Embed Size (px)
Citation preview
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BAGI PEKERJA PENGRAJIN GERABAH
(STUDI KASUS DI HOME INDUSTRY WALUYO ROTAN DI KASONGAN, BANGUNJIWO, KASIHAN, BANTUL)
SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH
ROCHMAD HARIYADI NIM. 03380402
PEMBIMBING : 1. Drs. RIYANTA, M. HUM. 2. ABDUL MUGHITS, S. Ag. M. Ag.
MU’AMALAT FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2010
ii
ABSTRAK Permasalahan yang sering dihadapi pekerja (buruh) adalah masalah pembagian upah kerja. Dalam hal ini ada pengusaha yang kurang memperhatikan keadilan yang seharusnya dirasakan oleh para pekerja. Sampai sekarang ini masalah tersebut belum begitu direspon oleh pihak pengusaha kerajinan gerabah. Dengan alasan itu penulis meneliti bagaimana pelaksanaan sistem pengupahan bagi pekerja pengrajin gerabah di Home Industry Waluyo Rotan di Kasongan Kasihan, Bantul, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan tersebut.
Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif evaluatif yaitu menggambarkan kenyataan tentang sistem pembagian upah di Home Industry Waluyo Rotan untuk memberikan penilaian. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh dari pihak Home Industry Waluyo Rotan dan juga data sekunder yaitu dengan mempelajari bahan pustaka. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan pekerja yang terkait di tempat kerajinan gerabah milik bapak Waluyo. Selain itu juga digunakan metode observasi dan dokumentasi yaitu dengan mengamati dan melihat berbagai data dan naskah. Metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif di mana data disusun secara sistematis dengan menggunakan pola induktif dan juga sangat memungkinkan untuk menggunakan pola deduktif.
Dari penelitian yang penulis lakukan, dalam sistem pengupahan di Home Industry Waluyo Rotan sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah kepada para pekerjanya. Home Industry Waluyo Rotan tidak bisa disalahkan apabila peristiwa keterlambatan terjadi, karena telah ada kepastian antara kedua belah pihak. Dan pihak pekerja pun tidak pernah menuntut dengan apa yang terjadi, karena mereka sudah yakin dengan upah yang pastinya akan diterima juga. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak antara Home Industry Waluyo Rotan dengan pekerjanya dalam pembagian upah, walaupun tidak ada perjajian kontrak yang jelas antar keduanya. Juga sistem pengupahan yang diterapkan oleh Home Industry Waluyo Rotan sudah menjadi adat kebiasaan. Bahwa suatu adat atau kebiasaan yang telah disepakati dan dilaksanakan dapat menjadi hukum yang sama kedudukannya dengan nash menurut ruang dan waktunya. Sebagaimana kaidah Ushul Fiqh ‘Kebiasaan (adat) bisa dijadikan Hukum’. Menurut penelitian penulis, pekerja Home Industry Waluyo Rotan sudah memaklumi terjadinya keterlambatan dalam pemberian upah kepadanya. Mereka pun tidak pernah menuntut ataupun protes dengan keterlambatan tersebut. Hukum yang berlaku dalam masalah upah dan gaji, sebenarnya kembali kepada keridhaan kedua belah pihak.
Drs. RIY ANTA, M. HUM.Dosen Fakultas Syari'ahUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NOTADINASHal : Skripsi
Saudara Rochmad Hariyadi
Kepada Yth. _Dekan Fakultas Syari'ahUIN Sunan KalijagaDi Yogyakarta
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:
Nama Rochmad Hariyadi
03380402
Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan bagi PekerjaPengrajin Gerabah (Studi Kasus di Home Industry Waluyo Rotan diDesa Kasongan; Bantul)
NIM:
Judul
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah DIN Sunan Kalijaga
yogyakarta.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 29 Rabiul Awal1431 H15 Maret 2010 M
Drs. lU¥1\NTA M. HUM.NIP. 19660415 1993031002
ii
ABDUL MUGHITS, S. Ag. M. Ag.Dosen Fakultas Syari'ahUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NOTADINASHal : Skripsi
Saudara Rochmad Hariyadi
Kepada Yth.Dekan Fakultas Syari' ahDIN Sunan KalijagaDi Yogyakarta
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:
Nama Rochmad Hariyadi
03380402
Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan bagi PekerjaPengrajin Gerabah (Studi Kasus di Home Industry Waluyo Rotan diDesa Kasongan, Bantul)
NTh1
Judul
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah DIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyabkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 29 Rabiul Awal 1431 H15 Maret 2010 M
Pembimbing II
~ , ----...,
ABDUL MUGIllTS, S. Ag. M. Ag.NIP. 1976092020051 1 002
III
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO
PENGESAHAN SKRIPSINomor: UIN.021K.MU-SKRJPP.00.9/20/2010
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem
Pengupahan bagi Pekerja Pengrajin Gerabah
(Studi Kasus di Home Industry Waluyo Rotan di
Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul )
Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nama
NIM
Rochmad Hariyadi
03380402
Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Maret 2010
Nilai Munaqasyah : AIB
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
TIM MUNAQASY AH
~~
Drs. Riyanta, M. Hum.NIP. 19660415 199303 1 002
v
vi
MOTTO
� �� ��� ا���� ��� ا���ا�� أ��و��� �(Imam Syafi’ie)
vii
PERSEMBAHAN
Rabb yang paling mengerti aku
Bapak Suyitno dan Ibu Sri Chuzaemah yang sangat penulis sayangi.
Abah Najib dan semua guru/ ustadz yang penulis ta’dzimi.
Mas Yusuf, Mba’ Maryami dan Mas Kembar (Solihan & Solihin)
Gus Nus dan Saprol.
Almamater-ku Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
viii
KATA PENGANTAR
��� ا ا���� ا�����
��� ا��ر ا����� وا����، ا��� ان ����ا�!� رب ا������، و�� ��ا�� ا ا و ا��� ان &���� �!�ا �)�' ور&���، وا�%#ة وا��# م
)��ء وا��&��� &���� �!� و��� ا�� و*!)� ���� ا��ف ا��� ا�� ���.ا,
Sesungguhnya segala puji bagi Allah SWT, kami meminta pertolongan
kepadaNya, meminta ampun kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari
segala kejahatan diri dan jiwa kami, jadikanlah kami orang yang diberi petunjuk
oleh Allah SWT yang tidak disesatkan-Nya. Tiada tuhan yang disembah selain
Allah SWT dengan segala kebesaran-Nya, tiada sekutu bagi-Nya dan Nabi
Muhammad adalah rasul-Nya. Shalawat dan salam untuk Muhammad SAW, nabi
akhir zaman, tauladan bagi seluruh umat.
Alhamdulillah, Allaaahu Akbar! tidak terasa penyusunan skipsi yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Pengrajin
Gerabah (Studi Kasus di Home Industry Waluyo Rotan di Kasongan, Bangunjiwo,
Kasihan, Bantul)” ini bisa saya diselesaikan, meskipun masih sangat jauh dari
kesempurnaan, kerena kesempurnaan hanya milikNya. Penulis menyadari bahwa
hidup di dunia membutuhkan sokongan dan motivasi untuk mejalankan proyeksi.
Hal inilah yang penulis alami dalam penyusunan skripsi ini.
Hanya kata terima kasih yang sedalam-dalamnya yang bisa penulis
ucapkan kepada:
ix
1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M. A, Ph. D, sebagai Dekan Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Pembantu Dekan.
2. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak
Drs. Riyanta, M. Hum, sebagai Ketua Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai Pembimbing I dan Bapak
Abdul Mughits, S. Ag. M. Ag. selaku pembantu pembimbing yang telah
dengan penuh kesabaran bersedia membimbing serta banyak meluangkan
waktunya untuk memberikan saran dan kritik demi terselesaikannya skripsi
ini. Tanpa bantuan, arahan dan pengertiannya penulis yakin akan sangat sulit
menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Fatma Amalia, S. Ag. M. Si. selaku Penasehat Akademik yang telah
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama
penulis menjadi mahasiswa.
