1

PROSES PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GUGATAN PERDATA (CIVIL PROCEDURE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 YANG TELAH DI UBAH DENGAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh Agung Eka Putra

Abstrak

Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir. Korupsi negeri ini begitu parah, mengakar, bahkan sudah membudaya. Praktik korupsi terjadir hampir di semua lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Salah satu upaya yang dapat menghidarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah dengan cara pengembalian aset tindak pidana korupsi. Maka dari itu pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan pemulihan agar terbebas dari keterpurukan akan beberapa masalah akibat dari tindak pidana korupsi. Beberapa upaya tersebut adalah dengan meratifikasi United Nations Convention Againts Corrupton (UNCAC), dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvesi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi. Dalam mekanisme ini, adanya pelaku kejahatan yang dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan kejahatan berdasarkan suatu putusan pengadilan bukan merupakan suatu prasyarat yang harus dipenuhi guna dilakukannya perampasan aset (sarana/hasil tindak pidananya). Dengan mekanisme ini terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil pidana (proced of criminal) dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Di dalam mekanisme gugatan perdata disini yang diutamakan ialah objeknya bukan personalnya, dimana Jaksa Pengacara Negara selaku penggugat hanya ingin mengembalikan aset yang yang terdapat di ahli waris dari Alm. Yusuf Setiawan yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, bukan untuk memberikan efek jera seperti halnya dalam pidana. Penulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang selanjutnya disusun secara kualitatif agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami atau dimengerti.

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia sudah

sampai pada titik nadir. Korupsi negeri

ini begitu parah, mengakar, bahkan

sudah membudaya. Praktik korupsi

terjadir hampir di semua lapisan

birokrasi, baik legislatif, eksekutif,

maupun yudikatif, serta telah pula

menjalar ke dunia usaha. Ibarat penyakit,

korupsi merupakan penyakit yang sudah

kronis, sehingga sangat sulit untuk

2

mengobatinya.1 Korupsi tidak saja akan

menggerus struktur kenegaraan secara

perlahan, akan tetapi menghancurkan

segenap sendi-sendi penting yang

terdapat dalam negara.2

Gambaran terjadinya praktik

korupsi di Indonesia setidaknya tercemin

dalam indeks persepsi korupsi yang

dikeluarkan beberapa lembaga survei,

diantaranya Indeks Persepsi Korupsi

(Corruption Perception Index) yang di

keluarkan oleh Transparacy

International dan Politically and

Economic Risk Consultancy (PERC).

Survei yang dilakukan oleh

Transparancy International menunjukan

skor Indonesia sangat rendah dan tidak

mengalami kenaikan signifikan sampai

dengan tahun 2010.3 PERC bahkan

menempatkan Indonesia sebagai negara

terkorup di Asia Pasific pada tahun 2009

dan 2010.

Korupsi di tempatkan sebagai

salah satu kejahatan terorganisir dan

1 M. Akil Mochtar, Memberantas Korupsi,

Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi, (Jakarta: Q-Communication, 2006), hlm. 103.

2 Mansyur Semma, Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan perilaku Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 203.

3 Indeks persepi korupsi Indonesia per tahun berdasarkan data Transparancy International sebagai berikut: 2005: 2,2; 2006: 2,4; 2007: 2,3; 2008: 2,6; 2009: 2,8; 2010: 2,8.

bersifat transnasional berdasarkan

United Nations Convention Againts

Transnational Oraganized Crime

(UNTOC) atau Konvensi Kejahatan

Transnasional Terorganisasi pada tahun

2000, dengan pertimbangan sebagai

berikut:4

1. Modus operandi korupsi telah

menyatu dengan sistem birokrasi

hampir di semua negara termasuk

dan tidak terbatas pada negara-

negara di Asia dan Afrika, dan

dilakukan secara besar-besaran oleh

sebagian terbesar pejabat tinggi

bahkan seorang Presiden seperti di

Filipina, Nigeria, dan beberapa

negara Afrika lainnya; kasus terbaru

menyangkut mantan Perdana Menteri

Thaksin di Thailand.

