1

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENERAPAN QANUN

NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT/MESUM DI

KOTA BANDA ACEH

Oleh:

RIKI YUNIAGARA

ZULKHAIRI NURHAS

FIATUL HAMDI

MUHAJIR

MAHMUDDIN AIFA

Peneliti Muda The Aceh Institute

THE ACEH INSTITUTE

ULEE KARENG-BANDA ACEH

2010

2

KATA PENGANTAR

ب الل ب الل س ب الل ب يب ــــ ب س

Assalamu‟alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadirat Allah Swt, karena dengan kuasa

dan kehendakNyalah, penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Adat Dalam

Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kota Banda

Aceh ”, dapat diselesaikan. Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada

Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari alam kegelapan

sampai ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan penelitian ini dimaksudkan guna mengetahui seberapa jauh peran

lembaga adat dalam penerapan qanun nomor 14 tahun 2003 di kota banda aceh,

penelitian ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan,

bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan

pada penulis. Untuk itu, ucapan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya

disampaikan kepada :

1. Kanda Chairul Fahmi M.A selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk

dan bimbingan serta nasehat-nasehat yang sangat berguna dalam penulisan

peneitian ini.

2. Kanda Muhammad Syuib, selaku Pembina yang telah memberikan arahan dalam

mencapai kesuksesan hasil penelitian ini.

3. Semua teman-teman The Aceh Institute yang telah memberikan motivasi

sehingga penelitian ini selesai.

3

4. Kemudian untuk instansi terkait yang telah bersedia mmemberikan keterangan,

sehingga penelitian ini sukses dilaksanakan.

5. Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tokoh lembaga adat

dalam memberikan data untuk mendukung selesainya penelitian ini.

6. Kemudian ucapan terimakasih kepada semua elemen The aceh Institute yang

telah membuat penelitian pada tingkat Mahasiswa.

Penelitian ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun pada

kenyataannya masih ditemukan banyak kekurangan yang disebabkan karena

keterbatasan ilmu penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun guna kesempurnaannya.

Akhirnya kepada Allah Swt dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga

hasil penellitian ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi semua pihak terutama

bagi penulis sendiri, Amin Ya Rabbal „Alamin.

Banda aceh, 28 Juni 2010

Penulis

4

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

1.2 Research Question

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Literature Review

1.5 Metodelogi

1.5.1. Lokasi penelitian

1.5.2. populasi dan sampel

1.5.3. Teknik Pengumpulan data

1.5.4. Teknik Analisis data

1.6 Time Line

BAB II:TINJAUAN TEORITIS

2.1. Pengertian Hukum Adat

2.2. Azaz-azaz Hukum Adat

2.3. Peran Adat dalam Pelaksanaan Syari‟at

2.4. Hukum Adat dan Hubungannya dengan Syari‟at Islam

2.4.1. Syari‟at Dalam Realitas Kehidupan

BAB III: PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENERAPAN QANUN

NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT/MESUM

Penyelesaian Kasus Khawat Secara Adat

3.2 Kebijakan dan Strategi Lembaga Adat

DAFTAR PUSTAKA

5

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG MASALAH

Aceh merupakan daerah yang telah diberlakukan Syari‟at Islam oleh

Pemerintah pusat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah

Istimewa Aceh. Puncaknya Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh di mana

disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang

Gubernur.1

Pelaksanaan syari‟at Islam di Aceh secara formal oleh pemerintah provinsi

telah dicanangan pada 1 Muharam 1425 H, bertepatan pada tanggal 15 Maret 2002.

Pencanangan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, justru awal dari pelaksanaan

tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh ke suasana yang Islami

sesuai dengan (pelaksanaan secara kaffah) dengan visi Propinsi Aceh yakni

mewujudkan masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Islam.

Sebagai wujud pelaksanaan syari‟at Islam di Provinsi Aceh, Pemerintah

Daerah telah mensahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan syari‟at

Islam, yang diberikan wewenang kepada Mahkamah Syari‟ah untuk memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang

Ahwal al-Syakhshiyah, Mu‟amalah dan Jinayah. Dalam kasus Jinayah, Pemerintah

Daerah Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang

Khalwat/Mesum yang akan diselesaikan melalui Mahkamah Syari‟ah.

1Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan daerah/Qanun Instruksi

gubernur Edaran gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari‟at Islam, (Banda Ach: Dinas Syari‟at Islam

2009) hlm 75.

6

Di samping adanya lembaga hukum formal yaitu Mahkamah Syari‟ah yang

menangani pelanggaran syari‟at Islam, juga ada lembaga informal yaitu lembaga adat

yang sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat Aceh. Lembaga adat

memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang

Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang

Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam penyelenggaraan kehidupan adat, daerah dapat menetapkan berbagai

kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta

lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari‟at Islam.

Kemudian, daerah juga dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat

yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Provinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman dan Kelurahan/Desa atau Gampong.

Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di

Provinsi Aceh yaitu untuk mendamaikan perkara dengan rapat adat gampong, yang

dipimpin oleh Geuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak

dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang

dipimpin oleh imum Mukim dan seterusnya bila imum Mukim dalam jangka waktu

satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan

kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari‟ah. Tata cara dan syarat-syarat

penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah

kabupaten/kota/kecamatan/mukim dan gampong.2

Pelanggaran Syari‟at khalwat/mesum yang dilakukan oleh warga gampong

dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG). Ketentuan

ini seyogianya diketahui oleh pihak penyidik, yaitu petugas Wilayatul Hisbah, dan

masyarakat umum, sehingga siapa saja dari ketiga unsur ini yang melakukan

penangkapan, maka ia menyerahkan pelakunya kepada aparat gampong, sedangkan

jika pelaku khalwat/mesum bukan warga gampong, maka diserahkan langsung

kepada penyidik.

2www.perkembangan hukum Adat.com

7

Akan tetapi, dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di kota Banda Aceh,

lembaga adat sangat berperan aktif, di mana kasus khalwat/mesum kebanyakan

hanya diselesaikan oleh lembaga adat saja, tanpa melibatkan Mahkamah Syari‟ah. Ini

merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat Kota Banda Aceh, seakan-akan tidak

adanya lembaga formal yang lebih berwenang dalam menangani kasus

khalwat/mesum dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Fenomena di atas dapat dilihat pada penelitian awal penulis yang

mendapatkan data dari dinas syari‟at Islam Kota Banda Aceh, dimana pelaku

khalwat/mesum yang diberikan hukuman oleh Mahkamah Syari‟ah, hanya beberapa

kasus saja yang mendapat hukuman badan berupa hukuman cambuk, selebihnya

pelaku khalwat/mesum hanya mendapat hukuman berupa teguran, nasehat, dan

dikawinkan. Selanjutnya, kepala Wilayatul Hisbah Dinas Syariat Islam Kota Banda

Aceh menyatakan bahwa banyak kasus khalwat/mesum hanya diselesaikan oleh

Lembaga Adat gampong saja tanpa melibatkan mereka sehingga mereka kewalahan

untuk mendapatkan data-data pelaku khalwat/mesum di Kota Banda Aceh.

