TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI DI LUAR

PENGADILAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA PADA MASYARAKAT

DESA PENARUBAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari’ah

Oleh :

FIFIN NIYA PUSYAKHOIS 052111024

JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2010

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak

berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga

skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat

dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juli 2010

Deklarator

FIFIN NIYA PUSYAKHOIS NIM. 052111024

MOTTO

بمعروف أو سرحوهن بمعروف وال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهنومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وال تتخذوا آيات الله هزوا واذآروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من

اب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم الكت

“Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S. Al-Baqarah : 231).”

ABSTRAK

Penelitian yang berbentuk skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama di masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Praktek tersebut tentu berbeda dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari tiga permasalahan yakni: 1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implikasi perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal?

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah faktor agama dan kemudahan dalam proses perceraiannya serta murahnya biaya. Pelaksanaan cerai di masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam asal (fiqih), status perceraian yang dilakukan masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal di luar Pengadilan Agama tidak ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tetap dianggap sah dan perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan yang baru maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang baru pasca perceraian) tetap sah. Sedangkan dalam konteks hukum Islam yang ada di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 115 dan Pasal 142. Status tidak sah tersebut sekaligus juga berimbas pada perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil dari perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut KHI. Implikasi yang diakibatkan dari adanya perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Penaruban dapat menimbulkan madlarat, baik bagi masyarakat maupun negara. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan kaidah hukum Islam tentang penerapan hukum Islam yang menyebutkan bahwa penerapan hukum harus dapat membuang madlarat (الضرر يزال).

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam

selalu tercurah kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia pada perubahan

dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang beradab dan penuh dengan perubahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan,

bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini

dapat diterima sebagai prasyarat dalam menempuh pembelajaran di Fakultas Syari’ah IAIN

Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis tunjukkan kepada

:

1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Drs. H. Muhyidin, M.Ag beserta

seluruh sifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan

segala fasilitas di Fakultas Syari’ah.

2. Bapak Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag, dan Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag selaku dosen

pembimbing I dan pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan perhatian

serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.

3. Para dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bimbingan

dan arahan dalam proses belajar di kuliah ataupun dalam diskusi.

4. Para pegawai perpustakaan Fakultas Syari’ah dan perpustakaan IAIN Walisongo

Semarang yang telah meminjamkan buku-bukunya sebagai bahan rujukan bagi penulis.

5. Bapak Sugito selaku Kepala Desa, bapak Chasbullah dan para karyawan yang telah

mengizinkan, membantu serta menganhantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Masyarakat Desa Penaruban Weleri selaku responden yang telah meluangkan waktunya

untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak dan Ibuku tercinta Syafi’i Ismail dan Sri Pujiyati, yang telah banyak memberikan

semangat, saran, curahan kasih sayang, serta tetes air mata sehingga ananda dapat

menyelesaikan studi ini.

8. Adik-adik M. Yasien Misbah, Lusiana Ning Saputri dan Siti Zaskia Nur Khasanah terima

kasih untuk motivasi dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi

ini.

9. Sahabat-sahabatku Isna, Daim, Rifa, Leha, Ajeng, Njun, Saipul, Reza dan Ichwan yang

menjadi bagian dalam proses pembelajaran penulis di kampus IAIN. Terima kasih buat

persahaban kalian yang indah ini.

10. Adik-adik C10 (Risda, Nila, Mahbub dan Ina) terima kasih untuk waktu, motivasi dan

doanya.

11. Teman-teman angkatan 2005 khususnya AS A 2005 dan semua pihak yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua, tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan

mereka, kecuali ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta doa penulis, semoga amal

kebaikan mereka semua dibalas Allah SWT dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin

ya Rabbal Alamin........

Akhir kata penulis berdo’a semoga karya yang sederhana ini di dalamnya terkandung

nilai manfaat serta membawa banyak arti, khususnya bagi penulis secara pribadi dan bagi para

pembaca yang budiman pada umumnya. Hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri.

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb

Semarang, 12 Juli 2010

Penulis

Fifin Niya Pusyakhois

NIM. 052111024

 

 

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………….. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……………………. ii

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………… iii

HALAMAN DEKLARASI………………………………………… iv

HALAMAN MOTTO……………………………………………… v

HALAMAN ABSTRAK…………………………………………… vi

HALAMAN PERSEMBAHAN……………………………………. vii

HALAMAN KATA PENGANTAR……………………………….. viii

DAFTAR ISI……………………………………………………….. x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……………………………. 1

B. Rumusan Masalah…………………………………... 6

C. Tujuan Penelitian…………………………………… 7

D. Telaah Pustaka……………………………………… 7

E. Metodologi Penelitian………………………………. 12

F. Sistematika Penulisan………………………………. 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian………………………………. 19

B. Dasar Hukum Perceraian…………………………… 21

C. Akibat-akibat Perceraian……………………………. 25

D. Tata Cara Perceraian………………………………... 28

BAB III DESKRIPSI PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN AGAMA

PADA MASYARAKAT DESA PENARUBAN KECAMATAN

WELERI KABUPATEN KENDAL

A. Profil Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten

Kendal……………………………………………..... 44

B. Praktek Cerai di Luar Pengadilan Agama di Desa Penaruban

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal…………………... 49

xi

C. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Praktek Cerai di Luar

Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Desa Penaruban

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal…………………... 62

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI DI LUAR

PENGADILAN AGAMA DI DESA PENARUBAN

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Cerai di Luar Pengadilan

Agama di Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten

Kendal………………………………………………. 65

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implikasi Praktek Cerai di Luar

Pengadilan Agama di Desa Penaruban Kecamatan Weleri

Kabupaten Kendal……………………………………….. 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…………………………………………… 83

B. Saran………………………………………………….. 85

C. Penutup……………………………………………….. 85

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aktifitas manusia telah menjadi

takdir Allah. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah firman Allah

dalam surat ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

مودة بينكم وجعل اليها لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق ان اياته ومن يتفكرون لقوم أليت ذلك فى ان ورحمة

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Qs. Ar-Rum: 21).1

Berdasarkan firman di atas, maka secara tidak langsung perkawinan

memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai

perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-

laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga

layaknya suami-isteri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud

pelaksanaan syari’at dan takdir Allah sebagaimana terkandung dalam firman

di atas.

Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan

kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan

menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta

mengembangkan keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan

1Departemen Agama RI, .Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Penerbit J-

ART, hlm. 406.

2

salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya,

karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri

dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi yang berkeinginan untuk menikah,

sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap dianjurkan

berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi perbuatan tercela

yang sangat keji yaitu perzinaan. 2Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal. Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”.3

Sebagai aktifitas yang memiliki nilai ibadah, maka dalam proses

perkawinan - menurut hukum Islam - diterapkan beberapa aturan untuk

mencapai keabsahan secara agama. Tata aturan tersebut di antaranya berkaitan

dengan syarat dan rukun perkawinan hingga proses perkawinan itu sendiri.

Selain diatur dalam konteks agama, di Indonesia perkawinan juga diatur dalam

sebuah undang-undang khusus yang hanya membahas mengenai perkawinan,

yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI).4

2 AhmaRofiq, Hukum Perdata islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada,1995, hlm. 3 Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Direktorat

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, hlm. 96. Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Lihat dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Fokus Media (ed), Bandung: Fokus Media, 2005, hlm. 7.

4 UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku untuk masyarakat umum. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah tata aturan hukum

3

Sebuah perkawinan, menurut kedua tata aturan di atas, akan dianggap

sah manakala dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pemerintah yang

membidangi perkawinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat

(1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.5

Meskipun bersifat ibadah, tidak semua manusia dapat

mempertahankan mahligai perkawinan mereka. Apabila pasangan suami-isteri

telah merasa tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya, maka Islam

pun membolehkan mereka untuk melakukan perceraian. Namun kebolehan

tersebut merupakan sebuah perbuatan halal yang dibenci atau dimurkai oleh

Allah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam salah satu hadits berikut ini:

اهللا الى الحالل ابغض :قال وسلم عليه اهللا صلى النبي عن :عمر ابن عن الطالق

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza Wajalla ialah talak”. 6

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun di sisi

lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan

suami isteri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses

perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses

pertikaian pasangan suami-isteri, Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang

yang dibuat oleh pemerintah, melalui lembaga keagamaan (Kemendepag dan MUI) yang ditujukan untuk mengatur masalah perkawinan bagi umat Islam dalam konteks ajaran agama Islam.

5 Departemen Agama RI, ”Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, op. cit., hlm. 97. 6 Muh. Muhyiddin Abdul Hamid, Sunan Abi Dawud juz I, Indonesia: Maktabah Dahlan,

t.th., hlm. 255.

4

bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih

menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-isteri daripada

memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakam untuk

mendamaikan perselisihan antara suami-isteri dijelaskan oleh Allah dalam

firman-Nya surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:

يريدا إن أهلها من وحكما أهله من حكما فابعثوا بينهما شقاق خفتم وإن خبيرا عليما آان الله إن بينهما الله يوفق إصالحا

Artinya :" Dan jika kamu mengkhawatirkan ada pengkengketaan antara kedunya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. An- Nisa : 35)” 7

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian juga

diatur dalam proses yang terdaftar. Selain proses pendamaian, sebagaimana

didasarkan pada hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup

alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai

suami-istri.8

Setelah adanya alasan-alasan yang sesuai, tidak berarti perceraian

langsung dapat dilakukan oleh pasangan suami-isteri. Langkah berikutnya

adalah pelaksanaan proses perceraian di depan Pengadilan Agama. Hal ini

sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun

2006 yaitu : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan

7 Depertemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, op, cit., hlm. 123 8 Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 39 ayat (2)

5

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak."9

Dengan demikian, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan

Agama merupakan perceraian yang ilegal menurut hukum perundang-

undangan. Maksud dari perceraian di luar Pengadilan Agama adalah

perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri tanpa melibatkan

Pengadilan Agama namun dilakukan secara langsung dan bersifat lisan antara

suami dan isteri.

Meskipun telah diatur dalam hukum perundang-undangan, cerai di luar

Pengadilan Agama masih juga dilakukan oleh beberapa masyarakat. Hal ini

seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Penaruban Kecamatan

Weleri Kabupaten Kendal. Pada dasarnya, masyarakat Desa Penaruban rata-

rata menganggap bahwa perceraian cukup dilakukan secara lisan dan dianggap

sah serta dengan dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Setelah adanya perceraian secara lisan, para pasangan suami-isteri juga

melakukan pembagian harta gono gini, mengurusi hadanah anak, dan bahkan

tidak jarang dari pasangan yang telah bercerai tersebut kemudian melakukan

perkawinan berikutnya dengan orang lain tanpa melalui KUA. Hal tersebut

tidak lain karena keyakinan masyarakat bahwa perceraian yang mereka

lakukan adalah benar secara agama. Menurut mereka, keabsahan secara agama

9 Mengenai ketentuan tentang perceraian yang harus dilakukan di depan Pengadilan

Agama dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; Selain dalam UU tersebut, terkait dengan ketentuan perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) serta dalam KHI Pasal 115. Selain dijelaskan dalam UU, mengenai masalah prosedur perceraian dalam hukum Islam juga dapat dilihat dalam A. Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995; Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

6

lebih penting dari yang lainnya. Oleh karena itu masyarakat Desa Penaruban

berani menikah lagi meskipun perceraian yang mereka lakukan tidak sah

menurut hukum negara.10

Peristiwa yang terjadi pada masyarakat Desa Penaruban merupakan

salah satu masalah hukum yang unik antara hukum agama dan hukum positif

negara. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah

penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi tersebut.

Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian

sebagai syarat akademik dengan judul penelitian ”Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Pada

Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa permasalahan

dalam benak penulis untuk membahas masalah tersebut. Adapun rumusan

masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Faktor apa yang mendorong masyarakat Desa Penaruban Kecamatan

Weleri Kabupaten Kendal dalam melakukan cerai di luar Pengadilan

Agama?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap cerai di luar Pengadilan

Agama pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten

Kendal?

10Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Chasbullah, selaku modin di Desa Penaruban.

Wawancara pra penelitian dengan Chasbullah, modin Desa Penaruban, tanggal 8 April 2010.

