Tinjauan Ekonomi dan Keuangan edisi Juli 2010

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Edisi 07 – Juli 2010 | Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro & Keuangan

Sinergi APBN-APBD untuk pemerataan

pembangunan

Penyaluran KUR untuk Tenaga Kerja Indonesia

Redenominasi Rupiah, Apakah Perlu?

Anggaran Negara sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Antara Keseimbangan dan Keberlanjutan

beban anggaran

Juli 2010

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Asisten Deputi Urusan Analisa Kebijakan Makro Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Ged. PAIK II) Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, 10710 Telepon. 021-3521843, Fax. 021-3521836

www.ekon.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kedeputian Ekonomi Makro dan Keuangan

Edisi Juli 2010

Tinjauan Ekonomi

Internasional Perkembangan Harga Komoditas Dunia 3 Perekonomian AS melemah pada Juli 2010 4

Domestik Utama: Anggaran Negara Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 5 Utama: Sinergi APBN-APBD untuk Pemerataan Pembangunan 6 Utama: APBN: Antara Rencana dan Realisasi 8 Utama: APBN: Analisa Struktur Belanja Negara 9 Analisa Perkembangan Utang, SBN & SBI 10 Penyaluran KUR untuk TKI 11 Revisi Rencana Penyaluran Kredit MKM Tahun 2010 12 Redenominasi Rupiah, Apakah Perlu? 14 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2010 16 Inflasi & Gejolak Harga 18 Perkembangan Harga Komoditas Bahan Pokok 19 Neraca Pembayaran Triwulan II-2010 21 Perkembangan Ekspor Impor 22 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 23 Perkembangan Investasi (PMA & PMDN) 23 Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) 24 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) 24 Analisa Nilai Tukar Petani 25

Tinjauan Keuangan Perkembangan Pasar Modal 26 Pemantauan Industri Perbankan 27 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Juli 2010 28

Sekilas Berita Internasional & Domestik 30 Liputan Lokakarya “Penyusunan Rencana Tindak Perluasan KUR” 31 Liputan Economists Talk Edisi Ketiga Juli 2010 “Suku Bunga Bank Domestik Bagi Kredit Investasi & Modal Kerja” 32 Bersama: Krisna Wijaya (Komisaris Independen Bank Mandiri)

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Juli 2010 1

OPINI

Mazhab atau paham ekonomi saat ini sedikit demi sedikit mengalami peralihan dari klasik yang mengandalkan mekanisme pasar sebagai kekuatan penyeimbang menuju ke keynesian yang mulai mengharapkan intervensi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber daya menuju keseimbangan. Peralihan berikutnya menuju ke pemikiran Stiglitz yang mengandalkan people-driven economic growth atau peran masyarakat untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditandai dengan makin giatnya pemerintah memproduksi kebijakan pro-rakyat. Salah satunya dengan mendorong kemandirian usaha yang resiko kegagalan usaha dijamin oleh pemerintah apabila masyarakat tersebut memanfaatkan kredit usaha. Kemandirian untuk mencari kesejahteraan memang akan lebih permanen dibandingkan dengan kesejahteraan yang diinjeksi oleh pemerintah karena seolah-olah ada pihak ketiga yang selalu diharapkan untuk menopang kehidupan masyarakat sehari-hari. Resiliansi terhadap krisis juga menjadi semakin berkurang karena insentif kesejahteraan secara semu. Stiglitz tidak menyarankan untuk menghapus subsidi ataupun transfer sosial tetapi pemerintah yang me-ngatur ekonomi melalui anggaran negara perlu mendorong kemandirian usaha rakyat agar tumbuh dan menjadi pondasi makroekonomi yang lebih kokoh. Jika hal ini terjadi, porsi subsidi dalam anggaran juga akan semakin berkurang dan beralih menjadi pembiayaan investasi. Kemampuan fiskal yang terbatas memaksa pemerintah untuk lebih kreatif mera-mu kombinasi program prioritas yang dapat mencapai per-tumbuhan ekonomi tinggi sekaligus mereduksi kemiskinan. Sungguh sangat ideal, sementara kebutuhan infrastruktur juga menjadi syarat perlu untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui investasi. Tidak ada formula pasti dan semuanya diperlukan rentang perjalanan waktu untuk memastikan setiap komponen sistem perekono-mian dapat berjalan dengan dorongan anggaran negara yang terbatas. Setiap sistem perekonomian sudah mempunyai anatomi yang berbeda sehingga model negara lain yang sukses tidak menjamin akan sukses diterapkan di negara ini. Tersedianya kapital yang berlimpah juga tidak secara langsung menjamin pertumbuhan ekonomi tinggi. Kunci utamanya terletak pada program ekonomi dengan arsitektur anggaran yang memadai agar ekonomi bergerak secara mandiri oleh setiap penduduk yang turut memberikan kontribusi secara proporsional. Selain itu, konsistensi dan komitmen pemerintah agar lebih mengedepankan manfaat sosial dari pada kelompok juga menjadi faktor penentu.

PDB Q2-2010, harga berlaku Rp. 1572.4 T

Pertumbuhan Ekonomi Q2-2010 6.2 % (yoy) Inflasi, Juli 2010 6.22% (yoy)

Tk. Pengangguran Feb 2010 7.41%

Tk. Kemiskinan Maret 2010 13.33%

Nilai Tukar (Rp/USD), 30 Juli 2010

8,952

Cadangan Devisa $78.79 Milyar

Penerimaan Perpajakan Rp 264,1 triliun 44,5% dari target 2010

Ekspor Juni 2010 $12,293.5 Juta

Impor Juni 2010 $11,713.2 Juta

Nilai Tukar Petani Juli 2010 101.77

IHPB Juli 2010 173.87

Indikator Ekonomi Juli 2010

Tim Penyusun Kedeputian Ekonomi Makro & Keuangan

Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta

Telepon 021-3521843 Fax. 021-3521836

Seluruh artikel merupakan hasil kajian Kedeputian Ekonomi Makro & Keuangan berdasarkan data dan informasi dari sumber dan

referensi terkait.Tinjauan berita merupakan ringkasan dari berbagai media sumber yang menjadi rujukan analisa. Seluruh

artikel melalui proses editing dan reviu.


Perkembangan Harga Komoditas Dunia

Komoditas Rata-rata Tahunan Rata-rata Triwulan Rata-rata Bulanan

2009 Jan-Jul 2010 Q1-2010 Q2-2010 May-10 Jun-10 Jul-10

Non Energi Kopi Arabika (c/kg) 317.1 350.0 353.7 392 382.0 420.9 448.0 Kopi Robusta (c/kg) 164.4 150.0 150.8 161 155.7 169.6 188.0 Minyak Kelapa ($/mt) 725 850 834 955 932 993 1,031 Maize ($/mt) 165.5 173.6 162.7 157.7 163.4 152.7 163.8 Rice, Thailand, 5% ($/mt) 555 500.0 535.3 452.4 451 440 442.8 Gandum, US, HRW (b/$/mt) 224.1 190.0 195.4 177.4 181.6 157.7 195.8 Gula (b/c/kg) 40.0 45.0 51.82 34.93 33.51 35.01 38.5 Emas ($/toz) 973 1175 1109 1196 1205 1233 1,193 Bijih besi (b/c/dmtu) 101 145.9 101 167 167 167 167 Nikel (b/$/mt) 14,655 21,000 19,959 22,476 22,008 19,389 19,518 Seng (b/c/kg) 166 200.0 228.9 202.6 196.8 174.3 184.4 Energi Batu bara ($/mt) 71.8 95.0 95.19 99.49 100.13 98.19 96.4 Minyak Mentah, average spot ($/bbl) 61.8 77.5 77.06 78.18 75.62 74.73 74.6 Gas, US ($/mmbtu) 3.9 5.0 5.15 4.32 4.16 4.79 4.6

Keterangan: a/ Included in the energy index (2000=100), b/=included in the non-energy index (2000=100), ¢=US cent, mt=metric ton, bbl=barrel, toz=troy oz, mmbtu=million British thermal units, dmtu=dry metric ton unit, kg=kilogram. Tabel 1 . Harga komoditas non energi naik 2,4 persen sedangkan harga komoditas energi turun 1,8 persen pada Juli 2010. (Sumber: DECPG, The World Bank).

TINJAUAN | EKONOMI | INTERNASIONAL

Perkembangan Harga Komoditas Dunia

Dari hasil laporan Bank Dunia, harga komoditas non energi mengalami peningkatan sebesar 2,4 % pada bulan Juli 2010. Peningkatan ini disebabkan oleh pelemahan dollar terhadap euro sebesar 4,8 %. Peningkatan harga terjadi pada komoditas pertanian dan logam dasar. Harga komoditas pertanian meningkat 2,3 % pada Juli 2010, terutama pada gandum, kopi dan gula. Harga gandum melambung hingga 24,2 % disebabkan kegagalan produksi di Kanada, Kazakhstan, Rusia dan Ukraina akibat kemarau panjang. Bahkan Rusia menghentikan ekspor gandumnya untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Naiknya harga gandum turut mendorong peningkatan harga jagung. Harga kopi robusta dan arabika juga meningkat, masing-masing 10,9 % dan 6,4 % sebagai dampak kegagalan panen di Kolombia. Harga gula juga meningkat 9,9 % karena kekhawatiran pasokan terkait cuaca di Rusia dan dibatasinya ekspor oleh Brasil.

Harga logam dasar juga mengalami peningkatan sebesar 3,5 % pada Juli. Harga seng meningkat 5,8 % karena adanya ledakan kilang di AS, namun penawaran di pasar tidak terlalu terpengaruh. Harga timah juga naik sebesar 5 % dikarenakan turunnya saham, permintaan yang tinggi dan rendahnya produksi di Indonesia dikarenakan musim hujan yang panjang. Sebaliknya harga emas dan perak masing-masing mengalami penurunan sebesar 3,2 % akibat beralihnya investor pada aset keuangan dan bentuk investasi lainnya.

Hampir semua harga komoditas energi mengalami penurunan. Harga minyak mentah yang turun 1,18 % pada Juni 2010, terus mengalami penurunan hingga Juli 2010 sebesar 0,2 % dengan rata-rata $74,6/bbl. Permintaan minyak dunia diperkirakan akan melambat pada semester kedua dengan pertumbuhan kurang dari 2 %. Sementara persediaan minyak mentah tetap tinggi, terutama di Amerika Serikat. Dengan demikian, penurunan harga minyak mentah masih mungkin akan terjadi hingga semester kedua tahun 2010. Harga gas alam di AS dan batu bara juga mengalami penurunan, masing-masing sebesar 3,5 % dan 1,8 % pada Juli 2010.



Perekonomian AS Melemah Pada Juli 2010

Perkembangan data ekonomi AS cukup merisaukan pada Juli 2010 yang mendorong Dolar AS tertekan. Perkembangan beberapa indikator ekonomi penting mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi AS triwulan II-2010 lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kepercayaan konsumen menurun drastis, defisit perdagangan makin besar, PMI sektor manufaktur menurun dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga terkoreksi cukup tajam. Indikator lainnya yang menurun ditunjukkan dengan peningkatan initial jobless claim dari 475 ribu orang pada Juni 2010 menjadi 479 ribu orang pada Juli 2010. Dalam 4 bulan terakhir, terdapat peningkatan jumlah penduduk menganggur yang mengambil claim subsidi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran di AS masih belum teratasi dengan baik meskipun tingkat pengangguran menurun.

Gambar 1. Harga komoditas pertanian dan logam dasar mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,3 dan 3,5 % pada Juli 2010. Peningkatan harga komoditas pertanian didorong oleh naiknya harga makanan dan minuman. (Sumber: DECPG, The World Bank).

Buruknya perkembangan ekonomi AS mengakibatkan meningkatnya persepsi risiko gagal bayar obligasi pemerintah AS. Akibatnya, Dolar AS mengalami tekanan terhadap mata uang dunia dan Asia. Sepanjang bulan Juli sampai minggu I Agustus, Dolar AS terus melemah terhadap hampir seluruh mata uang dunia. Dolar AS terdepresiasi cukup signifikan terhadap mata uang utama dunia sebesar 8,4% selama 2 bulan terakhir. Tekanan terhadap Dolar AS mungkin dapat berlanjut, jika tren pemulihan ekonomi AS makin melambat.

Tekanan terhadap perekonomian AS ternyata tidak terlalu berdampak negatif pada perekonomian kawasan Emerging Markets Asia dan Indonesia. Bursa saham di Emerging Markets Asia masih menunjukkan kinerja positif dengan hanya terjadi sedikit koreksi secara teknikal, begitu juga dengan mata uangnya. (Sumber: Ikhtisar Perekonomian Mingguan Danamon)

Gambar 2. Pada Juli 2010, tingkat Initial Jobless Claim US meningkat meskipun tingkat pengangguran menurun. Sumber: Bloomberg

82

84

86

88

90

92

94

96

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Sumber: CEIC

Nilai Tukar US$

Euro (LHS)

Poundsterling (LHS)

Yen (RHS)

Gambar 3. Nilai tukar dolar AS terdepresiasi terhadap mata uang dunia.


TINJAUAN | EKONOMI | DOMESTIK

TINJAUAN UTAMA

Anggaran Negara Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi “Antara Keseimbangan & Keberlanjutan”

Pengelolaan suatu rumah tangga adalah sesuatu yang mutlak terutama menyangkut alokasi pendapatannya yang terbatas untuk mencukupi seluruh kebutuhan yang cenderung tidak terbatas. Ini yang menjadi hakekat “Oikos-Nomos” bahasa latin Ekonomi yang kurang lebih berarti mengelola rumah tangga. Negara merupakan agregasi rumah tangga dengan preferensi dan kepentingan yang heterogen. Mengelola perekonomian negara bukan hal yang sederhana karena merupakan sistem yang kompleks dan sarat dengan berbagai kepentingan. Kerap kali pertemuan kepentingan individu dan sosial tidak selaras, sehingga konvensi agregat tidak selalu akan memuaskan setiap individu. Anggaran negara pada hakekatnya berjalan sama seperti anggaran rumah tangga yang berupaya menyelaraskan potensi pendapatan dengan pengeluaran agar terwujud kesejahteraan yang ditandai dengan meningkatnya taraf kehidupan. Bedanya, komponen yang membentuk anggaran negara sangat banyak dengan interaksi antar komponen yang rumit. Anggaran negara menjadi kunci penting penyelenggaraan suatu negara selain tatanan hukum. Melalui anggaran negara, sebuah rezim pemerintahan berupaya mewujudkan tujuan sosialnya untuk menggerak semua kegiatan ekonomi penduduknya.

Anatomi anggaran sebenarnya dapat mencerminkan paham ekonomi yang dianut oleh sebuah rezim. Derajad keterbukaan sebuah ekonomi juga dapat terlihat dari pola penganggaran dengan semakin membuka akun-akun sumber pembiayaan eksternal. John Maynard Keynes setelah mengkaji secara mendalam keruntuhan ekonomi di Amerika Serikat tahun 1929 membuat formulasi sistem perekonomian Y=C+I+G+N-X, yaitu pendapatan sebagai penjumlahan dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Pola anggaran di sebagian besar negara mengadopsi formula ini di mana pengeluaran pemerintah (G) diselaraskan dengan sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan, seperti penerimaan pajak, hasil investasi, sumber daya alam, perdagangan baik melalui mekanisme langsung maupun tak langsung. Formulasi Keynes tersebut berkembang menjadi fungsi-fungsi dengan variabel yang berinteraksi satu sama lain, misalnya konsumsi ( C) ditentukan oleh pendapatan (Y).

Tidak terbatas hanya pada variabel itu saja, dengan makin berkembangnya fenomena ekonomi, berbagai faktor ekonomi lain juga diperhitungkan dalam formula dasar seperti uang, harga dan ekspektasi masyarakat. Sehingga jika kita pikirkan, pengeluaran pemerintah (G) dalam anggaran negara merupakan komponen utama penentu pendapatan atau pertumbuhan ekonomi (Y). Selama ini para ekonom telah bekerja mengembangkan warisan Keynes ini dan menyatakan bahwa hubungan pengeluaran dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif, artinya semakin besar pengeluaran pemerintah, maka perekonomian akan semakin tumbuh. Melalui proses matematis yang menjadi alat pembuktian keilmiahan teori ekonomi, hubungan tersebut kemudian sah dinyatakan sebagai teori dasar ekonomi yang wajib dipahami oleh setiap pelajar ilmu ekonomi. Dengan dasar keyakinan ilmiah atas hubungan positif ini kemudian berkembang kebijakan-kebijakan bahwa untuk mendorong pertumbuh-an ekonomi, pengeluaran pemerintah yang disusun dalam anggaran negara harus terus ditingkatkan. Lalu besarnya pengeluaran negara menjadi refleksi semakin besarnya perkembangan ekonomi negara.