2. Korupsi telah terbukti melemahkan

sistem pemerintahan dari dalam alias

virus berbahaya dan penyebab proses

pembusukan dalam kinerja

pemerintahan serta melemahkan

demokrasi.

3. Sangatlah sulit pemberantasan

korupsi diperangi di dalam sistem

birokrasi yang juga koruptif sehingga

memerlukan instrument hukum yang

4 Muhammad Yusuf, Merampas Aset

Koruptor, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2013), hlm. 2.

3

luar biasa untuk mencegah dan

memberantasnya.

Korupsi tidak lagi merupakan

masalah dalam negeri atau masalah

nasional suatu negara, melainkan sudah

merupakan masalah antar negara atau

hubungan antara dua negara atau lebih

sehingga memerlukan kerja sama aktif.

antar negara-negara yang

berkepentingan atau dirugikan karena

korupsi. Hal ini disebabkan sangat

banyak bukti bahwa asset hasil korupsi

di tempatkan di negara yang di anggap

aman oleh pelakunya seperti: kepulauan

Caymand, Swiss, Austria, dan beberapa

negara di Asia dan Afrika. Kecanggihan

modus operandi korupsi dan

perlindungan aset hasil korupsi yang di

dukung oleh teknologi informasi modern

telah diakui sangat menyulitkan

pemberantasan korupsi hampir di semua

negara terutama dalam proses

pembuktiannya.

Tinjauan Umum Tentang Gugatan

Perdata Dan Perampasan Aset Tindak

Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata

Gugatan dapat disimpulkan

sebagai suatu tuntutan hak, dari setiap

orang atau pihak (kelompok) atau badan

hukum yang merasa hak dan

kepentingannya dirugikan dan

menimbulkan perselisihan, yang

ditujukan kepada orang lain atau pihak

lain yang menimbulkan kerugian itu

melalui pengadilan, yang objek

pembahasan ini adalah pengadilan

negeri.5 Tidak lain adalah suatu tindakan

yang bertujuan memperoleh

perlindungan hukum yang diberikan oleh

pengadilan untuk mencegah tindakan

main hakim sendiri. Oleh karena itu,

sebagai syarat mutlak untuk menggugat

ke pengadilan haruslah atas dasar adanya

perselsihan atau sengketa. Tidak ada

perselisahan tentu tidak akan ada

gugatan.

Perkara perdata yang tidak dapat

diselesaikan secara kekeluargaan

(damai), tidak boleh diselesaikan dengan

cara main hakim sendiri tetapi harus

diselesaikan dengan cara melalui

pengadilan. Pihak yang merasa di

rugikan hak perdatanya dapat

mengajukan perkaranya ke pengadilan

untuk memperoleh penyelesaian

sebagaimana mestinya, yakni dengan

menyampaikan gugatan terhadap pihak

yang dirasa merugikan.

5 Sophar maru hutagalung, praktik peradilan

perdata dan alternatif penyelesaian sengketa, (Jakarta: PT. Kompas Media Indonesia, 2013), hlm 4

4

Perkara perdata di bagi lagi ke

dalam dua bagian yaitu, perkara

contentiosa dan perkara volluntaira.

Perkara contentiosa (gugatan) adalah

perkara yang di dalamnya terdapat

sengketa 2 pihak atau lebih yang sering

disebut dengan gugatan perdata. Artinya

ada konflik yang harus diselesaikan dan

harus ada putusan pengadilan, apakah

berakhir dengan kalah atau damai,

tergantung pada proses hukum.

Sedangkan volluntaira adalah

permohonan.

Adapun perbedaan dari gugatan

dan permohonan yakni dimana dalam

perkara gugatan ada sengketa, suatu

konflik yang harus diselesaikan dan

harus diputus oleh pengadilan,

sedangkan dalam permohonan tidak ada

sengketa atau perselisihan, misalnya

segenap ahli waris secara bersama-sama

menghadap ke pengadilan untuk

mendapat suatu penetapan perihal bagian

masing-masing dari warisan almarhum.