Sementara beberapa tokoh adat di seputaran Darussalam mengatakan bahwa

peran lembaga adat Gampong sangat besar dalam menangani kasus khalwat/mesum

dalam Gampong mereka dan banyak pelaku khalwat/mesum diberikan hukuman

langsung oleh lembaga adat Gampong baik berupa nasehat maupun dikawinkan

langsung bagi pelaku khalwat/mesum tanpa melaporkan kepada Wilayatul Hisbah

atau pihak lain yang berwenang, dari peran dan fungsinya sesuai dengan apa yang

tertera dalam Qanun aceh No 13 tahun 2003 di jelaskan bahwa tidak ada aturan

hukum adat yang megatur tentang di bolehkan lembaga adat untuk

memutuskan/menjatuhkan hukuman terhadap pelaku khalwat/mesum baik hukuman

berupa cambukan atau di kawinkan.

Namun di sini terlihat bahwa lembaga adat sudah mulai berperan sampai

kepada tahap memberikan/menjatuhkan hukuman kepada pelaku khalwat/meuseum,

sementara dalam aturan hukum/Qanun, tidak ada satu pasal pun yang mengatur

tentang di bolehkannya lembaga adat untuk memberikan/menjatuhkan hukuman bagi

pelaku khalwat/meuseum, dari penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik

8

untuk mengadakan penelitian tentang sampai dimana peran lembaga adat terhadap

penyelesaian kasus khalwat/meuseum.3

1.2 RESEARCH QUESTION

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok yang

akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Peran Lembaga Adat di Kota

Banda Aceh dalam Menyelesaikan Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang

Khalwat/Mesum”. Dari permasalahan pokok tersebut, penulis menguraikan kedalam

beberapa prtanyaan yang lebih khusus yaitu:

1. Bagaimana kedudukan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus

khalwat/meuseum dalam menyelesaikan kasus khalwat/mesum menurut

Qanun Nomor 14 Tahun 2003.

2. Mengapa masyarakat lebih memilih lembaga adat dalam menyelesaikan

kasus khalwat/mesum di Kota Banda Aceh. Sehingga masyarakat

(tokoh/lembaga adat) sering menyelesaikan kasus khalwat/meuseum

degan hukum adat

3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap peran lembaga adat dalam

penyesaikan kasus khalwat/mesum di Kota Banda Aceh.

1.3 TUJUAN PENELITIAN.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan lembaga adat terhadap penyelesaian kasus

khalwat/mesum menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003.

2. Untuk mengetahui alasan masyarakat lebih memilih lembaga adat dalam

penyelesaian kasus khalwat/mesum di kota banda aceh.

3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap peran lembaga adat dalam

menyelesaikan kasus khalwat/mesum di kota banda aceh.

3http://santunanjadid.blogspot.com/2010/01/sosialisasi-qanun-syariat-islam-di.html

9

1.4 METODELOGI

Penelitian awal penulis mewancarai beberapa tokoh masyarakat dan tokoh

adat dalam Kota Banda Aceh diantaranya tokoh masyarakat adat Gampong inong

balee, ulee kareng dan rukoh, semua tokoh adat tersebut di wawancarai untuk

pendukung penelitian yang penulis lakukan.

Adapun metode yang penulis lakukan Dalam membahas penelitian ini,

menggunakan dua bentuk metode penelitian yaitu

1. Metode Field Research

Yaitu proses pengumpulan data lapangan, yang digunakan untuk

mendapatkan data-data yang diperlukan dilapangan (lokasi penelitian) yang

berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, maka penulis menggunakan

beberapa teknik pengumpulan data lapangan sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara

lisan dan tulisan yang berkenaan dengan pokok pembahasan yang diteliti dalam

penulisan ini. Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu tokoh

masyarakat adat Gampong kota Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda

Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, Dinas syari‟at

Islam kota Banda Aceh, Kepolisian kota Banda Aceh.

b. Angket.

Angket merupakan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan pokok bahasan

yang dilengkapi dengan jawaban ganda. Responden tinggal memilih jawaban yang

paling benar menurut apa yang dirasakan, dilihat dan didengar.

2. Metode pengumpulan data pustaka (library research)

Dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini,

penulis juga menelaah buku-buku sebagaimana telah disinggung di atas. Sebagai data

penunjang (data sekunder).

10

1.5.1 Lokasi Penelitian

Metode penelitian yang akan dilaksanakan adalah metode Survei. Penelitian

akan dilaksanakan di kota Banda Aceh, lokasi penelitian ini dipilih secara purposive

berdasarkan pertimbangan bahwa kotamadya ini adalah sentral penyelesaian kasus

khalwat melalui adat di kota Banda Aceh.

1.5.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah pihak yang terkait dalam Lembaga Adat serta

Tokoh-Tokoh Masyarakat di Kota Banda Aceh. Sampel ditarik secara simple random

sampling.

Istilah populasi dan sampel tepat digunakan jika penelitian yang dilakukan

mengambil sampel sebagai subjek penelitian, akan tetapi jika sasaran penelitiannya

adalah seluruh anggota populasi akan lebih cocok digunakan istilah subjek

penelitian, terutama dalam penelitian eksperimental. Dalam survai, sumber data

lazim disebut responden dan dalam penelitian kualitatif disebut informan atau subjek

tergantung pada cara pengambilan datanya. Penjelasan yang akurat tentang

karakteristik populasi penelitian perlu diberikan agar besarnya sampel dan cara

pengambilannya dapat ditentukan secara tepat. Tujuannya adalah agar sampel yang

dipilih benar-benar representatif, dalam arti dapat mencerminkan keadaan

populasinya secara cermat. Kelengkapan sampel merupakan kriteria terpenting dalam

pemilihan sampel penelitian dalam kaitannya dengan maksud menggeneralisasikan

hasil-hasil penelitian sampel terhadap populasinya. Jika keadaan sampel semakin

berbeda dengan kakarteristik populasinya, maka semakin besar kemungkinan

kekeliruan dalam generalisasinya. Jadi, hal-hal yang dibahas dalam bagian Populasi

dan Sampel adalah (a) identifikasi dan batasan-batasan tentang populasi atau subjek

penelitian, (b) prosedur dan teknik pengambilan sampel, serta (c) besarnya sampel.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini penulis menguraikan (a) langkah-langkah yang ditempuh dalam

teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, (b) kualifikasi dan jumlah petugas

yang terlibat dalam proses pengumpulan data, serta (c) jadwal waktu pelaksanaan

pengumpulan data. Jika penelitian menggunakan orang lain sebagai pelaksana

11

pengumpulan data, perlu dijelaskan cara pemilihan serta upaya mempersiapkan

mereka untuk menjalankan tugas. Proses mendapatkan ijin penelitian, menemui

pejabat yang berwenang pada, lembaga adat.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analisis

yaitu menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan gambaran

yang dilihat dan didengar serta hasil penelitian baik lapangan maupun teori berupa

data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.

12

BAB II

TINJAUAN TEORITIS/ LITERATURE REVIEW

2.1 Pengertian Hukum Adat.

Kajian terhadap permasalahan penerapan syari‟at islam, khususnya dalam

masalah khalwat/meuseum secara umum dapat dilihat dari beberapa sumber, di

antaranya yang terdapat dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003 dalam pasal 8 ayat (1)

yang menjelaskan bahwa Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya

penceganan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum. Sementara dalam ayat (2)

Dinyatakan bahwa masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik

secara Lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap

larangan khalwat/mesum.

