai 2012

Kesiapsiagaan

Erupsi

G. Galunggung

PAC

1500

sachet

Hygiene kit 70 set

Kaporit 30 kg


Insktisda nyamuk 20 liter


Polybag sampah

1500

buah

Emergency kit 2 set

4

Dinkes Prov. Riau

Kelambu Malaria 75 buah Kesiapsiagaan PON

XXVI,

Juni 2012

Polybag sampah

1500

buah

Replant Lalat 5 dus

Penyemprot lalat 2 buah

Emergency kit 2 set

5

Dinkes Kab. Pulau

Morotai

Larvasida 50 kg Juni 2013,

Kesiapsiagaan Sail

Morotai

Kelambu 500 buah

PAC

1000

sacet

Aquatab

1000

tablet

Polybag sampah

1500

buah


Air rahmat 240 liter

Kaporit 20 kg

Replent lalat 4 dus

maker non kain 500 buah

Emergency kit

2 set

6

KKP Ternate

Polybag sampah 2000

buah

Juni 2012

Kesiapsiagaan Sail

Morotai

PAC

2000

sacet

Aquatab

3000

tablet

insektisida lalat 20 dus

Replant lalat 20 dus

replant nyamuk

1000

sacet

Kelambu 150 buah

72

Masker non kain

1000

buah

Food hygiene kit 10 set

7

Ketua Gerakan

Pramuka Kwartir

Nasional

Jakarta

Polybag sampah

1500

buah Jambore Nasional

Raimuna Papua,

Desember 2012

Replent lalat 5 dus

Kelambu 200 buah

Kaporit 50 kg

Larvasida (abate) 50 kg

Insektisida lalat

50 liter

8

PPKK – Setjen

Kemkes

Repelent nyamuk 100 sacet Juni 2012,

Pelatihan

Manajemen

Penanggulangan

Bencana Bid.

Kesehatan

Masker 250 buah

Kaporit 3 kg

air rahmat 120 botol

Aquatab 750 tablet

PAC 25 sacet

Polybag sampah 500 buah

Tabel

Logistik yang Disiapkan untuk Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan

Direktorat Penyehatan Lingkungan

Pada Tahun 2012

No. Nama Barang Jumlah

A Bahan Kimia :

1 Kaporit 400 Kg

2 Chlorine cair 12.423 Botol

3 Chlorine tablet 50 Tablet

4 Insektisida lalat 240 Botol

5 Lysol 880 Liter

6 Penjernih Air Cepat 7.475 Sachet

B Bahan habis pakai :

7 Polybag 55.800 Lembar

8 Repelent lalat 487 Dus

9 Repelent nyamuk 20.128 Sachet

10 Personal Hygiene Kit 320 Kit

C Alat Pelindung Diri :

11 Masker kain 5.086 Pcs

12 Masker Non Kain 15.400 Pcs

13 Sepatu boot 25 Set

14 Sarung tangan karet 65 Set

73

D Peralatan Kesehatan Lingkungan :

15 Purifier (penjernih air bersih) 47 Buah

16 Mist blower 5 Buah

17 Penyemprot lalat/nyamuk (sprycant) 31 Buah

18 Jerigen Air Bersih 235 Buah

19 Food Hygiene Kit 700 Kit

20 Kelambu Refelent 650 Buah

Sumber : Direktorat Bina Penyehatan Lingkungan

e. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan memobilisasi obat-obatan

dan bahan habis pakai untuk keperluan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan.

Mobilisasi logistik obat dan bahan habis pakai ini dilakukan pada :

1. Tahap Pra Krisis Kesehatan

Melakukan penyediaan buffer stok obat dan perbekalan kesehatan dengan rincian

sebagai berikut :

20% - 30% dari pemakaian rutin di daerah yang tidak rawan bencana

100% dari pemakaian rutin di daerah yang rawan bencana

2. Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan

Mobilisasi obat dan perbekalan kesehatan ke Dinas Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan untuk

selanjutnya didistribusikan ke sarana kesehatan seperti pos kesehatan di lokasi

pengungsian, puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah sakit.

Obat dan perbekalan kesehatan yang dimobilisasi berupa paket-paket obat dan

perbekalan kesehatan sesuai jenis kejadian bencana/krisis kesehatan yangterjadi,

seperti paket bencana banjir, paket bencana gempa bumi, paket bencana letusan

gunung api.

74

Tabel


Direktorat Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Pada Tahun 2012

No

Nama Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Tujuan

1. Paket Bencana Banjir 258 Koli Dinkes Provinsi

Gorontalo

2. Paket Bencana Banjir 28 Koli Dinkes Kabupaten

Lebak

3. Paket Pelayanan Kesehatan Dasar 3 Koli Pos Kesehatan

Jatuhnya Pesawat

Sukoi SSJ 100

4. Paket Gunung Meletus 20 Koli Dinkes Provinsi

Maluku Utara

5. Paket Longsor 6 Koli PPKK Kemenkes

RI

6. Paket Banjir 15 Koli PPKK Kemenkes

RI

7. Paket Banjir 3 Koli PPKK Kemenkes

RI

f. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang memobilisasi logistik

peralatan dan bahan habis pakai untuk pengendalian vektor penyakit. Logistik ini

dimobilisasi baik pada tahap pra krisis kesehatan sebagai buffer stock di Dinas

Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kesiapsiagaan serta pada tahap tanggap

darurat krisis kesehatan untuk digunakan dalam pengendalian vektor penyakit

menular di lokasi-lokasi pengungsian.

Logistik peralatan pengendalian vektor penyakit antara lain berupa mesin fogging,

spraycan. Bahan habis pakai untuk pengendalian vektor penyakit berupa insektisida

dan larvasida.

Tabel

Logistik yang Disiapkan untuk Kesiapsiagaan Krisis KesehatanTahun 2012

No Nama Barang/Bahan Jumlah Satuan

1 Mesin fog 14 unit

2 Insektisida vektor DBD (metil pirimifos) 400 liter

3 Insektisida vektor DBD (cypermethrin) 200 liter

75

No Nama Barang/Bahan Jumlah Satuan

4 Larvasida vektor DBD (Temephos) 5000 kg

5 RDT Chikungunya 2110 unit

6

Larvasida vektor malaria (Altosit briket)

(APBN Subdit malaria)

7

Spraycan (Sulawesi-Kalimantan) /GF

Round 8

8 Mikroskop stereo

90 lok

(BTKL,

KKP ,

Dinkes

propinsi

9 Bahan dan alat uji pengendalian vektor

10 Entomology kit

4.2 UPAYA TANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN

Upaya tanggap darurat adalah upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

yang dilakukan pada saat terjadinya krisis kesehatan. Masa tanggap darurat ditetapkan

oleh Bupati/Walikota bila krisis kesehatan terjadi di tingkat Kabupaten/Kota, di tingkat

provinsi oleh Gubernur dan Presiden bila terjadi krisis kesehatan akibat bencana tingkat

Nasional. Setiap kejadian krisis kesehatan selalu direspon oleh jajaran kesehatan baik

ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Nasional.

Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya permasalahan kesehatan yang

timbul pada saat terjadinya bencana maupun setelah terjadinya bencana. Kejadian krisis

kesehatan direspon sesuai dengan kapasitas pemerintahan setempat maupun besarnya

akibat yang ditimbulkan. Mekanisme permintaan dan pemberian bantuan dilakukan

secara berjenjang.

Kementerian Kesehatan dalam hal ini Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dan unit

lintas program terkait telah memobilisasi bantuan untuk penanggulangan krisis

kesehatan selama tahun 2012. Adapun kegiatan mobilisasi yang dilakukan pada saat

tanggap darurat meliputi mobilisasi SDM kesehatan, logistik, bantuan dana operasional,

klaim biaya pengobatan bagi korban bencana, serta kegiatan pemantauan dan penyajian

informasi krisis kesehatan.

76

Upaya Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

PPKK adalah unit organisasi yang bertugas sebagai komando pada saat tanggap

darurat, yang mempunyai tugas pengkoordinasikan seluruh unit lintas program maupun

lintas sektor yang melaksanakan tugas upaya penanggulangan di bidang kesehatan.

Pada tanggap darurat kejadian krisis kesehatan PPKK melaksanakan upaya-upaya

sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi upaya penanggulangan krisis kesehatan dengan Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Menggerakkan PPK Regional/Sub Regional untuk melakukan upaya tanggap darurat

pada kejadian krisis kesehatan.

3. Mengkoordinasi upaya tanggap darurat krisis kesehatan yang dilakukan oleh unit-

unit lintas program terkait di Kementerian Kesehatan terkait mobilisasi SDM dan

Logistik.

4. Mobilisasi SDM Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan untuk memberikan

dukungan manajemen penanggulangan krisis kesehatan bagi PPK Regional dan Sub

Regional, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis

kesehatan.

5. Mobilisasi dukungan logistik untuk PPK Regional/Sub Regional, Dinas Kesehatan


6. Pemberian dukungan dana operasional penanggulangan krisis kesehatan pasa masa

tanggap darurat kepada PPK Regional/Sub Regional, Dinas Kesehatan


No Lokasi Jenis

Kejadian

Mobilisasi

SDM Kes Logistik Dukungan

operasional

1 Kab. Lebak

Prov. Banten

Banjir dan

Tanah

Longsor

3 orang

tim

kesehatan

1 paket obat

banjir

500 polybag

45 kg Kaporit

90 botol Lysol

100 tablet

aquatab

13 rompi tim

-

77

No Lokasi Jenis

Kejadian

Mobilisasi

SDM Kes Logistik Dukungan

operasional

kesehatan

10 topi tim

kesehatan

3 pasang sepatu

boat

3 jas hujan

2 Kab/kota di

pantai barat di

Prov. Aceh

Gempa Bumi Tim

Kesehatan

(7 orang)

- -

3 Kec. Cijeruk

Kab. Bogor

Prov. Jawa

Barat

Kecelakaan

Transportasi

Tim

Kesehatan

(5 orang)

50 kantong

mayat

-

4 Kota Ambon

Prov. Maluku

Banjir dan

Tanah

Longsor

Tim RHA

(4 orang)

20 dus MP ASI -

Jumlah Biaya Operasional

Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan Sub Regional

PPK Sub reg papua 15 feb , konflik sosial

PPK Reg Kalsel 4 Mei, banjir

PPK Reg Sumut 4 Nov Banjir

PPK Reg DKI, 21 Nov Banjir

Distribusi Logistik P2PL Saat Tanggap Darurat

No Tujuan Jenis logistik Jumlah Ket

1. Dinkes Provinsi

Banten

Actellick 20 liter Januari 2012, banjir

Kab. Lebak, Provinsi PAC 500 sachet

78

Aquatab 500 tablet Banten

Lysol 50 liter


Air rahmat 5dus

Spanduk pos

kesehatan



Atribut lapangan

Polybag sampah 500 lembar

Hygiene Kit 3 dus

2. Dinkes Kab. Lebak PAC 500 sachet Januari 2012, Banjir

Kab. Lebak, Provinsi

Banten Actellick 30 liter


Aquatab 500 tablet

Kaporit 2 pail


Air rahmat 5dus

Hygiene Kit 3 dus



Emergency Kit 1 set

Spanduk pos

kesehatan

Atribut lapangan

3. Dinkes Kab.

Tasikmalaya

Masker 2000 buah Februari 2012,

Peningkatan status

Gunung Galunggung Polybag sampah 1500 buah

Air rahmat 5dus

Kaporit 3 pail

PAC 1000

sachet

Hygiene Kit 3 dus


Actellick 20 liter

3. Dinkes Kab. Garut Masker 2000 buah Februari 2012,

Peningkatan status

Gunung Galunggung Polybag sampah 1500 buah

Air rahmat 5dus

Kaporit 3 pail

PAC 1000

sachet

Hygiene Kit 3 dus


Actellick 20 liter

79

4. KKP Lhokseumawe

Lisol 50 liter Maret 2012;

Banjir bandang

Kec. Tangse

Kab. Pidie Aceh

PAC 1000

sachet


Polybag sampah 500 buah

Hygiene kit 100 set

Aquatab 2000 tablet

Actelic 25 liter

Kaporit 45 kg

5. BTKL-PP Manado Masker non kain

Polybag sampah

15.000

buah

500 lembar

September 2012;

Erupsi Gn. Lokon –

Soputan

6. Dinkes Kab.

Lampung Selatan

Polybag sampah 500 buah Oktober 2012;

Kerusuhan

Lampung Selatan Paket obat 2 paket

Emergency kit 1 paket

7. KKP Kelas I

Soekarno Hatta

wilker Halim

Perdana Kusuma

Emergency Kit 1 paket Mei 2012;

Kecelakaan Pesawat

Sukhoi Super Jet

Atribut lapangan 5 set

Paket Obat –

obatan

2 paket


8. Dinkes Prov Riau Masker non Kain 10.000

buah

Juli 2012;

Kebakaran Hutan

9.

