Embed Size (px)
Citation preview
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PEMANFAATANTANAH WAKAF OLEH WAKIF
(StudiKasus di DesaPringsewu Utara Kec.PringsewuKab. Pringsewu)
SKRIPSI
DiajukanUntukdi MunaqosahkandalamMelengkapiTugas-
tugasdanMemenuhiSyarat-syaratGunaMemperolehGelarSarjanaHukum (S.H)
Oleh:
M. ZUHAL HARIS
NPM :1421030049
Program Studi :Muamalah
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PEMANFAATANTANAH WAKAF OLEH WAKIF
(StudiKasus di DesaPringsewu Utara Kec.PringsewuKab. Pringsewu)
SKRIPSI
DiajukanUntuk di MunaqosahkandalamMelengkapiTugas-tugasdanMemenuhiSyarat-
syaratGunaMemperolehGelarSarjanaHukum (S.H)
Oleh:
M. ZUHAL HARIS
NPM : 1421030049
Program Studi :Muamalah
Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.
Pembimbing II: Drs. H. Zikri
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M
ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH WAKIF (Studi Kasus di Desa
Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu)
Oleh :
Muhammad Zuhal Haris
Pelaksanaan kegiatan wakaf di Desa Pringsewu Utara Kab. Pringsewu dalam
hal ini wakaf sebagai tanah pemakaman umum bagi warga desa
setempat.Pelaksanaan Tanah wakaf ini memang digunakan untuk fasilitas umum
sebagai tanah pemakaman bagi warga desa Pringsewu Utara dan berjalan sesuai
dengan bentuk kepanitian yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam
pengelolaannya. Namun, tanah pemakaman itu dimanfaatkan oleh wakif yang tak lain
adalah ketua panitia tersebut sebagai ajang bisnis selain ladang amal bagi diri wakif
dan fasilitas ummat. Wakif memanfaatkan tanah wakaf yang telah ia wakafkan
dengan mengambil keuntungan dari hasil wakaf itu untuk dikomersilkan dan menjadi
ladang untuk memperkaya diri.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana
praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di Desa Pringsewu Utara 2) Bagaimana
praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif dilihat dari perspektif hukum Islam dan
hukum positif.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research
dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Data yang dikumpulkan berupa
data primer, data sekunder, dan tersier juga dari buku-buku maupun literatur lainnya
yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian
data tersebut dikelola dengan cara editing dan systematizing, kemudian dianalisis
dalam bentuk analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan
oleh wakif di Desa Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
dalam hal ini memungut biaya atas pemakaian tanah makam yang sudah
diwakafkanoleh wakif dengan mengambil keuntungan dari hasil wakaf meski
pembayarannya diberikan secara sukarela kepada wakif melalui bendahara yang telah
diatur dan disepakati oleh warga setempat. Pelaksanaan tanah wakaf semestinya tidak
dilakukan dengan cara-cara yang bathil dan bertentangan menurut syari‟ah serta dapat
merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu, pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf
telah diaturdalam PP No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
tentang wakaf yang memuat bahwa wakaf sah apabila dilakukan menurut syari‟ah,
memanfaatkan sesuai dengan fungsinya, mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis
untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.Oleh karena
itu, praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di Desa Pringsewu
Utarabertentangan dengan peraturan yang ada.
MOTTO
“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagaian
harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh,
Allah maha mengetahui..” (QS. Al-Imran : 92).1
1Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Al
Waah, 2004). h. 77.
RIWAYAT HIDUP
Muhammad Zuhal Haris lahir di Putih Dohpadatanggal 20 November 1995.
IaterlahirdaripasanganBpk. TamrindanIbu Hadroorangtua yang
bergituluarbiasadansangatberartibagipenulis. Dan memilikisatu orang kakak yaitu
Muhammad Desta Palisthin dan satu orang adikyaituUswatun Hasanah yang
sangatpenulissayangidancintai.
Pendidikandimulaidari TK Al-Azhar Ramli, SDN 2 Cukuh
Balakdanselesaipadatahun 2008, SMPPonpes Daar El-Qolam
Tangerangdanselesaipadatahun 2011,SMAPonpes Daar El-Qolam Tangerang jurusan
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) danselesaipadatahun 2014,
danmengikutipendidikantingkatperguruantinggipadaFakultasSyari‟ahdanHukumIsntit
ut Agama Islam NegeriRadenIntan Lampung yang sekarangmenjadiUniversitas Islam
NegeriRadenIntan Lampung mengambiljurusanMu‟amalah
(HukumEkonomiSyari‟ah) dimulaipada semester I TA. 2014.
Selamamenempuhpendidikan di Universitas Islam NegeriRadenIntan
Lampung penulispernahmengikuti UKMHIQMA
,meskipunpadaakhirnyapenulistidakaktifmengikutiorganisasitersebutdikarenakanlebih
fokusdenganhal-hal yang berkaitandenganperkuliahan.
KATA PENGANTAR
Denganmenyebutnama Allah SWT yang MahaPengasihlagiMahaPenyayang,
pujisyukurkepada Allah SWT yang telahmelimpahkanrahmatdanhidayah-
Nyaberupailmupengetahuan, petunjuk,
dankesehatansehinggapenulisdapatmenyelesaikanpenulisanskripsi yang berjudul
“TinjauanHukum Islam danHukumPositifTentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh
Wakif (Studi Kasus di Desa Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu)”
inidenganbaik. ShalawatsertasalamsemogatetapterlimpahkankepadaNabi Muhammad
SAW danjugakeluarga, sahabat, sertaparapengikutbeliau.
Skripsiiniditulismerupakanbagiandaripersyaratanuntukmenyelesaikanstudipen
didikan program studi (S1) di FakultasSyari‟ahdanHukum UIN RadenIntan Lampung
gunamemperolehgelarSarjanaHukum (S.H) dalambidangMu‟amalah
(HukumEkonomiSyariah).
Atasterselesaikannyaskripsiinitaklupapenulismengucapkanterimakasihsedala
m-dalamnyakepadasemuapihak yang turutberperandalam proses penyelesaiannya.
Secararincipenulisungkapkanterimakasihkepada :
1. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag. selakuDekanFakultasSyari‟ahdanHukum UIN
RadenIntan Lampung yang senantiasatanggapterhadapkesulitan-
kesulitanparamahasiswa;
2. Dr. H.A. KhumediJa‟far, S.Ag., M.H.
selakuKetuaJurusanMu‟amalahFakultasSyari‟ahdanHukum UIN RadenIntan
Lampung;
3. Drs. Henry Iwansyah, M.A. selakuPembimbing I yang
dengantulustelahmeluangkanwaktunyauntukmembimbingdanmengarahkanp
enulisdari semester II
sampaidenganmembimbingpenulisanskripsiinihinggaselesai;
4. Drs. H. Zikri selakuPembimbingII yang
dengantulustelahmeluangkanwaktunyauntukmembimbingdanmengarahkanp
enulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai;
5. Tamrin, S.Pd., M.SI, dan Ibu Hadro, S.Pd, selaku orang tua penulis yang
selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis baik motivasi
secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini;
6. BapakdanIbuDosendansegenapcivitasakademikaFakultasSyari‟ahdanHukum
UIN RadenIntan Lampung;
7. Mira Apriani yang
telahmembantupenulisdanmenyemangatipenulisdalammenyelesaikanskripsih
inggaselesai;
8. Ahmad Khoiruman yang
telahbersediamenjaditempatuntukpenulisbertanyatentanghal-hal yang
berkaitandengan Refrensipenulisanskripsi;
9. Teman-Teman Kossan Fahri (Redo Panca, A. Robi, Ahmad, Sandi, Dzikri
Bastian, Arif, Randy, Agung, danBaghda);
10. Keluarga KKN 267 pekon Kutawaringin (Krismanik Aji Candra, M Fauzi
Perdana Alamsyah, Indah Cahyani Putri, Sri Maryani, Tamara Ditha Putri,
Okta Viani, Riang Syah Putri, Bela Suciati Agami, dan Martin);
11. Teman-temanseperjuanganMuamalah D angkatan 2014.
Penulismenyadaribahwadalampenulisanskripsiinimasihjauhdarikesempurnaan.
Untukitupenulisberharappembacakiranyadapatmemberikanmasukan, saran-saran
gunamelengkapidanlebihsempurnanyapenulisanskripsiini.Mudah-
mudahanskripsiinibermanfaat, tidakhanyauntukpenulistetapijugauntukparapembaca.
Bandar Lampung, 2018
Penulis
M. Zuhal Haris
DAFTAR ISI
COVER ............................................................................................................. i
COVER DALAM .............................................................................................. ii
ABSTRAK ......................................................................................................... iii
PERSETUJUAN ................................................................................................ iv
PENGESAHAN ................................................................................................. v
MOTTO ............................................................................................................. vi
PERSEMBAHAN .............................................................................................. vii
RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... viii
KATA PENGANTAR ....................................................................................... ix
DAFTAR ISI ...................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. PenegasanJudul ........................................................................... 1
B. AlasanMemilihJudul ................................................................... 5
C. LatarBelakangMasalah ................................................................ 6
D. RumusanMasalah ........................................................................ 10
E. TujuandanKegunaanPenelitian ................................................... 11
F. MetodePenelitian......................................................................... 11
BAB II WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF
A. KetentuanHukum Islam TentangWakaf ...................................... 22
1. Pengertian Wakaf .................................................................. 22
2. PengertianWakif .................................................................... 25
3. Nadzir .................................................................................... 26
4. DasarHukumWakaf ............................................................... 28
5. RukundanSyaratWakaf ......................................................... 32
6. Macam-MacamWakaf ........................................................... 39
7. Bentuk-Bentuk Wakaf ........................................................... 42
B. KetentuanHukumPositifTentangWakaf ...................................... 43
1. PengertianWakaf ................................................................... 43
2. DasarHukumWakaf ............................................................... 44
3. RukundanSyaratWakaf ......................................................... 45
4. Prosedur Ikrar Wakaf ............................................................ 51
C. Kedudukan Tanah Wakaf ............................................................ 53
D. Pemberdayaan Tanah Wakaf....................................................... 59
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN
A. SekilasTentangDesaPringsewu Utara ......................................... 64
B. SejarahPembentukan Tanah WakafdanStruktur
Pengelolaannya ........................................................................... 74
C. PolaPemanfaatan Tanah WakafOlehWakif................................. 77
BAB IV ANALISIS DATA
A. Praktik Pemanfaatan Tanah WakafOlehWakifdi
DesaPringsewu Utara .................................................................. 81
B. PraktikPemanfaatan Tanah WakafOlehWakifdilihat dari
Perspektif Hukum Islam dan HukumPositif ............................... 83
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................. 91
B. Saran ............................................................................................ 92
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Fokus pengamatan skripsi ini adalah pembahasan mengenai bagaimanakah
praktik pemanfaatan tanah wakafolehwakifdi desa Pringsewu Utara dan bagaimana
praktik pemanfaatan tanah wakafolehwakif dilihat dari perspektif hukum Islam
danhukum positif.
Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini terlebih dahulu penulis akan
mengemukakan penegasan judul dengan memberikan pengertian-pengertian sehingga
dapat menghindarkan perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap pokok
permasalahan ini. Adapun judul skripsi ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF TENTANG PEMANFAATAN TANAH WAKAF
OLEH WAKIF”,perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak
menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca sebagai berikut:
Tinjauan menurutkamus besar bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan
cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki,
mempelajari, dan sebagainya).2
Hukum Islamadalah nama yang biasa di berikan kepada dasar-dasar dan
hukum-hukum yang di wahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi
Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 147.
diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhinya sebaik-baiknya, baik dalam
hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia lainnya adalah syari‟ah atau
lengkapnya syari‟ah Islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syari‟ah
Islam. Adapun Hukum Islam sebenarnya tidak lain dari fiqh Islam yang dapat
diartikan : “koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan Syari‟at Islam sesuai
dengan kebutuhan masyarakat”.3
Jadi, Tinjauan hukum Islam adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, didasarkan pada wahyu Allah kepada
Nabi Muhammad dengan penafsiran dari daya upaya para fuqaha dalam menetapkan
Syari‟at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hukum Positif adalahlawan dari istilah alam dalam kontek hukum alam.
Hukum positif adalah hukum yang dibentuk, dibuat atau ditetapkan, sedangkan
kebalikannya hukum alam adalah hukum yang tidak dibentuk, dibuat atau
ditetapkan.Hukum positif juga diterjemahkan dari bahasa latin ius positum yang
secara harfiah bearti hukum yang ditetapkan (gesteld recht).4 Dengan kata lain, dapat
disimpulkan bahwa hukum positif adalah hukum yang ditetapkan manusia.5 Adapun
pendapat para ahli terkait dengan pengertian hukum positif, diantaranya:
3 Hasby Ash-Shiddiqie, Filsafat Hukum Islam, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 44.
4J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori
Hukum, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h. 152. 5Ibid.
1. Andrew Altman memberikan pengertian hukum positif sebagai legal ruleslaid
down by a state.6Hukum positif adalah aturan-aturan hukum yang ditetapkan
oleh negara.
2. Jhon Austin mengemukakan bahwa hukum positif adalah Law set by political
superiors to political inferiors.7 Hukum Positif adalah hukum yang ditetapkan
oleh mereka yang memiliki kedudukan politik lebih tinggi kepada mereka
yang memiliki kedudukan politik rendah.
Lebih lanjut Jhon Austin menyatakan, setiap hukum positif ditetapkan oleh
orang atau kelompok orang yang berdaulat dan diterapkan kepada anggota
atau anggota masyarakat politik yang independen di mana orang atau
kelompok orang yang berdaulat itu berada.8
3. Menurut Bidzina Savaneli, hukum positif adalah seperangkat aturan hukum
yang ideal, yang mengatur mengenai warga negara, politik, ekonomi, sosial,
dan hubungan budaya antara orang-orang secara in abstracto melalui
pengenalan, pemisahan, dan/atau perlindungan hak dan kewajiban bersama
dengan penggunaan kekuasaan pengadilan jika terjadi pelanggaran terhadap
hukum positif itu.9
6Andrew Altman, Arguing about Law: An Introduction to Legal Philosophy, (Belmont:
Wadsworth Publishing Company, 2007), h. 32. 7Jhon Austin, The province of Jurisprudence Determined, Wilfried E. Rumble (ed),
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001), h. 18. 8Ibid.
9A‟an Efendi Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, Teori Hukum, (Jakarta Timur: Sinar
Grafika, 2016), h. 63.