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak

dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai

budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan,

keharmonisasian, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi

masyarakat Aceh sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama

sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat. Untuk meningkatkan

peran dan melestarikan lembaga adat, sebagai salah satu wujud pelaksanaan

kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat perlu dilakukan

pembinaan dan pemberdayaan yang berkesinambungan terhadap lembaga-lembaga

adat dimaksud sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat Aceh.

Dari tinjauan kajian bahasa, khalwat berasal dari kata khulwah dari akar kata

khala yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah khalwat adalah

keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.

Dalam penggunaannya, istilah khalwat ini dapat berkonotasi ganda, positif

dan negative, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk

mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negative, khalwat berarti

perbuatan berdua-duaan ditempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain

antara seseorang pria dan seseorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat

perkawinan.

13

Sementara definisi hukum adat menurut Spradley dan Mc Curdy, ialah sikap

legal ethnocentrism, yakni: the tendency to view the law of other cultures through the

concepts and assumptions of Western. Padahal, sikap legal ethnocentrism itu

mengundang kritik, antara lain: a) cenderung meniadakan eksistensi dari hukum pada

pelbagai masyarakat; dan b) cenderung mengambil bentuk sistem hukum barat

sebagai dasar dari penelaahan dan penyusunan kebijakan.4

Hukum adat dieksplorasi secara ilmiah pertama kali dilakukan oleh William

Marsden (1783), orang Irlandia yang melakukan penelitian di Bengkulu, semasa

dikuasai Inggris, kemudian diikuti oleh Muntinghe, Raffles. Namun kajian secara

sistimatis dilakukan oleh Snouck Hourgronye, yang pertama kali menggunakan

istilah adatrecht (hukum adat), dan ia sebagai peletak teori Receptie ia memandang

hukum adat identik dengan hukum kebiasaan. Istilah Hukum Adat atau adatrecht

pertama kali digunakan pada tahun 1906, ketika Snouck Hurgronye menggunakan

istilah ini untuk menunjukkan bentuk-bentuk adat yang mempunyai konsekwensi

hukum. Kemudian dilanjutkan oleh van Vallenhoven dengan pendekatan positivisme

sebagai acuan berfikirnya, ia berpendapat ilmu hukum harus memenuhi tiga

prasyarat, yaitu: (1). memperlihatkan keadaan (gestelheid), (2) kelanjutan (veloop),

dan (3) menemukan keajekannya (regelmaat).

Berdasarkan itu, ia memetakan Hindia Belanda (Indonesia-sekarang) ke

dalam 19 lingkungan hukum adat secara sistematik, berdasarkan itu ia sering disebut

Bapak Hukum Adat. Ia mengemukakan konsep hukum adat, seperti: masyarakat

hukum atau persekutuan hukum (rechtsgemeenschap), hak ulayat atau pertuanan

(beschikings-rechts), lingkaran hukum adat (adatrechtskringen).

Selanjutnya Teer Haar, berdasarkan analisisnya pada Teori Keputusan yang

dikemukakan oleh John Chipman Grey yang menyatakan, semua hukum dibuat oleh

hakim (Judge made law), ia mengemukakan Teori Keputusan (beslissingenleer-

theorie).

Mengkaji hukum adat dari berbagai sudut pandang, namun tetap

menunjukkan apa yang disebut hukum adat, akan menentukan bagaimana hukum

4Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, problematika Qanun Khalwat-Analisa Terhadap

Perspektif Mahasiswa Aceh, Aceh Justice resource Centre, Banda Aceh, 2009.hlm 32-33

14

adat dalam perkembangannya, dan hukum adat akan mampu menyesuaian dengan

kebutuhan dan tuntutan dalam masyarakat yang akan terus berubah. Oleh karena itu

pemahaman pengertian, pendekatan metodologis menjadi penting sekali untuk dapat

melihat, memahami dan mempelajari perkembangan hukum adat atau hukum adat

dalam perkembangannya.

Hukum adat sebagai hukum yang dibangun berdasarkan paradigma atau nilai-

nilai: harmoni, keselarasan, keutuhan menentukan corak, sifat, karakter hukum adat.

Hukum adat merupakan istilah tehnis ilmiah, yang menunjukkan aturan-

aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk

peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.5 Beberapa

definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

Menurut Prof.Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat

memberikan definisi hukum adat sebagai : “Himpunan peraturan tentang perilaku

yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai

sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak

dikodifikasikan (karena adat). Abdulrahman , SH menegaskan rumusan Van

Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan

Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.

Menurut Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah

synomim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (statuary law),

hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen,

Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan

yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.

Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat adat inilah yang

kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai

sanksi ( hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat.

Prof. Soeripto: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan-peraturan adat

tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada

umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para

5Abbas, syahrizal, syari‟at Islam di Aceh-Ancanagan metodologis dan penerapannya, Dinas syari‟at

Islam,Banda aceh, 2009.hlm 23-24.

15

anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum,

bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan

petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).

Menurut Hardjito Notopuro, Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum

kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam

menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteran masyarakat dan bersifat

kekeluargaan.

Menurut Suroyo Wignjodipuro, Hukum adat adalah suatu kompleks norma-

norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta

meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam

masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional: Hukum adat

diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-

undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama. Sudjito

Sastrodiharjo menegaskan, Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut

das sollen, tetapi pertama kali harus mengingat das sein. Hukum adat merupakan

species dari hukum tidak tertulis, yang merupakan genusnya. Selanjutnya dalam

memahami perkembangan hukum adat dalam masyarakat, maka Prof. Van

Vallenhoven merumuskan, Jikalau dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk

mempertahankan Hukum Adat padahal hukum itu sudah mati, maka penetapan itu

akan sia-sia belaka. Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa Hukum

Adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum

itu masih kokoh dan kuat, maka hakim-pun akan sia-sia belaka. Dengan kata lain

memahami hukum adat harus dilakukan secara dinamik, dan selaras antara atas –

yang memutuskan – dan bawah yang menggunakan - agar dapat diketahui dan

dipahami perkembangannya.

Menurut Soepomo, Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia

menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar,

maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang

lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan

16

berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo,

akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat

untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan

penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam

hukum tertulis.

2.2 Azas azas Hukum Adat

Hukum adat yang tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat

Indonesia, yang bersifat majemuk, namun ternyata dapat dilacak azas-azasnya, yaitu:

1. Azas Gotong royong;

2. Azas fungsi sosial hak miliknya;

3. Azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum;

4. Azas perwakilan dan musyawaratan dalam sistem pemerintahan6

2.3 Hukum Adat dan Hubungannya dengan Syari’at Islam

2.4.1 Syariat Dalam Realitas Kehidupan

Syari‟at dalam realitas kehidupan sesungguhnya dapat berjalan seiring

dengan perkembangan zaman. syari‟at Islam selalu kontekstual dan layak untuk

setiap generasi.