Dinkes Prov. DKI

Jakarta

Kaporit

Acetellick

Repellent nyamuk

Hygiene Kit

Air Rahmat

Polybag

Bubuk Abate

Repellent Lalat

Lisol

200 kg

20 liter

3000

sachet

20 paket

480 botol

2500

lembar

50 kg

10 dus

100 liter

Banjir Provinsi DKI

Jakarta

10. Dinkes Maluku Kaporit ? Banjir Bandang

Ambon;

Agustus 2012 Polybag ?

Repellent lalat ?

Air Rahmat ?

80

4.2.2. Upaya Pelayanan Kesehatan

Mobilisasi bantuan kesehatan telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalaui

unit-unit lintas program terkait maupun UPT yang ada di daerah serta dari PPK

Regional, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. Permintaan bantuan dilakukan

secara berjenjang..

Pelayanan kesehatan menjadi sangat penting pada saat terjadinya krisis kesehatan,

dimana semakin cepat pelayanan kesehatan dilakukan semakin cepat dan banyak nyawa

yang terselamatkan. Pelayanan kesehatan dilakukan mulai dari lokasi kejadian hingga

korban mendapat perawatan di fasilitas kesehatan hingga di fasilitas kesehatan rujukan

yang lebih tinggi. Pelayanan kesehatan pada saat tanggap darurat krisis kesehatan akibat

bencana menggunakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Bencana.

Pelayanan kesehatan pada saat masa tanggap darurat tidak hanya memberikan

pelayanan kegawat daruratan, akan tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan ke

pada pengungsi yang membutuhkan pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian.

Kementerian Kesehatan berkoordinasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

memberikan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan, Polindes, Pustu, Puskesmas,

Rumah Sakit.

a. Memberikan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan, Polindes, Puskesmas

Pembantu, Puskesmas, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Rumah Sakit

b. Mengkoordinasikan Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan

kesehatan.

c. Mendeteksi dini risiko gangguan kesehatan jiwa pada krisis kesehatan dan

memberikan pelayanan penatalaksanaan gangguan jiwa.

4.2.3 Upaya Pelayanan Gizi

a. Melakukan Screening Masalah Gizi

Screening masalah gizi pada bayi, balita dan ibu hamil pada saat darurat

dilakukan dengan menggunakan pita lila (pengukuran lingkar lengan atas).

Setelah kondisi stabil akan dilakukan screening dengan mengukur tinggi badan

dan berat badan.

b. Melakukan Surveilans Gizi Darurat

81

Surveilans gizi darurat dengan melakukan registrasi pengungsi, pengumpulan

data dasar gizi dan screening masalah gizi.

c. Konseling Menyusui

Konseling menyusui dilakukan di pengungsian, Rumah Sakit lapangan dan

tempat pelayanan kesehatan lainnya yang ada dilokasi krisis kesehatan;

d. Pengawasan Distribusi Susu Formula

Pendistribusian dan pemanfaatan susu formula/PASI harus diawasi secara ketat

oleh petugas kesehatan, puskesmas dan dinas kesehatan setempat karena

penyiapan dan pemberian susu formula yang tidak benar dapat menimbulkan

timbulnya wabah diare di pengungsian yang dapat memperburuk status gizi

anak.

Memfasilitasi penyediaan tenaga relawan pengawas distribusi susu formula di

posko pengungsi (mahasiswa jurusan gizi/kesehatan). Tenaga relawan

mengawasi apakah pemberian susu formula sudah sesuai aturan dan distribusi

susu formula sudah sesuai peruntukannya.

e. Memfasilitasi penyediaan tenaga relawan pengawas dan perancang susunan

menu di posko pengungsi (mahasiswa tingkat akhir jurusan gizi Poltekkes atau

FKM). Tenaga relawan bertugas membantu menyusun menu di posko pengungsi

dari bahan-bahan yang ada dan mengawasi pengolahan makanan di dapur

umum.

Kegiatan penanganan gizi pada situasi bencana berkoordinasi dengan Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) baik di pusat maupun dan

regional/sub regional melibatkan lintas program dan lintas sektor termasuk LSM

nasional maupun meliputi antara lain :

1. Perhitungan kebutuhan Ransum

2. Penyusunan menu 2.100 kkal,50 g protein dan 40 gr lemak

3. Penyusunan menu untuk kelompok rentan

4. Pendampingan penyelenggaraan makanan sejak dari persiapan sampai

pendistribusian

82

5. Pengawasan logistik bantuan bahan makanan, termasuk bantuan susu

formula bayi

6. Pelaksanaan surveilans gizi untuk memantau keadaan gizi pengungsi

khususnya balita dan ibu hamil dan tindak lanjutnya

7. Konseling gizi khususnya konseling menyusui dan MP-ASI

8. Suplementasi gizi meliputi : pemberian MP-ASI biskuit, pemberian

kapsul vitamin A untuk balita dan tablet besi untuk ibu hamil.

Pada tahun 2012, kegiatan penanganan gizi di daerah bencana dilaksanakan oleh

pelaksana program gizi di kabupaten dan kota serta Pelaksana gizi puskesmas

berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kegiatan-kegiatan tersebut diatas. Kegiatan

suplementasi gizi berupa pemberian MP-ASI biskuit, pemberian kapsul vitamin A

kepada ibu nifas dan balita 6-59 bulan, tablet Fe untuk ibu hamil tetap dilaksanakan

baik di pengungsian maupun di fasilitas kesehatan.

Pada situasi bencana atau darurat, kelompok paling rawan yang perlu diprioritaskan

memperoleh makanan adalah bayi dan anak, ibu hamil, ibu menyusui dan lanjut usia.

Sampai tahun 2012, makanan bufferstock yang tersedia adalah untuk bayi dan anak.

Sementara untuk pemberian makanan untuk orang dewasa dapat diupayakan dari bahan

makanan lokal yang tersedia di daerah setempat.

Tabel

Distribusi Logistik Gizi Saat Tanggap Darurat

No Lokasi Jenis

Kejadian

Logistik Jumlah

1 Sulawesi Utara Letusan

Gunung

Soputan

MP ASI 2 Ton

2 Maluku Utara

(Ternate)

Letusan

Gunung

Gamala

ma

MP ASI 2 Ton

3 Maluku (Ambon) Banjir MP ASI 1 Ton

83

Tabel Distribusi MP-ASI Menurut Propinsi Tahun 2012

No. Provinsi Jumlah MP-ASI (Kg)

1 Sumut 3,000

2 Sumbar 7,500

3 Riau 2,000

4 Jambi 2,000

5 Bengkulu 2,000

6 Lampung 2,000

7 DKI Jakarta 9,335

8 Jabar 26,378

9 Jateng 43,081

10 DI Yogyakarta 19,000

11 Jatim 37,000

12 Banten 32,000

13 Bali 2,000

14 NTB 24,000

15 NTT 19,000

16 Kalbar 7,000

17 Kalsel 17,000

18 Kaltim 2,000

19 Sulut 6,000

20 Sulteng 5,000

21 Sulsel 4,000

22 Sultra 7,000

23 Gorontalo 5,000

24 Maluku 5,000

25 Malut 14,500

26 Papua Barat 1,000

27 Papua 7,000

Aksi Sosial 5,000

Luar Negeri (Filipina) 5,000

Jumlah 320,794

84

4.2.4 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa

Upaya pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial di daerah bencana dilaksanakan

dengan tujuan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat/pengungsi di daerah

tersebut yang memerlukan penanganan khusus dibidang kesehatan jiwa dalam

rangka memulihkan mereka dari dampak traumatik akibat bencana dan

meningkatkan derajat kesehatan jiwanya.

Dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan jiwa, Direktorat Bina

Kesehatan Jiwa di tingkat Pusat berkoordinasi dengan CMHN (Community

Mental Health Nursing) dan PPKK, sedangkan di tingkat

Provinsi/Kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit

Umum dan Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Jiwa Daerah setempat.

Upaya pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan dalam rangka penanggulangan

krisis kesehatan akibat bencana selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Upaya pelayanan kesehatan jiwa pada kejadian konflik sosial di Kabupaten

Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

Tenaga kesehatan yang bertugas terdiri dari :

- Tim dari Kementerian Kesehatan : 2 orang dari Direktorat Bina

Kesehatan Jiwa, 1 orang dari Community Mental Health Nursing dan

1 orang sarjana psikologi dari Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan.

- Tim daerah 10 orang yang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi,

Dinas Kesehatan Kabupaten, dan Puskesmas di Kabupaten Sigi.

Sebelum menuju lokasi pengungsian, dilakukan pembekalan terlebih

dahulu untuk tim, materi yang diberikan:

o Manajemen bencana bidang kesehatan

o Deteksi dini permasalahan kesehatan jiwa

o Manajemen stress

Tim dibagi menjadi 3 kelompok yang menuju tiga titik pengungsian,

setiap tim megumpulkan warga di lokasi pengungsian, melakukan

85

sosialisasi menajemen stres dan melakukan penilaian (assessment)

menggunakan instrumen assessment masalah kejiwaan (self Reporting

questionaire), dari hasil penilaian (assessment) tersebut dapat diketahui

individu yang perlu memperoleh pelayanan kesehatan dari dokter

spesialis jiwa.

Dari 150 orang yang diperiksa terdapat 27 pasien yang dirujuk ke dokter

spesialis jiwa dengan sebagian besar diagnosis adalah psikosomatis dan

ansietas

2. Upaya pelayanan kesehatan jiwa pada kejadian konflik sosial di Kabupaten

Sampang, Provinsi Jawa Timur

Tenaga Kesehatan yang bertugas terdiri dari :

- Tim dari Kementerian Kesehatan terdiri dari : 3 orang dari Direktorat

Bina Kesehatan Jiwa dan 1 orang sarjana psikologi dari Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan.

- Tim daerah 9 orang yang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas

Kesehatan Kabupaten, CMHN Jatim, RSJ Lawang, RSJ Menur dan

Puskesmas di Kabupaten Sampang.

Sebelum menuju lokasi pengungsian, dilakukan pembekalan terlebih dahulu

untuk tim, materi yang diberikan :

- Manajemen bencana bidang kesehatan

- Psychological First Aid (PFA)

- Manajemen stress

- Praktek manajemen stres

Jumlah pengungsi sebanyak 294 orang terkonsentrasi pada 1 tempat

pengungsian yaitu di GOR Kabupaten Sampang.

Tim dibagi menjadi 2 kelompok, kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Memberikan praktek manajemen stress kepada pengungsi

2. Melakukan penilaian (assessement) menggunakan Self Report Questioner

(SRQ) untuk mengukur individu yang perlu mendapatkan tindak lanjut

masalah kesehatan jiwa, jika terindikasi mengalami kesehatan jiwa maka

langsung di rujuk ke dokter spesialis jiwa.

86

3. Melakukan intervensi psikolsosial pada anak-anak di pengungsian

Dari 54 orang yang di ukur mengunakan Self Report Questioner (SRQ)

terdapat 4 orang yang mengalami masalah Kesehatan jiwa dan dirujuk ke

dokter spesialis jiwa.

3. Upaya pelayanan kesehatan jiwa pada kejadian konflik sosial di Dusun Napal,

Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi

Lampung.

Tenaga Kesehatan yang bertugas berasal dari RS Jiwa Daerah Lampung dan

Community Mental Health Nursing (CMHN).

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Pengkajian dampak psikososial pasca konfilk

2. Terapi individu

3. Terapi keluarga

4. Terapi kelompok

5. Pengajuan pembentukan UKS Jiwa

6. Sosialisasi, pelatihan CMHN di puskesmas dan pengajuan pembentukan

desa siaga sehat jiwa

Jumlah pengungsi : 300 jiwa

Jumlah Kasus yang mengalami masalah kesehatan jiwa :

1. Reaksi stress akut : 50 orang

2. Gangguan cemas menyeluruh : 2 orang

3. Depresi : 2 orang

4. Upaya pelayanan kesehatan jiwa akibat kejadian konflik sosial di Desa

Balinuraga, Kecamatan Waipanji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi

Lampung.

