tinjauan hukum pidana terhadap penggunaan proposal palsu dalam

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN PROPOSAL PALSU DALAM PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH DARI MASJID ISTIQOMAH DAN MASJID NUR ROHMAH DI KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS DI

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh:

WURI PALMA PARWITHA

NIM: E0008096

Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

2012

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv


commit to user

v

ABSTRAK

Wuri Palma Parwitha, E0008096, TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN PROPOSAL PALSU DALAM PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH DARI MASJID ISTIQOMAH DAN MASJID NUR ROHMAH DI KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus penggunaan proposal pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh yang dipalsukan dalam hukum pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penipuan dengan modus penggunaan proposal palsu tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif.Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta.Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen disamping itu juga menggunakan wawancara hakim yang memutus perkara tersebut untuk menguatkan hasil analisa.Analisis data menggunakan analisis isi untuk kemudian diambil kesimpulan secara deduktif.Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penipuan dengan modus penggunaan proposal palsu hanya didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pasal 378.Karena dalam peraturan perundang-undang lainnya belum ada yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana tersebut.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu pertimbangan yang didasarkan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang telah ditanda tangani oleh para saksi yang dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan yaitu melalui keterangan saksi yang telah disumpah serta pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keyakinan hakim. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh melebihi tuntutan dari Penuntut Umum.Penuntut Umum adalah pengacara yang mewakili kepentingan negara termasuk kepentingan korban itu sendiri.

Kewenangan Penuntut Umum untuk menentukan batas maksimal pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dijadikan patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Faktor yang meringankan adalah terdakwa mengakui dengan berterus terang mengenai perbuatannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan dalam keluarga, terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya, dan yang penting adalah terdakwa telah mengembalikan uang saksi korban sebanyak Rp 120.000,. Dengan


commit to user

vi

demikian terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus tetap menjalani hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan dan telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta yang diputuskan oleh hakim.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Pidana, Penggunaan proposal palsu, pengumpulan zakat, infaq, shadaqoh.


commit to user

vii

ABSTRAC

Wuri Palma Parwitha, E0008096, A CRIMINAL LAW REVIEW ON THE USE OF COUNTERFEIT PROPOSAL IN COLLECTING ZAKAT, INFAQ, AND SHODAQOH FROM ISTIQOMAH AND NUR ROHMAH MOSQUES IN SURAKARTA CITY (A Case Study in Surakarta First Instance Court).Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University, 2012.

This research aims to give a clear description about the regulation of fraud crime with counterfeit proposal of zakat, infaq, and shodaqohcollection mode and the judge’s rationale in sentencing the fraud crime with the use of counterfeit proposal mode. This study was a sociological law research that was descriptive in nature. The research was taken place in Surakarta First Instance Court. The type of data used was primary and secondary data. Techniques of collecting data used were library study constituting books, legislations, and documents, and interview with the judge sentencing the case to confirm the result of analysis. The data analysis was conducted using content analysis to draw a conclusion deductively later. From this research, it could be found that the judge in sentencing the fraud crime case with counterfeit proposal mode was only based on the provisions of Penal Code, particularly article 378, because there was no other legislation governing specifically such the criminal case.

The judge’s rationale in sentencing the case was based on the Examination Document (BAP) signed by the witnesses connected to the facts revealed and proved in the trial, through the information of the witness taken for oath as well as the examination on the defendant’s information and evidence presented in the trial and connected to the elements prosecuted by the Public Prosecutor as well as the Judge’s conviction. The Chamber of Judge in sentencing the case must not beyond the Public Prosecutor’s prosecution. The Public Prosecutor was the lawyer representing the state’s interest including the victim’s interest.

The Public Prosecutor’s authority in determining the maximal limit of punishment was consistent with the legislation that in turn would be the guideline for the Chamber of Judge in sentencing the case. The alleviating factors included the defendant admitted frankly his/her action and regretted it, he/she had family burden, he/he had not been punished before, and importantly, the defendant had repaid the victim’s money of Rp. 120,000. Thus, the defendant remained to be stated as guilty and should undertake his/her punishment according to the crime he/she perpetrated and governed in the Penal Code as well as sentenced by the judge.

Keywords: Criminal Law Review, Counterfeit proposal use, zakat, infaq, and shodaqohcollection mode


commit to user

viii

MOTTO

Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja keras.

( Penulis)

Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan.

( Penulis)

Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan

ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan perutnya dengan makanan.

(Frederick E. Crane)

Banyak kegagalan dalam hidup ii dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alva Edison)

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

(Confusius)


commit to user

ix

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHAN KEPADA:

· ALLAH SWT YANG TELAH BANYAK MEMBERIKAN KARUNIA DAN RIDHA-NYA.

· AYAHANDA DAN ALMARHUMAH IBUNDA TERCINTA YANG SELALU MENDOAKAN, MEMBERIKAN MOTIVASI, PERHATIAN DAN KASIH SAYANGNYA YANG TAK TERHINGGA.

· KELUARGA BESAR YANG JUGA SELALU MENDOAKAN DAN MEMBERIKAN DORONGAN UNTUK MEWUJUDKAN CITA –CITAKU DAN HARAPANKU SELAMA INI.

· SELURUH DOSEN DAN STAFF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA.

· ALMAMATERKU.


commit to user

x

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan

berkah, rahmat dan hidayahNya serta shalawat dan salam penulis sampaikan pula

kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat

menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan lancar, dengan segala

rahmatNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang

berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN

PROPOSAL PALSU DALAM PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, DAN

SHADAQOH DARI MASJID ISTIQOMAH DAN MASJID NUR ROHMAH DI

KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI

SURAKARTA)”.

Penulisan Hukum (Skripsi) ini menjelaskan mengenai pengaturan hukum

pidana dalam menangani tindak pidana berupa penipuan dengan menggunakan

proposal palsu dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh dari beberapa masjid –

masjid yang ada di Kota Surakarta serta menjelaskan pertimbangan dan putusan

hakim yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana

tersebut.

Dalam proses penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini, penulis

mendapatkan dukungan dan masukan baik materiil maupun immateriil dari beberapa

pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga

kepada;

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

UNS yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan menyelesaikan Penulisan

Hukum (Skripsi) ini dengan lancar.


commit to user

xi

2. Ibu Rofikah, SH, MH., selaku Pembimbing I yang telah membimbing

penulis dengan penuh kesabaran dan banyak memberikan masukan guna

untuk penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini.

3. Bapak Ismunarno, SH, M.Hum., selaku Pembimbing II atas segala

bimbingannya yang telah memberikan banyak ilmu, masukan, saran dan

motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi)

ini.

4. Bapak R. Ginting, SH, MH., selaku ketua bagian hukum pidana yang telah

memberikan bimbingan, dukungan, pengalamannya didalam hukum

pidana serta saran – saran yang membangun guna untuk penyelesaian

penulisan hukum ini.

5. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S. SH, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik

yang telah dengan sabar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis

selama menempuh masa pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

6. Ibu Diana Lukitasari SH, MH, yang telah banyak memberikan masukan

terhadap penulisan hukum (skripsi) ini dan pengalaman hidupnya yang

bermakna bagi penulis.

7. Seluruh Staff dan Karyawan yang bertugas di Pengadilan Negeri Surakarta

yang telah ikut membantu penulis dalam mengumpulkan data – data

tertulis guna untuk penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.

8. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

dan segenap jajaran staffnya yang telah memberikan ilmunya,

membimbing penulis, memberikan motivasi dan ikut membantu penulis

dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

9. Papa dan Almarhumah Mama yang selalu mendoakan dan memberikan

motivasi penuh kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan studinya

di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan nilai yang

baik. Terima kasih untuk kasih sayangnya, perhatian, kepercayaan,


commit to user

xii

kesabaran, dukungan moril maupun materiil dan pelajaran tentang arti

kehidupan selama ini.

10. Kakak – Kakak tercinta, Kak Kris, Mas Pran, Kak Indah, Mas Hadi, dan

Kak Putri yang juga selalu memberikan kasih sayang, doa dan

dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan

studinya di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

11. Mas Raden Pandji Martstiawan Darsono yang juga selalu memberikan

kasih sayangnya, perhatian, pengertian, kepercayaan dan dukungannya

selama ini untuk penulis.

12. Keponakan – Keponakanku tersayang, Mas Enggar, Kakak Prajna, Mas

Mada, Evan “Acan - Acun” dan adek Nara yang selalu membuat

keramaian dan kelucuan – kelucuan.

13. Sahabat – Sahabatku Enny, Delissa, Putri, Renny, Mbak Heni, Nia, Meda,

Suci, Arrumaisha, Ressa, Hutma, Sendy, Artha, Rifky, Eko, Heru, Bangkit

dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih untuk

segala dukungannya.

14. Teman – Teman Kost Putri Wahyu Lestari 2 yang telah memberikan

banyak kenangan – kenangan indah selama tinggal bersama didalam kost.

15. Teman - Teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

kakak tingkat, adek tingkat maupun teman seangkatan terima kasih untuk

semuanya.

16. Seluruh pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan

Penulisan Hukum (Skripsi) ini.


commit to user

xiii

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan

hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan adanya saran

dan kritik yang membangun guna untuk penyempurnaan penulisan hukum

ini.Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya.

Surakarta, 21 September 2012

PENULIS

WURI PALMA PARWITHA


commit to user

xiv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL………………………………………………………….i

HALAMANPERSETUJUAN PEMBIMBING………………………………ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI…………………............................iii

SURAT PERNYATAAN……………………………………………….……iv

ABSTRAK…………………………………………………………………….v

ABSTRAC…………………………………………………………………...vii

HALAMAN MOTTO………………………………………………………...ix

HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………………..…..x

KATA PENGANTAR………………………………………………….…….xi

DAFTAR ISI………………………………………………...........................xv

DAFTAR BAGAN…………………………………………………………xvii

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…………………......................................1

B. Perumusan Masalah……………………………………………….5

C. Tujuan Penelitian………………………………….........................6

D. Manfaat Penelitian………………………………………………..7

E. Metode Penelitian……………………………................................8

F. Sistematika Penulisan Hukum……………………………………13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori………………………………………………….15

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana………………...15

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Yang

Berkaitan Dengan Penggunaan Proposal Palsu…………...29

B. Kerangka Pemikiran……………………………………………...44


commit to user

xv

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dengan Penggunaan

Proposal Palsu Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

(KUHP)………………………………………………………46

B. Analisa Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam

Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan Dengan

Penggunaan Proposal Palsu di Pengadilan Negeri

Surakarta……………………………………………………..52

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan……………………………………………………….76

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………..78

LAMPIRAN


commit to user

xvi

DAFTAR BAGAN

Gambar 1. Kerangka Berpikir ...........................................................................44


commit to user

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian kepada Pengadilan Negeri Surakarta

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Pengadilan Negeri

Surakarta

Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

Lampiran 4. Putusan Perkara Tindak Pidana Penipuan Dengan Penggunaan

Proposal Palsu Dengan Nomor Perkara 291/PID.B/2011/PN.Ska


commit to user

1

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita – cita pembangunan nasional di Indonesia ialah menginginkan

suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, damai, tentram dan

sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini telah tercermin didalam

dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tercantum didalam Pancasila

dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun salah satu misi pembangunan nasional di Indonesia ialah

mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat yang ditandai adanya

peningkatan dalam kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta

memberikan perhatian yang lebih terhadap pemenuhan kebutuhan hidup

sehari – hari seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, papan, dan pangan bagi

setiap warga masyarakat.

Kemajuan dibidang ekonomi dapat membantu Negara dalam

menciptakan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan

sejahtera. Dengan keadaan ekonomi yang baik maka akan sedikit demi sedikit

dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia sehingga dapat tercipta

masyarakat yang sejahtera. Kemajuan dibidang ekonomi dapat dilakukan

dengan cara membuka lapangan – lapangan pekerjaan baru yang dilakukan

secara merata keseluruh penjuru Indonesia agar dapat menyerap lebih banyak

tenaga kerja sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun hal

tersebut tentu menemui suatu kendala seperti lambatnya pemulihan

perekonomian dibidang pemerataan pendapatan masyarakat yaitu masih

kurangnya lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah baik di kota – kota


commit to user

2

besar maupun di daerah – daerah guna untuk mengurangi angka

pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di daerah – daerah tertentu. Oleh

karena itu, diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat

dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan

masyarakat.

Kurangnya pemerataan di bidang perekonomian tersebut dapat

menimbulkan suatu keadaan masyarakat yang memprihatinkan. Hal ini dapat

terlihat dari kurangnya pemerataan pendapatan dan kurangnya lapangan

pekerjaan yang luas bagi masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang

hidup dibawah garis kemiskinan. Banyak warga masyarakat yang tidak

memiliki pekerjaan sehingga mengakibatkan meningkatnya angka

penggangguran di kota – kota besar maupun didaerah - daerah. Sering kali,

kita lihat ada seseorang yang berasal dari desa melakukan transmigrasi dari

daerah ke kota guna untuk mencari pekerjaan di kota namun setelah ia berada

di kota ternyata ia tidak memperoleh pekerjaan seperti yang ia harapkan

sehingga ia hidup di kota serba kekurangan dan tidak mendapatkan

penghidupan yang layak serta ia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya

di kota seperti kebutuhan sandang, papan dan pangan.

Dengan adanya peningkatan angka pengangguran di kota – kota besar,

hal ini dapat berpengaruh buruk dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Peningkatan angka pengangguran ini dapat menimbulkan pula peningkatan

seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Adanya tindak kejahatan ini,

didorong oleh kurangnya lapangan pekerjaan dan tidak adanya pemerataan

pendapatan di seluruh lapisan masyarakat sehingga seseorang yang dalam

keadaan tidak terpenuhinya suatu kebutuhan hidupnya dapat melakukan

tindakan – tindakan yang melawan hukum dalam hal ini adalah tindak pidana.

Suatu tindakan pidana tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman yang berlaku

di Negara Indonesia.


commit to user

3

Indonesia merupakan suatu Negara yang didasarkan atas

hukum.Hukum yang ada di Indonesia berfungsi untuk mencegah dan

menanggulangi segala tindakan yang dianggap menyimpang dari peraturan

perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Bagi setiap warga

negaranya yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi yang sesuai

dengan kesalahan yang telah diperbuat. Dalam hal ini apabila seseorang telah

melakukan kejahatan atau pelanggaran maka seseorang tersebut dapat

dikenakan sanksi pidana terhadap dirinya. Sanksi tersebut dapat berupa pidana

penjara, kurungan, denda, sanksi pidana mati, sanksi pidana tutupan atau

dapat dikenakan sanksi pidana tambahan. Hal ini tercantum didalam Pasal 10

KUHP yang berlaku di Indonesia.

Adanya tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia dapat menjadi

suatu faktor penghambat dalam pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu

diperlukan suatu usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk

bersama – sama mengatasi dan mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi

didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga dapat tercipta suatu

tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan

cita – cita bangsa Indonesia yang tercantum didalam Pembukaan Undang –

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya tindak kejahatan yang makin merebak di Indonesia

membuat masyarakat resah didalam kehidupan mereka. Masyarakat dibayang

– bayangi rasa ketakutan dan perasaan yang tidak nyaman akibat dari makin

bertambahnya tindak kejahatan yang terjadi. Semakin berkembangnya

masyarakat tanpa diimbangi dengan adanya perkembangan dibidang

perekonomian, maka kejahatan – kejahatan baru pun akan bermunculan

seiring dengan perkembangan masyarakat.

Berkaitan dengan beberapa penjelasan diatas, akhir – akhir ini sering

kali didalam kehidupan sehari – hari kita mendengar beberapa kasus kejahatan

yang disebabkan hal – hal yang berkaitan dengan latar belakang keadaan


commit to user

4

ekonomi sehingga seseorang tersebut termotivasi untuk melakukan kejahatan

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya, misalnya

banyaknya kasus pencurian seperti kasus pencurian kendaraan bermotor

maupun pencurian terhadap barang – barang elektronik atau barang – barang

berharga lainnya. Kemudian kasus pencurian bahan – bahan sembako dan

kasus pencurian ditempat – tempat perbelanjaan. Hal ini pula didorong oleh

suatu keadaan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang, sehingga

seseorang tersebut terdorong untuk melakukan suatu tindak

kejahatan.Kemudian banyaknya aksi penjambretan atau pencopetan di tempat

– tempat keramaian.