Banyak manusia yang merasakan kehidupan yang bahagia dan merasa cocok

untuk mengemban risalah islam guna membebaskan dunia dari berbagai belenggu

kezaliman, kebodohan dan kesetaraan. Syari‟at bersifat konrehensif yang mampu

mengayomi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada meskipun tempatnya

berjauhan, tabi‟at dan warna kulitnya. Namun demikian, karena permasalahan dan

prolem kehidupan umat manusia selalu beerkembang dan tidak terbatas, maka

merupakan suatu kekeliruan bila umat Islam selalu terpaku dan terkungkung pada

teks literal al-Qur‟an dan al-Hadis, ketika merespon hal yang kontemporer

bedasarkan prinsip syari‟at Islam.

6www. Hukum Adat.blogspot

17

Semangat dasar dari syari‟at Islam nampaknya juga sudah terakomodir dalam

Qanun yang dibuat pemerintah aceh demi terlaksananya syari‟at Islam, hal ini bisa

dilihat dalam pasal yang terdapat dalam Qanun aceh, berikut kutipan qanun tersebut;

Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum pada pasal 8 disebutkan:

(1) Masyarakat berperan serta dalam memebantu upaya pencegahan dan

pemberantasan perbuatan khalwat/mesum.

(2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan

maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap pelanggaran

khalwat/mesum.

Adanya kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam mensukseskan

penerapan syari‟at Islam di Aceh telah memberikan dampak yang sangat positif bagi

terlaksananya syari‟at Islam ini. Hal ini bila dilihat minimal dari dua aspek

mendasar; pertama, masyarakat sangat mendukung dengan terlaksananya syari‟at

islam, sehinggga begitu wacana tentang penerapan syari‟at Islam ini digulirkan tidak

membutuhkan waktu lama untuk melaksanakannya ini bisa dilihat bila dibandingkan

dengan Negara lain yang sama-sama ingin menerapkan syari‟at Islam, karena pada

dasarnya memang masyarakat sudah lama mengharapkan diterapkan syari‟at Islam

ini.

Kedua, peran serta masyarakat juga ditunjukkan dengan kepedulian mereka

ikut menjaga partisifasi aktif agar pelaksanaan syari‟at ini tidak dinodai oleh hal-hal

yang bertentangan dengan tujuan syari‟at itu sendiri. Contoh, pada tahap tertentu

masyarakat tanpa diminta secara sukarela melakukan pengawasan dan bahkan pada

tingkat tertentu juga melakukan tindakan represif terhadap oknum masyarakat yang

dianggap telah menodai pelaksanaan sayri‟at.

Namun demikian, ada kenyataan lain yang sangat disesalkan dari peran serta

masyarakat ini. karena tidak sedikit praktek yang terjadi dimasyarakat akibat peran

ini telah menimbulkan dampak yang negatif, dimana pada akhirnya tindakan ini

menjadi suatu tindakan yang secara tidak langsung juga mengarah pada pelanggaran

syari‟at itu sendiri. Ada beberapa kasus yang juga bisa dijadikan contoh, antara lain,

ketika masyarakat melakukan penangkapan terhadap pasangan yang diduga

melakukan khalwat, masyarakat sering kali memberikan hukuman, ini saja

18

sebenarnya sudah pelanggaran karena bukan kewenangannya yang tidak dibenarkan

oleh syari‟at. Misalnya, ketika mereka menelanjangi pasangan tersebut dan

mengaraknya keliling gampong.7

Selain contoh tersebut, terdapat banyak lagi peran masyarakat yang bertolak

belakang dengan kewenangan mereka yang sebenarnya telah dibatasi oleh qanun

tersebut di atas. Belum lagi adanya ketumpang tindihan keadaan ini bila dikaitkan

dengan kewenangan adat, dimana lembaga adat telah diberikan kewenangan yang

seluas-luasnya sehingga terkadang kebablasan dan berujung bukannya pada

keberpihakan terhadap syari‟at, tetapi malah bertolak belakang dan melanggar

syari‟at itu. Contohnya: beberapa waktu sekitar bulan April 2009 yang lalu

ditemukan pasangan yang diduga melakukan khalwat, setelah tertangkap keduanya

bersama keluarganya sepakat di adili dengan hukum adat. Keputusan dari adat adalah

menikahkan pelaku khalwat tersebut. Tanpa ada pertimbangan lain dengan terpaksa;

pernikahan dilangsungkan. Tiga hari kemudian suami menjatuhkan thalaq.

Bukankah hal ini telah bertentangan dengan syari‟at, bagaimana tidak, pertama dalil

mana yang menguatkan untuk bisa mengalihkan hukuman perbuatan khalwat diganti

dengan cara dinikahkan, kedua, sudah jelas bahwa pernikahan yang dipaksakan

hukumannya tidak sah. Ketiga, perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh

syari‟at. Inilah sekelumit kasus dari sekian banyak kasus yang terjadi sebagai salah

satu konsekuensi akan peran serta masyarakat.

Wanita Aceh yang secara umum berhadapan dengan tatanan sosial budaya

dan syari‟at Islam sebagai tuntunan dianggap sebagai penghalang bagi usaha-usaha

pencapaian hak-hak mereka. Sedangkan disisi lain, mereka menuntut untuk

mendapatkan kesetaraan hidup sebagaimana yang dirasakan oleh kaum adam.

Dalam pelaksanaan syari‟at Islam di Aceh, keberadaan lembaga WH juga

sangat berperan untuk mengawasi, menjaga serta melakukan penyidikan terhadap

pelaku khalwat/mesum dan semua instansi yang ada sudah mempunyai pembagian

masing-masing.8

7Ibid, hlm23-24

8Ibrahim, Soufyan, Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syari‟at Islam, Dinas

syari‟at Islam aceh, Banda Aceh, 2009.hlm.66-67

19

2.4.2 Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan syari’at Islam di Aceh

Menurut Muin Fahmal, peran serta merupakan suatu pengertian yang sering

kali di pertukarkan dengan istilah „partisipasi”. Dalam kepustakaan Belanda, peran

serta inspraak merupakan salah satu bentuk dari partisipasi. Unsur-unsur dari peran

serta tersebut yaitu:

1. Tersedianya suatu kesempatan yang terorganisir bagi masyarakat untuk

mengemukakan pendapat dan pemikirannya terhadap pokok-pokok

kebijaksanaan pemerintah;

2. Dengan demikian, adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan

diskusi dengan pemerintah dan perencanaan;

3. Dalam batas-batas yang wajar, diharapkan bahwa hasil diskusi tersebut dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan. Peran serta merupaka hal untuk ikut

memutuskan (medebslisingsrecht).

Menurut pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan lisan

ataupun tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-

undang dan peraturan daerah”.

Peran serta masyarakat akan lebih mengerucut pada peran sertanya dalam

penegakan qanun, partisipasi masyarakat dalam penegakan qanun, tidak saja hanya

didasari oleh jurisprudensi Negara semata namun juga oleh nash. Al-Qur‟an sebagai

kalamullah merupakan petunjuk syari‟at bagi manusia, yang didalamnya terdapat

banyak tuntunan bagaimana manusia mempertanngung jawabkan hidupnya.