7

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap implikasi cerai di luar

Pengadilan Agama di Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten

Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa

tujuan pokok, yaitu:

1. Mengetahui faktor yang mendorong masyarakat Desa Penaruban dalam

melakukan cerai di luar Pengadilan Agama

2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap cerai di luar Pengadilan

Agama pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten

Kendal?

3. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap implikasi cerai di luar

Pengadilan Agama di Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten

Kendal?

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di

Desa Penaruban Kecamatan  Weleri Kabupaten Kendal. Untuk menunjang

dalam mengkaji dan menganalisa tentang perceraian di luar pengadilan, agar

sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis menelaah

beberapa buku-buku, skripsi yang hampir sama pembahasannya, serta

perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perceraian. Maka berikut ini

8

akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan

penelitian yang akan penulis laksanakan, yakni:

Hasil penelitian mahasiswa Syari’ah atas nama Muslihuddin

(2101122) yang lulus uji penelitian pada tahun 2007. Penelitian tersebut

berjudul Dampak Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Tegal

Mulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat). Penelitian

yang memusatkan kajian masalah pada alasan dan status hukum perceraian di

bawah tangan ini menyimpulkan bahwasanya alasan terjadinya perceraian di

bawah tangan adalah adanya kecepatan, keringan biaya, serta sebagai

perceraian alternatif. Sedangkan status hukumnya adalah sah menurut hukum

normatif dan tidak sah menurut hukum negara.11 Meskipun memiliki

kesamaan obyek penelitian, menurut penulis, perbedaan karakter dan alasan

akan menjadikan penelitian yang akan penulis laksanakan berbeda dengan

penelitian yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian yang akan penulis

laksanakan, alasan-alasan yang dikemukakan oleh responden tidak seperti

yang diungkapkan dalam penelitian yang telah dilaksanakan. Pada dasarnya

alasan yang digunakan masyarakat Desa Penaruban adalah adanya legalitas

hukum agama di atas hukum negara serta adanya faktor salah satu pihak pergi

meninggalkan pihak lain tanpa diketahui keberadaannya dalam waktu yang

lama. Dengan demikian penelitian yang akan penulis laksanakan, menurut

penulis akan berbeda dengan penelitian yang telah ada.

11 Muslihuddin, Dampak Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Tegal

Mulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat): Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

9

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Lina Masruroh (2102187),

mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang lulus pada

tahun 2007 dengan judul Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal

No. 1042/ Pdt.G/ 2004/ PA. Kendal Tentang Cerai Gugat Menjadi

Pembatalan Perkawinan. Penelitian yang memusatkan pada kajian sebab PA

Kendal merubah cerai gugat menjadi pembatalan perkawinan tersebut

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: menurut Hakim Pengadilan Agama

Kendal, perkara tentang cerai gugat menjadi pembatalan perkawinan karena

pernikahannya tidak sah, dan dalam memutuskan pembatalan perkawinan

menggunakan Undang- Undang, KHI, dan Kaidah Fiqih sebagai dasar

hukum. Penelitian ini sekilas ada kemiripan dengan penelitian yang akan

penulis laksanakan terkait dengan implikasi dari cerai di luar Pengadilan

Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri

Kabupaten Kendal.12 Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar

bahwasanya penelitian yang telah dilakukan tersebut terpusat pada penyebab

batalnya perkawinan karena perkawinan yang tidak sah sedangkan dalam

penelitian yang akan penulis laksanakan berhubungan dengan salah satu sebab

yang dapat menjadikan perkawinan seseorang menjadi tidak sah. Dengan

demikian, tidak ada kesamaan mendasar maupun menyeluruh antara penelitian

yang akan penulis laksanakan dengan penelitian yang terdahulu.

Selain kedua penelitian di atas, ada beberapa penelitian yang

memusatkan kajian pada proses perceraian. Namun lingkup dari penelitian

12 Lina Masruroh Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 1042/ Pdt.G/

2004/ PA. Kendal Tentang Cerai Gugat Menjadi Pembatalan Perkawinan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang ,2007.

10

tersebut hanya mencakup salah satu jenis perceraian atau proses perceraian di

Pengadilan Agama. Sepanjang penelusuran penulis, hanya dua hasil penelitian

di atas yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis

laksanakan. Dengan demikian, penulis merasa yakin - berdasarkan penjelasan

yang telah penulis paparkan di atas - bahwasanya penelitian yang akan penulis

laksanakan jauh dari pendapat orang lain.

Selain penelitian di atas, memang ada beberapa penelitian yang

memusatkan kajian pada proses perceraian. Namun lingkup dari penelitian

tersebut hanya mencakup salah satu jenis perceraian atau proses perceraian di

Pengadilan Agama. Di samping hasil penelitian lapangan, telaah pustaka ini

juga meliputi hasil karya ilmiah berupa buku yang di antaranya adalah sebagai

berikut:

Buku karya A. Rofiq yang berjudul Hukum Perdata Islam di

Indonesia. Dalam buku ini salah satu penjelasannya adalah mengenai prosedur

perkawinan dan perceraian menurut hukum perundang-undangan di Indonesia.

A. Rofiq menjelaskan bahwasanya perkawinan dan perceraian yang sah adalah

yang dilakukan berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan di depan Pegawai Pencatatan

Nikah (PPN) di KUA. Sedangkan perceraian akan dianggap sah dan berlaku

akibat hukum adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama.13

Hal yang sama juga dinyatakan dalam kajian pustaka berikut ini yang

merupakan hasil karya dari Idris Ramulyo yang berjudul Asas-Asas Hukum

13 A. Rofiq, op.cit.

11

Islam. Namun dalam bukunya, Idris Ramulyo juga menjelaskan tentang dasar

hukum perkawinan dalam Islam yang juga menyangkut hukum asal tentang

perceraian. Idris Ramulyo menjelaskan bahwasanya pada dasarnya

perkawinan sah menurut Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat

dan rukunnya.14 Sedangkan pada perceraian, menurut hukum dasar Islam,

proses tersebut dapat dilakukan oleh pihak keluarga yang telah ditunjuk

menjadi hakam yang bertugas mendamaikan dan apabila tidak dapat

didamaikan maka hakam boleh dan dapat menceraikan pasangan suami isteri

tersebut.

Dari dua kajian buku tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya ada

kesamaan antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan dua kajian

ilmiah. Kesamaan tersebut adalah sama-sama melakukan pembahasan

mengenai prosedur perceraian. Meski demikian, ada perbedaan mendasar

antara dua kajian buku di atas dengan penelitian yang akan penulis

laksanakan. Perbedaan tersebut adalah bahwasanya penelitian yang akan

penulis laksanakan lebih cenderung pada praktek pelaksanaan perceraian di

kalangan umat Islam, khususnya di Desa Penaruban Kecamatan Weleri

Kabupaten Kendal sedangkan kajian dua buku masalah dalam konteks teori

pelaksanaan perceraian.

Berdasarkan penjelasan di atas, sepengetahuan penulis belum ada

penelitian yang memiliki kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian

yang akan penulis laksanakan. Maka dalam skripsi ini, secaara garis besar

14 M. Idris Ramilyo, Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya

Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

12

penulis akan memfokuskan pada pembahasan perceraian di luar Pengadilan

Agama dan relevensinya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh

kembali pemecahan terhadap segala permasalahan dalam suatu penelitian.15

Sedangkan menurut Winarko Surahmad, metode merupakan cara utama yang

dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk mengkaji

serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu.

Cara utama ini digunakan setelah penyelidikan dalam memperhitungkan

kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan,

karena pengertian dari metode penyelidikan adalah pengertian yang luas,

yang biasanya perlu dijelaskan lebih eksplisit di dalam setiap penyelidikan.16

Supaya dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung

jawabkan maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field

research), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan

untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit

tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang

diteliti.

15 Joko Subagya, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : PT. Rineka

Cipta, Cet. Ke-I, 1991, hlm. 2. 16 Winarko Surakhmad, Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik, Bandung: Transito,

edisi VIII, 1989, hlm. 131.

13

Obyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Penaruban

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang melaksanakan cerai di

luar Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

tujuan penelitian ini, didapat pencandraan secara sistematis, factual

dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah

tertentu.17

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, penulis

menggunakan dua bentuk sumber data sebagai pusat informasi

pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data

tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian

dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan

data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang

dicari.18

Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara

dan observasi tentang pelaksanaan cerai di luar Pengadilan

Agama pada masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri

17 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,Jakarta, Rajawali Pers (cet. VII), 1992, hlm

18 18 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet I, 1998, hlm.

91.

14

Kabupaten Kendal. Hasil dari data primer ini akan dipaparkan

pada Bab III.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang berupa

buku panduan tentang obyek perceraian yang menjadi penelitian

penulis, dan buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan

dengan pembahasan penelitian tentang pelaksanaan cerai di luar

Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Penaruban

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian

ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

a. Wawancara ( Interview )

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan

data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan

sumber data (responden).19 Narasumber yang akan di wawancarai

adalah responden (Pelaku), Modin Desa, Kepala Desa, dan tokoh

masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten

Kendal.

b. Dokumentasi

19 Rianto Adi, Metodologi Penelitian sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.

15

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data

berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data

tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, arsip,

ataupun dokumen pribadi dan juga foto.20 Dokumen-dokumen

yang akan dikumpulkan meliputi buku-buku yang berkaitan

dengan teori serta dokumen lapangan yang berkaitan dengan

proses cerai di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa

Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

4. Metode Analisis

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data

secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat

dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan

pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah

data terkumpul.21 Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam

memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam

penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni

suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk

mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara

sistematis dan akurat.22

Penggunaan metode menggambarkan pada adanya usaha

untuk menganalisa seluruh data (sesuai dengan pedoman rumusan

20 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.

71. 21 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,

2002, hlm. 103. 22 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002,

hlm. 41.

16

masalah) sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara

terpisah. Sedangkan pendekatan analisa yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan hukum (law approach).

Penggunaan pendekatan ini tidak lain dikarenakan sebuah proses

pengambilan dan penetapan hukum tidak akan dapat dilepaskan

dari aspek-aspek kehidupan pada saat proses tersebut

berlangsung.

Melalui pendekatan hukum ini, data yang telah diperoleh

akan dikaji dalam konteks hukum, khususnya yang berkaitan

dengan karakteristik hukum Islam, dan fungsi hukum bagi

masyarakat khususnya terkait dengan cerai di luar Pengadilan

Agama.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian yang akan penulis laksanakan terdiri atas

dua bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi cover, lembar pengesahan, nota

pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

Bagian isi yang terdiri atas lima bab dengan penjelasan isi sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Isinya meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

17

Menjelaskan tentang Pengertian Cerai, Dasar Hukum Perceraian,

Akibat-akibat dari Perceraian, dan Prosedur Perceraian.

BABIII: DESKRIPSI CERAI DI LUAR PENGADILAN AGAMA PADA

MASYARAKAT DESA PENARUBAN KECAMATAN WELERI

KABUPATEN KENDAL.

Isi dari bab ini meliputi Profil Desa Penaruban Kecamatan Weleri

Kabupaten Kendal, Praktek Cerai Di Luar Pengadilan Agama

Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal,

Pendapat Tokoh Masyarakat terhadap Cerai Di Luar Pengadilan

Agama Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten

Kendal.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI DI LUAR

PENGADILAN AGAMA PADA MASYARAKAT DESA PENARUBAN

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis terhadap

faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Penaruban dalam

melaksanakan cerai di luar Pengadilan Agama, Tinjauan hukum islam

terhadap cerai di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa

Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, dan Tinjauan

hukum islam terhadap implikasi cerai di luar Pengadilan Agama di

Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang isinya

meliputi kesimpulan, Saran, dan Penutup.