Sampai di sini kita kembali pada ekonomi rumah tangga. Jika kebutuhan pengeluaran rumah tangga terus meningkat tentu dibutuhkan pula penghasilan riil yang meningkat. Artinya, ada usaha untuk menyeimbangkan antara besaran pengeluaran dengan pendapatan yang diperoleh. Manakala pengeluaran lebih besar dari pendapatan, rumah tangga mulai menghadapi persoalan defisit yang harus dibiayai selain dengan pendapatannya, misalnya berutang (borrowing). Demikian halnya dengan pengeluaran negara yang diharapkan terus naik setiap tahun harus seimbang dengan seluruh pendapatan yang dapat diperoleh negara untuk membiayai pengeluaran tersebut. Saat pendapatan tidak mencukupi, pemerintah mencari sumber pembiayaan dengan pinjaman. Jadi, pengelolaan pengeluaran negara dalam anggaran bisa menghasilkan kondisi yang justru mendistorsi ekonomi. Pinjaman yang sudah diluar batas kemampuan negara


justru menambah beban pengeluaran karena harus membayar bunga dan cicilan pinjaman. Masalahnya, batas kemampuan ini bersifat imajiner atau abstrak. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah sering menjadi ukuran kemampuan padahal besarannya masih belum terbukti sebelum dieksplorasi. Bahkan hasil penjualannya tanpa nilai tambah tidak akan memberikan kontribusi yang besar untuk menghasilkan pendapatan yang sebanding dengan pengeluaran untuk mengeksplorasinya. Dengan hadirnya pinjaman baik dalam bentuk surat penyataan utang atau pinjaman langsung sebagai sumber pembiayaan, anggaran negara dituntut tidak hanya seimbang antara penghasilan dan pengeluaran, tetapi harus berkelanjutan (sustainable). Untuk menetukan ukuran berkelanjutan anggaran beberapa pendekatan seperti present value approach sudah direkomendasi oleh para ekonom yang mempertimbangkan antara keseimbangan primer anggaran dengan nilai utang setelah dihitung dalam kondisi awal. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) seringkali digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam membayar utang. Semakin kecil nilai rasionya, pemerintah masih mampu untuk mengelola utangnya.

Baru-baru ini Stanley Arnaund Mares, Direktur Eksekutif Morgan Stanley mengkuatirkan rasio utang menjadi prediksi kemampuan yang tidak lagi valid karena adanya tren penuaan populasi di dunia. Menurut Mares, rasio utang dengan PDB tidak menggambarkan penerimaan dan hanya melihat angka realisasi dari data historis. Dia menggambarkan kondisi AS dengan rasio utang 53% PDB ternyata jika dibandingkan dengan penerimaan, rasio utang menjadi 358%. Kondisi ini yang mungkin saja melanda negara-negara kawasan Eropa karena mereka berpegang pada ukuran yang keliru menilai batas kemampuan yang imajiner. Mares juga memprediksi kemampuan negara-negara untuk meningkatkan penerimaan pajak juga terus menurun karena populasi yang menua, sehingga beban pengeluaran negara tertekan dengan pembayaran uang pensiun dan perawatan kesehatan. Label negara maju bagi kawasan Eropa seketika runtuh pada saat krisis melanda akibat anggaran negara mereka yang sangat ambisius mengejar pertumbuhan ekonomi dan melupakan batas-batas keseimbangan dengan potensi penerimaan. Edmund Phelps, ekonom AS pemenang Nobel Ekonomi 2006 mengingatkan bahwa mengatasi pengangguran dengan memacu pertumbuhan ekonomi bukan cara yang tepat karena hanya berdampak kondusif pada jangka pendek, sedangkan pada jangka panjang justru akan menghasilkan inflasi tinggi. Phelps setelah melalui penelitian panjang berhasil mengurai persoalan dalam formulasi Keynes bahwa kebijakan ekonomi yang memacu pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek akan memunculkan inflasi dalam jangka panjang. Kontribusi Phelps menjadi basis kebijakan banyak bank sentral di dunia saat ini.

Upaya untuk mengelola anggaran negara secara hati-hati (prudent) adalah inisiatif yang tepat dengan melihat pengalaman nagara-negara lain yang tertimpa krisis. Himbauan Presiden dalam Rakor Presiden di Istana Bogor awal Agustus lalu untuk mengelola anggaran negara yang prudent dan sinergis harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pengeluaran negara harus dapat mencerminkan kombinasi yang tepat antara penciptaan aset produktif (infrastruktur, belanja modal) dengan pengadaan aset non-produktif (transfer sosial). Ukuran produktivitas di sini adalah kemampuan aset untuk menghasilkan pendapatan kembali bagi negara melalui pertumbuhan ekonomi. Kombinasi pengeluaran yang berorientasi pemerataan kesejahteraan sosial dengan investasi negara harus mampu menghasilkan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan.

Mitchell dari The Heritage Foundation menyatakan memperbesar rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB sampai satu titik justru akan menyebabkan distorsi terhadap pertumbuhan ekonomi seperti halnya hukum deminishing return dalam Ilmu Ekonomi. Selain itu, Mitchell juga melihat beberap kriteria pengeluaran negara yang berpotensi menyebabkan hasil yang kontraproduktif. Pengeluaran pemerintah mempunyai kriteria salah satunya behavioral subsidy cost, yaitu pengeluaran untuk subsidi berpotensi mendorong orang menjadi tidak produktif atau enggan bekerja menaikkan kesejahteraan dan hanya berharap dari bantuan. Sementara itu pengeluaran negara termasuk displacement cost, pemerintah akan kehilangan kesempatan untuk membiayai infrastruktur yang justru bermanfaat dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan jika lebih banyak membiayai pengeluaran yang mendorong masyarakat bergantung pada bantuan sosial.


TINJAUAN UTAMA Sinergi APBN-APBD untuk Pemerataan Pembangunan

Pada Rakor Presiden bersama para Gubernur di Bogor awal Agustus lalu muncul pertanyaan pokok terkait dengan APBN dan APBD. Mengapa ada daerah yang APBD lebih rendah mampu tumbuh ekonomi daerahnya dibandingkan dengan daerah yang APBD-nya lebih besar? Presiden pun menekan-kan perlunya membangun sinergi antara APBN dan APBD agar terwujud pembangunan yang lebih merata. Himbauan Presiden ini merupakan cerminan atensi yang besar pada pembangunan daerah. Porsi APBN untuk alokasi dana ke daerah sudah semakin besar. Pada APBN 2010, alokasi ke daerah mencapai Rp 710 triliun atau 63,05% melalui 4 kanal transfer. Wajar karena potensi sumber daya alam dan lokasi pembangunan memang lebih banyak di daerah. Besarnya transfer ke daerah ini sudah semestinya diikuti dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat, angka kemiskinan yang menurun dan terciptanya lapangan kerja baru. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah penentu pertumbuhan ekonomi nasional. Makin besarnya aliran dana pembangunan ke daerah menjadi perhatian yang makin serius dari pemerintah pusat untuk mendorong ekonomi daerah tumbuh. Persoalannya sekarang adalah bagaimana membangun sinergi APBN-APBD agar pemanfaatan anggaran benar-benar efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Beberapa persoalan masih menjadi kendala untuk mewujud-kan sinergi tersebut. Pertama, PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemda provinsi, dan pemda kab/kota belum berjalan dengan optimal meskipun aturan otonomi sudah digulirkan 7 tahun lalu. Kedua, koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah belum berjalan optimal. Ketiga, kontribusi pemda atau sebaliknya juga ternyata belum optimal. Keempat, rencana pembangunan secara vertikal dan horizontal (antar sektor) belum sinkron. Kelima, terjadi tumpang tindih perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dalam rangka merealisa-sikan sinergi anggaran, Bappenas mengusulkan langkah-langkah teknis sinergi anggaran dalam beberapa kelompok kegiatan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengen-dalian dan evaluasi, penataan ruang, sampai pada kegiatan investasi. Kunci keberhasilan dari usulan langkah-langkah tersebut adalah dukungan dari pemerintah daerah demikian pula sebaliknya serta komitmen untuk melaksanakannya. Peran pemerintah provinsi sangat besar untuk memastikan suksesnya sinergi anggaran. Oleh karena itu beberapa hal perlu dilakukan , yaitu:

1. Mensinkronisasi RPJMD Pemprov dengan RPJMN dan RPJMND Pemkab/kota.

2. Memanfaatkan Musrenbang untuk menampung aspira-si program prioritas dari pemkab/kota dan menyelaras-kan prioritas program tersebut.

3. Meningkatkan porsi APBD untuk belanja modal sejalan dengan kualitas perencanaan yang meningkat dan indi-kator yang terukur.

4. Mempercepat proses penyerapan anggaran melalui ketentuan yang berlaku.

5. Mempercepat proses penetapan APBD. 6. Melakukan pemantauan sinkronisasi program-program

prioritas dan konsistensi pelaksanaan program sesuai dengan dokumen RKP, RKPD dan renja SKPD.

Pemerintah daerah yang seringkali berhadapan langsung dengan tuntutan masyarakat sekaligus pendukung dalam proses pemilihan kepala daerah seringkali menghadapi persoalan klasik. Keputusan mayoritas yang tidak bisa memenuhi semua elemen masyarakat, sehingga meninm-bulkan tuntutan kelompok minoritas. Pemerintah daerah yang jauh lebih mengenal karakter demografi dan geografi sudah selayaknya mampu menyusun program-program sesuai kapasitas anggaran agar memberi manfaat sosial secara menyeluruh meskipun tahap demi tahap.

Selain itu, keterbatasan dana alokasi dengan kebutuhan yang luas umumnya menimbulkan godaan untuk menciptakan instru-men pungutan daerah sebagai sumber penghasilan asli daerah.Dalam jangka pendek, pungutan akan memberikan tambahan penghasilan bagi daerah tetapi dalam jangka panjang akan menyebabkan biaya tinggal di daerah tersebut menjadi lebih mahal dan tidak kompetitif bagi minat investasi. Akibatnya akan terjadi migrasi dari daerah tersebut ke daerah lain. Charles Tiebout dengan model Tiebout migration menjelaskan kondisi tersebut agar pemerintah daerah tidak melakukan pungutan yang justru membuat penduduknya tidak betah tinggal di daerahnya.

Mengatasi celah fiskal di daerah dapat dilakukan dengan memilih program-program pembangunan yang dapat memberikan dampak multiplier besar, sesuai karakter budaya daerah dan menarik minat investasi. Pemerintah daerah harus dapat mengurangi pengeluaran yang bersifat simbolis dan seremonial karena tidak selaras dengan tujuan pembangunan. Keselerasan potensi sektor ekonomi antara pemerintah daerah dan nasional dapat diukur secara sederhana dengan analisa shift-share. Melalui analisa ini dapat diketahui sektor-sektor di daerah yang tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan sektor-sektor di tingkat nasional. Dengan demikian kontribusi daerah menjadi lebih nyata.


TINJAUAN UTAMA APBN : Rencana & Realisasi

Anggaran negara merupakan salah satu instrumen pengelolaan sumber daya yang strategis untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga sebuah negara. Dalam penyusunannya diperlukan berbagai pertimbangan yang tepat dengan memperhatikan perkembangan faktor-faktor internal maupun eksternal. Ketepatan penyusunan anggaran menunjukkan bahwa pemerintah mengetahui dengan pasti arah pembangunan dan kondisi negara. Hal ini dapat terlihat dari kesesuaian realisasi anggaran dengan rancangan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menimbang hal-hal tersebut sangat penting, maka beberapa negara menggunakan indikator deviasi antara rencana dengan realisasi anggaran sebagai indikator kinerja utama kementerian (IKU) terkait. Sebagai contoh Kementerian Keuangan dan Deregulasi di Australia menetapkan deviasi anggaran sebesar 1% sebagai IKU-nya.

Deviasi rencana dan realisasi anggaran di Indonesia masih sangat besar, baik pada anggaran pendapatan, belanja, maupun pembiayaan seperti terlihat pada grafik berikut.

-110

-60

-10

40

90

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%Penyimpangan Realisasi Anggaran terhadap

APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

Belanja Negara

Surplus/Defisit Anggaran

Pembiayaan

Grafik 4. Penyimpangan realisasi anggaran terhadap APBN setiap komponen dalam APBN memiliki fluktuasi yang berbeda (Sumber: Kemenkeu)

Deviasi pada anggaran pendapatan tidak terlepas dari komposisinya. Sekitar 99 % pendapatan negara diperoleh dari penerimaan dalam negeri, sedangkan sisanya diperoleh dari hibah. Sumbangan penerimaan dalam negeri terbesar diperoleh dari penerimaan perpajakan dengan persentase rata-rata 73 % untuk periode 2001 hingga 2009. Sedangkan 27 % merupakan pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki penyimpangan realisasi yang cukup besar dari anggaran yang telah ditetapkan di APBN. Bahkan di tahun 2005 penyimpangan realisasi PNBP terhadap APBN mencapai 79,6% dan di tahun 2008 penyimpangan realisasi PNBP terhadap APBN mencapai 71,3%. Artinya, terjadi peningkatan realisasi PNBP dari PNBP yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBN. Tingginya PNBP pada periode tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan harga komoditas yaitu minyak mentah dan gas, yang turut mendorong tingginya pendapatan negara pada periode tersebut. Dari hasil penelitian Bank Dunia, pada tahun 2008 ketika harga komoditas melonjak, penerimaan dari sektor sumber daya alam memberi sumbangan sebesar 32% dari keseluruhan penerimaan. Dan di tahun 2009 ketika rata-rata harga energi lebih rendah sekitar 37% dan harga non-energi lebih rendah hampir seperempatnya, penerimaan sumber daya alam hanya menyumbang 22% dari seluruh penerimaan pemerintah.

-35

-15

5

25

45

65

85

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%Penyimpangan Realisasi Pendapatan terhadap

APBN

Pendapatan Negara dan HibahPenerimaan Dalam NegeriPenerimaan PerpajakanPenerimaan Negara Bukan Pajak

Grafik 5. Penyimpangan yang terjadi pada pendapatan negara bergerak pada besaran yang tidak teratur dari tahun ke tahun (Sumber: Kemenkeu)

Penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas seperti pajak penghasilan minyak dan gas bumi. Selain itu dipengaruhi pula oleh dinamika pajak penghasilan keuntungan perusahaan, serta penerimaan ekspor dan impor. Sebagian besar penerimaan pajak ekspor berasal dari ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang besar pajaknya tergantung pada harga internasional. Oleh sebab itu, perubahan harga komoditas yang dipengaruhi oleh harga di pasar internasional akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, PNBP jauh lebih sensitif terhadap perubahan harga komoditas dibandingkan dengan penerimaan pajak.


Bank Dunia melaporkan bahwa pada tahun 2009 ketika terjadi perlambatan ekonomi dunia dan jatuhnya harga-harga komoditas, terjadi penurunan PNBP sebesar 30,1 % lebih besar jika dibandingkan dengan penurunan penerimaan pajak yang hanya 2,5 %. Penerimaan SDA 90 % berasal dari minyak dan gas bumi sedangkan sisanya berasal dari kegiatan kehutanan dan pertambangan lainnya.