Dengan adanya peran serta masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam

mensukseskan penerapan syari‟at Islam di Aceh, telah memberikan dampak yang

sangat positif bagi terlaksananya syari‟at Islam ini. Hal ini bisa dilihat minimal dari

dua aspek mendasar; pertama, masyarakat sangat mendukung dengan

dilaksanakannya syri‟at islam. Kedua, ini juga di tunjukkan dengan kepedulian

mereka yang menjaga dan berpartisipasi aktif agar syari‟at ini tidak dinodai.

20

BAB III

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENERAPAN QANUN NOMOR 14

TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT/MESUM

3.1 Peran adat dalam pelaksanaan syari'at.

Pasal 79 Draft RUU PA versi DPRD NAD dan pasal 80 versi Pemerintah

ayat (2), menyebutkan Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat

ditempuh melalui lembaga adat. Klausul ini di lapangan akan memperkuat praktik

penegakan hukum adat yang selama ini terjadi, dan disarkan pada UU No.44/ 1999

tentang Keistimewaan Aceh dan UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus NAD.

Bagi Komnas Perempuan, Lembaga adat cukup diberi peran sebagaimana disebutkan

dalam pasal yang sama ayat sebelumnya. Pasal 79 Draft RUU PA versi DPRD NAD

dan pasal 80 versi Pemerintah ayat (1) menyebutkan:

“Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai alat kontrol dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Aceh, bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban

masyarakat”.

Lembaga adat memang menjadi salah satu mekanisme penyelesaian berbagai

persoalan. Peka terhadap kearifan lokal diakui menjadi salah satu pilihan pagi

penyelesaian masalah sosial. Tapi tafsir sepihak oleh otoritas adat juga berpotensi

terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Temuan Komnas Perempuan dalam

pemantauan pelaksanaan syariat Islam, lembaga adat menjadi salah satu penyumbang

terjadinya pelangaran Hak Asasi Manusia. Khususnya dalam menghadapi kasus-

kasus khalwat (mesum). Jika tindakan mesum dianggap sebagai sebuah tindak

pidana, semestinya penyelesaian secara adat tidak lagi dibenarkan, apalagi

penyelesaian yang ditempuh melanggar Hak Asasi Manusia. Akibatnya, seorang

pelaku mesum mengalami dua kali hukuman atas satu tindak pidana yang

dilakukannya Pembatasan peran lembaga adat dilakukan khususnya terhadap

perkara-perkara yang sudah diatur di dalam perundang-undangan nasional dan

qanun-qanun. Di sini perlu dirumuskan pembatasn yang tegas, kapan masing-masing

sistem hukum itu beroperasi.

21

Di beberapa daerah di Indonesia peran adat untuk mewujudkan terlaksananya

syari'at Islam, sangat dominan yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai kegiatan

dalam masyarakatnya yang hidup dan berkembang dalam kehidupan kesehariannya.

Di Aceh masyarakatnya yang terkenal sangat religius yang memiliki adat

yang identik dengan Islam, hal ini sesuai dengan ungkapan yang sangat popular

dalam masyarakat Aceh “Adat bak po Teumeureuhom Hukom bak Syiah Kuala,

antara Hukom ngon Adat lage zat ngon sipheut‟. (Adat pada yang punya wilayah/

penguasa, hukum pada syiah kuala/ ulama, hukum dengan adat seperti zat dengan

sifat).

Islam datang ke Aceh telah kawin dengan adat Aceh dan telah melahirkan

identitas Aceh yang sangat khas "Aceh Serambi Mekah" dan perkawinan ini terjadi

proses harmonisasi yang menimbulkan kekuatan dan melekatnya identitas baru di

Aceh.

Kehidupan adat Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi

antara adat dan Islam ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sistem pemerintahan di Aceh mencerminkan kedua unsur ini, dwi tunggal antara

Geucik dan Teungku sebagai pemimpin masyarakat desa adalah cerminan

harmonisasi tersebut. Persoalan- persoalan hukum Islam dalam masyarakat,

diselesaikan dengan sistem musyawarah dan tumbuh menjadi adat dalam

penyelesaian konflik di desa.

Geucik dan Teungku adalah orang yang dituakan di Gampong/ Desa. Mereka

melayani masyarakat dalam segala macam persoalan sengketa antara warga, bahkan

termasuk pidana sebelum diteruskan ke Pengadilan, diselesaikan terlebih dahulu

didesa (Gampong), demikian pula permasalahan sengketa rumah tangga.

Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di meunasah atau balai desa, melalui

musyawarah. Bila upaya damai di desa gagal, barulah diteruskan ke pengadilan.

Masyarakat Aceh memiliki suatu budaya yang mengutamakan penyelesaian

sengketa apa saja melalui perdamaian. Ada beberapa ungkapan populer yang

berkembang dalam masyarakat Aceh, misalnya: "Yang rayek tapeu ubit, nyang ubit

tapeugadoh" artinya masalah besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Juga

22

ungkapan yang menggambarkan betapa masyarakat Aceh sebenarnya sangat

mencintai perdamaian dalam penyelesaian sengketa seperti misalnya: "Meunyo tatem

to megot got harta bansot syedara piha" artinya, bila mau berbaik baik harta/ biaya

tidak habis, persaudaraan tetap terpelihara.

Masyarakat Aceh sangat menghormati penegakan keadilan, baik dalam

lingkungan keluarga, ketika orang tua memberikan hibah kepada anak- anaknya

maupun penegakan keadilan dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Beberapa waktu dimasa lalu kita sering mendengar ungkapan dalam

masyarakat “Pancuri manok lam tutupan, pencuri intan lam istana " artinya, Pencuri

ayam masuk penjara, pencuri intan dalam istana (dibebaskan). Apakah ini

merupakan kritikan atau sindiran terhadap penegakan hukum yang berjalan pada

waktu itu, atau merupakan harapan kepada penegak hukum untuk berlaku adil atau

menegakkan hukum terhadap siapapun tanpa pandang bulu.

Oleh karena budaya Aceh yang sangat religius, maka masyarakat Aceh tidak

henti- hentinya meminta kepada Pemerintah pusat untuk dapat diberlakukan Syari'at

Islam.

Atas permintaan masyarakat Aceh yang tidak kenal lelah tersebut pemerintah

pusat telah mengeluarkan beberapa undang- undang yang telah kita kemukakan

diatas. Kita berharap daerah-daerah lain yang Islamnya mayoritas dapat diberlakukan

syari'at Islam sebagaimana yang telah diberikan kepada masyarakat Aceh.9

3.2 Penyelesaian Kasus Khalwat Secara adat

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, meskipun tidak adanya

undang-undang yang mengatur tentang penjatuhan hukuman oleh lembaga adat,

namun selalu ada kasus khalwat/mesum yang di selesaikan oleh masyarakat melalui

adat gampong. Beragam bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh warga setempat

baik hukuman berupa ditelanjangi lalu diarak, dan ada juga yang dinikah paksakan

tanpa adanya kemauan dari korban tersebut.