18

19

19

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab adalah الطال ق yang berasal dari kata

yang bermakna cerai nikah, bercerai.1 Sedangkan pengertian طاق- يطاق –طال قا

talak menurut istilah dapat diketahui dari beberapa pengertian di bawah ini:

مخصوص فى اال صطال ح بأنه ازالة النكا ح اونقصا ن حله بلفظ

Artinya: Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. 2

الشرع حل رابطة الزوج وانهاء العال قة الزوجيةوفى

Artinya: Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan

mengakhiri tali pernikahan suami isteri. 3

ى ور ا هل ظ ج و لف ا ح وه د انك ل قي م لح شرع اس وفى ال ره وه ر ي شرع بتق د ال واألصل فيه الكتا ب واسنة وا جم ع ا هل الملل مع اهل السنة

Artinya: Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali

ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang

setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata

melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah

berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama

dan ahlus sunnah.4

1 H. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/

Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973, hlm. 239 2Abdurrrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz. IV, Beirut: Dar

al-Fikr, 1972, hlm. 216. 3 Sayyid sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, hlm. 278

4Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, Kifayah Al Akhyar, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 84

20

Abdul Djamali dalam bukunya, Hukum Islam, mengatakan bahwa

perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan

keluarga.5

Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis

simpulkan bahwa yang dimaksud talaq adalah melepas adanya tali perkawinan

antara suami isteri dengan mengunakan kata khusus yaitu kata talak atau

semacamnya sehingga isteri tidak halal baginya setelah ditalak.

Putusnya perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu

dapat terjadi dalam dua keadaan:

1. Kematian salah satu pihak

2. Putus akibat perceraian.6

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan isteri masih

hidup (perceraian) dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas

kehendak isteri dan terjadi di luar kehendak suami isteri. Menurut hukum

Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami

dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang

disebut ila' dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut li'an, serta dapat

terjadi melalui apa yang disebut zihar.7

Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak isteri

dapat terjadi melalui apa yang disebut khiyar aib, dapat terjadi melalui apa

yang disebut khulu' dan dapat terjadi melalui apa yang disebut rafa'

5 Abdul Djamali, Hukum Islam, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 95. 6 Ibid., hlm. 94 7Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan

di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 73.

21

(pengaduan). Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi

atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakam, dapat terjadi oleh sebab

kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau

isteri.8

Sejalan dengan keterangan di atas, Fuad Said mengemukakan bahwa

perceraian dapat terjadi dengan cara: talak, khulu, fasakh, li'an dan ila' .9

Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus Islam memberikan hak talak

kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak khulu kepada isteri

untuk menceraikan suaminya dan hak fasakh untuk kedua suami-isteri.

Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan

perceraian antara suami-isteri, ialah talak, khulu, fasakh.10

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113, disebutkan bahwa

perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian

2. Perceraian

3. Putusan Pengadilan11

B. Dasar Hukum Perceraian

Permasalahan perceraian atau thalaq dalam hukum Islam dibolehkan

dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an dan Hadist. Hal

ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini:

8Ibid., hlm. 73. 9Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 2. 10Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: PT Hidayakarya Agung,

1990, hlm. 110. 11 Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2005, hlm. 56.

22

Dalam surat Al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

سكوهن بمعروف أو سرحوهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمبمعروف وال تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وال تتخذوا آيات الله هزوا واذآروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم

الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء من عليم

Artinya : "Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S. Al-Baqarah : 231). 12

Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan

yang halal yang paling dibenci oleh Allah.13

ابغض : عن ابن عمر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال )رواه ابو داود والحاآم وصححه(حالل إلى اهللا عز وجل الطالق ال

Artinya : “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”.14

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar

kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan

diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling

12 Ibid, hlm. 56 13 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995,

hlm. 268. 14 Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996, hlm.

120.

23

mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena

menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa

dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan

pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri.

Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur

nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan

kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat”

yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat

lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai

alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian,

ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan

perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII

tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai

Pasal 41.

b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari

Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

c. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata

cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam

24

Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan

yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.

d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur

dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang

Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai

perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan

ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedau berkaitan

dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut

dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab

XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum talak itu dibagi

menjadi 4, yaitu:

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak

digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi

antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah

jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi syiqoq

kasus ila dimana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya juga

dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

2. Sunat

Thalaq disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau

melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-

kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak ‘afifah

25

(menjaga diri, berlaku terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang

demikian itu akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat

tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.

3. Haram

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa thalaq diharamkan jika tidak

ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan

madharat, baik bagi suami maupun istri, serta melenyapkan kemaslahatan

kedua suami istri itu tanpa alasan.

4. Makruh.

Berdasarkan Hadits yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan

yang halal yang paling dibenci Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada

sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga

karena talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam

perkawinan. 15

C. Akibat-akibat Perceraian

Suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian suami istri

yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

1. Mengenai Hubungan Suami Istri

Mengenai hubungan suami istri sudah jelas bahwa akibat dari

perceraian adalah persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka

boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing

agamanya dan kepercayanya itu. Dalam perceraian perkawinan itu

membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan hukum agama Islam

15 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munkahat, Jakarta: Kencana, 2006,hlm.214-217

26

usaha rujuk suami kepada istrinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut

Pasal 41 ayat (3), undang-undang No. 1 tahun 1974, Pengadilan dapat

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan

atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istreri.

2. Mengenai Anak.

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak

berkawijiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisian mengenai

penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusan. Dan bapak yang

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak

dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan

bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Disamping itu Pengadilan

dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka yang

menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada

perselisihan diantara kedunya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu

didasarkan kepentingan anak. 16

3. Mengenai Harta Benda

Menurut Pasal 35, Undang-Undang No.1 tahun 1974 harta benda

dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda

yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang

disebut harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang

16 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

27

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para

pihak tidak menentukan lain.17

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 87 ayat

(2) bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta

diperoleh masing-masing sebagai hibah, hadiah, sodaqoh, suami istri

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum

mengenai harta benda.

Selanjutnya dalam Pasal 88 dijelaskan bahwa apabila terjadi

perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian

perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.18

Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka

harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini

tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan

putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena

perceraian. Akan tetapi Pasal 37, mengaitkan putusnya perkawinan itu

karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian,

harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Maksud dari menurut hukumnya masing-masing, penjelasan

Pasal 37 ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.

17 M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia

,1990, hlm. 144-145 18 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Akademika Pressindo,

1995, hlm. 134.

28

Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan

pasal 35 adalah sama dengan Pasal 37.

Jelasnya, baik perkawinan putus karena perceraian maupun

perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, harta bersama itu

diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum

adat, dan hukum lainnya.19

D. Tata Cara Perceraian

Mengenai tata cara perceraian dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41

Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan diatur dalam Pasal 14

sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta

ditegaskan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 82 Undang - Undang Nomor 3

tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan

adanya dua macam perceraian yaitu :

1. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu

gugatan lebih dahulu oleh isteri Kepada Pengadilan dan dengan suatu

putusan Pengadilan, Undang - Undang Perkawinan Pasal 40 mengatakan. :

a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur

dalam Peraturan Perundangan tersendiri.

Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan

sebagai berikut:

19 M . Djamil Latif loc, cit.

29

“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami

atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan

kepercayaan itu selain agama Islam”

Sedang dalam Pasal 73 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006

yaitu :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat,

kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman

bersama tanpa ijin Tergugat.

2. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman diluar negeri gugatan

perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat

kediaman Tergugat.

Ketentuan dalam Pasal 73 UU Nomor 3 tahun2006 merupakan

kebalikan Pasal 118 HIR.142 Rbg, hal ini bertujuan untuk memberikan

kemudahan bagi pihak isteri untuk menuntut perceraian dari suami ditinjau

dari segi waktu, dana dan perjalanan terutama dalam hal suami pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama.20 Demikian juga dalam

penjelasan Pasal 73 UU No.3 tahun 2006 menyebutkan:

(1) Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66

ayat (2) maka untuk melindungi pihak isteri, gugatan perceraian

20 Hensyah Syahlani, Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan

Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, hlm. 60

30

diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi

tempat kediaman Penggugat.

Dengan memperhatikan Pasal-Pasal tersebut diatas, maka dalam

cerai gugat dalam prosesnya telah jelas, justru dengan lahirnya UU No.3

tahun 2006 kedudukan isteri dalam mengajukan gugatan mendapatkan

perlindungan hukum yang lebih ringan dimana isteri dapat mengajukan

gugatan cerai di tempat daerah hukumnya.

Selain alasan perceraian tersebut diatas menurut Pasal 116 huruf

(g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat pula

beralasan karena suami melanggar taklik talak dan peralihan agama

murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan

demikian perceraian dianggap sah harus dilakukan sesuai aturan hukum

yang berlaku. Maksud dari aturan hukum yang berlaku kaitannya dengan

perceraian adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini karena pada

dasarnya ketentuan KHI juga masih menginduk pada ketentuan UU No. 1

Tahun 1974 dengan indikator disebutkan dalam Pasal 4 mengenai

perkawinan yang sah di mana disebutkan bahwasanya perkawinan yang

sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.21

21 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta : Dirjen Pembinaan

Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, 1999, hlm. 136.

31

2. Cerai Talak

Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang

dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai

berikut:

“ Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan - alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Sedang Hilman Hadikusuma menyebutkan seorang suami yang

beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan

permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna

menyaksikan ikrar thalaq.22 Dan menurut Hensyah Syahlani menyebutkan

bahwa apabila seorang suami hendak menceraikan istri, jalur yang harus

ditempuh dengan cara mengajukan gugat permohonan cerai talak ke

Pengadilan Agama.23

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa yang diajukan oleh

suami merupakan Surat Permohonan yang isinya memberitahukan bahwa

ia akan menceraikan isterinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan

agar diadakan sidang untuk penyaksian ikrar talak. Dalam Pasal 66

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan:

22 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut perundang, Hukum adat,

Hukum Agama, Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm. 177. 23 Hensyah Syahlani, op. cit., hlm. 66

32

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan

isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk

mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedang Pasal 67

huruf a menyebutkan sebagai berikut:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas

memuat: nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan

Termohon yaitu isteri.

Meskipun hukum menentukan sifat gugat “cerai talak” berupa

permohonan, akan tetapi sifat permohonan dalam cerai talak tidak identik

dengan gugat voluntair, sebab voluntair adalah permohonan cerai talak

harus bersifat 2 pihak (Pasal 66 ayat 1 jo Pasal 67 huruf a UU Nomor 3

Tahun 2006).24

Perlu ditegaskan bahwa dalam cerai talak suami dalam

permohonan mohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat memberikan

ijin kepadanya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka sifat

permohonan ini bila dikabulkan oleh Pengadilan Agama, putusan yang

dijatuhkan belum merupakan putusan final akan tetapi harus adanya tindak

lanjut atau lebih kita kenal pelaksanaan isi putusan (eksekusi) namun

dalam hal ini dikenal sidang penyaksian ikrar talak. Menurut Surat Edaran

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/Kumdil/1973/IV/1990

tanggal 3 April 1990 menyatakan bahwa pada dasarnya cerai talak adalah

merupakan sengketa perkawinan antara dua belah pihak berperkara,

24 Ibid., hlm. 66..

33

sehingga karenanya produk Hakim yang mengadili sengketa tersebut harus

dibuat dalam bentuk dengan bentuk kata putusan dalam amar dalam

bentuk Penetapan. Dengan demikian halnya dengan upaya hukum, dimana

upaya hukum yang terbuka bagi putusan Pengadilan Agama terhadap

perkara ini adalah banding (Pasal 70 ayat 2 UU No.3 tahun 2006).

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 Undang - Undang Nomor 3

tahun 2006, yaitu :

1 ) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak

mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka

Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

2 ) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

isteri dapat mengajukan banding.

3 ) Setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap,

Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan

memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang

tersebut.

4 ) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus

dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak,

mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

5 ) Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi

datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka

suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya

isteri atau wakilnya.

34

6 ) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan

hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri

dan atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat

panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan

tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan

yang sama.

Selain perceraian dilakukan dengan cara cerai gugat dan cerai talak

tersebut, pihak isteri dapat mengajukan perceraian dengan alasan khuluk

artinya perceraian berdasarkan persetujuan suami isteri yang berbentuk

jatuhnya talak satu kali dari suami kepada isteri dengan adanya penebusan

dengan harta atau uang oleh si isteri yang menginginkan cerai dengan

khuluk itu.25

Dalam rangka menerima, memeriksa, mengadili serta

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama

sebagaimana tersebut dalam UU No.4 tahun 2004 tentang pokok-pokok

kekuasaan Kehakiman, Diperlukan Administrasi Pengadilan Agama yang

benar dan tertib. Sehubungan hal ini Mahkamah Agung Republik

Indonesia telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran Peradilan

Agama untuk melaksanakan dengan sungguh - sungguh pelaksanaan

Administrasi tersebut sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung RI

No.KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang “ Penerapan dan

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan

25 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986,

hlm. 115.