Pergerakan harga komoditas juga mempengaruhi perencanaan belanja negara. Terlihat pada grafik, pada tahun 2005 belanja negara mengalami peningkatan sebesar 28,1 % lebih besar dari perencanaan belanja yang telah ditetapkan dalam APBN. Melonjaknya harga komoditas ini memberikan tambahan beban terutama pada belanja pemerintah pusat sebesar 35,7 % dari perencanaan APBN. Hal yang sama terjadi di tahun 2008 ketika harga komoditas minyak bumi melonjak sehingga menambah beban belanja negara. Kelompok belanja pemerintah pusat yang paling terbebani adalah belanja subsidi energi. Di tahun 2005, subsidi energi menghabiskan 28,9 % dari total belanja pemerintah pusat. Begitu pula di tahun 2008 dimana subsidi energi juga menghabiskan lebih dari seperempat belanja pemerintah pusat yaitu sebesar 32,2 %. Dan kemudian turun menjadi 14,6 % pada tahun 2009 ketika harga minyak bumi turun kembali. Perubahan harga komoditas ini ternyata sangat mempengaruhi ketidaksesuaian realisasi anggaran dan belanja dengan perencanaannya. Sisi positif dari naiknya harga komoditas adalah meningkatnya penerimaan negara. Bank Dunia memperkirakan bahwa shock positif pada harga komoditas sebesar 15 hingga 30 % akan menurunkan defisit anggaran sekitar 0,2% pada tahun 2010 dan 0,3 % pada tahun 2011.

Grafik 6. Pergerakan harga komoditas juga mempengaruhi perencanaan belanja negara. Terlihat pada grafik, pada tahun 2005 belanja negara mengalami peningkatan sebesar 28,1 persen lebih persen dari perencanaan belanja yang telah ditetapkan dalam APBN. (Sumber: Kemenkeu)

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%Penyimpangan Realisasi Belanja terhadap APBN

Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat

Transfer Ke Daerah

Kestabilan pasar komoditas yang disubsidi seperti beras perlu dipertahankan untuk mencegah penyimpangan realisasi anggaran yang terlalu tinggi terhadap APBN. Pada grafik 7 terlihat bahwa stabilisasi harga beras dapat menjaga kestabilan harga domestik dari gejolak harga internasional. Pengelolaan fiskal harus dilakukan dengan cermat untuk mengantisipasi berbagai shock, seperti pergerakan harga komoditas yang terlalu tinggi, yang akan mempengaruhi realisasi anggaran. Dari sisi ekspor, sangatlah penting untuk mendiversifikasi produk dan tujuan ekspor untuk mencegah gejolak ekspor.

Grafik 7. Harga Domestik dan Paritas Impor Beras Umumr Beras Umum. Stabilisasi harga beras dapat menjaga kestabilan harga domestic dari gejolak harga beras internasional. (Sumber: Kementerian Perdagangan)

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

Rp/

kg

Harga Paritas Imp or Eceran 4.977 5.8 90 7.381 9.864 11.192 10.213 9.6 47 9 .074 9.042 8.4 14 8.357 8.650 7.96 4 8.719 8.9 64 7 .804 7.179 7.46 0 7.709 7.524 6.85 4 6.288 6.4 88 7 .561 6.945 6.89 1 6.082 5.892 5 .741 5.624 5.6 04 5 .571 5.639 5.61 3 5.656 5.613 5 .508

Harga Eceran Umum BPS 6.405 6.3 75 6.221 6.132 6.25 3 6.406 6.4 05 6 .404 6.436 6.4 40 6.441 6.502 6.59 4 6.725 6.7 06 6 .643 6.641 6.64 0 6.641 6.641 6.70 2 6.706 6.7 07 6 .938 7.495 7.72 1 7.492 7.393 7 .397 7.391 7.3 90 7 .393 7.391 7.40 1 7.426 7.452 7 .505

Ja n Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop De s Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nop Des Ja n Feb Mar Apr I Apr II Apr III April IV Mei I Mei II Mei III Mei IV Jun I Juni II

200 8 2009 2 010

Thai 5% (Paritas Impor)

Umum (BPS)

Tinjauan Utama Analisa Perkembangan Belanja Negara Dalam APBN 2010


77%67%

61%57%

47%

39% 35% 33% 28% 26%

2.5%

1.3%

1.7%

1.1%

0.5%

0.9%1.3%

0.1%

1.6%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jul'10 Sumber: Dirjen Pengelolaan Utang, Kemenkeu

Pinjaman LN (LHS) SBN (LHS)Rasio Utang/PDB (LHS) Rasio Defisit/PDB (RHS)

Gambar 10. Rasio Utang dan Rasio Defisit Terhadap PDB, Porsi Pinjaman Luar Negeri dan SBN, rasio utang terhadap PDB semakin berkurang dan SBN menjadi intrumen utama pembiayaan

4.51

6.31 6.76

5.13

7.42

5.98

5.12

8.09 7.89 7.88

9.36 9.56

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sumber: Kemenkeu

% Anggaran Kemiskinan & Infrastruktur Terhadap Total Belanja

Anggaran Kemiskinan Anggaran Infrastruktur

Gambar 9. Pada RAPBN-P 2010 % anggaran kemiskinan menurun sedangkan anggaran infrastruktur meningkat

ANALISA PERKEMBANGAN UTANG, SBN DAN SBI Rasio utang terhadap PDB akan diupayakan menurun menjadi 26% pada Juli 2010 dari 28% pada APBN 2009. Oleh karena itu, sejak tahun 2005, Surat Berharga Negara (SBN) menjadi instrumen utama pembiayaan defisit APBN, artinya porsi pinjaman luar negeri berkurang.

Dalam APBN-P 2010 telah ditetapkan defisit anggaran terhadap PDB sebesar 2.1% (meningkat dari tahun 2009 sebesar 1.6%).

Pada APBN-P 2010 telah ditetapkan total belanja negara sebesar Rp. 1.126 triliun atau 18% terhadap PDB lebih tinggi dari APBN 2010. Dari jumlah tersebut alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 781,5 triliun atau 69.4% dan transfer ke daerah sebesar Rp. 344,6 triliun atau 30.6%. Persentase belanja pemerintah pusat terhadap PDB menurun sejak tahun 2009 seiring dengan kebijakan desentralisasi fiskal.

Alokasi subsidi yang menjadi komponen terbesar dalam belanja pemerintah pusat, sejak tahun 2009 mengalami penurunan seiring dengan dikuranginya subsidi BBM. Dalam APBN-P 2010 alokasi subisidi ditetapkan lebih besar dari APBN menjadi sebesar Rp. 201,26 triliun. Hal tersebut dikarenakan penundaan kenaikan tariff dasar listrik (TDL) dari direncanakan akan diberlakukan sejak Januari 2010 menjadi awal semester II-2010, penundaan kenaikan harga eceran tertinggi pupuk yang seharusnya pada Januari-2010 menjadi April 2010 dan kebijakan kenaikan harga pembelian gabah kering panen.

Dalam RAPBN-P 2010, anggaran kemiskinan baik secara nominal dan persentase terhadap total belanja menurun yakni sebesar Rp. 66 triliun atau 5.98%. Pada Maret 2010, tingkat kemiskinan menurun menjadi 13.33%. Meskipun demikian, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan yang menurun. Tren penurunan ini memberi indikasi bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan. Sehingga diperlukan pengelolaan alokasi anggaran kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Sementara itu anggaran infrastruktur mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB yakni sebesar Rp. 105.6 triliun atau 9.56% meskipun masih relatif kecil.

Grafik 8. Belanja Pemerintah Pusat, % belanja pemerintah pusat terhadap PDB menurun sejak tahun 2009 (Sumber: Kemenkeu)

13.0% 13.2%12.8%

14.0%

12.0%12.5%

10%

12%

14%

16%

0%

20%

40%

60%

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

% PDB% Total belanja

Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Pembayaran Bunga UtangSubsidi Bantuan SosialBelanja Lain-lain % Belanja Pem. Pusat thd PDB (RHS)

Penyaluran KUR untuk TKI

36.36

41.842.24

0102030405060708090

050

100150200250300350400

Dec 2009

Jan 2010

Feb 2010

Mar 2010

Apr 2010

May 2010

Jun 2010

Jul 2010

(Trillion IDR)Kepemilikan SBI

Bank Non-BankTOTAL Resident (RHS)Non Resident (RHS)

144.09162.05

172.22

0

50

100

150

200

250

0100200300400500600700

Dec 2009

Jan 2010

Feb 2010

Mar 2010

Apr 2010

May 2010

Jun 2010

Jul 2010

(Trillion IDR) Kepemilikan SBN

Bank Non-BankTOTAL Resident (RHS)Non Resident (RHS) Bank Indonesia*)

Gambar 11. Pada Juli 2010, total SBI turun 12,96 % dan SBN naik 1,34 % dibandingkan Juni 2010. Kepemilikan asing pada SBI dan SBN terus meningkat hingga bulan Juli 2010

Dalam perkembangannya, porsi kepemilikan asing pada SBN meningkat dari sekitar Rp 100 triliun pada awal tahun 2009 menjadi sekitar Rp 172 triliun pada Juli 2010. Faktor yang menarik investor adalah SBN relatif bebas resiko (risk free). Namun, besarnya pemilikan asing ini diyakini dapat mengganggu stabilitas ekonomi apabila sebagian besar dana tersebut ditarik tiba-tiba (outflow).

Investor SBN dari non bank dan asing terlihat semakin meningkat sedangkan kepemilikan bank berkurang. Nampak pula bahwa meskipun pinjaman luar negeri berkurang, kepemilikan SBN oleh asing memiliki tren yang meningkat. Selain dalam SBN, porsi kepemilikan asing dalam SBI juga meningkat. Utang luar negeri swasta juga tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan utang domestik swasta. Positifnya, peningkatan tren kepemilikan asing pada kedua instrumen berarti peningkatan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi dan pasar uang Indonesia.

Pada bulan Juli 2010, total kepemilikan SBN meningkat 1,34% sedangkan total kepemilikan SBI turun 12,96% dibandingkan dengan Juni 2010. Terjadi pengalihan dana dari portofolio SBI ke SBN. Kepemilikan domestik maupun asing pada SBN mengalami peningkatan. Kondisi berbeda pada kepemilikan SBI, dimana kepemilikan domestik mengalami penurunan sedangkan kepemilikan asing meningkat.


Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan pahlawan devisa negara. Sejak tahun 2006, jumlah penempatan TKI dan pengiriman uang (remitansi) mengalami peningkatan kecuali 2009 yang mengalami penurunan akibat krisis ekonomi global. Menimbang kontribusi tersebut dan berbagai permasalahan TKI di luar negeri, dalam Inpres I/2010 tentang Percepatan Pembangunan 2010 disebutkan bahwa salah satu program prioritas pemerintah adalah peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI. Salah satu tindakannya adalah penyusunan skim pembiayaan kredit untuk TKI khususnya pada saat pra penempatan.

680

696.8

748.8

700

5.56

8.2

6.6

0123456789

640

660

680

700

720

740

760

2006 2007 2008 2009Sumber: BI dan Kemenakertrans

Penempatan TKI (LHS)Remitansi TKI (RHS)

Grafik 12. Jumlah penempatan TKI dan pengiriman uang (remitansi) TKI meningkat kecuali 2009.

Sendiri, seluruhnya

dibayarkan oleh TKI

sejak awal58%

Sendiri, seluruhnya

ditalangi oleh PPTKIS

20%

Sendiri, sebagian

ditalangi oleh PPTKIS

7%

PPTKIS9%

Sendiri dan PPTKIS

6%

Jenis Sumber Pembiayaan TKI

Grafik 13. Sumber pembiayaan keberangkatan TKI mayoritas ditanggung sendiri (Sumber: BI)

Terjadi perubahan orientasi investasi dari portofolio jangka pendek ke portofolio dengan jangka waktu yang lebih panjang seperti SUN. Hal ini terlihat dari turunnya yield SUN tenor 10 tahun dari 8,38% pada Juni 2010 menjadi 8,08% pada Juli 2010. Portofolio jangka panjang menjadi lebih menarik karena portofolio jangka pendek lebih berisiko mendapat tekanan laju inflasi akibat kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Selain itu, pengalihan dana asing pada portofolio jangka panjang didukung oleh kepercayaan terhadap prospek fundamental pertumbuhan ekonomi Indonesia dan peningkatan peringkat utang menjadi investment grade oleh JCRA.


Revisi Rencana Penyaluran Kredit MKM Tahun 2010

Uang sendiri

9%Pinjaman

Bank17%

Sponsor/Agen

14%

Teman/Saudara/Tetan

gga9%

Rentenir18%

Koperasi13%

Pinjaman Lainnya

20%

Sumber Pendanaan Jika Pembiayaan Ditanggung oleh Calon TKI

Grafik 14. Sumber pendanaan jika pembiayaan ditanggung sendiri sebagian besar diperoleh dari pinjaman lainnya dan rentenir (Sumber: BI)

Mayoritas sumber pendanaan yang diperoleh TKI jika pembiayaan ditanggung sendiri oleh calon TKI berasal dari pinjaman lainnya dan rentenir dimana pinjaman ke rentenir dengan bunga yang tinggi. Akibatnya para TKI, gajinya tidak dibayar di beberapa bulan pertama misalnya TKI di Taiwan, gaji tidak dibayarkan selama 7 bulan karena untuk membayar pinjaman yang digunakan membiayai keberangkatan.

Saat ini, pemerintah sedang membahas kebijakan pembiayaan kredit untuk TKI. Kredit yang disalurkan berbentuk KUR. Kebijakan ini bertujuan melindungi TKI dari hutang dan bunga yang terlalu tinggi pada saat keberangkatan dan penempatan serta membantu keuangan keluarga TKI sebelum menerima remitansi. Selain itu, kebijakan KUR untuk TKI diharapkan dapat meningkatkan kepastian TKI yang akan ditempatkan dengan kontrak yang jelas, hak TKI dapat dipenuhi dan TKI juga memperoleh pelayanan penunjang.

Pemerintah akan bekerja sama dengan perbankan dalam melaksanakan kebijakan KUR untuk TKI yang mengikuti ketentuan KUR sebelumnya dengan standar operasional dan prosedur yang akan segera ditetap-kan. Kerjasama dengan perbankan sebelumnya lebih pada remitansi TKI, penyimpanan dan pengelolaan dana giro, tabungan serta deposito dan penukaran uang sehingga perlu diperluas lagi kerja sama tersebut dalam bentuk penyaluran KUR umum dan KUR untuk TKI. Kerja sama penyaluran KUR untuk TKI diharapkan dapat semakin meningkatkan peran dan fungsi perbankan dalam penyelenggaraan penempatan serta perlindungan TKI.

Dalam rangka meningkatkan penyaluran kredit, khususnya kredit kepada UMKM, dilakukan pemantauan rencana bisnis dan realisasi penyaluran kredit Mikro, Kecil dan Menengah (MKM) oleh perbankan (Bank Umum dan BPR). Dari hasil pantauan tersebut, perbankan sepakat melakukan revisi terhadap rencana bisnis perbankan untuk kredit MKM pada tahun 2010 menjadi Rp 173,0 triliun naik sebesar Rp 7,8 triliun atau 4,7% dari angka semula yakni Rp 165,2 triliun.

Tabel 2. Revisi Rencana Kredit MKM Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2010 (Miliar Rp)

Jenis Penggunaan PERSERO BUSN BPD BA/C BPR/BPRS TOTAL

Modal Kerja 32,562 29,987 10,144 559 2,339 75,591

Investasi 6,045 13,919 3,177 439 289 23,869

Konsumsi 32,702 29,491 7,087 2,195 2,013 73,488

TOTAL 71,309 73,397 20,408 3,193 4,641 172,948

Sumber : Bank Indonesia *) Termasuk Bank Umum Syariah dan BPR (Konvensional & syariah)

Rencana penyaluran kredit MKM terbesar tahun 2010 berdasarkan jenis penggunaan akan disalurkan pada kredit modal kerja yaitu 43,7% dari total rencana kredit MKM. Sedangkan penyaluran pada kredit konsumsi dan investasi, masing-masing 42,5% dan 13,8% dari total rencana kredit MKM tahun 2010. BUSN, BPD dan BPR/BPRS akan menyalurkan dana terbesar pada kredit modal kerja. Sedangkan Bank Persero dan Bank Asing/Campuran akan menyalurkan dana terbesar pada kredit konsumsi.

Menurut propinsi, rencana penyaluran kredit MKM tahun 2010 terbanyak akan disalurkan di Pulau Jawa. Provinsi yang terbesar akan disalurkan pada propinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 39.097miliar (22.6%), Jawa Barat Rp. 21.742 miliar (12.6%), Jawa Timur Rp 20.034 miliar (11.6%),Jawa Tengah Rp. 15.212 miliar (8.8%), dan Sumatera Utara Rp. 9.812 miliar (5.7%). Semua kelompok bank menjadikan propinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai propinsi yang menjadi target penyaluran kredit MKM terbesar. Propinsi DKI Jakarta masih menjadi target utama penyaluran kredit MKM bagi Bank Persero, BUSN, dan Bank Asing/Campuran.