Perlakuan seperti ini cukup sering ditemukan di gampong-gampong yang ada

di kawasan banda aceh, sebagaimana pernyatan dari seorang tokoh adat gampong

9M. Rusli Ali Basyah, Geucik Kopelma darussalam, wawancara Tgl 05 Mei 2010

23

Lamglumpang Ulee kareng yang menyatakan “ sebenarnnya peran lembaga adat

dalam rangka mewujudkan syari‟at Islam di aceh, memang sudah dari dulu di

praktekkan dalam kehidupan masyarakat, sebelun Undang-undang syari‟at ada dari

dulu lembaga adat selalu dapat menyelesaiakn sengketa yang ada digampong dengan

baik, arif dan bijaksana tanpa pandang bulu”. Makanya apabila ada kasus tentang

khalwat/mesum, diselesaikan secara adat dulu.

Pernyataan seperti yang dikemukakan diatas, oleh tokoh adat Gampong

lamglumpang ingin menekankan bahwa, kasus khalwat yang ditangkap oleh warga

masyarakat dalam suatu gampong kemudian diselesaikan oleh gampong tersebut

akan lebih baik dampaknya di bandingkan bila kasus tersebut dilaporkan kepihak

yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa apabila ada suatu sengketa atau kasus

khalwat/mesum selama masih bisa diselesaikan secara adat tidak perlu dilaporkan

kepada pihak yang berwenang. alasan ini dikemukan karena mereka beranggapan

bahwa bila masyarakat yang menangkap lalu diserahkan kepada pihak yang

berwenanng/petugas WH, sementara WH dalam menjalankan tugasnya mendapat

gaji dari pemerintah sementara masyarakat tidak mendapat apa-apa. Padahal peran

dan fungsi masyarakat dalam suatu gampong, jauh lebih aktif di bandingkan petugas

WH yang hanya datang lalu membawa pergi pelaku khalwat/mesum. Namun ada

perbedaan pendapat mengenai peran dan fungsi WH dalam menangani kasus

khalwat seperti yang dikemukakan oleh Geuchik kopelma Darussalam “dimana

peran lembaga adat belum banyak terlihat dalam kasus khalwat, sehingga masih

banyaknya kasus khalwat yang belum mampu untuk diselesaikan pada tataran adat

gampong seputaran Darussalam, disini yang berperan aktif dalam penyelesaian kasus

khalwat lebih dominan diselesaikan oleh petugas WH Sementara itu bila dilihat dari

segi penyelesaian kasus lembaga adat ”.

Walaupun Qanun khalwat sudah diberlakukan, penyelesaian kasus khalwat

dalam masyarakat mempunyai keragaman. Keragaman ini bisa disebabkan oleh

penafsiran yang beragam terhadap partisipasi masyarakat dalam Qanun khalwat.

Terhadap peran serta masyarakat dalam Qanun khalwat disebutkan bahwa:

Pasal 8 ayat (1)

24

“Masyarakat berperanserta dalam membantu upaya pencegahan dan

pemberantasan perbuatan khalwat/mesum”.

Penafsiran terhadap pasal 8 diatas melahirkan beberapa proses penyelesaian

kasus khalwat dalam masyarakat, seperti dicambuk setelah menjalani proses

persidangan, diberi pembinaan dan dilepaskan, dinikahkan secara paksa oleh

masyarakat, dimandikan warga, diarak keliling desa dan lain-lain.

Penyelesaian kasus khalwat secara sepihak, sebagai bentuk partisipasi

masyarakat, tidak sepenuhnya benar karena pada pasal 9 Qanun khalwat

menyebutkan:

“Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat,

maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan pada pejabat yang

berwenang”.

Dari sini dapat dilihat bahwa masyarakat tidak dibenarkan berpartisipasi

dalam upaya penghakiman masa. Karena telah ada pihak yang berwenang yang

betugas untuk memutuskan hukuman yang sebenarnya. Disinilah proses peradilan

suatu perkara (due proces of law) harus dilaksanakan. due proces of law merupakan

persyaratan utama dari suatu Negara hukum.10

3.3 Kebijakan dan Strategi Lembaga Adat

`Qanun Aceh Tahun 2008 tentang lembaga adat, menegaskan bahwa lembaga

adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga

sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-

norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman,

kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai Islami.

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 14 tahun 2003 Tentang

Khalwat dalam pasal 8) menyatakan bahwa, “Masyarakat berperan serta dalam

membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum.

Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara Lisan

10

M. Zaini yunus, Geucik Lamglumpang Ulee Kareng, wawancara Tgl 03 Mei 2010

25

maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan

khalwat/mesum”.

Sesuai dengan adanya peran serta dari lembaga adat dalam mewujudkan

suatu kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, yang telah ada ketentuan yang mengatur

sampai dimana lembaga adat boleh mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaiakn

kasus khalwat/mesum. Kebijakan yang dilakukan oleh lembaga adat tersebut, berupa

larangan-larangan kepada warga yang melakukan pelanggaran syri‟at. Dalam

menyelesaikan sebuah kasus lembaga adat lebih memilih untuk diselesaikan secara

kekeluargaan.

Sebagai tindaklanjut berlakunya UUPA telah diundangkan Qanun Aceh

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun

tersebut memberikan alternatif solusi untuk mengeleminir kesulitan-kesulitan dalam

penyelesaian perkara, yaitu melalui peradilan hukum adat gampong. Penyelesaian

semacam ini, dalam bahasa sehari-hari disebut dengan penyelesaian secara adat.

Lahirnya qanun tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Adat dan Adat

Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga

sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan

Syari‟at Islam yang merupakan kekayaan budaya yang perlu dibina, dikembangkan,

dan dilestarikan. Upaya-upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan

dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan

budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dapat pula dikatakan sebagai kelanjutan

dari Qanun NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong, yang telah

menegaskan bahwa salah satu fungsi gampong adalah penyelesaian permasalahan

hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di

Gampong, dimana keuchiek karena jabatannya (ex officio) bertindak selalu ketua

majelis hakim persidangan pada tingkat gampong.

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan dan

Adat Istiadat telah diatur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai penyelesaian

sengketa dan mekanismenya. Pasal 13 ayat (1), ditegaskan bahwa jenis

sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

26

1. perselisihan dalam rumah tangga;

2. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;

3. perselisihan antar warga;

4. khalwat meusum;

5. perselisihan tentang hak milik;

6. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);

7. perselisihan harta sehareukat;

8. pencurian ringan;

9. pencurian ternak peliharaan;

10. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;

11. persengketaan di laut;

12. persengketaan di pasar;

13. penganiayaan ringan;

14. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);

15. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;

16. pencemaran lingkungan (skala ringan);

17. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan

18. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dari pasal di atas, secara tegas telah ditentukan 18 macam perkara yang dapat

diselesaikan melalui peradilan adat gampong. Sebagaimana lazimnya dalam

paradigma hukum adat, Jenis-jenis perkara tidak dibedakan dalam kelompok bidang

hukum publik , administratif, ataupun hukum privat. Bagi hukum adat, semua jenis

perkara adalah bersifat publik atau communal..

Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat

dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap. Ini

maksudnya, sedapat mungkin, perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas,

diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong, tidak langsung dibawa

keluar gampong untuk menyelesaikan kasus-kasus di atas. Bahkan, dalam ayat yang

lain ditegaskan lagi, bahwa aparat penegak hukum (polisi) memberikan kesempatan

27

agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau

nama lain.