Tenaga kesehatan yang bertugas berasal dari RS Jiwa Daerah Lampung dan

Community Mental Health Nursing (CMHN)

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Pengkajian dampak psikososial pasca konfilk

2. Terapi individu

87

3. Terapi keluarga

4. Terapi kelompok

5. Proses rujukan dan perawatan klien di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung

Jumlah pengungsi 1994 jiwa

Jumlah pengungsi yang mengalami masalah kesehatan jiwa sebanyak 75 orang,

terdiri dari :

1. Reaksi stress akut : 67 orang

2. Depresi : 4 orang

3. Skizofrenia : 4 orang

Jumlah pengungsi yang dirujuk dan dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa sebanyak

3 orang.

Dari hasil kegiatan pelayanan kesehatan jiwa pada kejadian krisis kesehatan dapat

disimpulkan bahwa :

1. Apabila terjadi bencana yang menyebabkan konsentrasi massa di pengungsian perlu

ada intervensi psikososial dan kesehatan jiwa, untuk mengantisipasi timbulnya

gangguan kejiwaan yang serius dan berkelanjutan pasca bencana

2. Masyarakat di pengungsian perlu diajarkan praktek manajemen stress agar dapat

beradaptasi dengan lebih baik terhadap bencana yang terjadi.

3. Masyarakat di pengungsian perlu diajak melakukan kegiatan-kegiatan positif yang

dapat menguatkan mentalnya seperti aktifitas keagamaan (sholat berjamah/ berdoa

bersama, ceramah) sehingga meningkatkan kepasrahan pada Tuhan dan

menguatkan mental. Selain itu kegiatan bersama seperti senam, atau diajari

membuat keterampilan/kerajinan tertentu (untuk pengungsian yang waktunya

lama), sehingga dapat mengurangi kesedihan akibat bencana, dan menggugah

masyarakat untuk bangkit.

No Lokasi Jenis kejadian

bencana

Pelayanan kesehatan Unit yang

terlibat

1 Kab Sigi –

Sulawesi Tengah

Banjir Pelayanan kesehatan

jiwa (Psychological

First Aid /PFA dan

manajemen stres) di

lokasi pengungsian

Kec kulawi Kab Sigi.

Ditkeswa,

CMHN, PPKK.

13 – 15

September

2012

88

2 Kab Sampang –

Jawa Timur

Konflik sosial Pelayanan kesehatan

jiwa (Psychological

First Aid /PFA dan

manajemen stres) di

lokasi pengungsian di

Kab Sampang.

Ditkeswa,

CMHN, PPKK.

3 – 5 Oktober

2012

3 Dusun napal –Desa sidomulyo

– Kec

Sidomulyo -

Kab

Lampung selatan

Konflik sosial

(Perang antar

suku)

Pendampingan

psikososial

pada penyintas konflik

(pengungsi 300 orang,

75 KK), kegiatan:

7. Pengkajian dampak

psikososial pasca

konfilk

8. Terapi individu

9. Terapi keluarga

10. Terapi kelompok

11. Pengajuan

pembentukan UKS

Jiwa

12. Sosialisasi,

pelatihan CMHN di

puskesmas dan

pengajuan

pembentukan desa

siaga sehat jiwa

RSJD Lampung

Sejak 24

Januari 2012

intensif 1

bulan,

dilanjutkan

secara berkala

sampai April

2012

4 Desa Balinuraga

– Kec Waipanji

– Kab Lampung

Selatan

Konflik sosial

(antar warga)

Pendampingan

psikososial

pada penyintas konflik

(1944 jiwa), kegiatan:

1. Pengkajian dampak

psikososial pasca

konfilk

2. Terapi individu

3. Terapi keluarga

4. Terapi kelompok

5. Proses rujukan dan

perawatan klien di

Rumah Sakit Jiwa

Provinsi Lampung

RSJD Lampung

–sejak 28

Oktober 2012

89

4.2.2 Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu

Operasionalisasi dari rencana kesiapsiagaan dibawah koordinasi koordinator

tim siaga kesehatan reproduksi, berupa :

• Respon awal: penentuan tingkat wewenang penanganan bencana.

Tanggung jawab pertama upaya penanganan kesehatan reproduksi pada

tingkatan kabupaten/kota, bila masalah tidak tertangani, maka upaya

penanganan akan mendapat dukungan dari tingkat diatasnya;

mengintegrasikan tim siaga kesehatan reproduksi ke dalam tim

koordinasi badan penanggulangan bencana.

• penerapan pelayanan kesehatan reproduksi melalui Paket Pelayanan

Awal Minimal (PPAM) Kesehatan reproduksi situasi darurat.

• Mobilisasi tim siaga kesehatan reproduksi untuk melakukan penilaian

awal kesehatan reproduksi secara cepat.

• Mobilisasi kit kesehatan reproduksi yang terdiri dari kit ibu hamil, kit ibu

bersalin, kit bayi dan kit higienis untuk para pengungsi di lokasi

pengungsian.

Tabel

Logistik yang dimobilisasi Direktorat Bina Kesehatan Ibu

selama tahun 2012

No Jenis Logistik Jumlah Tujuan

1 Kit Ibu Hamil 283 set Jawa Barat

Sumatera Barat

Nusa Tenggara Barat

Gorontalo

Bengkulu

Banten (Pandeglang)

Kalimantan Selatan

2 Kit Ibu Bersalin 283 set

3 Kit Bayi 160 set

4 Kit Higienis 1.173 set

90

4.2.3 Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL)

1. Banjir di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Januari 2012)

Upaya PP & PL yang dilakukan sebagai berikut :

Berkoordinasi dengan BPDB setempat, Dinas Kesehatan Provinsi Banten

dan Dinas Kesehatan Kabupatan Lebak untuk membantu evakuasi

korban

Memobilisasi Tim untuk melakukan RHA dan need assessment

Mendirikan pos kesehatan di beberapa titik lokasi banjir dengan posko

kendali di Dinkes Kab. Lebak.

Melakukan penguatan surveilans penyakit berpotensi KLB

Melakukan upaya sanitasi darurat

Kaporisasi sumber air bersih (sumur) dan pembagian Lysol untuk

membersihkan rumah – rumah penduduk.

Upaya pengendalian vektor di 3 lokasi bencana di Kecamatan Rangkas

Bitung berupa penyemprotan dan pembagian repellent lalat.

Distribusi Logistik PP & PL

2. Konflik sosial di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung

(Oktober 2012)

Upaya PP & PL yang dilakukan sebagai berikut :

Melakukan koordinasi dengan PPKK, KKP Panjang, Dinkes Prov

Lampung dan Dinkes Kab. Lampung Selatan

KKP Panjang mendirikan pos kesehatan di lokasi kejadian

Berkoordinasi dengan dokter kepolisian, Dinas Kesehatan Provinsi Lamp

ung, Dinkes Kabupaten Lampung Selatan untuk mengaktifkan sistem sur

veilans penyakit berpotensi KLB

Melakukan upaya sanitasi darurat

Distribusi Logistik PP & PL

Berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan PDAM setempat untuk pemenuh

an air bersih

Melakukan koordinasi dengan dinas Pekerjaan umum untuk penyediaan

sarana MCK darurat

3. Erupsi Gunung Lokon dan Gunung Soputan, Kota Tomohon dan

Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara (September

2012)

91

Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain :

Melakukan koordinasi dengan BTKL-PP Manado, PPKK, Dinkes Prov

Sulut, Dinkes Kota Tomohon, Dinkes Kab. Minahasa Tenggara dan

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Tim Ditjen PP dan PL ( Dit. Simkar Kesma dan Dit. PL) telah

menerjunkan tim ke lokasi bencana berkoordinasi dengan BTKL - PP

kelas I Manado dan Dinkes Kab. Minahasa Tenggara.

BTKL - PP kelas I Manado melakukan pengukuran kualitas udara pada

kedua Gunung tersebut (parameter fisika, PM10, dan TSP). Pemeriksaan

di Gunung Lokon dilakukan di 3 titik (Paniki bawah lingkungan 10,

pusat Kota Manado depan gereja Sentrum, dan perempatan Jl. Agustus).

Hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan konsentrasi TSP.

Sedangkan pemeriksaan di Gunung Soputan dialkukan di 4 titik (Tugu

KB kompleks Pasar Ratahan, Kantor Bupati, Depan Bank Sulut Ratahan,

Desa Noongan II). Hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan

konsentrasi TSP dan PM10 melampaui baku mutu pada semua lokasi

pengukuran.

Pengaktifkan sistem surveilans penyakit di pos kesehatan maupun

puskesmas.

Memberikan dukungan Logistik kepada BTKL - PP Kelas I Manado :

Polybag sampah 500 lembar, masker 3000 ribu buah, tas ransel untuk

petugas lapangan 10 buah. Sebagian logistik (seperti masker) telah

didistribusikan kepada Dinkes Kab. Minahasa Tenggara

4. Kecelakaan Pesawat Sukhoi Super Jet 100 di Kabupaten Bogor,

Provinsi Jawa Barat (Mei 2012)


Melakukan koordinasi dengan PPKK dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI

Jakarta untuk memobilisasi tim pemantauan di Bandara Halim

Perdanakusuma Jakarta

Bersama dengan PPKK mendirikan pos kesehatan di terminal

kedatangan Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta untuk mengantisipasi

anggota keluarga yang sakit dibawah

komando Korwil KKP wilayah kerja Bandara Halim Perdanakusuma.

Petugas jaga terdiri dari 1 dokter umum dan 2 perawat, dan mendapat

bantuan dari KKP Priok (2 perawat) dan PMI (2 perawat). Petugas pos

kesehatan bertugas selama 24 jam.

92

KKP Soekarno-Hatta wilayah kerja Bandara Halim Perdanakusuma

menyiagakan 1 ambulans

KKP Tanjung Priok menyiagakan 1 unit ambulans di Bandara Halim

Perdanakusuma

Distribusi logistik PP & PL

5. Erupsi Gunung Gamalama, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

(September 2012)


Melakukan koordinasi penanganan bidang kesehatan dengan PPKK,

Dinkes Provinsi Maluku Utara, Dinkes Kota Ternate, KKP Ternate, dan

BPBD Provinsi Maluku Utara.

Memobilisasi Tim PP & PL untuk melakukan Rapid Health Assessment

(RHA)

KKP Ternate mendistribusikan masker kepada masyarakat di pelabuhan.

6. Banjir Bandang di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Juli 2012)


Melakukan koordinasi dengan Dinkes Prov Sumbar, Dinkes Kota

Padang, KKP Padang dan PPKK

KKP Kelas II Padang memobilisasi tim untuk melakukan RHA

Dinkes Provinsi Sumatera Barat dan Dinkes Kota Padang serta KKP

Kelas II Padang mendirikan pos kesehatan dan melakukan pelayanan

kesehatan di lokasi pengungsian masyarakat/ korban antara lain: Pos

Kesehatan Kelurahan Limau Manis, Pos Kesehatan Kel. Limau Manis

Selatan, Pos Kesehatan Banuaran, Pos Kesehatan Parak Laweh, Pos

Kesehatan Tabing Banda Gadang I, Pos Kesehatan Tabing Banda

Gadang II.

Mengaktifkan sistem surveilans perkembangan kondisi kesehatan

masyarakat sejak hari pertama terutama dalam rangka antisipasi KLB.

Memberikan penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat korban

bencana.

Tim P2P Dinkes Provinsi Sumatera Barat dan Dinkes Kota Padang

melakukan penguatan tata laksana diare dan ISPA, leptospirosis, campak

dan penyakit kulit lainnya.

Dinkes Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan air

( bakteriologis dan kimia) terhadap sumber air yang digunakan.

Ditjen P2PL Kementerian Kesehatan menurunkan Tim Surveilance dan

Rapid Health Asessment. Kegiatan yang dilakukan :

93

- Melakukan penguatan tata laksana diare dan ISPA, Leptospirosis,

Campak dan Penyakit Kulit lainnya

- Melakukan surveilans perkembangan kondisi kesehatan masyarakat

sejak hari pertama terutama dalam rangka antisipasi KLB dan

selanjutnya tetap akan dilakukan pelaporan harian perkembangan

penyakit untuk mencegah terjadinya KLB

- Memberikan tehnik penjernihan air sederhana.

- Mendistribusikan PAC, kaporit.