Atau permohonan untuk mengganti

nama dari Liem Sio Liong menjadi

Sudono Salim, atau permohonan

pengangkatan seorang anak, wali,

pengapu, perbaikan akta catatan sipil,

dalam suatu gugatan ada dua atau lebih

pihak yaitu penggugat dan tergugat yang

merasa haknya atau hak mereka

dilanggar, sedangkan dalam permohonan

hanya ada satu pihak yaitu pihak

pemohon, hasil suatu gugatan adalah

putusan (vonis) sedangkan hasil suatu

permohonan adalah penetapan

(beschikking).

Menurut RUU acara perdata pada

Psl 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan

hak yang mengandung sengketa dan

diajukan ke pengadilan untuk

mendapatkan putusan.6

Sudikno Mertokusumo, tuntutan

hak adalah tindakan yang bertujuan

memperoleh perlindungan yang

diberikan oleh pengadilan untuk

mencegah main hakim sendiri

(eigenrichting).

Darwan Prinst, gugatan adalah

suatu permohonan yang disampaikan

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang

berwenang mengenai suatu tuntutan

terhadap pihak lainnya dan harus

diperiksa menurut tata cara tertentu oleh

pengadilan serta kemudian diambil

putusan terhadap gugatan tersebut.7

Dari pengertian yang telah di

paparkan di atas maka gugatan pun dapat

6 RUU Acara Perdata: psl 1 angka 2 7 Anonim, tersedia di

http://tiarramon.wordpress.com/2010/06/04/bab-ii-perihal-gugatan/, di unduh pada tanggal 31 Juli 2013.

5

di bagi ke dalam beberapa sub bagian

seperti, jenis jenis gugatan, bentuk

gugatan, syarat dan isi gugatan, dan teori

gugatan.

Didalam pengajuan gugatan

secara tertulis pada tahap pertama

gugatan tertulis tersebut doserahkan

pada panitera muda yang akan di

sampaikan pada ketua pengadilan, tahap

kedua setelah memberikan gugatan

tertulis kepada panitera muda penggugat

atau kuasanya menuju pada ruang ahli

taksir dalam menentukan biaya perkara.

Proses Perampasan Aset Tindak Pidana

Korupsi Melalui Gugatan Perdata (Civil

Procedure)

Melihat pada kenyataan terhadap

apa yang telah ditimbulkan oleh tindak

pidana korupsi maka diperlukannya

upaya-upaya luar biasa dalam hal

penanggulangan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi. Salah satu upaya

yang dapat menghidarkan keterpurukan

Indonesia akibat korupsi tersebut adalah

dengan cara pengembalian aset tindak

pidana korupsi. Maka dari itu

pemerintah Indonesia telah melakukan

beberapa upaya untuk melakukan

pemulihan agar terbebas dari

keterpurukan akan beberapa masalah

akibat dari tindak pidana korupsi.

Beberapa upaya tersebut adalah dengan

meratifikasi United Nations Convention

Againts Corrupton (UNCAC),8 dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

tentang Pengesahan Konvesi

Perserikatan Bangsa-bangsa Anti

Korupsi pada tanggal 18 April 2006.

Pada UNCAC 2003, perampasan

aset tindak pidan pidana korupsi dapat

dilakukan melalui jalur pidana atau

perdata. Proses perampasan aset

kekayaan melalui jalur pidana ada 4

tahap yaitu : pertama, pelacakan aset

dengan tujuan mengidentifikasi, bukti

kepemilikian, lokasi penyimpanan harta

yang berhubungan dengan delik yang

dilakukan. Kedua, pembekuan atau

perampasan aset sesuai dengan Bab I

Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 dimana

dilarang sementara mentransfer,

mengkonvensi, mendisposisi, atau

memindahkan kekayaan atau untuk

sementara menanggung beban dan

tanggungjawab untuk mengurus dan

memelihara serta mengawasi kekayaan

berdasarkan penetapan pengadilan atau

penetepan dari otoritas lain yang

berkompeten. Ketiga, penyitaan aset

8 Muhammad Yusuf, op.cit, hal 10

6

sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC

2003 diartikan sebagai pencabutan

kekayaan untuk selamanya berdasarkan

penetapan pengadilan atau penetapan

dari otoritas lain yang berkompeten.

