TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh :

PROF.DR.H.M. SAID KARIM, SH. MH. M.Si. CLA

B I O D A T A

1. Nama lengkap : Prof.DR.H.M. Said Karim, SH. MH. M.Si. CLA

2. Tempat/ Tgl Lahir : Pare-Pare, 11 Juli 1962

3. Kelamin : laki-Laki

4. Agama Islam : Islam

5. Jabatan/Pekerjaan Sekarang :

1. Dosen di Fakultas Hukum & Program Pasca Sarjana

Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Dosen di Beberapa PTS & Penyelenggara Program Pasca

Sarjana di Indonesia.

3. Guru Besar Hukum Pidana & H.Acara Pidana Fak.Hukum Unhas.

4. Konsultan Hukum di Beberapa Perusahaan Swasta &

Instansi Pemerintah.

5. Ketua Yayasan LBH Cita Keadilan Makassar.

6. Pendidikan : S3 Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Unhas

7. Alamat : Jln Andi Mangerangi I No. 29

Makassar HP. 0811 41 0890 – 08123 800 0890

PENGERTIAN

Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Intinya dalah tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

DASAR HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (UU 8/2010),

dimana Undang-Undang tersebut menggantikan undang-undang

sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, “Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2002″ (UU 15/2002) sebagaimana telah diubah

dengan “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003″ (UU 25/2003)

PENYIDIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pada suatu perkara pidana, yang berwenang melakukan

penyidikan adalah penyidik sebagaimana disebut dalam

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (“KUHAP”):

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

untuk melakukan penyidikan.”

Adapun arti penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2

KUHAP adalah:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya.”

PENYIDIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Penyidik Kepolisian

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf

g Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, kepolisian

bertugas menyelidik dan menyidik

semua tindak pidana sesuai hukum

acara pidana dan peraturan

perundang-undangan lainnya. Ini

artinya, Polri jug aberwenang untuk

bertindak sebagai penyidik dalam

tindak pidana pencuciang uang

Penyidik KPK

Namun, jika perkara pindana itu

terjadi dalam ranah perbankan

dan melibatkan juga tindak pidana

korupsi di dalamnya, maka

penyidik yang berwenang

melakukan penyidikan tidak hanya

penyidik kepolisian, tapi juga

penyidik KPK yang diberi

wewenang khusus oleh undang-

undang.

DASAR HUKUM KPK SEBAGAI PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

KPK diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

dalam tindak pidana korupsi. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 huruf c Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang

mengatur bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan,

dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c UU

KPK, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

tindak pidana korupsi yang (Pasal 11 UU KPK):

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain

yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah).

Sebagai contoh wewenang KPK sebagai penyidik dalam kasus korupsi yang juga

berkaitan dengan kejahatan perbankan adalah kasus korupsi fasilitas pendanaan

jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal

berdampak sistemik.

TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan setelah menerima

Laporan Hasil Analisis dari PPATK ataupun setelah dilakukan penyelidikan

terhadap Laporan Hasil Analisis tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya langkah-

langkah yang diambil oleh Penyidik adalah berupa penelitian Laporan Hasil

Analisis atau hasil pelaksanaan penyelidikan, pembuatan administrasi

penyidikan, kegiatan penyidikan dan perlindungan saksi dan pelapor.

Penelitian Laporan Hasil Analisis / Hasil Pelaksanaan Penyelidikan

Laporan yang diterima oleh penyidik dari PPATK berupa Laporan

Hasil Analisis harus dipelajari dan diteliti, dengan maksud agar

kronologis dugaan tindak pidana pencucian uang yang telah dianalisis

oleh PPATK dapat dimengerti oleh Penyidik. Sehingga penyidik

memiliki keyakinan bahwa informasi dari Laporan Hasil Analisis

tersebut dapat dilakukan penyidikan.

1

TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2 Administrasi Penyidikan

Setelah Penyidik menerima Laporan Hasil Analisis dari PPATK,

dan Penyidik mencermati serta meneliti Laporan Hasil Analisis

tersebut dan selanjutnya dapat langsung dilakukan Penyidikan

Kegiatan Penyidikan TPPU

Setelah melakukan pemblokiran dan permintaan harta kekayaan

kepada Penyedia Jasa Keuangan dan didapatkan transaksi

keuangan yang diperlukan maka dilakukan penelitian terhadap

transaksi keuangan yang tersebut;

3

4

Pengumpulan Alat Bukti TPPU Penyitaan terhadap barang bukti yang tersangkut dalam perkara

TPPU dapat berupa:Terhadap barang bergerak; Terhadap barang

tidak bergerak; Terhadap dokumen: Penyitaan terhadap hasil

kejahatan yang berupa uang yang masih terdapat direkening

tersangka dapat dilakukan penundaan sementara

transaksi/pemblokiran terhadap rekening tersebut

KEWENGANGAN MENGADILI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 UU No. 46

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), mengatur:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

a. tindak pidana korupsi;

b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak

pidana korupsi; dan/atau

c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan

sebagai tindak pidana korupsi

Pengadilan Tipikor hanya memiliki kewenangan terhadap tindak pencucian uang

yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, sedangkan tindak pidana

pencucian uang yang tindak pidana asalnya selain korupsi bukan merupakan

kewenangan Pengadilan Tipikor melainkan kewenangan Pengadilan Negeri

KESIMPULAN

Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan

mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan

kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk

pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat lanjutan, sedangkan

kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya yang menghasilkan uang

yang kemudian dilakukan proses pencucian.

1

Polri dan KPK, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri serta Pasal

6 huruf c UU KPK, memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan

pada tindak pidana korupsi (khususnya kejahatan perbankan yang di

dalamnya menyangkut kasus korupsi)

2

Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu: penelitian Laporan

Hasil Analisis atau hasil pelaksanaan penyelidikan, pembuatan

administrasi penyidikan, kegiatan penyidikan dan perlindungan saksi dan

pelapor.

3

Terima kasih