- Melakukan pemeriksaan air bakteriologis dan kimia terhadap sumber air

yang digunakan

- Melakukan pemantauan ketat dan penyemprotan bila diperlukan pada

beberapa daerah endemis DBD

7. Peningkatan Status Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya,

Provinsi Jawa Barat (Februari 2012)


Melakukan koordinasi dengan PPKK, BPBD Provinsi Jawa Barat, Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya

dan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

Ditjen PP dan PL dan BBTKL – PP Jakarta memobilisasi tim untuk

melakukan analisa awal berkoordinasi dengan Pusat Penanggulangan

Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dinkes Provinsi Jawa Barat,

Dinkes Kab. Tasikmalaya dan Dinkes Kab. Garut.

BBTKL – PP Jakarta bersama – sama tim Ditjen PP dan PL dan Dinkes

Kabupaten Tasikmalaya melakukan pemeriksaan kualitas udara ambient

dan kualitas air di beberapa titik di sekitar Gunung Galunggung (hasil

masih menunggu ± 1 minggu), yaitu di :

a. Outlet kawah, sekitar 500 meter dari kawah Gunung Galunggung,

pemeriksaan kualitas udara ambient dan pengambilan sampel air yang

keluar dari kanal Galunggung (air kawah).

b. Balai Desa Linggajati untuk pemeriksaan kualitas udara ambient, dan

melakukan pengambilan sampel air bersih di Dusun Gedong

Nyungcung (saluran perpipaan air kawah, sumur gali, dan air sumur gali

yang telah dimasak).

c. Lapangan Kompleks Pondok Pesantren Cipasung yang direncanakan

akan dipersiapkan sebagai salah satu lokasi pengungsian, berlokasi

sekitar 13 km dari pusat kawah, dilakukan pemeriksaan kualitas udara.

d. Lapangan Arjasari yang juga dipersiapkan sebagai salah satu lokasi

pengungsian warga, pemeriksaan kualitas udara.

94

8. Banjir di Provinsi DKI Jakarta

Upaya PP & PL yang dilakukan antara lain:

Melakukan koordinasi dengan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan,

Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dalam penganan banjir dan tanah longsor

bidang kesehatan

Tim Ditjen PP dan PL melakukan pemantauan ke beberapa lokasi banjir

seperti di Kampung Pulo dan Kampung Melayu, juga memantau pintu air

manggarai dan pos pengendali operasi di Sudinkes Jakarta Timur.

Mendistribusikan logistik PP & PL.

9. Banjir Bandang di Kota Ambon, Provinsi Maluku (Agustus 2012)


Melakukan koordinasi dengan Dinkes Provinsi Maluku, Dinkes Kota

Ambon, PPKK, dan BTKL Ambon.

Memobilisasi Tim untuk melakukan RHA dan penilaian kebutuhan.

BTKL Ambon melakukan pemeriksaan kualitas air.

Melakukan upaya sanitasi darurat.

Mendistribusikan logistik PP & PL

4.2.4 Upaya Penyediaan Dan Distribusi Obat Serta Perbekalan Kesehatan

Pada saat kejadian krisis kesehatan akibat bencana kebutuhan obat dan perbekalan

kesehatan harus dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai kebutuhan agar dapat

mendukung pelayanan kesehatan bagi korban bencana dengan memperhitungkan jumlah

pengungsi, jenis kelamin, usia dan jenis penyakit. Penyediaan pendistribusian obat dan

perbekalan kesehatan dalam penanggulangan bencana pada dasarnya tidak akan

membentuk sarana dan prasarana khusus, tetapi menggunakan sarana dan prasarana

yang telah tersedia.

Kebijakan yang dilakukan dalam penyiapan obat dan perbekalan kesehatan dalam

kondisi bencana adalah sebagai berikut :

a. Penilaian kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan secara cepat, tepat dan

sesuai kebutuhan agar dapat mendukung pelayanan kesehatan bagi korban

bencana dengan mempertimbangkan jumlah pengungsi, jenis kelamin, usia dan

pola penyakit.

b. Penyediaan obat di sarana kesehatan seperti pos kesehatan, puskesmas,

puskesmas pembantu dan rumah sakit

95

c. Mobilisasi SDM Farmasi (Apoteker/Asisten Apoteker) ke lokasi kejadian krisis

kesehatan untuk mendukung Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam

pengelolaan obat saat kejadian krisis kesehatan.

Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan telah mendukung

penyediaan logistik obat dan perbekalan kesehatan, upaya penyediaan dan distribusi

obat dilakukan dengan buffer stock di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi,

apabila pada daerah bencana kekurangan dapat meminta melalui PPKK maupun

langsung ke Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan juga telah

mendukung penyediaan SDM Kefarmasian (Apoteker/Asisten Apoteker) ke lokasi

kejadian krisis kesehatan untuk membantu Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

yang mengalami kejadian krisis kesehatan dalam pengelolaan obat dan perbekalan

kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan.

Tabel

Mobilisasi Bantuan SDM dan Logistik Direktorat Bina Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan

selama Tahun 2012

NO

Lokasi

Jenis

Kejadian

Mobilisasi

SDM Logistik Dukungan

Operasional

1. Provinsi Gorontalo Banjir Apoteker,

Asisten

Apoteker

Obat Paket

Banjir

-

2. Kabupaten Lebak Banjir - Obat Paket

Banjir

-

3. Propinsi Maluku

Utara

Gunung

Meletus

- Obat Paket

Gunung

Meletus

-

96

4. DKI Jakarta Kecelakaan

Pesawat

Sukhoi SSJ

100

Apoteker,

Asisten

Apoteker

Paket PKD -

4.3 UPAYA PASCA KRISIS KESEHATAN

Upaya yang dilakukan pasca krisis kesehatan terdiri dari dua kegiatan yaitu rehabilitasi

dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan

publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca krisis

kesehatan dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua

aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan

pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat

dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam

segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Sesuai dengan UU

No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemulihan adalah serangkaian

kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidupyang terkena

bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan

melakukan upaya rehabilitasi.

Upaya pelayanan pasca krisis dilaksanakan oleh unit utama sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya antara lain :

4.3.1 Upaya Pasca Krisis Kesehatan oleh Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan

Upaya pasca krisis kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan selama tahun 2012 antara lain :

A. Melakukan pertemuan evaluasi :

1. Pertemuan Evaluasi Upaya Tanggap Darurat dan Pemulihan Krisis

Kesehatan

Pertemuan ini membahas evaluasi penanggulangan krisis kesehatan :

Penanganan Permasalahan Kesehatan Jiwa Pasca Kejadian Konflik

Sosial di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur

97

Pelaksanaan SPGDT pada kejadian kecelakaan Kapal Feri Bahuga di

Selat Sunda, Provinsi Banten

Penanganan Permasalahan Kesehatan Lingkungan Saat dan Pasca

Bencana Banjir Bandang di Kota Ambon dan Kota Padang.

2. Pertemuan Evaluasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat

Jatuhnya Pesawat Sukhoi SSJ 100

B. Bersama-sama dengan Direktorat Bina Kesehatan Jiwa melakukan

pelayanan kesehatan jiwa, pendampingan psikologis dan deteksi adanya

gangguan kesehatan jiwa pada pengungsi

1. Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

2. Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur

C. Melakukan pembayaran klaim tagihan rumah sakit atas pelayanan pasien

korban bencana pada masa tanggap darurat.

Setelah berakhirnya masa tanggap darurat, Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan membayar klaim tagihan dari rumah sakit yang memberikan

pelayanan kesehatan kepada korban bencana pada masa tanggap darurat.

Pembayaran klain tagihan rumah sakit yang dilakukan oleh PPKK selama

tahun 2012 total berjumlah sebesar Rp........

Dari seluruh pembayaran klaim tagihan rumah sakit untuk tahun 2012,

proporsi terbesar merupakan akibat kejadian ..............

Grafik

Proporsi Pembayaran Klaim RS pada Tahun 2012

Berdasarkan Waktu Terjadinya Krisis Kesehatan

Belum ada data

98

Tabel 4.9

Pembayaran Klaim Tagihan RS Tahun 2012

Belum ada data

NO NAMA BENCANA PROVINSI

TAHUN

KEJADIAN

BENCANA

Biaya Klaim (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

J U M L A H T O T A L

4.3.2 Upaya Pasca Krisis Yang dilakukan Oleh Ditjen Pengendalian Penyakit

dan Penyehatan Lingkungan

a. Upaya Surveilans Epidemiologi

Aktivasi lanjutan surveilans epidemiologi pasca bencana yang dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan setempat

b. Upaya Penyehatan Lingkungan

Upaya lanjutan penyehatan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan setempat :

a) Pengawasan dan perbaikan kualitas sarana dan kualitas air bersih. dengan

melakukan disinfeksi sarana air bersih dengan kaporisasi chlorine cair,

chlorine tablet

99

b) Pengawasan dan penyediaan sarana pembuangan kotoran terhadap

pembuangan kotoran manusia terutama ditujukan untuk mengurangi

pencemaran terhadap sumber / penyediaan air bersih yang ada dari tinja,

sedangkan penyediaan sarana dilakukan dengan membuat sarana

pembuangan kotoran darurat dengan berkoordinasi dengan instansi

pekerjaan umum dan LSM serta melibatkan pengungsi.

c) Pengawasan dan pengendalian pembuangan sampah terhadap

pembuangan sampah dilakukan untuk mengisolir sampah agar tidak

menimbulkan masalah bagi kesehatan pengungsi, serta untuk mengurangi

risiko pencemaran lingkungan dan mengurangi tingkat kepadatan vektor.

d) Pengawasan dan pengendalian vektor di tempat penampungan pengungsi

yang perlu mendapat perhatian adalah lalat, tikus dan nyamuk.

e) Pengawasan dan pengamanan makanan dan minuman pengungsi

dilakukan termasuk pengolahannya yang disediakan bagi pengungsi

bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit melalui

makanan / minuman.

f) Sanitasi tempat penampungan pengungsi perlu mendapat perhatian,

sehingga tidak menjadi tempat berkembangnya penyakit yang ditularkan

melalui pernafasan dan udara.

g) Pemberdayaan Masyarakat masyarakat pengungsi ini ditujukan untuk

meningkatkan peran mereka dalam menyediakan fasilitas yang

diperlukan oleh mereka sendiri beserta keluarganya dengan cara

melibatkan dalam setiap kegiatan penyehatan lingkungan darurat yang

dibangun atau dilaksanakan di tempat penampungan pengungsi.

h) Penyuluhan Kesehatan diarahkan untuk mewujudkan perilaku hidup

bersih dan sehat agar pengungsi terhindar dari penularan penyakit baik

melalui air, tangan, serangga maupun tanah.

i) Perbaikan lingkungan permukiman khususnya di perumahan dengan

melakukan disinfeksi lantai.

4.3.3 Upaya Pasca Krisis Yang Dilakukan Oleh Direktorat Bina Gizi

Kegiatan penanganan gizi pasca-bencana pada dasarnya melaksanakan

pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari surveilans, untuk:

a. Mengetahui kebutuhan yang diperlukan (need assessment)

100

Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan petugas setempat, untuk

penyelenggaraan makanan di dapur umum baru ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan makanan dan gizi orang dewasa.

b. Melaksanakan kegiatan pembinaan gizi sebagai tindak lanjut atau respon dari

informasi yang diperoleh secara terintegrasi dengan kegiatan pelayanan

kesehatan masyarakat (public health response) untuk meningkatkan dan

mempertahankan status gizi dan kesehatan pengungsi. Tahun 2012 telah

dilaksanakan pembinaan teknis pada kejadian :

Bencana Gunung Gamalama Ternate – Maluku Utara

Bencana Gunung Lokon Tomohon – Sulut

Bencana banjir di Ambon – Maluku

Bencana banjir Sumatera Barat

Sebagai tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi, ke depan direcanakan

akan mengembangkan penanganan gizi pada situasi bencana yaitu :

Advokasi dan sosialisasi Pemberian Makan Bayi dan Anak Pada Situasi

bencana.

Kegiatan penyediaan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) anak 6-24

bulan perlu diadakan di dapur umum.

Penyediaan materi KIE terkait Pemberian makanan bayi dan anak pada

situasi darurat (Gizi ibu hamil, pemberian ASI dan MP-ASI, pengawasan

pemberian susu formula)

4.3.4 Upaya Pasca Krisis Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Bina

Kesehatan Ibu

Upaya pemulihan kondisi kesehatan reproduksi, melalui:

• Melakukan penilaian kesiapan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai

kondisi normal.