22%

12%

12%

9%6%

39%

Gambar 15. % Rencana Kredit MKM menurut Propinsi Tahun 2010

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Timur

Jawa Tengah

Sumut

Lainnya

Sumber: BI

Berdasarkan penelitian Bank Indonesia (2008), mayoritas sumber pembiayaan keberangkatan (pra penempatan) TKI ditanggung oleh calon TKI sejak awal (58%). Hanya sekitar 20% ditalangi oleh Pelaksana PenempatanTKI Swasta (PPTKIS).

Tabel 3. Revisi Rencana Kredit MKM Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2010 (Miliar Rp)

Sektor Ekonomi PERSERO BUSN BPD BA/C BPR/BPRS TOTAL Pertanian, perburuan dan sarana pertanian 3,117 1,529 1,022 75 316 6,059 Pertambangan 56 584 19 12 0 671 Industri pengolahan 1,010 5,369 265 443 81 7,168 Listrik, gas dan air 7 124 28 1 0 160 Konstruksi 1,279 1,814 1,704 61 14 4,872 Perdagangan, restoran dan hotel 23,831 22,098 6,233 502 1,607 54,270 Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 218 1,749 92 83 5 2,147 Jasa-jasa dunia usaha 2,526 8,872 877 184 507 12,966 Jasa-jasa sosial/masyarakat 395 1,638 328 86 5 2,452 Lain-lain 38,872 29,619 9,840 1,746 2,107 82,184 TOTAL 71,309 73,397 20,408 3,193 4,641 172,948

Sumber : Bank Indonesia *) Termasuk Bank Umum Syariah dan BPR (Konvensional & syariah)


Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit MKM terbesar akan disalurkan pada sektor perdagangan, restoran dan hotel yaitu 31,4% dari total rencana penyaluran kredit MKM. Penyaluran pada sektor perdagangan, restoran dan hotel ini memang cukup jauh jika dibandingkan dengan penyaluran pada sektor lain yang secara rata-rata dibawah 10%. Sektor jasa-jasa dunia usaha, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian saja hanya mendapat bagian, masing-masing 7,5%, 4,1% dan 3,5%. Sedangkan sektor lain-lain mendapat bagian 47,5%

REDENOMINASI RUPIAH, APAKAH PERLU? Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan pendapat yang mewakili Menko Perekonomian

3.50%

0.39%

4.14%

0.09%

2.82%

31.38%

1.24%

7.50%

1.42%

47.52%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Pertanian, perburuan dan …

Pertambangan

Industri pengolahan

Listrik, gas dan air

Konstruksi

Perdagangan, restoran dan …

Pengangkutan, pergudanga…

Jasa-jasa dunia usaha

Jasa-jasa sosial/masyarakat

Lain-lain

% Rencana Kredit MKM Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2010

Gambar 16. Rencana Penyaluran kredit MKM terbesar tahun2010 pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (Sumber: BI)

Tabel 4. Hasil Kajian Bank Indonesia Tentang Redenominasi adalah sebagai berikut:

Poin-poin penting Keterangan

Dampak Bagi Masyarakat

Tidak ada kerugian karena daya beli tetap sama

Tujuan Penyederhanaan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakukan transaksi. Mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan Negara regional

Nilai uang terhadap barang

Tidak berubah karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan

Kondisi saat dilakukan Kondisi makro ekonomi stabil. Ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali

Masa transisi Dipersiapkan secara matang dan terukur sampai masyarakat siap agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat

Sumber : Bank Indonesia

Awal Agustus 2010 ini masyarakat Indonesia dikejutkan rencana Bank Indonesia melakukan redenominasi mata uang rupiah pada tahun 2013. Wacana redenominasi rupiah tersebut telah menimbulkan kehebohan lantaran tiba-tiba diumumkan, padahal banyak yang menganggap tidak penting. Menurut Gubernur BI redenominasi ini dilakukan dengan menghilangkan/ memangkas 3 angka 0, sehingga uang Rp. 1000 menjadi Rp. 1 dan Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 1000. Kondisi ini berlaku juga untuk nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Jadi kalau nilai mata uang rupiah terhadap US dollar sekarang adalah Rp. 9000, maka dengan redenominasi, US $ 1 sama dengan Rp. 9.


Hipotesa ini tidak berlaku bagi Indonesia karena pemerintahan Indonesia saat ini adalah pemerintahan yang sangat demokratis dan rencana redenominasi bukanlah untuk menanggapi tingkat inflasi yang akut/ tinggi. Kenyataan yang ada adalah rencana ini dibuat oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) dan belum merupakan keputusan resmi Negara/ politik.

Hipotesa 2: Redenominasi terjadi lebih dikarenakan adanya periode inflasi yang tinggi dan program stabilisasi. Suatu trend penurunan inflasi yang drastic neningkatkan kemungkinan dilakukannya redenominasi. Hal ini mungkin terjadi di Negara-negara yang menganut arus modal asing secara lebih bebas yang mana dibawah IMF adjustment program, dan memiliki bank sentral yang independen.

Hipotesa ini berlaku bagi Indonesia, dimana setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997/1998 diikuti dengan inflasi double digit dan mengikuti IMFadjustment program, kecenderungan inflasi mengalami trend penurunan. Disamping itu bank sentral sekarang juga merupakan bank sentral independen.

Hipotesa 3: Redenominasi dilakukan segera setelah pemilihan umum (atau pemilihan umun masih beberapa tahun lagi dilaksanakan), kecil kemungkinan dilakukan sebelum pemilihan umum dan mungkin dilakukan dalam suatu system politik yang mempunyai banyak partai.

Hipotesa 3 ini tidak berlaku bagi Indonesia, karena redenominasi dilakukan tahun 2013 dimana pada saat tersebut masyarakat bersiap-siap untuk melakukan pemilihan umun pada tahun berikutnya. Meskipun benar dikatakan bahwa Indonesia mempunyai banyak partai politik (lebih dari 20 parpol). Namun sorotan yang dominan disini adalah masalah timing redenominasi yang dilakukan mendekati masa pemilihan umum. Tentu hal ini dikawatirkan akan menjadi isu sentral bagi partai rival dari the ruling party (partai yang sedang berkuasa) untuk menjadikan isu redenominasi sebagai senjata mereka dalam menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa (the ruling party) dengan mengatakan bahwa redenominasi akan membuat ekonomi terpuruk dan mensengsarakan masyarakat. Oleh karena itu sangat riskan bagi the ruling party melakukan redenominasi mendekati saat-saat pemilihan umum.

Hipotesa 4: Redenominasi kecil kemungkinan dilakukan, apabila hal-hal lainnya tetap (all else equal), oleh partai yang berhaluan kiri (left-leaning parties) yang sedang berkuasa, dan lebih mungkin dilakukan oleh partai yang berhaluan kanan yang sedang berkuasa.

Hipotesa ini benar dilakukan jika redenominasi benar-benar diterapkan mengingat partai yang berkuasa di Indonesia saat ini (Partai Demokrat) cenderung lebih berhaluan kanan dibandingkan misalnya partai yang berkuasa PDI Perjuangan yang sedikit cenderung berhaluan kiri yang kecil kemungkinan akan mendukung kebijakan redenominasi.

PENGERTIAN REDENOMINASI

Menurut pakar ekonomi sekaligus penulis buku Karl E Case dan Ray C. Fair, redenominasi adalah mengganti satuan mata uang lama dengan mata uang baru dengan sejumlah unit dikonversi menjadi 1 unit mata uang baru. Lainnya ada yang mendefinisikan sebagai proses dimana mata uang suatu Negara dikalibrasi (ditera/ disesuaikan) kembali karena terjadi inflasi yang signifikan dan devaluasi mata uang. Namun dalam istilah yang umum, redenominasi adalah melakukan penghilangan angka 0 dari suatu mata uang. Indonesia merencanakan untuk menghilangkan 3 angka 0 sehingga Rp. 1,000 menjadi Rp. 1.

Kalau melihat tabel 5 dibawah, hampir semua Negara melakukan redenominasi karena adanya inflasi yang kronis dan mengkawatirkan. Pengalaman Indonesia pada saat melakukan redenominasi tahun 1965, tingkat inflasi pada tahun sebelum 1965 cenderung sangat tinggi. Namun, rencana redenominasi berikutnya yang diwacanakan Bank Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan dalam 5 tahun terakhir angka inflasi relative stabil dan rata-rata masih di satu digit. Oleh karena itu pertanyaan berikutnya adalah, mengapa suatu Negara dengan inflasi yang relative stabil dan kurs rupiah terhadap US dollar juga relative stabil dalam 3 tahun terakhir di kisaran Rp. 9.000 sd 10.000 per dollar amerika harus melakukan redenominasi? Hampir semua Negara termasuk Amerika Serikat sekalipun mata uangnya juga mengalami penurunan/ depresiasi. Dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, US dollar mengalami penurunan 95%.

Euro yang diklaim sebagai mata uang terkuat saat ini, dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak peluncurannya mengalami penurunan nilai sebesar 70%. Sedangkan rupiah sendiri mengalami penurunan sebesar 99,9%. Nah US dollar dan Euro sendiri dengan kondisi tersebut juga tidak melakukan redenominasi. Oleh karena itu pertanyaan tersebut diatas seharusnya perlu mendapatkan jawaban yang jelas dan lugas. Dengan kondisi seperti ini suatu kajian yang mendalam harus benar-benar mendapatkan perhatian apakah biaya/resiko yang ditimbulkan dengan adanya redenominasi tidak lebih besar dari manfaat redenominasi.

Untuk menguji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi rencana redenominasi rupiah, berikut disampaikan analisa atas beberapa hipotesa yang mendasari redenominasi menurut Layna Mosley dari Departemen Ilmu Politik Universitas North Carolina, Chapel Hill, NC Amerika Serikat.

Hipotesa I: Baik pemerintahan yang otoriter maupun demokratis mempunyai alasan politis melakukan redenominasi. Pemerintahan demokratis kemungkinan melakukan redenominasi karena terjadi inflasi yang akut. Sedangkan pemerintahan yang otoriter bahkan tanpa adanya inflasi yang akut pun misalnya adanya konflik sipil dapat melakukan redenominasi.

Tabel 5. Pengalaman Negara-negara yang melakukan redenominasi

No Negara Inflasi (Tahun, %) Implementasi Kondisi Negara, jumlah penduduk

Keterangan

1 Angola 1992(299%), 1993 (1379%), 1994 (949%), 1995 (2672%) 1995 Negara daratan,15 juta Relatif gagal 2 Argentina 1989 (3080%), 1990 (2314%), 1991 (172%) 1992 Negara daratan , 41 juta Relatif gagal 3 Brazil 1990 (2948%), 1991 (433%), 1992 (952%) 1993 Negara daratan, 192 juta Relatif gagal 4 Indonesia 1962 (131%), 1963 (146%), 1964 (109%), 1965 (307%), 1966 (1136%), 1967 (106%),

1968 (129%) 1965 Negara kepulauan, 238 juta Gagal total

5 Indonesia 2006 (6,6%), 2007 (6,6%), 2008 (11,1%), 2009 (2,8%) ? Negara kepulauan, 238 juta 6 Peru 1988 (667%), 1989 (3399%), 1990 (409%) 1991 Negara daratan, 29,5 juta Relatif gagal 7 Rumania 2001 (34%), 2002 (23%), 2003 (15%), 2004 (12%) 2005 Negara daratan, 23 juta Relatif berhasil 8 Rusia 1993 (875%), 1994 (308%), 1995 (197%) 1997 Negara daratan, 142 juta Relatif gagal 9 Turki 2001 (54%), 2002 (45%), 2003 (25%) 2005 Negara daratan,74 juta Relatif berhasil 10 Uruguay 1990 (113%), 1991 (102%), 1992 (68%) 1993 Negara daratan, 3,7 juta Relatif gagal 11 Zimbabwe 2007 dan 2008 rata-rata 500 quintillion % 2009 Negara daratan, 14 juta Gagal Total Sumber : diolah dari berbagai sumber


Hipotesa 5: Redenominasi kemungkinan besar terlaksana jika Negara tersebut pernah juga melakukan redenominasi sebelumnya. Pengalaman sebelumnya dalam melakukan redenominasi akan meningkatkan resiko

Hipotesa ini berlaku bagi Indonesia, karena Indonesia pernah melakukan redenominasi yaitu pada tahun 1965. Indonesia juga pernah melakukan sanering yaitu pada tahun 1950 dan 1959 dimana ketiga kebijakan tersebut boleh dikatakan gagal total. Pengalaman pada saat redenominasi tahun 1965 dimana Menteri Muda Urusan Bank Sentral, Jusuf Muda Dalam pada tanggal 13 Desember 1965 mengeluarkan kebijakan Tindakan Moneter II dengan mengganti uang Rp. 1000 menjadi setara dengan Rp. 1 sehingga kebijakan ini bukan merupakan sanering karena nilai uang tersebut masih tetap sama. Seiring dengan kebijakan ini, pemerintah juga menetapkan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat US$ 1 menjadi Rp. 45 dibandingkan sebelumnya Rp. 11,4. Namun demikian tindakan ini dianggap gagal total karena justru menimbulkan inflasi yang sangat besar yang mencapai 1136% pada tahun 1966. Hipotesa 6; Redenominasi paling mungkin dilakukan apabila hal-hal lainnya tetap (all else equal), dimana mata uang asing lazim digunakan di perekonomian domestk. Hal ini mungkin terdapat di Negara-negara yang inflasinya tinggi, rasio mata uang lokal dibandingkan US$ tinggi dimana kondisi ini paling mungkin terjadi setelah tahun 1989 (dimana globalisasi keuangan semakin meluas) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hipotesanya ini tidak sepenuhnya benar karena: a) tingkat penggunaaan mata uang asing di Indonesia relatif tidak lazim digunakan dalam bertransaksi secara umum, meskipun dalam transaksi yang sangat terbatas, mata uang asing khususnya US$ dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi; b)tingkat inflasi Indonesia dalam lima tahun terakhir ini relatif rendah; c) namun, rasio mata uang rupiah dibandingkan US$ relatif tinggi sekitar 9000.

Hipotesa 7: Redenominasi paling mungkin terjadi untuk merespon masalah ekonomi di dalam masyarakat yang heterogen, dan redenominasi paling mungkin terjadi di negara yang relative umurnya masih muda.

Hipotesa ini tidak berlaku bagi Indonesia karena: (a) meskipun Indonesia Negara heterogen, namun kita mempunyai identitas nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan (b) Indonesia bukanlah Negara yang masih muda dan baru terbentuk beberapa tahun yang lalu namun kenyataannya Indonesia adalah Negara yang sudah berumur 65 tahun yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi dapat dikategorikan sebagai Negara yang masih muda.

Dari hipotesa-hipotesa tersebut diatas jelas bahwa keputusan untuk melakukan redenominasi dipengaruhi bukan hanya oleh factor/kondisi ekonomi saja namun juga dipengaruhi oleh factor/ kondisi social politik. Lalu pertanyaan berikutnya apa manfaat dan biaya/ resiko yang harus ditanggung dari redenominasi?

Manfaat Redenominasi 1. Secara umum redenominasi akan mengefisienkan mata

uang dengan menghilangkan angka nol. Dengan melakukan penghilangan tiga angka nol, rupiah menjadi semakin efisien dibandingkan sebelumnya yang banyak menyebutkan jutaan (enam angka 0), milyar (sembilang angka nol), dan trilyunan (sembilan angka 0);

2. Redenominasi memfasilitasi transaksi bisnis dengan menggunakan unit uang yang lebih kecil. Sebagai contoh masyarakat akan membayar Rp. 300.000 untuk membeli rumah dibandingkan sebelumnya harus membayar Rp. 300.000.000. Pengurangan unit uang ini akan mempermudah transaksi bagi penjual dan pembeli yang merasa terbebani dengan jumlah uang yang besar;

3. Redenominasi menjadikan rupiah lebih mudah ditenteng sehingga mengurangi resiko tindak kejahatan. Hal ini menjadikan masyarakat menjadi lebih nyaman dan tidak takut lagi membawa uang. Masyarakat juga nyaman pada saat menarik uang di bank karena tidak perlu membawa tas besar sehingga mencolok mengundang penjahat untuk melakukan perampokan;

4. Redenominasi mengurangi fenomena ilusi uang dimana terdapat banyak 0 di rupiah. Fenomena ini menurut beberapa kalangan cenderung akan menyebabkan tekanan inflasi;


PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II-2010 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2010 Tercatat sebesar 6.2% (yoy) atau 2.8% (qoq)

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2010 sebesar 6.2% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (triwulan I 2010) yang sebesar 5.7% (yoy). Sedangkan PDB tanpa migas tumbuh sebesar 6.1% (yoy). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2010 dibandingkan dengan semester I-2009 tumbuh sebesar 5,9 persen. Besaran PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan II-2010 mencapai Rp. 1.572,4T dan PDB atas dasar harga konstan 2000 besarnya mencapai Rp. 573.7T.