Keempat, pengembalian dan penyerahan

aset kepada negara. Selanjutnya, pada

UNCAC 2003 maka perampasan harta

pelaku tindak pidana korupsi melalui

pengambilan secara langsung melalui

proses pengadilan yang dilandaskan

kepada sistem negatiation plea atau

plea barganin system, dan melalui

pengembalian aset secara tidak langsung

yaitu melalui proses penyitaan

berdasarkan putusan pengadilan (Pasal

53 UNCAC 2003).

Pengembalian aset hasil tindak

pidana melalui mekanisme gugatan

terhadap aset yang berasal dari tindak

pidana atau instrumen kejahatan yang

menekankan perampsan aset hasil tindak

pidana atau dikenal dengan Non-

Conviction Based Asset Forfeiture

(NCB) atau Civil Forfeiture. Dalam

mekanisme ini, adanya pelaku kejahatan

yang dinyatakan secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan

kejahatan berdasarkan suatu putusan

pengadilan bukan merupakan suatu

prasyarat yang harus dipenuhi guna

dilakukannya perampasan aset

(sarana/hasil tindak pidananya).9

Dengan mekanisme ini terbuka

kesempatan yang luas untuk merampas

segala aset yang diduga merupakan hasil

pidana (proced of criminal) dan aset-aset

lain yang patut diduga akan digunakan

atau telah digunakan sebagai sarana

untuk melakukan tindak pidana.

Mekanisme baru ini juga dapat

digunakan sebagai alternatif untuk

memperoleh kompensasi atau uang

pengganti atas adanya kerugian negara.10

Di samping itu, kendala-kendala

yang timbul dalam upaya pengembalian

aset melalui mekanisme pidana dapat

teratasi. Walaupun pelakunya sakit atau

tidak diketemukan atau meninggal

dunia, perampasan aset tetap dapat

dilakukan secara fair kerana tetap

melalui suatu sidang pengadilan. Dengan

mekanisme baru ini, sistem pembalikan

beban pembuktian dapat ditempatkan

secara tepat sesuai standar internasional

yang menggariskan, bahwa sistem

pembalikan beban tidak patut diterapkan

dalam peradilan pidana dimana

kegagalan dalam pembuktian menurut

9 Ibid. 10 Berdasarkan data dari Bidang Pidana

Khusus Kejaksaan RI tahun 2010.

7

sistem tersebut dijadikan sebagai dasar

untuk menghukum atau mempidana

seseorang secara fisik.

Analisis Kasus Perampasan Aset Tindak

Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata

(Civil Procedure)

Perkara tindak pidana korupsi

terkait penyimpangan penggunaan dana

APBD Provinsi Jawa Barat Tahun

Anggaran 2003 dan 2004. Bahwa

perkara tindak pidana atas nama

Tergugat alm. Yusuf Setiawan yang

telah disidangkan /diperiksa pokok

perkaranya berdasarkan Surat Dakwaan

Nomor: Dak-06/24/II/2009 tanggal 19

Februari 2009 dan terdaftar pada

Pengadilan Negeri Tindak Pidana

Korupsi dengan register perkara Nomor:

06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST

merupakan bagian yang tidak dapat

terpisahkan dari perkara tindak pidana

korupsi atas nama Drs. Dany

Setiawan.M.Si, dkk yang telah

berkekuatan hukum tetap berdasarkan

putusan pengadilan tindak pidana

korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor:

05/PID.B/TPK/2009/PN.JKt.PST

tanggal 30 Juni 2009 yang salah satu

amarnya berbunyi: Menyatakan

terdakwa I Drs. H. Dani Setiawan, M.Si,

terdakwa II Drs. Wahyu Kurnia, MBA

dan terdakwa III Drs. H. Ijuddin

Budhyana, M.Si terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana korupsi secara bersama-sama

sebagai perbuatan perbarengan.