• Perencanaan pelaksanaan kesehatan reproduksi komprehensif terpadu.

• Pelaksanaan upaya pemulihan kesehatan reproduksi melalui operasionalisasi

dari perencanaan pelaksanaan kesehatan reproduksi komprehensif terpadu.

101

4.3.5 Upaya Pasca Krisis Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Direktorat

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Pengendalian vektor pasca bencana dilakukan ketika terdapatnya tumpukan

sampah di sekitar lokasi bencana. Timbunan sampah merupakan breeding places

yang potensial bagi lalat, kecoa/lipas dan tikus. Pada situasi pascabencana perlu

diwaspadai juga tentang potensi breeding places nyamuk Culex sp., Aedes sp.,

Anopheles sp. Jika terdapat populasi vektor yang telah melampaui ambang batas

maka dikendalikan secara kimiawi seperti dusting lalat, fogging dan Indoor

Residual Spray (IRS). Pengendalian vektor juga dilakukan secara biologi

menggunakan predator dan lingkungan/sanitasi. Pengendalian vektor yang

efektif, efisien dan tepat sasaran adalah harus memperhatikan /berdasarkan

bioekologi vektor Pengendalian vektor sebaiknya dilakukan secara terpadu

(Integrated vector control) dengan mengkombinasikan pengendalian secara

kimia, biologi dan lingkungan.

Penggunaan insektisida dilaksanakan sesuai dengan kondisi:

- Epidemi/KLB

- Intensitas penularan tinggi (HIGH TRANSMISSITION)

- Insektisida yang digunakan harus memenuhi syarat : Rekomendasi WHO,

KOMPES, PERMENKES 374/MENKES/PER/3/2010, dan sesuai pedoman

manajemen resistensi.

Beberapa Insektisida yang dapat digunakan untuk pengendalian kecoak :

Bendiocarb 0,24 %,Propoxur 1 %, Chlorpyriphos 0,5 %, Diazinon 0,5 %,

Dichlorvos 0,5 %, Fenthion 3 %, Malathion 3%, Permethrin 0,125 %.

Jenis insektisida yang dapat digunakan untuk pengendalian lalat :

Fenitrotion 40 % WP, Pirimiphos methyl 50 % EC, Lambda-cyhalothrin 2,5 %

EC , Trichlorfon 95 % SP, Diazinon 60 % EC, Diflubenzuron, Cyromazine.

Jenis insektisida yang dapat digunakan untuk pengendalian vektor demam

berdarah :

Larvicides : Temeephos 1 % G 10 gr/100 lt, Metoprene 1,3 % G 72 mg/m2,

Piriproksifen : 0,5 G 1 gr/200 l

102

Vektor DBD (dewasa):

- Malathion 96 % (500 ml/ha)

- Cyflutrin 50 % EC (75 ml/ha)

- Cypermethrin 25 % ULV (400 ml/ha)

- Lamdasihalothrin 25 EC (75 ml/Ha)

- Permethrin Bioalterin 10/1,5 OS (100ml/ha)

4.3.6 Upaya Pasca Krisis Yang dilakukan Oleh Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Pada tahap pasca krisis kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan

Alat Kesehatan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Inventarisasi obat dan perbekalan kesehatan yang ada di pelayanan

kesehatan ( Pos Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan, Puskesmas dan

Rumah sakit.

2. Penarikan kembali jika ditemukan obat-obat psikotropik & narkotik.

3. Menempatkan sisa obat dan perbekalan kesehatan sedapat mungkin 1

wilayah.

4. Melaporkan kepada atasan untuk dilakukan langkah-langklah pemanfaatan.

5. Perencanaan pemanfaatkan kembali obat sisa pelayanan

6. Menginformasikan sisa stok obat ke Puskesmas & Rumah Sakit.

7. Memisahkan obat yang sudah rusak dan kadaluarsa untuk dilakukan

pemusnahan dengan berita acara pemeriksaan dan pemusnahannya.

BAB V

PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS

KESEHATAN INTERNASIONAL

Perserikatan Bangsa-Bangsa, merilis data laporan bencana di seluruh dunia dalam 1 tahun terakhir menyebutkan, Asia sebagai kawasan paling rawan bencana. "Asia masuk daftar teratas sebagai kawasan paling rawan bencana. Baik berdasarkan jumlah korban dan frekuensi terjadinya bencana," kata Direktur Badan Bencana PBB (UNISDR) Elizabeth Longworth di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir Philstar (plasamsn.com.April 2013).

Sementara itu The Nature Conservancy (TNC), German Alliance for Development Works (Alliance) dan United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) di akhir Tahun 2012 ,menerbitkan Laporan Resiko Dunia 2012 di Brussels, Belgia. Bagian penting dari laporan ini adalah Indeks Resiko Dunia, yang dikembangkan oleh UNU-EHS bekerjasama dengan Alliance, untuk menentukan resiko menjadi korban bencana sebagai akibat dari bahaya alam untuk 173 negara di seluruh dunia. Di Kepulauan Pasifik, negara Vanuatu dan Tonga memiliki resiko bencana tertinggi. Malta dan Qatar menghadapi resiko terendah di seluruh dunia.

Indonesia sendiri dalam laporan tersebut berada pada peringkat risiko ke-33 dengan nilai 10,74% dan termasuk negara berisiko tinggi dan sangat tinggi terkena empat jenis bencana alam yaitu gempa bumi, badai, banjir dan kenaikan air laut.

Dari laporan kedua lembaga tersebut memerlukan perhatian dari masyarakat Internasional dalam penanggulangan bencana dan mengingatkan kembali kepada semua negara dari berbagai benua terutama kawasan Asia, untuk saling memperkuat kerjasama regional guna meningkatkan kedamaian, stabilitas, kemajuan regional serta untuk saling memupuk rasa persaudaraan dan solidaritas terutama di saat salah satu anggotanya tertimpa bencana.

Selama tahun 2012, kejadian bencana di kawasan Asia tidak terlalu menonjol. Namun di akhir tahun 2012 terjadi bencana besar yaitu Topan Pablo yang terjadi di Pulau Mindanao, Filipina, Desember 2012. Angin topan tersebut telah menyebabkan 1.900 orang tewas dan meluluh lantakkan 210 ribu rumah, bangunan-bangunan dan lahan pertanian. Bencana tersebut telah menimbulkan berbagai kerusakan terhadap sendi kehidupan masyarakatnya, yaitu kegagalan di sektor pertanian, perekonomian dan terganggunya pelayanan kesehatan. Dampak dari bencana tersebut juga menyebabkan korban jiwa, meningkatnya angka kesakitan dan arus pengungsian skala besar di Pulau Mindanao, Filipina.

Sebagai sesama negara yang terhimpun dalam ASEAN dan memiliki ikatan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan tanggap darurat yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta (2005), musibah tersebut telah menumbuhkan keprihatinan. Oleh karenanya sebagai rasa simpati atas penderitaan yang dialami oleh masyarakat Filipina, Kementerian Kesehatan melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat telah memberikan bantuan MP ASI sebanyak 5 Ton kepada Pemerintah Filipina.

PENANGANAN PERMASALAHAN KESEHATAN TKI

Pelaksanaan kesehatan TKI mengacu kepada Inpres No 106 tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) yang berada dalam koordinasi Menkokesra dengan melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait. Menyesuaikan dengan perkembangan situasi saat ini, Inpres No 106 tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia sedang dalam proses revisi oleh kemenkokesra, mengingat pemulangan TKIB tidak hanya dari Malaysia seperti dari Jeddah, Jordania, dan lainnya. Kementerian Kesehatan mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan dalam melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan terhadap TKIB dan keluarganya. Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Ditjen PP & PL, serta LP terkait lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan telah menyelenggarakan upaya penanganan bidang kesehatan bagi TKIB beserta keluarganya sejak dipulangkan hingga sampai ke daerah asal yaitu melalui kegiatan pelayanan kesehatan di pelabuhan debarkasi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan, pelayanan kesehatan di penampungan sementara oleh Puskesmas dan di RS rujukan. Saat ini di Lingkup Kemenkes telah dibentuk Komite Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia sesuai SK Menkes No 348/Menkes/SK/IX/2012. Komite tersebut terdiri dari 4 Subkomite yaitu Subkomite Fasilitas Pelayanan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia, Subkomite Penempatan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Selama di Negara Penempatan, Subkomite Penempatan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Purna Penempatan, Subkomite Penempatan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah. Sebagai koordinator pelaksana adalah Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Ditjen GiKIA. Disamping itu Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/III/1576/11 tentang Pedoman Penanganan Masalah Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI B) dari Luar Negeri saat ini sedang direvisi. Pedoman ini berisi tentang tata cara pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi TKI. Klaim pengajuan penanganan kesehatan bagi TKI hanya ditujukan untuk kasus - kasus gawat darurat dan yang mengancam jiwa. Beberapa RS dan KKP telah ditetapkan sebagai tempat rujukan penanganan kesehatan bagi TKI

Tujuan Penanganan Kesehatan TKI adalah untuk mewujudkan Tenaga Kerja Indonesia

yang sehat sejak pra pemberangkatan, saat perjalanan berangkat, saat menjalani masa

kerja di luar negeri dan saat kembali ke daerah asal.

Tujuan Khusus :

Menurunnya mortalitas, morbiditas & disabilitas Tenaga Kerja Indonesia Terlaksananya pelayanan kesehatan dan rujukan bagi Tenaga Kerja Indonesia Terkoordinasinya kegiatan cegah tangkal penyakit menular dan potensial wabah

yang kemungkinan terbawa oleh Tenaga Kerja Indonesia melalui kegiatan pengamatan penyakit, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

KEGIATAN PENANGANAN KESEHATAN TKI MELIPUTI : A. Pelayanan Kesehatan (Posko Kesehatan) di pelabuhan debarkasi dan di

penampungan sementara, meliputi : Live saving / emergency response / kegawat daruratan Pengobatan sederhana Stabilisasi dan imobilisasi Transportasi / rujukan ke Rumah Sakit

B. Pengendalian Penyakit / Pengendalian risiko lingkungan di wilayah pelabuhan dan penampungan sementara , meliputi :

Penyediaan sanitasi darurat (Air Bersih, Jamban, sampah, limbah, dan penampungan sementara)

Pengawasan Makanan dan Minuman Pengendalian vektor penyakit

C. Pengamatan penyakit / Surveilans Epidemiologi D. Rapat koordinasi satgas pemulangan TKIB daerah di :

- Nunukan

- Dumai E. Penanganan Pemulangan WNIO Arab Saudi (dengan empty flight Hajj

Garuda) F. Monitoring / Pendampingan Pusat ke Daerah ( Nunukan, Batam, Tanjung

Pinang, dan Dumai)

Pelabuhan debarkasi / entry point pemulangantkib dan keluarganya adalah : 1. Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang Kep. Riau 2. Pelabuhan Tanon Taka Nunukan Kalimantan Timur (akan dipindah ke

Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan) 3. Pos Lintas Batas Darat Entikong Kalimantan Barat 4. Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 5. Pelabuhan Batam 6. Pelabuhan Balai Asahan Medan 7. Pelabuhan Dumai 8. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 9. Pelabuhan Tanjung Mas Semarang

10. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 11. Pelabuhan Pare-pare, Makasar 12. Pelabuhan Mataram 13. Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta

HASIL KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MIGRAN TAHUN 2012

URAIAN TAHUN 2012

1. Total Jumlah TKIB 15.947

- Tanjung Pinang 3.623

- Tanjung Priok 6.005

- Entikong 963

- Nunukan 3.126

- Jakarta 2.230

2. Jumlah TKIB

Berobat 1.566

- Tanjung Pinang 265

- Tanjung Priok 667

- Entikong 137

- Nunukan 475

- Jakarta 22

3. Jumlah TKIB

Dirujuk 39

- Tanjung Pinang 3

- Tanjung Priok 20

- Entikong 0

- Nunukan 11

- Jakarta 5

ENTRY POINT TANJUNG PINANG ( s.d. Oktober 2012)