Ada pula tindakan penipuan yang dilakukan seseorang atau lebih guna

untuk mendapatkan sejumlah uang guna untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya sehari hari. Tindak penipuan tersebut dapat dilakukan melalui

beberapa modus yang dilakukan oleh pelaku, baik penipuan yang berkedok

akan memberikan hadiah dengan jumlah yang besar seperti kendaraan

bermotor berupa mobil dan motor. Kemudian penipuan yang dilakukan

melalui jaringan telepon seperti SMS yang menjanjikan akan memberikan

hadiah dengan jumlah uang yang sangat besar. Kemudian ada pula kasus

penipuan yang berkedok meminta – minta sumbangan yang

mengatasnamakan sebuah yayasan, masjid atau lembaga - lembaga lainnya

maupun panti – panti sosial yang ada dengan cara membuat proposal palsu

atau memalsukan tanda tangan maupun stempel yang berhubungan dengan

lembaga yang ia pergunakan.

Dengan adanya beberapa kasus tersebut diatas yang berkaitan dengan

tindak pidana penipuan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian

terhadap tindak pidana penipuan yang berkedok melalui penggunaan proposal

palsu dari masjid – masjid untuk meminta sumbangan kepada masyarakat,

baik sumbangan berupa zakat, infaq, shadaqoh dengan memakai berbagai

alasan yang menggunakan nama masjid tersebut. Hal ini dikarenakan makin


commit to user

5

maraknya tindak pidana penipuan dengan modus penggunaan proposal palsu

dari masjid – masjid yang seringkali terjadi akhir – akhir ini di dalam

masyarakat dan telah membuat masyarakat resah terhadap hal tersebut. Dalam

penipuan dengan modus seperti ini pelaku berusaha meyakinkan korban

dengan segala bujuk rayunya bahkan tidak segan – segan memaksa korbannya

untuk dapat menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku. Pelaku juga

seringkali melakukan penyamaran dengan memakai atribut – atribut yang

mendukung agar ia dapat meyakinkan korbannya. Selain itu pelaku juga dapat

melakukan pemalsuan identitas diri agar diri pelaku tersebut dapat tidak

terlacak oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti

mengenai cara – cara pengaturan hukum pidana untuk dapat menanggulangi

tindakan penipuan dengan modus penggunaan proposal palsu serta metode –

metode yang dipergunakan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan

dengan tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan penggunaan proposal

palsu .

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam

dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “TINJAUAN

HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN PROPOSAL PALSU

DALAM PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH DARI

MASJID ISTIQOMAH DAN MASJID NUR ROHMAH DI KOTA

SURAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI

SURAKARTA).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang ada dalam uraian latar belakang diatas,

maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penipuan dengan

penggunaan proposal palsu dalam Hukum Pidana?


commit to user

6

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara

mengenai tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal

palsu di Pengadilan Negeri Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis

rasa memerlukan suatu tujuan dalam sebuah penelitiannya.Tujuan tersebut

dapat dikemukakan secara deklaratif dan merupakan suatu pernyataan –

pernyataan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut.

Tujuan penelitian tersebut terdapat dua macam yaitu tujuan penelitian

objektif dan tujuan penelitian subyektif. Adapun antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana

terhadap tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal

palsu.

b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam

memutus suatu perkara yang berkaitan dengan tindakan

penipuan dengan penggunaan proposal palsu tersebut.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis

dalam menangani perkara – perkara pidana khususnya di

bidang tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal

palsu .

b. Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai tindak pidana

penipuan dengan penggunaan proposal palsu guna untuk

menyusun skripsi sebagai prasyarat memperoleh gelar


commit to user

7

kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

c. Untuk dapat menerapkan seluruh ilmu – ilmu dan teori – teori

yang telah didapat oleh penulis.

D. Manfaat Penelitian

Didalam setiap penelitian, penulis mengharapkan adanya manfaat

yang terkandung dalam penelitian tersebut yang dapat berguna bagi penulis

sendiri maupun orang lain yang membacanya. Adapun manfaat yang

diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

wawasan yang dapat digunakan dalam penulisan hukum pada

umumnya dan penulisan hukum pidana pada khususnya.

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi

mengenai cara – cara pemidanaan terhadap pelaku tindak

pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu.

c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat didalami dan dipakai

mengenai teori – teori yang didapat dalam perkuliahan di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Dari hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi

penelitian selanjutnya.

b. Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan

meningkatkan kemampuan penulis dibidang hukum yang dapat

dipakai pada masyarakat nantinya.


commit to user

8

c. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap

pertanyaan penulis dan masyarakat mengenai permasalahan

yang diangkat oleh penulis.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan hukum (skripsi) diperlukan suatu metodologi

dalam penyusunan hukum ini.Metodologi sangat diperlukan dalam suatu

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.Istilah “metodologi” berasal

dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Dalam penulisan ini, penulis

mempergunakan metodologi kualitatif.Menurut Bogdan dan Taylor

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang –

orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Kirk dan Miller

mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan

pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya ( Lexy J

Moleong, 2009:4).

Selanjutnya menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan

jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Kemudian menurut Jane Richie,

penelitian kualitatif adalah upaya menyajikan dunia sosial dan perspektifnya

di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang

manusia yang diteliti ( Lexy J Moleong, 2009:5-6).

Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan penulis diatas,

maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:


commit to user

9

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah

penelitian sosiologis.Penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab

sociological jurisprudence. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang

berbasis pada hukum normatif atau peraturan perundang – undangan, tetapi

bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang – undangan,

namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem

norma itu bekerja didalam masyarakat (law in action) (Mukti Fajar&Yulianto

Achmad, 2010:47). Dalam penelitian hukum sosiologis ini penulis

menjelaskan secara objektif tentang dasar hukum yang menjadi pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana penipuan

yang menggunakan proposal palsu dalam hal meminta sumbangan dari

beberapa masjid.Penulis telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri

Surakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan

data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan

justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif mengenai apakah

sesuatu peristiwa tersebut ssalah atau benar menurut hukum, tetapi hanya

memaparkan fakta – fakta secara sistematis (Mukti Fajar&Yulianto Achmad,

2010:53).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sosiologis yang dilakukan penulis ialah melalui

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku

yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Mukti

Fajar&Yulianto Achmad, 2010:192).


commit to user

10

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data – data yang akurat dan data – data yang

dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan

penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet

Riyadi, Surakarta. Dalam hal pemilihan lokasi penelitian dikarenakan dilokasi

tersebut terdapat data – data yang lengkap mengenai tindak pidana penipuan

dengan penggunaan proposal palsu.

5. Jenis Data

Dalam penelitian sosiologis, data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan data primer sebagai data yang utama selain data sekunder atau

kepustakaan. Data primer dalam penelitian hukum sosiologis dapat

membangun dari fakta – fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum

yang nyata yang berupa wawancara terhadap hakim yang memutus perkara

tindak pidana yang akan diteliti. Sedangkan data sekunder sebagai data

pembanding dalam penelitian hukum sosiologis yang berupa kepustakaan

(Mukti Fajar&Yulianto Achmad, 2010:59-60). Jenis data yang penulis

gunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah keterangan, info, fakta yang diperoleh dari narasumber

melalui wawancara terhadap hakim yang bersangkutan dengan perkara

pidana yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengambil data

primer dari Pengadilan Negeri Surakarta.

b) Data Sekunder

Data ini adalah keterangan, info, dan fakta yang diperoleh bukan secara

langsung dari narasumber yang ada dilapangan melainkan dari studi

kepustakaan yaitu dari tulisan ilmiah, sumber tertulis, buku, arsip,

majalah, literatur, Peraturan Perundang-Undangan dan sebagainya yang

tentunya mempunyai relevansi dengan topik yang akan penulis bahas pada


commit to user

11

penelitian hukum ini, untuk kemudian akan penulis telaah dan kaji lebih

lanjut.

6. Sumber Data

Sumber data merupakan dimana tempat ditemukannya data – data

yang diperlukan dalam penulisan hukum ini.Dalam memecahkan suatu isu –

isu hukum, dibutuhkan suatu sumber – sumber data yang diperlukan dalam

menjelaskan atau memaparkan suatu isu hukum tersebut. Dalam penelitian

ini, penulis menggunakan beberapa sumber data ialah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan suatu data yang dibutuhkan dalam

menunjang penulisan hukum ini. Sumber data primer diperoleh

dari keterangan maupun data yang diperoleh dari hakim yang

menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan

dengan penggunaan proposal palsu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh bukan

secara langsung oleh narasumber dilapangan. Dalam prakteknya

sumber data sekunder adalah data dari kepustakaan yang sifatnya

dapat mendukung data primer yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas peraturan perundang –

undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian

internasional. Dalam penulisan ini seperti peraturan perundang-

undangan yang meliputi:

a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

b). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

c). Salinan Putusan dan Berita Acara Persidangan Perkara

Nomor 291/Pid.B/2011/PN.Ska;


commit to user

12

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti

rancangan perundang – undangan, hasil penelitian, buku – buku

teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), pamflet, lefleat, brosur

dan berita dari internet.

3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang menjelaskan

dengan baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain sebagainya (Mukti

Fajar&Yulianto Achmad, 2010: 157-158).

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan

membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis isi serta membuat

catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen

dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b.Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang lebih

jelas mengenai permasalahan yang sebenarnya serta untuk mengetahui

pendapat tentang permasalahan tersebut. Wawancara ini dilakukan

dengan hakim yang memutus perkara tindak pidana penipuan dengan

penggunan proposal palsu yang berada di Pengadilan Negeri

Surakarta.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan

hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan

mengumpulkan data, mengkualifikasikan. Kemudian menghubungkan

teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik


commit to user

13

kesimpulan untuk menentukan hasil.Analisis data merupakan langkah

selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan Hukum ini tersusun atas 4 (empat) bab yang terbagi dalam

beberapa sub bab – bab. Hal ini digunakan agar dapat mempermudah dalam

memahami isi dari materi yang disajikan oleh penulis yang dapat diperinci

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis menguraikan dua hal yaitu yang pertama

adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta

mendukung didalam memecahkan masalah yang diangkat

dalam penulisan hukum ini, antara lain: Pertama, Tinjauan

Umum Tentang Hukum Pidana. Kedua, Tinjauan Umum

Tentang Tindak Pidana Penipuan Yang Berkaitan Dengan

Penggunaan Proposal Palsu. Pembahasan yang kedua

mengenai kerangka pemikiran yang berisikan alur pemikiran

yang hendak ditempuh Penulis.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil

penelitian yang diperoleh mengenai pengaturan hukum pidana

terhadap tindak pidana penipuan melalui penggunaan proposal


commit to user

14

palsu serta menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus

perkara tindak pidana penipuan melalui penggunaan proposal

palsu yang bernomor perkara 291/Pid.B/2011/PN. Ska.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini berisi beberapa hal mengenai kesimpulan dari

hasil penelitian yang diberikan oleh penulis dari beberapa hal

yang dibahas pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

15

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan suatu tatanan hukum yang ada didalam

masyarakat pada umumnya.Hukum Pidana adalah suatu bagian dari

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara. Objek hukum pidana adalah

kejahatan yang terjadi secara konkret didalam masyarakat serta orang yang

melakukan kejahatan tersebut. Adapun yang membedakan hukum pidana

dengan hukum yang lainnya ialah mengenai pengenaan sanksinya terhadap

seseorang yang melanggar suatu peraturan perundang – undangan. Apabila

seseorang tersebut melanggar atau melakukan suatu kejahatan yang dapat

merugikan orang lain, maka seseorang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana

atau sanksi pidana. Sanksi pidana disini memiliki sifat yang khusus yaitu

sanksi pidana bersifat legal atau dapat dikatakan memiliki sanksi yang dapat

dipaksakan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan atau suatu

pelangggaran. Didalam hukum pidana juga terdiri atas norma – norma yang

harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Hukum pidana dan peraturan hukum

lainnya juga memiliki suatu aturan mengenai norma – norma yang terkandung

didalamnya.

Secara terperinci hukum pidana dapat dijelaskan bahwa, didalam

hukum pidana memiliki dasar – dasar dan aturan – aturan hukum untuk dapat;

a. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,

dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi

barang siapa melanggar larangan tersebut.


commit to user

16

b. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah

melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi

pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksananakan apabila ada dua orang yang disangka telah melanggar

larangan tersebut. (Moeljatno, 2000:1)

Menurut Pompe, memberikan definisi Hukum Pidana adalah semua

aturan – aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan – perbuatan apa

yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu

(Moeljatno, 2000:7). Sedangkan menurut Simon almarhum Utrecht dalam

bukunya Leerboek Nederlandas Strafrecht 1937 memberikan definisi hukum

pidana adalah kesemuanya perintah – perintah dan larangan – larangan yang

diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana)

barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan – aturan yang

menentukan syarat- syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan –

aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut

(Moeljatno, 2000:7).

Selanjutnya dari Van Hamel dalam bukunya Inleiding Studie Ned.

Strafrecht 1927, yang mendefinisikan hukum pidana adalah semua dasar –

dasar dan aturan – aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam

menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa

yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada

yang melanggar larangan – larangan tersebut (Moeljatno, 2000:8).

Jadi, menurut penulis Hukum pidana dapat diartikan sebagai bagian

hukum pada umumnya yang memiliki norma – norma serta mengandung

sanksi yang bersifat khusus karena sanksi tersebut dapat dipaksakan yang

berupa suatu pemidanaan. Hukum pidana digolongkan sebagai hukum


commit to user

17

publik.Hal ini dikarenakan hukum pidana merupakan suatu hukum yang

mengatur hubungan antar Negara dan perseorangan atau mengatur suatu

kepentingan umum.

Didalam hukum pidana mengenal beberapa azas – azas. Azas – azas

tersebut ialah sebagai berikut;

1) Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan

aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum

perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP).Jika sesudah perbuatan

dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang

dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1

Ayat (2) KUHP).(http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana/ 17 Maret 2012

Pukul 20:00).

2) Asas Retroaktif, salah satu konsekuensi dari suatu ketentuan asas legalitas

yang melarang memberlakukan surut suatu peraturan perundang – undangan

pidana. Meskipun prinsip dasar dari hukum berpegang pada asas legalitas

namun dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan asas

legalitas ini tidak berlaku mutlak. Artinya dimungkinkan pemberlakuan asas

retroaktif walaupun hanya dalam hal-hal tertentu saja. Pemberlakuan surut

diizinkan jika sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang

menyebutkan “ Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah

perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang

paling menguntungkannya”. Suatu peraturan perundang-undangan

mengandung asas retroaktif jika menyatakan seseorang bersalah karena

melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan

merupakan perbuatan yang dapat dipidana dan menjatuhkan hukuman atau

pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat

perbuatan itu dilakukan (Pasal 12 Ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi


commit to user

18

Manusia)(http://bunga-legal.blogspot.com/2010/05/asas-retroaktif-dalam-

sistem-hukum.html / 1 Juni 2012 Pukul 11:00).

3) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada

orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada

unsur kesalahan pada diri orang tersebut.

4) Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua

peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara

Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia,

pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di

negara asing.

5) Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku

bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimana pun ia berada.

6) Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku

bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara

Indonesia(http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana/ 17 Maret 2012 Pukul

20:00).

7) Asas Universal, bertumpu pada kepentingan hukum yang lebih luas ialah pada

kepentingan penduduk dunia atau bangsa – bangsa dunia. Berdasarkan

kepentingan hukum yang lebih luas ini, maka menurut asas ini berlakunya

hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat atau wilayah tertentu dan bagi orang

– orang tertentu, melainkan berlaku dimanapun dan terhadap siapapun (Adami

Chazawi, 2002:217).