Penggugat mengajukan Gugatan a

quo berdasarkan Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang menyatakan : dalam hal

terdakwa meninggal dunia pada saat

dilakukan pemeriksaan di sidang

Pengadilan, sedangkan secara nyata telah

ada kerugian keuangan negara, maka

Penuntut Umum segera menyerahkan

salinan berkas berita acara sidang tersebut

kepada Jaksa Pengacara Negara atau

diserahkan kepada instansi yang

dirugikan untuk dilakukan gugatan

perdata terhadap ahli warisnya .

Dalam perkara tindak pidana

Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi dengan register perkara Nomor :

06/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST yang

menjadi subyek hukumnya adalah

Terdakwa Alm. Yusuf Setiawan.

8

Menimbang, bahwa yang dapat

menjadi subyek hukum dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

Pasal 1 ayat 3 adalah orang perseorangan

atau termasuk Korporasi baik yang

berbentuk badan hukum atau tidak

berbadan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas

jelaslah bahwa yang menjadi subyek

hukum dalam perkara tindak pidana

korupsi adalah alm. Yusuf Setiawan

sebagai orang dan bukan sebagai badan

hukum yang didakwa sebagai turut

melakukan bersama-sama melakukan

tindak pidana korupsi.

Bahwa Alm Yusuf Setiawan telah

diajukan kemuka Persidangan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi dengan Register

Nomor :

06/Pid.B/TPK/2009.PN.JKT.PST dalam

penuntutan telah meninggal dunia

sebelum perkaranya diputus, sehingga

dengan sendirinya demi hukum

berdasarkan Pasal 77 KUHP Majelis

Hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

menyatakan penuntutan atas diri

Terdakwa Alm Yusuf Setiawan gugur,

dengan meninggalnya Alm Yusuf

Setiawan maka Jaksa Pengacara Negara

(in Casu Penggugat) berdasarkan Pasal 34

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak pidana

Korupsi telah mengajukan Gugatan

terhadap ahli warisnya.

Berdasarkan azas hukum lex

specialis derogate legi generalis artinya

azas hukum yang menyatakan peraturan

perundang-undangan atau undang-

undang yang bersifat khusus

mengenyampingkan peraturan atau

undang-undang yang umum tersebut,

maka Majelis berpendapat penerapan

Pasal 34 Undang- Undang Nomor : 31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 20

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana

Korupsi yang dijadikan dasar Penggugat

untuk melakukan gugatan a quo. bahwa

dalam kedudukannya Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana adalah Undang-

Undang yang bersifat umum, sedangkan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun

2001 tentang tindak pidana Korupsi

adalah bersifat khusus, maka dengan

9

kata lain hak menunut keperdataan tidak

dapat gugur dengan sendirinya.

Persoalan hukum selanjutnya

adalah apakah dengan adanya perbuatan

Alm. Yusuf Setiawan tersebut secara

nyata telah ada kerugian negara ?

Pasal 32 Undang-Undang Nomor

: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor :

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi ayat (1)

menyatakan Dalam hal penyidik

menemukan dan berpendapat bahwa satu

atau lebih unsur tindak pidana korupsi

tidak terdapat cukup bukti, sedangkan

secara nyata telah ada kerugian

keuangan negara, maka penyidik segera

menyerahkan berkas perkara hasil

penyidikan tersebut kepada Jaksa

Pengacara Negara untuk dilakukan

gugatan perdata atau diserahkan kepada

instansi yang dirugikan untuk

mengajukan gugatan.

Sedangkan ayat (2) menyatakan

Putusan Bebas dalam perkara tindak

pidana korupsi tidak menghapuskan hak

menuntut kerugian terhadap keuangan

negara .