Ketentuan di atas tentu saja jika diterapkan akan menimbulkan implikasi,

disatu sisi pada penguatan otonomi gampong dan sekaligus mengurangi beban kerja

aparat penegak hukum (petugas WH, satpol PP, dan Mahkamah syar‟iyah ). Namun

disisi lain, sangat diperlukan adanya peningkatan kapasitas para peutua gampong,

sehingga kearifan, kebijakan, dan kepiawaiannya dalam menyelesaikan berbagai

perkara di gampong dapat memberikan rasa adil bagi para warganya.

Menurut Pasal 14, penyelesaian secara adat di gampong dilaksanakan oleh

tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: Geuchik atau nama lain, Imeum Meunasah atau

nama lain, Tuha Peut atau nama lain; sekretaris Gampong atau nama lain, dan

Ulama, Cendekiawan dan Tokoh adat lainnya di Gampong atau nama lain yang

bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di

Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau tempat-tempat lain yang

ditunjuk oleh Geuchik. Pada prinsipnya, sidang peradilan adat dilaksanakan di

meunasah, tidak boleh di tempat lain. Hal ini penting karena menyangkut dengan

legalitas hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut. Namun dalam hal-hal

tertentu, misalnya dalam hal perlu melibatkan tokoh perempuan, atau pihak

berperkara perempuan yang saat itu sedang datang bulan sehingga tidak boleh

memasuki meunasah, maka dapat disepakati dan diputuskan oleh keuchik agar

persidangan dilakukan di tempat lain.

Dalam Pasal 15 qanun tersebut ditentukan bahwa tata cara dan syarat-syarat

penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat

setempat. Walaupun ketentuan ini sangat singkat dan tegas, namun maknanya sangat

dalam dan luas. Tetapi, ini merupakan salah satu khas lainnya dari hukum adat,

disamping bersifat communal, ia juga bersifat fleksibilitas. Artinya, mengenai hukum

materil dan hukum formil atau mekanisme dan hukum acara dalam proses

penyelesaian perkara tersebut mengacu pada hukum adat setempat. Hal ini sesuai

dengan pepatah adat lain lubuk lain ikannya, lain padang lain pula belalangnya.

28

Prinsip proses penyelesaian perkara menurut adat setempat, dimana dasar

hukum keputusannya mengacu pada putusan masa lalu (precedent) yang

dimaksudkan untuk menimbulkan kembali keseimbangan dalam masyarakat

(equalibrium), merupakan hal yang sama dengan kebiasaan berperkara dalam system

hukum common law sebagaimana dipraktek di Inggris, Amerika, dan negara-negara

berbahasa Inggris lainnya, yang disebut dengan Anglo Saxon. Dalam negara-negara

Anglo Saxon, hakim dengan berpedoman pada asas stare decesis harus mendasarkan

diri dalam pengambilan keputusannya pada keputusan-keputusan hukum terdahulu

yang telah mengikat dan berkekuatan hukum tetap (jurisprudent). Hal ini sangat

penting mereka lakukan agar tidak terjadinya kesenjangan yang mencolok (disparity)

dalam pemberian keputusan.

perlu ditegaskan sedikit system hukum di atas, untuk menegaskan bahwa para

hakim dalam proses persidangan adat gampong bukanlah sebagai trompet

perundang-undangan. Karenanya, Putusan peradilan adat gampong bukan merupakan

vonis, yang berisi kalah atau menang. Tetapi merupakan perdamaian (meudamee)

sebagaimana telah pernah dipraktekkan pada masa lalu (asas stare decesis), yang

disertai dengan jenis-jenis sanksi lain. Yang penting adalah perdamaiannya.

Sedangkan jenis sanksi lainnya merupakan sarana perwujudan menuju kedamaian,

ketentraman, dan keadilan di dalam gampong.

Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian

sengketa adat menurut Pasal 16 Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Aceh adalah

sebagai berikut:

1. nasehat;

2. teguran;

3. pernyataan maaf;

4. sayam;

5. diyat;

6. denda;

7. ganti kerugian;

8. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;

9. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;

29

10. pencabutan gelar adat; dan

11. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Satu hal lagi yang membedakan system penyelesaian perkara menurut hukum

adat Aceh dibandingan dengan system hukum nasional adalah ditegaskannya

tanggungjawab keluarga pelanggar atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan

kepada anggota keluarganya (Pasal 16). Ketentuan tersebut, telah mengembangkan

paham tanggungjawab sebagaimana selama ini dipraktekkan dalam system hukum

pidana nasional. Selama ini, kecuali dalam pidana korporasi, semua tanggungjawab

pidana dibebankan secara pribadi pada si terpidana, sebagai tanggungjawab masing-

masing atas segala kesalahan atau kejahatannya, tidak dibebankan pada

keluarganya.11

Masalahnya sekarang adalah diperlukan dukungan berbagai pihak, terutama

Pemerintah Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai leading sector-nya beserta

dengan seluruh komponen aneuk nanggroe untuk sesegera mungkin melakukan

sosialisasi, menerapkan dan menegakkan Qanun tentang Pembinaan Kehidupan

Adat di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi qanun ini idealnya harus berorientasi

pada pengembangan nilai-nilai dan norma-norma adat Aceh, yang senyatanya dapat

mewujudkan dan memperkuat perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam. Sehingga,

mulai sekarang hingga masa selanjutnya, setiap aneuk nanggroe akan bangga akan

keluhuran nilai dan norma adatnya.

Namun ketika dilakukan wawancara dengan Majeis Adat Aceh (MAA) pada

Tanggal 5 Mei 2010 pihak majellis Adat Aceh (MAA) mengatakan “pihak kami

tidak ada urusan dengan adanya pelaksanaan hukuman yang menyimpang dari pihak

gampong manapun, karena tugas MAA adalah sebagai lembaga yang memberikan

pelatihan kepada Lembaga adat gampong, maka dalam urusan adanya suatu perkara

dalam gampong, adat gampong tersebut yang menuntaskan perkara itu”.

Permasalahan yang muncul di lapangan berdasarkan dari hasil wawancara

dengan Dinas Syari‟at Islam, mereka yang sekedar duduk berdua-duaan ditempat

sunyi sama hukuman/sanksinya dengan yang melakukan khalwat, terkesan sangat

11

Abdullah, Kepala Bina Hukum Dinas Syari‟at Islam Propinsi Aceh, Wawancara 06 Mei 2010

30

tidak adil jika hukuman yang di berikan oleh masyarakat terhadap korban dan

terkadang sampai terjadinya pemukulan pada pelaku khalwat.

Berdasarkan pengalaman pihak dinas syari‟at Islam, dalam menangani kasus

khalwat/mesum dimana terkadang adanya pertimbangan dari petugas WH yang di

ajukan oleh korban, dapat ditambah dan dikurangi hukumannya dengan

pertimbangan terhadap perbuatan sipelaku khalwat/mesum tersebut. Oleh karena itu,

dinas syari‟at Islam diharapkan memiliki rasa peka terhadap realitas hukum dan

sikap main hakim sendiri dari pihak masyarakat yang terkadang tidak mampu

mengontrol emosinya dalam menyikapi perbuatan melanggar syari‟at itu.