NO BULAN

JUMLAH

JU

MLA

H TKI

Yang

Sakit

JENIS

KELAMIN

RA

WA

T

JA

LA

N

RU

JU

K

Ket. L P A

L P

1 Januari

256

100 6

362

1 0 1 1 0

2 Februari

275

105

12

392 24 10 14 24 0

3 Maret

295

153

21

469 5 0 5 5 0

4 April

266

127

15

408

21 7 14 21 3

5 Mei

290

146

17

453 19 13 6 19 0

6 Juni

337

163

26

526 43 14 29 43 0

7 Juli

436

252

28

716 28 9 19 28 0

8 Agustus

500

257

28

785 41 24 17 41 0

9 September

420

158 9

587

21 8 13 21 0

10 Oktober

548

246

32

826 62 14 48 62 0

11 November

12 Desember

JUMLAH

3,623

1,707

194

5,524 265

99

166

265

3

LAMPIRAN

DRAFT II BUKU TINJAUAN PENANGGULANGAN

KRISIS KESEHATAN TAHUN 2012

78

BAB VI ANALISIS

6.1 Analisis Kejadian Krisis Kesehatan Tahun 2012

Kejadian maupun dampak krisis kesehatan pada tahun 2012 terlihat mengalami

kenaikan dan penurunan bila dibandingkan krisis kesehatan 2 tahun

sebelumnya yaitu tahun 2010 dan 2011. Namun bila dilihat Frekuensi, kejadian

pada tahun 2012 mengalami kenaikan bila dibandingkan frekuensi kejadian dua

tahun sebelumnya. Korban meninggal pada tahun 2012 mengalami kenaikan

bila dibandingkan tahun 2011 namun mengalami penurunan bila di bandingkan

tahun 2010. Korban luka berat/rawat inap pada tahun 2012 mengalami

kenaikan bila dibandingkan tahun 2011 namun mengalami penurunan bila di

bandingkan tahun 2010. Korban luka ringan/rawat jalan dan pengungsi

mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2010 dan 2011. Korban Hilang

mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2010 dan 2011. pengungsi serta

fasilitas kesehatan yang rusak lebih rendah dibandingkan tahun 2010 maupun

2011. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1 Frekuensi Kejadian dan Korban Akibat Krisis Kesehatan

Tahun 2010 - 2012

URAIAN TAHUN

2010 2011 2012

Frekuensi kejadian krisis kesehatan (kali)

315 211 489

Korban

Meninggal (orang) 1.385 565 675

Luka Berat / Rawat Inap (orang)

4.085 1.164 2.338

Luka Ringan / Rawat Jalan (orang)

98.235 12.429 6.858

Hilang (orang) 247 232 256

Pengungsi (orang) 618.880 96.082 74.141

Faskes yang Rusak

Faskes rusak (unit) 233 56 49

79

Bila ditinjau dari jenis penyebab kejadian krisis kesehatan, pada tahun 2012

terjadi penurunan proporsi bencana alam dibandingkan 2 tahun sebelumnya.

Sebaliknya, proporsi bencana non alam mengalami peningkatan. Untuk

bencana sosial, tahun 2012 lebih tinggi dari tahun 2010 dan tahun 2011. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 6.1.

Grafik 6.1 Proporsi Kejadian Krisis Kesehatan

Tahun 2010 – 2012

Trend kejadian bencana tiap bulan pada tahun 2012 memiliki kemiripan dengan

trend pada tahun 2010 maupun 2012 di mana terjadi penurunan pada bulan

Juni kemudian mengalami peningkatan mulai bulan Juli. Untuk trend setelah

bulan Juni, tahun 2012 hampir sama dengan tahun 2011 dan 2010 yaitu terjadi

peningkatan kejadian krisis kesehatan dari bulan Juli hingga puncaknya pada

bulan Desember, namun pada kejadian tahun 2012 ter Hal ini berbeda dengan

tahun 2010 yang menunjukkan fluktuasi, dengan puncaknya pada bulan

September untuk selanjutnya mengalami penurunan hingga bulan Desember.

Jelasnya pada grafik 6.2.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%28%

19%

11%

4%

7%

3% 3%

0% 0%

9%

1%

10%

0%

3%

27%

15%

8%

1%

9%

1% 2% 1% 2%

8%

3% 6%

9%

7%

14%

9% 10%

0,6%

6%

0,5%

3%

0,8% 0,8%

10%

1,8%

16% 15%

12,5%

2010 2011 2012

80

Grafik 6.2 Trend Kejadian Bencana Tiap Bulan Tahun 2010 - 2012

Proporsi korban meninggal akibat bencana non alam mengalami peningkatan

yang sangat pesat pada tahun 2012 yaitu sebesar 64%, dibandingkan tahun

2010 dan 2011 yang hanya berkisar 3%. Korban meninggal akibat bencana

sosial pun mengalami peningkatan walaupun tidak sedrastis akibat bencana non

alam. Sebaliknya, proporsi korban meninggal akibat bencana alam pada tahun

2012 mengalami penurunan yang sangat tajam, dengan selisih lebih dari 60%

dibandingkan 2 tahun sebelumnya.

Tidak jauh berbeda dengan korban meninggal, korban luka berat/dirawat inap

akibat bencana non alam pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan yang

sangat signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya dengan selisih hampir

mencapai 70%. Kondisi sebaliknya terjadi pada korban luka berat/dirawat inap

akibat bencana alam, di mana terjadi penurunan proporsi yang sangat drastis

yaitu sebesar 16% pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2010 dan 2011 yang

mencapai 91% dan 83%.

0

20

40

60

80

100

120

140

Tahun 2012

Tahun 2011

Tahun 2010

81

Untuk lebih jelasnya mengenai proporsi korban meninggal maupun luka/berat

dirawat inap berdasarkan jenis penyebabnya, dapat dilihat pada grafik 6.3 dan

grafik 6.4.

Grafik 6.3 Proporsi Korban Meninggal

Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan Jenis Penyebabnya

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2%

9%

1%

16%

1% 1% 2%

28%

2%

38%

2%

15%

1% 4%

10%

1% 0% 0%

6%

0% 1% 1%

51%

8%

1%

8%

3% 1%

6% 3% 2%

0%

10%

0%

16%

0%

47%

7%

2010 2011 2012

82

Grafik 6.4 Proporsi Korban Luka Berat/Dirawat Inap


Proporsi korban luka ringan/dirawat jalan maupun pengungsi akibat krisis

kesehatan tahun 2012 akibat bencana alam tidak banyak mengalami perubahan

dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu lebih dari 90%. Terlihat peningkatan

proporsi korban luka ringan/dirawat jalan serta pengungsi akibat bencana non

alam. Lengkapnya dapat dilihat pada grafik 6.5 dan grafik 6.6.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1% 1% 2% 4%

0% 1% 0% 0%

68%

8%

1% 0% 1%

8%

4%

0% 0% 1% 1%

4% 3% 0% 1%

4%

1% 4%

10%

3% 4% 1%

35%

0%

26%

1% 1% 2% 2% 4%

0%

4%

0% 1% 0%

12%

0% 0%

6%

44%

0%

23%

3%

2010 2011 2012

83

Grafik 6.5 Proporsi Korban Luka Ringan/Dirawat Jalan Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012

Berdasarkan Jenis Penyebabnya

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

6%

0% 0%

6%

0% 0% 1%

64%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

22%

5%

1% 0% 1%

6%

0%

4%

72%

2% 0% 0% 0%

2% 4% 2%

35%

3% 1%

3% 3% 0% 0% 0%

24%

0% 0% 4%

15%

8% 5%

2010 2011 2012

84

Grafik 6.6 Proporsi Pengungsi


Ditinjau dari frekuensi kejadian di tiap PPK Regional, tahun 2012 tidak banyak

mengalami perubahan dibandingkan 2 tahun sebelumnya, di mana PPK

Regional DKI Jakarta dan PPK Regional Sulawesi Selatan selalu menempati

posisi 2 teratas. Sebanyak 6 PPK Regional mengalami penurunan dibandingkan

tahun 2010, bahkan 5 di antaranya frekuensinya juga lebih rendah

dibandingkan tahun 2010. Sebanyak 2 PPK regional mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2010 maupun 2010 yaitu Bali dan Sumatera Selatan. Hal ini

dapat dilihat pada grafik 6.7

0%10%20%30%40%50%60%70%

15%

0% 1% 3% 0% 1% 0% 2%

69%

7% 2% 0% 0% 0% 0%

62%

0% 0% 5%

0% 0% 0% 1%

16%

5% 0% 0%

3% 7%

0%

46%

1% 1% 7%

0%

8%

0%

14%

1% 5%

0% 0% 0% 0%

16%

2010 2011 2012

85

Grafik 6.7 Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012

Berdasarkan PPK Regional

Pada tahun 2012, korban meninggal di 2 PPK Regional mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2010 maupun 2010, yaitu DKI Jakarta dan Sumatera Utara.

Bahkan untuk PPK Regional Sumatera Utara, penurunannya dari tahun ke tahun

terlihat sangat drastis. Penurunan yang cuku3p mencolok juga terjadi pada

PPK Regional Jawa Tengah, yaitu bila dibandingkan dengan tahun 2010. Di lain

pihak, sebanyak 2 PPK Regional yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Selatan,

terjadi peningkatan jumlah korban yang cukup signikan dibandingkan 2 tahun

sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada grafik 6.8.

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

7.94% 6.35%

1.90%

32.38%

10.79% 8.89%

3.49% 5.40% 4.44%

14.92%

3.49%

8.53%

3.79% 3.32%

16.59%

12.32% 14.69%

3.79%

9.00%

6.16% 4.74%

1.90%

8.79%

2.86% 3.07%

28.63%

10.84% 10.22%

5.73% 6.13%

3.68% 5.52%

2.04%

2010 2011 2012

86

Grafik 6.8 Jumlah Korban Meninggal

Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan PPK Regional

Untuk korban luka berat/dirawat inap, sebanyak 4 regional mengalami

penurunan dibandingkan setahun sebelumnya, yaitu PPK Regional Jawa Timur,

Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Penurunan di PPK

Regional Jawa Tengah terlihat sangat drastis. Sedangkan untuk PPK Regional

Sumatera Utara, penurunan jumlah korban tampak konsisten dari tahun 2010

hingga 2012. Peningkatan jumlah korban luka berat/dirawat inap terjadi di 3

PPK Regional yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan.

Lengkapnya dapat dilihat pada grafik 6.9.

Dalam hal jumlah pengungsian pada tahun 2012, sebanyak 6 PPK Regional

menunjukkan penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Bahkan PPK

Regional Jawa Tengah tampak menurun dengan sangat signifikan. Hanya 1

PPK Regional yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2010

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

0.94%

37.48%

0.07%

7.91%

30.22%

2.37% 1.87% 1.65% 0.72%

3.09%

13.67%

8.70%

1.45% 2.36%

12.32%

6.34%

31.70%

11.59%

5.62%

1.81%

10.69%

7.43%

9.19%

3.11% 1.63%

30.52%

10.96% 10.67%

8.74%

3.11%

10.37% 10.22%

1.48%

2010 2011 2012

87

maupun 2010, yaitu Sulawesi Utara. Sedangkan 2 PPK Regional yaitu

Sumatera Utara dan Jawa Timur, mengalami penurunan dibandingkan salah

satu tahun sebelumnya. Jelasnya dapat dilihat pada grafik 6.10.

Grafik 6.9 Jumlah Korban Luka Berat/Dirawat Inap

Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012 Berdasarkan PPK Regional

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

2.07%

12.91%

0.49%

18.88%

24.48%

16.20%

1.40% 1.46% 0.37%

6.33%

15.41%

0.83% 1.91%

0.19%

35.39%

8.40% 8.53% 7.51%

19.48%

8.98% 8.47%

0.32%

6.72%

3.93%

6.20%

28.19%

4.32%

24.21%

0.90%

3.29%

4.58%

12.32%

5.35%

2010

2011

2012

88

Grafik 6.10 Jumlah Pengungsi

Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2010 – 2012

Berdasarkan PPK Regional

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

2.64% 1.27% 1.90%

63.37%

0.19%

6.07%

11.56%

0.00%

5.96%

0.85%

6.19% 5.69%

69.61%

1.34% 1.78%

5.04% 4.04%

0.04% 0.93%

7.29%

4.11%

0.14%

11.85%

0.00% 1.07%

18.32%

5.93%

0.00%

35.49%

1.60%

17.69%

2.37%

5.67%

2010

2011

2012

89

6.2 Analisis Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya penanggulangan krisis kesehatan tahun 2012 dilakukan di seluruh tahap

yaitu pada pra krisis kesehatan, saat tanggap darurat maupun pasca krisis

kesehatan. Berikut akan dibahas analisis per tahapan kegiatan penanggulangan

krisis kesehatan.

a. Upaya Pra Krisis Kesehatan

Upaya pra krisis kesehatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 telah

mencakup seluruh indikator kegiatan yaitu sebanyak 16 indikator, yang

terdapat di Kepmenkes No. 876 tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi

Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain. Tabel berikut adalah

pembahasan ke-16 indikator tersebut dibandingkan dengan upaya yang telah

dilakukan sepanjang tahun 2012.