Pada hukum pidana terdapat 3 (tiga) rumusan. Rumusan yang pertama

memuat aturan hukum pidana yang dimuat dalam buku I KUHP. Dalam buku

I KUHP tersebut, diatur mengenai hal – hal yang berupa aturan dasar hukum

pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan

dengan larangan perbuatan – perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam

Buku II KUHP (Kejahatan) dan Buku III KUHP (Pelanggaran), maupun


commit to user

19

tindak pidana yang berada diluar KUHP (Adami Chazawi, 2002:3). Kemudian

diatur pula mengenai aspek larangan berbuat yang disertai ancaman pidana.

Hal ini sering disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana

(strafbaarfeit) atau delik. Tindak pidana merupakan suatu rumusan tentang

perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang –

undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan

tersebut.Perbuatan pidana ini terdapat perbuatan pidana aktif dan perbuatan

pidana pasif. Dalam perbuatan pidana aktif dapat dilakukan dengan berbagai

cara, yaitu:

a) Dengan menyebutkan bentuknya secara tegas atau konkrit. Misalnya

perbuatan mengambil barang atau pencurian dalam pasal 362 KUHP.

b) Dengan menyebutkan bentuknya secara abstrak atau tidak disebutkan

secara konkrit mengenai bentuknya, seperti dalam pasal 338 KUHP

yang mengatur perbuatan mengenai menghilangkan nyawa.

c) Dengan menyebutkan bentuknya saja tanpa menyebutkan cara atau

upaya melakukannya misalnya dalam pasal 372 KUHP yang berisi

tentang hal memiliki (penggelapan).

d) Dengan menyebutkan bentuk perbuatan yang sekaligus menyebutkan

cara melakukannya, misalnya perbuatan menyebarkan atau

mengembangkan ajaran Komunisme.

e) Dengan menyebutkan bentuknya dan yang sekaligus menyebutkan

cara melakukan serta akibatnya, misalnya perbuatan memaksa dengan

cara kekerasan dan dibawah ancaman sehingga orang tersebut

menyerahkan benda, membuat hutang dan menghapuskan piutang.

f) Dengan menyebutkan bentuknya dan menyebutkan akibatnya, seperti

perbuatan tidak memberikan pertolongan dan mengakibatkan matinya

orang yang tidak ditolong tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 531

KUHP (Adami Chazawi, 2002:4 - 6).


commit to user

20

Sedangkan dalam perbuatan pidana pasif, sesungguhnya adalah tidak

berbuat secara fisik, tidak berbuat justru malah melanggar suatu kewajiban

hukum dimana dituntut bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan

perbuatan tertentu misalnya perbuatan seseorang yang membiarkan seseorang

dalam keadaan sengsara yang berarti membiarkan seseorang yang seharusnya

perlu untuk ditolong. Hal ini tercantum dalam pasal 304 KUHP.Oleh karena

itu, seseorang tersebut dapat dijatuhi pidana (Adami Chazawi, 2002: 6).

Kemudian rumusan kedua dari hukum pidana ialah mengenai

kesalahan (schuld) dan pertangungan jawab pidana (toerekeningsvadbaarheid)

pada diri si pembuat. Dalam rumusan pertama mengandung aspek larangan

melakukan perbuatan tertentu yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang

melanggarnya, yang dalam aspek ini tidak dihubungkan dengan adanya si

pembuat dan dipidananya si pembuat itu. Si pembuat dapat dijatuhi pidana

atau tidak, tergantung terhadap perbuatan nyata apa yang dianggap melanggar

suatu larangan tertentu. Kemudian mengandung unsur kesalahan atau tidak,

jika tidak mengandung unsur kesalahan maka si pembuat tidak boleh dijatuhi

hukuman pidana. Mengenai hal ini, dimuat dalam pasal 44 dan 48 KUHP

(Adami Chazawi, 2002: 7).

Selanjutnya rumusan ketiga memuat hal – hal pelaksanaan hukum

pidana.Hukum pidana haruslah melalui hukum pidana pula.Hukum pidana

yang memiliki fungsi sebagai dasar – dasar untuk melaksanakan hukum

pidana materiil. Hukum pidana dalam arti rumusan ketiga adalah hukum

pidana dalam arti bergerak. Hal itu dikarenakan, memuat aturan mengenai

bagaimana Negara harus berbuat dalam rangka penegakan hukum hukum

pidana dalam arti diam (Adami Chazawi, 2002: 8). Didalam hukum pidana

juga dikenal pembagiannya, yaitu sebagai berikut:


commit to user

21

(1) Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan

bergerak. Hukum pidana disini dibedakan antara hukum pidana

materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

(2) Hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif

Hukum pidana dalam arti objektif (ius poenale) dapat diatikan

sebagai suatu peraturan yang mengandung larangan – larangan

atau suatu keharusan – keharusan dan bagi pelanggarnya dapat

diancam hukuman. Hukum pidana dalam arti objektif terbagi atas

2 (dua) yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil merupakan suatu peraturang yang berisi

tentang perbuatan yang dapat diancam hukuman, peraturan yang

mengatur siapa yang dapat dihukum atau dapat disebut sebagai

pertanggungjawaban pidana dan hukuman apa yang dapat

dijatuhkan. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang

terdapat didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan hukum pidana formil merupakan sejumlah peraturan

yang mengandung cara – cara Negara dalam menggunakan haknya

dalam melakukan hukuman atau bagaimana prosedur untuk

menuntut ke muka pengadilan. Hukum pidana formil merupakan

aturan hukum pidana yang terdapat didalam Kitab Undang –

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum pidana dalam

arti subjektif (ius poeniendi) dapat diartikan sebagai sejumlah

peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang

yang melakukan kejahatan atau yang dilarang oleh Negara atau

yang melanggar Undang – Undang. Hukum pidana dalam arti

subjektif dapat berupa Undang – Undang Kepolisian, Undang –

Undang Pokok Kejaksaan, Undang – Undang Pokok Kehakiman

dan lain sebagainya(Adami Chazawi, 2002: 9).


commit to user

22

(3) Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana

Dalam hal ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Hukum Pidana

Umum dan Hukum Pidana Khusus.Hukum pidana umum adalah

hukum pidana yang berlaku bagi setiap warga Negara. Sedangkan

hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dikhususkan

pada subjek tertentu (Adami Chazawi, 2002: 11).

(4) Atas dasar sumbernya

Hukum pidana atas dasar sumbernya dibedakan antara Hukum

Pidana Dikodifikasikan dan Hukum Pidana tidak Dikodifikasikan.

Hukum pidana dikodifikasikan maksudnya ialah hukum pidana

yang disusun secara sistematis dalam suatu kitab Undang –

Undang seperti yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang

Hukum Pidana. Sedangkan Hukum Pidana tidak Dikodifikasikan

dapat diartikan bahwa hukum pidana tersebut tidak tersusun secara

sistematis dalam peraturan perundang – undangan misalnya

Hukum Pidana Adat (Adami Chazawi, 2002: 12).

(5) Atas dasar wilayah berlakunya hukum

Hukum pidana atas dasar wilayah berlakunya hukum dibedakan

menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum

pidana umum merupakan hukum pidana yang berlaku secara

nasional. Sedangkan Hukum pidana lokal ialah hukum pidana

yang terdapat didalam peraturan daerah (Adami Chazawi, 2002:

13).

(6) Atas dasar bentuk atau wadahnya

Didalam bentuk ini dibagi menjadi hukum pidana tertulis dan

hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis merupakan

hukum pidana yang dibukukan atau dituangkan dalam bentuk

tulisan. Hukum pidana tidak tertulis merupakan hukum pidana


commit to user

23

yang tidak dituangkan dalam bentuk tulisan atau dibukukan seperti

Hukum Adat (Adami Chazawi, 2002: 14).

Adanya hukum pidana di Indonesia sangat berpengaruh dalam

pengaturan hukum yang ada didalam tatanan Negara Indonesia. Hukum

pidana disini memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

(a) Fungsi Umum

Hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat

pada umumnya. Hukum pidana disini hanya memperhatikan perbuatan –

perbuatan yang ada hubungannya dengan masyarakat.

(b) Fungsi Khusus

Dalam fungsi khususnya, hukum pidana memiliki fungsi untuk

melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan – perbuatan yang

melanggar kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum disini dapat

berupa benda, nyawa, kehormatan dan jasmani (badan).

(c) Fungsi Subsidair

Hukum pidana dalam fungsi subsidair berfungsi sebagai cara alternatif

dalam penyelesaian suatu perkara apabila cara melalui jalan perdamaian

tidak menemui kata sepakat atau gagal.

(d) Fungsi Ultimum Remedium

Dalam fungsi ini, hukum pidana baru dapat dipergunakan setelah cabang –

cabang hukum lain tidak tepat digunakan atau gagal.

Di dalam hukum pidana juga memiliki manfaat dalam peraturan

hukum di Indonesia. Manfaat hukum pidana ialah untuk memberikan

keterangan apa hukum pidana itu dan bagaimana mengenai pemidanaannya

serta sebagai suatu ilmu pendamping pidana. Hukum pidana dikenal mengenai

jenis – jenis pidananya yang diatur dalam buku I KUHP yang terdapat dalam

pasal 10 sampai dengan pasal 43 KUHP (Adami Chazawi, 2002: 25).Dalam


commit to user

24

pasal 10 KUHP, pidana tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu

pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas;

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman pidana yang terberat dalam KUHP. Oleh

karena itu dalam KUHP yang dapat dijatuhi hukuman pidana mati adalah

kejahatan – kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya

juga terbatas seperti;

a. Kejahatan yang mengancam keamanan Negara yaitu pasal 104 KUHP,

111 ayat 2 KUHP, 124 ayat 3 jo 129 KUHP.

b. Kejahatan – kejahatan pembunuhan terhadap orang – orang tertentu

dan atau dilakukan dengan faktor – faktor pemberat, misalnya pasal

140 ayat 3 KUHP, 340 KUHP.

c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur atau faktor yang

sangat memberatkan misalnya pasal 365 ayat 4 KUHP, pasal 368 ayat

2 KUHP.

d. Kejahatan – kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai yang

terdapat dalam pasal 444 KUHP.

Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam pasal

11 KUHP yang dilakukan oleh algojo ditempat tiang gantungan atau

digantung yang sekarang telah ditiadakan dan diganti dengan cara ditembak

oleh regu penembak sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan

secara rinci dalam Undang – Undang Nomor 2 (PNPS) tahun 1964 (Adami

Chazawi, 2002: 32).

2. Pidana Penjara

Dalam pasal 10 KUHP ada 2 (dua) jenis pidana hilangnya kemerdekaan

untuk bergerak yaitu pidana penjara dan kurungan. Adapun perbedaan

antara pidana penjara dan kurungan adalah dalam segala hal, pidana


commit to user

25

kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih ringannya itu

terbukti sebagai berikut:

a. Dari sudut macam atau jenis tindak pidana yang diancam pidana

kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancam pada

tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang dincam

dengan pidana penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan dalam

tindak pidana pelanggaran. Sedangkan pidana penjara diancamkan

dalam jenis tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebih

berat daripada tindak pidana pelanggaran.

b. Ancaman maksimum umum dari pidana penjara yakni 15 tahun lebih

tinggi daripada ancaman maksimum umum pidana kurungan yakni 1

tahun.

c. Pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan. Hal ini

berdasarkan pasal 69 KUHP.

d. Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan

pidana penjara. Tetapi pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan

pelaksanaan kurungan yang dapat disebut kurungan pengganti denda

yang tercantum dalam pasal 30 ayat 2 KUHP.

e. Dalam melaksanakan pidana penjara, dapat saja di Lembaga

Pemasyarakatan di seluruh Indonesia atau dapat dipindah – pindahkan.

Tetapi dalam melaksanakan pidana kurungan adalah ditempat

Lembaga Pemasyarakatan dimana ia berdiam ketika putusan hakim

dijalankan atau dengan kata lain tidak dapat dipindah – pindahkan,

apabila ia tidak memiliki tempat kediaman, didaerah mana ia berada

kecuali bila Menteri Kehakiman atas permintaan terpidana meminta

menjalani pidana ditempat lain yang dalam hal ini diatur dalam pasal

21 KUHP.


commit to user

26

f. Pekerjaaan – pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih

berat daripada pekerjaan – pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana

kurungan yang diatur dalam pasal 19 KUHP.

g. Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar meringankan

nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang

ditetapkan (Adami Chazawi, 2002: 34).

Menurut pasal 13 KUHP, narapidana penjara itu dibagi dalam

beberapa kelas, pembagian kelas ini diatur lebih lanjut dalam pasal 49

Peraturan Kepenjaraan, yaitu:

a. Kelas I ialah bagi narapidana penjara seumur hidup dan narapidana

penjara sementara yang membahayakan orang lain atau

masyarakat.

b. Kelas II ialah diperuntukkan bagi narapidana penjara yang

dipenjara lebih dari 3 bulan yang tidak termasuk kelas I, bagi

narapidana yang pidana sementara yang telah dinaikkan dari kelas

pertama jika narapidana kelas I kemudian ternyata berkelakuan

baik, maka ia dapat dinaikkan kekelas II, bagi narapidana yang

dipidana sementara yang karena alasan pelangggaran tertentu,

diturunkan menjadi kelas II dan kelas III.

c. Kelas III yaitu bagi narapidana yang dipidana sementara yang telah

dinaikkan dari kelas II, karena telah terbukti berkelakuan baik dan

dapat menjadi contoh bagi narapidana yang lain.

d. Kelas IV ialah bagi narapidana yang dipidana sementara penjara

sementara paling tinggi 3 bulan (Adami Chazawi, 2002: 37).

3. Pidana Kurungan

Ada beberapa hal dalam pidana kurungan yang sama dengan pidana

penjara, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam hal hilangnya kemerdekaan seseorang untuk bergerak.


commit to user

27

b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, minimum

umum,dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum

pidana penjara 15 tahun apabila ada alasan – alasan tertentu dapat

diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun. Kemudian pidana

kurungan 1 tahun dapat diperpanjang menjadi maksimum 1 tahun

4 bulan. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap

rumusan tindak pidana tertentu sendiri – sendiri.

c. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan

untuk menjalankan pekerjaan tertentu, walaupun pidana kurungan

lebih ringan dari pidana penjara.

d. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan pidana kurungan,

walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisahkan. Hal ini

yang tercantum dalam pasal 28 KUHP.

e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila

terpidana tidak ditahan yaitu pada hari putusan hakim yang telah

memiliki kekuatan tetap dapat dieksekusi yaitu pada saat pejabat

kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa

dengan memasukkan terpidana kedalam lembaga permasyarakatan


4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada jenis tindak pidana pelanggaran yaitu yang

tercantum dalam buku III KUHP baik sebagai alternatif dari pidana

kurungan atau berdiri sendiri (Adami Chazawi, 2002: 40).

5. Pidana Tutupan

Undang – Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, termuat dalam

Berita Republik Indonesia II 24 halaman 287/288, mengadakan suatu

hukuman pidana baru yang dinamakan “hukuman tutupan”. Undang –

Undang tersebut terdiri dari 6 pasal (Wirjono Prodjodikoro, 2002:173).