4. Bapak Waluyo selaku pemilik Home Industry Waluyo Rotan dan segenap
pekerjanya, yang telah bersedia meluangkan waktu menjawab pertanyaan-
pertanyaan penulis dan mengisi beberapa pertanyaan di angket yang penulis
berikan. Tanpa bantuan dan partisipasi mereka, penulis tidak bisa
menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Kelas Mu’amalah angkatan 2003 (Erfan, Arbaili, Taufik
‘Mbero’) yang selalu siap mendengar setiap keluh-kesah penulis serta telah
banyak memberikan motivasi untuk terus bangkit.
6. Segenap teman-teman Luqmaniyyah (LQ) yang telah banyak memberikan
motivasi dan do’a.
x
7. Uqin cs yang tellah banyak memberikan dukungan kepada penulis sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu
namanya, terima kasih atas segalanya.
Akhirnya, sesederhana apapun tulisan ini penulis berharap semoga dapat
memberika kontribusi bagi pengembangan studi Islam, terutama studi Hukum
Islam di Indonesia. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa
dibuka untuk perbaikan tulisan ini.
09 Rabi’ul akhir 1431 H Yogyakarta, 25 Maret 2010 M
Rochmad Hariyadi
xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan
0543b/U/1987.
A. Konsonan tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل
Alîf Bâ’
Tâ’
Sâ’
Jîm
Hâ’
Khâ’
Dâl
Zâl
Râ’
zai
sin
syin
sâd
dâd
tâ’
zâ’
‘ain
gain
fâ’
qâf
kâf
lâm
tidak dilambangkan
b
t
ś
j
h
kh
d
Ŝ
r
z
s
sy
s
d � t
z
‘
g
f
q
k
l
tidak dilambangkan
be
te
es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er
zet
es
es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka
`el
xii
م ن و هـ ء ي
mîm
nûn
wâwû
hâ’
hamzah
yâ’
m
n
w
h
’
Y
`em
`en
w
ha
apostrof
ye
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
� دة� ��ة
ditulis
ditulis
Muta‘addidah
‘iddah
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
��� ��
ditulis
ditulis
HHHH ikmah
‘illah
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.
ditulis آ�ا� ا�و���ء Karâmah al-auliyâ’
3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis t atau h.
���ditulis زآ�ة ا� Zakâh al-fiŃri
xiii
D. Vokal pendek
___
� ___
ذآ�___
'&ه$
fathah
kasrah
dammah
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
A
fa’ala
i
Ŝukira
u
yaŜhabu
E. Vokal panjang
1
2
3
4
Fathah + alif
)�ه��fathah + ya’ mati
)*+, kasrah + ya’ mati
�'.آـ dammah + wawu mati
�وض
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
â
jâhiliyyah
â
tansâ
î
karîm
û
furûd 0
F. Vokal rangkap
1
2
Fathah + ya’ mati
.�+�1 fathah + wawu mati
34ل
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ai
bainakum
au
qaul
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof
. أأ5 أ��ت
.,��8 9:�
ditulis
ditulis
ditulis
A’antum
U‘iddat
La’in syakartum
xiv
H. Kata sandang alif + lam
1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.
�=نا�; ا�;��س
ditulis
ditulis
Al-Qur’ân
Al-Qiyâs
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.
ا�*�?ء@�Aا�
ditulis
ditulis
As-Samâ’
Asy-Syams
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut penulisannya.
ذوي ا���وض أه� ا�*+
ditulis
ditulis
śawî al-furûûûûdddd !
Ahl as-Sunnah
xv
DAFTAR ISI
Halaman Judul .................................................................................................... i
Abstrak ............................................................................................................... ii
Nota Dinas.......................................................................................................... iii
Halaman Pengesahan .......................................................................................... v
Halaman Motto................................................................................................... vi
Halaman Persembahan........................................................................................ vii
Kata Pengantar.................................................................................................... viii
Pedoman Transliterasi ...................................................................................... ..... xi
Daftar Isi............................................................................................................. xv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Pokok Masalah..................................................................................... 9
C. Tujuan Penelitian.................................................................................. 9
D. Manfaat Penelitian................................................................................ 9
E. Telaah Pustaka ..................................................................................... 10
F. Kerangka Teoretik................................................................................ 12
G. Metode Penelitian................................................................................. 18
H. Sistematika Pembahasan....................................................................... 20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN DALAM
HUKUM ISLAM
A. Pengertian Upah................................................................................... 21
B. Dasar Hukum Upah Dalam Islam ........................................................... 25
C. Fungsi, Bentuk dan Syarat Upah........................................................... 29
D. Sistem yang mempengaruhi Upah......................................................... 31
E. Rukun dan Syarat Sahnya Upah............................................................ 33
F. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja.......................................... 42
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HOME INDUSTRY WALUYO
ROTAN DI KASONGAN, BANGUNJIWO, KASIHAN, BANTUL
xvi
A. Home Industry Waluyo Rotan di Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan,
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
1. Profil Wilayah Penelitian................................................................ 44
2. Industri Gerabah di Desa Kasongan dan Penyerapan Tenaga Kerja. 48
3. Home Industry Waluyo Rotan……………………………………... 52
B. Perjanjian Hari dan Jam Kerja ............................................................... 61
C. Kendala yang dihadapi oleh Home Industry Waluyo Rotan................... 62
D. Sistem Pengupahan yang diterapkan di Home Industry Waluyo Rotan di
Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
…………….......................................................................................... 64
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN
HOME INDUSTRY WALUYO ROTAN DI KASONGAN,
BANGUNJIWO, KASIHAN, BANTUL………………… ................... 70
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .......................................................................................... 78
B. Saran.................................................................................................... 80
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 81
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Terjemahan ............................................................................................... I
Biografi Ulama............................................................................................... III
Surat Izin Penelitian....... ............................................................................ III
Pedoman Wawancara ................................................................................. VI
Angket Penelitian........................................................................................... VII
Peta Lokasi Home Industry Waluyo Rotan, ......................... ....................... X
Curriculum Vitae ....................................................................................... XI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan bermasyarakat manusia dikenal sebagai makhluk sosial.
Hal ini didasarkan pada segala aktifitasnya yang tidak bisa lepas dari peranan
orang lain. Oleh karenanya peran manusia lain tidak bisa diabaikan dalam
kehidupan kita sehari-hari. Manusia mempunyai kewajiban yang senantiasa
harus dipenuhi yaitu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh
syara’. Syara’ memberikan pedoman menyeluruh, mencakup segala aspek
kehidupan yaitu: aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah. Aspek aqidah, ibadah,
dan akhlak diajarkan dalam bentuk absolut yang tidak menerima perubahan
sepanjang zaman. Dengan kata lain manusia tidak bisa menambah, mengubah
dan mengurangi aspek-aspek tersebut. Selain manusia mempunyai hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi, hubungan kedua hal tersebut juga diatur
dengan kaidah-kaidah hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan di
antara berbagai kepentingan. Dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang
mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut
dengan hukum mu’amalah.1
Pengertian mu’amalah menurut bahasa berasal dari kata:
���� - ����� - ����
1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalah (Hukum Perdata), cet. ke-1
(Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 11.
2
Adapun definisinya adalah saling bertindak, saling berbuat atau saling
mengamalkan.2 Bidang muamalah pada umumnya diajarkan dalam bentuk
global, yaitu hanya berupa kaidah-kaidah atau patokan-patokan umum yang
dalam penerapannya di kehidupan masyarakat agar dapat mengikuti
perkembangan zaman.3 Untuk tetap survive manusia sebagai makhluk sosial
dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa bekerja sendiri, ia harus
bermasyarakat dengan orang lain, dan disinilah letak urgennya muamalah
dalam kehidupan yang merupakan aturan main dalam pemenuhan kebutuhan
manusia tersebut.
Sementara itu menurut pandangan Syafi’iyyah, Mu’amalah merupakan
salah satu pembahasan fiqh untuk urusan keduniaan, yaitu hukum yang
mengatur hubungan antara manusia dan alam sekitar untuk memperoleh
kebutuhan hidupnya,4 di mana manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk
yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat.
Salah satu yang menjadi cacatan penting, meskipun mu’amalah merupakan
bidang yang berhubungan langsung dengan pergaulan hidup keduniaan, akan
tetapi nilai-nilai keagamaan tidak bisa dipisahkan. Hal ini dikarenakan
pergaulan hidup di dunia akan berimbas pada kehidupan akhirat. Sementara
2 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.
3 Ah mad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi), cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 19.