Menurut penggunaan, komponen terbesar dalam struktur PDB adalah konsumsi rumah tangga sebesar 56.7% dengan pertumbuhan sebesar 5% yoy. Konsumsi merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi. Kemudian diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) yang menggambarkan besarnya investasi sebesar 31.6% dengan pertumbuhan sebesar 8% yoy. Ekspor impor mengalami pertumbuhan tinggi masing-masing sebesar 14.6% yoy dan 17.7% yoy dengan porsi masing-masing dalam PDB sebesar 23.8% dan 22.6%. Sedangkan konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan negatif dalam triwulan II-2010 sebesar minus 9% yoy dengan porsi dalam PDB sebesar 8.5%. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mungkin dicapai apabila konsumsi pemerintah meningkat cepat dalam triwulan yang akan datang.

5.0

-9.0

8.0

0 0

14.617.7

56.7

8.5

31.6

0.7 1.3

23.8 22.6

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Sumber : BPS, data diolah

PDB Triwulan II-2010 Berdasarkan Pengeluaran

Pertumbuhan (% yoy)

Strukur PDB (%)

Gambar 17. Pada triwulan II-2010, konsumsi merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi. Tingkat konsumsi pemerintah masih negatif bahkan lebih rendah dari triwulan I-2010

Biaya & Resiko Redenominasi 1. Masyarakat panik dan bingung apa yang harus mereka

lakukan, sehingga berakibat chaos dan masyarakat menyalahkan pemerintah (BUKAN Bank Indonesia) atas terjadinya kekacauan, masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintah (legitimasinya bisa dipertaruhkan) dan pada akhirnya pemerintah akan berguncang mengingat masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah yang sedang berkuasa sehingga tidak ada lagi stabilitas politik;

2. Masyarakat akan melakukan penimbunan barang, sehingga berakibat barang menjadi langka dan pada akhirnya mengakibatkan hiperinflasi;

3. Masyarakat lebih senang memegang mata uang asing kuat (hard currency) seperti US dollar, euro, poundsterling dan yen Jepang dari pada mata uang rupiah;

4. Terjadi pembulatan harga, misalnya harga suatu barang Rp. 1.700 (lama),harga barang baru menjadi Rp. 1.7 dan lalu dibulatkan oleh pedagang menjadi Rp. 2. Hal ini ditakutkan akan menyebabkan pedagang melakukan pembulatan ke atas yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga;

5. Untuk kalangan menengah, atas, berpendidikan dan yang mempunyai akses ke perbankan, mereka tidak mempermasalahkan adanya redenominasi dikarenakan kondisi mereka yang sudah mapan dan kemudahan mereka berhubungan dengan pihak perbankan. Tapi tidak demikian dengan kalangan bawah yang merasa cemas karena secara psikologis tiba-tiba mereka merasa menjadi lebih miskin dan susah untuk akses ke perbankan;

6. Biaya untuk melakukan sosialisasi sangat besar. Dengan jumlah penduduk yang 238 juta, biaya untuk melakukan sosialisasi bisa mencapai trilyunan rupiah.

7. Sosialisasi redenominasi sangat sulit mengingat kondisi geografis Indonesia. Seperti tersebut dalam table 2, semua Negara yang melakukan redenominasi merupakan Negara yang kondisi geografisnya dalam bentuk daratan dan jumlah penduduknya relative jauh dibawah jumlah penduduk Indonesia. Termasuk yang digembar-gemborkan bahwa Rumania dan Turki merupakan contoh Negara yang berhasil melaksanakan redenominasi. Perlu dicatat bahwa kedua Negara tersebut berhasil mengingat kondisi geografisnya yang cuma daratan dan jumlah penduduknya yang relative sedikit, jauh dibandingkan jumlah penduduk Indonesia.

Mengingat biaya/ resiko yang ditimbulkan oleh adanya redenominasi sangat besar dibandingkan dengan manfaatnya dan pengalaman Indonesia pada saat melakukan sanering/ redenominasi tahun 1950, 1959 dan 1965 yang malah justru menyengsarakan rakyat serta dengan memperhatikan hasil dari analisa atas hipotesa yang diajukan oleh Layna Mosley, wacana redenominasi di Indonesia sebaiknya DIHENTIKAN. Bank Indonesia dan pemerintah seharusnya lebih focus pada kebijakan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan stabilitas makro ekonomi yang terjaga.

PDB Menurut Penggunaan Triwulan II-2010 Lapangan Usaha Harga Berlaku

(Triliun Rp) Harga Konstan

2000 (Triliun Rp) Pertumbuhan

(% yoy) Struktur

PDB 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 891.1 324.2 5.0 56.7 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 134.7 43.2 -9.0 8.5 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

496.8 133.7 8.0 31.6

4. a. Perubahan Inventori 10.9 4.4 - 0.7 b. Diskrepansi Statistik 20.4 13.6 - 1.3 5. Ekspor Barang dan Jasa 374.0 255.5 14.6 23.8 6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 355.5 200.9 17.7 22.6 PDB 1 572.4 573.7 6.2 100,0

Sumber : BPS

PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan II-2010 Lapangan Usaha Harga Berlaku

(Triliun Rp) Harga Konstan

2000 (Triliun Rp) Pertumbuhan

(% yoy) Struktur

PDB 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan

249.3 78.6 3.1 15.9

2. Pertambangan dan Penggalian 173.3 45.9 3.8 11.0 3. Industri Pengolahan 391.6 146.8 4.3 24.9 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 12.4 4.5 4.8 0.8 5. Konstruksi 160.1 36.6 7.2 10.2 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 215.6 98.8 9.6 13.7 7. Pengangkutan dan Komunikasi 97.8 53.2 12.9 6.2 8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan

110.2 55.0 6.1 7.0

9. Jasa-jasa 162.1 54.3 5.3 10.3 PDB 1 572.4 573.7 6.2 100.0 PDB TANPA MIGAS 1 445.7 538.4 6.6 91.9

Sumber : BPS

Tabel 6. Pada triwulan II-2010, konsumsi merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan konsumsi pemerintah masih negatif bahkan lebih rendah dari triwulan I-2010 (-8.8%)

Tabel 7. Pada triwulan II-2010, sektor industri pengolahan merupakan komponen terbesar dalam struktur PDB (24.9%) namun pertumbuhannya masih relatif rendah hanya sebesar 4.3%yoy.

Secara sektoral, sektor Industri pengolahan merupakan komponen terbesar dalam struktur PDB pada triwulan II-2010 sebesar 24.9%.

Namun, pertumbuhan sektor tersebut masih relatif rendah hanya sebesar 4.3% yoy. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 12.9% yoy yang porsinya dalam PDB sebesar 6.2% kemudian disusul oleh pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9.3% yoy dengan porsi sebesar 13.7%. Pertumbuhan terendah terjadi pada sektor primer (pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan) sebesar 2.9%, padahal porsi sektor tersebut dalam struktur PDB terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan yakni sebesar 15.9%. Sektor primer lainnya seperti sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3.1% dan 3.8%. Sub sektor hotel dan restoran menunjukkan kinerja yang meningkat pada Juni 2010. Tingkat hunian hotel dan kunjungan wisatawan manca negara tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.


3.1

3.8

4.3

4.8

7.2

9.6

12.9

6.1

5.3

15.9

11

24.9

0.8

10.2

13.7

6.2

7

10.3

0 5 10 15 20 25 30

Pertanian, Peternakan, Kehutanan, & Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas, & Air Bersih

Konstruksi

Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Pengangkutan & Komunikasi

Keuangan, Real Estat, & Jasa Perusahaan

Jasa-jasa

Sumber: BPS, data diolah

PDB Triwulan II-2010Berdasarkan Sektor

Strukur PDB (%)

Pertumbuhan (% yoy)

Gambar 18. Pada triwulan II-2010 tingkat pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan & komunikasi

INFLASI DAN GEJOLAK HARGA

Gambar 20. Inflasi Volatile Food melonjak pada Juli 2010

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul

2009 2010Sumber : BPS

Perkembangan Inflasi

Umum (%yoy)Core Inflation (%yoy)Administered Price (%yoy)

Gambar 21. Pada Juli 2010, komponen terbesar penyumbang inflasi adalah volatile food

Inflasi bulan Juli sebesar 1.57% atau 6.22% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 121.74.

Inflasi bulan Juli lebih tinggi dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar 1.57% (mtm) atau 6.22% (yoy). Kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kelompok barang bergejolak (volatile food). Komponen volatile food mengalami laju inflasi tertinggi sebesar 5.46% (mtm) atau 16.18% (yoy). Kemudian diikuti oleh komponen harga diatur pemerintah (administered price) sebesar 1.24% (mtm) atau 3.74% (yoy) dan komponen inti (core inflation) sebesar 0.49% (mtm) atau 4.15% (yoy).

Dampak dari kenaikan tarif dasar listrik belum sepenuhnya tercermin dalam inflasi Juli 2010 yang ditunjukkan dengan masih cukup terkendalinya komponen harga diatur pemerintah (administered price). Tekanan inflasi inti (core inflation) terutama bersumber dari kenaikan biaya pendidikan dan menjelang puasa serta lebaran. Sedangkan tekanan inflasi inti yang berasal dari sisi eksternal cenderung rendah sejalan dengan tekanan inflasi impor yang minimal di tengah tren apresiasi rupiah.

-1 0 1 2 3 4 5

U m u m

Bahan Makanan

Makanan Jadi, minuman, Rokok & Tembakau

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar

Sandang

Kesehatan

Pendidikan, Rekreasi & Olah raga

Transpor dan Komunikasi & Jasa Keuangan

Sumber: BPS

Inflasi Menurut Kelompok Barang & JasaJuli, 2010

Sumbangan Inflasi

Inflasi (mtm)

Gambar 22. Sumbangan terbesar inflasi Juli 2010 pada komponen volatile food adalah bahan makanan

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan 4,69 %; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,65 %; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,26 %; kelompok kesehatan 0,27 %; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,86 % dan kelompok transpor, komunikasi & jasa keuangan 1,51 %. Sedangkan kelompok sandang pada bulan ini mengalami penurunan indeks 0,09 %.

1.57

0.49

1.24

5.46

0.26 0.26

1.05

0

1

2

3

4

5

6

Umum (Headline)

Core Inflation Administered Price

Volatile Food

Sumber: BPS

Inflasi Menurut Komponen, Juli 2010

Inflasi (mtm)Sumbangan

613,422

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Jan-

09Fe

b-09

Mar

-09

Apr-

09M

ay-0

9Ju

n-09

Jul-0

9Au

g-09

Sep-

09O

ct-0

9N

ov-0

9D

ec-0

9Ja

n-10

Feb-

10M

ar-1

0Ap

r-10

May

-10

Jun-

10

orang

Sumber: BPS

Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Gambar 19. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat pada Juni 2010 yang mendorong pertumbuhan sektor hotel & restoran


PERKEMBANGAN HARGA KOMODITAS BAHAN POKOK

Selama Januari hingga Agustus 2010, harga komoditas bahan pokok masih cenderung naik. Naiknya harga diperkirakan terjadi berkaitan dengan pemberlakuan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang baru. Hingga minggu ketiga Agustus 2010, terjadi kenaikan harga pada komoditas beras, minyak goreng, daging sapi, dan tepung terigu. Secara nasional, pada bulan Agustus 2010 terjadi kenaikan harga beras domestik sebesar 1,42 % dibandingkan dengan bulan sebelumnya meskipun harga beras impor cenderung turun. Peningkatan harga beras domestik (umum dan termurah) masih disebabkan oleh penurunan produksi akibat mundurnya musim panen dan hambatan distribusi.

Dalam rangka efektivitas stabilisasi harga beras, Bulog perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui operasi pasar yang tidak hanya dilaksanakan di pasar tetapi juga di pemukiman serta terintegrasi dengan pasar murah di daerah setempat dan peningkatan kualitas beras. Saat ini operasi pasar dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu kenaikan harga hingga 10 %. Dan hingga 2 Agustus 2010 operasi pasar telah dilaksanakan di 8 Propinsi, yaitu: Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, NTT, Maluku dan Papua dengan jumlah beras yang sudah disalurkan sebanyak 87,7 ton. Stabilisasi harga ini perlu dilakukan mengingat besarnya pengaruh kenaikan harga beras terhadap inflasi nasional (0,26% pada Juli 2010).


40004500500055006000650070007500800085009000

(Rp/Kg)

Perkembangan Harga Beras Hingga Agustus 2010

Beras (Kg) Umum Beras (Kg) TermurahBeras (Kg) Thai 5% Beras (Kg) Thai 15%

Gambar 25. Pada Agustus 2010, terjadi kenaikan harga beras domestic sebesar 1.42% dibandingkan bulan sebelumnya (Sumber: Kementerian Perdagangan)

Kelompok bahan pangan mengalami inflasi yang cukup tinggi yang menyumbang inflasi sebesar 1.08% dengan bumbu-bumbuan yang mengalami inflasi tertinggi. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi antara lain beras 0,26 %, daging ayam ras 0,17 %, cabai merah 0,16%, bawang putih 0.10% dan cabai rawit 0.08%. Komoditas tersebut rentan terhadap pengaruh iklim sehingga mengalami lonjakan harga yang signifikan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan gangguan produksi dan distribusi bahan pangan tersebut.

5,0005,2005,4005,6005,8006,0006,2006,4006,600

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000

Jan Mar Mei Jul Sept Nov Jan Mar Mei Juli

Sumber: Kementerian Perdagangan

Perkembangan Harga (Rp/Kg)

Daging ayamCabe Merah Beras

Gambar 23. Pada Juli 2010, harga beras, daging ayam dan cabe merah melonjak yang mendorong kenaikan inflasi

Pantauan atas 66 kota, seluruhnya mengalami inflasi pada Juli 2010. Inflasi tertinggi terjadi di Bengkulu 3,03% dengan IHK 128,01 dan inflasi terendah terjadi di Tanjung Pinang 0,12 % dengan IHK 122,02. Inflasi tinggi banyak terjadi di kota-kota luar Pulau Sumatra dan Pulau Jawa dengan Pontianak yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 2.89% dengan IHK sebesar 127.17. Kenaikan harga di kota Pontianak didorong oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan terkait dengan kenaikan harga dari komoditas bumbu-bumbuan sebesar 32% dan daging sebesar 10.2%. Untuk di Pulau Jawa, Probolinggo yang mengalami inflasi tertinggi sedangkan di Pulau Sumatra, kota Bengkulu yang mengalami inflasi tertinggi.

3.032.94

2.532.94

2.892.88

2.792.78

2.682.5

1.57

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

BengkuluDumai

SibolgaProbolinggo

PontianakSorong

KupangBalikpapan

MataramSingkawang

Nasional

Sumber: BPS

10 Kota Inflasi Tertinggi, Juli 2010

Gambar 24. Pada Juni 2010, kota-kota di Sumatra mengalami inflasi yang cukup tinggi


Pergerakan harga minyak goreng curah dan kemasan cenderung naik sepanjang bulan Agustus 2010. Namun, kenaikan harga minyak goreng kemasan lebih stabil dibandingkan dengan minyak goreng curah. Kenaikan harga minyak goreng curah yang signifikan disebabkan oleh meningkatnya permintaan konsumen di sejumlah pasar tradisional menjelang lebaran.