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat


commit to user

28

dijatuhkan apabila orang yang melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya

dapat dijatuhi pidana tutupan serta terdakwa yang melakukan tindak

pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pengecualian

terhadap ketentuan diatas adalah jika cara melakukan atau akibat dari

perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk

dijatuhi pidana penjara (Bambang Waluyo, 2000:18)

Selanjutnya, selain pidana pokok juga terdapat pidana tambahan.Dalam pasal

10 KUHP dikenal beberapa pidana tambahan. Dalam pidana tambahan terdapat 3

(tiga) jenis, ialah sebagai berikut:

a. Pidana pencabutan hak – hak tertentu

Hak – hak yang dapat dicabut ialah berupa hak memegang jabatan pada

umumnya maupun jabatan tertentu, hak menjalankan jabatan dalam

Angkatan bersenjata/TNI, hak untuk dipilih dan memilih dalam peraturan

tertentu, hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan

pengadilan, hak menjalankan kekuasaan bapak sebagai perwalian atau

pengampuan atas anaknya sendiri, dan hak menjalankan mata

pencaharian.

b. Pidana perampasan barang tertentu

Barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana ada 2 (dua)

jenis ialah barang – barang yang diperoleh dari suatu kejahatan dan barang

– barang yang digunakan dalam melakukan sutu tindak kejahatan.

c. Pidana pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan pada hal – hal

yang ditentukan oleh Undang – Undang misalnya yang terdapat dalam

pasal 128, 206, 361, 377, 395, dan 405 KUHP (Adami Chazawi, 2002:

53).


commit to user

29

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Yang

Berkaitan Dengan Penggunaan Proposal Palsu

Didalam Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur tentang

hukum pidana mengenal adanya istilah tindak pidana atau yang dalam bahasa

belanda disebut strafbaarfeit. Istilah – istilah yang pernah digunakan didalam

perundang – undangan sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit adalah

tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang

boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.

Strafbaar feit terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni straf, baar, feit.Straf dapat

diartikan sebagai pidana dan hukum. Sedangkan baar yang berarti dapat dan

boleh. Kemudian feit berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan


Menurut Moeljatno, istilah perbuatan pidana dapat didefinisikan

sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa

melanggar larangan tersebut (Adami Chazawi, 2002: 71). Menurut Moeljatno,

pula penggunaan istilah tindak pidana dan peristiwa pidana adalah sesuatu

yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan kata peristiwa menggambarkan suatu hal

yang konkret sedangkan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang

abstrak (Moeljatno, 2000:55).

Istilah strafbaarfeit atau tindak pidana atau perbuatan pidana dapat

didefinisikan oleh beberapa tokoh ahli yang memiliki beberapa pengungkapan

kata – kata yang berbeda – beda namun memiliki inti yang sama satu sama

lainnya. Terdapat 2 (dua) aliran yang mendefinisikan strafbaarfeit ini, yaitu

aliran monisme dan dualisme. Berikut merupakan definisi dari beberapa tokoh

ahli dualisme yang dapat dijelaskan sebagai berikut;


commit to user

30

a. Menurut Pompe, strafbaarfeit ialah tindakan yang menurut sesuatu

rumusan Undang – Undang telah dinyatakan sebagai tindakan

yang dapat dihukum.

b. Menurut Vos, strafbaarfeit merupakan suatu kelakuan manusia

yang dapat diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan.

c. Menurut R. Tresna mendefiniskan peristiwa pidana itu adalah

sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang

bertentangan dengan Undang – Undang atau Peraturan Perundang

– Undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan

penghukuman.

Sedangkan definisi dari beberapa ahli monisme mengenai definisi tentang

tindak pidana ialah sebagai berikut;

1) Menurut J. E Jonkers, mendefinisikan peristiwa pidana sebagai

perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat

dipertanggungjawabkan.

2) Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa tindak

pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

hukuman pidana.

3) Menurut H. J. Van Schravendijk, yang merumuskan perbuatan yang

boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan

dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan

hukuman asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat

dipersalahkan.

4) Menurut Simons, strafbaarfeit merupakan suatu tindakan melanggar

hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan

sebagai dapat dihukum (Adami Chazawi, 2002: 75).


commit to user

31

Dalam tindak pidana atau strafbaarfeit ini pula terdapat unsur – unsur

yang dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan

sudut pandang Undang – Undang. Berdasarkan pendapat para ahli hukum,

sudut pandang teoritis ialah yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Sedangkan sudut pandang Undang – Undang adalah bagaimana kenyataan

tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal –

pasal peraturan perundang – undangan yang ada.

Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi dapat dikemukakan

antara lain sebagai berikut;

a) Menurut Moeljatno, unsur – unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang

dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi yang melanggar

larangan).

b) Menurut R. Tresna, unsur – unsur tindak pidana terdiri dari yakni

perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia), yang bertentangan dengan

peraturan perundang – undangan, dan diadakan tindakan penghukuman.

c) Menurut Vos, unsur – unsur tindak pidana berupa kelakuan manusia,

diancam dengan pidana dan dalam peraturan perundang – undangan.

d) Sedangkan menurut Jonkers, unsur – unsur tindak pidana dapat dirinci

antara lain ialah mengenai perbuatan (yang), melawan hukum (yang

berhubungan dengan) dan kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang

dapat). (Adami Chazawi, 2002: 80)

Selanjutnya didalam peraturan perundang – undangan yang berlaku

diatur pula unsur – unsur mengenai rumusan – rumusan tentang tindak pidana

tertentu yang diatur di dalam KUHP. Didalam KUHP tersebut terdapat 8

(delapan ) unsur – unsur tindak pidana yaitu antara lain;

(1) Unsur tingkah laku.

(2) Unsur melawan hukum.


commit to user

32

(3) Unsur kesalahan.

(4) Unsur akibat konstitutif.

(5) Unsur keadaan yang menyertai

(6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

(7) Unsur syarat tambahan yang dapat memperberat pidana.

(8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari ke 8 (delapan) unsur – unsur tersebut, diantara 2 (dua) unsur

yakni kesalahan dan melawan hukum merupakan termasuk unsur subyektif.

Unsur subyektif merupakan semua unsur yang mengenai batin atau melekat

pada keadaan batin seseorang. Sedangkan yang selebihnya merupakan unsur

objektif. Maksud dari unsur objektif ialah semua unsur yang berada diluar

keadaan batin manusia atau si pembuat yaitu semua unsur mengenai

perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan – keadaan tertentu yang melekat

(sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana (Adami Chazawi, 2002: 82).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dalam penulisan ini

penulis lebih menekankan pada tindak pidana kejahatan yang berupa tindak

pidana penipuan dengan modus penggunaan proposal palsu. Didalam Bab

XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipergunakan

perkataan penipuan karena dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-

perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelaku

dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan

tipu muslihat. Tindak pidana penipuan atau bedrog, juga disebut oplichting

dalam bentuk pokok, diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu


commit to user

33

barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur

sebagai berikut;

(a) unsur subjektif : i) dengan maksud

ii) untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain

iii) secara melawan hukum

(b) unsur-unsur objektif : i) barangsiapa

ii) menggerakkan orang lain agar orang

lain tersebut:

a. menyerahkan suatu benda

b. mengadakan suatu perikatan utang

c. meniadakan suatu piutang

iii)dengan memakai :

a. sebuah nama palsu

b. kedudukan palsu

c. tipu muslihat

d. rangkaian kata-kata bohong (PAF.

Lamintang, 1989:142).

Kata dengan maksuditu harus diartikan sebagai maksud dari pelaku untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bahwa

keuntungan yang diperoleh dan cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku

bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Menurut

van bemmelen-van hattum yang dimaksud dengan melawan hukum ialah

bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, sementara itu menguntungkan


commit to user

34

diri adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta

kekayaan semula (PAF. Lamintang, 1989:145).

Unsur objektif pertama dari tindak pidana penipuan ialah barangsiapa,

kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi

semua unsur dari tindak pidana penipuan maka ia dapat disebut pelaku atau dader

dari tindak pidana penipuan tersebut. Unsur objektif kedua ialah menggerakkan

orang lain agar orang lain tersebut;

a. mau menyerahkan sesuatu benda, atau

b. mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang

Perbuatan untuk menggerakkan orang lain ini tidak diisyaratkan

dipakainya upaya-upaya berupa janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman

kekerasan, dan sebagainya, melainkan dengan menggunakan tindakan-tindakan

baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Kata menyerahkan suatu benda ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda

dengan cara apapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda

tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Benda yang dimaksud adalah benda

berwujud dan benda bergerak. Penyerahan dalam hal ini merupakan suatu unsur

konstitutif dari tindak pidana penipuan, sehingga penyerahan tersebut tidak perlu

dilakukan secara langsung kepada pelaku, hal ini berarti bahwa pelaku dapat

menyuruh orang yang ditipu untuk menyerahkan benda tersebut kepada seorang

perantara atau kepada beberapa orang perantara yang dikirimkan oleh pelaku

untuk menerima penyerahan benda yang bersangkutan (PAF. Lamintang,

1989:149).

Unsur objektif ketiga adalah sarana penipuan yang salah satu diantaranya

dipakai oleh pelaku. Sarana penipuan tersebut diantaranya :


commit to user

35

1. memakai nama palsu

2. memakai kedudukan palsu

3. dengan memakai tipu muslihat, atau

4. memakai serangkaian kebohongan

Menurut Satauchid Kartanegara, suatu nama palsu itu harus merupakan

nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang bukan merupakan

nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan

tetapi yang tidak diketahui secara umum. Kata kedudukan palsu tidak perlu

merupakan jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan yang resmi seperti hakim,

jaksa, penyidik dan sebagainya, melainkan juga keberadaan dalam suatu keadaan

tertentu sehingga orang mempunyai hak-hak tertentu.

Tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga

dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang

digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Kata-kata bohong

adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran,

sedangkan rangkaian kata-kata bohong ialah serangkaian kata-katayang terjalin

demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu

dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu

itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak

sesuai dengan kebenaran(PAF. Lamintang, 1989:155).

Menurut R. Tresna, tindak pidana penipuan dapat diartikan dalam 2 (dua)

pengertian yaitu dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian

luas, tindak pidana penipuan ialah semua tindak pidana yang dirumuskan dalam

Bab XXV KUHP. Sedangkan dalam pengertian sempit ialah bentuk penipuan

yang dirumuskan dalam pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk

khususnya), atau yang biasa disebut dengan oplichting.

(http://pakarhukum.site90.net/penipuan1.php/29Februari 2012 Pukul 19:00).


commit to user

36

Kemudian menurut literatur lainnya, maksud dari menguntungkan diri

sendiri atau orang lain memiliki arti sebagai adanya suatu unsur kesengajaan

sebagai maksud. Sedangkan perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum yang

berarti dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. Memakai nama

palsu misalnya dengan mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang

ditipu. Martabat palsu misalnya dengan mengaku sebagai seseorang yang

memiliki kedudukan yang dapat dipercayai oleh orang yg ditipu.Rangkaian

kebohongan maksudnya ialah segala upaya penipuan. Menggerakkan orang lain

yang dapat diartikan sebagai suatu cara – cara tersebut yang dia menghendaki

orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk

memberikan utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian inti delik yang

bermakna dalam delik penipuan. Objeknya sendiri biasanya berupa hak membuat

utang atau menghapuas piutang (Andi Hamzah, 2009:111).

Pidana bagi delik penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun

tanpa alternatif denda sehingga delik penipuan dianggap lebih berat daripada

delik penggelapan. Hal ini disebabkan karena pada delik penggelapan memiliki

alternatif denda. Oleh sebab itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair

dan dakwaan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan delik penipuan pada

dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair ialah mengenai penggelapan.

Menurut Cleiren, delik penipuan merupakan delik dengan adanya suatu akibat dan

delik berbuat atau delik komisi. Pada umumnya, delik dalam bab kecurangan

adalah dengan akibat dan delik dengan berbuat. Pembuat Undang – Undang

memandang delik penipuan sebagai delik kecurangan yang paling penting. Hal itu

merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang – undang.

Rumusan mengenai delik penipuan sudah beberapa kali dirubah di Belanda.

Dibelakang kata – kata ”menggerakkan orang lain memberikan suatu barang” ada

kata – kata ”untuk menguasai data yang memiliki nilai uang dalam lalu lintas

perdagangan” (Andi Hamzah, 2009:112).


commit to user

37

Untuk hal dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak

pidana penipuan seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP, hakim harus

melakukan 2 (dua) macam pemeriksaan, yakni apakah benar terdakwa sebagai

berikut;

1. terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana

penipuan seperti yang didakwakan jaksa, dan

2. terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan seperti yang

didakwakan oleh jaksa (PAF. Lamintang, 2009:151).

Berdasarkan paham tersebut diatas, bahwa inti pengertian kesengajaan

ialah menghendaki dan mengetahui sedang yang dapat atau yang dikehendaki

itu hanyalah perbuatan – perbuatan saja, dan keadaan – keadaan itu hanyalah

dapat diketahui, maka untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti memenuhi

unsur kesengajaan sebagaimana yang dimaksud diatas, di sidang pengadilan

yang memeriksa perkara terdakwa, harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa

memang benar telah:

a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum;

b. menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu

benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk

meniadakan suatu piutang;

c. mengetahui bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain

itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau

mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

d. mengetahui bahwa yang ia pakai ialah untuk menggerakkan orang

lain itu adalah sudah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu

muslihat atau suatu rangkaian kebohongan atau rangkaian kata –

kata bohong.


commit to user

38

Jika maksud, kehendak, dan pengetahuan terdakwa itu semua dapat

dibuktikan, barulah orang dapat mengatakan bahwa terdakwa memang

terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana

penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa terhadap dirinya. Jika salah satu

maksud, kehendak, atau pengetahuan – pengetahuan terdakwa itu ternyata

tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas dari

tuntutan hukum bagi terdakwa. Pembuktian tentang maksud, kehendak, dan

pengetahuan – pengetahuan terdakwa itu dalam praktik memang tidak mudah

terutama jika terdakwa menyangkal apa yang didakwakan oleh jaksa (PAF.

Lamintang, 2009:152).

Berdasarkan pernyataan diatas, menurut Van Bemmelen mengatakan

bahwa ”dalam banyak kejadian, terutama jika menghadapi seorang terdakwa

yang selalu menyangkal, hakim akan menarik kesimpulan dari keadaan –

keadaan yang pada waktu kejadian itu terjadi, untuk menentukan apakah

benar bahwa pada pelaku terdapat kesengajaan untuk melakukan tindakan

yang bersangkutan atau tidak. Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa

terbukti memenuhi unsur yang sebagaimana yang dimaksud dengan

sendirinya hakim harus dapat memberikan arti yang sebenar – benarnya

kepada masing – masing unsur yang bersangkutan baik menurut undang –

undang, menurut yurisprudensi, maupun menurut doktrin (PAF. Lamintang,

2009:153).

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang

dirumuskan dalam 20 (dua puluh) pasal. Diantara bentuk – bentuk penipuan

itu memiliki nama sendiri yang khusus (Moch. Anwar, 1982:40). Dalam pasal

378 KUHP merupakan delik pokok yang ada didalam delik penipuan.

Kemudian disebutkan dalam pasal 379 KUHP merupakan bentuk penipuan

ringan dan dalam pasal – pasal lainnya dirumuskan tindak – tindak pidana lain

yang semuanya bersifat ”menipu” (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 41).


commit to user

39

Ketentuan dalam pasal 379 KUHP disebut penipuan ringan, jika objeknya

bukan ternak dan harganya tidak melebihi dari dua ratus lima puluh rupiah.

Nilai ini sudah tidak berarti sekarang. Jadi, sampai dengan pidana denda

disesuaikan dengan keadaan sekarang (Andi Hamzah, 2009:113).

Pada pasal 379a KUHP diatur mengenai penipuan dari pihak pembeli

serta pasal 383 dan 386 KUHP diatur mengenai penipuan dari pihak penjual.

Dalam pasal 379a diancam hukuman apabila seseorang pembeli menjadikan

pencarian atau kebiasaan membeli barang itu untuk dirinya atau untuk orang

lain dengan tidak membayar lunas yang biasanya disebut fresschen trekkerij

(Wirjono Prodjodikoro, 2002:42). Adapun bagian inti dalam delik ini ialah

menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang –

barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, dan

memastikan penguasaan barang – barangitu untuk diri sendiri atau orang lain

( Andi Hamzah, 2009: 114).