4 Mashuda Abdurrahman, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam Fiqh
Mu’amalah (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 32.
3
itu hukum mu’amalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah mubah, kecuali yang telah
ditentukan oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
2. Mu’amalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur
paksaan.
3. Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Mu’amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari
unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam
kesempitan.5
Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak, manusia selalu
berhubungan dengan yang lainnya guna memenuhi segala kebutuhan
hidupnya. Berkaitan dengan hal tersebut, al-Qur’an selain memberikan
tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas
mengatakan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi
kehidupannya.
Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang
berkemampuan, dan menganggap pekerjaan adalah fardlu yang mesti
dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan rejeki-Nya yang baik-
baik.
5 Ah mad Azhar Basyir, Asas-Asas …., hlm. 11-16.
4
Adapun salah satu bentuk hukum mu’amalah yang sering terjadi adalah
adanya hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi agar sesuatu yang menjadi
tujuan dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan kerja yang
terjalin antara pengusaha dan pekerja yang berdasarkan atas adanya sebuah
perjanjian kerja. Dengan demikian agar dapat disebut dengan perjanjian kerja
harus terpenuhi empat (4) unsur, yaitu sebagai berikut:6
1. Adanya orang di bawah pimpinan orang lain.
2. Peruraian kerja.
3. Adanya upah.
4. Yang memimpin buruh atau pekerja disebut pengusaha atau pemberi kerja.
Bagi setiap orang bekerja merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi
kebutuhan hidup dan kehidupan sepanjang masa, selama ia mampu berbuat
untuk membanting tulang, memeras keringat dan memutar otak.7 Di sisi lain,
makna bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-
sungguh, dengan menggerakkan seluruh aset fakir dan dzikirnya untuk
mengaktualisasikan atau menampakkan dirinya sebagai hamba Allah yang
harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari
masyarakat yang terbaik (khair ummah)8 bahkan ekuivalen dengan pernyataan
syukur kepada Allah.
6 F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7-9.
7 Panjdji Anoraga, Psikologi Kerja, cet. ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 26-27.
8 Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, cet. ke-2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 37.
5
Untuk memperoleh rejeki atau nafkah banyak cara dan jalan yang dapat
ditempuh, tentunya dengan cara yang benar dan halal, salah satu diantaranya
adalah: mencari nafkah dengan jalan bekerja menyerahkan kepandaian dan
tenaga, menjadi pegawai atau karyawan atau buruh kepada yang memerlukan
manakala suatu saat tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan.
Rejeki yang diperoleh dapat berupa barang dan dapat pula berupa upah yang
mana penerimaannya bisa dalam bentuk upah nominal, minimum, upah nyata,
upah biaya hidup dan upah wajar. Upah mempunyai peran dalam perusahaan,
secara langsung majikan dan tenaga kerja terlibat dalam masalah pengupahan
yaitu, bagi majikan upah merupakan salah satu unsur pokok dalam
perhitungan biaya produksi dan merupakan komponen harga pokok yang
sangat menentukan kehidupan perusahaan. Bagi buruh atau pihak penerima
upah yang menyerahkan jasa, upah merupakan penghasilan yang akan
diinginkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta keluarganya dan
pendorong bagi terlaksananya kegiatan kerja.
Berkaitan dengan hal tersebut, pekerja atau buruh merupakan
permasalahan vital yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan stabil dan
tidaknya pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan mengatasi
masalah tersebut. Apabila kondisi pengangguran semakin bertambah dan
kehidupan kaum buruh belum stabil, maka hal ini jelas akan mengancam bagi
stabilitas suatu negara. Apalagi mengenai hak dan kewajiban pekerja atau
buruh tidak terpenuhi oleh pengusaha atau si pemberi kerja. Berkaitan dengan
6
masalah tersebut, Rasulullah saw memberi peringatan kepada kita agar tidak
melecehkan kaum buruh di dalam haditsnya:
9 ا���ا ا���� ا��� ��� ان ��� ����
Permasalahan yang sering muncul adalah kurang terpenuhinya hak para
pekerja atau buruh oleh pengusaha atau si pemberi kerja, yaitu hak untuk
mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan waktunya. Upah menjadi
sangat penting dikarenakan tingginya ketergantungan pekerja, untuk
kelangsungan hidup mereka dan keluarganya.
Dalam literatur fiqh, upah sering disebut dengan istilah ijārah. Upah
merupakan salah satu aspek penting untuk memberikan pengaruh signifikan
terhadap semangat kerja buruh. Bagi buruh, upah merupakan penghasilan
yang akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan
keluarganya. Bekerja dengan memperoleh upah merupakan status simbol
buruh dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Bagi pihak
pengusaha, upah merupakan salah satu unsur pokok dan kewajiban yang dapat
menentukan besarnya harga pokok dan juga besarnya keuntungan yang
diperoleh pengusaha. Sementara itu bagi pemerintah, upah dapat menjadi
salah satu indikator kemakmuran dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu,
pemerintah juga mempunyai kepentingan dalam hal upah. Alasannya tidak
hanya pada masalah ekonomi, tetapi juga karena alasan kemanusiaan yang
mempunyai dampak pada sosial politik.
9 Ibnu Majāh, Sunan Ibnu Majāh, ‘Bab ijārah’, cet. 2, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), II:84,
Hadits dari Abbās bin Walīd ad-Dimasyaqī dari Wahab Ibn Salīb Ibnu Athiyatu as-Salām dari Abdu ar-Rahmān Ibnu Zaid Ibnu Aslām dari Ayahnya dari Abdullah Ibnu Umār.
7
Islam sebagai agama yang memberikan pedoman bagi kehidupan manusia
dalam kehidupan ekonomi umumnya dan masalah ijārah khususnya, tidak
memberikan landasan yang bersifat praktis kepada pengikutnya, berupa
besarnya upah yang harus dibayarkan kepada pekerja atau buruh. Islam hanya
memberikan batasan moral dalam hal pengupahan, batasan moral itu antara
lain, upah harus memenuhi prinsip keadilan. Apabila seorang buruh tidak
dibayar upahnya secara adil dan pantas, maka hal itu tidak hanya memberi
pengaruh kepada daya beli dan taraf hidup buruh serta keluarga mereka, tetapi
secara tidak langsung juga mempengaruhi masyarakat.
Menurut Imam Malik, dalam rangka menetapkan upah kerja hanya ada
satu cara yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang
dihasilkan pekerja. Dia menegaskan bahwa transaksi ini berlangsung dengan
adanya kerelaan antara dua orang yang bertransaksi. Demikian halnya dengan
pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara
pekerja dan pengusaha. Apabila kedua belah pihak telah bersepakat atas suatu
upah, sedangkan upah tersebut telah disebutkan, maka keduanya terikat
dengan upah tersebut. Hanya saja upah ini tidaklah bersifat pribadi, akan tetapi
terikat dengan masa tertentu yang telah disepakati, atau dengan pekerjaan
yang telah disepakati untuk dikerjakan antara pengusaha dan buruh.10 Jadi,
penetapan besarnya upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja
tergantung kepada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara
10 Ibid., hlm. 55-56.
8
pengusaha dan pekerja. Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja ini
memungkinkan untuk tidak terjadi ketidakadilan dalam pemberian upah.
Oleh beberapa pengusaha terutama yang mengelola Home Industry
(Industri Rumahan), kesepakatan antara pengusaha dan pekerja menjadi sangat
penting dilakukan guna menghindari terjadinya ketidakadilan dalam
pemberian upah terhadap para pekerja di tempat tersebut. Tanpa nilai keadilan
maka tidak dapat dibenarkan memberikan upah yang sangat minim dan tidak
sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan tujuan agar pengusaha
memperoleh keuntungan yang besar karena itu merupakan tindakan
kesewenang-wenangan dan penindasan pengusaha terhadap buruh, seperti apa
yang dialami oleh para pengrajin gerabah yang terdapat di Kasongan,
Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada kenyataannya, pelaksanaan pembayaran upah terhadap pekerja
pengrajin gerabah di Kasongan sekarang ini terdapat penangguhan dalam hal
pembayarannya. Penangguhan pembayaran tersebut dilakukan tanpa adanya
akad tertulis yang mengikatnya, akan tetapi seolah-olah telah terjadi
kesepakatan (akad), di antara pihak buruh dan pengusaha. Di sisi lain pihak
buruh sudah berusaha keras dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan
batasan waktu yang telah ditetapkan.