Jadi, Tinjauan hukum Positif adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang berlandaskan undang-undang yang
berlaku dan peraturan pemerintah serta peraturan lainnya yang berlaku umum demi
menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Wakaf secara etimologis berasal dari bahasa arab “waqafa, yaqifu, waqfan”
yang artinya berhenti, berdiri, memberhentikan.10
Sedangkan secara terminologis,
wakaf yaitu menahan atau membekukan sesuatu benda yang kekal zatnya dan dapat
diambil faedahnya di jalan kebaikan oleh orang lain.11
Definisi lain, wakaf yaitu
menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir
(penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan
ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan
syari‟at Islam.12
Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, kiranya dapat dipahami
bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal
zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk digunakan dijalan
kebaikan.13
10
Akhmad Khudori, Kamus 3 BahasaArab-Inggris-Indonesia, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012),
h. 373. 11
H.A Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan
Bisnis) ,(Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.
113. 12
Ibid. 13
H. Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), h. 241.
Wakifadalah orang yang mewakafkan harta wakaf dijalan Allah guna untuk
kepentingan mashlahat ummat.Orang yang mewakafkan hartanya (wakif) disebut
juga sebagai subjek yang dari wakaf itu sendiri.14
Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa judul yang
dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu penelitian tentang praktikpengambilan
manfaat tanah wakaf oleh seorang wakif yang telah mewakafkan tanahnya, dimana
setelah dilakukan ikrar wakaf oleh wakif maka sesungguhnya hak milik atas harta
wakaf tersebut berpindah kepada Allah swt., yang pengelolaannya diserahkan kepada
nadzir yang bersangkutan.
B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan-alasan dalam memilih dan menentukan judul “Tinjauan
Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif”
adalah :
1. Alasan Objektif, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Pringsewu Utara
Kecamatan Pringsewu dimana seorang wakif mengambil manfaat atas tanah
yang telah diwakafkan untuk pemakaman umum, hal ini menarik untuk diteliti
lebih dalam.
14
Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf,Edisi Revisi Cetakan Kelima(Jakarta: Direktorat
Pemberdayaan Wakaf,2007), h. 21.
2. Alasan Subjektif
a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, serta
dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan
untuk dilakukan penelitian.
b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang sehingga
dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
c. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang
ditekuni penulis, yaitu di program studi Muamalah pada Fakultas Syari‟ah
dan Hukum UIN Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu dan
memperdalam pengetahuan, dimana kajian tentang wakaf merupakan
kajian dalam bidang Muamalah.
C. Latar Belakang Masalah
Wakaf sebagai wadah atau perwakafan sebagai proses secara normatif di
dalam Islam dipahami sebagai suatu lembaga/institusi keagamaan yang sangat
penting, disamping sebagai lembaga keislaman lainnya seperti perbankan, zakat,
infaq, shadakah. Lembaga wakaf yang dikenal dilingkungan umat Islam berasal dari
bahasa Arab, waqfdari kata kerja waqafa yang berarti menghentikan, berdiam
ditempat atau menahan sesuatu. Sinonim waqf adalahhabs, artinya menghentikan
atau menahan. Bentuk jamak waqfadalah awqafdan bentuk jamak habs adalah
ahbas.15
Arti lain wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat
diambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan. Firman Allah Swt:
“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah tuhanmu;
dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”(QS. Al-Hajj: 77).16
“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagaian
harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh,
Allah maha mengetahui.” (QS. Al-Imran : 92).17
Didalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milikdisebutkan wakaf adalah perbuatan
hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan
sebagian dari hata kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya
15
Moh. DaudAli, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 80. 16
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: CV.
Al Waah, 2004). h. 474. 17
Ibid. h. 77.
untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya
sesuai dengan ajaran Islam.18
Faktanya, pembentukan wakaf dan pertumbuhannya yang sangat pesat dalam
Islam serta pemeliharaannya yang baik, telah menjadikan aset wakaf
berlimpah.Wakaf yang jumlahnya berlimpah ini berasal dari berbagai jenis wakaf,
berbagai macam bentuk, tujuan dan targetnya, subtansi ekonominya, serta bentuk
wakaf berdasarkan jenis wakifnya atau bentuk manajemennya. Berdasarkan bentuk
manajemennya, wakaf bisa dibagi menjadi empat macam:
1. Wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dari keturunannya, yang
kategorinya ditentukan oleh wakif.
2. Wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan
atau lembaga tertentu, seperti Imam masjid dimana hasil wakafnya untuk
kepentingan masjid tersebut.
3. Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang
untuk memanaj wakaf tersebut. Ini biasanya terjadi pada benda wakaf yang
sudah berusia puluhan atau ratusan tahun.
4. Wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini muncul belakangan terutama
setelah terbentuknya Kementrian Wakaf pada masa Utsmani atau pada
pertengahan abad kesembilan belas.
18
Departemen Agama RI,Instruksi Presiden RI NO.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam Di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Kelembaagaan Agama Islam, 1998/1999), h. 99.
Kalau kita cermati dalam sejarah perkembangan wakaf Islam, kita tidak
menemukan bentuk pengelolaan wakaf secara kelompok, sehingga untuk mengambil
keputusan tentang wakaf harus dirundingkan terlebih dahulu bersama para
nadzir.Sekalipun demikian, pengelolaan wakaf oleh seseorang yang ditunjuk oleh
wakif bukan berarti bebas menentukan keputusan, karna ia tetap berada dibawah
control seseorang yang pada umumnya adalah hakim atau pengawas yang sengaja
ditunjuk oleh wakif.
Diantara sebab tidak adanya pengelolaan wakaf oleh sekelompok orang dalam
sejarah, barangkali karna pada saat itu pengelolaan wakaf pada umumnya
dipercayakan kepada perorangan yang berasal dari publik maupun dari unsur
pemerintahan yang dianggap mampu untuk mengembangkan wakaf melalui
perdagangan. Sebab lain karna pada saat itu belum ada lembaga-lembaga yang
menangani wakaf seperti sekarang.19
Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan
kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat
strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi
spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan
ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar
19
Munzir Qahaf,Manajemen wakaf Produktif, (Jakarta Timur: Khalifa: Cet. III, 2007), h. 20.
memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi rill persoalan kesejahteraan
menjadi sangat penting.20
Berdasarkan Pemaparan tentang wakaf di atas, pelaksanaan wakafyang ada di
desa Pringsewu Utara berbanding terbalik dengan pelaksanaan wakaf pada umumnya
dimana wakif mengambil manfaat dari tanah wakaf tersebut untuk kepentingan
pribadi bukan untuk kepentingan umum. Belum pasti diperuntukkan untuk apa
keuntungan tanah wakaf tersebut. Sejauh ini penulis hanya mengetahui bahwa tanah
wakaf tersebut dikomersilkan oleh wakif untuk kepentingan individu semata.
Mengenai pemanfaatan tanah wakaf yang ada di desa Pringsewu Utara
tersebut menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh
Wakif (Studi Kasus di Desa Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu).
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan padalatar belakang diatas,
maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di desa Pringsewu
Utara?
2. Bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif dilihat dari perspektif
hukum Islam dan hukum positif?
20
Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat
Pemberdayaan wakaf, 2007),h. 2.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Adapun tujuan penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh di
desa Pringsewu Utara.
b. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif
dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Kegunaan penelitian ini adalah diantaranya :
a. Bagi Lembaga
Dapat memberikan masukan bagi organisasi sebagai dasar pertimbangan
dalam penetapan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan
pemanfaatan tanah wakaf yang diterapkan di organisasi agar organisasi
mencapai tujuan yang telah ditentukan
b. Bagi Fakultas
Sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian atau diskusi.
F. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu sama dengan
berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa-peristiwa kongkrit kemudian dari
fakta-fakta atau peristiwa yang khusus itu ditarik dari generalisasi-generalisasi yang
mempunyai sifat umum dan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan
penelitian sistematis kritis dan dapat mengungkapkan gejala yang ada di masyarakat
secara rinci serta dapat mengungkap gejala permasalahan dengan pendekatan yang
sangat akurat bila dilakukan dengan langkah yang benar. Cresswell mengutarakan
perlu adanya addres pada konsep yang bersifat valid dan realibel, dalam rancangan
penelitian kualitatif yang digunakan sebagai kerangka konsep dan prosedur yang
ditimbulkan dari penelitian kualitatif.Penelitian kualitatif dengan gejalanya yang
merupakan suatu system, artinya adanya keterhubungan.21
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field
research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan sistematis dengan
mengangkat data yang ada dilapangan.Penelitian lapangan dimaksud untuk
menghimpun data lapangan, adapun data yang diperlukan dalam penelitian
ini adalah data tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di desa
Pringsewu Utara.Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara
intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi suatu sosial,
individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.22
b. Sifat Penelitian
Sifat dari penelitian yang peneliti gunakan adalah bersifat deskriptif
analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah suatu metode dalam
meneliti suatu objek yang bertujuan membuat gambaran, atau lukisan secara
sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di
21
Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1995), h. 5. 22
Ibid.h. 4.
antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.23Penelitian deskriptif
analitis berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang
berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan
menginterpretasi.Ia juga dapat bersifat komparatif dan korelatif. Penelitian
deskriptif analitis banyak membantu terutama dalam penelitian yang
bersifat longitudional, genetik, dan klinis.24
Penelitian deskripitif analitis
juga bermaksud membuat pemberiaan atau panyandaraan secara
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi
tertentu.25
2. Jenis dan Sumber Data
Fokus penellitian ini lebih mengarah pada persoalan pemanfaatan tanah wakaf
yang dilakukan oleh seorang wakif. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer
Dara primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek
yang diteliti.26
Dalam hal ini data tersebut didapatkan dari seseoang yang
mewakafkan tanahnya (wakif).
23
Kaelan, M.S., Metode penelitian Kualitatis Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma,
2005), h. 58. 24
Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),
h. 44. 25
Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Op.Cit, h. 4. 26
Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.
b. Data Skunder
Data skunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung
diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.27
Peneliti menggunakan data
ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan tanah wakaf yang
dimanfaatkan oleh wakif di Desa Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab.
Pringsewu.
c. Data Tersier
Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder dan sebagai tambahan
bagi penulis sepanjang memuat informasi yang relevan, yakni kamus dan
ensiklopedia.
3. Populasi dan Sample
a. Populasi
Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diselidiki
karakteristik atau ciri-cirinya. Sugiono sebagaimana dikutip Ridwan
menyatakan, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek
atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.28
27
Sugiyono, Metodologi Penelitian Kantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013),
h. 1. 28
Kholidi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN
Raden Intan Lampung, 2009), h. 62.
Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis, yaitu objek yang akan
diteliti.29
Populasi dalam penelitian ini adalah mereka yang ada di dalam praktik
pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di desa Pringsewu Utara sebanyak
104 orang.
b. Sample
Yang dimaksud sample adalah “sebagian populasi atau seluruh populasi
yang diselidiki.30
Yaitu 10 (sepuluh) orang, Chudali Muhaimin selaku
wakif, Ujang, Rendra, Untung, Rohil, Rihan, Jumandi, Suyadi, Wiwid dan
Jumali sebagai warga desa Pringsewu Utara yang menggunakan tanah
perwakafan.Skripsi ini dalam menetapkan samplenya menggunakan
Purposive Sampling, artinya pengambilan sample secara sengaja sesuai
dengan persyaratan sampel yang diperlukan31
.Adapun kriteria penarikan
sample yaitu masyarakat desa Pringsewu Utara, yang melakukan transaksi
pembayaran atas penggunaan tanah wakaf yang dijadikan lahan
pemakaman dan panitia pengelola tanah perwakafan tersebut.
29
Ibid. 30
Ibid, h.31. 31
Susiadi, Metode Penelitian ,(LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung:
2015), h.44.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Metode Interview (Wawancara)
Metode interview (Wawancara) ini adalah pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan
data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau
direkam dengan alat perekam. Teknik wawancara dapat digunakan pada
responden yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis, termasuk
anak-anak.Wawancara juga dapat dilakukan dengan telepon.32
Interview (wawancara) menurut Nazir adalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil
bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab
atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide
(panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan
yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka,wawancara adalah suatu
proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.33
Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Waawancara dapat
dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.
32
Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: Pustaka LP3ES,
2011), h. 265. 33
Teknik Pengumpulan Data (Wawancara, Angket, dan Observasi) (On-line), Tersedia di:
http://www. Karyatulisku.com/2016/04/teknik-pengumpulan data wawancara.html(01 April 2016).
1) Wawancara Terstruktur
Wawancara terstuktur lebih sering digunakan dalam penelitian survei
atau penelitian kuantitatif, walaupun dalam beberapa situasi, wawancara
terstuktur juga dalam penelitian kualitatif.Wawancara bentuk ini sangat
terkesan seperti interogasi karena sangat kaku, dan pertukaran informasi
antara peneliti dengan subyek yang diteliti sangat minim.Dalam
melakukan wawancara terstruktur, fungsi peneliti sebagian besar hanya
mengajukan pertanyaan dan subyek penelitian hanya bertugas menjawab
pertanyaan saja.Terlihat adanya garis yang tegas antara peneliti dengan
subyek penelitian. Selama proses wawancara harus sesuai dengan
pedoman wawancara (guidline interview) yang telah dipersiapkan.
2) Wawancara Tidak Terstruktur
Jenis wawancara tidak terstruktur ini hampir mirip dengan bentuk
wawancara semi terstruktur, hanya saja wawancara semi terstruktur
memiliki kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam pedoman
wawancara. Salah satu kelemahan wawancara tidak terstruktur adalah
pembicaraan akan mudah menjadi “ngalor-ngidul” dengan batasan yang
kurang tegas. Untuk sebuah penelitian kualitatif, tidak disarankan untuk
menggunakan wawancara jenis ini karena kurang terfokus pada apa
yang akan digali. Penggalian akan bersifat meluas, bukan mendalam.
Wawancara tidak terstruktur lebih tepat digunakan dalam konteks
wawancara santai dengan tujuan yang tidak terlalu fokus, konteks talk-
show, konteks seminar atau kuliah umum, dan konteks lainnya yang
bertujuan untuk mencari keluasan bahasan.
Berdasarkan pemaparan tentang jenis metode interview (wawancara)
maka penulis menggunakan metode wawancara terstruktur dalam
melakukan penelitian ini guna mendapatkan data yang valid.
b. Metode Observasi
Observasi adalah pengumpulan bahan keterangan mengenai keterangan
yang hendak dipelajari dengan menggunakan cara pengamatan. Observasi
merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan
psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah
mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.Peneliti dalam
menggunakan metode observasi mempunyai empat pola peran, yaitu
sebagian partisipan penuh, partisipan sebagai pengamat, pengamat sebagai
partisipan, dan pengamat penuh.34
Jenis Observasi yang digunakan adalah
observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung secara aktif
dalam objek yang diteliti.
c. Metode Dokumentasi
Menurut Hamidi metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari
catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari
34
Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan
Penelitian, (Malang: UMM Press, 2004), h. 70.
perorangan.35
Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar
oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.Dokumentasi juga bisa
berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentel dari seseorang.36
Menurut Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data mengenai
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, agenda dan sebagainya.37
Berdasarkan kedua pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa
pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal yang
harus dilakukan oleh peniliti guna mengumpulkan data dari berbagai
narasumber yang akan diteliti. Penulis menggunakan metode dokumentasi
untuk mencari data tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di desa
Pringsewu Utara.