Tabel 6.2 Upaya Pra Krisis Kesehatan Tahun 2012

No Upaya Pra Krisis Kesehatan Sesuai Kepmenkes No.

876/2006

Upaya Pra Krisis Kesehatan Tahun 2012

1 Menyusun pedoman, protap dan juklak/juknis penanganan krisis dan masalah kesehatan lain (PKMKL) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota

- Menyusun 13 produk kebijakan (pedoman dan modul) termasuk di antaranya Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan Bidang Kesehatan dan Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (daftar pedoman ada tabel 4.1) .

- Kerja sama dengan RAPI untuk Sistem Pelayan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Masalah Kesehatan Lain.

2 Menyusun, mengembangkan sistem informasi dan komunikasi dalam PKMKL

3 Melakukan analisis risiko yang berdampak pada krisis dan masalah kesehatan lain.

- Pemetaan Kesiapsiagaan 33 provinsi.

- Penyusunan 6 renkon provinsi dan

90


876/2006


4 Menyusun rencana-rencana PKMKL dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

50 kabupaten.

5 Memfasilitasi dan melaksanakan pertemuan koordinasi dan kemitraan lintas program/lintas

- Melakukan 13 pertemuan koordinasi (kesiapsiagaan dan evaluasi tanggap darurat) melibatkan LP dan LS

- Membuat 11 kerja sama dengan lintas sektor, lintas program serta LSM nasional dan internasional , antara lain sistem informasi, pelatihan, dukungan teknis dan manajemen

6 Melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi petugas dan masyarakat (termasuk gladi)

Melakukan 19 jenis pelatihan (manajemen dan teknis)

7 Melakukan pengembangan media penyebarluasan informasi PKMKL

- Mengirim bantuan alat pengolah data ke 45 kabupaten/kota rawan bencana.

- Kerja sama dengan RAPI untuk sistem pelayan informasi dan komunikasi penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain

- Pengembangan website

8 Melakukan sosialisasi upaya PKMKL

Melalui media website dan pada saat acara pelatihan maupun pertemuan koordinasi.

9 Melakukan advokasi upaya PKMKL

Advokasi pada seluruh direktur Poltekkes Kemenkes agar manajemen bencana masuk dalam kurikulum mata kuliah Poltekkes.

10 Menyusun, mengembangkan sistem manajemen untuk PKMKL hingga ke tingkat desa

Pembinaan PPK Regional dan Sub Regional, Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota termasuk di antaranya pembentukan TRC Keterangan : - PPK Regional dan Sub Regional

telah dibentuk pada tahun 2006 - Desa siaga terbentuk pada tahun 2006

11 Mendorong terbentuknya unit kerja yang menangani masalah kesehatan akibat bencana di setiap jenjang administrasi

12 Mendorong terbentuknya satgas Kesehatan dalam PKMKL di setiap jenjang administrasi

91


876/2006


13 Mendorong terbentuknya pusat pengendali operasional dalam PKMKL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

14 Menyiapkan pusat-pusat regional PKMKL

15 Mengadakan dan menyiagakan sumber daya

- -Mengirim bantuan emergency kit dan personal kit ke 45 kabupaten/kota rawan bencana.

- Mengirim bantuan radio komunikasi ke 3 PPK Regional

- Mengirim bantuan logistik lainnya seperti buffer stock MP ASI, dukungan paket individual kit dalam yankespro, dsb.

- Mengalokasikan pembiayaan. - Menyiagakan tim kesehatan pada

situasi khusus - Berperan dalam penanggulangan

krisis kesehatan internasional

16 Mengembangkan sistem kewaspadaan dini.

Kerja sama dengan RAPI untuk Sistem Pelayan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Masalah Kesehatan Lain. Keterangan : Kewaspadaan dini telah diimplementasikan melalui pemantauan harian serta Pemasangan alarm gempa di PPKK Kemenkes, PPK Reg Sumut , Sulsel, Sulut sejak tahun 2008. Kerjasama dengan BMKG untuk informasi gempa dan tsunami

(Tsunami Early warning Sistem)

92

Sebagai tahapan rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 - 2014,

maka pada tahun 2012 Kepala PPKK telah menetapkan target 45

kabupaten/kota rawan bencana yang harus memiliki kemampuan tanggap

darurat dalam penanganan bencana sesuai indikator sebagai berikut :

1. Memiliki perlengkapan tanggap darurat yang terdiri dari emergency kit dan

personal kit

2. Memiliki alat pengolah data yang terdiri dari laptop dan modem.

3. Memiliki SDM kesehatan yang terlatih dalam bidang :

i. Manajemen bencana bidang kesehatan

ii. Penyusunan rencana kontinjensi bidang kesehatan

iii. Peningkatan kapasitas TRC dan Tim RHA di Daerah Rawan Bencana

iv. Pengelolaan data dan informasi

v. Penggunaan alat komunikasi bencana

Proporsi pencapaian target kabupaten/kota rawan bencana tahun 2012 yang

telah memiliki perlengkapan tanggap darurat serta alat pengolah data telah

mencapai 100%. Sedangkan untuk SDM Kesehatan yang terlatih, sebagian

besar target telah tercapai. Jelasnya sebagaimana grafik berikut ini.

Grafik 6.11

Proporsi Pencapaian Target Renstra Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2012

93

Proporsi 75% untuk kepemilikan SDM Kesehatan Terlatih, merupakan proporsi

rata-rata dari pencapaian target 5 jenis pelatihan yang menjadi indikator. Bila

dirinci, dari 5 jenis pelatihan tersebut, sebanyak 4 di antaranya telah dilatihkan

pada lebih dari 70% kabupaten/kota target Renstra tahun 2012. Sedangkan 1

jenis pelatihan yaitu penyusunan rencana kontinjensi bidang kesehatan,

pencapaiannya pada tahun 2012 ini sebesar 27%. Untuk jelasnya dapat dilihat

pada grafik 6.12.

Grafik 6.12 Proporsi Pencapaian Target Renstra PKK tahun 2012

untuk SDM Kesehatan Terlatih

b. Upaya Tanggap darurat

Upaya tanggap darurat Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 mencakup

hampir seluruh indikator upaya yang terdapat di Kepmenkes No. 876 tahun

2006 yaitu sebanyak 7 dari 10 indikator. Beberapa indikator tidak langsung

dilakukan oleh tingkat pusat melainkan oleh daerah yang terkena krisis

kesehatan. Sedangkan tingkat pusat melakukan supervisi dan dukungan

terhadap kegiatan tersebut. Tabel berikut adalah pembahasan ke-10 indikator

tersebut dibandingkan dengan upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun

2012.

94

Tabel 6.3 Upaya Saat Tanggap Darurat Tahun 2012

No Upaya Tanggap Darurat Sesuai Kepmenkes No. 876/2006

Upaya Saat Tanggap Darurat Tahun 2012

1 Menyusun rencana operasi dan melaksanakannya secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM, masyarakat dan mitra kerja Internasional.

Rencana operasi disusun oleh wilayah yang menghadapi krisis kesehatan. Tim Pusat melakukan supervisi

2 Melaksanakan pemulihan fasilitas dan penyediaan tenaga kesehatan dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM dan masyarakat serta mitra kerja internasional agar dapat berfungsi kembali.

Mobilisasi SDM Kesehatan dan atau logistik dan atau dukungan dana operasional dan atau klaim RS untuk 31 daerah yang mengalami krisis kesehatan .

3 Memobilisasi sumber daya, termasuk yang ada di pusat-pusat regional bila diperlukan

4 Membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban.

Penyelamatan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan di wilayah yang mengalami krisis kesehatan. Tim Pusat melakukan dukungan.

5 Mengaktifkan pusat pengendali operasional PKMKL

Pusat Pengendali Operasi sektor kesehatan berada Dinas Kesehatan wilayah terkena krisis kesehatan.

6 Melakukan penilaian cepat kesehatan Mengirim Tim dari PPKK, Lintas Program dan PPK Regional/Sub Regional untuk melakukan dukungan

7 Melakukan pelayanan kesehatan darurat

- Melakukan upaya pelayanan kesehatan

- Melakukan pelayanan gizi - Upaya penyediaan dan distribusi

obat dan bekkes

8 Melakukan pelayanan kesehatan rujukan

9 Melakukan surveilans epidemiologi penyakit potensial wabah dan faktor risiko

Melakukan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

10 Monitoring evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pemantauan perkembangan kejadian berdasarkan data yang dikirim dari Dinas Kesehatan setempat.

95

Upaya tanggap darurat dilakukan oleh seluruh jajaran kesehatan dari tingkat

kelurahan/desa, kecamatan, kab/kota, provinsi maupun pusat. Berbagai upaya

dilakukan secara terintegrasi baik lintas program di jajaran kesehatan maupun

lintas sektor. Kegiatan dilakukan oleh jajaran kesehatan di tingkat kab/kota,

apabila diperlukan akan dibantu oleh sumberdaya yang ada ditingkat provinsi

maupun tingkat pusat. Hal itu dilakukan berdasarkan besarnya dampak

bencana maupun kemampuan wilayah setempat, sehingga memerlukan

bantuan dari tingkat administrasi yang lebih tinggi. Pengiriman bantuan yang

dilakukan oleh Kemeneterian Kesehatan secara umum yaitu pengiriman

bantuan tenaga kesehatan, logistik kesehatan maupun dana. Berikut akan

dianalisis lebih jauh mengenai pengiriman bantuan tersebut.

1. Pengiriman Bantuan Tenaga Kesehatan

Berdasarkan data Bidang Pemantauan dan Informasi PPKK, dari 211 kejadian

bencana yang terpantau, PPKK mengirimkan bantuan tenaga kesehatan pada

21 kejadian. Pengiriman bantuan tenaga kesehatan dilakukan untuk

mendukung manajemen penanggulangan bencana maupun untuk membantu

pelayanan kesehatan di lokasi bencana.

Grafik 6.13. Proporsi Bantuan Tim PPKK Saat Tanggap Darurat

Terhadap Jumlah Krisis Kesehatan Tahun 2012

10%

90%

Pengiriman Bantuan Tim

96

Grafik 6.14

Frekuensi Mobilisasi Tim Kesehatan Saat Tanggap Darurat Berdasarkan Nama Unit di Kementerian Kesehatan yang Mengirimkan

Pada grafik dapat dilihat bahwa dari 211 kejadian yang terpantau oleh PPKK,

sebanyak 10% yang memerlukan dukungan bantuan tenaga kesehatan yaitu

berupa dukungan manajemen penanggulangan krisis kesehatan karena

kejadian bencana reltif kecil dan dapat ditangani oleh Pemerintah setempat.

Pengiriman bantuan tenaga kesehatan dapat dilakukan oleh PPKK maupun

PPKK bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan dan Lintas

Sektor. Lintas Program yang tercatat bersama-sama dengan PPKK mengirimkan

bantuan tenaga kesehatan dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan

akibat bencana yaitu Direktorat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan, Direktorat Bina Gizi, Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Bina

Upaya Kesehatan Dasar dan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan.

97

Grafik 6.15 Frekuensi Mobilisasi Bantuan Tenaga Kesehatan

Saat Tanggap Darurat oleh PPKK dan Lintas Program di Kementerian kesehatan

Berdasarkan Jenis Bencana

Pada grafik 6.15 dapat dilihat bahwa pengiriman bantuan tenaga kesehatan

paling sering dilakukan pada kejadian bencana peningkatan aktivitas gunung

sampai terjadinya erupsi. Selama tahun 2012 terdapat 6 gunung yang

terpantau PPKK dan dilakukan pengiriman bantuan tenaga kesehatan kelokasi

yaitu Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Gunung

Lokon di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, Gunung Dieng di Kabupaten

Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, Gunung Gamalama di Kota Ternate

Provinsi Maluku Utara, Gunung Karangetang di Kabupaten Sitaro Provinsi

Sulawesi Utara dan Gunung Ijen di Kabupaten Situbondo - Kabupaten

Bondowoso – Kabupaten Banyuwangi.