Harga daging sapi, sejak Juli hingga Agustus 2010, terus mengalami peningkatan yang disebabkan oleh masalah distribusi. Pada bulan Mei minggu pertama harga berat hidup sapi potong di tingkat produsen hanya Rp 20 ribu dan di konsumen Rp 55 ribu. Namun, pada bulan Agustus 2010 harga daging di tingkat produsen sebesar Rp 30 ribu dan di konsumen Rp 85 ribu. Terjadi peningkatan selisih harga daging sapi di tingkat produsen dan konsumen yang menunjukkan adanya masalah dalam distribusi. Untuk menjaga ketersediaan daging di pasar konsumen, khususnya mengatasi masalah distribusi ini, pemerintah akan menginformasikan stok daging yang ada di kantong-kantong produksi, menyediakan transportasi kereta api pengangkut ternak hingga lebaran, dan melakukan operasi pasar dan pasar murah untuk daging sapi.

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

(Rp/Liter)Perkembangan Harga Minyak Goreng Hingga

Agustus 2010

Minyak Goreng (Liter) CurahMinyak Goreng (Liter) KemasanMinyak Goreng (Liter) (CBOT,cnf,jkt)

Gambar 26. Pergerakan harga minyak goreng curah dan kemasan cenderung naik sepanjang bulan Agustus 2010 (Sumber: Kementerian Perdagangan)

Harga gula pasir terus turun sejak Juli hingga minggu ketiga Agustus 2010 didorong oleh banyaknya pasokan di sejumlah sentra gula setelah musim giling tebu. Harga cabe rawit, cabe merah dan bawang merah juga menurun hingga minggu ketiga Agustus 2010 dikarenakan permintaan yang menurun sedangkan persediaan cukup banyak didukung oleh hujan yang berkurang sehingga persediaan tidak cepat busuk.

010000200003000040000500006000070000(Rp/Kg)

Perkembangan Harga Daging Sapi Hingga Agustus 2010

Dg. Sapi (Kg) ProdusenDg. Sapi (Kg) Konsumen

Gambar 27. Pada Agustus 2010, terjadi peningkatan selisih harga daging sapi di tingkat konsumen dan produsen (Sumber: Kementerian Perdagangan)

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500(Rp/Kg)

Perkembangan Harga Gula Pasir Hingga Agustus 2010

Gula Pasir (Kg) KonsumenGula Pasir (Kg) Internasional

Gambar 28. Juli-Agustus 2010, harga gula pasti terus menurun (Sumber: Kementerian Perdagangan)


-967

-637

2,508 2,4802,157

3,602

2,0681,834

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2

2008 2009 2010

Sumber : BI

Transaksi Berjalan (Juta US$)

Neraca Perdagangan (LHS)Neraca Jasa (LHS)Neraca Pendapatan (LHS)Transfer Berjalan (LHS)

NERACA PEMBAYARAN TRIWULAN II-2010 Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan II Tahun 2010 tercatat surplus US$ 5.4 miliar.

Baik transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial memberikan kontribusi positif terhadap surplus tersebut. Transaksi berjalan triwulan II-2010 mengalami surplus sekitar US$ 1.8 miliar lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mengalami surplus sebesar US$ 2.1 miliar karena meningkatnya defisit pada neraca jasa dan neraca pendapatan. Membesarnya defisit neraca pendapatan terutama akibat pembayaran bunga utang luar negeri pemerintah dan swasta serta deviden sesuai dengan jadwal pembayarannya. Surplus transaksi berjalan ditopang oleh meningkatnya surplus pada neraca perdagangan dan neraca transfer berjalan. Terus berlanjutnya perbaikan ekonomi dunia, khususnya pada negara mitra dagang utama Indonesia, mendorong akselerasi ekspor lebih tinggi dibandingkan laju impor nonmigas.

Gambar 29. Transaksi berjalan triwulan II-2010 mengalami surplus sekitar US$ 1.8 miliar lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mengalami surplus sebesar US$ 2.1 miliar

Sementara itu, transaksi modal dan keuangan juga mengalami surplus sebesar US$ 3.3 miliar yang disumbang oleh surplus pada komponen investasi langsung, investasi portofolio dan investasi lainnya. Namun, surplus transaksi modal dan finansial tersebut lebih rendah daripada Tw.I-2010 (surplus USD4,3 miliar) karena turunnya arus masuk investasi portofolio akibat krisis utang di beberapa negara Eropa dan transaksi modal yang tercatat nihil (tidak terdapat arus masuk dalam bentuk hibah investasi). Kondisi makroekonomi domestik yang relatif stabil dan membaiknya iklim investasi di Indonesia yang tercermin pada perbaikan rating Indonesia (rating Ba2 postif pada Moody’s) yang mendorong arus masuk investasi.

2,508

-5,915

1,593

-1,822

2,507

1,270

4,274 3,334

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

-

2,000

4,000

6,000

8,000

q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2

2008 2009 2010

Sumber: BI

Transaksi Modal & Finansial (Juta US$)

Investasi LangsungInvestasi PortofolioInvestasi LainnyaTransaksi Finansial

Gambar 30. Transaksi modal dan finansial triwulan II-2010 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang didorong oleh penurunan investasi langsung dan investasi portofolio

Dengan perkembangan neraca pembayaran yang terjadi selama triwulan II-2010, cadangan devisa tercatat US$ 76.3 miliar pada akhir Juni 2010 kemudian meningkat pada bulan Juli 2010 tercatat sebesar US$ 78.8 miliar. Sejak awal tahun 2010, cadangan devisa mengalami peningkatan kecuali Mei 2010. Penurunan cadangan devisa pada Mei 2010 karena digunakan untuk menstabilkan pasar akibat adanya aliran modal keluar (capitall outflow) dalam SBI milik asing sekitar Rp. 20 Triliun dan pembayaran utang luar negeri.

69,562 69,731

71,823

78,583

74,587

76,321

78,794

64,000

66,000

68,000

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

Jan Feb Mar April May Jun Jul

2010

Juta USD

Sumber : BI

Cadangan Devisa

Gambar 31. Cadangan devisa terus meningkat setelah Mei 2010 mengalami penurunan karena digunakan untuk menstabilkan pasar akibat adanya aliran modal keluar (capital outflow)

PERKEMBANGAN EKSPOR IMPOR

Surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2010 mengalami penurunan sekitar 78,3% mtm dari US$2,68 miliar menjadi US$581 juta.

Dibandingkan dengan Juni 2009, surplus neraca perdagangan menurun sekitar 59,8 %. Penurunan surplus perdagangan ini diakibatkan oleh penurunan ekspor yang dibarengi oleh peningkatan impor.

Nilai ekspor Indonesia pada bulan Juni 2010 mengalami penurunan sebesar 2,87% mtm atau 31,04% yoy. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia semester I 2010 mencapai US$72,52 miliar atau meningkat 44,83% yoy. Penurunan ekspor diakibatkan oleh penurunan ekspor migas Juni 2010 sebesar 19,74% mtm. Baik ekspor minyak mentah, hasil minyak dan gas masing-masing turun sebesar 4,02%, 51,42% dan 17,07% mtm. Sedangkan ekspor nonmigas hanya naik 1,02% mtm. Peningkatan ekspor nonmigas terbesar terjadi pada mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar US$122,1 juta atau 32,75 %, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada bijih, kerak dan abu logam sebesar US$236,6 juta atau 33,85 %.

Nilai impor Indonesia pada bulan Juni 2010 meningkat sebesar 17,36 % mtm atau 47,61% yoy. Sedangkan secara kumulatif, selama semester I 2010 nilai impor mencapai US$62,89 miliar atau meningkat 51,99 % yoy. Peningkatan impor pada bulan Juni 2010 didorong oleh peningkatan baik impor migas maupun nonmigas, masing-masing sebesar 20,89 % dan 16,49% mtm. Peningkatan impor nonmigas terjadi pada semua golongan barang. Peningkatan terbesar terjadi pada golongan mesin/peralatan mekanik sebesar US$273,6 juta. Peningkatan impor migas terjadi pada hasil minyak dan gas, masing-masing sebesar 30,20 % dan 4,03 %. Sedangkan impor minyak mentah mengalami penurunan sebesar 0,76% mtm. Nilai impor menurut golongan penggunaan barang selama Januari-Juni 2010 mengalami peningkatan untuk semua golongan, yaitu impor barang konsumsi sebesar 61,14% yoy, bahan baku/penolong sebesar 55,90% yoy, dan barang modal sebesar 35,91% yoy.


Perkembangan Ekspor Dan Impor Indonesia Januari-Juni 2010 (Juta US$)

11,575 11,20512,630 12,035 12,657 12,294

9,543 9,498 11,049 11,236

9,98011,713

2,031 1,707 1,581 799

2,677

581

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Januari Februari Maret April Mei Juni

2010 Sumber : BPS

Ekspor Impor Neraca Perdagangan

Gambar 32. Pada Juni 2010, ekspor turun 2,87% dan impor naik 17,36% dibandingkan dengan Mei 2010. Neraca perdagangan turun sebesar 78,3%.

Neraca perdagangan Indonesia dengan Singapura dan Jepang mengalami defisit di bulan Juni 2010. Sedangkan neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat masih berada pada posisi surplus dan neraca perdagangan dengan China masih berada pada posisi defisit. Defisitnya neraca perdagangan dengan Singapura dan Jepang disebabkan oleh pertumbuhan impor yang jauh lebih cepat daripada ekspor. Bahkan ekspor Indonesia ke Jepang pada Juni 2010 menurun sebesar 7,53 % mtm. Impor dengan Cina tumbuh positif sedangkan ekspor tumbuh negatif yang kemudian memperbesar defisit perdagangan Indonesia dengan Cina sebesar 37,2 % mtm. Turunnya ekspor ke Cina dipengaruhi oleh pengetatan kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan Beijing untuk menahan laju investasi yang kemudian mengurangi laju impor Cina.

823 10151301 1138

849

18611528

633

-26

-846

-227

505

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

Singapura Cina Jepang Amerika Serikat

(Juta US$)Posisi Ekspor-Impor Negara Mitra Dagang Utama

Juni 2010

Ekspor Impor Neraca Perdagangan

Gambar 33. Neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit dengan beberapa negara mitra dagang utama, kecuali Amerika Serikat.

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH

Pada Juli 2010, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara rata-rata menguat sebesar 1.07% ke level Rp. 9042 per dolar AS dari Rp. 9148 pada bulan Juni 2010.

Kinerja perekonomian domestik yang positif dan terjadi peningkatan tingkat kepercayaan asing yang terlihat dari peningkatan rating outlook Indonesia oleh Moody’s dari stabil menjadi positif serta kondisi perekonomian global yang baik mendorong penguatan rupiah. Persepsi asing terhadap resiko domestik membaik berdampak pada arus masuk investasi di Indonesia .

Pada akhir bulan Juli, Rupiah menembus Rp. 8.000/US$ ditutup di level Rp 8.949/US$ atau menguat 1.24% dibandingkan penutupan bulan Juni. Apresiasi Rupiah di bulan Juli 2010 disertai dengan volatilitas yang menurun menjadi sebesar 0.19% (volatilitas Juni 2010 sebesar 0.51%). Stabilnya pergerakan rupiah tersebut didorong oleh kondusifnya pasar keuangan global dimana mayoritas nilai tukar global bergerak menguat terhadap Dolar AS. Sentimen terhadap krisis utang di Eropa mulai sedikit mereda karena indikator perekonomian kawasan Eropa sudah terlihat menunjuk-kan perbaikan.

8800

8900

9000

9100

9200

9300

9400

9500 Rp/USD

Sumber : BI

Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

Kurs Tengah Harian

Rata-Rata Bulanan

Gambar 34. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah pada Juli 2010 terapresiasi dan ditutup ke level Rp. 8.949/US$


PERKEMBANGAN INVESTASI (PMA & PMDN)1 Realisasi investasi pada Triwulan II-2010 tercatat sebesar Rp. 50.8 triliun dengan pertumbuhan sebesar 55.8% yoy lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya sebesar Rp. 42.1 triliun dengan pertumbuhan 24.6%.

Investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 35.6 triliun untuk 380 proyek dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 15.2 triliun untuk 1147 proyek. Peningkatan investasi tersebut didorong oleh peningkatan iklim investasi yang kondusif dan adanya upaya perbaikan untuk mengurangi hambatan investasi.

Sektor industri makanan menjadi sektor yang paling diminati investor domestik dengan perbedaan nilai investasi yang signifikan dibandingkan dengan sektor lainnya. Sedangkan investasi pada sektor transportasi, gudang dan komunikasi yang pada triwulan sebelumnya paling diminati investor domestik justru mengalami penurunan. Sedangkan untuk investor asing, sektor yang paling diminati adalah sektor transportasi, gudang dan komunikasi Investasi asing pada sektor perdagangan dan reparasi dan sektor listrik, gas dan air mengalami penurunan pada triwulan II-2010 dibandingkan

40%

12%11%

10%

26%

Sektor PMDN Q2-2010

Industri makanan

Tanaman pangan dan perkebunanTransportasi, gudang & komunikasiPertambangan

Lainnya

Gambar 35. Pada triwulan II-2010, Sektor industri makanan menjadi sektor yang paling diminati investor domestik. (Sumber: BKPM)

1 Data realisasi investasi yang dikeluarkan oleh BKPM berbeda dengan data investasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (investasi asing langsung pada Neraca Pembayaran) dan Biro Pusat Statistik (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto). Realisasi investasi PMDN dan PMA yang dikeluarkan oleh BKPM berasal dari catatan perusahaan yang terdaftar di BKPM dan hanya mencatat aktivitas dan realisasi investasi diluar sektor minyak dan gas, perbankan, lembaga keuangan, lembaga keuangan non bank, asuransi, leasing, investasi portofolio, investasi pasar modal, investasi yang izinnya dikeluarkan oleh kementerian teknis, serta investasi rumah tangga. Sedangkan investasi asing langsung yang dicatat oleh BI mencakup semua sektor dan menggunakan metode neraca pembayaran (BOP) yang mencatat aliran dana yang masuk dan keluar Indonesia. Realisasi investasi yang dicatat oleh BKPM adalah bagian kecil dari data investasi yang dikeluarkan BPS (PMTDB dalam PDB).

40%

17%

11%

7%

25%

Sektor PMA Q2-2010

Transportasi, gudang dan komunikasi

Pertambangan

Perdagangan dan reparasi

Listrik, gas dan air

Lainnya

Gambar 36. Pada triwulan II-2010, minat terbesar investor asing tetap pada sektor transportasi, gudang dan komunikasi.

Berdasarkan lokasi proyek, terjadi peralihan investasi domestik pada triwulan II-2010. Provinsi DKI Jakarta yang pada triwulan sebelumnya mendapatkan investasi terbesar dengan porsi 25,4% dari total investasi PMDN, pada triwulan kedua justru mengalami penurunan dengan porsi dibawah 6%. Peningkatan investasi domestik terjadi di Provinsi Jawa Timur (33%) dan Kalimantan Timur (24%). Untuk PMA, Investor asing terus meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Papua. Dibandingkan dengan investor domestik, investor asing masih memiliki minat yang besar untuk berinvestasi di DKI Jakarta. Singapura masih menjadi investor asing terbesar bagi Indonesia dengan porsi yang semakin besar dibandingkan dengan negara lain yakni sebesar 41%.

INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR Indeks harga perdagangan besar (IHPB) pada bulan Juli 2010 naik sebesar 0.31% (mtm)

Kenaikan IHPB ini terbesar masih terjadi di sektor pertanian sebesar 1,72%. IHPB Bahan Baku, Barang Konsumsi, dan Barang Modal naik masing-masing 0,32%, 0,94%, dan 0,69%. Kelompok IHPB Bahan Bangunan atau Konstruksi pada Juli 2010 menurun sebesar 0,10% (mtm), antara lain disebabkan oleh penurunan harga batu split, barang-barang dari logam dasar bukan besi, semen, dan bahan bangunan dari logam. Sedangkan yang mengalami kenaikan harga antara lain perlengkapan listrik lainnya, aspal, bahan bangunan dari keramik dan tanah liat, dan kaca lembaran. (BPS)

INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN

Indeks keyakinan konsumen (IKK) pada bulan Juli 2010 menurun 5.7 poin menjadi 105.7

Survei BI menunjukkan tingkat keyakinan konsumen meskipun menurun dari bulan sebelumnya namun masih optimis. Penurunan tersebut karena persepsi konsumen semakin pesimis terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi ekonomi pada 6 bulan mendatang terkait dengan adanya kenaikan tariff dasar listrik dan meningkatnya harga beberapa komoditi bahan pokok yang dikhawatirkan dapat meningkatkan biaya hidup. Tingkat ekspektasi konsumen menurun namun masih berada di level optimis. Seiring dengan kenaikan tariff dasar listrik (TDL) dengan rata-rata kenaikan sebesar 18%, tekanan terhadap perekonomian, penghasilan, ketersediaan lapangan kerja pada 6 bulan mendatang akan semakin meningkat. Persepsi responden terhadap kondisi ekonomi saat ini mengalami penurunan yang cukup tajam dari optimis menjadi pesimis dibandingkan kondisi ekonomi bulan sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada penghasilan rumah tangga sehingga responden cenderung untuk mengurangi konsumsi barang tahan lama. Responden juga menganggap bahwa ketersediaan lapangan kerja saat ini menjadi semakin terbatas dibandingkan bulan sebelumnya.