5. Metode Pengolahan Data
a. Pemeriksaan Data (editing)
Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data
yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau(raw
data) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.38
Tujuannya yaitu
menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di
35
Ibid, h. 72. 36
Ibid. 37
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), h. 231. 38
Sugiyono, Op.Cit. h. 89.
lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi
dan di perbaiki.39
b. Sistematika Data (systematizing)
Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan
berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokkan data
yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut ketegori-kategori dan
urutan masalah.40
6. Analisis Data
Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan
sistematik, obyektif untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha mencapai
suatu pengertian mengenai masalah tersebut. Analisis yang dilakukan adalah
gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang
bersangkutan untuk memperoleh pola yang berlaku, dan pola tersebut
dianalisis dengan teori yang obyektif.41
Menurut Patton yang dikutip Lexy j. Moleong dalam buku Metodologi
Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa, analisis data adalah proses mengatur
urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan
urutan dasar.Ia membedakannya dengan dengan penafsiran, yaitu memberikan
39
Ibid. 40
Ibid. h. 90. 41
Sugiyono, Op. Cit. h. 231.
arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian,dan mencari
hubungan antara dimensi-dimensi uraian.42
Untuk menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan pola
berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu
pada yang umum, atau menemukan ciri-ciri yang ada pada masalah hingga
dapat dikelompokan ke dalam nash.43
Metode induktif ini juga dapat digunakan dalam mengolah hasil penelitian
lapangan yang berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan
pendapat dan pengetahuan yang bersifat umum.Kemudian penulis
mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di
lapangan guna mengambil kesimpulan.
42
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2012, Cet. XVII), h. 98. 43
Ibid,h. 103.
BAB II
WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
A. Ketentuan Hukum Islam Tentang Wakaf.
1. Pengertian Wakaf
Wakafberasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” bearti
“menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau berdiri”. Kata “Waqafa-
Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan”.44
Kata Al-Waqf
dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:
س عى انزذج قف ث م ان انزسج
Artinya: Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.45
Dalam peristilahan Syara‟, wakaf adalah sejenis pemberian yang
pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal ( lalu ,(تحبيس الاصل
menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan تحبيس الاصل ialah
menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk
dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan
44
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah, (Bandung: Al-
Maarif, 1977),h. 5. 45
Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya:
Pustaka Progresif, Cet. 25, 2002), h. 1576.
cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak
pemberi wakaf tanpa imbalan.46
Berdasarkan referensi lain, pengertian wakaf disajikan dalam beberapa
pengertian, sebagai berikut:
a. Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) memeberikan pengertian wakaf adalah
penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan
penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan ariyah dan commodate
loan untuk tujuan-tujuan amal shaleh.
b. Muhamammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud
dengan wakaf ialah:
ثقطع انزصرف يع ثقبء ع زفبع ث انإ ك دجس يبل
د ج عهى يصرف يجبح ي رقجز ف
Artinya: Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan
disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong)
tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif (pengelola)
yang dibolehkan adanya.
c. Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab
Kifayat al-Akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf
adalah:
46
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1989), h. 168.
فى انجر رصرف يبفع ع انزصرف ف ع ي ي
رقرثب انى اهلل رعبنى
Artinya: Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan
dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan
dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah
SWT.
d. Ahmad Azhar basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf
ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika,
dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk
mendapat ridha Allah.
e. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah,
menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat
(„ain) –nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan
syara‟, serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya
itu.47
Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan oleh para ulama di atas, kiranya
dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda
yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan
dijalan kebaikan.
47
H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. Ke-9,
h. 239-240
2. Pengertian Wakif
Wakifmenurut bahasa adalah “waqafa-yaqifu-waqfan”, yang artinya berhenti
atau menahan, kemudian ism fa‟il- Nya menjadi “wakif” yang bearti orang yang
menahan atau orang yang memberhentikan.48
Menurut istilah hukum Islam wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya.
Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya
adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan
yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Mengenai
kecakapan bertindak, dalam hukum fikih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami
perbedaannya yaitu baligh dan rasyid. Pengertian baligh menitikberatkan pada usia,
sedang rasyid pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak
melakukan tabarru‟ (melepaskan hak tanpa imbalan benda) diperlukan kematangan
pertimbangan akal seorang (rasyid), yang dianggap telah ada pada remaja berumur
antara 15 sampai 23 tahun, mengenai harta yang diwakafkan perlu dicatat bahwa
harta itu harus bebas dari beban hutang pada orang lain.49
Apabila seorang wakif berada dalam keadaan sakit parah ketika mewakafkan
hartanya, perbuatannya itu dapat dikiaskan pada wasiat yang akan berlaku setelah ia
meninggal dunia dan jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta
kekayaannya, kecuali kalau perwakafan itu disetujui sepenuhnya oleh ahli warisnya.
48
Munzir Qahaf, Op. Cit, h. 64. 49
Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit. h. 10.
Seorang wakif tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan dilarang pula menuntut
agar harta yang sudah diwakafkan dikembangkan ke dalam (bagian) hak miliknya.
Agama yang dipeluk seseorang, tidak menjadi syarat bagi seorang wakif. Ini bearti
bahwa seseorang nonmuslim pun dapat menjadi wakif, asal saja tujuan wakafnya itu
tidak bertentangan dengan ajaran Islam.50
Orang yang mewakafkan hartanya (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan
hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya.
Kecapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria yaitu:
a. Merdeka
b. Berakal Sehat
c. Dewasa (baligh)
d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)
3. Nadzir
Kata Nadzir secara etimologi berasal dari kata kerja Nadzira–
yandzaru yang berarti “menjaga” dan “mengurus”.51
Secara terminologi fiqh, yang
dimaksud dengan Nadzir adalah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk
mengurus dan memelihara harta wakaf.52
50
Moh. Daud Ali, Op. Cit, h. 85-86. 51
Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional,
(Jakarta: Tatanusa, 2003), h. 97. 52
Ibnu Syihab al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Juz IV, (Beirut: Daar al-Kitab alAlamiyah,
1996), h. 610.
Jadi, pengertian Nadzir menurut istilah adalah orang atau badan yang
memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.53
Selain kata Nadzir, dalam hukum Islam juga dikenal istilah mutawalli.
Mutawalli merupakan sinonim dari kata Nadzir yang mempunyai makna yang sama
yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.54
Lebih
jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 di dalam ketentuan umum,
butir keempat menyebutkan bahwa Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum
yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
Berdasarkan pasal 9 Undang-undang wakaf bahwa nadzir meliputi:
a. Nadzir perseorangan
b. Nadzir Organisasi
c. Nadzir Badan Hukum.
Adapun jenis nadzir yang digunakan dalam penelitian ini merupakan nadzir
organisasi dimana nadzir ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan
dan atau keagamaan Islam.
53
M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 91. 54
Abdir Rauf, Al-Qur‟an dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 147.
4. Dasar Hukum Wakaf
Dalil yang menjadi dasar disyari‟atkannya ibadah wakaf bersumber dari:
a. Aya-ayat al-Quran, antara lain:
1) QS. Al-Hajj ayat 77:
“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan
sembahlah tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu
beruntung.”55
2) QS. Al-Imran ayat 92:
“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan
sebagaian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan,
tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui.”56
55
Departemen Agama Republik Indonesia,Op.Cit. h. 474. 56
Ibid. h. 77.
3) QS. Al-Baqarah ayat 261:
“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah
seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap
tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia
kehendaki, dan Allah Mahaluas, maha Mengetahui.”.57
4) QS. Al-Baqarah ayat 267:
“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan
dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu
keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan
dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah
bahwa alllah Mahakaya, Maha Terpuji.”58
b. Hadits Rasulullah Saw.
57
Ibid,h. 55. 58
Ibid, h. 56.
سهى قبل عه صهى انه رسل انه رح، أ ر أث : ع
ثهبس" إنب ي ه قطع ع آدو ا صذقخ جبرخ، : إرايبد اث
نذ صبنخ ذع ن ، زفع ث 59عهى
“ Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : “ Di
mana anak Adam mati maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara :
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan
orangtuanya ”. (HR. Muslim).
Dalil secara khusus untuk wakaf ini disampaikan oleh Ibnu Umar menurut
yang diriwayatkan secara muttafaq‟alaih, yang mengatakan:
صهى اهلل عه سهى أ جر فأرى انج ر ارضب ثخ صبة ع
فقبل جر نى : سزأير أصجزأرضب ثخ ل اهلل إ ب رس
فقبل ذي ي فس ع أ ب : أصت يبنب قط دجسذ أصه
نبجبع أ ر ب ع ب قبل فزصذق ث رصذقذ ث شئذ إ
ف ب فى انفقراء ت فزصذق ث نب رس نب ب أصه
59
Imam Abu Khusaini bin Hajjaz, Shoheh Muslim, Jilid II, (Bairut Libanon: Darul Fikr,
1994), h. 639.
انضف م انسج اث م اهلل فى سج فى انرقبة انقرثى
ب ن ريز قبغ أ كهصذ ب أ ن نب دبح عهى ي
ف أ عر ثبن
60يبال “Umar bin Khattab menemukan tanah di Khaibar, kemudian dia datang
kepada Nabiminta petunjuk dan mengatakan: “Ya Rasul Allah, saya
menemukan tanah di Khaibar, dan saya tidak pernah menemukan tanah
yang lebih berharga bagi saya”. Nabi berkata: “jika kamu mau tahanlah
asalnya dan shadaqahkanlah hasilnya” Lalu Umar menshadaqahkannya
dan tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Hasilnya
dishadaqahkan kepada orang faqir, karib kerabat, untuk memerdekaan
hamba, untuk sabilillah dan untuk anak jalanan, untuk tamu. Dia apabila
orang yang mengurusnya memaksanya secara patut; atau memberi makan
kawan-kawan tidak untuk dimiliki.(HR. Muslim).
ر قبل ع اث : ع سهى إ صهى اهلل عه ر نهج قبل ع
جر نى اصت يبنب قط أعجت إنى ن ف خ ى انز يبئخ س
صهى اهلل عه قبل انج ب، ارصذق ث ب قذ اردد ا ي
60
Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Abu Abdillah bin Ibrahim bin al-
Mughirah bin Badrdrizbah, Shahih al-Bukhariy Bihasiyah al-Imam as-Sindiy, Juz 4, (Beirut: Darul
Kutub al-Ilmiyah, 1987), h. 45.
ب : سهى رر سجم ث ب را انسبء، كزبة )ادجس اصه
فى61(االدجبس، ثبة دجس انشبع
“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a;Ia berkata Umar r.a berkata kepada
Nabi SAW, “saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar,
belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi
tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi SAW berkata
“Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah”(H.R. al-
Nasa‟i).
c. Ijma Ulama‟
Selain dari al-Qura‟an dan hadist di atas, para ulama sepakat(ijma‟)
menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyari‟atkan dalam Islam.
Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam
Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan
diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal
Islam hingga sekarang.62
5. Rukun dan Syarat Wakaf
a. Rukun Wakaf
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun
wakaf ada empat (4), yaitu:
1) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya);
2) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan);
61
Abu Abdu al-Rahman Ahmad bin Shu‟ayb bin „Ali al-Nasa‟i, Sunan al-Nasa‟i, (Dar al-
Fikr: Beirut, 1995), J. VI, h. 233. 62
Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 340.
3) Mauquf „Alaih (pihak yang diberi wakaf/ peruntukkan wakaf);
4) Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk
mewakafkan sebagian harta bendanya).63
Selain dari rukun di atas, wakaf juga memiliki rukun yang lain seperti,
Redaksi wakaf, orang yang mewakafkan, barang yang diwkafkan, dan
pihak yang menerima wakaf. 64
1) Redaksi Wakaf
Seluruh ulama mazhab sepakatbahwa, wakaf terjadi dengan
menggunakan redaksi waqaftu, “saya mewakafkan,” sebab kalimat ini
menunjukkan pengertian wakaf yang sangat jelas, tanpa perlu adanya
petunjuk-petunjuk tertentu, baik dari segi bahasa, syara‟, maupun
tradisi. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang keabsahannya bila
menggunakan redaksi “habistu”, (saya tahan hak saya), “sabiltu”, (saya
memberikan jalan), dan “abbadtu” (saya menyerahkan selamanya), dan
lain-lain, seraya berpanjang kata tentang masalah tersebut tanpa kata
putus.
Sebenarnya, wakaf bisa terjadi dengan semua kalimat yang
menunjukkan maksud tersebut, bahkan dengan bahasa asing sekalipun.
Sebab, bahasa dalam konteks ini adalah sarana untuk mengucapkan
maksud dan bukan tujuan itu sendiri.
63
Ahmad Rofiq, Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Soaial, (Semarang:
Pustaka Pelajar, 2004), h. 23. 64
Ibid, h. 23-26.
2) Orang Yang Mewakafkan (wakif)
Para ulama mazhab sepakat bahwa, sehat akal merupakan syarat bagi
sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian, wakaf orang gila tidak sah,
lantaran dia tidak dikenai kewajiban (bukan orang mukallaf), serta tidak
dihukumi maksud, ucapan dan perbuatannya.
Selain itu, mereka juga sepakat bahwa, baligh merupakan persyaratan
lainnya. Dengan demikian anak kecil baik yang sudah pintarmaupun
belum, tidak boleh melakukan wakaf. Sedangkan walinya, tidak berhak
pula melakukannya untuk mewakilinya. Demikian pula halnya dengan
hakim. Dia tidak boleh mewakili anak tersebut atau memberinya izin
untuk melakukan wakaf.
Sementara itu sebagian ulama mazhab Imamiyahmengatakan, wakaf
yang dilakukan oleh anak yang telah berusia sepuluh tahun adalah sah,
tetapi sebagian besar dari mereka tidak memperbolehkan.
Wakaf orang safih (idiot) juga tidak sah, sebab wakaf termasuk kategori
menggunakan harta, yang dilarang atas orang safih.
Hanafi mengatakan, orang safih boleh mewasiatkan sepertiga dari
hartanya, dengan syarat wasiat tersebut untuk sesuatu kebaikan, baik
dalam bentuk wakaf maupun lainnya.65
65
Ibid, h. 26-27.