35

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama”. Yang melaksanakan

tugas - tugas Administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut

adalah Panitera Sebagaimana dalam Pasal 26 Undang - Undang Nomor 3

tahun 2006 menyebutkan:

Panitera sebagai pelaksana kegiatan Administrasi Pengadilan

memiliki 3 (tiga) macam tugas pokok yaitu:

1 ) Pelaksanaan Administrasi perkara

2 ) Pendamping Hakim dalam persidangan

3 ) Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan dan tugas - tugas

kejurusitaan lainnya

Proses penerimaan perkara di Pengadilan Agama adalah sebagai

berikut:

a. Pengajuan Perkara

1) Permohonan cerai gugat diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada

Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal

Penggugat. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar

negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang

daerah hukum meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal

Penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka

gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya

meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada

Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

36

2) Permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada

Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya tempat kediaman

Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja

meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin

Pemohon. Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri,

permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah

hukum meliputi tempat kediaman Pemohon. Dalam hal Pemohon

dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan

diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan

Agama Jakarta Pusat.

Menurut ketentuan Pasal 118 HIR, yaitu gugatan harus diajukan

dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau

wakilnya. Surat permintaan tersebut dalam prakteknya disebut

surat gugatan, Oleh karena itu gugatan harus diajukan dengan

surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan

untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan

Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara itu. Pengadilan

Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 120 HIR akan membuatkan

atau menyuruh membuat gugatan yang dimaksud.

b. Pemanggilan

Setelah gugatan perceraian tersebut diterima oleh petugas Meja

Pertama, kemudian diperintahkan untuk membayar vorschot biaya

37

perkara kecuali penggugat mengajukan perkara dengan cuma - cuma,

yang selanjutnya dicatat dalam buku Register perkara dengan kode

No…./Pdt.G/……/PA…..

Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Agama diterbitkan surat

Penunjukan Majelis Hakim (PMH), kemudian Ketua Majelis Hakim

mengeluarkan surat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan sekaligus

memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil

kepada para pihak untuk datang dan hadir dalam persidangan yang

telah ditetapkan.

Jurusita dalam melaksanakan pemanggilan harus berdasarkan

azas - azas pelaksanaan pemanggilan yaitu:

1) Harus memenuhi waktu yang patut artinya pada saat ketua

menetapkan hari sidang hendaknya melihat dan mengingat akan

jauh dekatnya tempat tinggal para pihak berperkara, sehingga

tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita dengan

hari sidang tidak kurang dari 3 hari dan didalamnya tidak termasuk

hari besar (Pasal 122 HIR/146 Rbg jo Pasal 26 ayat 4 PP No.9

tahun 1975 jo Pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.).

2) Harus dilakukan secara resmi, artinya sasaran atau obyek panggilan

harus tepat dan tata cara pemanggilan sesuai ketentuan Perundang -

Undangan.

3) Panggilan harus disampaikan langsung kepada pribadi ditempat

orang yang dipanggil.

38

4) Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai ditempat

kediamannya, maka Panggilan dapat disampaikan melalui

lurah atau kepala Desa

(Pasal 390 HIR/ 718 Rbg, jo Pasal 26 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 jo

Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).

5) Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui

atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, ataupun

orang yang dipanggil tidak dikenal, maka dilakukan pemanggilan

umum oleh dan melalui Bupati/Walikota dalam wilayah tempat

kediaman Penggugat atau pemohon.

6) Dalam hal salah satu pihak bertempat atau berdomisili di luar

wilayah Hukum Pengadilan yang memeriksa perkaranya, maka

panggilan dilakukan dengan meminta bantuan kepada Ketua

Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

7) Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia

setempat apabila yang dipanggil bertempat berkedudukan di luar

negeri (Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal

140 Kompilasi Hukum Islam).

8) Panggilan disampaikan kepada ahli waris apabila orang yang

dipanggil meninggal dunia (Pasal 390 ayat 2 HIR/718 ayat 2 Rbg).

39

c. Memeriksa dan Mengadili

Di samping azas dan tata cara pemeriksaan gugatan perceraian

yang meliputi juga cerai talak dan gugat cerai tunduk sepenuhnya pada

HIR dan Rbg, serta ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 3 tahun2006, maka tata tertib pemeriksaan juga harus

berpedoman pada azas umum yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun

2006 yaitu :

a. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga

orang hakim, salah seorang diantaranya sebagai Ketua Majelis dan

yang lainnya sebagai Hakim anggota (Pasal 80 ayat (1) UU No. 3

Tahun 2006).

b. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup ( Pasal 80 ayat (2)

UU No. 3 Tahun 2006) dan putusan perkara perceraian diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum, Pasal 81 ayat (1) UU No.3

Tahun 2006.

c. Pemeriksaan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran

gugatan (Pasal 80 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006), hal ini untuk

memenuhi tuntutan azas yang ditentukan pada Pasal 4 ayat 2 UU

No.14 Tahun 1970, yaitu Peradilan yang sederhana, cepat dan

biaya ringan.

d. Pemeriksaan disidang dihadiri oleh suami isteri atau wakilnya yang

mendapat kuasa khusus dari mereka.

40

Upaya mendamaikan kedua belah pihak diusahakan selama

proses pemeriksaan berlangsung ( Pasal 82 ayat (4) UU No.3 Tahun

2006 jo Pasal 11 PP Nomor 9 tahun 1975) khusus dalam hal ini

merupakan sedikit penyimpangan dari azas umum yang diatur dalam

Pasal 130 ayat 1 HIR/154 Rbg, dimana ditentukan mendamaikan

cukup diusahakan hakim pada sidang pertama saja.

d. Menyelesaikan

Pada azasnya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang pasti dapat dijalankan, Pengecualiannya ada yaitu apabila

suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih

dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR, Perlu di kemukakan bahwa tidak

semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat

dilaksanakan hanyalah putusan - putusan yang bersifat condemnatoir

yaitu mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu

perbuatan 26

Menurut Pasal 70 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 tahun

1989 menyebutkan bahwa setelah Penetapan tersebut memperoleh

kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang

Penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau

wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Dengan memperhatikan Pasal tersebut, maka dapat dikatakan

pelaksanaan sidang Penyaksian ikrar talak merupakan bentuk

26 Ibid, hlm. 130

41

pelaksanaan (eksekusi) Putusan. Ditinjau dari segi sasaran yang

hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan

Pengadilan, eksekusi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk,

yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran uang. Tetapi tidak

demikian halnya dalam cerai talak dimana cerai jenis ini setelah

putusan untuk itu in kracht van gewijsde, masih memerlukan lagi

tindak lanjut dari Pengadilan, yakni eksekusi ikrar talak.27

Pada umumnya eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan karena

adanya Permohonan eksekusi dari pemohon, karena putusan tidak

dilaksanakan secara sukarela, tetapi tidak demikian didalam eksekusi

ikrar talak Pengadilan bersifat aktif artinya setelah putusan tersebut

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama secara ex

officio harus segera membuat penetapan sidang ikrar talak.

Menurut Pasal 70 ayat (6) Undang - Undang Nomor 3 tahun

2006 menyatakan bahwa jika suami dalam tenggang waktu enam

bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang

menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah

mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan

penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi

berdasarkan alasan yang sama.

27 Abdul Mannan, Eksekusi Ikrar Talak menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama, Ikatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XI-No.124 Januari 1996 halaman 138.

42

Ketentuan Pasal ini jelas akan bertentangan terhadap

kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu badan

Peradilan yang melaksanakan tugas pokok kehakiman, dimana setiap

putusan Pengadilan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, para

pihak dapat mengajukan eksekusi apabila tidak dilaksanakan secara

damai, lebih - lebih jika dilihat dari kepentingan Termohon (isteri)

jelas akan sangat merugikan apabila ternyata Pemohon (suami) tidak

melaksanakan sidang ikrar talak karena menghindari suatu kepentingan

dan bahwa Pengadilan Agamapun tidak ada kekuatan untuk

memaksanya.

Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,

disebutkan:

1. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar

thalaq.

2. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa

perkawinan putus sejak ikrar thalaq diucapkan dan penetapan

tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

3. Dengan memperhatikan Pasal-pasal tersebut maka sebelumnya

adanya pelaksanaan sidang ikrar thalaq, maka perceraian belum

terjadi. Tetapi sering terjadi Pemohon tidak mau hadir dalam

sidang penyaksian ikrar thalaq walaupun Pengadilan telah

memanggil secara sah dan patut. Akibat Pemohon tidak

melaksanakan sidang ikrar talak ini sudah barang tentu akan

43

merugikan pihak Termohon. Dalam hal Pemohon tidak

melaksanakan sidang ikrar talak, maka isteri dapat mengajukan

gugatan cerai kepada suami, hal ini ditegaskan dalam Pasal 73 ayat

(1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyebutkan

bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman

Penggugat. Dalam mengajukan gugatan cerai tersebut, isteri dapat

mendalilkan alasan-alasan yang tercantum dalam permohonan

cerai thalaq yang oleh suami tidak dilaksanakannya sidang ikrar

thalaq, alasan taklik thalaq, khuluk dan atau berdasarkan alasan-

alasan sesuai Perundang-undangan yang berlaku.28

28 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

44

BAB III

DESKRIPSI CERAI DI LUAR PENGADILAN AGAMA PADA

MASYARAKAT DESA PENARUBAN KECAMATAN WELERI

KABUPATEN KENDAL

A. Profil Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

1. Keadan Geografi dan Monografi

Desa Penaruban merupakan salah satu desa yang berada di wilayah

administrasi Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Luas

wilayah Desa Penaruban adalah 107.043 HA dan batas-batas wilayah

administrasi dengan wilayah lain sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pucuksari

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Penyangkringan

3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sambungsari

4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangdowo

Secara geografis, Desa Penaruban merupakan wilayah dataran

rendah. Luas wilayah Desa Penaruban di atas terdiri dari:

a. Tanah sawah seluas 54.780 HA dengan klasifikasi sebagai berikut:

1) Irigasi tehnis 49.780 HA

2) Irigasi setengah tehnis -

3) Sederhana 5.000 HA

4) Tadah hujan -

45

b. Tanah kering seluas 52.263 HA dengan klasifikasi sebagai berikut:

1) Yang digunakan (pekarangan, bangunan, dll) 43.180 HA

2) Yang tidak digunakan 11.043 HA

c. Lain-lain (prasarana desa) seluas 9.083 HA

Jumlah penduduk Desa Penaruban adalah sebanyak 4.333 yang

terdiri dari 2170 laki-laki dan 2163 perempuan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana-sarana yang ada di Desa Penaruban Kecamatan Weleri

Kabupaten Kendal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sarana pemerintahan

1) Balai Desa 1 buah

2) Kantor Desa 1 buah

3) Tanah Bengkok Pamong Desa 9.905 HA

4) Tanah Kas Desa 0,385 HA

2. Sarana ibadah

1) Masjid 2 buah

2) Musholla 9 buah

3) Gereja 1 buah

3. Sarana ekonomi

1) Toko/kios/warung 27 buah

2) Koperasi Simpan Pinjam 2 buah

3) Badan-badan Kredit 3 buah

4) Industri Kecil 5 buah

46

5) Industri Rumah Tangga 6 buah

6) Rumah/Warung Makan 7 buah

7) Perdagangan 9 buah

8) Angkutan 14 buah

9) Lain-lain 70 buah

4. Sarana pendidikan

1) TK 4 buah

2) SD 2 buah

3) SLTP Umum 3 buah

4) SLTA Umum 2 buah

5) SLTA Kejuruan 1 buah

6) Kursus 1 buah

7) MTs 1 buah

8) MA 1 buah

Sedangkan dalam bidang kesehatan, belum ada sarana fisik yang

tersedia. Desa Penaruban hanya memiliki 1(satu) orang dokter, 1 (satu)

orang bidan, dan 1 (satu) orang dukun bayi.1

3. Struktur Organisasi Pemerintahan

Pemerintahan Desa Penaruban dipimpin oleh seorang Kepala Desa

yang bernama Sugito yang memimpin tiga dukuh yang berada di dalam

wilayah administrasi Desa Penaruban. Ketiga dukuh tersebut adalah

Dukuh Pagersari, Dukuh Karangtengah, dan Dukuh Tegalrejo. Dalam

1 Arsip Desa Penaruban 2008.

47

pelaksanaan pemerintahan, Kepala Desa mendapat kontrol dari Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan untuk mempermudah dan

melancarkan program kerja desa, Kepala Desa dibantu oleh beberapa

orang dengan kedudukan atau jabatan tertentu. Secara lebih lanjut,

organisasi Desa Penaruban serta struktur organisasinya dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Kepala Desa : Sugito

Sekretaris/Carik : A. Mudhirin

Kaur Umum : Kasbul

Bekel : Imam Supriyanto

Modin : Sapuan

Bayan Tani : Nur Khamid

Kamituwo I : Widiarto

Kamituwo II : M. Mursidin

Kamituwo III : M. Sudaryo

Sedangkan struktur organisasi pemerintahan Desa Penaruban

adalah sebagai berikut:

48

Struktur Organisasi

Pemerintahan Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

BPD Kepala Desa

Carik

Kaur Umum

Bekel Modin Bayan Tani Kamituwa Pagersari

Kamituwa Karangtengah

Kamituwa Tegalrejo

49

B. Praktek Cerai di Luar Pengadilan Agama di Desa Penaruban Kecamatan

Weleri Kabupaten Kendal

1. Profil Chasbullah

Chasbullah merupakan tokoh masyarakat yang dikenal sebagai

sosok yang sering menangani proses perceraian di kalangan masyarakat

Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Praktek tersebut

dilakukan sejak tahun 1986. Praktek ini menurut beliau tidak dapat

dilepaskan dari adanya keinginan masyarakat untuk bercerai yang

berkesesuaian dengan hukum Islam serta proses cepat dan murah.