Melihat fenomena seperti ini, penyusun merasa tertarik meneliti masalah
ini, disebabkan oleh adanya suatu sistem pembayaran pengupahan yang
kurang sesuai yang dilakukan oleh pengusaha. Masalah upah dalam kerjasama
antara pengusaha dan buruh ini menjadi penting karena upah merupakan hak
9
bagi para buruh sebagai balas jasa dari tenaga yang telah mereka curahkan
dalam melakukan pekerjaan dan juga menjadi suatu kewajiban bagi pengusaha
yang telah memperoleh manfaat dari pekerjaannya.
Untuk mengetahui lebih banyak permasalahan apa yang terjadi sehingga
sering terjadinya keterlambatan pengusaha dalam memberikan upah kepada
para pengrajin, penyusun mengadakan penelitian langsung ke lapangan.
Wilayah yang menjadi obyek penelitian tepatnya di Desa Kasongan,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Karena luasnya wilayah Kasongan
yang hampir semua warganya memiliki Home Industry gerabah, maka untuk
membatasi obyek penelitian, penyusun hanya mengambil sampel dari Home
Industry Waluyo Rotan di Kasongan.
B. Pokok Masalah
Agar uraian latar belakang masalah di atas lebih terarah, maka masalah ini
dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengupahan bagi pekerja pengrajin
gerabah di Home Industry Waluyo Rotan?.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem
pengupahan di Home Industry Waluyo Rotan tersebut?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
10
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pengupahan bagi
pekerja pengrajin gerabah di Home Industry Waluyo Rotan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
pelaksanaan pengupahan bagi pekerja pengrajin gerabah di Home Industry
Waluyo Rotan.
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :
1. Sebagai sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya
dalam hukum Islam (mu’amalah).
2. Kajian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dalam
rangka pemenuhan terhadap hak dan kewajiban bagi pekerja pengrajin
gerabah yang sekarang dinilai minim.
D. Telaah Pustaka
Dalam telaah pustaka ini penyusun akan memaparkan tentang masalah
sistem upah kerja, apakah permasalahan sebagaimana tersebut di atas sudah
pernah ada yang membahas ataukah belum dalam bentuk karya ilmiah.
Kajian tentang masalah upah sudah ada yang membahas, akan tetapi
dengan substansi dan lokasi yang berbeda. Sebagaimana yang sudah ditulis
oleh Muhammad Latief Fakhruddin “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukorejo
Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo”11. Skripsi ini mempersoalkan
11 Muhammad Latief Fakhruddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan
Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukorejo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, “ Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998.
11
bahwa transaksi yang terjadi antara pengrajin dan pemborong tidak semua
berbentuk upah-mengupah, tetapi ada sebagian yang berbentuk jual-beli.
Dalam sistem pelaksanaan pekerjaan tidak terdapat penyimpangan terhadap
hukum Islam, disebabkan adanya kerelaan masing-masing pihak untuk
menerimanya, hanya saja masih kurang sempurna dalam hal tidak adanya akad
tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya unsur penipuan.
Skripsi yang ditulis oleh Nurhidayati Nafsiyah “Tinjauan Hukum Islam
terhadap Sistem Pepitan Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat”12
yang menyebutkan bahwa dalam prakteknya sistem pengupahan di Keraton
tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik itu dari segi akad ijārahnya
ataupun dari segi keadilannya. Meskipun upah tergolong minim, namun itu
dapat diterima oleh abdi dalem dan dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua
belah pihak, dan berdasarkan ‘urf yang berlaku di Keraton bahwa menjadi
sebuah kewajiban bila abdi dalem menerima upah dengan jumlah yang telah
ditentukan sultan, meskipun itu minim.
Skripsi yang ditulis oleh Ummi Kulsum, skripsi ini berjudul “Perspektif
Hukum Islam terhadap Upah Buruh pada Industri Terasi (Studi Kasus di Desa
Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”13 skripsi ini menekankan
pola hubungan kerja antara buruh dan pengusaha, serta intervensi Islam dan
12 Nurhidayati Nafsiyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pepintan Abdi Dalem
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, “ Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.
13 Ummi Kulsum, “Perspektif Hukum Islam terhadap Upah Buruh pada Produksi Terasi (Studi Kasus di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2003.
12
negara dalam penentuan upah. Sementara itu, yang menjelaskan tentang upah
dalam perspektif hukum Islam tidak banyak, karena sebagian besar hanya
dijadikan sub bab dari bagian mu’amalah secara umum. Diantaranya: Garis-
garis Besar Ekonomi Islam karya Ahmad Azhari Basyir, Muhammad Sebagai
Seorang Pedagang yang disusun oleh Afzalurrahman. Buku ini menjelaskan
tentang kehidupan nabi Muhammad SAW sebagai seorang pedagang yang
mendasarkan Beliau kepada ketentuan Allah SWT. Doktrin ekonomi Islam
oleh Afzalurrahman yang menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang
dihadapi dalam menentukan kerjasama dalam faktor-faktor produksi,
Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam oleh Taqyuddin An-
Nabhani. ini merupakan deskripsi analisis sistem ekonomi Islam, sekaligus
menjadi koreksi terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis dewasa ini.
Disamping buku-buku lain yang tidak bisa dicantumkan satu persatu.
E. Kerangka Teoritik
Dalam rangka mempermudah pembahasan persoalan tentang upah,
khususnya mengenai pelaksanaannya, maka penyusun menggunakan kerangka
berfikir sebagai berikut ini. Sebelum menguraikan lebih detail tentang sistem
pengupahan, akan dibahas terlebih dahulu tentang pengertian sistem
pengupahan itu sendiri. Sistem pengupahan merupakan suatu metode atau cara
yang dilakukan oleh pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja.
13
Upah dalam bahasa arab disebut ju’lu yang berarti gaji.14 Dewan
Penelitian Perupahan Nasional memberikan pengertian: Upah yaitu
penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja
untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi
sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi manusia dan
produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut
suatu persetujuan undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar
perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Upah juga dikatakan
sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi
kekayaan, tenaga diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan
kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam
produksi. Sementara professor Benham seperti dikatakan Afzalurrahman
berpendapat bahwa upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang
memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan
perjanjian.15
Islam juga memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga kerja
para pekerja atau buruh dengan tujuan agar mereka bekerja untuk orang
tersebut. Dalam hal mengontrak tenaga seorang (ajīr) harus terlebih dahulu
ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu jenis
usahanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, waktu pembayaran upah juga
14 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, cet. ke-11 (Yogyakarta: Proyek
Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak, 1984) hlm. 211.
15 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361.
14
harus ditentukan seperti harian, bulanan, atau tahunan, dan juga mengenai
jenis upah kerjanya harus ditetapkan.16
Upah yang diperoleh seorang ajīr sebagai kompensasi dari kerja yang
telah dilakukannya merupakan hak milik orang tersebut, sebagai konsekuensi
dari tenaga yang telah dicurahkannya,17 sehingga apabila seorang ajīr telah
melakukan pekerjaannya, maka harus segera diberikan upahnya oleh seoarang
musta’jīr.
Sementara itu, dalam rangka memberikan jaminan jangka panjang
menyangkut kepentingan pekerja ataupun manajemen agar tidak membawa
dampak yang kurang baik bagi konsumen karena ada peningkatan harga
maupun bagi perusahaan sendiri agar tidak lemah karena penghasilan
berkurang yang disebabkan tersedot dengan adanya pembengkakan upah,
maka upah yang diberikan haruslah mempunyai karateristik yang baik, dalam
arti saling menguntungkan antara pihak buruh maupun pengusaha. G.
Kartasaputra menjelaskan sifat dan karateristik upah yang agak fundamental
sebagai berikut :
1. Upah harus menjamin upah minimum, sehingga buruh tidak berkurang
konsentrasi karena mengingat kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa
dipenuhi.
16 Taqiyyuddin an-Nabhāni, Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,
diterjemahkan dari judul asli: An-Nidām al-Iqtisādī fi al-Islām oleh Magfur Wachid, cet. 4 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 84.
17 Ibid., hlm. 85.
15
2. Upah tersebut diterima dan disetujui oleh para buruh dengan penuh
kesadaran.