3) Barang yang Diwakafkan
Para ulama mazhab sepakat bahwa, disyaratkan untuk barang yang
diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada pada barang yang
dijual, yaitu bahwasanya barang itu merupakan sesuatu yang kongkret,
yang merupakan milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian,
tidak sah mewakafkan hutang atau yang tidak diketahui dengan jelas,
misalnya, sebidang tanah dari tanah-tanah milikku. Juga, tidak sah
mewakafkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki orang muslim, misalnya
babi. Para ulama mazhab juga sepakatbahwa, dalam wakaf tersebut
disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang
diwakafkan tersebut, dengan catatan bahwa barang itu sendiri tetap
adanya. Adapun bila pemanfaatan itu menyebabkan barang tersebut
habis, seperti makanan dan minuman, maka barang-barang seperti ini
tidak sah diwakafkan. Termasuk dalam jenis ini adalah mewakafkan
manfaat suatu barang. Maka barangsiapa menyewa rumah atau tanah
untuk waktu tertentu, tidak boleh mewakafkan pemanfaatannya. Sebab,
pengertian “penahanan milik” dan pengalihan barang (yang diwakafkan)
yang ada dalam istilah wakaf tidak bisa diperoleh dengan jalan itu.
Seterusnya, para ulama mazhab juga sepakattentang kebolehan wakaf
dengan barang-barang yang tidak bergerak, misalnya tanah, rumah dan
kebun. Para ulama juga sepakat, kecuali Hanafi, tentang sahnya wakaf
dengan barang-barang bergerak, seperti binatang dan sumber pangan,
manakala pemanfaatannya bisa diperoleh tanpa menghabiskan barang
itu sendiri.
Abu Hanifah mengatakan bahwa, menjual barang bergerak tidak sah.
Akan tetapi muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad, memiliki pendapat
yang berbeda dari gurunya. Abu Yusuf berpendapat bahwa, barang yang
bergerak berfungsi sebagai pelengkap sah diwakafkan, misalnya
mewakafkan sebidang kebun sekaligus dengan binatang dan
peralatannya, sedangkan Muhammad menyatakan sah hanya untuk
senjata dan kuda perangnya.
Selanjutnya para ulama mazhab sepakat pula tentang keabsahan
mewakafkan sesuatu dengan ukuran yang berlaku di masyarakat,
misalnya sepertiga, separuh, dan seperempat, kecuali pada masjid dan
kuburan. Sebab kedua benda yang disebut belakangan ini tidak bisa
dijadikan kongsi.
Dalam Mulhaqqat Al-„Urwah yang merupakan kitab fiqh Imamiyah,
dikatakan: Tidak sah mewakafkan barang yang digadaikan, dan tidak
pula barang-barang yang tidak mungkin bisa diterima, seperti di udara
dan ikan dalam air, sekalipun keduanya adalah miliknya. Juga, tidak
boleh mewakafkan binatang yang hilang dan barang rampasan, yang
tidak mungkin dibebaskan oleh orang yang mewakafkan maupun yang
menerima wakaf.66
4) Orang yang Menerima Wakaf
Orang yang menerima wakaf ialah orang yang berhak memelihara
barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya. Untuknya disyaratkan
hal-hal berikut ini:
a) Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi.
b) Hendaknyaorang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan
untuk memiliki.
c) Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah, seperti tempat
pelacuran, perjudian, tempat-tempat minuman keras, dan para
perampok. Adapun wakaf kepada non-Muslim, seperti orang dzimmi,
disepakati oleh 12 ulama mazhab sebagai sah, berdasar ayat Al-
Qur‟an yang berbunyi:
“Allah tidak melarang kamuberbuat baik dan Berlaku adil terhadap
orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan
tidakmengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah
66
Ibid, h. 28.
mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al-Mumtahanah :
8).67
d) Hendaknya jelas orangnya dan bukan tidak diketahui. 68
b. Syarat Wakaf
Sedangkan syarat-syarat wakaf sebagai berikut:
1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf
berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Bila seseorang
mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf
tersebut dipandang batal.
2) Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk
masjid, mushala, pesantren, pekuburan, (makam) dan yang lainnya.
Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa
menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab pengguna benda-
benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang
menerima harta-harta wakaf tersebut.
3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang
mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di
masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak
milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan
kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidak
67
Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit, h. 803. 68
Muhammad Jawad Mughniyah, Op. Cit,h. 647-649.
bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah
ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
4) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak
khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan)
sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.69
6. Macam-Macam Wakaf
Menurut para ulama secara umum wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf ahli
yang disebut juga wakaf khusus atau keluarga dan wakaf umum atau wakaf khairi.
a. Wakaf Keluarga atau Wakaf Ahli
Yang dimaksud dengan wakaf keluarga atau wakaf ahli(di sebut juga
dengan wakaf khusus) adalah wakaf yang khusus diperuntukkan untuk bagi
orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif maupun
orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada
diperpustakaan pribadinya untuk turunannya yang bisa diergunakan.
Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf
itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.70
Di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragam Islam, seperti di
negara-negara Timur Tengah misalnya, wakaf ahli ini setelah bertahun-
tahun lamanya, menimbulkan masalah, terutama kalau wakaf keluarga itu
berupa tanah petanian. Maksud semula sama dengan wakaf umum, untuk
69
H. Hendi Suhendi,Op.cit, h. 243. 70
Ibid.
berbuat baik pada orang lain dalam rangka pelaksanaan amal kebajikan
menurut ajaran Islam. Namun, kemudian terjadilah penyalahgunaan.
Penyalahgunaan itu misalnya:
1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari
pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak
menerimanya, setelah wakif meninggal dunia; dan
2) Wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor
terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia
mewakafkan tanahnya.71
Oleh karena itu, di beberapa negara, karena penyalahgunaan tersebut,
wakaf keluarga ini kemudian dibatasi bahkan dihapuskan (di Mesir
misalnya, pada tahun 1952), sebab praktek-praktek menyimpang yang
demikian tidak sesuai dengan ajaran Islam.72
Dalam hubungan dengan wakaf keluarga ini perlu dicatat bahwa
hartapusaka tinggi di Minangkabau misalnya, mempunyai ciri-ciri yang
sama dengan wakaf keluarga. Ia merupakan harta keluarga yang
dipertahankan tidak dibagi-bagi atau diwariskan kepada keturunan
secara individual, karena ia telah diperuntukkan bagi kepentingan
71
Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 223. 72
Ibid, h. 112.
keluarga, memenuhi kebutuhan baik dalam keadaan biasa apalagi dalam
keadaan yang tidak disangka-sangka (darurat).73
b. Wakaf Umum atau Wakaf Khairi
Yang dimaksud dengan wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang
diperuntukkan bagi kepentingan atau kemashlahatan umum. Wakaf jenis
ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam
bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim-
piatu, tanah pekuburan dan sebagainya. Wakaf khairi atau wakaf umum
inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada
orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh
pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia
telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.
Dari bentuk-bentuknya tersebut di atas, wakaf khairi ini jelas merupakan
wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan
merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat
baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial,
budaya dan pendidikan.74
73
Ibid, h. 244. 74
Moh. Daud Ali, Op. Cit, h. 89-91.
7. Bentuk-Bentuk Wakaf
a. Berdasarkan Peruntukannya
1) Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri/Wakaf „alal aulad) yaitu wakaf yang
diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan
keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.
2) Wakaf Khairi (kebajikan) adalah wakaf yang secara tegas untuk
kepentingan agama (keagaman) atau kemasyarakatan (kebajikan
umum).
b. Berdasarkan Jenis Harta
1) Benda Tidak Bergerak
a) Hak atas tanah: hak milik, strata tittle, HGB/HGU/HP
b) Bangunan atau bagian bangunan atau satuan rumah susun
c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
d) Benda tidak bergerak lain
2) Benda bergerak selain uang, terdiri dari:
a) Benda dapat berpindah
b) Benda dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan
c) Air dan bahar bakar minyak
d) Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan
e) Surat berharga
f) Hak atas kekayaan intelektual
g) Hak atas benda bergerak lainnya
3) Benda bergerak berupa uang (Wakaf tunai, cash waqf).
c. Berdasarkan Waktu :
1) Muabbad, wakaf yang diberikan untuk selamanya
2) Muaqqat, wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tetentu
d. Berdasarkan Penggunaan Harta yang diwakafkan
1) Ubasyir/dzati; harta wakaf yang menghas75
ilkan pelayanan masyarkat
dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit.
2) Mistismary, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal
dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara‟
dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan
pewakaf.
B. Ketentuan Hukum Positif Tentang Wakaf
1. Pengertian Wakaf
Pengertian wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam
Dalam rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau
kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda
miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan
75
Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), h. 63.
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam (KHI).76
b. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan
kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan
ummat lainnya sesuai ajaran Islam.77
c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Di dalam pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan
hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.78
2. Dasar Hukum Wakaf
Dasar hukum wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia diatur
dalam beberapa perundang-undangan berikut ini:
76
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 Ayat 1. 77
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, h. 1. 78
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf, h. 2.
a. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria;
b. Kompilasi Hukum Islam;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik;
d. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian
Terhadap Peraturan Pememrintah No. 28 Tahun 1977 Tata Cara
Perwakafan Tanah Milik;
e. Instruksi Bersama Mentri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan
Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah
Wakaf;
f. Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan
Penyertifikatan Tanah Wakaf;
g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
h. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Rukun dan Syarat Wakaf
a. Rukun Wakaf
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun
rukun wakaf ada empat, yaitu:
1) Waqif (orang yang berwakaf)
2) Mauquf bih (Harta wakaf)
3) Mauquf „alaih (tujuan wakaf)
4) Shigat (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk
mewakafkan sebagian harta benda miliknya).79
Namun, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal
6 menambahi rukun wakaf dengan:
1) Nadzir (pengelola wakaf)
2) Jangka Waktu Wakaf.80
b. Syarat-syarat Wakaf
Setiap rukun wakaf di atas haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
1) Syarat Waqif (orang yang berwakaf)
Orang yang mewakafkan (waqif) disyaratkan memiliki kecakapan
hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan
hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu:
a) Merdeka
b) Berakal sehat
c) Dewasa (baligh)
79
Farida Prihatini, Hukum Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Papas Sinar Kinanti dan Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005), h. 110-111. 80
Hadi SetyaTunggal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, (Jakarta: Harvarindo, 2005), h. 8.
d) Tidak dibawah pengampuan.
Pada pasal 8 Undnag-Undang No. 41 Tahun 2004 dikemukakan bahwa
waqifPerorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan
dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan
pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan bagi waqif yang berasal dari
organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan
organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai
dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.81
Kemudian bagi waqif yang berasal dari badan hukum dapat melakukan
wakaf pabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk memenuhi harta
benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran badan hukum
yang bersangkutan.82
2) Syarat Mauquf bih (harta wakaf)
Syarat yang harus dipenuhi harta benda wakaf adalah sebagai berikut:
a) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis
sekali pakai.
b) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.
c) Benda wakaf merupaka benda milik yang sempurna. Ia terbebas dari
segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.
81
Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit. h. 15. 82
Ibid.
d) Benda itu tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau
dipergunakan selain wakaf.83
3) Tujuan Wakaf
Wakaf dalamimplementasidilapangan merupakan amalkebajikan,baik
yang
mengantarkanseorangmuslimkepadaintitujuandanpilihannya,baiktujuan
umum maupun khusus.84
TujuanwakafdalamUndang-UndangNo.41Tahun2004tentang
wakafPasal 4 menyatakan bahwa, wakafbertujuanmemanfaatkanharta
bendawakaf sesuaidengan fungsinya.
4) Fungsi Wakaf
FungsiwakafdalamKompilasiHukumIslam Pasal216
adalah,mengekalkanmanfaatbenda wakaf sesuaidengan tujuannya.
MenurutPasal5Undang-Undang No.41Tahun2004bahwawakaf
berfungsimewujudkanpotensidanmanfaatekonomihartabendawakaf
untuk kepentingan ibadahdan untuk mewujudkan kesejahteraan
umum.Jadi fungsi wakaf menurutKompilasiHukumIslamPasal216dan
Pasal5Undang-Undang No.41Tahun2004dimaksudkandengan adanya
wakaf terciptanya sarana dan prasarana
bagikepentinganumumsehinggaterwujudnyakesejahteraanbersama
83
Abdul Hakim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat press, 2005), h. 20. 84
Ibid. h. 84.
baikdalamhalibadahataupundalamhalmu‟amalah.Dengandemikianorang
yang
kehidupannyadibawahgariskemiskinandapattertolongkesejahteraannya
denganadanyawakaf.KemudianumatIslamyanglainnyadapatmenggunaka
n bendawakafsebagai fasilitas umum sekaligus dapat
mengambilmanfaatnya.85
5) Syarat Shighat(ikrar)
Ikrarwakafialahpernyataankehendakwaqifyangdiucapankansecara lisan
dan atau tulisan kepadaNazhir untuk mewakafkan harta
bendamiliknya.86
6) Syarat Nadzir
PadaPasal6ayat(1) dalamUUNomor41/2004dicantumkanNadzir sebagai
salah satu unsur ataurukunwakaf.Nadzirdapatberupaperorangan,
organisasiataubadanhukum.87
Adapun,syaratyang
harusdipenuhibagiNazhir perorangan,yakni :
a) WNI
b) BeragamaIslam
c) Dewasa
d) Amanah
85
Depag Republik Indonesia, Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag, 1997),
h. 508. 86
Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1994). h. 141. 87
PeraturanPemerintahRepublikIndonesianomor41pasal6 ayat(1).
e) Mampu secara jasmani dan rokhani
f) Tidak terhalangmelakukan perbuatan hukum88
Apabila Nadzir berbentuk organisasi makasyarat yangharus dipenuhi
selainpengurusorganisasimemenuhipersyaratanNadzirperorangan,organi
sasi ituharusbergerakdibidang sosial,pendidikan,kemasyarakatandanatau
keagamaanIslam.Jikaberbentukbadan hukum,maka badanhukumtersebut
merupakan badanhukumIndonesiayang dibentuksesuaidenganperaturan
perundang-undanganyang
berlaku.Sertabadanhukumtersebutbergerakdibidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.Tentunya
pengurusbadanhukumyangbersangkutantetapmemenuhipersyaratanNadz
irperorangan.89Sedangkan padaKHI Pasal 215 (4) syarat nadzir
peroranganditambahdenganadanyaketentuannadzirbertempattinggaldike
camatantempat letakbendadiwakafkan.90
Kemudian yang berhak menentukan nadzir wakaf adalah waqif.