Pria berusia 64 tahun yang masih aktif sebagai perangkat Desa

Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ini juga merupakan

tokoh keagamaan masyarakat. Pemahaman beliau akan ilmu agama-lah

yang menjadikan beliau sebagai panutan masyarakat dalam hal

permasalahan agama. Di samping menjadi hakam dalam proses perceraian

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri

Kabupaten Kendal, Chasbullah juga menjadi pihak yang mengawinkan

pasangan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan sirri atau di luar

ketentuan perkawinan resmi di Indonesia.2

2. Profil Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Masyarakat Desa

Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Peristiwa cerai di Luar Pengadilan Agama sangat umum dilakukan

oleh masyarakat Desa Penaruban. Meski demikian, hanya ada beberapa

2 Hasil wawancara dengan Chasbullah tanggal 30 Maret dan 16 Mei 2010.

50

orang yang mau dijadikan responden oleh penulis. Berikut ini akan penulis

paparkan profil singkat dari warga yang mau menjadi responden dari

penelitian yang dilakukan oleh penulis.3

1. Rubiati

Ia adalah janda akibat talak dari Marjuki. Proses talak tersebut

dilakukan di luar Pengadilan Agama pada tahun 1982. Dua tahun

kemudian, janda yang berusia 35 tahun tersebut kemudian menikah

lagi dengan Nur Salim dari Penaruban sebagai isteri kedua dan dari

perkawinan tersebut dikaruniai tiga orang anak. Penyebab perceraian

Rubiati dengan suaminya yang pertama karena beliau dan suami beliau

seringkali bertengkar meskipun hanya berawal dari perkara sepele.

2. Marwati4

Ia juga merupakan janda akibat talak. Kemudian beliau menikah lagi

dengan Agus Pranoto (Alm). Marwati(45 th) isteri kedua dari

almarhum dan sepanjang perkawinan tersebut dikarunia seorang anak.

Penyebab perceraian Marwati dengan suami yang pertama adalah

karena sering cekcok dengan suaminya. Hal ini dikarenakan suaminya

sudah sering pulang melebihi jam kerja dan bahkan tidak jarang tidak

pulang dalam beberapa hari dengan alasan kerjaan. Padahal ketika

3 Hasil wawancara dengan para responden (Marwati, Sri Sutarmi, Hartono) pada

tanggal 3 April 2010. 4 Responden merasa keberatan untuk menyebutkan nama suami terdahulu. Demi etika,

maka penulis tidak dapat memaksakan hal tersebut. Namun demikian, Chasbullah menyatakan bahwa status Marwati adalah janda talak karena proses perceraiannya dulu ditangani oleh Chasbullah. Hasil wawancara Penulis dengan Chasbullah, tanggal 30 Maret 2010.

51

Marwati mengecek ke teman kerjanya, kata teman kerja suaminya

yang pertama tidak ada agenda kerja untuk suaminya.

3. Redi

Redi merupakan pelaku cerai di luar Pengadilan Agama karena

ditinggal isteri tanpa adanya kabar. Isterinya meninggalkannya selama

hampir 6 bulan. Awalnya isteri beliau izin untuk bekerja di luar negeri

sebagai TKW. Oleh karena telah 6 bulan tidak mengirim kabar, maka

kemudian Redi menceraikan isterinya melalui Chasbullah pada tahun

1999. Sebelum menginginkan perceraian, Redi sudah berusaha

meminta tolong kepada keluarga isteri yang diceraikannya tersebut

untuk membantunya dalam mencari informasi keberadaan isterinya.

Namun tidak mendapatkan hasil karena mereka juga telah kehilangan

kontak serta tidak ada berita dari sanak keluarga mereka tersebut (isteri

dari Redi) perihal keberadaannya.

Pada saat perceraian, pasangan Redi dengan isteri yang dicerai telah

dikaruniai seorang anak. Setelah itu, kemudian Redi menikah lagi

dengan Pratiwi pada tahun 2000. Hingga saat ini, isteri lama dari Redi

tidak lagi memberi kabar dan anak hasil perkawinannya terdahulu ikut

dengan Redi.

4. Musthofiah

Musthofiah merupakan isteri kedua dari Chasbullah. Suami pertama

Musthofiah menceraikan Musthofiah didasari oleh rasa cemburu

kepada Musthofiah. Kecemburuan tersebut tidak jarang menimbulkan

52

percekcokan di antara mereka. Oleh sebab itulah, kemudian suami

pertamanya menginginkan perceraian. Saat menikah dengan

Chasbullah, status Musthofiah adalah janda dari perceraian yang

dilakukan di depan Chasbullah. Namun perkawinan tersebut tidak

bertahan lama dan bercerai tanpa anak.

5. Sri Sutarmi

Sri Sutarmi juga mengalami hal yang sama dengan Musthofiah.

Penyebab perceraiannya dengan suami yang pertama adalah karena

beliau seringkali mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya dan

tidak jarang suaminya juga mengucapkan kata-kata kasar dan kotor

kepada beliau. Setelah bercerai dengan suami terdahulu melalui

perceraian di luar pengadilan, beliau menikah lagi dengan Bambang S

sebagai isteri kedua. Namun kemudian beliau bercerai dengan

Bambang dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak.

6. Hartono

Nasib Hartono sama dengan nasib Redi. Beliau ditinggalkan isterinya

selama tiga bulan. Hal itu beliau lakukan karena isteri yang

diceraikannya telah berjanji akan memberikan kabar setelah tiba di

tempat kerjanya di Jakarta. Namun setelah ditunggu selama dua

minggu hingga tiga bulan, tidak ada kabar dari isteri beliau tersebut.

Bahkan di sisi lain, ada seorang tetangga beliau yang memberitahukan

bahwa dia pernah melihat isteri beliau berjalan mesra dengan laki-laki

lain di suatu wilayah di Jakarta. Namun tetangga tersebut tidak

53

mengetahui keberadaan isteri Hartono karena hanya melihat sebanyak

dua kali dan setelah itu tidak melihat lagi. Karena tidak ada kabar

kejelasan, maka kemudian beliau menceraikan isterinya tanpa adanya

kehadiran dari isterinya di depan Chasbullah. Selang beberapa waktu

kemudian, beliau menikah lagi dengan Juwarni. Dari pernikahan

tersebut dikaruniai dua orang anak.

Wawancara dengan responden:

a. Kapan anda melakukan perceraian? Di mana?

Jawab: Lupa tepatnya kapan, di luar Pengadilan Agama dan

tepatnya melalui Chasbullah

b. Siapa yang menyaksikan?

Jawab: Tidak ada saksi

c. Mengapa anda melakukan perceraian?

Jawab: Karena sudah tidak ada kecocokan lagi

d. Apa yang anda ketahui tentang tata cara perceraian?

Jawab: Saya tidak tahu

e. Apa anda mengetahui bahwa perceraian yang anda lakukan itu

sah/tidak?

Jawab: Menurut saya sah karena sesuai agama islam.

Sebagian besar masyarakat menilai bahwa perceraian

tersebut sah menurut agama, walaupun tanpa melalui Pengadilan

Agama. Dengan cara ini sangat mudah dan biayanya murah.

54

3. Faktor-faktor Pendorong Praktek Perceraian di Masyarakat Desa

Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Masalah cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal tidak

lepas dari pemahaman masyarakat terhadap posisi hukum dalam

kehidupan mereka. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan

bahwasanya hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan

dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi, bagi

mereka pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada

pelaksanaan hukum lainnya.5

Selain faktor dari dimensi keagamaan, praktek cerai di luar

Pengadilan Agama juga didasarkan pada kenyataan bahwasanya proses

yang dilalui lebih mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak.

Biasanya proses perceraian di Pengadilan Agama berlarut-larut karena

harus menjalani beberapa persidangan. Berbeda dengan perceraian yang

dilakukan di depan penghulu yang langsung dapat diputuskan langsung

jika pasangan suami-isteri yang akan bercerai telah benar-benar

menginginkan perceraian. Meskipun ada upaya pendamaian, namun hal itu

tidak berlarut-larut dan tidak melibatkan banyak orang melainkan hanya

terpusat pada pasangan yang akan bercerai.6

4. Praktek Cerai di Luar Pengadilan Agama di Desa Penaruban Kecamatan

Weleri Kabupaten Kendal

5 Wawancara dengan Muhammad Irham, tokoh agama masyarakat Desa Penaruban, tanggal 5 April 2010.

6 Wawancara dengan Chasbullah, Tanggal 30 Maret 2010.

55

Praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat dilaksanakan

di depan modin di luar modin resmi atau Pegawai Pembantu Pencatatan

Nikah (PPPN) Desa Penaruban, yakni Chasbullah. Ia merupakan modin

tidak resmi yang telah lama menjadi abdi masyarakat “tidak resmi” untuk

beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan

modin, seperti masalah perceraian.

Pada dasarnya, proses perceraian yang dilaksanakan di depan

Chasbullah dilaksanakan melalui tiga tahapan dengan penjelasan sebagai

berikut:7

a. Tahapan “pendaftaran”

Maksud dari pendaftaran ini tidak sama dengan pendaftaran

pada proses perceraian di Pengadilan Agama. Pendaftaran dalam

proses perceraian di Desa Penaruban cukup pemberitahuan kepada

Chasbullah perihal keinginan suami isteri yang akan bercerai.

Pendaftaran tersebut dilakukan secara lisan kepada Chasbullah.

Hasil dari proses pendaftaran tersebut tidak dibuktikan melalui

hitam di atas putih melainkan hanya berlandaskan pada saling percaya

antara masyarakat dengan Chasbullah. Dalam proses “pendaftaran”

juga disertakan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut. Umumnya, jangka waktu antara penyampaian keinginan dari

suami-isteri yang akan bercerai dengan penyelesaian masalah tidak

lebih dari 1 (satu) minggu. Biaya untuk proses perceraian ini tidak

7 Hasil wawancara dengan Chasbullah tanggal 30 Maret dan 16 Mei 2010.

56

ditentukan, namun umumnya, para pelaku memberikan uang tanda jasa

kepada Chasbullah rata-rata sebesar Rp. 100.000,00 – Rp. 250.000,00.

b. Tahapan “mediasi”

Proses ini terdiri dari dua proses, yakni proses penjelasan

alasan-alasan yang menyebabkan suami-isteri ingin bercerai dan proses

pemberian konsultasi Chasbullah kepada pasangan suami-siteri

tersebut. Pada proses yang pertama, Chasbullah akan mempertanyakan

hal-hal yang menjadi penyebab suami-isteri menginginkan perceraian.