2. Pengiriman Bantuan Logistik Kesehatan

Salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dalam

upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana adalah bantuan logistik

kesehatan diantaranya seperti obat-obatan, MP ASI, alat kesehatan,

perelengkapan bahan-bahan kesehatan lingkungan dan sebagainya. Logistik

98

kesehatan yang diberikan disesuaiakan dengan kebutuhan upaya kesehatan

dilokasi bencana. Permintaan kebutuhan logistik kesehatan ditujukan kepada

lintas program melalui PPKK dalam meneruskan permintaan kebutuhan logistik

kesehatan yang disebutkan,.

Grafik 6.16 Frekuensi Pengiriman Bantuan Logistik Kesehatan

Saat Tanggap Darurat Tahun 2012 Berdasarkan Unit di Kemenkes yang Mengirimkan

Pada grafik 6.16 dapat dilihat bahwa pengiriman bantuan logistik kesehatan

telah dilakukan oleh lintas program dilingkungan Kementerian Kesehatan.

Pengiriman bantuan logistik kesehatan tersebut dapat dilakukan oleh masing-

masing unit kerja,atau terkoordinir oleh PPKK.

3. Pengiriman Bantuan Dana Penanggulangan Krisis Kesehatan

Akibat Bencana

Untuk mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana,

pada saat tanggap darurat PPKK Kementerian Kesehatan dapat memberikan

bantuan dana berupa dana operasional. Bantuan dana operasional dapat

diberikan apabila ada permintaan dari daerah yang mengalami krisis kesehatan

akibat bencana.

99

Grafik 6.17 Proporsi Kejadian yang Diberi Bantuan Dana Operasional

Dibandingkan Jumlah Kejadian Krisis Kesehatan

Pada grafik 6.17 dapat dilihat bahwa dari 211 kejadian krisis kesehatan yang

terpantau oleh PPKK, terdapat 16 (7%) kejadian yang memerlukan bantuan

dana operasional dengan kumulatif nominal Rp. 1.081.742.000. Hal itu

disebabkan antara lain karena dampak kejadian krisis kesehatan yang terjadi

selama tahun 2012 tidak terlalu besar, serta daerah setempat mampu

menangani permasalahan kesehatan yang timbul.

c. Upaya Pasca Krisis Kesehatan

Kegiatan pasca krisis kesehatan dilakukan oleh lintas program, lintas sektor

maupun LSM. Namun data komprehensif hasil kegiatan pasca krisis kesehatan

belum dapat dikumpulkan secara lengkap. Tabel berikut adalah pembahasan

ke-14 indikator upaya penanggulangan krisis kesehatan sesuai Kepmenkes No.

876/2006 dibandingkan dengan upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun

2012.

100

Tabel 6.4 Upaya Pasca Krisis Kesehatan Tahun 2012

No Upaya Pasca Krisis Kesehatan Sesuai Kepmenkes No. 876/2006

Upaya Pasca Krisis Kesehatan Tahun 2012

1 Melaksanakan pemulihan kesehatan masyarakat dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM dan masyarakat serta mitra kerja internasional

Tidak ada data

2 Melaksanakan pemulihan fasilitas dan penyediaan tenaga kesehatan dengan melibatkan instansi terkait, pihak swasta, LSM dan masyarakat serta mitra kerja internasional agar dapat berfungsi kembali.

PPKK memberikan bantuan pembiayaan untuk pembelian alat kesehatan di RSUD Prov. NTB .

3 Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemulihan.

-

4 Mengendalikan vektor dan penyakit berpotensial wabah

Upaya surveilans epidemiologi

5 Melakukan suveilans penyakit potensial wabah dan faktor risiko

Upaya penyehatan lingkungan

6 Memantau kualitas air bersih dan sanitasi

Upaya sanitasi dan pemeriksaan kualitas air bersih

7 Mengendalikan faktor risiko kesehatan Tidak ada data

8 Menanggulangi masalah kesehatan jiwa dan psikososial

Upaya kesehatan jiwa di pengungsian Gunung Lokon

9 Melakukan analisis dampak kesehatan Analisis dampak kesehatan dilakukan oleh unit-unit teknis terkait di tingkat wilayah sesuai besaran bencana. PPKK melakukan penilaian kerusakan dan kerugian sektor kesehatan bersama BNPB untuk rehab rekon pasca letusan Gunung Merapi tahun 2010

10 Melaksanakan pelayanan Kespro -

11 Melakukan perbaikan gizi masyarakat Upaya pelayanan gizi

12 Melakukan upaya rehabilitasi medik Dalam bentuk dukungan pembiayaan yang dialokasikan dalam program Jamkesmas.

13 Melakukan upaya rekonstrusi sumber daya kesehatan

-

101

No Upaya Pasca Krisis Kesehatan Sesuai Kepmenkes No. 876/2006

Upaya Pasca Krisis Kesehatan Tahun 2012

14 Monitoring dan evaluasi Evaluasi tanggap darurat banjir bandang di Kab. Gorontalo, gempa bumi di Prov. Bali, kebakaran RSUD Mataram dan banjir lahar dingin Gn. Merapi di Prov. DIY dan Jateng

* Keterangan : - , tidak ada data

98

BAB VII

PERMASALAHAN

Permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan upaya penanggulangan krisis

kesehatan baik pada tahap pra krisis kesehatan, saat krisis kesehatan dan pasca krisis

kesehatan berdasarkan kategori sumber daya manusia, manajemen, keuangan, sumber

daya dan logistik).

1. Upaya Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

A. Tahap pra krisis kesehatan :

a. Sumber Daya Manusia

SDM kefarmasian masih ada masih banyak yang belum pernah mengikuti

pelatihan pengelolaan obat bencana.

b. Manajemen

1. Kesulitan dalam merencanakan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan

baik dalam jumlah maupun jenis.

2. Pembagian tugas dan tanggung jawab pengelolaan obat di daerah belum

sepenunhnya dilaksanakan.

B. Tahap Krisis Kesehatan :

a. Manajemen

1. Koordinasi dalam permintaan obat dan perbekalan kesehatan belum

berjalan dengan baik.

2. Pelayanan kefarmasian hanya dilakukan di pelayanan kesehatan belum

pada pelayanan di Instalasi Farmasi.

3. Pencatatan dan pelaporan belum berjalan dengan baik

b. Sumber Daya dan Logistik

1. Penyediaan obat-obat spesialistik belum memadai

2. Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan kefarmasian belum

memadai.

c. Keuangan

Biaya operasional pengelolaan obat tidak dianggarkan.

C. Tahap Pasca Krisis Kesehatan

a. Manajemen

Kesulitan dalam inventarisasi sisa obat dan perbekalan kesehatan yang

sudah tidak dalam kemasan yang utuh.

b. Keuangan

1. Keterbatasan biaya operasional dalam penarikan obat dan perbekalan

kesehatan yang sudah tidak dipakai.

2. Biaya pelaksanaan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan tidak ada

2. Upaya Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

A. Tahap Pra Krisis Kesehatan

a. Manajemen

1. Belum adanya peta penyebaran vektor untuk semua wilayah endemis

penyakit

2. Penggunaan insektisida dalam pengendalian vektor belum diatur secara

konsisten

3. Mekanisme dan sistem penggunaan pestisida dan alat pengendalian vektor

yang standar belum dilaksanakan di semua sektor yang terkait.

4. Permenkes Nomor 374/Menkes/Per/III/2010, masih belum disosialisasikan

ke KKP, Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota dan BTKL.

5. Buku pedoman pengendalian vektor, masih ada beberapa kesalahan ketik

dan perlu dilakukan revisi.

6. Kegiatan pengendalian vektor saat ini dilakukan oleh masing-masing

program.

7. Intervensi vektor yang dilakukan masih belum optimal didukung dan

memanfaatkan data dan informasi vektor.

b. Sumber daya dan logistik

1. Keterbatasan sumber daya (tenaga dan logistik)

2. Jumlah tenaga Entomologi Kesehatan di Subdit Pengendalian Vektor setiap

tahun terus berkurang, sehingga baik secara kualitas maupun kuantitas

jumlah tenaga tersebut masih kurang

3. Beberapa instansi KKP dan BBTKL mempunyai sebagian alat perlengkapan

pengendalian vektor, akan tetapi masih lebih banyak yang tidak memiliki

peralatan tersebut termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.

4. Usulan agar KKP dan semua BBTKL/BTKL termasuk dinas kesehatan

Kabupaten dan Kota mempunyai alat Pengendalian Vektor sendiri sudah

dilakukan, namun usulan tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal.

c. Keuangan

Anggaran untuk kegiatan sub direktorat pengendalian vektor tahun ini sangat

kurang bila dibandingkan dengan tanggungjawab yang harus dilakukan

berhubungan dengan penyelenggaraan pengendalian vektor.

B. Tahap Krisis Kesehatan

Manajemen

1. Pada saat terjadi KLB untuk penyakit demam berdarah dengue, malaria

dalam pengendalian vektor menggunakan bahan insektisida dengan

pengadaan sendiri walaupun sebagian dari pengiriman pusat. Penggunaan

bahan-bahan tersebut masih memakai bahan insektisida yang sudah

resisten dan tidak efektif lagi.

2. Faktor risiko lingkungan yang memungkinkan tersebarluasnya jenis-jenis

vektor.

3. Meningkatnya resistensi vektor terhadap insektisida.

3. Upaya Pelayanan Gizi

a. Manajemen

Masih ditemukan pendistribusian susu formula untuk bayi dibawah 6 bulan

Dapur umum tidak menyediakan makanan bagi bayi dan balita

Penerapan di lapangan yang belum sesuai dengan yang diharapkan

b. Sumber daya dan logistik

Saat kejadian bencana sering ditemukan makanan bantuan yang hampir

mencapai masa kadaluarsa.

4. Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

A. Manajemen

1. Petugas kesehatan bidang PP dan PL di daerah yang terkena bencana masih

mengalami hambatan baik koordinasi, sarana dan pra sarana

2. Surveilans penyakit bencana yang belum optimal dan tercatat dengan baik

3. Belum seluruh pedoman ditetapkan menjadi Permenkes

B. Sumber Daya dan Logistik

1. Terbatasnya tenaga PP dan PL di daerah (sanitarian, epidemiolog,

entomolog), termasuk masih kurangnya kapasitas petugas kesehatan dalam

penanggulangan bidang PP dan PL

2. Terbatasnya ketersediaan logistik PP dan PL di pusat dan daerah

3. Atribut kesehatan petugas lapangan yang terbatas, sehingga sering dianggap

sektor kesehatan belum melakukan upaya

C. Keuangan

1. Keterbatasan biaya operasional untuk petugas penanggulangan bencana PP

dan PL baik di pusat dan daerah

2. Keterbatasan handling cost

5. Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa

A. Manajemen

Dalam melakukan komunikasi (assessment dan intervensi) di Kab Sampang,

tim mengalami kendala bahasa, karena banyak penyintas yang tidak bisa

bahasa Indonesia

B. Sumber daya dan Logistik

Petugas siaga bencana di lapangan masih kurang memahami materi

kesehatan jiwa pada situasi bencana seperti Psychological First Aid (PFA),

diharapkan pelatihan kesehatan jiwa pada stuasi bencana ditambah, atau

dapat integrasi materi kesehatan jiwa ke pelatihan TRC (Tim reaksi cepat)

bencana yang diadakan oleh PPKK

Kurangnya persediaan obat – obatan untuk kesehatan jiwa di Puskesmas

setempat

6. Direktorat Bina Kesehatan Ibu

A. Manajemen

1. PPAM kesehatan reproduksi belum menjadi prioritas dalam upaya

penanggulangan bencana pada kelompok rentan.

2. Pedoman yang sekarang masih digunakan merupakan cetakan tahun 2003.

Saat ini Direktorat Ibu sedang melakukan adaptasi modul PPAM dari IASC

tahun 2010. Target selesai tahun 2013.

3. Penerapan di lapangan belum sesuai yang diharapkan.

B. Sumber daya dan Logistik

1. Terbatasnya jumlah fasilitator yang masih aktif: perlu 3-4 orang per pelatihan.

2. Kesulitan dalam penyimpanan dan distribusi kit individual.

3. Kit Kespro dari UN yang sering tidak sesuai dengan kondisi lokal (ukuran).

Documents

TINJAUAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN TAHUN …