70

80

90

100

110

120

130

140

Apr

Mei Jun Jul

Agt

Sep

Okt

Nov Des Jan

Feb

Mar

Apr

Mei Jun Jul

2009 2010

Optimis

Sumber : Survei Konsumen, BI

lndeks Keyakinan Konsumen(IKK)Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)Ekspektasi Konsumen (lEK)Pesimis

Gambar 37. Pada Juli 2010, indeks keyakinan konsumen, tingkat ekspektasi konsumen dan persepsi kondisi ekonomi saat ini menurun


ANALISA NILAI TUKAR PETANI

Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan NTP sub sektor Hortikultura naik sebesar 3.73% terutama pada kelompok sayur-sayuran.

Nilai Tukar Petani Per Sub Sektor (2007=100)

Jun'10 Jul’10 % Perubahan Tanaman Pangan 97.27 97.23 -0.04 Hortikultura 106.99 110.97 3.73 Tanaman Perkebunan Rakyat 104.22 103.03 -1.15

Peternakan 103.84 103.45 -0.37 Perikanan 105.31 105.03 -0.27 NTP Nasional 101.39 101.77 0.38

Tabel 8. Nilai tukar petani meningkat pada Juli 2010 yang didorong oleh sektor hortikultura. Sumber: BPS

Berdasarkan provinsi, kenaikan NTP tertinggi terjadi di provinsi Banten menjadi 103,19 atau mengalami kenaikan sebesar 1,99% karena harga produsen cabai merah naik sebesar 34.47%. Sedangkan provinsi yang mengalami penurunan NTP terbesar terjadi di NTP Provinsi Sumatera Utara sebesar 101.20 atau turun sebesar 0.98% terutama disebabkan harga di tingkat produsen kelapa sawit yang turun sebesar 2.44%.

Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2010 sebesar 101,77 atau naik 0,39% dibanding bulan sebelumnya.

1.20%

0.95%

1.73%

1.19%

1.99%

0.38%

0% 1% 1% 2% 2% 3%

NAD

Kep. Riau

Jawa Barat

Jawa Tengah

Banten

Nasional

Sumber: BPS

5 Provinsi % Perubahan NTP TertinggiJuli 2010

Gambar 38. Pada Juli 2010, kenaikan NTP tertinggi terjadi di provinsi Banten karena kenaikan harga produsen cabai merah

Sejak awal tahun 2009, nilai tukar petani mengalami peningkatan dan relatif stabil sejak awal tahun 2010. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian dan di lain pihak indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian mengalami penurunan. Kenaikan nilai tukar petani dapat mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani.

96.00

97.00

98.00

99.00

100.00

101.00

102.00

103.00

110.00

115.00

120.00

125.00

130.00

135.00

Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul

2009 2010

Sumber : BPS

Perkembangan Nilai Tukar Petani

Indeks harga yang diterima petani (LHS)Indeks harga yang dibayar petani (LHSNilai tukar petani (RHS)

Gambar 39. Nilai tukar petani meningkat sejak awal tahun 2009 yang mencerminkan terdapat perbaikan pada kesejahteraan petani. Kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan pada indeks harga hasil produksi pertanian atau perbaikan penerimaan petani.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani dipedesaan. Semakin tinggi NTP, maka secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan / daya beli petani. NTP dihitung berdasarkan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukan perkembangan harga produsen dari hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan menghasilkan produksi pertanian. NTP dapat dikatakan sebagai tingkat hubungan antara hasil pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa yang dikonsumsi dan dibeli petani pedesaan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan kinerja sektor pertanian, pemerintah telah melaksanakan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan KUR yang membantu petani dalam pembiayaan. Pemerintah juga telah menyiapkan institusi/kelembagaan untuk memberikan kemudahan dan memfasilitasi akses pembiayaan seperti KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank), BDS (Business Development Service) dan Resi Gudang.


TINJAUAN KEUANGAN

PERKEMBANGAN PASAR MODAL Kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 5,78 % pada Juli 2010 jika dibandingkan dengan bulan Juni 2010. Jumlah saham yang diperdagangkan mengalami peningkatan pada Juni 2010 yaitu sebesar 3,46 %. Penerbitan obligasi pemerintah dan korporasi meningkat 0,92 % dan 11,48 % pada bulan Juli 2010 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun, transaksi perdagangan obligasi pemerintah mengalami pertumbuhan negatif 32,83 %. Sedangkan transaksi perdagangan obligasi korporasi dan saham mengalami pertumbuhan positif masing-masing 33,65 % dan 4,40 %. Perdagangan saham yang meningkat selain didorong oleh faktor fundamental ekonomi Indonesia yang baik juga didukung oleh peningkatan peringkat utang Indonesia menjadi investment grade oleh Japan Credit Rating Agency (JCRA). Peringkat pinjaman valas jangka panjang Indonesia ditingkatkan dari BB+ menjadi BBB- dan pinjaman rupiah jangka panjang juga ditingkatkan dari BBB- menjadi BBB.

Transaksi beli maupun jual oleh asing pada Juli 2010 masing-masing mengalami peningkatan. Dengan demikian, net pembelian transaksi asing meningkat sebesar 6.91 % dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan mancapai Rp 4.81 triliun, yang artinya transaksi beli lebih besar daripada transaksi jual, masing-masing Rp 26.80 triliun dan Rp 21.99 triliun pada Juli 2010.

Peningkatan kapitalisasi pasar memberikan pengaruh pada meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Juli 2010 sebesar 5.34 % dibandingkan dengan Juni 2010 dengan level penutupan 3,069.280. Di antara bursa ASEAN, IHSG secara konsisten terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bursa Indonesia terus diminati oleh para investor dibandingkan bursa Malaysia dan Thailand. Bahkan sejak April 2010, IHSG bergerak lebih tinggi diatas indeks bursa Singapura (STI).

PERKEMBANGAN PASAR MODAL PER 30 JULI 2010

Saham 1 1 (1)/(2) 3 (1)/(3) Kapitalisasi Pasar (Rp triliun) 2539.85 2400.98 5.78 1823.71 39.27 Saham diperdagangkan (triliun unit) 1.68 1.62 3.46 1.40 19.46

Jumlah Emiten (korporasi) 408 402 1.49 401 1.75

Obligasi

Pemerintah (Rp triliun) 626.98 621.23 0.92 553.60 13.25

Korporasi (Rp triliun) 103.71 93.03 11.48 79.75 30.04

Perdagangan

Saham (Rp triliun) 76.94 73.69 4.40 114.62 -32.88 Obligasi Pemerintah (Rp triliun) 109.79 163.46 -32.83 59.88 83.36 Obligasi Korporasi (Rp triliun) 13.06 9.77 33.65 3.32 293.79 Transaksi Asing

Beli (Rp triliun) 26.80 25.23 6.21 27.93 -4.06

Jual (Rp triliun) 21.99 20.73 6.05 24.84 -11.50

Net Pembelian (Rp triliun) 4.81 4.50 6.91 3.09 55.75 Sumber: BEI

Tabel 9. Pada Juli 2010, kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 5.78% (mtm)

Bursa saham Indonesia terus meningkat dan menjadi salah satu bursa di Asia yang paling diminati oleh investor di Asia


PEMANTAUAN INDUSTRI PERBANKAN

Pemantauan terhadap institusi perbankan dilakukan dengan menggunakan analisa Financial Soundness Indicators (FSI) untuk memberikan gambaran kesehatan dan kelayakan bank berdasarkan laporan keuangan bulanan perbankan.

Pada Tinjauan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan sebelumnya, telah dilakukan pemantauan terhadap sejumlah bank dan pada edisi Juli 2010 ini, dilakukan penambahan pantauan terhadap Bank Permata. Data perbankan yang digunakan untuk analisa FSI diperoleh dari Laporan Keuangan Perbankan Bulanan dari Bank Indonesia dengan rentang waktu dari tahun 2007 hingga 2009.

Dari hasil pantauan pergerakan indikator laporan keuangan perbankan CAMELS (Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings and profitability, Liquidity, dan Sensitivity to market risk), diketahui bahwa semua bank yang menjadi objek penelitian, termasuk Bank Permata, memiliki rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi diatas rasio penyediaan modal minimum yang diwajibkan yaitu sebesar 8%. Nampak bahwa baik bank persero dan beberapa bank swasta nasional berada pada tingkat rasio kecukupan modal yang aman. Bank Mandiri dan BCA memiliki CAR paling tinggi diantara bank lainnya. Nilai CAR Bank Permata mencapai 12,8%.

Dari pantauan kualitas aset, Bank Permata yang memiliki aset sedikit lebih tinggi daripada BTN memiliki nilai rasio NPL terhadap total pinjaman yang lebih tinggi. Selain itu, rasio ATMR terhadap total aset Bank Permata paling besar diantara bank lainnya. Namun, Bank Permata memiliki rasio provisi terhadap NPL sebesar 0,157 yang lebih besar daripada BTN (0,042). Artinya, penerimaan Bank Permata atas pinjaman yang diberikan lebih besar daripada BTN untuk menjamin pinjaman yang disalurkan.

Dari sisi profitabilitas, ROA dan ROE Bank Permata lebih tinggi jika dibandingkan dengan BNI. Hal ini turut menjelaskan pengelolaan aset dan ekuitas yang cukup baik meskipun dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan BNI memiliki nilai ROA dan ROE terkecil diantara bank lainnya. Dibandingkan dengan BTN, Bank Permata memiliki kualitas profitabilitas dan likuiditas yang sedikit lebih rendah dari BTN. BTN memiliki pengelolaa likuiditas yang lebih baik dengan rasio likuiditas terhadap total aset dan terhadap kewajiban jangka pendek yang lebih besar. Dilihat dari besarnya porsi hutang dalam valuta asing, Bank Permata memiliki sensitivitas terhadap risiko pasar yang lebih besar dibandingkan BTN dikarenakan BTN hanya memiliki sedikit hutang dalam valuta asing. Sedangkan BNI masih menjadi bank yang paling berisiko dari sisi sensitivitas pasar.


0.0

10.0

20.0BNI

BRI

MANDIRI

BCA

MUTIARABTN

NIAGA

DANAMON

PERMATA

Capital Adequacy

Gambar 40. Semua Bank yang diteliti memiliki rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi

0.0

1.0

2.0BNI

BRI

MANDIRI

BCA

MUTIARABTN

NIAGA

DANAMON

PERMATA

Kualitas Aset, Profitabilitas, Likuiditas, dan

Sensitivitas Pasar

Asset QualityProfitabilityLiquiditySensitivity to Market Risk

Gambar 41. Dari sisi asset, rasio ATMR terhadap total aset Bank Permata paling besar diantara bank lainnya . Dari sisi profitabilitas, BNI masih menjadi bank yang paling berisiko dari sisi sensitivitas pasar

PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan program revitalisasi KUR, beberapa kementerian telah melakukan sosialisasi dan koordinasi program KUR tahun 2010 secara bertahap ke berbagai propinsi. Setelah sosialisasi ke Kalimantan Barat dan Bengkulu pada bulan Mei 2010, sosialisasi dilanjutkan ke Provinsi Bali pada awal Juni 2010. Konsep acara sosialisasi tersebut dibagi dalam 2 sesi, yakni koordinasi dan sosialisasi tim pelaksana dengan pemda atau instansi terkait dan sosialisasi Bank Pelaksana dengan calon debitur KUR.

Selain sosialisasi, Kementerian Koordinator Perekonomian juga telah melakukan Lokakarya KUR untuk membangun kerjasama antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan Perbankan dalam perluasan penyaluran KUR dan mewujudkan penyusunan dokumen Rencana Tindak Pendukung Penyaluran KUR. Lokakarya KUR dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010 yang dihadiri oleh berbagai kementerian teknis, pemerintah daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah serta Perbankan. Dalam lokakarya KUR membahas pengembangan basis data calon debitur KUR, pengembangan kegiatan pendampingan calon debitur KUR, penguatan lembaga linkage dan fasilitas pengadaan calon debitur KUR.

Pada bulan Juli, BPD yang telah menyalurkan KUR bertambah menjadi 13 bank seperti BPD Jatim, BPD Jabar-Banten, BPD Jateng, BPD Nagari, BPD DKI, BPD DIY, BPD NTB, BPD Kalbar, BPD Kalteng, BPD Kalsel, BPD Maluku, BPD Papua serta BPD Sulut. Namun sampai dengan 20 Agustus 2010 Bank Sulut belum memberikan laporan penyaluran KUR per 30 Juli 2010. KUR yang telah disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin dan 12 BPD pada bulan Juli 2010 mencapai Rp 23,44 triliun kepada 3.052.611 debitur yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan rata-rata kredit sebesar Rp 7,68 juta per debitur dengan Non Performing Loan (NPL) untuk 6 bank pelaksana rata-rata 4,89%.


Pemantauan terhadap portofolio penempatan dana simpanan menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan Bank Permata cenderung meningkat hingga akhir tahun 2009 meskipun sempat menurun di awal tahun 2009. Sedangkan Bank BTN memiliki pola penyaluran kredit yang meningkat hingga mencapai Rp.40 Triliun pada bulan Desember 2009. Pada grafik terlihat pola penempatan dana yang berbeda antara Bank Permata dan BTN. Penempatan dana Bank Permata pada Bank Indonesia memiliki porsi paling besar daripada penempatan portofolio lainnya. Sedangkan BTN memberikan porsi penempatan dana terbesar pada obligasi pemerintah. Bahkan penempatan dana Bank Permata pada obligasi pemerintah terus mengalami penurunan hingga memiliki porsi lebih rendah dari penempatan pada bank lain di akhir tahun 2009.