Selanjutnya apakah yang

dimaksud dengan secara nyata telah

ada kerugian keuangan negara menurut

penjelasan Pasal 32 ayat (1) bahwa yang

dimaksud dengan secara nyata telah ada

kerugian negara adalah kerugian negara

yang sudah dapat dihitung jumlahnya

berdasarkan hasil temuan instansi yang

berwenang atau akuntan yang ditunjuk,

sedangkan yang dimaksud dengan

akuntan yang ditunjuk dengan sendirinya

adalah akuntan yang ditunjuk oleh

Penyidik.

Bahwa di dalam gugatanya

penggugat telah secara nyata

membuktikan ada kerugian negara yang

sudah dapat dihitung jumlahnya

berdasarkan hasil temuan instansi

berwenang.

Berdasarkan surat BPKP Nomor :

SR-88/D6/1/2009 tanggal 29 Januari

2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas

dugaan Tindak Pidana Korupsi

pengadaan kendaraan mobil pemadam

kebakaraan, truck sampah, stoomwalls,

ambulance untuk Kabupaten/Kota oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun

2003 dan tahun 2004.

Penutup

Berdasarkan dengan Konvensi

Internasional yang salah satu anggotanya

adalah Indonesia yang mana membahas

10

mengenai pemberantasan tindak pidana

korupsi yang akhirnya melahirkan

United Nations Convention Againts

Corrupton (UNCAC) 2003 yang mana

Indonsesia sudah meratifikasinya

kedalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2006, Pengembalian aset hasil

tindak pidana melalui mekanisme

gugatan terhadap aset yang berasal dari

tindak pidana atau instrumen kejahatan

yang menekankan perampsan aset hasil

tindak pidana atau dikenal dengan Non-

Conviction Based Asset Forfeiture

(NCB) atau Civil Forfeiture. Dalam

mekanisme ini, adanya pelaku kejahatan

yang dinyatakan secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan

kejahatan berdasarkan suatu putusan

pengadilan bukan merupakan suatu

prasyarat yang harus dipenuhi guna

dilakukannya perampasan aset

(sarana/hasil tindak pidananya).

Ketentuan perampasan aset tindak

pidana korupsi melalui jalur gugatan

perdata dalam UU PTPK merupakan

jalan alternatif manakala perampasan

aset tersebut melalui tuntutan pidana

tidak dapat dilakukan karena alasan yang

dibenarkan undang-undang, seperti

tersangka atau terdakwa meninggal

dunia mengingat meninggalnya seorang

tersangka atau terdakwa menyebabkan

hilangnya kewenangan menuntut

sebagaimana dimaksud dalam pasal 77

KUHP. Letak karakteristik gugatan

perdata untuk tindak pidana korupsi

ialah diajukan setelah upaya pidana tidak

dimungkinkan lagi dilakukan, artinya

pengembalian kerugian keuangan negara

melalui perampasan, uang pengganti,

tidak berhasil dilakukan. Gugatan

perdata untuk tindak pidana korupsi

dengan demikian mengandung

karakteristik yang spesifik, yaitu

dilakukan setelah upaya pidana tidak

dimungkinkan lagi untuk diproses

karena dihadapkan pada kondisi-kondisi

tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32, 33, 34, dan Pasal 38 C UU

PTPK, meskipun telah terjadi kerugian

negara.

11

DAFTAR PUSTAKA

Hutagalung, Sophar maru. praktik peradilan perdata

dan alternatif penyelesaian sengketa.

Jakarta: PT. Kompas Media Indonesia,

2013.

Mochtar, M. Akil. Memberantas Korupsi, Efektifitas

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian

dalam Gratifikasi. Jakarta: Q-

Communication, 2006.

Semma, Mansyur, Negara dan Korupsi; Pemikiran

Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia

Indonesia, dan perilaku Politik. Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Yusuf, Muhammad. Merampas Aset Koruptor.

Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2013.