Mungkin ia sendirimenjadinadzir,mungkindiserahkankepada orang
lainbaikperorangan
maupunorganisasi.Namunagarperwakafandapatterselenggara
dengansebaik- baiknya, maka pemerintah berhak campur tangan
mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk
88
Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 57. 89
Hadi SetyaTunggal,Op. Cit,h.6. 90
Ibid. h. 7.
menentukan nadzirnya melaluipersetujuan PPAIW(Pejabat Pembuat
AktaIkrarWakaf).91
4. Prosedur Ikrar Wakaf
Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Parwakafan Tanah
Milik, tata cara mewakafkandan pendaftarannya antara lain:
a. Tatacara perwakafan tanah milik:
1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
3) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
4) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf,
dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2
(dua) orang saksi.
5) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud di atas, pihak yang
mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada
surat-surat berikut :
a) sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
b) surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala
Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah
dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
91
Ibid. h. 8.
c) surat keterangan pendaftaran tanah;
d) izin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub
Direktorat Agrariasetempat.
b. Pendaftaran wakaf tanah milik:
1) Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di atas,
maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir yang
bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat
Agraria setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang
bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961.
2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat
Agraria setempat,setelah menerima permohonan tersebut, mencatat
pewakafan tanah milikyang bersangkutan pada buku tanah dan
sertifikatnya.
3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka
pencatatan dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan
sertifikatnya.
4) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan.
5) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah
dan sertifikatnya, maka Nadzir yang bersangkutan wajib
melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
C. Kedudukan Tanah Wakaf
Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan
walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah
dipandang sebagai jaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf
meliputi berbagai benda, yakni masjid, musholla, sekolah, tanah pertanian, rumah,
toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazaar,
pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gedung beras, pabrik sabun,
pabrik penetasan telur dan lain-lain. Dari data diatas jelas bahwa masjid, musholla,
sekolah hanyalah sebagian dari benda yang diwakafkan. Sudah menjadi kebiasaan
pada waktu itu bahwa sultan (penguasa) pada saat itu selalu berusaha untuk
mengekalkan dan mendorong orang untuk mengembangkan wakaf terus menerus.92
Kebiasaan berwakaf tersebut diteruskan sampai sekarang di berbagai negara
sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah
berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan
kebudayaan masyarakat Islam, melalui wakaf telah menfasilitasi sarjana dan
mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai dan mereka bisa melakukan
berbagai kegiatan riset dan dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-
program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan
kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Wakaf
tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan
92
Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.
43.
berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. Sebagai contoh
misalnya bidang kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan
rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia.
Dilihat dari segi bentuknya, wakaf tampak tidak terbatas pada benda tidak bergerak,
teteapi juga benda bergerak. Di beberapa Negara seperti Mesir, Yordania, Saudi
Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan pra-sarana ibadah dan pendidikan juga
berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate dan lain-lain yang
semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat
dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan ummat.93
Dari sejumlah negara-negara tersebut, Turki merupakan negarayang paling
panjang sejarahnya dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf serta mencapai
puncaknya pada masa Utsmaniyah. Pada tahun 1925 diperkirakan tanah wakaf
mencapai lebih dari separo tanah produktif.94
Di Turki, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh mutawalli, tapi juga
oleh lembaga Direktorat Jendral Wakaf. Betapa serius Turki mengurusi dan
mengembangkan wakaf. Direktorat Jendral Wakaf tidak hanya mengelola wakaf tapi
juga memberikan supervisi dan kontrol (auditing) terhadap wakaf yang dikelola oleh
mutawalli. Sedangkan sebuah lembaga yang memobilisasi sumber-sumber wakaf
93
Naziroeddin Rachmad, Harta Waakaf:Pengertian, Perkembangan dan Sejarahnya di Dalam
Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 453. 94
Ibid.
untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek joint venture adalah Waqf Bank &
Finance Corporation.95
Selain Turki, Mesir juga sudah mengelola potensi wakafnya secara produktif.
Awalnya, harta wakaf di Mesir juga tidak teratur. Untuk menertibkan hal itu,
pemerintah Mesir menempuh langkah menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf
lainnya, dengan menjaga dan mengawasi serta mengarahkan harta wakaf untuk
tujuan-tujuan kebaikan sesuai dengan garis Undang-undang. Awalnya, persoalan
tanah wakaf ini ditangani oleh sebuah Departemen. Namun, masalah-masalah terus
bermunculan. Sampai pada Tahun 1971 dibentuk sebuah Badan Wakaf yang khusus
menangani masalah wakaf dan pengembangannya.96
Sesuai dengan Qonun No. 80/1971, Badan Wakaf ini bertugas untuk
mengusut dan melaksanakan semua pendistribuan, serta semua kegiatan-kegiatan
perwakafan sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Badan ini selain menguasai
pengelolaan wakaf juga diberi kewenangan wakaf juga diberi kewenangan untuk
membelanjakan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan di cabang,
membangun dan mengembangkan lembaga wakaf, membuat perencanaan dan
melakukan evaluasi akhir dan membuat laporan dan menginformasikannya kepada
masyarakat.97
Tentang kedudukan harta wakaf, para ahli hukum Islam berbeda pendapat
dalam menerjemahkannya, golongan Hanafiah berpendapat bahwa harta wakaf tetap
95
Ibid, h. 467. 96
Ibid, h. 468. 97
Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 91-95.
milik si wakif (orang yang memberi wakaf), hal ini didasarkan kepada hadis dari Ibnu
Abbas r.a di mana Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak ada wakaf setelah
turunnya surat an-Nisaa‟ (ayat tentang al-faraidl). Demikian juga pendapat dari
golongan Malikiyah yang mengatakan bahwa harta wakaf dapat kembali kepada si
wakif dalam waktu tertentu, atau waktu yang ditentukan sebagaimana yang di-
ikrarkan oleh si wakif. Sedangkan golongan Syafi‟iyah dan Hanabillah mengatakan
bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si wakif dan menjadi milik
Allah atau milik umum. Begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus,
karena setelah ikrar wakaf itu diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau
milik umum.98
Dalam pandangan al-Maududi (1985) sebagaimana dikutip oleh imam Suhadi,
bahwa pemilikan harta dalam Islam itu harus disertai dengan tanggungjawab moral.
Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah
lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta
tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara
ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu, manula, anak-
anak terlantar dan fasilitas sosial.99
Azas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam hidup
merupakan azas hukum yang universal. Azas tersebut diambil dari tujuan
perwakafan. Allah swt sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara
98
H. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Pertama, Cet.
Ke-2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 242. 99
Ibid.
manusia (makhluq) dengan Allah (Khaliq). Titik keseimbangan tersebut pada
gilirannya akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya untuk
mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam hidup. Azas keseimbangan telah
menjadi azas pembangunan, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu antara spirit
dengan materi dan individu dengan masyarakat banyak.100
Azas pemilikan harta benda adalah tidak mutlak, tetapi dibatasi atau disertai
dengan ketentuan-ketentuan yang merupakan tanggung jawab moral akibat dari
kepemilikan tersebut. Pengaturan manusia berhubungan dengan harta benda
merupakan hal yang esensiil dalam hukum dan kehidupan manusia. Pemilikan harta
benda menyangkut bidang hukum, sedang pencarian dan pemanfaatan harta benda
menyangkut bidang ekonomi dan keduanya bertalian erat yang tidak bisa
dipisahkan.101
Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda
hakikatnya milik Allah swt. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah
(kepercayaan), yang mengandung arti, bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan
sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah. Konsepsi tersebut sesuai dengan
firman Allah:
100
Hasan Wargakusumah,,Op. Cit, h. 47. 101
Ibid.
“Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya;dan Dia
Mahakuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Maidah: 120).102
Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah
diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum
yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau
lembaga nazhir, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum.103
Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal
shadaqah jariyah, dimana pahala yang didapat oleh wakif (orang yang mewakafkan
harta) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk
itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut
terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima
wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang
atau badan hukum (yang berstatus sebagai nazhir) untuk mengurus dan
mengelolanya.104
Apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan lembaga
pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, misalnya, maka
sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik si wakif,
pindah menjadi hak Allah dan merupakan amanat pada atau lembaga atau yayasan
yang menjadi tujuan wakaf. Sedangkan yayasan tersebut memiliki tanggung jawab
102
Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit, h. 170. 103
H. Abdul Manan,Op. Cit, h. 244. 104
Ibid.
penuh untuk mengelola dan memberdayakannya secara maksimal demi kesejahteraan
masyarakat banyak.105
Dari penjeleasan-penjelasan di atas telah dipaparkan bahwa kedudukan tanah
wakaf memiliki akibat hukum yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang
selanjutnya tanah wakaf tersebut menjadi milik Allah swt, sedangkan manfaat
bendanya digunakan untuk kepentingan umum.
D. Pemberdayaan Tanah Wakaf
Pemberdayaan tanah wakaf di Indonesia sudah menjadi hal yang sangat
lumrah dilakukan bahkan wajib untuk diberdayakan demi tercapainya fungsi dan
tujuan dari harta yang diwakafkan bagi kemashlahatan ummat. Namun dalam hal
pemberdayaan dan pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih banyak persoalan
yang belum terselesaikan secara baik.106
Peraturan kelembagaan dan pengelolaan wakaf selama ini masih pada level di
bawah UU, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Dirjen
Bimas Islam Depag RI, dan beberapa aturan lain serta sedikit disinggung dalam UU
No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Hingga sampai akhir th. 2004 (27
th) dengan lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memaksimalkan peran wakaf
mengalami kendala-kendala formil. Tidak seperti kelembagaan di bidang zakat yang
sudah mencapai pada fenomena kemajuan yang cukup baik berdasarkan Kep. Menteri
105
Momon Soetisna Sandjaja, Sjachran Basan, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan
Pemerintahan Desa, (Bandung, Alimni, 1983), h. 34. 106
Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), h. 45.
Agama RI No. 581 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga kelembagaan
wakaf dan pengelolaan benda-benda wakaf masih jauh dari memuaskan karena masih
diatur oleh beberapa peraturan yang belum integral dan lengkap.107
Paling tidak, sebelum lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
terdapat kendala-kendala formil yang sangat memberikan warna bagi pengelolaan dan
pengembangan wakaf. Ada beberapa alasan dimana kendala formil tersebut menjadi
hambatan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal, yaitu:108
1. Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan wakaf. Jika
suatu persoalan yang cukup strategis seperti lembaga wakaf tidak diatur secara
integral dan lengkap dalam pengelolaannya, maka lembaga tersebut sulit
diharapkan maju dan berkembang secara baik. Pengintegrasian peraturan dan
penambahan klausul penting secara lengkap dalam suatu undang-undang
sangat mendesak dilakukan agar wakaf bisa tetangani secara terpadu dan
maksimal.
2. Karena masih ada kelemahan dalam pengaturan hukumnya, persoalan hukum
wakaf belum memberikan kepastian jaminan dan perlindungan rasa aman bagi
wakif, nazhir dan mauquf „alaih (penerima wakaf), baik perseorangan,
kelompok orang, organisasi/badan hukum. Sehingga UU 41 wakaf selama ini
belum bisa dijadikan instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab
bagi pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf. Belum adanya
107
Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Cet. Pertama,
(Depok: Mumtaz Publishing, 2005), h. 55. 108
Ibid.
ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pihak yang tidak
menjalankan amanah perwakafan, membuka peluang terjadinya
penyimpangan yang cukup lebar dalam pengelolaan dan atau pengabaian
tugas-tugas kenazhiran. Sehingga ketika ditemukan penyelewengan yang
dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum nazhir,
sulit bisa diselesaikan karena belum adanya koridor publik dalam advokasi
persengketaan atau penyelesaian penyelewengan wakaf. Penyelewengan yang
dilakukan oleh para nazhir nakal misalnya, dalam sejarahnya, belum ada yang
diteruskan kepada penyelesaian pidana, karena peraturan perundang-undangan
yang ada belum mampu memberikan sanksi pidana yang tegas dan konkrit.
Hal ini banyak terjadi pada harta wakaf yang dikelola oleh perorangan, seperti
penggunaan tanah untuk kepentingan pribadi, golongan, bahkan diwariskan
kepada keturunannya, sementara bukti perwakafan sulit ditemukan atau
bahkan tidak ada, dan lain-lain.
3. Sebelum UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hanya mengatur pada lingkup
perwakafan yang sangat terbatas, misalnya hanya pada wakaf tanah hak milik
seperti UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, PP No. 28 Tahun 1977.
Pengaturan perwakafan yang menyangkut dana cash (cash waqf), hak
kepemilikan intelektual dan surat-surat berharga lainnya belum tersentuh,
sedangkan di era seperti sekarang ini dimana uang dan surat-surat berharga
lainnya menjadi variabel ekonomi yang cukup penting. Sehingga pengelolaan
wakaf ini belum bisa dilaksanakan secara optimal.
Peraturan perundang-undangan tentang wakaf selama ini, seperti PP No. 28
Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, sedikit disinggung dalam UU No. 5
Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) ternyata belum memberikan dampak
perbaikan sosial yang berarti bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena
memang pengelolaan dan pengembangan wakaf masih berkisar pada perwakafan
tanah dan belum menyentuh pada aspek pemberdayaan ekonomi ummat yang
melibatkan banyak pihak. Sehingga perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk
dikembangkan karena kendala formil yang belum mengatur tentang harta benda
wakaf bergerak yang mempunyai peran sangat sentral dalam pengembangan ekonomi
makro. Apalagi diperparah oleh kebanyakan nazhir wakaf yang kurang atau tidak
profesional dalam pemberdayaan wakaf.109
Di samping kelemahan formil sebagaimana di atas, political will dari pihak
pemerintah, khususnya pemerintah daerah bersama DPRD kurang memiliki “greget”
tehadap pemberdayaan wakaf secara produktif melalui Perda yang mendukung dalam
pemberdayaan wakaf.110
Setelah masalah peraturan perundangan yang terkait dengan pemberdayaan
wakaf, aspek anggaran juga kurang mendapat perhatian untuk mengadakan proyek-
proyek percontohan. Kita bisa memastikan, belum ada satu pemerintah daerah pun
yang sudah dengan sadar memberikan ruang yang pantas untuk menganggarkan
109
Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara
Kita, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 342. 110
Ibid.
terhadap pemberdayaan wakaf secara produktif. Apalagi selama ini wakaf, termasuk
pemberdayaannya”diselipkan” dalam penganggaran pembangunan dan peningkatan
kehidupan beragama. Padahal kita juga tahu bahwa masalah tersebut sudah
sedemikian banyak aspeknya, sehingga masalah wakaf nyaris tak tersentuh.111
Oleh karena itu, hal yang cukup penting adalah pemberdayaan UU No. 22
Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perda di setiap provinsi dan kabupaten
secara maksimal. Undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah
memberikan peluang atas peran pemerintah daerah secara signifikan dalam upaya
pemberdayaan wakaf secara produktif.112
111
Irfan Syauqi Beik, Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: Halal Guide,
2006), h. 55-57 112
Ibid. h . 58.