0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00

0.002.004.006.008.00

10.0012.0014.00

Jan

Mar

Mei Ju

lSe

pN

ov Jan

Mar

Mei Ju

lSe

pN

ov Jan

Mar

Mei Ju

lSe

pN

ov

2007 2008 2009

(Rp Triliun)Perkembangan Penyaluran Dana Bank

Permata

Kredit yang Diberikan (RHS)Penempatan pada BI (LHS)Penempatan pada Bank Lain (LHS)Surat Berharga yang Dimiliki (LHS)Obligasi Pemerintah (LHS)

Gambar 42. Hingga akhir tahun 2009, kredit yang disalurkan Bank Permata meningkat

0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Jan

Mar Mei Ju

lSe

pN

ov Jan

Mar Mei Ju

lSe

pN

ov Jan

Mar Mei Ju

lSe

pN

ov

2007 2008 2009

(Rp Triliun)

Perkembangan Penyaluran Dana BTN

Kredit yang Diberikan (RHS)Penempatan pada BI (LHS)Penempatan pada Bank Lain (LHS)Surat Berharga yang Dimiliki (LHS)Obligasi Pemerintah (LHS)

Gambar 43. Porsi penempatan dana terbesar Bank BTN pada obligasi pemerintah

BANK

REALISASI PENYALURAN KUR

NPL (%) Plafon

(Rp Juta) Outstanding

(Rp Juta) Debitur Rata-rata

kredit (Rp Juta)

BNI 1,784,921

829,188

13,563

131.60

4.30

BRI (KUR Ritel) 5,202,575

2,729,147

41,088

126.62

6.09

BRI (KUR Mikro) 12,208,152

3,394,466

2,941,313

4.15

3.47

BANK MANDIRI 1,757,808

832,436

37,530

46.84

1.81

BTN 749,333

320,691

3,682

203.51

13.14

BUKOPIN 748,999

369,514

3,870

193.54

10.46

BANK SYARIAH MANDIRI

509,216

402,119

4,771

106.73

4.58

BANK NAGARI 17,702

16,651

470

37.66 -

BANK DKI 773

772

9

85.89 -

BANK JABAR BANTEN 236,831

226,644

2,442

96.98 -

BANK JATENG 135,077

101,340

2,304

58.63 -

BPD DIY 1,132

1,132

10

113.20 -

BANK JATIM 30,473

29,781

632

48.22 -

BANK NTB 17,987

16,209

219

82.13 -

BANK KALBAR 12,247

11,488

156

78.51 -

BANK KALTENG 8,150

7,778

170

47.94 -

BANK KALSEL 4,345

4,345

89

48.82 -

BANK SULUT -

-

-

- -

BANK MALUKU 4,186

3,824

146

28.67 -

BANK PAPUA 8,985

8,590

147

61.12 -

TOTAL 23,438,890

9,306,116

3,052,611

7.68

4.89

TOTAL 6 BANK PELAKSANA

22,961,004

8,877,560

3,045,817

7.54

4.89

Total BPD 477,886

428,556

6,794

70.34 -

Sumber: Kedeputian I, Menko Perekonomian


Tabel 10. Realisasi Penyaluran KUR Juli 2010 menurut Bank Pelaksana. Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp. 23.44 triliun kepada 3.052.611 debitur. BPD penyalur KUR bertambah menjadi 13 BPD dengan penyaluran Rp. 478 miliar kepada 6.794 debitur

Sektor ekonomi yang paling banyak dibiayai dengan penyaluran KUR, yaitu sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar Rp 16,16 trilliun (69%) dengan 2.471.157 debitur. Kemudian diikuti oleh sektor pertanian sebesar Rp. 3,48 triliun (15%) dengan 324.437 debitur. Perkembangan penyaluran KUR kepada sektor-sektor lain dapat dilihat pada tabel berikut.

REALISASI PENYALURAN KUR Menurut Sektor Ekonomi Per 31 JULI 2010

Sektor Ekonomi

Total Debitur

Plafon

(Rp Juta)

Outstanding

(Rp Juta)

Pertanian 3,484,800 1,790,006 324,437

Pertambangan 11,314 6,811 249

Industri Pengolahan 539,547 243,311 43,811

Listrik, Gas & Air 6,534 5,030 84

Konstruksi 538,231 214,702 3,119

Perdagangan, restoran & Hotel

16,161,131 5,829,572 2,471,157

Pengangkutan, pergudangan & komunikasi

126,557 56,931 4,449

Jasa-jasa dunia usaha 733,384 334,953 48,865

Jasa-jasa sosial / masyarakat

348,182 136,092 50,058

Lain-lain 1,489,210 688,707 106,381

Jumlah 23,438,890 9,306,116 3,052,611

Sumber: Kedeputian 1, Menko Perekonomian

Tabel 11. Realisasi Penyaluran KUR Juni 2010 menurut sektor ekonomi, porsi terbesar penyaluran KUR pada Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel (69%) kemudian sektor pertanian sebesar (15%).

BRI sebagai bank yang paling banyak menyalurkan KUR berhasil mencapai Rp 17.4 trilliun kepada 2.982.401 debitur diikuti oleh Bank BNI sebesar Rp 1,78 trilliun kepada 13.563 debitur dan Bank Mandiri sebesar Rp 1,76 trilliun kepada 37.530 debitur. Sementara BPD penyalur KUR yang terdiri dari 12 BPD penyalurannya masih relatif kecil, yaitu hanya sebesar Rp 478 miliar kepada 6.794 debitur.

REALISASI PENYALURAN KUR PER 31 JULI 2010

Sekilas Berita Internasional & Domestik

TINJAUAN BERITA EKONOMI & KEUANGAN INTERNASIONAL

ADB Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia

Asian Development Bank (ADB) merevisi proyeksi ekonomi Asia tahun 2010 setelah melihat perkembangan indikator yang cukup mengesankan selama kuartal pertama 2010. ADB memprediksi perekonomian Asia dapat tumbuh 7,9% di 2010, dibandingkan proyeksi semula sebesar 7,5%. Ekonomi Asia diyakini terus membaik berkat dukungan ekspor yang membaik, permintaan swasta yang kuat dan berlanjutnya dampak kebijakan stimulus.

Namun ADB mengingatkan adanya risiko pelemahan pada semester II-2010 yang timbul dari lingkungan global yang masih diliputi ketidakpastian, permintaan swasta domestik yang tidak bisa diprediksi dan risiko aliran modal yang dramatis serta fluktuasi nilai tukar.

ADB memperkirakan perekonomian Asia Timur yang meliputi China, Hong Kong, Korea bisa mencapai 8,4% atau lebih tinggi dari proyeksi semula sebesar 8,3%. Investasi yang lebih besar telah membantu perekonomian ketiga negara tersebut, di samping juga produksi dan belanja konsumen mulai meningkat dan ekspor pulih dengan kuat. Untuk kawasan Asia Tenggara diprediksi bisa tumbuh 6,7% pada tahun 2010, jauh lebih tinggi dari proyeksi semula yang hanya 5,1%. Pertumbuhan ekonomi 5 negara di kawasan tersebut yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand berhasil melebihi ekspektasi berkat kuatnya ekspor, produksi industri yang meningkat dan membaiknya kepercayaan konsumen. Kelompok 5 negara Asia Tenggara tersebut diprediksi bisa tumbuh perekonomiannya sebesar 6,8%.

Demikian pula untuk kawasan Asia Tengah, ADB memprediksi perekonomiannya juga akan terus membaik sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian global dan juga stabilitas harga minyak. ADB melihat perekonomian Asia Tengah bisa tumbuh 4,8% di tahun 2010, naik dari proyeksi semula sebesar 4,7%. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Pasifik diprediksi meningkat menjadi 3,8% dari prediksi semula yang hanya 3,7%. Namun kinerja untuk kawasan ini terlihat cukup beragam, dimana pelemahan yang satu bisa diimbangi oleh penguatan lainnya. (sumber: Detik Finance)

TINJAUAN BERITA EKONOMI & KEUANGAN DOMESTIK Penyusunan RAPBN 2011

Pokok-pokok nota keuangan dan RAPBN tahun 2011 telah diumumkan pada tanggal 16 Agustus 2010. Dasar hukum penyusunan RAPBN tahun 2011 antara lain pasal 23 UUD 1945 Amandemen Keempat, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD.

Asumsi dasar ekonomi makro 2010-2011 dalam penyusunan RAPBN tahun 2011, adalah: Pertumbuhan ekonomi 6,3% Laju inflasi 5,3% yoy Suku bunga SBI 3 bulan 6,5% Nilai tukar Rp 9.300 per dolar AS Harga minyak US$ 80 per barel Lifting minyak sebesar 970 ribu barel per hari RAPBN tahun 2011 nanti akan diarahkan untuk mencapai 10 sasaran strategis guna mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan selama 5 tahun ke depan. Sepuluh sasaran strategis tersebut adalah: Ekonomi nasional tumbuh makin tinggi Pengangguran makin menurun dengan menciptakan

lapangan kerja yang lebih baik Kemiskinan makin menurun Pendapatan per kapita makin meningkat Stabilitas ekonomi makin terjaga Pembiayaan dalam negeri makin kuat dan meningkat Ketahanan pangan dan air makin meningkat Ketahanan energi makin meningkat Daya saing ekonomi nasional makin menguat dan

meningkat Upaya pembangunan yang ramah lingkungan dengan

pendekatan 'ramah lingkungan' makin kita perkuat.

Defisit dalam RAPBN tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp. 115.7 triliun atau 1.7% terhadap PDB lebih rendah dari APBN-P tahun 2010 yang sebesar Rp. 133.7 triliun atau 2.1% PDB. (sumber: Kementerian Keuangan)


LIPUTAN LOKAKARYA KEDEPUTIAN I “PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)”

Lokakarya dengan tema “Penyusunan Rencana Tindak Perluasan Kredit Usaha Rakyat pada Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah” diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Pelaksana Komite Kebijakan KUR pada tanggal 10 Agustus 2010 bertempat Hotel Borobudur Jakarta. Dalam sambutan pembukaan Lokakarya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Bapak Erlangga Mantik menyampai-kan maksud penyelenggaraan lokakarya adalah mendorong kerjasama yang lebih erat antar unit pelaksana penyaluran KUR, khususnya kementerian teknis terkait, pemerintah daerah dan perbankan dalam rangka pencapaian target penyaluran KUR. Sedangkan yang menjadi tujuannya adalah mendorong perluasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Inpres No. 1/2010 tentang Percepatan Pembangunan 2010 dan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan. Dalam Inpres No. 3/2010 diinstruksikan untuk melaksanakan penyusunan rencana tindak perluasan KUR pada pemerintah daerah. Lokakarya dihadiri oleh 75 peserta yang terdiri dari pejabat kementerian teknis terkait, pimpinan pemerintah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, pimpinan bank pelaksana KUR, dan pimpinan perusahaan penjaminan, serta perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga internasional. Pada lokakarya ini diundang tiga pemerintah propinsi menimbang amanat Inpres No. 3/2010 bahwa propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dijadwalkan menyelesaikan rencana tindak perluasan KUR pada tahun 2010.

Lokakarya telah menghasilkan beberapa rekomendasi kegiatan yang akan ditindak-lanjuti melalui penyusunan Rencana Tindak Perluasan KUR Kementerian Teknis maupun Pemerintah Daerah, antara lain : Basis data calon debitur diperlukan oleh bank pelaksana untuk

mencapai target penyaluran KUR. Namun demikian data tersebut saat ini tersebar di Kementerian teknis, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia. Untuk itu perlu langkah koordinatif dan integratif dalam penyusunan basis data calon debitur KUR. Kementerian teknis dan pemerintah daerah akan terus memperbaharui data tersebut bekerjasama dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia diharapkan dapat memandu pengolahan basis data tersebut agar layak menjadi referensi perbankan.

Kegiatan pendampingan dalam rangka penyaluran KUR khususnya kepada usaha mikro perlu dikembangkan. Hal ini akan meningkatkan akses masyarakat kepada perbankan dan memperkecil resiko kredit macet. Untuk itu kerjasama antara kementerian, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan bank pelaksana dalam pelatihan tenaga pendamping perlu ditindak-lanjuti.

Sebagian bank pelaksana KUR memerlukan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro (LKM) dalam menyalurkan KUR. Namun masih terbatas jumlah LKM yang memenuhi persyaratan sebagai lembaga linkage dengan perbankan. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan LKM. Hal ini dapat ditempuh melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan atas kerjasama pemerintah daerah dengan perbankan dan Bank Indonesia.

Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan berupaya untuk menurunkan suku bunga KUR agar dibawah 10%. Penurunan suku bunga ini akan memperluas pangsa calon debitur KUR. Selain itu juga disarankan peningkatan pelayanan kredit yang lebih mudah dan cepat untuk meningkatkan penyaluran KUR.

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait di daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur akan segera membentuk Tim yang memantau dan mengevaluasi perluasan KUR. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim tersebut pada bulan Mei 2010. Ketiga pemerintah provinsi saat ini sedang menyusun program kerja Tim untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Tindak Perluasan KUR, seperti penyediaan anggaran dari APBD, pengadaan pendamping, dan penyusunan basis data.


LIPUTAN DIALOG EKONOMI INTERAKTIF

“ECONOMISTS TALK” Edisi Ketiga | Juli 2010

Suku Bunga Bank Domestik Bagi Kredit Investasi dan Modal Kerja

Bersama: Dr. Ir. Krisna Wijaya, MM Komisaris Independen Bank Mandiri

Sejak Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga menjadi 6,5%, suku bunga kredit masih tetap tinggi. Suku bunga kredit memiliki karakteristik yaitu naik dengan cepat namun turun perlahan. Oleh sebab itu, suku bunga dinilai sebagai salah satu pengurang daya saing usaha. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, Krisna menyatakan bahwa biaya suku bunga hanya memiliki porsi 3% dari seluruh komponen faktor produksi. Sedangkan biaya non ekonomi mencapai 5-10%. Jadi suku bunga bukan satu-satunya variabel penentu permintaan kredit. Krisna menjelaskan bahwa suku bunga kredit bisa saja diturunkan namun perlu diperhatikan adanya hal-hal yang dapat dan tidak dapat dikontrol oleh perbankan. Sebagai contoh, ketika pemerintah menerbitkan obligasi dengan yield yang lebih tinggi dari deposito, akan terjadi perpindahan dana yang signifikan dari deposito ke obligasi pemerintah. Untuk mempertahankan dana di perbankan, bunga deposito juga harus ditingkatkan setidaknya sama dengan yield obligasi.

Krisna membuka resep bagaimana cara menurunkan suku bunga kredit. Komponen yang terdapat dalam formula suku bunga kredit adalah COLF (Cost of Loanable Fund), OC (Overhead Cost), risk premium dan profit margin. COLF berbeda dengan cost of fund (biaya dana). COLF adalah biaya dana yang dapat dipinjamkan. Jadi tidak semua dana yang ada di bank dapat dipinjamkan. COLF harus disisihkan untuk reserve requirement (cadangan di bank sentral). Risk premium yang mencerminkan risiko kredit ditentukan oleh perbankan (high risk high return). Sedangkan rata-rata untuk profit margin adalah sebesar 1,5% dengan best practice sebesar 1%. Dari hasil simulasi perhitungan suku bunga kredit, pada risk premium 1%, profit margin 1,5%, dengan tingkat SBI 5,50% dan inflasi 5,25%, masih akan sulit untuk mencapai suku bunga kredit single digit.

Economists Talk merupakan forum diskusi internal bulanan yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Makro Ekonomi dan Keuangan. Forum ini mengundang para ekonom nasional untuk

mengulas berbagai isu ekonomi dan keuangan yang hangat dibicarakan di tengah masyarakat. Dialog dilakukan secara santai dan interaktif

untuk menambah wawasan ekonomi dan keuangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Materi paparan pembicara dapat diperoleh pada

Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro & Keuangan (Asdep Urusan Kebijakan Makro)

Krisna berpendapat bahwa suku bunga kredit single digit dapat dicapai dengan tingkat inflasi dibawah 6% sehingga lending rate bisa mencapai 9,20%. Pencapaian ini didukung dengan asumsi ada sejumlah bank yang harus ditutup karena dengan overhead cost sebesar 3% bank akan mengalami kesulitan. Overhead cost yang rendah memaksa bank untuk menutup outlet atau mengurangi pekerja.

Overhead cost perbankan sulit untuk diturunkan. Oleh sebab itu, profit margin menjadi komponen suku bunga yang mungkin untuk diturunkan. Laba perbankan Indonesia didominasi oleh Bank BUMN. Apabila suku bunga diturunkan, laba perbankan akan turun dan mengurangi penerimaan pemerintah di APBN. Selain itu, bursa saham perbankan juga akan turun dan akan mempengaruhi laba investor. Suku bunga single digit bisa diekspektasi, namun bukan hanya tugas dari perbankan untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan overhead cost, dan membuat risk premium jadi 0% & paling mungkin untuk diturunkan adalah profit margin.

Indonesia adalah negara yang menerapkan banking base seperti Jerman dan Jepang. Sedangkan sebagian besar negara lain menerapkan market base. Namun, sepanjang 3 hingga 4 tahun terakhir sebagai negara yang menerapkan banking base tidak ada pertumbuhan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan UMKM juga perlu ditingkatkan untuk menunjang keefektifan penyaluran dana perbankan. Bunga KUR mencapai 20% namun pengurusannya cukup mahal bisa mencapai Rp. 20 juta. Pengurusan izin saja mencapai Rp. 5 juta. Bukan hanya biaya izin, terdapat biaya lain yang masih harus dihadapi oleh UMKM seperti biaya asosiasi. Justru dikhawatirkan terjadi overheated di usaha kecil. Pemberdayaan UMKM juga perlu ditingkatkan agar penyaluran dana perbankan dapat terus berlangsung.


DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

BESERTA SEGENAP STAF DAN KARYAWAN

MENGHATURKAN

“SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADHAN”

DAN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Ged. PAIK II) Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, 10710 Telepon. 021-3521843, Fax. 021-3521836 www.ekon.go.id

Documents

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan edisi Juli 2010