3. Upah mencerminkan apresiasi kemampuan dan kemajuan para buruh.
4. Upah dirinci sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh para
buruh.
5. Upah haruslah fleksibel dalam menanggapi perubahan-perubahan yang
tidak diharapkan.
6. Upah hendaknya dapat memotivasi peningkatan kualitas produk tanpa
menurunkan kuantitasnya.
7. Sistem pengupahan harus dapat dirasakan berkeadilan dan
berperikemanusiaan baik oleh buruh maupun oleh pihak pengusaha.18
Dalam menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai dengan
syari’ah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Untuk memberikan ukuran
adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan.19
Diantaranya:
a. Keadilan Distribusi
Yaitu keadilan yang menuntut para pekerja yang mengerjakan
pekerjaan sama dengan dengan kemampuan dan kadar kerja yang
berdekatan memperoleh imbalan yang sama, tanpa memperhatikan
kebutuhan perorangan pekerja berkenaan dengan situasi keluarga.
b. Keadilan Harga Kerja
18 G. Kartasaputra, dkk., Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila, cet.
ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.102.
19 Ah mad Azhar Basyir, Refleksi Atas …, hlm. 95.
16
Yaitu keadilan yang menuntut kepada para pekerja agar diberikan upah
yang seimbang dengan tenaga yang telah diberikan, tanpa dipengaruhi
hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan pemilik
pekerjaan.
Adapun hukum yang ditetapkan syari’ah semata-mata untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak
kemadharatan serta kerusakan bagi manusia.20
Orang-orang kapitalis berpendapat bahwa upah yang wajar adalah apa
yang diperlukan oleh tenaga kerja yaitu biaya hidup dengan batas minimal.
Mereka akan berusaha menambah upah apabila beban hidup bertambah pada
batas paling minimal. Sebaliknya mereka akan mengurangi upah apabila
beban hidup berkurang, sehingga menurut mereka upah ditentukan
berdasarkan beban hidupnya dengan tanpa memperhatikan manfaat tenaga
atau jasa yang diberikan oleh tenaga seseorang dan masyarakat.21
Selanjutnya dalam perjanjian tentang upah, antara pengusaha dan pekerja
atau buruh hendaknya bersikap jujur dan adil, sehingga tidak menimbulkan
terjadinya suatu tindakan penganiayaan terhadap salah satu pihak.
Penganiayaan terhadap pengusaha berarti mereka dipaksa oleh kekuatan
industri untuk membayar upah para pekerja atau buruh melebihi kemampuan
mereka. Sementara itu yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pekerja
20 Muin umar dkk., Ushūl Fiqh 1, cet. ke-2, (Jakarta: Pembinaan Perguruan Tinggi
Agama Islam, 1986), hlm. 147.
21 Taqiyyuddin an-Nabhāni, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif…, hlm. 110.
17
atau buruh adalah mereka tidak diberi bayaran secara adil dan bagian yang sah
dari hasil kerja sama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak didapatkan.
Oleh karena itu, al-Qur’an memberi perintah kepada pihak pengusaha atau
majikan agar membayar dengan bagian yang seharusnya diterima mereka
sesuai kerjanya dan pada waktu yang bersamaan ia juga menyelamatkan
kepentingan pribadinya. Apabila ia menolak untuk melaksanakan ajaran al-
Qur-an, maka dianggap sebagai pelaku penindasan yang akan memperoleh
hukuman di dunia dan juga di akhirat. Pihak pekerja atau buruh juga akan
dianggap sebagai penindas apabila melakukan paksaan terhadap pengusaha
untuk memberikan upah yang melebihi kemampuan yang dimilikinya.
Sementara berdasarkan prinsip keadilan, upah di dalam masyarakat Islam
akan ditetapkan melalui proses negosiasi di antara pihak pekerja, pengusaha,
dan negara. Dalam mengambil suatu keputusan tentang upah, maka
kepentingan pihak pekerja dan pengusaha akan dipertimbangkan secara adil.
Untuk mempertimbangkan tingkat upah yang akan ditetapkan tidak terlalu
rendah sehingga menyebabkan kebutuhan pekerja tidak terpenuhi, atau juga
agar tingkat upah tidak terlalu tinggi sehingga pihak pengusaha dapat
kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerjasama tersebut, maka
dalam hal ini negara perlu melakukan penetapan tingkat upah minimumnya
terlebih dahulu dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan yang
dimiliki pihak pekerja. Standar tingkat upah tersebut sewaktu-waktu juga
harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan
18
pada tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimum tentunya akan
ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.22
F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research).23
Dapat juga disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan
informasinya diperoleh dari kegiatan di kancah lapangan kerja penelitian.
Adapun penelitian ini mengambil tempat pada Home Industry Waluyo Rotan
di Kasongan, Bantul.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat dekriptif evaluatif yaitu menggambarkan
pelaksanaan pengupahan di Home Industry Waluyo Rotan kemudian dianalisis
dengan perspektif hukum Islam.
3. Pendekatan Penelitian
Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu
pendekatan melalui norma-norma hukum Islam yang bersumber pada al-
Quran dan Hadis di samping ijtihad dari ulama.
4. Teknik Pengumpulan Data
22 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi…, hlm. 362-365.
23 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.
19
Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan sistem pengupahan
di Home Industry Waluyo Rotan, penyusun menggunakan beberapa teknik
sebagai berikut:
a. Wawancara dan Angket
Dalam melaksanakan wawancara ini, penyusun mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada pemilik Home
Industry Waluyo Rotan dan pekerjanya (buruh) dan angket berguna untuk
mendapatkan data secara tertulis guna melengkapi data yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan tugas akhir. Metode ini digunakan untuk
mendapatkan data dan informasi dari subyek penelitian.
b. Observasi
Observasi pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-
fenomena yang diteliti guna mendapatkan data, dalam hal ini dilakukan
secara langsung di Home Industry Waluyo Rotan.
c. Dokumentasi
Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data
tentang gambaran yang mencangkup letak geografis Desa Kasongan,
sejarah berdiri dan perkembangan Home Industry Waluyo Rotan.
5. Analisis Data
Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi,
dan dokumentasi serta dibantu dengan menelaah buku-buku sebagai tambahan
literatur, maka dilakukan analisa dengan menggunakan teknik analisis data
20
secara kualitatif, merupakan data deskriptif analitik, yaitu yang dilakukan oleh
responden secara tertulis ataupun lisan.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pemahaman tentang gambaran umum dalam skripsi
ini, maka penyusun akan menyampaikan sistematika pembahasan yang dibagi
didalam beberapa bab sebagai berikut:
Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, membahas tentang sistem pengupahan dalam hukum Islam yang
mencangkup definisi upah dan landasan hukumnya, bentuk, syarat, fungsi
pengupahan dan rukunnya, serta hak dan kewajiban pekerja.
Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Desa Kasongan, Kecamatan
Kasihan Bantul yang mencangkup letak geografisnya, sejarah berdiri dan
perkembangan Home Industry Waluyo Rotan. Selain itu juga akan dibahas
tentang sistem pengupahan yang diterapkan, perjanjian kerja yang
mencangkup hari kerja dan jam kerja.
Bab keempat berisi tentang analisis. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana
Hukum Islam menganalisa sistem pengupahan yang dilaksanakan di Home
Industry Waluyo Rotan.
Bab kelima merupakan bab penutup dalam penelitian yang terdiri dari
kesimpulan dan saran-saran.
78
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penjelasan dan paparan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab
sebelumnya mengenai pelaksanaan pengupahan dan tinjauan hukum Islam
terhadap sistem pengupahan yang terjadi di Home Industry Waluyo Rotan, maka
dapat disimpulkan:
1. Sistem pemberian upah kepada pekerja di Home Industry Waluyo
Rotan dapat diketegorikan dalam ajir ‘am, karena bekerja pada
pengusaha tertentu dan hanya diikat oleh upah yang didasarkan atas
hasil kerjanya. Karena upah yang diberikan Home Industry Waluyo
Rotan kepada karyawannya berdasarkan kepada berapa banyak mereka
menghasilkan penganyaman dalam seminggu. Dalam pembagian
upahnya terjadi keterlambatan. Namun karena telah ada kepastian
diantara kedua belah pihak, pekerja pun tidak pernah menuntut dengan
apa yang terjadi, karena mereka sudah yakin dengan upah yang
pastinya akan diterima juga. Sistem ini banyak terjadi diberbagai
macam Home Industry dan perusahaan-perusahaan kerajinan dan
Garmen di Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.