Hal ini penting karena menurut Islam, perceraian harus didasarkan

pada sebab-sebab yang diperbolehkan oleh agama. Menurut

Chasbullah, alasan-alasan yang diperbolehkan oleh agama Islam di

antaranya adalah:

1) Salah satu pasangan murtad

2) Terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan dan apabila

dipaksakan akan menimbulkan madlarat bagi salah satu atau

bahkan keduanya

3) Tidak ada kejelasan kabar dari salah satu pasangan suami isteri

dalam jangka waktu tertentu

4) Adanya cacat permanen yang dapat mengganggu produktifitas

keluarga

5) Isteri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Isteri

57

6) Isteri melakukan zina (li’an).8

7) Isteri meninggalkan rumah suaminya tanpa izin dari suami dan

tidak ada alasan syara’ atau suami terhalang memasuki rumah Isteri

yang ditempati berdua (nusyuz).

Alasan-alasan di atas yang mayoritas dijadikan alasan untuk

melakukan talak di Desa Penaruban adalah nomor 2 dan 3 yang tidak

lain disebabkan karena mayoritas yang meminta perceraian adalah

pihak laki-laki.

Setelah adanya pemaparan tentang permasalahan yang dialami

oleh pasangan suami-isteri, kemudian Chasbullah akan memberikan

konsultasi terkait dengan permasalahan yang dialami kecuali untuk

permasalahan murtad. Chasbullah beranggapan bahwa:

“Masalah agama kan menjadi masalah pribadi yang sangat privasi bagi setiap orang. Saya tidak berhak memaksakan salah satu pasangan untuk kembali kepada agama asal demi menyelamatkan perkawinan mereka. Hal ini tentu akan bertentangan dengan konsep Islam kaffah.”9

Dari kasus keinginan cerai pasangan suami-isteri yang

ditangani oleh Chasbullah, hanya ada beberapa kasus yang dapat

didamaikan kembali pada proses mediasi. Namun tidak sedikit yang

berakhir pada perceraian. Proses konsultasi hanya dilakukan satu kali

8 Li’an dalam arti bahasa berasal dari kata laa’ana-yulaa’inu-li’aanan yakni masing-

masing melaknat pihak yang lain. Sedangkan menurut arti syara’ ialah kalimat-kalimat khusus dipergunakan sebagai alasan bagi pihak yang memerlukan untuk menuduh orang lain yang menodai kehormatannya atau tidak mengakui anak. Lih. Ulaudin, Badaiush Shana’iek, Jilid 3, Mesir, Cet. ke-1, 1910, hlm. 237.

9Wawancara dengan Chasbullah, Tanggal 30 Maret 2010.

58

dan apabila memang keputusan untuk bercerai dari pasangan suami-

isteri telah bulat, maka kemudian melangkah pada tahap ketiga.

Proses konsultasi tersebut tidak melibatkan keluarga dari

masing-masing pasangan. Hal ini disebabkan keberadaan pasangan

suami isteri telah dapat memberikan gambaran keadaan rumah tangga

yang mereka alami. Jadi tidak perlu menghadirkan keluarga dalam

proses konsultasi. Terlebih lagi, tidak jarang kehadiran keluarga malah

akan menimbulkan keributan dalam proses konsultasi pasangan suami-

isteri.

c. Tahapan “putusan”

Apabila proses konsultasi gagal, maka kemudian Chasbullah

mempersilahkan pasangan tersebut untuk bercerai dengan adanya ikrar

talak dari pihak suami. Pengucapan ikrar tersebut dilakukan di depan

Chasbullah dan isteri. Namun jika tidak ada pihak isteri (isteri tidak

diketahui kejelasan keberadaannya), maka ikrar talak tersebut

dilakukan di depan Chasbullah.

Ikrar talak yang diucapkan merupakan ikrar talak dalam fiqih

Islam. Ikrar talak yang diucapkan dalam proses perceraian di

masyarakat Desa Penaruban adalah sebagai berikut:

“Saya talak isteri saya yang bernama.......binti....... dengan

talak...... sejak....... karena..........”10

10 Wawancara dengan Chasbullah, Tanggal 30 Maret 2010.

59

Dalam pengucapan ikrar talak tersebut juga disebutkan kualitas

talak yang diikrarkan. Hal ini untuk memperjelas posisi kemungkinan

rujuk bagi pasangan suami-isteri atau hilangnya kemungkinan rujuk

tersebut.

d. Tahapan “pencatatan”

Setelah adanya pengucapan ikrar talak, maka tahapan

berikutnya adalah pencatatan hasil perceraian. Catatan ini hanya

berupa tulisan tangan dari Chasbullah yang disertai dengan tanda

tangan Chasbullah sebagai legalitas perceraian. Catatan ini berfungsi

untuk informasi tentang status baru yang dialami oleh pasangan suami-

isteri yang telah bercerai. Selain itu, catatan tersebut juga berguna

sebagai pedoman bagi pasangan suami-isteri dalam melaksanakan

perkawinan yang baru. Meski demikian, catatan tersebut tidak

memiliki kekuatan hukum bagi pernikahan berdasar hukum negara.

Oleh sebab itu, catatan tersebut tidak dapat digunakan untuk

menunjang perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum

negara.

Dalam catatan perceraian tersebut harus tertera aspek-aspek

berikut ini:

1) Nama suami-isteri yang bercerai

2) Tanggal perceraian

3) Tempat pelaksanaan perceraian

4) Alasan perceraian

60

5) Tanda tangan pasangan yang bercerai

6) Tanda tangan Chasbullah

e. Tahapan “pemberian nasehat”

Setelah selesai proses perceraian dengan adanya ikrar talak,

maka kemudian Chasbullah memberikan nasehat kepada suami-isteri

yang telah bercerai. Nasehat tersebut terkait dengan hak dan kewajiban

yang diakibatkan dari adanya perceraian, baik yang menyangkut

suami-isteri, harta benda, atau hak dan kewajiban kepada anak-anak

mereka.

Nasehat yang diberikan juga mencakup masalah masa iddah,

hubungan kekeluargaan berbasis persaudaraan antara mantan suami

dengan mantan istri. Materi ini sangat penting karena tidak jarang

setelah adanya perceraian, hubungan persaudaraan antara keluarga

mantan suami dan mantan isteri tidak baik dan bahkan cenderung

bermusuhan.

Kasus-kasus yang ditangani oleh Chasbullah dalam proses

perceraian antara lain adalah mencakup permasalahan nusyuz, syiqaq,

hingga nikah hamil.

5. Implikasi Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya Pada

Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Setelah melakukan cerai di Luar Pengadilan Agama, Masyarakat

Desa Penaruban kemudian melaksanakan pernikahan kembali dengan jalan

nikah siri. Berikut ini adalah data masyarakat yang melaksanakan

61

perceraian di luar Pengadilan Agama dan statusnya setelah perceraian

tersebut.

No Nama Usia (Tahun)

Alamat Status Cerai Status Sekarang

Keterangan

1 Rubiati 35 Kel. Pojoksari

Talak di luar Pengadilan

Isteri kedua dari Nursalim

Memperoleh anak

2 Redi 50 Sendang Kulon

Talak di luar Pengadilan karena isteri pergi tanpa kabar

Menjadi suami dari Pratiwi

3 Marwati 45 Penaruban Talak di luar Pengadilan

Isteri kedua dari Agus Pranoto

Memperoleh anak

4 Musthofiah 47 Pegandon Talak di luar Pengadilan

Isteri kedua dari Chasbullah

Tidak memiliki anak

5 Sri Sutarmi 38 Penaruban Talak di luar Pengadilan

Isteri kedua dari Bambang S

Memperoleh anak

6 Hartono 46 Penaruban Talak di luar Pengadilan karena isteri pergi tanpa kabar

Menjadi suami dari Juwarni

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwasanya pelaku

cerai di luar Pengadilan Agama berasal dari kelompok laki-laki dan

wanita. Pada kelompok laki-laki, alasan yang digunakan untuk melakukan

cerai di luar Pengadilan Agama adalah karena telah ditinggal pergi oleh

isteri. Sedangkan pada kelompok wanita tidak ada alasan selain karena

faktor agama dan kemudahan dalam proses perceraiannya (hal ini penulis

jelaskan pada bagian berikutnya dalam sub bab b). Implikasi dari

perceraian di Luar Pengadilan Agama tersebut adalah terjadinya

perkawinan baru antara pelaku dengan orang lain yang bukan isteri atau

62

suaminya terdahulu. Pada umumnya mereka (para wanita) menjadi isteri

kedua dari suami baru mereka. Dari hasil perkawinan tersebut, ada yang

memperoleh anak dan ada yang tidak memperoleh anak.

C. Pendapat Tokoh Masyarakat terhadap Fenomena Cerai di Luar

Pengadilan Agama di Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri

Kabupaten Kendal

Fenomena cerai di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa

Penaruban telah menimbulkan berbagai pendapat dan pandangan di kalangan

tokoh masyarakat Desa Penaruban. Berikut ini akan penulis paparkan

beberapa pendapat dan pandangan para tokoh masyarakat Desa Penaruban:

1. Sapuan11

Sebagai Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah (PPPN) Desa

Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Sapuan menganggap

bahwasanya praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Penaruban memiliki keabsahan dalam Islam karena juga sesuai dengan

fiqih perkawinan dalam Islam. Namun jika dipraktekkan pada masa

sekarang, khususnya di Indonesia dan setelah adanya undang-undang yang

mengatur tentang perkawinan (KHI dan UU Perkawinan), maka praktek

tersebut sebaiknya dihentikan.

Menurut Sapuan, penghentian praktek tersebut tidak lain karena

dapat berakibat hukum dan demi ketertiban administrasi kenegaraan.

Akibat hukum yang dimaksud adalah tidak adanya status legal dalam

11 Wawancara dengan Sapuan, tanggal 18 Mei 2010.

63

hukum negara yang dapat berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak

warga negara yang berkaitan dengan dampak perkawinan dalam lingkup

hukum kenegaraan Indonesia. Sedangkan terkait dengan administrasi,

praktek perceraian tersebut tidak didaftarkan pada lembaga pemerintahan

sehingga akan mengakibatkan tidak adanya penjelasan status baru dari

pasangan suami-isteri dalam administrasi kenegaraan.

2. A. Widiarto12

Menurut beliau, praktek tersebut tidak apa-apa karena telah legal

menurut Islam. Sedangkan mengenai keabsahan hukum dalam hukum

negara tidak menjadi masalah karena yang terpenting adalah adanya

legalitas dari hukum agama.

Mengenai akibat status dari hasil perkawinan, seperti hak

sertifikasi anak (akta kelahiran dan lain sebagainya) dapat diurus dan tidak

akan memberikan dampak pada anak. Nyatanya hingga saat ini tidak ada

permasalahan yang berhubungan dengan akibat hukum dari praktek

tersebut.

3. Sugito

Sebenarnya praktek itu pada satu sisi memberikan kerugian kepada

pemerintah desa karena menghambat tata administrasi, khususnya

berkaitan dengan pergerakan keluarga (kartu Keluarga/KK). Namun

praktek tersebut juga akan menimbulkan masalah jika langsung

mendapatkan larangan. Hal ini karena adanya keyakinan masyarakat

12 Wawancara dengan Widiarto, Kamituwa Dukuh Pagersari, tanggal 17 Mei 2010.

64

mengenai legalitas hukum agama yang lebih tinggi dari hukum negara

serta adanya realitas mahal dan lamanya proses perceraian di Pengadilan

Agama.

Oleh sebab itu, sebenarnya perlu adanya kerjasama antar beberapa

pihak untuk menangani permasalahan ini. Baik dari pemerintah, melalui

lembaga Pengadilan Agama, pihak tokoh agama masyarakat, hingga

menumbuhkan kesadaran masyarakat akan tata hukum negara dan agama.

Jadi intinya, masyarakat tidak dapat dipersalahkan secara sepihak

melainkan perlu adanya pembenahan secara terstruktur mengenai keadaan

ini dengan melibatkan berbagai elemen yang berkompetensi untuk

melahirkan kebijakan yang baru.

65

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI DI LUAR

PENGADILAN AGAMA PADA MASYARAKAT DESA PENARUBAN

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Cerai Di Luar Pengadilan

Agama Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten

Kendal

1. Tinjauan fiqih terhadap cerai di luar Pengadilan Agama di masyarakat

Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Untuk mengetahui legalitas dampak (implikasi) yang disebabkan

oleh adanya praktek perceraian masyarakat Desa Penaruban, maka perlu

adanya penelaahan terlebih dahulu mengenai legalitas sebab yang

menyebabkan akibat tersebut. Maksud dari legalitas sebab tersebut tidak

lain adalah legalitas proses perceraian yang nantinya berdampak pada

legalitas implikasi dari perceraian tersebut. Ruang lingkup tinjauan hukum

Islam yang digunakan sebagai “peninjau” praktek cerai di masyarakat

Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal meliputi tinjauan

dalil Qur’an maupun Hadis serta tinjauan pendapat ulama terkait dengan

praktek cerai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Penaruban

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu

perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi

66

lain Allah talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah.

Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek cerai

dapat terlihat dalam hadis berikut ini:

قال رسول ا هللا صلى ا هللا : عن ا بن عمر ر ضى ا هللا عنهما قال رواه ابوداود وابن (ل الى اهللا ا لطالق أبغض الحالعليه وسلم

1)جهماArtinya : ''Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Rasullulah

Saw, perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talaq (H.R. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan,

Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa

adanya landasan dari ketentuan hokum Islam. Salah satunya adalah perlu

adanya kehadiran hakam yang menjadi pihak untuk mengusahakan

perdamaian di antara suami-isteri yang bertikai. Hal ini sebagaimana

disebutkan dalam salah satu firman Allah surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:

يريدا إن أهلها من وحكما أهله من حكما فابعثوا بينهما شقاق خفتم وإن خبيرا عليما آان الله إن بينهما الله يوفق إصالحا

Artinya : "Dan jika kamu mengkhawatirkan ada pengkengketaan antara kedunya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. An- Nisa : 35) 2

Penjelasan mengenai hakam dalam sebuah pertikaian yang dialami

oleh suami-isteri sebagaimana tersebut dalam ayat di atas telah

menimbulkan dua pendapat di kalangan para ulama. Kedua perbedaan

pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Beirut : Dar al-Fikr, t.th., hlm. 178. 2 Depertemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, op, cit., hlm. 123

67

a. Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam adalah dari keluarga dan

hanya bertugas mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk

menceraikan. Hal didukung oleh pendapat imam Abu Hanifah,

sebagian pengikut Imam Hambali, dan qoul qadim dari Imam Syafi’i,

yang menyandarkan tugas hakam dari pengertian “hakam” yang berarti

wakil. Sama halnya dengan wakil, maka hakam tidak boleh

menjatuhkan talak kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan

dari pihak suami, begitu pula hakam tidak boleh mengadakan khuluk

sebelum mendapat persetujuan dari isteri.

b. Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam disandarkan pada hakim

sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal

dari luar keluarga suami-isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya

diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali

dan qoul jadid pengikut Imam Syafi’i yang menyandakan tugas hakam

pada makna “hakam” sebagai hakim. Dari penyandaran makna tersebut

maka hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat

keduanya tentang hubungan suami-isteri yang sedang berselisih itu,

apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan

memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Menurut

pendapat kedua bahwa yang menyangkut hakam itu adalah hakim atau

pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin.

Dalam hal perselisihan suami-isteri, urusan mereka diselesaikan

68

pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang

untuk mengadili perkara yang disampaikan. 3

Sekilas, praktek cerai yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Penaruban tidak melibatkan hakam yang sesuai dengan prosedur dalam

firman di atas. Hal ini dikuatkan dengan posisi hakam yang disematkan

pada diri Bapak Chasbullah yang bukan berasal dari keluarga suami

maupun isteri. Selain permasalahan tersebut, jumlah hakam juga tidak

sesuai dengan ketentuan dalam firman di atas, di mana jika masing-masing

pihak dari suami isteri menunjuk salah satu wakil dari keluarganya sebagai

hakam, maka minimal jumlah hakam adalah dua orang, sedangkan dalam

prakteknya jumlah hakam dalam proses perceraian suami-isteri di Desa

Penaruban hanya satu orang.

Menurut penulis, praktek perceraian yang dilaksanakan di

masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

cenderung sama dengan pendapat pertama dari para ulama mazhab, yakni

menyandarkan tugas hakam pada pemaknaan hakam sebagai wakil.

Indikator tersebut dapat dilihat dari tugas dan wewenang Bapak

Chasbullah dalam proses perceraian di masyarakat Desa Penaruban.

Terkait dengan jumlah hakam, jika dikaji dalam lingkup pendapat

kedua dari pendapat para ulama mazhab di atas, keberadaan jumlah hakam

yang hanya satu orang tidak menjadi masalah. Hal ini seperti dijelaskan di

atas yang menyebutkan bahwasanya hakam dapat berasal dari keluarga

3 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta: PT Karya Unipress, 1974, hlm. 189-190.

69

suami-isteri maupun dari pihak lain yang disepakati oleh suami-isteri

tersebut. Sedangkan mengenai kebolehan penerapan mazhab tersebut

dalam proses perceraian di masyarakat Desa Penaruban dapat disandarkan

pada legalitas ijtihad dalam hukum Islam.

Sedangkan mengenai tempat pelaksanaan perceraian, dalam

sumber dasar perceraian Q.S. an-Nisa ayat 35 tidak disebutkan secara

detail. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa permasalahan

tempat tidak begitu penting dan yang paling penting adalah proses dari

perceraian tersebut. Apabila disandarkan pada dalil dasar tersebut, maka

proses perceraian yang dilaksanakan di masyarakat Desa Penaruban

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal memiliki kesesuaian dengan

substansi dalil tersebut. Namun jika dikaitkan dengan keberadaan lembaga

yang telah disediakan oleh pemerintah, maka praktek tersebut kurang

relevan karena telah adanya pengadilan yang disediakan oleh pemerintah

sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan

proses perceraian suami-isteri.

Menurut hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan

berdasarkan tata urut keabsahan sumber hukum Islam. Dalam hukum

Islam sendiri, tata urut keabsahan sumber hukum Islam bersumber pada al-

Qur’an, Hadis, dan Ijma-Qiyas. Penjelasan mengenai tata urut sumber

hukum ini adalah apabila suatu hukum yang berhubungan dengan

perkembangan kehidupan umat manusia tidak diketemukan atau kurang

jelas mengenai penjelasannya dalam al-Qur’an, maka diperbolehkan

70

menggunakan sumber hukum Hadis yang berkenaan dengan hukum

tersebut. Jika di dalam Hadis juga tidak ditemukan hukum yang jelas

maupun kurang jelas dalam menjelaskannya, maka umat Islam

diperbolehkan membangun hukum tentang sesuatu hal tersebut melalui

metode ijtihad dalam bentuk ijma’ maupun qiyas.4

Dengan demikian, maka praktek perceraian yang dilaksanakan oleh

masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

memiliki kesesuaian dengan fiqih Islam sehingga dapat dilegalkan dalam

konteks fiqih Islam. Konsekuensi dari adanya status legal dalam konteks

fiqih Islam – sebagaimana dijelaskan di atas – adalah adanya status legal

yang melekat pada perbuatan maupun hasil perbuatan.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap cerai di luar Pengadilan

Agama dan implikasinya di masyarakat Desa Penaruban Kecamatan

Weleri Kabupaten Kendal

Apabila mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perceraian, maka dalam praktek

perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penaruban Kecamatan

Weleri Kabupaten Kendal terdapat perbedaan dengan ketentuan dalam

KHI. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Masalah proses perdamaian dalam proses perceraian

Proses perdamaian merupakan suatu anjuran yang sangat

penting dalam menangani masalah atau perkara suami-isteri yang akan

4 Mengenai tata urut kedudukan hukum dapat dilihat dalam M. Idris Ramilyo, Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 109-110.

71

bercerai. Jika melihat praktek perceraian yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Penaruban, sekilas sudah ada kesesuaian dengan

ketentuan upaya pendamaian yang terkandung dalam Kompilasi

Hukum Islam. Kesesuaian tersebut adalah adanya upaya pendamaian

yang dilakukan oleh Bapak Chasbullah. Namun jika dikaji dalam

lingkup lama waktu yang digunakan dalam upaya pendamaian

tersebut, maka akan ditemukan kekurangsesuaian tersebut. Mengenai

ketentuan pendamaian kedua belah pihak (suami-isteri) diatur dalam

Pasal 142 sebagai berikut:

(1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak

(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa proses

perceraian tidak langsung diputuskan dalam waktu yang singkat. Hal

ini ditujukan untuk memberikan peluang damai bagi kedua belah

pihak. Hal inilah yang kurang dipenuhi pada proses perceraian di

masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

karena proses perceraian hanya dilaksanakan dalam satu kali

pertemuan yang langsung diputuskan cerai. Dari proses “perceraian

kilat” tersebut otomatis tidak ada waktu yang panjang untuk

mendamaikan kedua belah pihak.

Selain karena kurangnya waktu untuk mendamaikan kedua

belah pihak, perceraian yang diproses dalam waktu singkat juga

berpeluang kurangnya eksplorasi terhadap permasalahan yang dihadapi

72

oleh kedua belah pihak. Padahal eksplorasi terhadap akar masalah

yang terjadi pada kedua belah pihak sangat diperlukan sebagai bahan

pertimbangan Bapak Chasbullah dalam menentukan langkah yang

terbaik bagi kedua belah pihak terkait dengan perkawinan mereka. Hal

inilah yang menurut penulis menjadi penyebab tidak adanya upaya

pendamaian yang maksimal pada praktek perceraian yang dilakukan

oleh masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten

Kendal.

b. Tempat Pelaksanaan Perceraian

Praktek perceraian masyarakat Desa Penaruban Kecamatan

Weleri Kabupaten Kendal dilaksanakan di luar Pengadilan Agama. Hal

ini jelas sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal

115 sebagai berikut:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak5

Pasal di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya

tidak ada tempat lain yang dapat digunakan untuk memproses

perceraian selain Pengadilan Agama. Hal tersebut ditegaskan dengan

kata “hanya” yang menjelaskan bahwasanya tidak ada pilihan lain atau

kompensasi terkait dengan tempat pemrosesan perkara perceraian.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwasanya tempat pelaksanaan

5 Undang-Undang Perkawinan Indonesia Tahun 2007 Dilengkapi dengan Kompilasi

Hukum Islam, t.kp: Wipress,2007, hlm. 205.

73

perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penaruban

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal tidak memenuhi syarat tempat

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 115 KHI di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasanya

praktek perceraian masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri

Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 115 yakni bahwa perceraian yang dianggap sah

dalam KHI adalah perceraian yang dilaksanakan di depan Pengadilan

Agama sedangkan percaraian yang dilakukan di Desa Penaruban

dilaksanakan di luar Pengadilan Agama. Ketidaksesuaian tersebut

dapat melahirkan hukum yang tidak sah yang mengena pada perbuatan

hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan demikian,

praktek perceraian masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri

Kabupaten Kendal yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dapat

dinyatakan tidak sah menurut perundang-undangan yang berlaku

karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam KHI.

Adanya status tidak sah (ilegal) tersebut mengindikasikan

bahwasanya perkawinan masyarakat Desa Penaruban Kecamatan

Weleri Kabupaten Kendal yang proses cerainya di luar Pengadilan

Agama masih sah. Adanya keabsahan terhadap perkawinan terdahulu

yang dicerai di luar Pengadilan Agama dalam konteks KHI secara

74

tidak langsung mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan

perkawinan yang baru dengan pasangan yang berbeda.

Bagi pihak suami, peluang untuk melaksanakan perkawinan

yang baru karena masih adanya status sah pada perkawinan terdahulu

mereka terbuka karena adanya ketentuan tentang kebolehan poligami.