Pasal 380 KUHP merupakan tindak pidana membubuhkan nama atau

tanda palsu pada karya – karya dibidang sastra, dibidang ilmu pengetahuan,

dan dibidang seni oleh pembentuk undang – undang (PAF.Lamintang,

2009:176). Bagian inti dalam delik ini ialah menaruh nama atau tanda palsu

diatas suatu hasil sastra, kesenian, kerajinan dengan memalsukan nama atau

tanda asli dengan maksud supaya orang lain dapat mengira bahwa itu adalah

hasil karyanya dan dilakukan dengan kesengajaan untuk dijual, ditawarkan,

diserahkan hasil karya sastra tersebut yang didalamnya telah dipalsukan nama

atau tandanya yang asli.

Pada 381 KUHP ialah merupakan bentuk penipuan terhadap

perasuransian atau pertanggungan, dimana dalam perbuatan perjanjian

asuransi penanggung disesatka oleh seseorang yang akan meminta ditanggung

atas sesuatu dengan tipu muslihat (Moch. Anwar, 1982:48). Dalam delik ini


commit to user

40

jalan tipu muslihat dilakukan dengan menyesatkan penanggung asuransi

mengenai keadaan – keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan

sehingga perjanjian tersebut disetujui tanpa adanya syarat – syarat sedemikian

rupa.

Pasal 382 KUHP diatur mengenai tindak pidana yang merugikan

penanggung atau pemegang yang sah dari akta uatang - piutang uang dengan

jaminan sebuah alat pembayaran atau muatannya yang telah diatur dalam

peraturan perundang – undangan (PAF Lamintang, 2009:190). Pada delik ini

sering dilakukan oleh orang yang mengasuransikan barangnya, gedungnya,

kapalnya dengan sengaja membakar sendiri atau menenggelamkan kapalnya

untuk mendapatkan asuransi baik gedungnya maupun isinya, begitu pula

kapal dan muatannya (Andi Hamzah, 2009:118). Kemudian pada pasal 382

bis KUHP diatur mengenai persaingan curang untuk mendapatkan

melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik

sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan curang untuk

menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu.

Pada pasal 383 KUHP merupakan pasal yang mengatur mengenai

delik berupa penipuan yang dilakukan oleh penjual barang terhadap

pembelinya. Delik ini dilakukan dengan kesengajaan menyerahkan barang

lain dari apa yang ditunjuk oleh pembeli yang berkaitan dengan jenis, keadaan

dan jumlah barang yang diberikan. Sedangkan pasal 383 bis KUHP

dipergunakan untuk melindungi penerima konosemen. Dalam pasal 384

KUHP merumuskan perbuatan pidana yang termasuk dalam pasal 383 KUHP

yang dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda

paling banyak enam puluh rupiah jika jumlah tidak melebihi dua ratus lima

puluh rupiah.


commit to user

41

Selanjutnya dalam pasal 385 KUHP diatur mengenai tindak pidana

yang berkaitan dengan tanah. Dalam pasal 385 KUHP bertujuan untuk

melindungi hak atas tanah yang dimiliki penduduk asli berdasarkan hukum

adat ataupun atas bangunan – bangunan ataupun tanaman – tanaman yang

terdapat diatas tanah tersebut (PAF Lamintang, 2009:201). Pada pasal 386

KUHP merupakan tindak pidana berupa penjualan makanan, minuman dan

obat – obatan yang dipalsukan. Pasal ini bertujuan untuk melindungi

konsumen dari tindak pidana penipuan berupa pemalsuan minuman, makanan

dan obat – obatan.

Kemudian pada pasal 387 KUHP diatur mengenai tindak pidana

berupa perbuatan – perbuatan yang sifatnya menipu dalam pelaksanaa

perjanjian – perjanjian pembuatan bangunan – bangunan dan penyerahan

bahan – bahan bangunan. Sedangkan pada pasal 389 KUHP diatur mengenai

tindak pidana menghancurkan, memindahkan atau menyingkirkan sesuatu

yang dipakai orang untuk menunjukkan batas – batas halaman dengan maksud

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dalam pasal 390 KUHP dirumuskan mengenai tindak pidana yang

dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan

cara melawan hukum menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga –

harga barang dagang, dana – dana dan surat – surat berharga menjadi turun

atau naik. Sedangkan pada pasal 391 KUHP merupakan bentuk penipuan

dengan memberikan gambaran yang tidak benar terhadap surat berharga. Pada

delik ini pelaku dengan sengaja menyembunyikan keadaan yang sebenarnya

dengan memberikan bayangan yang tidak benar.

Pada pasal 392 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dengan

bentuk mengumumkan neraca yang tidak benar terhadap pengusaha, pengurus

atau komisaris dalam sebuah perseroan terbatas. Sedangkan dalam pasal 393


commit to user

42

KUHP merupakan bentuk penipuan dengan memperdagangkan barang –

barang yang dilengkapi dengan nama, firma atau cap yang dipalsukan.

Kemudian dalam pasal 393 bis KUHP diatur mengenai bentuk penipuan yang

menyuruh memasukkan alamat yang tidak sebenarnya dari seorang tergugat

dalam surat gugatan dalam perceraian atau perkara kepailitan yang dilakukan

oleh seorang pengacara yang diketahui bahwa keterangan tersebut

bertentangan dengan hal yang sebenarnya. Selanjutnya dalam pasal 394

KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam suatu

keluarga dan dalam pasal 395 KUHP diatur mengenai sanksi pidana terhadap

pelaku yang melanggar pasal 394 KUHP dapat dijatuhi hukuman berupa

pencabutan hak – hak terhadap diri pelaku tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, tindak pidana penipuan terbagi atas

berbagai bentuk dan berbagai cara yang dilakukan oleh si pelaku dalam

melancarkan tindak kejahatannya tersebut yang pada pokoknya diatur dalam

pasal 378 KUHP. Oleh sebab itu hukum pidana memiliki suatu sanksi –

sanksi pidana yang tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar

tindak pidana yang terjadi di Indonesia dapat diminimalisir sehingga dapat

menciptakan suatau tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan

tentram.

Berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan

penggunaan proposal palsu dapat dilihat dari unsur – unsur yang ada didalam

tindak pidana penipuan yang tercantum didalam pasal 378 Kitab Undang –

Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur yang pertama adalah unsur subjektif

ialah pelaku tindak pidana melakukan tindakan tersebut dilakukan dengan

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara

melawan hukum. Kemudian unsur yang kedua ialah unsur objektif. Unsur

objektif tersebut ialah berupa adanya unsur barangsiapa atau adanya pelaku


commit to user

43

tindak pidana penipuan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

sesuatu kepadanya baik suatu benda, perikatan utang maupun peniadaan

piutang yang dilakukan dengan penggunaan nama palsu, kedudukan palsu,

tipu muslihat maupun rangkaian kata – kata bohong. Apabila semua unsur

telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya, maka pelaku tindak pidana

penipuan dengan penggunaan surat proposal palsu tersebut dapat dijatuhi

hukuman pidana yang sesuai dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan

oleh si pelaku.


commit to user

44

B. Kerangka Pemikiran

Penggunaan Proposal Palsu

Dasar Pertimbangan

Sanksi Pidana

Hakim

Pasal 378 KUHP

Putusan


commit to user

45

Berhubungan dengan adanya kasus penggunaan proposal palsu dalam

pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh yang digunakan oleh pelaku tindak pidana

maka seorang pelaku tersebut dapat dikenakan pasal yang ada didalam Kitab Undang

– Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya dalam pasal 378 KUHP yang mengatur

tentang tindak pidana penipuan.Dalam hal tindak pidana penipuan ini, pelaku dapat

dijatuhi hukuman pidana berupa hukuman pidana penjara paling lama selama empat

tahun. Penetapan sanksi pidana tersebut juga harus melalui adanya dasar – dasar

pertimbangan yang diambil oleh seorang hakim dalam memutus suatu perkara tindak

pidana penipuan. Dasar – dasar pertimbangan hakim tersebut harus memperhatikan

unsur – unsur yang ada dalam suatu tindak pidana penipuan.

Mengenai tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP

memiliki beberapa unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif

ialah unsur yang berupa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain dengan cara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif ialah unsur yang

memuat mengenai hal – hal yang berkaitan dengan unsur barangsiapa, unsur

menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu

perikatan serta meniadakan suatu piutang dengan memakai nama palsu, sifat palsu,

dengan tipu muslihat, dan rangkaian kata – kata bohong.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka apabila seseorang yang telah memenuhi

seluruh unsur – unsur yang telah disebutkan diatas maka seseorang tersebut dapat

dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara melalui dasar petimbangan hakim dan

hakim pula dapat memberikan sanksi pidana tersebut sesuai dengan kesalahan yang

diperbuat oleh si pelaku tindak pidana penipuan dengan penjatuhan pidana yang

seadil- adilnya. Dengan adanya pengenaan sanksi pidana tersebut, diharapkan dapat

memberikan suatu efek jera bagi pelaku dan dapat meminimalisir pelaku – pelaku

kejahatan khususnya pelaku kejahatan penipuan.


commit to user

46

46

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dengan Penggunaan

Proposal Palsu Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

(KUHP)

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan suatu

bentuk perundang – undangan yang mengatur tentang perkara – perkara yang

berkaitan dengan tindak pidana. Kitab Undang – Undang Hukum pidana digunakan

para hakim dalam memutus suatu perkara perkara tindak pidana yang ada di

Indonesia. Berkaitan dengan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia,

para hakim sebagian besar menggunakan pasal – pasal yang diatur dalam Kitab

Undang – Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam mengadili dan menjatuhkan

putusan terhadap terdakwa yang benar – benar bersalah dengan putusan yang seadil –

adilnya.

Hukum positifyang berlaku di Indonesia adalah KUHP, dimana KUHP

sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan

penduduk, yaitu golongan timur asing, bumiputera, dan Eropa. Dengan demikian

dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman dalam peraturan

hukum pidana yang berlaku di Indonesia (Sudarto, 1990:16). Hukum pidana adalah

hukum tentang penjatuhan sanksi, ihwal penegakan norma – norma (aturan – aturan)

oleh alat kekuasaan Negara yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku

yang mengancam keberlakuan norma tersebut lebih tampak disini dibandingkan

dengan bidang - bidang hukum lainnya semisal dengan hukum sipil. Umumnya

sanksi tersebut berupa pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab

oleh suatu instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar

suatu aturan hukum (Jan Remmelink, 2003: 6-7).


commit to user

47

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki suatu

pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan proposal

palsu dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqoh dari masjid - masjid yang ada

di kota Surakarta yang dikenakan pasal tentang tindak pidana penipuan. Hukum

pidana tidak hanya melihat unsur – unsur dari tindak pidana penipuan saja namun

hukum pidana juga melihat adanya unsur penyertaan didalam tindak pidana yang

berkaitan dengan tindak pidana penipuan tersebut. Berkaitan dengan kasus tersebut,

terdapat dua pasal yang dikenakan, yaitu:

1. Pasal 378 KUHP

2. Pasal 55 ayat (1) KUHP

Dalam pasal 378 KUHP disebutkan bahwa,

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Dalam pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan

dengan tindak pidana penipuan yang mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang

ditujukan terhadap harta benda, dimana pelaku menggunakan perbuatan-perbuatan

yang bersifat menipu atau menggunakan tipu muslihat. Kemudian didalam tindak

pidana penipuan terdapat unsur - unsur seperti unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif terdiri atas unsur dengan maksud, untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain dan secara melawan hukum. Selanjutnya unsur objektif terdiri dari

barangsiapa, menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut, menyerahkan suatu

benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang dan dengan

memakai sebuah nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat serta rangkaian kata-

kata bohong.


commit to user

48

Sedangkan dalam pasal 55 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa,

“ Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

Ke- 1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke- 2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai hal

– hal yang berkaitan dengan Penyertaan. Penyertaan (deelneming) adalah pengertian

yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang – orang baik

secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing – masing perbuatan sehingga

melahirkan suatu tindak pidana (Adami Chazawi, 2002:71). Menurut pendapat

Satochid Kartanegara mengartikan deelneming apabila dalam satu delik tersangkut

beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut Leden Marpaung mengatakan

bahwa pendapat Satochid Kartanegara tersebut kurang tepat, karena walaupun

tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dipertanggungjawabkan,

perbuatan tersebut tidak termasuk deelmening. Lebih tepat jika deelmening diartikan

suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban. Menurut doktrin, deelmening menurut

sifatnya terdiri atas deelmening yang berdiri sendiri dan deelmening yang tidak

berdiri sendiri. Deelmening yang berdiri sendiri dapat diartikan sebagai

pertanggungjawaban dari tiap peserta yang dihargai sendiri – sendiri. Sedangkan

deelmening yang tidak berdiri sendiri merupakan pertanggungjawaban dari peserta

yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain. Namun dalam KUHP tidak

menganut pembagian deelmening menurut sifatnya ( Leden Marpaung, 2005: 77).

Dalam hal penyertaan dikenal dua bentuk yang termasuk dalam

penyertaan.Penyertaan tersebut diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dalam


commit to user

49

pasal 55 KUHP diatur mengenai Pembuat (dader) dan dalam pasal 56 KUHP diatur

mengenai Pembantu. Dalam Kamus Bahasa Belanda, dader diartikan pembuat.

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaku dan dalam

Kamus Bahasa Inggris diartikan dengan doer atau pelaku. Yang dimaksud dengan

pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan

oleh undang – undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya,

pelaku dapat diketahui dari jenis delik. Delik formil yaitu berkaitan dengan pelakunya

adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik – delik dalam undang –

undang. Sedangkan delik materiil ialah yang berkaitan dengan pelakunya yang barang

siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik. Kemudian

delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa

yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Dader

dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T pembentukan pasal 55

KUHP yang antara lain mengutarakan bahwa yang harus dipandang sebagai dader itu

bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik

melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut

melakukan ( Leden Marpaung, 2005: 78-79).

Dalam pasal 55 KUHP menyebut empat golongan orang yang dipidana

sebagai pembuat ialah:

a) Mereka yang melakukan tindak pidana (pelaku/pleger)

Pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga

dala bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat

orang – orang lain atau bawahan mereka (Jan Remmelink, 2003: 308).

Menurut Satochid Kartanegara, dalam pasal 55 adalah berkelebihan sebab

andaikata perumusan itu tidak dicantumkan dalam pasal tersebut, tetap

akan diketahui siapa pelakunya dalam delik dengan perumusan formil

yaitu pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi rumusan delik.

Kemudian delik dengan perumusan materiil yaitu pelakunya adalah


commit to user

50

barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang. Lalu yang terakhir,

delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas (A.Z Abidin Farid&A.

Hamzah, 2006:165-166).

b) Mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana (doen pleger)

Menurut penulis ilmu hukum pidana di Indonesia doen pleger

diterjemahkan dengan menyuruh, sebenarnya tidak tepat. Doen berarti

membuat dan plegen bermakna melakukan. Kalau hendak diterjemahkan

dengan tepat, doen plegen harus diterjemahkan membuat orang lain

melakukan delik atau lebih tepat membuat orang lain yang tidak dapat

dipidana mewujudkan delik. Doen pleger secara harfiah dapat

diterjemahkan dengan pembuat pelaku karena setiap orang di Indonesia

sudah memakai istilah penyuruh atau pembuat pelaku (A.Z Abidin

Farid&A. Hamzah, 2006:176). Orang yang menyuruh lakukan mengambil

prakarsa sendiri pula, namun berbeda dengan pembujuk ia

mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna

mencapai tujuannya. Kadang – kadang juga diungkapkan demikian: orang

yang “menyuruh melakukan” itu mempergunakan orang lain sebagai “ alat

tak berkehendak”. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari

ketidakmampuan bertanggung jawab Pasal 44 KUHP, atau dari ketiadaan

kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara. Ciri menyuruh

lakukan asli yakni mempergunakan orang lain (yang tidak mampu

bertanggung jawab atau yang tidak tahu) sekan – akan sebagai alat yang

tidak berkehendak di tangannya sendiri untuk mencapai tujuan – tujuan

jahat, dalam yurisprudensi tidak menjadi kabur (D. Schaffmeister dkk,

Editor J.E Sahetapy, 1995:253).

c) Mereka yang turut serta melakukan (medepleger)

Medepleger (kepelakusertaan) terjadi cukup kalau dua orang bekerja sama

secara sadar dan bersama – sama melakukan perbuatan pelaksaan atau

satu orang yang melakukan perbuatan pelaksaan, sedangkan kawan


commit to user

51

berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya

delik (A.Z Abidin Farid&A. Hamzah, 2006:223). Seorang pembuat ikut

serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai

dengan perundingan itu mereka bersama – sama melaksanakan delik (D.