BAB III
LAPORAN HASIL PENELITIAN
A. Sekilas Tentang Desa Pringsewu Utara
1. SejarahAwalDesaPringsewu Utara
Nama desa Pringsewu Utara adalah salah satu desa yang berdiri di wilayah
dataran kecamatan Pringsewu dan terbentuk menjadi kelurahan sejak Pringsewu
menjadi kabupaten pada tahun 2009. Desa Pringsewu Utara merupakan desa yang
menjadi batas dari wilayah kecamatan Pringsewu meski banyak desa-desa lain yang
berdiri setelahnya, akan tetapi Pringsewu Utara menjadi bagian kelurahan yang
dibentuk bersamaan dengan peresmian kabupaten Pringsewu.113
Desa Pringsewu Utara selain berdiri karena putusan pemerintah daerah,
diprakarsai juga oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan elemen-
elemen lain yang peduli pada Pringsewu Utara. Maka dibentuklah panitia kelurahan
yang tak lain akan menjadi kandidat pemerintah desa Pringsewu Utara dengan Ketua
Bpk H. Sukrisno, Sekretaris Bpk. Heru Sambodo, Bendahara Chudali Muhaimin.
Pada tanggal 08 Juli 2009 diadakan pemilihan Kepala Desa Pringsewu Utara
yang diadakan dilapangan Pringsewu Utara yang diikuti oleh 4 (empat) calon Kepala
Pekon yaitu: Bpk Heru Sambodo, Bpk Muhamad Yusup, Bpk Ansoruddin dan Bpk
Wasono. Dari pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bpk Heru Sambodo untuk
113
Dokumen Pemerintah Desa Pringsewu Utara.
menjadi Kepala Desa Pringsewu Utara pada periode pertama, kemudian dilanjutkan
oleh Bpk Ansoruddin sebagai Kepala Desa Pringsewu Utara pada periode kedua.114
Berikutininama-namakepalaDesa PringsewuUtaradariawal:
TABEL I
SUSUNAN NAMA KEPALA PEKON
NO NAMA KEPALA
PEKON
TAHUN
MEMERINTAH
KETERANGAN
1. Heru Sambodo 2009-2014
KepalaDesa Pringsewu
Utara
2. Ansoruddin 2014-2019
KepalaDesa Pringsewu
Utara
2. PotensiUmum
a. LuasPekon = 181 Ha
1) Tanah Sawah
a) SawahIrigasiTeknis = - Ha
b) SawahIrigasi ½ Teknis = - Ha
c) SawahTadahHujan = 40 Ha
2) Tanah Kering
a) Tegal/Ladang = 35 Ha
b) Pemukiman = 104 Ha
3) Tanah Basah
a) Tanah Rawa = - Ha
b) Asang Surut = - Ha
114
Ibid.
4) Tanah Perkebunan
a) Tanah Perkebunan Rakyat = - Ha
b) Tanah Perkebunan Negara = - Ha
c) Tanah Perkebunan Swasta = - Ha
5) Tanah FasilitasUmum
a) KasPekon = - Ha
b) Lapangan = 2 Ha
c) PerkantoranPemerintah = - Ha
d) Lainnya = - Ha
6) Tanah Hutan
a) HutanLindung = - Ha
b) HutanProduksi = - Ha
c) HutanKonversi = - Ha
7) Tipologi
a) Desakepulauan tidak*
b) Desa pantai/pesisir tidak*
c) Desasekitarhutan tidak*
d) Desaterisolasi tidak*
e) Desaperbatasandengannegara lain tidak*
f) Desaperbatasandengannegara lain tidak*
g) Desaperbatasandenganpropinsi lain tidak*115
b. KondisiUmumPekon
1) Batas Wilayah Desa
LetakgeografiPekonKutawaringin ,terletak diantara:
a) Sebelahutara : Sidoharjo
b) Sebelahtimur : Margakaya
c) Sebelahselatan : Podomoro
d) Sebelahbarat : Fajar Agung
2) GeografisLetakdanLuas Wilayah
Desa Pringsewu Utara merupakansalahsatudari 14Desa di Wilayah
KecamatanPringsewu. DesaPringsewu Utara mempunyai luas wilayah
seluas 181 Hektar. Iklim Desa Pringsewu Utara, sebagaimana desa-desa
lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Tropis yaitu Musim
Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung
terhadap pola tanam yang ada di Desa Pringsewu Utara dimana
mayoritas penduduk berpenghasilan dari pertanian, baik tanaman
pangan, Holtikultura dan perkebunan.116
c. JumlahPenduduk
115
Ibid. 116
Ibid.
Desa Pringsewu Utara memprunyaiJumlahPenduduk8.318Jiwa, yang
tersebardalam5 Wilayah Dusundan31 RT
denganPerinciansebagaimanatabel :
TABEL II
JUMLAH PENDUDUK
NO
NAMA
WILAYAH
JUMLAH PENDUDUK
KET
KK
LAKI-
LAKI
PEREMPUAN JUMLAH
1 DUSUN I 664 754 529 1283
RT 01 354 381 252 633
RT 02 310 373 277 650
2 DUSUN II 751 776 847 1623
RT 03 296 355 416 771
RT 04 455 421 431 852
3 DUSUN III 1142 964 1309 2273
RT 05 280 281 398 679
RT 06 394 277 351 628
RT 07 468 406 560 966
4 DUSUN IV 706 772 674 1446
RT 08 146 139 258 397
RT 09 270 278 228 506
RT 10 290 355 188 543
5 DUSUN V 826 852 841 1693
RT 11 488 490 486 976
RT 12 338 362 355 717
3. PotensiSumberDayaManusia
a. Jumlah
1) Jumlah total = 8.318 orang
2) Jumlahlaki-laki = 4.118 orang
3) Jumlahperempuan = 4.200 orang
4) JumlahKepalaKeluarga = 4.089 KK
b. Umur
TABEL III
JUMLAH UMUR
UMUR JUMLAH
0-10 Tahun 1107 Orang
11-20 Tahun 1799 Orang
21-30 Tahun 2545Orang
31-40 Tahun 1692 Orang
41-50 Tahun 1133 Orang
51-60 Tahun 970 Orang
>60 Tahun 42 Orang
TOTAL 8. 318Orang
c. Pendidikan
1) Belumsekolah = 357 orang
2) Pernahsekolah SD tapitidaktamat = 436 orang
3) Tamat SD/sederajat = 1540 orang
4) SLTP/sederajat = 1472 orang
5) SLTA/sederajat = 1543 orang
6) D-1 = 340 orang
7) D-3 = 2408 orang
8) S-1 = 179 orang
9) S-2 = 43 orang
Jumlah = 8.318 orang/jiwa
d. Mata PencaharianPokok
1) Petani = 2600 orang
2) Buruhtani = 1350 orang
3) Buruh/swasta = 2602 orang
4) PegawaiNegeri = 198 orang
5) Pengrajin = 4 orang
6) Pedagang = 103 orang
7) Peternak = 45 orang
8) Guru = 70 orang
9) Montir = 23 orang
10) Dokter = 5 orang
11) Bidan = 8 orang
12) Perawat = 17 orang
13) Mengurusrumahtangga = 1.118 orang
14) Lain-lain = 175 orang.
e. Agama
1) Islam = 7.816 orang
2) Kristen = 157 orang
3) Katholik = 273 orang
4) Hindu = 55 orang
5) Budha = 17 orang
f. Etnis
1) Lampung = 158 orang
2) Jawa = 5623 orang
3) Sunda = 2464 orang
4) Padang = 12 orang
5) Batak = 8 orang
6) Palembang = 47 orang
7) Dayak = - orang
8) Bugis = 6 orang117
4. PrasaranadanSaranaTransportasi
a. JalanDesa
1) Panjangjalanaspal = - km
2) Panjangjalanmakam = - km
3) Panjangjalan tan = 12 km
4) Jalanaspalkondisirusak = - km
5) Jalanmakamkondisitidaksempurna = - km
6) Jalantanahkondisisulitdilintasi/takjelas = 3,1 km
b. JalanAntarDesa/Kecamatan
1) Panjangjalanaspal = 3 Km
2) Panjangjalanmakm = - km
3) Panjangjalantanah = - km
4) Jalanaspalkondisirusak = 1 km
5) Jalanmakadamkondisitidaksempurna = - km
6) Jalantanahkondisisulitdilintasi/takjelas = - km
c. JembatanDesa
1) Jumlahjembatanbeton = 1 unit
117
Ibid.
2) Jumlahjembatanbesi = - unit
3) Jumlahjembatankayu/bambu = 1 unit
5. SaranadanPrasaranaDesa
KondisisaranadanprasaranaumumDesa Pringsewu Utara
secaragarisbesaradalahsebagaiberikut :
a. LembagaPendidikan
JumlahkeberadaanPrasaranaPendidikan di Desa Pringsewu
Utaraadalahsebagaiberikut :
TABEL VI
PRASARANA PENDIDIKAN
NO NamaPendidikan Jumlahsekolah Lokasi/Dusun
01 TK/PAUD 2 I Dan III
02 SD/MI 3 I II V
03 SMP Muhammadiyah 1 III
04 SMA Muhammadiyah 1 III
05 Lain-lain - -
b. PrasaranaKesehatan
JumlahkeberadaanPrasaranaKesehatan di Desa Pringsewu Utara
adalahsebagaiberikut :118
TABEL VII
PRASARANA KESEHATAN
118
Ibid.
NO TempatIbadah Jumlah
1 Poskespek 1
2 Posyandu 3
3 BalaiPengobatan 1
4 PraktekBidan 3
c. TempatIbadah
JumlahkeberadaanPrasaranaTempatIbadah di Desa Pringsewu Utara
adalahsebagaiberikut :
TABEL VIII
PRASARANA TEMPAT IBADAH
NO TempatIbadah Jumlah
1 MASJID/MUSHOLLA 5/8
2 GEREJA -
3 PURA -
4 Vihara -
d. PrasaranaUmum
JumlahkeberadaanPrasaranaUmum di Desa Pringsewu Utara
adalahsebagaiberikut :
TABEL IX
PRASARANA UMUM
BalaiDesa JalanKabupaten Jalan
Kecamatan
JalanDesa
1
15 Km
4 Km
2 Km
B. Sejarah Pembentukan Tanah Wakaf dan Struktur Pengelolaannya
Tanah wakaf yang ada di pringsewu Utara merupakan Tanah Hak milik dari
seseorang yang bernama Bapak. Alm. Widodo yang dibelinya dari seorang
Pengusaha pada tahun 2005 silam yang sebelumnya menjadi tanah keluarga
sebagaimana tanah-tanah hak milik lainnya yang diperuntukkan untuk wakaf tersebut
luasnya kurang lebih 2.600 m2 kisaran harga Rp. 100.000,00_.
119
Pada tahun 2009 akhir tepatnya di bulan November Bapak Widodo meninggal
dunia, dan secara otomatis hak kepemilikan tanah tersebut jatuh pada anak
pertamanya yaitu Bapak Chudali Muhaimin melalui jalur pewarisan. Pada tahun 2010
tanah tersebut dikelola oleh bapak Chudali Muhaimin seutuhnya.120
Sebagai salah satu keluhan masyarakat di wilayah Pringsewu Utara kecamatan
Pringsewu kabupaten Pringsewu, saat ini telah banyak mengalami pertumbuhan dan
perkembangan di segala aspek termasuk dengan perkembangan di wilayah
pemukiman dan kepadatan akibat pertumbuhan serta pertambahan penduduk
kelurahan Pringsewu Utara. Dan hal ini sudah tentu membawa tuntutan dan
kebutuhan akan adanya sarana maupun fasilitas sosial bagi masyarakat itu sendiri
119
Untung, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30. 120
Rohil, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30.
termasuk fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berada di wilayah
kelurahan Pringsewu Utara.121
Kebutuhan ini semakin urgen dan mendesak untuk dipenuhi karena Tempat
Pemakaman Umum (TPU) yang ada pada saat ini yang telah lama menjadi fasilitas
sosial masyarakat kelurahan Pringsewu Utara secara de jure(hukum) dan de
facto(kenyataan) berada di luar wilayah Kelurahan Pringsewu Utara, atau berada di
wilayah kelurahan Pringsewu Barat yang kondisinya sudah semakin menyempit dan
tidak terkelola dengan baik, sehingga memerlukan perluasan lokasi bahkan
pengadaan TPU yang baru yang lebih memadai.
Selain daripada itu patut disadari bahwa TPU yang selama ini digunakan oleh
masyarakat kelurahan Pringsewu Utara, pemanfaatan dan pengelolaan dilakukan
secara bersama-sama oleh warga kelurahan. Dan ini tentu menjadi persoalan
tersendiri terutama mengenai asset kepemilikan, tanggung jawab pengelolaan serta
penataan dan ketertiban secara umum, untuk itu dalam rangka memecahkan
permasalahan masyarakat, memberikan jaminan ketersediaan fasilitas umum melalui
musyawarah yang mencapai kesepakatan secara bulat untuk membentuk panitia
pengadaan lahan TPU yang berada di wilayah Pringsewu Utara.122
Karena sudah adanya kesepakatan bersama maka tanah yang akan digunakan
sebagai TPU adalah tanah hak milik dari Bapak Chudali Muhaimin dengan jalan ia
121
Rihan, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30. 122
Jumandi, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30.
mewakafkan tanah tersebut untuk pemakaman di wilayah Pringsewu Utara melalui
pembentukan panitia yang telah disepakati bersama.123
Bapak Chudali Muhaimin mewakafkan tanah wakaf itu atas kemauan sendiri
dan diserahkan kepada nadzir organisasi yang tersusun dalam bentuk kepanitiaan.124
Struktur Pengelolaan Tanah wakaf
Desa Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
1. Penasehat : Hendarman
: Suhailil Irianto
2. Penanggung Jawab : Lurah Pringsewu Utara
3. Ketua : Chudali Muhaimin
: Ikhsan Isro
4. Sekretaris : Muhajir
: Oki Irawan
5. Bendahara : Maryanto
: Yudimin
6. Seksi-seksi
a. Seksi Penghimpunan Dana
Koordinator : Seluruh Bayan
Anggota - Kolektor Yang ditunjuk
b. Seksi Perlengkapan/Umum
123
Chudali Muhaimin, Sebagai Ketua Panitia,Wawancara, Pringsewu Utara Rabu, 30 januari
2018, pukul 2.00. 124
Jumandi, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30.
c. Koordinator : Gino Aji Wibowo
d. Anggota - Riyadi
- Patwadi
- Heram Candra S.
e. Seksi Kebersihan
Koordinator : Mukhtajar
Anggota - Hamdan Fibrianto
- Yuli Priono
- Syaifudin Zukhri
- A. Hayun Rifa‟i125
C. Pola Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif
Tanah wakaf yang ada di desa Pringsewu Utara itu sudah dikelola sejak tahun
2010 oleh bapak Chudali Muhaimin yang dengan membentuk panitia dari
masyarakatat Pringsewu Utara untuk digunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum
(TPU) bagi warga setempat yang disaksikan oleh pejabat PPIW.126
Pelaksanaan Tanah wakaf ini memang digunakan sebagai fasilitas umum
sebagai tanah pemakaman bagi warga desa Pringsewu Utara dan berjalan sesuai
dengan bentuk kepanitian yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam
pengelolaannya. Namun seiring berjalannya waktu tanah tersebut dimanfaatkan oleh
125
Dokumen Panitia Pemebntukan Wakaf desa Pringsewu Utara. 126
Rendra, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30.
wakif yang tak lain sebagai ketua panitia tersebut sebagai ladang bisnis selain ladang
amal bagi dan fasilitas ummat.