2. Terjadinya keterlambatan dalam pengupahan yang dilakukan oleh
Home Industry Waluyo Rotan kalau ditinjau secara hukum Islam
merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Home Industry Waluyo
79
Rotan terhadap pekerjannya. Apa yang menjadi kewajiban pengusaha
dan hak bagi pekerja tidak terlaksana. Namun apa yang terjadi tidak
sepenuhnya kesalahan yang dilakukan oleh Home Industry Waluyo
Rotan bisa disalahkan, karena dalam sistem pengupahannya
melibatkan perusahaan rekanan. Dan pihak pekerja pun tidak pernah
menuntut dengan apa yang terjadi, karena mereka sudah yakin dengan
upah yang pastinya akan diterima juga. Dan juga telah ada kepastian
antara kedua belah pihak. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak
antara Home Industry Waluyo Rotan dengan pekerjanya dalam
pembagian upah, walaupun tidak ada perjajian kontrak yang jelas antar
keduanya. Karena sistem pengupahan yang diterapkan oleh Home
Industry Waluyo Rotan sudah menjadi adat kebiasaan di daerah
setempat. ‘Urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adakalanya
bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) dan adakalanya
bertentangan dengan dalil syara’ lainnya. Dalam hal keterlambatan
pembayaran upah yang sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di
Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan Bantul ini bahwa ini kebiasaan ini
tidak menyebabkan nash menjadi tidak berfungsi. Maka ‘urf
(kebiasaan) yang terjadi bisa dijadikan landasan hukum.
80
B. Saran
Dalam pembahasan skripsi yang penulis buat, penulis mencatat beberapa
hal yang menjadi rekomendasi penulis:
a. Home Industry Waluyo Rotan perlu untuk merancang ulang sistem
pengupahannya. Karena system pengupahan yang mereka terapkan
sekarang tidak berpihak kepada pekerja. Walaupun sebagian pekerja
tidak pernah melakukan penuntutan. Sebenarnya system pengupahan
Home Industry Waluyo Rotan sudah lebih dari cukup. Ini tergantung
penerapan dan konsistensi dalam menjalankan aturan yang telah ada.
b. Home Industry Waluyo Rotan perlu memperbaharui system perjanjian
dengan pengusaha rekanan. Karena system yang diterapkan
sebelumnya tidak berpihak kepada pekerja, sehingga pekerja selalu
menjadi korban.
c. Perlu adanya kontrak perjanjian yang jelas antara pengusaha Home
Industry Waluyo Rotan dengan pekerja dalam masalah waktu
pembayaran.
d. Home Industry Waluyo Rotan harus memperbaharui manajemen
keuangan yang dalam pengupahan dan pembelian bahan baku.
e. Perlunya perjanjian yang jelas antara Home Industry Waluyo Rotan
dengan para pekerjanya dalam masalah pembagian hari kerja dan jam
kerja.
81
DAFTAR PUSTAKA
A. Kelompok al-Qur’an.
Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Depag RI, t.t.
B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh
Abdurrahman, Mashuda, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam Fiqh Mu’amalah, Surabaya: Central Media, 1992.
Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam II , Yogyakarta: PT. Dana Bhakti
Wakaf, 1995. ‘Assāl, Ahmad Muhammad Al- dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem,
Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa: P. Imam Saefuddin, ed. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, cet.
2, Bandung: Al-Ma’arif, 1987. --------, Asas-Asas Hukum Mu’amalah (Hukum Perdata Islam), cet. ke-
1,Yogyakarta: FH UII, 2004. --------, Refleksi atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik
dan Ekonomi), cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994.
Fath , Ah mād Abū al-, Kitāb al-Mu’āmalah fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah, cet. I, Mesir: Maktabah Buffir, 1332 H/1913 M.
Haroen, Nasroen, Ushul Fiqh, cet. I, Jakarta: Logos, 1996. http://www.alislamu.com/index, akses 12 Februari 2010. http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-
konsep-islam/, akses 11 Februari 2010. ManŜūr, Abū al-Fād l Jamāl ad-Dīn Muhammad Ibn, Lisān al-‘Arab, cet. I,
Beirūt: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1992. Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Islam, Jakarta: Salemba,
2002.
82
Nabhānī, Taqiyyuddin an-, Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, diterjemahkan dari judul asli: An-Nidām al-Iqtisādi fi al-Islām oleh Magfur Wachid, cet. 4, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam
Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Rahman, Asjmuni A, Kedudukan Adat Kebiasaan (‘Urf) Dalam Islam,
Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1983. Sanhūrī, Abd al-Razzāq Ah mād al-, ‘Aqd al-ījār, Beirūt: Dār al-Fikr, t, t. Suhendi, Hendi, Fiqh Mu’amalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Syafe’i, Rachmat, Fiqh Mu’amalah, cet. I, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001. Praja, Juhaya S, Filsafat Hukum Islam, cet. I, Bandung: Yayasan Piara, 1993. Sabiq, as-Sayyid, Fiqh Sunnah, terj. Kamaluddin, Bandung: al-Ma'arif, 1987. Sudjana, Eggy, Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya, Jakarta: PPMI,
2000. Tasmara, Toto, Etos Kerja Pribadi Muslim, cet. ke-2, Yogyakarta: Dana
Bhakti Wakaf, 1995. Umar, Muin dkk., Ushul Fiqh 1, cet. ke-2, Jakarta: Pembinaan Perguruan
Tinggi Agama Islam, 1986. Qutb, Sayyid, Keadilan Sosial dalam Islam, alih bahasa Afif Muhammad, cet.
II, Bandung: Pustaka Pelajar, 1415 H/ 1994 M. Qardawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin, Dahlia
Husin, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997. Qardhawi, Yusuf, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, terj.
Didin Hafidhuddin, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
C. Kelompok Lain-lain
Anoraga, Panjdji, Psikologi Kerja, cet. ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2001. Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-
4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
83
BPS Kabupaten Bantul, situasi Kabupaten Bantul, dalam http://www.bantul.go.id/, akses 03 desember 2007.
Djumialdji, F.X, Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Gravenhage, Ekonomi Selayang Pandang, Bandung: W. Van Hoev, 1995. Heidjrahman, Evaluasi Pekerja, Yogyakarta: BPFE, 1985. Heidjrahman, Industrial Relation, Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas
Ekonomi UGM, 1984. http://id. Wikipedia.org/wiki/kasihan, Bantul, akses 5 September 2006. http://ariesaksono.wordpress.com/jendela-foto-indonesia/, akses tanggal 7
Februari 2010. Kartasaputra, G. dkk., Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan
Pancasila, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 1992. Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Ghalia Indonesia: Ttp., 1980. Munawir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir, cet. ke-11, Yogyakarta:
Proyek Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak, 1984.
Parikesit, Sambudjo, Perbedaan Tipe Destinasi Pariwisata Dalam Perspektif
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Wisata Kasongan dan Desa Agrowisata Turi), Thesis: Pascasarjana Fakultas Teknik UGM, 2008.
Poerwodarminto, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. ke-15, Jakarta:
Balai Pustaka, 1976. Sukirno, Sadono, Pengantar Mikro Ekonomi, Jakarta: Raja Grafindo, 2002. Soetrisno, M. H, Pengantar Ilmu Ekonomi, Edisi II, Yogyakarta: Yayasan
Institut Pendidikan Indonesia, 1979. Undang-undang Ketenagakerjaan no: 13 Tahun 2003, Bab I Ketentuan
Umum Pasal 1 (30), Tp: Pustaka Widyatama, II. Wawancara dengan pemilik Toko ‘Subur Keramik’, (Salah satu pengusaha
rekanan Home Industry Waluyo Rotan) di Desa Kasongan, tanggal 30 Juli 2009.
84
Wawancara dengan pemilik Toko ‘Ginaryo Keramik, (Salah satu pengusaha rekanan Home Industry Waluyo Rotan) di Desa Kasongan, tanggal 9 Oktober 2009.