Schaffmeister dkk, Editor J.E Sahetapy, 1995:255).

d) Mereka yang dengan memberi dan menjanjikan sesuatu dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasaan atau

ancaman atau penyesatan dengan memberi kesempatan sarana atau

keterangan sengaja menganjurkan (membujuk) orang lain supaya

melakukan perbuatan (uitlokker). Dalam hal pemidanaan mereka yang

termasuk dalam empat macam pembuat itu, tidak ada perbedaan (Winarno

Budyatmojo, 2009:26). Uitlokking dalam hal ini terdapat kemiripan

dengan medeplichtig (pembantuan), dimana sama-sama melibatkan orang

lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Perbedaannya adalah

apabila dalam kasus dengan medeplechtighyang melakukan adalah si

pelaku sendiri namun dengan menggunakan fasilitas atau bantuan dari

si orang lain. Maka pada kasus yang terjadi dengan uitlokking,

yang memberi kesempatan atau fasilitas adalah si pelaku, namun ia

menyarankan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk

melakukannya, sedangkan inisiatif melakukan tetap ada di diri si pelaku

sendiri (R.Soesilo, 1996:73).

Kasus tindak pidana penipuan dengan adanya perbuatan penyertaan dapat

dilakukan dengan berbagai modus operandi yang dapat dilakukan dalam suatu

lingkungan masyarakat. Suatu tindak pidana dapat dikatakan termasuk dalam suatu

tindak pidana penipuan apabila telah memenuhi unsur – unsur seperti unsur subjektif

dan unsur objektif. Unsur subjektif terdiri atas unsur dengan maksud, untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan secara melawan hukum. Selanjutnya

unsur objektif terdiri dari barangsiapa, menggerakkan orang lain agar orang lain


commit to user

52

tersebut, menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan

suatu piutang dan dengan memakai sebuah nama palsu, kedudukan palsu, tipu

muslihat serta rangkaian kata-kata bohong. Sebagai suatu contoh kasus tindak pidana

penipuan dengan modus penggunaan proposal palsu yang pernah terjadi dan telah

diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor

291/Pid.B/2011/PN.Ska.

B. Analisa Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam

Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan Dengan

Penggunaan Proposal Palsu di Pengadilan Negeri Surakarta

Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta penulis memperoleh data

dari hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut dan melalui data

– data yang diperoleh secara langsung yang berupa Putusan Hakim dalam perkara

nomor 291/PID.B/2011/PN.Ska. Dari hasil penelitian tersebut, maka didapat data

sebagai berikut;

Perkara tindak pidana penipuan dengan modus penggunaan proposal palsu

dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah dan Masjid Nur

Rohmah di Surakarta dengan identitas terdakwa sebagai berikut;

1) Terdakwa Kesatu

Nama Lengkap : PUJI LESTARI BINTI JIMIN

Tempat Lahir : Boyolali

Tanggal Lahir : 28 Desember 1982

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Jetak Rt 03 Rw 01 Kel. Wonorejo, Kec.

Gondangrejo, Kab Karanganyar

Agama : Islam


commit to user

53

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

2) Terdakwa Kedua

Nama Lengkap : HARI AGUNG Alias AGUNG BIN SURAHMAN

Tempat Lahir : Surakarta

Tanggal Lahir : 19 Januari 1975

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Jetak Rt 03 Rw 01 Kel. Wonorejo, Kec.

Gondangrejo, Kab Karanganyar

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Berdasarkan identitas para terdakwa diatas maka dapat dijelaskan secara

terperinci mengenai kasus posisi yang terjadi terkait dengan penggunaan proposal

palsu dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh di Kota Surakarta ialah sebagai

berikut;

Pada awalnya terdakwa Hari Agung alias Agung Bin Surahman mendatangi

rumah korban yang bernama H. Ahmad Walid, SH, ST Bin Irsam pada bulan Agustus

2011 yang beralamat di Jalan Kapulogo Barat II Griyan Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan

Pajang Laweyan Surakarta.Terdakwa kemudian menyerahkan proposal panitia

penerimaan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah yang beralamat di

Lemah Abang Rt.05 Rw. 22 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Surakarta

kepada korbannya tersebut. Kemudian karena korban ingin mempelajari proposal

tersebut, maka korban menyuruh untuk meninggalkan proposal tersebut dan

menyuruh terdakwa kembali pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011. Kemudian

pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 terdakwa Puji Lestari datang menanyakan

kapan akan memberikan bantuan lalu korban menjawab nanti akan diberikan pada

hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011. Sebelumnya terdakwa Puji juga telah

menyerahkan proposal yang berkaitan dengan zakat, infaq, dan shadaqoh dari Masjid


commit to user

54

Nur Rohmah yang beralamat di Losari Rt.04 Rw. 02 Kelurahan Semanggi Kecamatan

Pasar Kliwon Surakarta dan yang menerima proposal tersebut adalah istri korban.

Kemudian istri korban menjawab bahwa akan memberikan bantuan tersebut

pada hari Sabtu pada tanggal 27 Agustus 2011. Akhirnya pada hari Sabtu sehabis

sholat magrib tersangka Puji datang, namun korban menyuruh terdakwa untuk datang

kembali pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar jam 09.00 WIB. Hal

tersebut dikarenakan korban belum menanyakan dan memperlihatkan kepada

pengurus Masjid Istiqomah yang bernama Muhammad Khozin Sidiq Bin Ahmad

Yasin dan Masjid Nur Rohmah yang bernama Muhammad Irsam Bin

Sumarjo.Kemudian setelah korban memperlihatkan proposal tersebut pada masing –

masing pengurus masjid tersebut keduanya menjelaskan bahwa proposal tersebut

adalah palsu.Hal tersebut terlihat dari model dan stempel masjid yang berbeda dari

yang aslinya. Selanjutnya korban meminta kepada kedua pengurus tersebut untuk

datang kerumahnya pada saat terdakwa datang. Lalu pada hari Minggu tanggal 28

Agustus 2011 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa Puji datang dan menanyakan kapan

akan memberikan bantuan tersebut kepada korban. Lalu korban menyerahkan amplop

yang berisi uang sebesar Rp. 100.000,.kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya.

Setelah itu, terdakwa meninggalkan rumah korban dan tidak jauh dari rumah korban

terdakwa diamankan oleh kedua pengurus masjid tersebut. Kemudian tidak berapa

lama terdakwa Hari Agung datang dan ikut juga diamankan oleh kedua pengurus

masjid tersebut serta terdakwa Hari Agung mengakui bahwa Puji Lestari adalah

istrinya, maka keduanya pun ikut diamankan dan diserahkan pada pihak yang

berwajib.

Dengan adanya kasus posisi yang terjadi tersebut, selanjutnya penuntut umum

mengajukan suatu dakwaan terhadap terdakwa, yaitu sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa PUJI LESTARI BINTI JIMIN bersama – sama dengan

terdakwa HARI AGUNG ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN (suaminya), pada

bulan Agustus 2011 atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011


commit to user

55

bertempat dirumah korban H. AHMAD WALID, SH, ST Bin IRSAM, tepatnya Jl.

Kapulogo Barat II Griyan Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta atau

pada tempat – tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Surakarta, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan maksud

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang

memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun

karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan

sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, perbuatan mana

terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa HARI AGUNG ALIAS AGUNG BIN

SURAHMAN, mendatangi rumah korban H. AHMAD WALID, SH, ST Bin IRSAM

pada bulan Agustus 2011 tepatnya Jl. Kapulogo Barat II Griyan Rt. 01 Rw. 10

Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta, dengan menyerahkan proposal Panitia

Penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqoh Masjid Istiqomah Lemah Abang Rt. 05 Rw. 22

Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari Surakarta dan oleh karena korban ingin

mempelajari proposal tersebut kemudian menyuruh terdakwa menyimpannya dan

menyuruh kembali pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011, pada hari Kamis

tanggal 25 Agustus 2011 terdakwa PUJI LESTARI datang menanyakan kapan akan

memberikan bantuan lalu korban jawab nati pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus

2011, akhirnya pada hari Sabtu sehabis sholat magrib tersangka PUJI LESTARI

datang, namun korban menyuruhnya kembali pada hari Minggu tanggal 28 Agustus

2011 sekitar jam 09.00 WIB , karena korban belum memperlihatkan proposal tersebut

kepada saksi KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN

(salah satu pengurus di masjid Istiqomah) dan setelah proposal tersebut diperlihatkan

dan KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN

menjelaskan bahwa proposal tersebut palsu karena model dan stempel berbentuk

persegi panjang kemudian korban meminta ke KHOZIN ALS MUHAMMAD

KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN jika terdakwa datang, saksi juga ada.


commit to user

56

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar jam 09.00 WIB

terdakwa PUJI LESTARI datang menanyakan bantuan tersebut lalu korban

menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 100.000,.dan diterima oleh tersangka

PUJI LESTARI dan ketika amplop tersebut telah diterima terdakwa PUJI, KHOZIN

langsung mengamankan terdakwa dan tak berapa lama kemudian terdakwa HARI

AGUNG datang mengakui bahwa terdakwa PUJI adalah istrinya. Akhirnya keduanya

pun diamankan. Dari pengakuan terdakwa HARI AGUNG mengakui sebelumnya

pernah meminta sumbangan juga kepada korban yang pada saat itu korban

menyerahkan uang Rp. 20.000,. yang mana uang tersebut habis digunakan untuk

kebutuhan hidup terdakwa. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban merasa

dibohongi dan menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam

pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan dari terdakwa dan diperkuat

dari barang – barang bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan di pengadilan, maka

dapat diperoleh fakta – fakta hukumnya ialah sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus 2011 terdakwa HARI AGUNG ALIAS

AGUNG mendatangi rumah saksi H. AHMAD WALID, SH, ST Bin

IRSAM di Jl. Kapulogo Barat II Griyan Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pajang

Laweyan Surakarta, dengan menyerahkan proposal Panitia Penerimaan

Zakat, Infaq, Shodaqoh Mesjid Istiqomah Lemah Abang Rt. 05 Rw. 22

Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari Surakarta;

2. Bahwa oleh karena saksi H. AHMAD WALID, SH, ST ingin mempelajari

proposal tersebut, kemudian menyuruh terdakwa kembali lagi pada hari

Kamis tanggal 25 Agustus 2011;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 terdakwa PUJI

LESTARI datang menanyakan kapan akan menerima bantuan, lalu H.

AHMAD WALID jawab nanti pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011;

akhirnya pada hari Sabtu sehabis sholat magrib tersangka PUJI datang,


commit to user

57

namun korban menyuruhnya kembali pada hari Minggu tanggal 28

Agustus 2011 sekitar pukul 09.00 WIB , karena korban belum

menanyakan dan memperlihatkan proposal tersebut kepada saksi

KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN,

ia menjelaskan bahwa Proposal tersebut palsu karena model dan stempel

berbentuk persegi panjang;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar pukul 09.00

WIB terdakwa PUJI datang dan menanyakan bantuan tersebut lalu korban

menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 100.000,. dan diterima

tersangka PUJI dan ketika amplop tersebut telah diterima tersangka PUJI,

KHOZIN langsung mengamankan terdakwa dan tak berapa lama

kemudian terdakwa HARI AGUNG datang dan mengakui bahwa

terdakwa PUJI adalah istrinya akhirnya keduanya pun diamankan, dari

pengakuan terdakwa HARI AGUNG mengakui sebelumnya pernah

meminta sumbangan juga kepada korban yang saat itu korban

menyerahkan uang Rp. 20.000,. yang mana uang tersebut habis digunakan

untuk kebutuhan keluarga terdakwa.

Dalam penelitian ini pula, penulis melakukan wawancara dengan Majelis

Hakim terkait dengan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap perkara tindak pidana

mengenai penggunaan proposal palsu dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh

dari Masjid Istiqomah dan Masjid Nur Rohmah di Kota Surakarta. Adapun hasil dari

wawancara berkaitan dengan proses pemeriksaan di persidangan dan hal – hal yang

berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan terhadap tersangka. Pertama – tama,

penyidik dalam hal ini pihak kepolisian menerima laporan dari saksi korban

mengenai tindak pidana berupa penggunaan proposal palsu dalam pemungutan zakat,

infaq dan shadaqoh yang dilakukan oleh kedua tersangka. Kemudian kedua tersangka

tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian mencari keterangan

dan barang bukti yang ada pada tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana


commit to user

58

tersebut.Kemudian penyidik dalam hal ini pihak kepolisian tersebut setelah

mendapatkan keterangan yang jelas dari tersangka dan saksi – saksi maka penyidik

dapat melakukan suatu tindakan penahanan, penyitaan, penggeladahan, mengambil

sidik jari, dan memotret tersangka.

Selanjutnya penyidik membuat berita acara yang memuat hal – hal yang

berkaitan dengan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan benda

– benda yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, pemeriksaan surat,

pemeriksaan saksi dan lain – lain sebagainya yang kemudian dilimpahkan kepada

penuntut umum. Dalam hal penyidikan dianggap selesai dan penyidik menyerahkan

tanggung jawab dan barang bukti yang ada kepada penuntut umum. Kemudian

penuntut umum menerima dan memeriksa berita acara yang diberikan oleh penyidik

dan kemudian penuntut umum berwenang untuk memberikan perpanjangan

penahanan, lalu penuntut umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara

tersebut kepada pengadilan yang berwenang untuk memutus perkara tersebut.

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang, kemudian

pengadilan tersebut menentukan majelis hakim dan panitera pengganti untuk proses

persidangan selanjutnya. Kemudian majelis hakim dan panitera pengganti

menentukan hari, tanggal dan waktu untuk melakukan persidangan yang kemudian

diberitahukan kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum memberitahukan

kepada terdakwa mengenai hari, tanggal dan waktu perkara disidangkan disertai

dengan surat panggilan baik untuk terdakwa dan para saksi – saksi untuk dapat hadir

dalam sidang yang telah ditentukan.

Kemudian pada hari persidangan, majelis hakim menanyakan mengenai

identitas terdakwa dan apakah pada hari itu terdakwa sehat dan dapat mengikuti

jalannya persidangan. Apabila terdakwa tidak dalam keadaan sehat, maka majelis

hakim dapat menunda jalannya persidangan sampai dengan terdakwa siap menjalani

proses persidangan. Setelah itu, majelis hakim memerintahkan penuntut umum untuk


commit to user

59

membacakan dakwaannya dan memerintahkan kepada terdakwa untuk dapat

mendengarkan dengan seksama. Proses persidangan ini memerlukan beberapa waktu

yang cukup lama untuk dapat menyelesaikan suatu perkara tindak pidana.

Didalam persidangan, majelis hakim memperoleh keterangan saksi – saksi

yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penggunaan proposal palsu dalam

pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh baik saksi korban maupun saksi – saksi lain

yang menguatkan perkara tersebut. Kemudian majelis hakim dapat mempertimbangan

mengenai tuntutan yang diberikan penuntut umum kepada terdakwa dengan

memperhatikan berbagai aspek yang menjunjung tinggi keadilan dan mematuhi hak –

hak terdakwa dalam proses persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh

majelis hakim dapat diberikan seadil – adilnya untuk terdakwa maupun untuk

kepentingan korbannya. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berkaitan

dengan penggunaan proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh

tersebut didasarkan atas peraturan perundang – undangan hukum pidana atau KUHP.

Mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana dengan

Nomor Putusan 291/Pid.B/2011/PN.Ska yang berkaitan dengan penggunaan proposal

palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah dan Masjid

Nur Rohmah yang terjadi di kota Surakarta didasarkan atas peraturan perundang –

undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal menjatuhkan putusan, hakim tidak

hanya mempertimbangkan hal – hal yang berkaitan dengan hal yang bersifat teoritis

semata. Namun hakim juga memperhatikan hal – hal yang berkaitan pula dengan hal

– hal yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan diri si pelaku serta hal – hal

konkret lainnya yang berkaitan dengan perkara lainnya yang dalam penjatuhan pidana

tentunya tidak sama dengan pelaku lainnya walaupun dalam kasus yang serupa.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana, hakim harus melalui beberapa pertimbangan

yang matang sehingga dapat menjatuhkan putusan dengan seadil – adilnya.


commit to user

60

Didalam suatu perkara, putusan hakim didasarkan atas pertimbangan –

pertimbangan tertentu sehingga hakim tersebut dapat memutuskan perkara tindak

pidana berupa penggunaan proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan

shadaqoh di Kota Surakarta dengan seadil – adilnya. Berkaitan dengan kasus ini,

hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memutus perkara tindak pidana ini

didasarkan adanya landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis dan

landasan historis. Landasan yuridis merupakan suatu fakta hukum atau fakta yuridis

yang diperoleh dalam persidangan yang berkaitan dengan perkara penggunaaan

proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh yang terjadi di Kota

Surakarta. Didalam perundang – undangan pula telah diatur mengenai hal – hal yang

perlu dimuat dalam putusan. Hal tersebut merupakan suatu hal pokok yang harus ada

dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa

yang dianggap bersalah. Hal – hal tersebut antara lain berkaitan dengan dakwaan

jaksa penuntut umum. Dakwaan penuntut umum merupakan suatu dasar

pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan dakwaan tersebut

proses pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan hingga mendapatkan suatu putusan

akan perkara tersebut. Didalam hal dakwaan tersebut didalamnya terdiri atas identitas

terdakwa, tempat dan waktu terjadinya suatu tindak pidana, tindak pidana yang

didakwakan terhadap terdakwa dan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa atas

suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan.

Didalam landasan yuridis pula, diperlukan adanya keterangan saksi – saksi.

Keterangan saksi disini memiliki arti penting dalam proses pengadilan. Dengan

adanya keterangan saksi, majelis hakim dapat memperoleh keterangan dengan

lengkap tentang kronologis tindak pidana yang terjadi. Keterangan saksi dianggap

sebagai suatu bagian dari barang bukti apabila saksi tersebut mengalami sendiri suatu

peristiwa pidana atau ia mendengarnya sendiri, dan keterangan saksi tersebut harus

disampaikan didalam persidangan serta saksi tersebut harus bersedia diangkat sumpah

berkaitan dengan kebenaran atas kesaksiannya tersebut. Keterangan saksi merupakan


commit to user

61

suatu hal yang dianggap penting dalam proses persidangan guna untuk sebagai dasar

pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Hal tersebut tercantum dalam

pasal 185 KUHAP, yang mengatakan bahwa keterangan saksi merupakan suatu alat

bukti yang sah apabila dikemukakan dalam sidang pengadilan yang sebelum

memberikan kesaksian seorang saksi tersebut harus bersedia diangkat sumpah

berdasarkan agama yang ia yakini.

Selanjutnya dalam landasan yuridis terdapat pula keterangan

terdakwa.Keterangan terdakwa merupakan bagian dari alat bukti yang sah yang

tercantum dalam pasal 184 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri diatur dalam pasal

189 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa dinyatakan didalam

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia

alami sendiri. Keterangan terdakwa juga dapat diberikan diluar persidangan dan

dibacakan didalam persidangan yang digunakan untuk membantu menemukan bukti

di dalam sidang dengan persyaratan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti

yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Kemudian adanya

barang – barang bukti dapat dijadikan suatu dasar pertimbangan oleh majelis hakim

dalam memutus suatu perkara. Barang bukti bukanlah termasuk dalam bagian alat –

alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Namun adanya barang –

barang bukti inilah dapat menguatkan dan menambah keyakinan hakim dalam

menilai kebenaran atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan terhadap diri

terdakwa.

Adapun benda – benda yang dapat dijadikan suatu barang bukti terkait dengan

tindak pidana penggunaan proposal palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan

shadaqoh dari Masjid Istiqomah dan Masjid Nur Rohmah di Kota Surakarta ialah satu

bendel proposal asli permohonan bantuan dari Masjid Nur Rohmah, satu amplop

putih dengan stempel dari Panitia Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh dari Masjid

Istiqomah dengan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,.(dua puluh ribu

rupiah), satu lembar proposal permohonan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid


commit to user

62

Istiqomah, satu buah amplop putih dengan stempel Panitia Pembangunan Masjid Nur

Rohmah yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,.(seratus ribu rupiah), satu lembar

kwitansi yang berwarna kuning yang ditanda tangani oleh korban dengan stempel

pengurus Masjid Nur Rohmah, tiga lembar proposal dengan stempel Panitia

Pembangunan Masjid Nur Rohmah, satu lembar surat yang dikeluarkan oleh

pengurus Masjid Istiqomah yang dibagian bawah ditanda tangani oleh ketua dan

sekretaris serta stempel berbentuk bulat yang didalamnya terdapat tulisan pengurus

Masjid Istiqomah, serta satu potong jilbab merah dan satu buah tas kecil warna biru

dengan merek Wilson yang digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak

pidana.

Yang menjadi landasan yuridis berikutnya ialah pasal – pasal yang ada

didalam peraturan perundang – undangan hukum pidana. Didalam pasal – pasal yang

ada dalam peraturan hukum pidana memuat unsur – unsur yang didakwakan terhadap

diri terdakwa. Dengan adanya unsur – unsur tersebut, majelis hakim harus teliti dan

tepat dalam melihat unsur – unsur tersebut, apakah unsur – unsur yang ada dalam

pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa sudah memenuhi semua unsurnya.

Apabila telah memenuhi dan terbukti, maka pasal tersebut dapat dijatuhkan pada

terdakwa.

Selain landasan yuridis, majelis hakim dalam hal memutus suatu perkara juga

memperhatikan landasan lain yaitu misalnya landasan sosiologis, landasan filosofis

dan landasan historis. Mengenai landasan sosiologis ialah berkaitan dengan hal yang

ada didalam diri pelaku seperti hal – hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani dan

rohani terdakwa serta status sosialnya terdakwa. Kemudian landasan filosofis ialah

majelis hakim melihat hal apa yang mendasari terdakwa untuk melakukan tindak

pidana tersebut. Lalu landasan historis ialah majelis hakim mempergunakan sisi

sejarah dimasa lalu mengenai tindak pidana yang terjadi dengan melihat putusan –

putusan hakim dimasa lalu dalam kasus yang sama.


commit to user

63

Dari beberapa landasan – landasan yang dipergunakan hakim dalam memutus

suatu perkara yang berkaitan dengan penggunaan proposal palsu dalam pemungutan

zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah dan Masjid Nur Rohmah di Kota

Surakarta, maka dapat penulis analisa bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri

Surakarta dalam memutus perkara dengan Nomor 291/Pid.B/PN.Ska ialah didasarkan

atas;

1. Adanya dakwaan dari penuntut umum yang dibacakan didalam

persidangan. Adapun dakwaan penuntut umum ialah Bahwa ia Terdakwa

PUJI LESTARI BINTI JIMIN bersama – sama dengan terdakwa HARI

AGUNG ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN (suaminya), pada bulan

Agustus 2011 atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011

bertempat dirumah korban H. AHMAD WALID, SH, ST Bin IRSAM,

tepatnya Jl. Kapulogo Barat II Griyan Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pajang

Laweyan Surakarta atau pada tempat – tempat lain yang termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan, menyuruh

melakukan atau turut melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan

diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai

nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun

karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya

memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang,

perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa HARI AGUNG ALIAS AGUNG

BIN SURAHMAN, mendatangi rumah korban H. AHMAD WALID, SH,

ST Bin IRSAM pada bulan Agustus 2011 tepatnya Jl. Kapulogo Barat II

Griyan Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pajang Laweyan Surakarta, dengan

menyerahkan proposal Panitia Penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqoh Masji

Istiqomah Lemah Abang Rt. 05 Rw. 22 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan

Banjarsari Surakarta dan oleh karena korban ingin mempelajari proposal


commit to user

64

tersebut kemudian menyuruh terdakwa menyimpannya dan menyuruh

kembali pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011, pada hari Kamis

tanggal 25 Agustus 2011 terdakwa PUJI LESTARI datang menanyakan

kapan akan memberikan bantuan lalu korban jawab nanti pada hari Sabtu

tanggal 27 Agustus 2011, akhirnya pada hari Sabtu sehabis sholat magrib

tersangka PUJI LESTARI datang, namun korban menyuruhnya kembali

pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar jam 09.00 WIB ,

karena korban belum memperlihatkan proposal tersebut kepada saksi

KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN

(salah satu pengurus di masjid Istiqomah) dan setelah proposal tersebut

diperlihatkan dan KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN

AHMAD YASIN menjelaskan bahwa proposal tersebut palsu karena

model dan stempel berbentuk persegi panjang kemudian korban meminta

ke KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD

YASIN jika terdakwa datang, saksi juga ada.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekitar jam

09.00 WIB terdakwa PUJI LESTARI datang menanyakan bantuan

tersebut lalu korban menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp.

100.000,.dan diterima oleh tersangka PUJI LESTARI dan ketika amplop

tersebut telah diterima terdakwa PUJI, KHOZIN langsung mengamankan

terdakwa dan tak berapa lama kemudian terdakwa HARI AGUNG datang

mengakui bahwa terdakwa PUJI adalah istrinya. Akhirnya keduanya pun

diamankan. Dari pengakuan terdakwa HARI AGUNG mengakui

sebelumnya pernah meminta sumbangan juga kepada korban yang pada

saat itu korban menyerahkan uang Rp. 20.000,. yang mana uang tersebut

habis digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa. Akibat perbuatan para

terdakwatersebut korban merasa dibohongi dan menimbulkan kerugian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal


commit to user

65

378 KUHP jo 55 ayat (1) KUHP dan kemudian penuntut umum

menyatakan diri terdakwa bersalah dan telah memenuhi unsur – unsur

yang ada dalam pasal dan diancam hukuman pidana dengan pasal 378

KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP berupa pasal penipuan dengan

penyertaan dan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun. Kemudian

atas tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum tesebut, terdakwa tidak

mengajukan pembelaan secara tertulis namun terdakwa mengajukan

pembelaan secara lisan dan memohon keringanan hukuman. Kemudian hal

itu ditanggapi oleh penuntut umum yang menyatakan bahwa penuntut

umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Namun pada akhirnya putusan majelis hakim berbeda dengan tuntutan

penuntut umum. Hal ini dikarenakan penuntut umum tidak memiliki

kemandirian dalam memberikan putusan seperti yang dilakukan oleh

seorang hakim. Penuntut umum hanya menjalankan tugas atau perintah

dari lembaga Kejaksaan Negeri yang berwenang dalam perkara tersebut.

Adanya penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap diri

terdakwatidak dapat selalu menjadi patokan seorang hakim dalam

memberikan putusan.

2. Adanya fakta dalam persidangan, bahwa hakim menjatuhkan putusan jauh

lebih ringan dari ancaman pidana maksimum pasal 378 KUHP yaitu

selama empat tahun. Dalam kasus tindak pidana penggunaan proposal

palsu dalam pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah

dan Masjid Nur Rohmah di Kota Surakarta terhadap Terdakwa I yaitu

terdakwa PUJI LESTARI BINTI JIMIN dijatuhi hukuman pidana penjara

selama tujuh bulan dan pada Terdakwa II ialah HARI AGUNG ALIAS

AGUNG BIN SURAHMAN dijatuhi hukuman pidana penjara selama

delapan bulan oleh majelis hakim. Para majelis hakim dalam hal

menjatuhkan putusan tersebut didasarkan bahwa yang bersangkutan


commit to user

66

bersikap proaktif yaitu terdakwa mengakui perbuatan yang ia lakukan,

terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi, terdakwa berlaku sopan

dalam persidangan, terdakwa pula tidak berbelit – belit dalam memberikan

keterangan didalam persidangan, terdakwa juga merasa telah menyesal

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa

sebelumnya juga tidak pernah dihukum, terdakwa mempunyai itikad baik

untuk mengembalikan uang – uang yang didapat dari korban, terdakwa

masih mempunyai tanggungan keluarga seperti anak serta korban telah

memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan hal –

hal seperti itulah hakim menjatuhkan putusan jauh lebih ringan dari

ancaman maksimal yang ada didalam pasal 378 KUHP dan dari tuntutan

penuntut umum.

3. Adanya fakta hukum berupa perbedaan penjatuhan pidana terhadap

Terdakwa I dan Terdakwa II. Hal ini dikarenakan peran Terdakwa II lebih

dominan dan memfasilitasi terjadinya suatu tindak pidana penipuan

dengan penggunaan proposal palsu serta Terdakwa II yang mempunyai ide

– ide atau pemikiran – pemikiran guna untuk melancarkan tindak pidana

tersebut.

4. Adanya fakta hukum bahwa terdakwa tidak didampingi oleh seorang

pengacara. Hal ini dikarenakan dalam kasus seperti ini yang ancaman

pidananya dibawah 15 (lima belas) tahun tidak diwajibkan memakai

seorang pengacara. Namun apabila pada perkara yang ancaman pidananya

lebih dari 15 (lima belas) tahun, maka diwajibkan memakai seorang

pengacara dengan adanya surat kuasa dan berita acara sumpah sebagai

seorang pengacara.

5. Didalam persidangan adanya pembuktian melalui alat bukti yang sah yang

diatur dalam pasal 184 KUHAP. Didalam pasal tersebut disebutkan bahwa

alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan

terdakwa, surat dan petunjuk. Hal tersebut didasarkan atas pasal 183


commit to user

67

KUHAP yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak dapat menjatuhkan

hukuman pidana apabila sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah

guna untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana tersebut

benar – benar terjadi dan terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah

melakukannya. Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang

memutus perkara dengan Nomor 291/Pid.B/2011/PN.Skadengan

Terdakwa PUJI LESTARI BINTI JIMIN dan Terdakwa HARI AGUNG

ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN telah memeriksa alat – alat bukti

yang sah yang diajukan dimuka persidangan berupa alat bukti keterangan

saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta surat dan tidak

mempergunakan keterangan saksi ahli dalam persidangan. Seorang saksi

dalam hal memberikan keterangan harus bersedia disumpah berdasarkan

agama yang ia yakini dan memberikan keterangan dengan sebenar –

benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Hal ini tercantum dalam

pasal 160 ayat (3) KUHAP. Kemudian keterangan saksi yang digunakan

adalah keterangan saksi yang dialami, didengar dan dilihat oleh saksi

sendiri. Hal ini pula tercantum dalam pasal 1 angka 27 KUHAP.