Wakif mengelola tanah makam ini dengan memungut atau mengambil biaya
pakai atas makam namun secara sukarela, memang proses pembayaran ini sekilas
terlihat seperti sewa-menyewa tetapi hal ini tidak seperti apa yang kita bayangkan,
jika sewa-menyewa ditetapkan biaya serta waktunya dengan kontrak dan sesuai
kesepakatan berbeda halnya dengan masalah tanah wakaf ini. Pembayarannya
diberikan secara sukarela oleh warga desa setempat sebagai biaya pakai dan biaya
kebersihan untuk tanah pemakaman tersebut.127
Sebagaian warga yang penulis wawancarai, yaitu Untung, Rohil, Rihan dan
Jumandi mengatakan bahwa pembayaran atas tanah tersebut sebagai tanda
terimakasih warga atas penggunaan tanah pemakaman yang telah disediakan oleh
wakif, tetapi hal ini dilakukan bukan hanya sekedar tanda terimakasih atas
penggunaan tanah, lebih kepada kewajiban atas warga desa untuk mengeluarkan
biaya penggunaan meski tidak ditetapkan berapa besar nominalnya dan tidak sedikit
dari warga desa setempat mengeluhkan akan ketidakjelasan perkembangan dari tanah
pemakaman tersebut.
Menurut penjelasan wakif biaya yang dikeluarkan oleh warga desa setempat
digunakan untuk perawatan atas tanah pemakaman itu dan wakif berniat untuk
memperluas lahan pemakaman meski sampai saat ini belum terealisasi karena
127
Ujang, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.00.
disebabkan minimnya lahan kosong yang bisa diperuntukkan sebagai tanah makam
dan memilki tempatyang strategis.
Biaya yang telah dibayarkan oleh warga desa setempat melalui bendahara
panitia dialokasikan untuk melakukan perawatan dan kebersihan tanah pemakaman
yang tampak menyelimuti tanah makam tersebut, meski pada kenyataannya
masyarakat yang bertugas sebagai petugas kebersihan untuk tanah pemakaman itu
tidak merasa bahwa biaya yang telah diterima wakif digunakan sebagai perawatan
untuk tanah pemakaman apalagi untuk perluasan lahan pemakaman tersebut. 128
Terkait dengan persoalaan tanah yang diwakafkan oleh wakif bahwa bahwa
penulis sudah mempertanyakan status tanah tersebut, apakah dalam keadaan sengketa
atau tanah milik, apakah tanah wakaf tersebut bersertifikat sah menurut undang-
undang yang berlaku. Menurut keterangan wakif, tanah tersebut merupakan tanah
milik pribadi dan tidak ada sengketa apapun didalamnya, serta sudah didaftarkan
sebagai tanah wakaf untuk dibuatkan sertifikat, tetapi masih dalam proses
penyelesaian pembuatannya, begitu penjelsan yang diutarakan wakif. 129
Pembersihan tanah pemakaman dilakukan oleh bagian kebersihan yang telah
ditentukan tugasnya dalam pembentukan panitia sebagaimana dijelaskan dalam
bahasan sebelumnya. Mereka melakukan kegiatan ini sebulan sekali dan dilakukan
terus menerus, tetapi seringkali kegitan ini malah menjadi kegiatan formal semata,
bukan benar-benar dilakukan secara konsisten, bahkan kegiatan ini bila tidak diawasi
128
Wiwid,Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 03.00. 129
Chudali Muhaimin, Op. Cit, Rabu, 30 januari 2018, pukul 2.30-3.15.
oleh petugas yang telah ditunjuk tidak akan berjalan sesuai dengan ekspektasi serta
bisa berlarut-larut (ngaret) dalam melakukan kegiatan ini.130
Selain dari kegiatan kebersihan yang dilakukan warga desa Pringsewu Utara
secara rutin, mereka juga melakukan perkumpulan setiap pertengahan tahun dalam
rangka memantau perkembangan tanah wakaf yang digunakan sebagai tempat
pemakaman bagi warga desa Pringsewu Utara, namun sudah sekian kali perkumpulan
itu dilakukan oleh warga desa setempat, tidak pula menemukan titik terang akan
perkembangan dari tanah tersebut. Jika ditanya dengan wakif yang sekaligus sebagai
ketua panitia hal ini, ia selalu mengutarakan keluhan dan kendalanya untuk
memperluas lahan pemakaman dengan dalih sulitnya mendapatkan lahan yang
kosong dan strategis untuk digunakan sebagai tanah pemakaman.131
130
Jumali, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018, Pukul 19.45. 131
Suyadi, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 03.30.
BAB IV
ANALISIS DATA
A. Praktik Pemanfaatan Tanah WakafOlehWakifdi Desa Pringsewu Utara
Perwakafanmerupakansuatuperbuatanhukumtersendiriyangdipandang
darisuduttertentuyangbersifat rangkap,karenadisatupihakperbuatantersebut
menyebabkan objeknyamemperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan dipihak
lainperbuatantersebutjugamenimbulkansuatubadanhukumdidalamhukum adat
sertasanggupikutsertadalamkehidupansebagaisubjekhukum.
Pelaksanaan kegiatan wakaf di desa Pringsewu Utara Kab. Pringsewu dalam
hal ini wakaf sebagai tanah pemakaman umum bagi warga desa
setempat.Pelaksanaan Tanah wakaf ini memang digunakan untuk fasilitas umum
sebagai tanah pemakaman bagi warga desa Pringsewu Utara dan berjalan sesuai
dengan bentuk kepanitian yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam
pengelolaannya. Namun seiring berjalannya waktu tanah pemakaman itu
dimanfaatkan oleh wakif yang tak lain adalah ketua panitia tersebut sebagai ajang
bisnis selain ladang amal bagi diri wakif dan fasilitas ummat.
Dalam hal ini, kaitannya dengan pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf oleh
wakif justru dilakukan dengan membentuk kepanitian dan sekilas terlihat formal,
serta didukung dengan adanya persetujuan dari pejabat desa dalam membentuk
kepanitian tanah wakaf ini dimana wakif turut andil dalam struktur kepanitiaan yang
diketuai oleh wakif itu sendiri.
Pelaksanaan tanah wakaf ini memang seyogyanya dikelola oleh nadzir, dalam
hal ini nadzir organisasi yaitu masyarakat yang tercantum sebagai pengurus dalam
mengelola tanah ini. Karena kelalaian nadzir dalam mengelola tanah tersebut, maka
wakif memanfaatkan tanah wakaf itu dengan menjadikan tanah wakaf ini sebagai
bisnis baginya dan tidak menghiraukan kesepakatan yang telah dibuat dan
mengenyampingkan prosedur ikrar wakaf yang berlaku.
Wakif mengelola tanah makam ini dengan memungut atau mengambil biaya
pakai atas makam namun secara sukarela, memang proses pembayaran ini sekilas
terlihat seperti sewa-menyewa tetapi hal ini tidak seperti apa yang kita bayangkan,
jika sewa-menyewa ditetapkan biaya serta waktunya dengan kontrak dan sesuai
kesepakatan berbeda halnya dengan masalah tanah wakaf ini. Pembayarannya
diberikan secara sukarela oleh warga desa setempat sebagai biaya pakai dan biaya
kebersihan untuk tanah pemakaman tersebut.
Sebagaian warga yang penulis wawancarai mengatakan bahwa pembayaran
atas tanah tersebut sebagai tanda terimakasih warga atas penggunaan tanah
pemakaman yang telah disediakan oleh wakif, tetapi hal ini dilakukan bukan hanya
sekedar tanda terimakasih atas penggunaan tanah, lebih kepada kewajiban atas warga
desa untuk mengeluarkan biaya penggunaan meski tidak ditetapkan berapa besar
nominalnya dan tidak sedikit dari warga desa setempat mengeluhkan akan
ketidakjelasan perkembangan dari tanah pemakaman tersebut.
Menurut penjelasan wakif biaya yang dikeluarkan oleh warga desa setempat
digunakan untuk perawatan atas tanah pemakaman itu dan wakif berniat untuk
memperluas lahan pemakaman meski sampai saat ini belum terealisasi karena
disebabkan minimnya lahan kosong yang bisa diperuntukkan sebagai tanah makam
dan memilki tempat yang strategi, namun pada kenyataannya biaya tersebut dijadikan
sebagai ladang bisnis dan ajang memperkaya diri bagi wakif dalam hal ini sebagai
ketua panitia itu sendiri.
B. Praktik Pemanfaatan Tanah WakafOlehWakif Dilihat dari Perspektif
Hukum Islam dan Menurut Hukum Positif
1. Praktik Pemanfaatan Tanah WakafOlehWakif Dilihat dari Perspektif
Hukum Islam
Islam jelas mengatur tentang perwakafan meski tidak dijelaskan secara rinci
dan masih membutuhkan dalil-dalil, nash serta ijtihad para ulama‟ dalam menjelaska
tatanan perwakafan ini, sebagaimana RasululahSAWmenggunakankataAl-
Habsdalammenunjukkanpengertian
wakaf,makayangdimaksuddenganwakafadalahmenahanyaitumenahansuatu
hartabendayangmanfaatnyadiperuntukkanbagikebajikanyangdianjurkanoleh agama.
Wakaf jelas hukumnya diperuntukkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan
umum yang mana setiap orang yang berhak memanfaatkannya demi kepentingan
ummat dan menjalankan fungsi wakaf itu sesuai dengan syariat Agama, bukan untuk
di ambil manfaat dari harta benda wakaf itu, seperti halnya yang dilakukan oleh
wakif di desa Pringsewu Utara di mana ia memanfaatkan tanah wakaf itu dengan
mengambil biaya atas penggunaan tanah yang telah ia wakafkan yang seharusnya
tanah pemakaman itu memiliki tujuan yang mulia selain dari peribadatan kepada
Allah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan
kemashlahatan ummat.
Pelaksanaan tanah wakaf tidak semestinya dilakukan dengan cara-cara yang
bathil dan bertentangan menurut syari‟ah serta dapat merugikan pihak-pihak tertentu,
karena pada hakikatnya tanah wakaf bukan untuk diambil manfaatnya demi
kepentingan pribadi, melainkan demi terwujudnya kemashlahatan ummat. Hal ini
menjadi sangat ironis bila tanah wakaf yang semula menjadi ladang amal serta
jariyah bagi si pemberi wakaf (wakif), justru malah menjadi ladang bisnis dan profit
semata.
Menurut penulis, pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh
wakif di desa Pringsewu Utara tidak sesuai dengan tuntunan syari‟ah yang berlaku
tentang perwakafan. Tanah wakaf itu seharusnya diberikan dan diperuntukkan untuk
menjadi ladang amal bagi si pemberi wakaf sebagai wujud rasa kecintaannya kepad
Allah demi mendatangkan manfaat bagi kemashlahatan ummat serta mewujudkan
kesejahteraan umum, bukan malah sebaliknya dimanfaatkan untuk kepentingan
pribadi semata dan menjadi ajang mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup.
2. Praktik Pemanfaatan Tanah WakafOlehWakif Dilihat dari Perspektif
Hukum Positif
Pemberdayaan tanah wakaf di Indonesia sudah menjadi hal yang sangat
lumrah dilakukan bahkan wajib untuk diberdayakan demi tercapainya fungsi dan
tujuan dari harta yang diwakafkan bagi kemashlahatan ummat. Namun dalam hal
pemberdayaan dan pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih banyak persoalan
yang belum terselesaikan secara baik.
Peraturan kelembagaan dan pengelolaan wakaf selama ini masih pada level
(tingkatan) di bawah UU, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama,
Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI, dan beberapa aturan lain serta sedikit
disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Hingga
sampai akhir tahun 2004 (27 tahun) lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
memaksimalkan peran wakaf mengalami kendala-kendala formil. Tidak seperti
kelembagaan di bidang zakat yang sudah mencapai pada fenomena kemajuan yang
cukup baik berdasarkan Kep. Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat. Sehingga kelembagaan wakaf dan pengelolaan benda-benda
wakaf masih jauh dari memuaskan karena masih diatur oleh beberapa peraturan yang
belum integral dan lengkap.
Peraturan perundang-undangan tentang wakaf selama ini, seperti PP No. 28
Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, sedikit disinggung dalam UU No. 5
Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) ternyata belum memberikan dampak
perbaikan sosial yang bearti bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena
memang pengelolaan dan pengembangan wakaf masih berkisar pada perwakafan
tanah dan belum menyentuh pada aspek pemberdayaan ekonomi ummat yang
melibatkan banyak pihak. Sehingga perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk
dikembangkan karena kendala formil yang belum mengatur tentang harta benda
wakaf bergerak yang mempunyai peran sangat sentral dalam pengembangan ekonomi
makro. Apalagi diperparah oleh kebanyakan nazhir wakaf yang kurang atau tidak
profesional dalam pemberdayaan wakaf.
Di samping kelemahan formil sebagaimana di atas, political will dari pihak
pemerintah, khususnya pemerintah daerah bersama DPRD kurang memiliki “greget”
tehadap pemberdayaan wakaf secara produktif melalui Perda yang mendukung dalam
pemberdayaan wakaf.
Setelah masalah peraturan perundangan yang terkait dengan pemberdayaan
wakaf, aspek anggaran juga kurang mendapat perhatian untuk mengadakan proyek-
proyek percontohan. Kita bisa memastikan, belum ada satu pemerintah daerah pun
yang sudah dengan sadar memberikan ruang yang pantas untuk menganggarkan
terhadap pemberdayaan wakaf secara produktif. Apalagi selama ini wakaf, termasuk
pemberdayaannya”diselipkan” dalam penganggaran pembangunan dan peningkatan
kehidupan beragama. Padahal kita juga tahu bahwa masalah tersebut sudah
sedemikian banyak aspeknya, sehingga masalah wakaf nyaris tak tersentuh.
Oleh karena itu, hal yang cukup penting adalah pemberdayaan UU No. 22
Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perda di setiap provinsi dan kabupaten
secara maksimal. Undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah
memberikan peluang atas peran pemerintah daerah secara signifikan dalam upaya
pemberdayaan wakaf secara produktif.
Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak hanya mengatur
tentang bagaimana wakaf harus di peruntukkan, namun lebih dari itu undang-undang
ini mengatur juga tentang pengelolaanya dan bertujuan memanfaatkan harta benda
wakaf sesuai dengan fungsiyang seharusnya diperhatikan wakif dalam hal ini ketua
panitia pembentukan tanah wakaf. Jadi, tidak ada lagi oknum yang bisa
menyelewengkan suatukebijakan ataupun keadaan yang melanggar hukum demi
memenuhi kebutuhan pribadi dan nafsu semata, sehinggaterciptanya kesejahteraan
umum, dan kemashlahatan ummat.
TujuanwakafdalamUndang-UndangNo.41Tahun2004tentang wakafPasal 4
menyatakan bahwa, wakafbertujuanmemanfaatkanharta bendawakaf sesuaidengan
fungsinya.
FungsiwakafdalamKompilasiHukumIslamPasal216
adalah,mengekalkanmanfaatbenda wakaf sesuaidengan tujuannya.
MenurutPasal5Undang-Undang No.41Tahun2004bahwawakaf
berfungsimewujudkanpotensidanmanfaatekonomihartabendawakaf untuk
kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.Jadi fungsi wakaf
menurutKompilasiHukumIslamPasal216dan Pasal5Undang-Undang
No.41Tahun2004dimaksudkandengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana
bagikepentinganumumsehinggaterwujudnyakesejahteraanbersama
baikdalamhalibadahataupundalamhalmu‟amalah.Dengandemikianorang yang
kehidupannyadibawahgariskemiskinandapattertolongkesejahteraannya
denganadanyawakaf.KemudianumatIslamyanglainnyadapatmenggunakan
bendawakafsebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambilmanfaatnya
Dibentuknya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan sedikit
kepastian terkait pelaksaan wakaf terutama dalam hal pengelolaannya meskipun
belum secara rinci. Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya semakin banyak
masalah-masalah yang akan timbul. Sehingga pemerintah dianjurkan membuat
peraturan-peraturan yang dapat mendukung pelaksanaan perwakafan terutama dalam
hal pengelolaan dan pemanfaatannya.
Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-
undang nomor 41 tahun 2004 pasal 22, berisikan tentang hartabendawakafhanyabisa
diperuntukkanbagi: (1). saranadankegiatanibadah; (2)
saranadankegiatanpendidikandankesehatan; (3) bantuankepada fakir miskin,
anakterlantar, yatimpiatu, beasiswa; (4) kemajuandanpeningkatanekonomi; dan (5)
kemajuandankesejahteraanumumlainnya yang
tidakbertentangandengansyari‟ahdanperaturanperundang-undangan, serta Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA) masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, No.
60 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan PP No.28 Tahun 1997 Tentang
Perwakafan Tanah Milik, dimana seharusnya harta benda wakaf diperuntukkan untuk
kegiatan peribadatan dan lain-lain serta tidak
tidakbertentangandengansyari‟ahdanperaturanperundang-undangan yang berlaku dan
mengatur tentang hukum perwakafan.
Pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf ini juga telah diatur secara jelas dalam
peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undan No. 41
Tahun 2004 tentang wakaf pasal 2, 4 dan 5 yang memuat bahwa wakaf sah apabila
dilakukan menurut syari‟ah; dan wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf
sesuai dengan fungsinya; serta wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat
ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan
kesejahteraan umum. Maka jika dilihat dari tinjauan hukum positif tentang
pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif ini jelas hukumnya tidak diperbolehkan dan
bertentangan dengan syari‟at Agama.
Menurut penulis, pelaksanaan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh wakif
di desa Pringsewu Utara dalam hal ini memungut biaya atas pemakaian tanah makam
yang sudah diwakafkan oleh wakif meski pembayarannya diberikan secara sukarela
kepada wakif melalui bendahara yang diatur dan disepakati oleh warga desa
setempat, tidak lah sesuai dengan peraturan perwakafan yang berlaku secara umum
dan bertentangan dengan UU serta Peraturan Pemerintah yang terkait.
Memungut biaya atas pemakaian tanah makam yang sudah diwakafkan oleh
wakif meski pembayarannya diberikan secara sukarela kepada wakif melalui
bendahara yang diatur dan disepakati oleh warga desa setempat untuk kepentingan
pribadi bertentangan dengan hakikat wakaf yang seharusnya.
Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana
disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang
atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai
dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau badan
hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik
dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan
ummat lainnya sesuai ajaran Islam.
Di dalam pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
syariah.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelahdilakukanpenelitiantentang Pemanfaatan tanah wakaf oleh wakif di
desa Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab.Pringsewu,dapat disimpulkan:
1. Pelaksanaan kegiatan wakaf di desa Pringsewu Utara Kab. Pringsewu dalam
hal ini wakaf sebagai tanah pemakaman umum bagi warga desa setempat.
Pelaksanaan Tanah wakaf ini memang digunakan untuk fasilitas umum
sebagai tanah pemakaman bagi warga desa Pringsewu Utara dan berjalan
sesuai dengan bentuk kepanitian yang telah dibuat dan disepakati bersama
dalam pengelolaannya. Namun seiring berjalannya waktu tanah pemakaman
itu dimanfaatkan oleh wakif yang tak lain adalah ketua panitia tersebut
sebagai ajang bisnis selain ladang amal bagi diri wakif dan fasilitas ummat.
2. Ditinjau dari hukum Islam, jelas hukumnya bahwa wakaf diperuntukkan
dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum yang mana setiap orang yang
berhak memanfaatkannya demi kepentingan ummat dan menjalankan fungsi
wakaf itu sesuai dengan syariat Agama, bukan untuk di ambil manfaat dari
harta benda wakaf itu, seperti halnya yang dilakukan oleh wakif di desa
Pringsewu Utara di mana ia memanfaatkan tanah wakaf itu dengan
mengambil biaya atas penggunaan tanah yang telah ia wakafkan yang
seharusnya tanah pemakaman itu memiliki tujuan yang mulia.Pelaksanaan
tanah wakaf tidak semestinya dilakukan dengan cara-cara yang bathil dan
bertentangan menurut syari‟ah serta dapat merugikan pihak-pihak tertentu,
karena pada hakikatnya tanah wakaf bukan untuk diambil manfaatnya demi
kepentingan pribadi, melainkan demi terwujudnya kemashlahatan ummat.
Jika ditinjau menurut hukum positif, pelaksanaan pemanfaatan tanah yang
dilakukan oleh wakif di desa Pringsewu Utara dalam hal ini memungut
biaya atas pemakaian tanah makam yang sudah diwakafkan oleh wakif,
tidak lah sesuai dengan peraturan perwakafan yang berlaku secara umum
dan bertentangan dengan PP No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU
No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memuat bahwa wakaf sah apabila
dilakukan menurut syari‟ah, memanfaatkan sesuai dengan fungsinya,
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis untuk kepentingan ibadah dan
untuk memajukan kesejahteraan umum.
B. Saran
1. Masyarakatdesa Pringsewu Utara, hendaknya dapat mengetahui dan
memahami serta mengerti tentang permasalahan yang terjadi, dan
berlandaskan dengan peraturan yang berlaku baik hukum Islam maupun
hukum positif agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kesenjangan sosial
dikemudian hari.
2. Wakif, sepatutnya bisa menjadi lebih bijak selaku pewakaf dan sekaligus
ketua panitia tanah wakaf dalam menjaga amanah ummat sesuai dengan
syari‟at agama dengan tujuan untuk kemashlahatan masyarakat banyak serta
menghindari pemikiran/tujuan untuk memperkaya diri.
3. Ulama, diharapkan ikut andil dalam memberikan dan menyampaikan
pencerahan kepada masyarakat dalam materi ceramahnya sehingga
masyarakat mengetahui dan memahami Islam secara utuh, khusunya dalam
hal ini masalah perwakafan.
4. Aparat Desa, diharapkan perannya menjadi fasilitator dalam meningkatkan
mutu dan kualitas masyarakat sehingga masyarakat mengetahui, memahami
serta mengamalkan ajaran Islam tersebut khususnya dalam hal-hal yang
berkaitan dengan wakaf.
DAFTAR PUSTAKA
A‟an Efendi Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, Teori Hukum, (Jakarta
Timur: Sinar Grafika, 2016);
Abdir Rauf, Al-Qur‟an dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979);
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: IchtiarBaru Van Houve, 1989);
Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum
Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994);
Abdul Hakim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat press, 2005);
Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di
Negara Kita, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994);
Abu Abdu al-Rahman Ahmad bin Shu‟ayb bin „Ali al-Nasa‟i, Sunan al-Nasa‟i, (Dar
al-Fikr: Beirut, 1995), J. VI;
Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Cet.
Pertama, (Depok: Mumtaz Publishing, 2005);
Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1989);
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentangWakaf, Ijarah, danSyirkah, (Bandung:
Al-Maarif, 1977);
Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997);
Ahmad Rofiq, FikihKontekstual: Dari Normative kePemahamanSoaial, (Semarang:
PustakaPelajar, 2004);
Ahmad WarsonMunawir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap,
(Surabaya: PustakaProgresif, Cet. 25, 2002);
AkhmadKhudori, Kamus 3 BahasaArab-Inggris-Indonesia, (Surabaya: FajarMulya,
2012);
Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Abu Abdillah bin Ibrahim bin al-
Mughirah bin Badrdrizbah, Shahih al-Bukhariy Bihasiyah al-Imam as-Sindiy,
Juz 4, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1987);
Andrew Altman, Arguing about Law: An Introduction to Legal Philosophy,
(Belmont: Wadsworth Publishing Company, 2007);
Budi Harsono,HukumAgraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2003);
Chudali Muhaimin, Sebagai Ketua Panitia,Wawancara, Pringsewu Utara Rabu, 30
januari 2018, pukul 2.00;
CholidNurbukodan Abu Achmadi, MetodologiPenelitian, (Jakarta: BumiAksara,
2007);
DepagRepublik Indonesia, Tanya JawabKompilasiHukum Islam, (Jakarta: Depag,
1997);
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang:
CV. Al Waah, 2004);
Departemen Agama RI,InstruksiPresiden RI NO.1 Tahun 1991
tentangKompilasiHukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: DirjenKelembaagaan
Agama Islam, 1998/1999);
, FiqhWakaf, EdisiRevisiCetakanKelima(Jakarta:
DirektoratPemberdayaanWakaf,2007);
, ParadigmaBaruWakaf di Indonesia, (Jakarta:
DirektoratPemberdayaanwakaf, 2007);
DepartemenPendidikanNasional, KamusBesarBahasa Indonesia,
PusatBahasaEdisiKeempat, (Jakarta: PT. GramediaPustakaUtama, 2012);
Dokumen Panitia Pemebntukan Wakaf desa Pringsewu Utara;
Dokumen Pemerintah Desa Pringsewu Utara;
Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Grasindo, 2007);
Farida Prihatini, Hukum Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Papas Sinar Kinanti dan
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005);
H. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Pertama,
Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006);
HadiSetyaTunggal, Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004
tentangWakaf, (Jakarta: Harvarindo, 2005);
H.A KhumediJa‟far, HukumPerdata Islam di Indonesia
(AspekHukumKeluargadanBisnis) ,(Bandar Lampung:
PusatPenelitiandanPenerbitan IAIN RadenIntan Lampung, 2015);
Hamidi, MetodePenelitianKualitatif: AplikasiPraktisPembuatan Proposal
danLaporanPenelitian, (Malang: UMM Press, 2004);
HasanWargakusumah, HukumAgraria I, (Jakarta: PT. GramediaPustakaUtama,
1995);
Hasby Ash-Shiddiqie, FilsafatHukum Islam, Jilid II, (Jakarta: BulanBintang, 1995);
H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet.
Ke-9;
H. Ismail Nawawi, FiqhMuamalahKlasikdanKontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012);
HusainiUsmandanPurnomoSetiadi Akbar, MetodologiPenelitianSosial, (Jakarta:
BumiAksara, 1995);
Ibnu Syihab al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Juz IV, (Beirut: Daar al-Kitab alAlamiyah,
1996);
Imam Abu Khusaini bin Hajjaz, Shoheh Muslim, Jilid II, (Bairut Libanon: Darul Fikr,
1994);
Irfan Syauqi Beik, Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: Halal Guide,
2006);
Jhon Austin, The province of Jurisprudence Determined, Wilfried E. Rumble (ed),
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001);
J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori
Hukum, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011);
Jumali, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018, Pukul 19.45;
Jumandi, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30;
Kaelan, M.S., MetodepenelitianKualitatisBidangFilsafat, (Yogyakarta: Paradigma,
2005);
Kholidi,PengantarMetodologiPenelitian, (Bandar Lampung: FakultasDakwah IAIN
RadenIntan Lampung, 2009);
KompilasiHukum Islam, Pasal 215 Ayat 1;
Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif, (Bandung: PT RemajaRosdakarya,
2012, Cet. XVII);
MasriSingarimbundanSofianEfendi, MetodePenelitianSurvei, (Jakarta: Pustaka
LP3ES, 2011);
M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988);
Moh.DaudAli,SistemEkonomi Islam Zakat danWakaf, (Jakarta: UI Press, 1998);
Momon Soetisna Sandjaja, Sjachran Basan, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
dan Pemerintahan Desa, (Bandung, Alimni, 1983);
Muhammad PabunduTika, MetodologiRisetBisnis, (Jakarta: BumiAksara, 2006);
MunzirQahaf,ManajemenwakafProduktif, (Jakarta Timur: Khalifa: Cet. III, 2007);
NaziroeddinRachmad, HartaWaakaf:Pengertian, PerkembangandanSejarahnya di
DalamMasyarakat Islam DuludanSekarang, (Jakarta: BulanBintang, 1994);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
PeraturanPemerintahRepublikIndonesianomor41pasal6 ayat(1);
Rendra, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30;
Rihan, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30;
Rohil, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30;
Sugiyono, MetodologiPenelitianKantitatif, Kualitatifdan R&D (Bandung: Alfabeta,
2013);
SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek, (Jakarta:
RinekaCipta, 2006);
Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014);
Susiadi, MetodePenelitian , (LP2M Institut Agama Islam NegeriRadenIntan,
Lampung: 2015);
Suyadi, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 03.30;
Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional,
(Jakarta: Tatanusa, 2003);
TeknikPengumpulan Data (Wawancara, Angket, danObservasi) (On-line), Tersedia
di: http://www. Karyatulisku.com/2016/04/teknik-pengumpulan data
wawancara.html(01 April 2016);
Ujang, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.00;
Untung, Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 02.30;
Wiwid,Wawancara, Selasa 29 Januari 2018. Pukul 03.00;