Wawancara dengan Bapak Waluyo di Desa Kasongan, tanggal 29 juni 2009. Wawancara dengan Sutarjo (salah seorang karyawan Home Industry Waluyo
Rotan) di Desa Kasongan, tanggal 29 Juni 2009. Wawancara dengan Bapak Waluyo di Desa Kasongan, tanggal 29 juni 2009.
I
Lampiran I TERJEMAHAN TEKS ARAB
HLM BAB F N Terjemahan
6 I 9 Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.
23 II 9
Sesuatu dimana 2 orang yang berakad saling ridlo untuk menjadikannya sebagai ganti karena kemanfaatannya dengan benda-benda yang bersifat maaliyah atau karena amalnya pekerja/buruh.
23 II 10
Harta benda dimana orang yang menyewakan wajib memberikan kepada orang yang menyewa di dalam memperoleh kemanfaatan dengan sesuatu yang di sewa.
25 II 13
Dan setiap orang yang memperoleh tindakan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allh mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.
25 II 14 Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.
25 II 15
Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.
25 II 16 Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
35 II 30
Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “Wahai ayahku!..Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”
35 II 31 …Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu Maka berikanlah imbalannya kepada …
37 II 35 …kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)…
37 II 36 Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, …
37 II 38
Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.
40 II 43 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
72
IV
2
*Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
II
*Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.
74
IV 5
Wahai orang-orang yang beriman!. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, allah maha penyayang kepadamu.
75
IV 8 Kebiasaan (adat) itu bisa dijadikan hukum
76 IV 9 …kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu…
III
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH
1. Sayyid Sabiq.
Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1356 H. Nama lengkap beliau adalah As-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, lahir pada tahun 1915 di Istanha distrik al-Baqir provinsi al-Munifiyah, Mesir. Beliau juga teman sejawat dengan Al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik, beliau juga termasuk penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali pada al-Qur’an dan Sunnah. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi professor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Adapun karya monumental beliau adalah Fiqh as-Sunnah. Sebuah kitab yang tidak asing dikalangan ulama, disamping itu beliau juga menyusun kitab Qaidah al-Fiqhiyah dan ‘Aqidah Islam.
2. Ibn Majah
Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, dilahirkan di Qazwin Irak pada tahun 209 H. Beliau belajar hadits sejak berusia 15 tahun, dan pada usia 21 tahun melakukan perlawanan untuk mencari hadits, diantaranya ke Basrah, Kufah, Suriah, Bagdad, Mesir dan sebagainya. Selain dikenal sebagai ahli hadits, beliau juga menulis tentang tafsir dan tarikh. Dia menulis kitab hadis yang terkenal, yaitu Sunan atau terkenal dengan Sunan lbn Majah yang memuat 32 bab, 150 pasal dan 4000 hadis dan termasuk dalam kategori Kutub as-Siffah. Beliau wafat pada tahun 273 H dan ada yang mengatakan tahun 275 H.
3. Ahmad Azhar Basyir
Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, dengan pendidikan SR tamat tahun 1940, Madrasah Al-Falah tahun 1944, pernah belajar di Madrasah Salfiyah Pesantren Termas Pelitang tahun 1942/1943 dan Madrasah Mubalighin III Muhammadiyah di Yogyakarta (1946). Lalu melanjutkan belajar di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta (1952) kemudian melanjutkan di PTAIN Yogyakarta dan selesai Doktoral I tahun 1956 pada Oktober 1957 bertugas belajar di Irak Fakultas Adab Universitas Bagdad. September 1958 pindah ke Mesir dan memperoleh Master dalam Ulur al-Islamiyah Fakultas Syari'ah Islamiyah dari Fakultas Darul Ulum Universitas Kairo. Beliau juga dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga dan juga tim pengkaji Hukum Islam dan Pembina hukum nasional Departemen Kehakiman RI. Pemah menduduki Ketua MUI pusat 1990, dan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah (1990-1995). Adapun karya-karyanya antara lain: Falasafah Ibadah dalam Islam Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum kewarisan Menurut Islam dan Hukum Adat, Garis-garis Besar Ekonomi Islam, Akhlak dan Hukum dalam Islam, Azas-azas Hukum Mu’amalat, dan lan-lainnya. Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di RS. DR. Sardjito Yogyakarta, setelah dirawat 23 hari di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
PEMERINTAH- KABUPATEN BANTULBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BA-PPEDA)Jln.Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul ~~71l, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website http://www.bappeda.bantulkab.go.ldE-mail: [email protected]
Membaca Surat
SURAT KETERANGAN/IZINNomor : 070 I 969
Dart PemertntahProp. DIY NomorTanggal: 24 Juni 2009 Perthal
OlO/3356Ijin Penelitian
Mengingat 1 Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 9 tahun 1983 tentangPedoman Pendataan Sumber dan Potensl Daerah;
2 Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 61 tahun 1983 tentangPedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelltian dan Pengembangandl Ungkungan Departemen Dalam Negert; dan
3 Keputusan Gubernur Daerah IstImewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004tentang Pembertan Izln Penelltlan di Propinsl Daerah IstImewa.
Dllzlnkan kepada
Nama ROCHMAD HARIYADINo.NIM/ Mhs 03380402 MHs. UIN SUKAYk
Judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPSISTEM PENGUPAHANBAGI PEKERJAPENGRAJINGERABAH( Studl Kasusdl Home Industry Waluyo Rotan di DesaKasongan,Bantul)
Lokasl DesaBangunjlwo Kec. Kasihan
Waktu MulalTanggal: 24luni 2009 sId 24 September 2009
Dengan ketentuan1. Terteblh dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat
(Dlnas/Instansl/Camat/Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;2. Wajlb rnenjaga tata tertlb dan mentaatl ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;3. Wajlb membertkan laporan hasll penelltlan kepada Gubemur Daerah IstImewa Yogyakarta (C/q Badan
Perencanaan PembangunanDaerah IstImewa Yogyakarta) dengan tembusan dlsampaikan kepadaBupatl lewat Bappedasetempat;
4. Izin -Inl tldak dlsalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanyadiperlukan untuk keperluan IImlah;
S. Surat Izln Inl dapat dlajukan lagl untuk menc:lapatkanperpanjangan blla dlperiukan;_6. Surat Izln Inl dapat dl~talkan sewaktu-waktu apabila tldak dipenuhl ketentuan-ketentuan tersebut
diatas.
Kemudlandlharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.
Dlkeluarkandl Ban t u IPadaTanggal : 24luni 2009
Tembusan dikirim keoada Yth1. Bpk. Bupati Bantul2. xa; Kantor Kesbangpolllnmas3. Ka. Dlnas Perindag& Kop. Kab. Bantul4. Camat Kasll;lan5. Lurah DesaBangunjlwo6. Yang Bersangkutan7. Pertlnggal 602191993031005
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTASEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan Danurejan 55213, Telepon: 512243, 562811, sId 562814
SURAT KETERANGAN/IJINNomor : 0701 3356
Membaca : Dekan Fakultas Syariah UIN "SUKA" Nomor : UIN.2IMUIPP.00.9/08812009Yogyakarta
17 Juni 2009 Perihal : IJln Penelltlan •
Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tabun 1983, tentang PedomanPenyelenggaraan Pelaksanaan Penelltlan dan Pengembangan di LingkunganDepartemen Dalam Negeri;Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentangPedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasl Pelaksanaan Survei, Penelitian,Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan dl Oaerah Istimewa Yogyakarta.
Tanggal
Mengingat
Oi liinkan kepada
Nama : ROCHMAD HARIYADI NIM.I NIP. : 03380402
Alamat : JI. Marsda Adisucipto yogyakartaJudul Penelitian : TlNJAUANHUKUMISLAMTERHADAPSISTEMPENGUPAHANBAGIPEKERJAPENGRAJIN
GERABAH(Studl Kasus dl HomeIndustry Waluyo Rotandl OesaKasongan,Bantul)
LokasiWaktu
: Kabupaten Bantul: Mulai Tanggal 24 Juni sid 24 September 2009
Ketentuan:1 Menyerahkan surat keteranganlijin dari Provinsi DIY kepada BupatiIWalikota melalui institusi yang
berwenang mengelu@rkanIjin;2 Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya kepada Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. 8iro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) , dan menunjukkan cetakan. 3 Ijin ini hanya dlpergunakan untuk kepertuan ilmiah:
4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali:5 Ijln yang dlberikan dapat dlbatalkan sewaktu-waktu apabila penelltl tJdakmemenuhl ketentuan-ketentuan
yang bertaku.