Selanjutnya dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa

keterangan seorang saksi saja tidak cukup dapat membuktikan bahwa

seorang terdakwa tersebut bersalah. Oleh karena itu dalam perkara Nomor

291/Pid.B/2011/PN.Ska yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan

dengan penyertaan dengan cara penggunaan proposal palsu dalam

pemungutan zakat, infaq dan shadaqoh dari Masjid Istiqomah dan Masjid

Nur Rohmah di Kota Surakarta maka para saksi dihadirkan dalam

persidangan untuk dapat memberikan keterangan mengenai tindak pidana

tersebut. Adapun para saksi tersebut ialah saksi H. AHMAD WALID SH,

ST BIN IRSAM sebagai saksi I, saksi KHOZIN ALS MUHAMMAD

KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN sebagai saksi II, dan saksi

MUHAMMAD IRSAM BIN SUMARJO sebagai saksi III. Dari kesaksian


commit to user

68

ketiga saksi tersebut pertama – tama ketiga saksi tersebut bersedia

disumpah menurut agamanya masing – masing sebelum memberikan

kesaksiannya. Kemudian ketiga saksi tersebut memberikan keterangan

sesuai dengan apa yang mereka alami,dengar dan lihat. Keterangan ketiga

saksi itu pula saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain

serta pengakuan yang diberikan oleh terdakwa. Berkaitan dengan

keterangan terdakwa, terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan

para ketiga saksi tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 189

ayat (1) yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan

yang dinyatakan dimuka persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan

atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri. Kemudian dalam pasal

189 ayat (4) KUHAP disebutkan pula bahwa ketarangan saksi saja tidak

cukup membuktikan bahwa dirinya bersalah telah melakukan perbuatan

yang didakwakan terhadap dirinya. Oleh sebab itu diperlukan adanya alat

bukti yang lainnya.

6. Setelah mendengarkan kesaksian dari para saksi dan terdakwa ditemukan

pula beberapa alat bukti yaitu berupa satu bendel proposal asli

permohonan bantuan dari Masjid Nur Rohmah, satu amplop putih dengan

stempel dari Panitia Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh dari Masjid

Istiqomah dengan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,. (dua

puluh ribu rupiah), satu lembar proposal permohonan zakat, infaq dan

shadaqoh dari Masjid Istiqomah, satu buah amplop putih dengan stempel

Panitia Pembangunan Masjid Nur Rohmah yang berisi uang pecahan Rp.

100.000,.(seratus ribu rupiah), satu lembar kwitansi yang berwarna kuning

yang ditanda tangani oleh korban dengan stempel pengurus Masjid Nur

Rohmah, tiga lembar proposal dengan stempel Panitia Pembangunan

Masjid Nur Rohmah, satu lembar surat yang dikeluarkan oleh pengurus

Masjid Istiqomah yang dibagian bawah ditanda tangani oleh ketua dan

sekretaris serta stempel berbentuk bulat yang didalamnya terdapat tulisan


commit to user

69

pengurus Masjid Istiqomah, serta satu potong jilbab merah dan satu buah

tas kecil warna biru dengan merek Wilson yang digunakan terdakwa

dalam melakukan perbuatan tindak pidana.

7. Para terdakwa dipersidangan didakwa oleh penuntut umum dengan

Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1)

KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut:

a. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan pasal

tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam KUHP, yaitu

orang . dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah

tiada lain terdakwa – terdakwa PUJI LESTARI BINTI JIMIN dan

terdakwa HARI AGUNG ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN, yang

setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan

identitas para terdakwa dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta lain

unsure barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

b. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

dengan melawan hukum.

Bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan

para saksi dan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta bahwa para

terdakwa menggunakan proposal masjid Nur Rohmah yang beralamat

di Losari Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar

Kliwon Kota Surakarta, tidak benar karena para terdakwa bukan

pengurus dari masjid tersebut yang mana menurut keterangan saksi

KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD

YASIN selaku ketua panitia masjid Nur Rohmah menyatakan bahwa

para terdakwa bukan anggota atau panitia dalam pembangunan masjid

Nur Rohmah yang ditugasi meminta sumbangan dan para terdakwa

mendapatkan proposal tersebut dengan cara membeli per lembar Rp.

3000,- dari Ibu Sri Utami selaku pengurus di Yayasan Krida Karya


commit to user

70

yang berada di daerah Jebres Surakarta, keterangan tersebut

bersesuaian pula dengan keterangan saksi korban AHMAD WALID

bahwa karena mengatasnamakan masjid kemudian menyerahkan uang

Rp. 100.000,- yang mana sebelum kejadian ini para terdakwa pernah

datang dan saat itu saksi menyerahkan uang Rp. 100.000,- dan Rp. 20.

000,-. Maka berdasarkan fakta ini unsur “dengan maksud hendak

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”

telah terbukti menurut hukum.

c. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan

akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong,

membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang

atau menghapus piutang. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang

terungkap dipersidangan, bahwa proposal masjid tersebut diperoleh

dengan cara membeli per lembar Rp. 3000,- dari Ibu Sri Utami selaku

pengurus di Yayasan Krida Karya yang berada di daerah Jebres

Surakarta. Kemudian proposal tersebut terdakwa bawa kerumah saksi

AHMAD WALID, SH, ST pada pertengahan bulan Agustus 2011

tepatnya Jl. Kapulogo Barat II Griyan Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Pajang

Laweyan Surakarta, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan

saksi korban AHMAD WALID, SH, ST ketika melihat proposal tersebut

istri korban curiga karena tidak ada rincian biaya pembangunan masjid

Nur Rohmah dengan dasar tersebut korban kemudian menyampaikan

kepada saksi MUHAMMAD IRSAM BIN SUMARJO, lalu saksi

MUHAMMAD IRSAM BIN SUMARJO menyampaikan kepada saksi

KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN SIDIQ BIN AHMAD YASIN

(pengurus masjid Nur Rohmah) setelah mendapatkan penjelasan bahwa

proposal tersebut palsu kemudiansepakat janjian menyuruh terdakwa

PUJI LESTARI datang pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011

sekitar pukul 09.00 WIB dan pada hari yang telah disepakati terdakwa


commit to user

71

PUJI LESTARI datang dengan mengenakan jilbab merah dan membawa

tas kecil warna biru dan setelah uang sumbangan dari saksi AHMAD

WALID diterima sebesar Rp. 100.000,- terdakwa pun meninggalkan

rumah saksi AHMAD WALID dan baru beberapa langkah diamankan

oleh saksi KHOZIN ALS MUHAMMAD KHOZIN karena terdakwa

bukan petugas dari masjid Nur Rohmah. Maka berdasarkan fakta ini

unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan

akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan - perkataan

bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat

utang atau menghapus piutang” telah terbukti menurut hukum.

d. Melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana

terdakwa I dan terdakwa II juga mendatangi rumah saksi AHMAD

WALID meminta sumbangan dengan menggunakan proposal, dimana

terdakwa I dan terdakwa II adalah suami – istri, maka dari perbuatan para

terdakwa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersama –

sama melakukan perbuatannya itu dan pada diri para terdakwa

mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama untuk melakukan

perbuatannya itu. Dengan demikian turut serta melakukan telah terbukti

menurut hukum.

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dari fakta – fakta

hukum yang terjadi disertai dengan beberapa alat – alat bukti yang sah,

maka seluruh unsur tindak pidana yang ada didalam pasal yang

didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti, maka para

terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan penuntut umum dan

dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan tindak pidana yang

dilakukan oleh para terdakwa. Hal ini tercantum dalam pasal 197 ayat (1)

huruf h KUHAP.


commit to user

72

9. Bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan selama dipersidangan

tidak terbukti alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap

para terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya.

10. Bahwa karena selama dalam pemeriksaan di penyidik sampai dengan

dipersidangan para terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah

dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang

dijatuhkan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa

penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka memerintahkan

para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Hal ini diatur dalam pasal 22

ayat (4) Jo pasal 197 ayat (1) KUHAP.

11. Bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) hurufi

KUHAP, dikarenakan para terdakwa terbukti bersalah maka terhadap

biaya perkara tersebut harus dibebani kepada para terdakwa.

12. Bahwa didalam persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri

Surakarta sebelum majelis hakim memutus perkara dengan Nomor

291/Pid.B/2011/PN. Ska dalam hal penjatuhan pidana, terlebih dahulu

majelis hakim akan memperhatikan hal - hal yang memberatkan dan hal –

hal yang meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa. Berkaitan

dengan hal tersebut diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP. Adapun hal

– hal yang memberatkan adalah:

a. Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

b. Perbuatan yang mengatasnamakan zakat, infaq dan shadaqoh untuk

mencari keuntungan padahal para terdakwa mengaku beragama Islam;

c. Khusus terdakwa II sebagai Kepala Keluarga mengajak terdakwa I

selaku isterinya melakukan tindak pidana.

Hal – hal yang meringankan para terdakwa adalah:

a. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali

perbuatannya;


commit to user

73

b. Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

c. Para terdakwa belum pernah dihukum.

Dengan adanya pertimbangan majelis hakim terhadap perkara tindak pidana

tersebut, kemudian para majelis hakim melakukan musyawarah serta perundingan

untuk dapat memutus perkara yang didakwakan terhadap para terdakwa hingga

akhirnya hakim mengeluarkan putusan dengan Nomor Putusan

291/Pid.B/2011/PN.Ska, yang pada amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I: PUJI LESTARI BINTI JIMIN dan terdakwa II:

HARI AGUNG ALIAS AGUNG BIN SURAHMAN telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara masing – masing selama: Terdakwa I: 7 (Tujuh) bulan,

Terdakwa II: 8 (Delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel proposal asli dengan Nomor 295 tanggal 11 April 2011

yang terdiri dari 6 (enam) lembar permohonan bantuan pembangunan

Masjid Nur Rohmah yang beralamat di Losari Rt. 04 Rw. 02

Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;

- 1 (satu) buah amplop warna putih dengan cap PANITIA

PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ dan SHADAQOH Masjid

Istiqomah Lemah Abang Rt. 04 Rw. 23 Kadipiro, Banjarsari Surakarta

yang berisi 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua

puluh ribu rupiah);


commit to user

74

- 1 (satu) lembar proposal permohonan zakat, infaq, shadaqoh Masjid

Istiqomah

- 1 (satu) buah amplop warna putih terdapat cap PANITIA

PEMBANGUNAN MASJID NUR ROHMAH Losari Rt. 04 Rw. 02

Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta yang

berisi 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu

rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi yang berwarna kuning tertanggal 15 – 08 –

2011 yang ditanda tangani A. WALID dengan stempel pengurus

Masjid Nur Rohmah;

- 3 (tiga) lembar proposal dengan cap PANITIA PEMBANGUNAN

MASJID NUR ROHMAH Losari Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Semanggi

Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta;

- 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh pengurus masjid Istiqomah

Kp. Lemah Abang Rt. 04 Rw. 23 Kadipiro, Banjarsari Surakarta dan

dibagian bawah terdapat tanda tangan ketua SITAM S dan sekretaris

ARIES B S dan juga terdapat stempel berbentuk bulat didalamnya

terdapat tulisan pengurus Masjid Istiqomah Lemah Abang Rt. 04 Rw.

23 Kadipiro, Banjarsari Surakarta dan ditengahnya terdapat tulisan

Istiqomah;

- 1 (satu) potong jilbab warna merah dan 1 (satu) buah tas kecil warna

biru dengan Merk Wilson, dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 120.000,- dikembalikan kepada H. AHMAD WALID,

SH, ST BIN IRSAM;

- Beberapa proposal dan amplop Mesjid Istiqomah dan Masjid Nur

Rohmah yang tidak asli dirampas untuk dimusnahkan;

- Proposal asli dari Masjid Nur Rohmah dikembalikan kepada Pengurus

Masjid Nur Rohmah;


commit to user

75

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY 125 AT, warna putih tahun

2009, No. Pol AD- 4711- JZ beserta kunci dan STNK nya atas nama

PUJI LESTARI dengan alamat Jetak Rt 03 Rw. 01, Wonorejo,

Gondangrejo, Karanganyar dikembalikan kepada para terdakwa.

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –

masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).


commit to user

76

76

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan demikian dari beberapa penjelasan yang bahas oleh penulis diatas

maka dapat disimpulkan;

1. Bahwa pengaturan tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu

dalam hukum pidana termasuk didalam pasal 378 Kitab Undang – Undang

Hukum Pidana yang telah memenuhi unsur – unsur berupa unsur subjektif

dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang berupa dengan maksud

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan

hukum. Sedangkan unsur objektif ialah unsur yang memuat mengenai hal –

hal yang berkaitan dengan unsur barangsiapa, unsur menggerakkan orang lain

agar menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan serta meniadakan

suatu piutang dengan memakai nama palsu, sifat palsu, dengan tipu muslihat,

dan rangkaian kata – kata bohong. Dalam tindak pidana penipuan dengan

penggunaan proposal palsu tersebut pula terdapat adanya unsur – unsur

penyertaan berupa melakukan, penyuruh lakukan dan turut serta melakukan

yang tercantum dalam pasal 55 ayat 1 KUHP.

2. Adapun mengenai dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara

tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan proposal palsu dalam

pemungutan zakat, infaq, dan shadaqoh dengan cara penipuan serta adanya

unsur melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan oleh

terdakwa PUJI LESTARI BINTI JIMIN dan terdakwa HARI AGUNG ALIAS

AGUNG BIN SURAHMAN dalam perkara Nomor 291/Pid.B/2011/PN.Ska

antara lain adanya tuntutan dari jaksa penuntut umum, adanya surat dakwaan

yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, adanya fakta hukum bahwa

76


commit to user

77

terdakwa tidak didampingi oleh seorang pengacara atau penasehat hukum,

serta adanya beberapa barang bukti yang dijadikan suatu bahan pembuktian

suatu tindak pidana. Terdakwa telah terbukti telah melanggar pasal 378

KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana penipuan serta

adanya unsur melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta

melakukan karena telah memenuhi unsur – unsur yang ada dalam pasal

tersebut, adanya fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan serta

adanya pembuktian dengan seluruh barang bukti yang ada disertai dengan

keterangan para saksi dan para terdakwa. Selanjutnya pertimbangan hakim

juga memperhatikan hal – hal yang memberatkan serta hal – hal yang

meringankan terdakwa yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam

menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa yang kaitanya dengan kasus

tersebut maka terdakwa I PUJI LESTARI BINTI JIMIN dijatuhi hukuman

pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan terdakwa II HARI AGUNG ALIAS

AGUNG BIN SURAHMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran – saran

sebagai berikut:

1. Dalam pemberian sanksi pidana terhadap kedua terdakwa apabila dilihat dari

sanksi pidana yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Perundang – Undang

Hukum Pidana adalah empat tahun sedangkan yang diberikan kepada kedua

terdakwa adalah tujuh bulan dan delapan bulan. Hal ini terlihat perbedaan

yang sangat jauh antara sanksi pidana yang ditetapkan dalam KUHP dan hasil

putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Namun apabila dilihat dari jumlah

uang yang diterima oleh pelaku dalam tindak pidana penipuan dengan

penggunaan proposal palsu sebesar Rp. 120.000,. (seratus dua puluh ribu)


commit to user

78

sanksi pidana yang dijatuhkan cukuplah berat bagi kedua terdakwa. Oleh

sebab itu, perlu adanya pertimbangan majelis hakim yang seadil – adilnya

sehingga tindak pidana semacam ini tidak terulang kembali.

2. Dalam memberikan sanksi pidana terhadap suatu perkara diharapkan tetap

berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman tersebut

dianggap sebagai suatu cara untuk memberikan efek jera kepada seseorang

yang melakukan tindak pidana agar di masa yang akan datang terpidana dapat

memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar

tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapai

ketentraman dalam masyarakat.

3. Apabila masyarakat ingin memberikan zakat, infaq maupun shadaqoh kepada

lembaga – lembaga sosial yang ada didalam masyarakat baik lembaga agama

maupun lembaga sosial lainnya hendak langsung disalurkan kepada lembaga

yang bersangkutan tanpa adanya suatu perantara orang lain. Hal ini dilakukan

agar menghindari serta mencegah terulang kembali tindak pidana penipuan

yang menggunakan proposal palsu dari lembaga – lembaga sosial

dimasyarakat.

4. Masyarakat diharapkan memiliki rasa keberanian untuk dapat melaporkan

kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya tindak pidana yang

terjadi dilingkungannya. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya suatu tatanan

kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.


commit to user

Documents

tinjauan hukum pidana terhadap penggunaan proposal palsu dalam