Namun tentu saja perkawinan yang baru tersebut (poligami) harus

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI, baik

dalam syarat maupun prosesnya. Mengenai syarat yang diperbolehkan

untuk berpoligami meliputi syarat jumlah, syarat kemampuan adil dan

ekonomi pihak suami, syarat ijin dari isteri, serta syarat isteri yang

dapat menyebabkan Pengadilan Agama membolehkan poligami yang

dijelaskan dalam Pasal 55 – Pasal 58.6

Apabila proses poligami dilakukan tanpa didasarkan pada

ketentuan di atas, maka poligami tersebut tidak dapat disebut sah. Hal

inilah yang menurut penulis dapat menjadi dasar untuk menentukan

status perkawinan baru yang dilakukan oleh pihak suami pasca

perceraian ilegal menurut KHI. Menurut penulis, status perkawinan

baru yang dilakukan oleh pihak suami pasca perceraian ilegal dapat

dinyatakan tidak sah (ilegal) menurut KHI karena tidak terpenuhinya

syarat dan prosedur poligami yang telah ditentukan dalam KHI. Selain

itu, melihat kondisi hubungan antara pihak suami dengan pihak isteri

6 Mengenai syarat jumlah dibatasi empat orang (Pasal 55); syarat kemampuan adil dan

ekonomi suami (Pasal 55 dan Pasal 58); syarat persetujuan isteri dilakukan secara tertulis maupun lisan (Pasal 58); sedangkan syarat kebolehan poligami didasarkan pada keadaan isteri yang tidak dapat memberikan keturunan, isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, dan isteri menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan (Pasal 57)

75

yang lama, perkawinan baru yang dilakukan pihak suami pasca

perceraian ilegal tidak dapat disebut poligami karena pihak suami telah

memutuskan hubungan – baik lahir maupun batin – dengan isteri yang

lama (yang diceraikan secara ilegal menurut KHI).

Status tidak sah bagi perkawinan baru yang dilakukan pasca

perceraian ilegal juga berlaku bagi pihak isteri yang melakukan

perkawinan baru pasca perceraian secara ilegal menurut KHI. Status

tidak sah tersebut tidak lain karena pihak isteri secara tidak langsung

telah melangsungkan model perkawinan poliandri (satu isteri dengan

suami lebih dari satu orang) karena masih adanya ikatan perkawinan

yang sah dengan suaminya terdahulu dalam konteks KHI. Poliandri

sendiri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang dalam ajaran

Islam.7

Dengan demikian, perkawinan baru yang dilakukan setelah

proses perceraian yang ilegal menurut KHI memiliki status tidak sah

dalam konteks KHI. Oleh sebab itu, dari adanya status tidak sahnya

perkawinan baru pasca perceraian ilegal tersebut, status anak hasil

perkawinan yang baru juga akan terkena dampaknya, yakni menjadi

anak yang tidak sah menurut KHI. Hal ini didasarkan pada ketentuan

Pasal 99 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang

7 Mengenai sebab larangan poliandri dalam Islam dapat dilihat secara lebih jelas dalam

beberapa literer yakni: Rachmat Ramadhana al-Banjary dan Anas al-Djohan Yahya, Hikmahnya Poligami: Mengapa AA Gym Menikah Lagi? Menangkap Hikmah di Balik Tabir Poligami, Yogyakarta: Pustaka al-Furqan, 2007, hlm. 4-11; Titik Triwulan Tutik, Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2007, hlm. 55-57.

76

lahir dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sehingga karena

perkawinan baru pasca perceraian yang ilegal adalah tidak sah menurut

KHI, maka status anak yang dihasilkannya juga menjadi tidak sah

menurut KHI.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implikasi Praktek Perceraian di

Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Dasar hukum yang paling mendasar yang dapat digunakan untuk

“menilai” penggunaan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Penaruban. Ayat tersebut tidak lain adalah surat an-Nisa ayat 59:

وا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن آنتم تؤمنون

بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا”Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul(Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam firman tersebut sangat jelas bahwa ada tiga tingkatan ketaatan

hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yakni:

1. Ketaatan kepada Allah

2. Ketaatan kepada rasul-rasul Allah

3. Ketaatan kepada ulil amri (pemerintahan)

Berdasar pada penjelasan tersebut, umat Islam harus menaati ulil amri

sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah. Maksud dari ulil amri adalah suatu

pemerintahan yang telah dipilih dan diberikan amanat oleh umat manusia.

Salah satu bentuk ketaatan kepada ulil amri adalah dengan mematuhi dan

77

menjalankan produk hukum yang ditetapkan oleh ulil amri selama tidak

bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat

manusia.

Implikasi dari firman tersebut pada kasus yang menjadi obyek masalah

pada makalah ini adalah pelaksanaan dasar hukum perceraian yang menjadi

dasar perceraian di Indonesia di kalangan umat Islam. Jika menelaah proses

terbentuknya hukum acuan perceraian yang dilakukan oleh para ulama

Indonesia (MUI), maka hasil hukum tersebut dapat disebut sebagai hasil

ijtihad. Ijtihad sendiri dalam konteks hukum Islam dapat menjadi bahan

sumber hukum setelah al-Qur’an dan al-Hadis.8 Jadi secara tidak langsung

firman di atas juga memiliki indikasi tentang tata urut sumber hukum yang

dapat digunakan oleh umat Islam.

Pada praktek cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Penaruban dasar hukum pelaksanaan cerai di luar Pengadilan

Agama yang digunakan oleh masyarakat Desa Penaruban adalah dasar

perceraian yang dijelaskan dalam hukum Islam, yakni dapat dilakukan di

depan orang yang memiliki kompetensi di bidang hukum perkawinan Islam.

Menurut penulis, dasar hukum al-Qur’an memang menjadi dasar dari segala

hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia (umat Islam), termasuk

dalam hal proses perceraian.

Namun jika merujuk pada kedudukan hukum perceraian yang ada di

Indonesia dan didasarkan pada firman Q.S. an-Nisa ayat 59 di atas, maka

8 Mengenai tata urut kedudukan hukum dapat dilihat dalam M. Idris Ramilyo, loc. cit.

78

menurut penulis hukum yang telah terbentuk dalam suatu negara – selama

dalam pembentukan dan pembangunan hukumnya tidak menyalahi tata aturan

dalam Islam – dapat dijadikan sebagai landasan dalam perbuatan hukum umat

manusia. Dengan demikian, proses perceraian yang dilakukan oleh masyarakat

Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dalam konteks hukum

Islam dapat dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena

adanya unsur pertentangan dengan nash al-Qur’an yang lainnya.

Selain karena adanya pertentangan dengan nash al-Qur’an yang lain,

kekurangsesuaian praktek perceraian masyarakat Desa Penaruban Kecamatan

Weleri Kabupaten Kendal dengan hukum Islam karena lebih cenderung

menimbulkan madlarat daripada menghasilkan manfaat. Menurut penulis,

unsur madlarat yang terkandung dalam praktek perceraian masyarakat Desa

Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Tidak jelasnya status suami-isteri

Adanya perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Penaruban berdampak pada tidak adanya status yang

jelas bagi pasangan yang bercerai. Maksudnya adalah bahwa tidak adanya

surat cerai yang sah dari pemerintah kepada pasangan yang bercerai akan

menjadikan pasangan tersebut tidak memiliki kejelasan terkait dengan

hubungan keduanya. Dampak ini akan menimbulkan permasalahan yang

tidak kecil bagi pasangan yang telah bercerai serta keluarga dari masing-

masing pasangan. Misal saja manakala salah satu dari pasangan yang

bercerai tersebut terlibat dalam hutang yang “resmi” yang mana pada saat

79

hutang tersebut masih berstatus sebagai pasangan dari suami atau isteri

seseorang. Apabila tidak ada kejelasan status, terlebih lagi tidak adanya

legalitas hukum perceraian, maka akan mempersulit proses penyelesaian

masalah hutang piutang tersebut.

Begitu pula sebaliknya, hal yang sama akan terjadi manakala salah

satu pasangan memiliki piutang kepada orang lain, apalagi jika saat proses

hutang tersebut dilakukan oleh pihak penghutang atas nama keluarga saat

belum bercerai. Dengan adanya perceraian di luar Pengadilan Agama,

maka akan timbul kebingungan dalam pembayaran hutang dari orang yang

berhutang kepada pasangan yang bercerai kaitannya kepada siapa dia

harus melunasinya. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya perceraian

yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama tidak ditunjang dengan

penjelasan mengenai pihak-pihak yang berhak melunasi hutang atau

menerima pembayaran hutang.

2. Mempersulit administrasi kependudukan negara

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu tidak

terdata dalam administrasi Pengadilan Agama. Hal ini karena proses

perceraian tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan Agama. Dampak dari

hal tersebut tentu akan menyulitkan negara dalam proses pendataan

kependudukan. Padahal di sisi lain, masalah kependudukan terkait dengan

pelaporan kegiatan kependudukan atau peristiwa penting yang dialami

oleh anggota masyarakat kepada pejabat administrasi negara. Hal ini

80

sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan Pasal 3 yang berbunyi:

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Mengenai peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat

dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 17 dalam UU yang sama sebagai berikut:

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Berdasarkan dua pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak

adanya pendataan terhadap perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat

Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal termasuk salah satu

tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia.9

3. Perlindungan anak pasca perceraian

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di

jelaskan tentang perlindungan anak pada pasal 13 ayat (1) dan (2) yaitu:

Ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain

mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak

mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. Diskriminasi b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual c. Penelantaran

9 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

81

d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan e. Ketidakadilan f. Perlakuan salah lainnya Ayat (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala

bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku

dikenakan pemberatan hukuman.

Mengenai kewajiban orang tua telah diatur pada pasal 26 yaitu: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku10.

Dengan demikian, selain karena adanya pertentangan nash, praktek

perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Penaruban Kecamatan

Weleri Kabupaten Kendal lebih cenderung menyebabkan timbulnya

tindakan pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian bagi negara.

Oleh sebab itu, akan lebih baik lagi jika masyarakat Desa Penaruban

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal lebih menggunakan dasar legalitas

perceraian yang disahkan oleh negara dalam KHI dan meninggalkan

praktek perceraian di luar Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada

10 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

82

kaidah hukum Islam yang menjelaskan perlunya penerapan hukum tidak

menimbulkan madlarat dan bahkan sebaliknya penerapan hukum harus

dapat membuang madlarat sebagaimana kaidah hukum Islam yang

berbunyi:

يزالالضرر”Madlarat itu harus dihilangkan”

Berdasarkan kaidah tersebut, maka penerapan hukum yang

ideal bagi masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten

Kendal dalam praktek perceraian adalah hukum yang termaktub dalam

Kompilasi Hukum Islam agar menghilangkan madlarat bagi pemerintah.

83

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang menjadi faktor melakukan cerai di luar Pengadilan Agama di

Desa Penaruban adalah faktor agama dan kemudahan dalam proses

perceraiannya

2. Pelaksanaan cerai di masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri

Kabupaten Kendal yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam

konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai

dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup

hukum Islam (fiqih), status perceraian yang dilakukan masyarakat Desa

Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal di luar Pengadilan

Agama tidak ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tetap

dianggap sah dan perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut

(perkawinan yang baru maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan

yang baru pasca perceraian) tetap sah. Sedangkan dalam konteks hukum

Islam terapan di Indonesia (KHI), perceraian masyarakat Desa Penaruban

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang dilakukan di luar Pengadilan

Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan

perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 115 dan Pasal 142. Status

84

tidak sah tersebut sekaligus juga berimbas pada perbuatan yang

diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil dari

perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut

KHI.

3. Implikasi dari praktek perceraian masyarakat Desa Penaruban adalah

timbulnya tindakan pelanggaran hukum terkait dengan tata administrasi

kenegaraan yang menjadi kewajiban masing-masing anggota masyarakat

sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan yang berdampak pada kerugian bagi negara. Serta dalam

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan tentang

perlindungan anak pada pasal 13 ayat (1) dan (2). Penerapan hukum yang

ideal bagi masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten

Kendal kaitannya dengan praktek perceraian adalah dengan menjadikan

KHI sebagai dasar hukum praktek perceraian di masyarakat Desa

Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Hal ini untuk

menghindarkan madlarat yang diakibatkan dari adanya pertentangan nash

dalam praktek perceraian masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri

Kabupaten Kendal dan madlarat terkait dengan pendataan kependudukan

bagi pemerintah. Selain itu, penerapan KHI juga berkesesuaian dengan

kaidah penerapan hukum yang menyebutkan bahwa penerapan hukum

harus dapat membuang madlarat (الضرر يزال).

85

B. Saran

Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya kekurang pahaman

masyarakat terhadap yurisprudensi hukum Indonesia pada masyarakat Desa

Penaruban sehingga terjadi praktek perceraian yang kurang sesuai dengan

ketentuan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi di

bidang hukum khususnya pada masyarakat Desa Penaruban dan umumnya

pada masyarakat yang masih mengalami keadaan tersebut.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian berupa skripsi yang dapat penulis susun.

Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka

saran dan kritik yang membangung sangat penulis harapkan demi perbaikan

karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya,

semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan

secercah manfaat bagi kita semua. Amin.