Demikian untuk dapat dlpergunakan sebag~imana mestinya.Dikeluarkan di: YogyakartaPada tanggal : 24 Juni 2009
An. Sekretaris Daerah~~~~~omian dan Pembangunan~~~tRi3~~~~linistrasi Pembangunan
Tembusan disampaikan Kepada Yth.1. Gubemur DIY (Sebagai Laporan)2. Bupati Bantul cq. Ka. Bappeda3. Ka. DISPERINDAG, KOP dan UKM Provlnsi DIY4. Deken Fakultas Syariah UIN "SUKA" Yogyakerta
__ Yana Bersanakutan
JUMADAL03 198209 1 001
VI
PEDOMAN WAWANCARA Sejarah singkat Home Industry Waluyo Rotan
1. Faktor yang melatarbelakangi berdirinya Home Industry Waluyo Rotan. 2. Siapa saja yang berperan dalam pendirian Home Industry Waluyo Rotan. 3. Apa yang menjadi tujuan didirikanya Home Industry Waluyo Rotan. 4. Home Industry Waluyo Rotan ini didirikan atas dasar kerjasama atau
individu. 5. Dalam pendirian Home Industry Waluyo Rotan ini apakah melalui
prosedur perizinan. 6. Apakah Home Industry Waluyo Rotan sudah membuka cabang di luar
Desa Kasongan, Bantul. Wawancara dengan pekerja.
1. Siapa yang menetapkan upah?. 2. Kapan upah ditetapkan?. 3. Upah jenis apa yang saudara terima?. 4. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?. 5. Adakah imbalan lain selain upah tersebut?. 6. Apakah Upah tersebut sudah adil?. 7. Apakah pemilik selalu melakukan pembayaran upah dengan waktu yang
tepat?. 8. Apakah ada merasa dirugikan oleh pemilik, kalau ada dalam hal apa? 9. Kalau saudara dirugikan, langkah apa yang akan saudara lakukan?. 10. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan pekerjaan ini,
berkaitan dengan hasil yang diperoleh?. 11. Bagaimana sistem perjanjian yang digunakan dalam pekerjaan tersebut?. 12. Apakah menurut anda, sistem perjanjian yang disetujui sudah
mencerminkan keadilan?. Wawancara dengan pemilik berkaitan dengan pekerja.
1. Bagaimana cara mengontrak para pekerja?. 2. Apa yang menjadi landasan pembayaran upah?. 3. Apakah ada pekerjaan tambahan (lembur), kalau ada apakah diberikan
upah tambahan?. 4. Apakah anda merasa dirugikan oleh pekerja, kalau dirugikan, dalam hal
apa?. 5. Apa yang akan anda lakukan kalau seandainya anda dirugikan?. 6. Bagaimana sistem perjanjian kerja yang dilakukan dengan pekerja?. 7. Sistem perjanjian apa yang anda gunakan?. 8. Apakah perjanjian yang anda lakukan sudah mencerminkan keadilan?.
ANGKET PENELITIAN DI HOME INDUSTRY WALUYO ROTAN
DI KASONGAN, BANGUNJIWO, KASIHAN, BANTUL YOGYAKARTA 2009
Nama : ____________________________________
Tempat/ Tgl lahir : ____________________________________
Umur : ____________________________________
Alamat : ____________________________________
____________________________________
Status Perkawinan : ____________________________________
No. Telp/Hp : ____________________________________
Mohon di isi dengan jawaban yang benar: 1. Apakah latar belakang pendidikan anda?
a. SD b. SMP c. SMA d. Lainnya (……………..)
2. Berapakah jumlah anggota keluarga anda? (…………………)
3. Apakah faktor yang mendorong anda bekerja di Waluyo Rotan? a. Uang b. Pengalaman kerja c. Daripada nganggur d. …………………
4. Dimanakah anda bekerja sehari-hari? a. Waluyo Rotan saja b. Waluyo Rotan dan sawah c. Waluyo Rotan dan pasar d. Waluyo Rotan dan ……………..
5. Berapakah jarak antara tempat tinggal anda dengan tempat kerja anda? a. Kurang dari 1 KM b. Kurang dari 5 KM c. Kurang dari 10 KM d. Di atas 10 KM (………KM)
6. Apakah anda sudah merasa cukup dengan bekerja di Waluyo Rotan? a. Cukup b. Kurang cukup c. Lebih dari cukup d. Tidak cukup
7. Adakah pekerjaan lain yang anda tekuni selain di Waluyo Rotan? a. Ada (di …………………………… bagian…………………………) b. Tidak ada
VIII
8. Berapakah penghasilan anda selama satu bulan? a. Di bawah 500 Ribu (………………..) b. Di bawah 1 Juta (………………) c. Di atas 1 Juta (…………………) d. Tidak digaji
9. Untuk keperluan siapa sajakah penghasilan anda digunakan? a. Diri sendiri b. Keluarga c. Jawaban a dan b benar d. …………………………………
10. Untuk keperluan apa sajakah penghasilan anda dibelanjakan? a. Sekolah b. Kebutuhan pokok sehari-hari c. Tambah modal d. Jawaban … , … , dan … benar
11. Sudah cukupkah penghasilan anda untuk semua kebutuhan di atas? a. Cukup b. Tidak cukup c. Lainnya (……………………….)
12. Apa jenis kendaraan anda? a. Sepeda motor b. Sepeda kayuh c. Mobil d. Tidak punya
13. Adakah kontrak kerja antara anda dengan Waluyo Rotan? a. Ada b. Tidak ada
14. Bagaimana sistem pengupahan yang berlaku di Waluyo Rotan? a. Borongan b. Harian c. Mingguan d. Bulanan
15. Apakah sudah anda rasa sesuai antara pekerjaan anda dengan sistem pengupahan yang berlaku selama ini? a. Sangat sesuai b. Kurang sesuai c. Tidak sesuai d. Sesuai
16. Berapa jam kah anda bekerja di Waluyo Rotan dalam satu hari? a. Di bawah 8 jam (……jam) b. Di atas 8 jam (…….jam)
17. Berapa hari anda bekerja dalam setiap minggunya? a. 5 hari kerja b. 6 hari kerja c. 7 hari kerja d. …… hari kerja
18. Apakah jenis pekerjaan yang anda kerjakan? a. Penganyaman b. Pengecatan c. Kasir/ administrasi d. ………………………………..
19. Adakah tambahan waktu kerja di Waluyo Rotan dan berapakah upah untuk setiap tambahan waktu kerja? a. Ada (Rp………………/….jam) b. Tidak ada
IX
20. Apa bentuk kecelakaan kerja yang terjadi dan bagaimana tanggungjawab dari pihak Waluyo Rotan? a. Tersenagt aliran listrik (bentuk tanggung jawab……………………….) b. Terkilir (bentuk tanggung jawab……………………….) c. Teriris benda tajam (bentuk tanggung jawab……………………….) d. …………………… (bentuk tanggung jawab……………………….)
Bantul, .....................2009 Pengisi Angket Mahasiswa (_______________________) (Rochmad Hariyadi)
Terima kasih atas kesediaan anda untuk mengisi angket sesuai dengan data yang sebenarnya. Seluruh
isi pertanyaan angket hanya untuk keperluan pengumpulan data tanpa adanya unsur untuk
menjatuhkan dan atau merusak nama baik kelompok, individu ataupun golongan.
PETA LOKASI HOME INDUSTRY WALUYO ROTAN Sumber: www.googleearth.com
XI
BIODATA PENULIS
Nama : Rochmad Hariyadi
TTL : Magelang, 6 September 1984
Alamat : Dusun Ambartawang, Desa Ambartawang,
RT.02/RW.01 Mungkid Magelang Jawa Tengah
Ibu : Sri Chuzaemah
Bapak : Suyitno
Riwayat Pendidikan
No Pendidikan Masuk Lulus
1 SDN Ambartawang, Mungkid Magelang, Jateng 1991 1997
2 SLTPN Mungkid, Magelang, Jateng 1997 2000
3 SMUN I Kota Mungkid, Magelang, Jateng 2000 2003
4 Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003 2010