Kalau kita lihat lebih jauh, Qanun syariat Islam masih banyak kelemahan dan

sampai sekarang belum ada revisi. Seperti yang dijelaskan di atas adanya lembaga

adat yang memberikan sanksi adat terhadap pelaku khalwat, ini menunjukkan bahwa

perlu adanya penambahan qanun jinayat yang mengatur tentang lembaga adat

diperboleh memeberikan sanksi terhadap pelaku khalwat/mesum.

Perkembangan hukum biasanya sering tertinggal dengan perkembangan dan

kebutuhan masyarakat. Karena itu, hakim di pengadilan dalam menjalankan fungsi

mengadili kadang kala berhadapan dengan kasus atau peristiwa yang belum diatasi

hukumnya secara tertulis atau sudah diatur tapi tidak jelas. Seperti halnya dengan

lembaga adat yang memutuskan perkara secara adat gampong tanpa laporam kepada

pihak yang berwenang.

Hakim harus menciptakan Undang-undang baru sesuai dengan kondisi

masyarakat hari ini, kalau tidak maka, akan ada pihak-pihak tertentu yang akan

memanfaatkan kondisi hari ini dengan mangatakan Qanun Syari‟at itu tidak kuat

dengan alasan masih ada pelaku khalwat yang di berikan sanksi secara adat tanpa

pemberitahuan kepada pihak yang berwenang. Hakim wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Berdasarkan ketentuan diatas, maka untuk menyelesaikan persoalan/kasus kongkrit,

diharapkan hakim harus menempuh jalan keluar yaitu melalui penemuan hukum

(Rachtsvinding).

Hakim bukan mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada

umumnya. Demikian pula hakim tidak sekedar menerapkan bunyi suatu perjanjian

31

yang merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hakim adalah

mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila

penerapan aturan hukum akan bertentangan, hakim wajib memilih kepatutan,

keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Dalam upaya memberi keadilan

yang diinginkan oleh masyarakat, seyogyanyalah hakim harus memahami dan

mendalami budaya masyarakat dimana dia bertugas.12

12

Badruzzaman, Ketua Majelis Adat Aceh Propinsi Aceh, Wawancara 05 Mei 2010

32

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa corak dalam pemberian sanksi disetiap daerah berbeda-beda,

maka dalam hal ini, ada beberapa poin yan dapat penulis sampaikan, yaitu sebagai

berikut:

1. Sesuai dengan bunyi pasal 79 dan pasal 80 versi pemerintah Aceh, bahwa

lembaga adat berperan dan berfungsi sebagai alat kontrol dalam

penyelenggaraan pemerintah aceh, bidang keamanan, ketentraman,

kerukunan dn ketertiban dalam masyarakat. Namun walaupun sudah ada

aturan yang menngatur sejauh mana fungsi lembaga adat dalam suatu

masyarakat, masih saja ada perbedaan dalam pemberian sanksi adat, terutama

dalam kasus khalwat/Mesum ada yang memberikan sanksi berupa di Arak,

ditelanjangi, dan dinikahkan.

2. Dalam menyelesaikan sengketa yang ada di suatu daeah, lembaga adat lebih

memilih penyelesaikan pada tinngkat gampong, tanpa memberitahukan

kepada pihak yang berwajib, dengan alasan bahwa penyelesaian di tingkat

adat lebih mudah, kemudian tidak memerlukan waktu yang berlarut-larut dan

lebih bersifat kekeluargaan, sehingga tidak timbul nantinya sengketa baru.

3. Persepsi masyarakat terhadap peran lembaga adat dalam menyelesaikan kasus

khalwat/mesum sudah bagus dan sudah sepatutnya lembaga adat sebagai

kontrol sosial di dalam masyarakat menempuh penyelesaian di gampong

setempat, disamping mudah dan cepat penyelesaian kasusnnya.

4.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dalam beberapa

penjelasan yang telah dipaparkan di atas ada beberapa poin yang dapat penulis

sarankan:

33

1. Karena sudah ada ketentuan yang menatur tentang sejauh mana peran

lembaga adat di Gamponng, maka sebaiknya bentuk sanksi adat yang

diberikan jangan memicu sengketa baru terhadap pandangan luar, yang

nantinya mengatakan bahwa hukum adat itu tidak adil.

2. Alangkah baiknya ketika aa suatu masalah yang ada di suatu Gampong, pihak

lembaga adat memberikan laporan kepada pihak yang berwenang, sehingga

hukum yang diberlakukan di aceh, berjalan semestinya tidak tumpang tindih

sehingga tidak terkesan hukum adat yang ada di Aceh hanya kepentingan

sepihak.

3. Dalam hal penyelesaian kasus pada tataran adat sebenarnya ada baiknya,

namun bukan berarti suatu penyelesaian hanya di selesaikan pada tataran

gampong setempat saja, tapi juga harus ada laporan pada pihak yag berwajib

karena dalam pemberian sanksi sesuai dengan Qanun yang telah menngatur

tentang penjatuhan sanksi hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwajib.

34

DAFTAR PUSTAKA

Al Yasa Abubakar, Wilayatul Hisbah-Polisi Pamonng Praja dengan Kewenangan di

Aceh, Dinas Syari‟at Islam Propinsi Aceh, Banda Aceh, 2009.

Dinas Syari‟at Islam Propinsi Aceh, kompilasi teknis Operasional dinas Syari‟at

Islam Propinsi Aceh, Dinas Syari‟at Islam Propinsi Aceh, Banda Aceh, 2009.

Ibrahim, Sofyan, Toleransi dan Kiprah Perempuan Dalam Penerapan Syari‟at Isla,

Dinas Syari‟at Islam Aceh, Banda Aceh, 2009.

Muhammad Siddiq, Chairl Fahmi, Problematika Qanun khalwat Analisa Terhadap

Perspektif Mahasiswa Aceh, Aceh Justice resource Centre, Banda Aceh,

2009.

Syamsul Rijal, Isandar, Potret Wilayah Lokal di Wilayah Syari‟ah, Dinas Syari‟at

Islam Aceh, Banda Aceh, 2009.

Syari‟at Islam di aceh Problematika Implementasi Syari‟ah, Dinas Syari‟at

Islam Propinsi Aceh, Banda Aceh, 2009.

Htt:// santunan jadid. Blogspot.com/2010/01/sosialisasi-qanun-syari‟at-islam-di.html.

Soerjono, Soekanto, Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, Academika,

Jakarta,2009.

35

BIODATA PENELITI

1. Koordinator peneliti

Nama : Zulkhairi Nurhas

TTL : Labuhan Haji Timur

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : KAmpung keramat

Email : joel1helmi@yahoo.co.id

No handpone : 085277452885

Pekerjaan : Mahasiswa

Riwayat pendidikan

SD/MI : 2000

SLTP/MTS : 2003

SMA/MA : 2006

Pengalaman organisasi :

1. Ketua Umum Forsipppelmak (forum silaturrahmi ,pemuda, pelajar,dan

mahasiswa keumumu Periode 2008-2009

2. Ketua panitia pelantikan Gubernur-S periode 2009-2010

3. Kabid Sospol (sosial politik) periode 2008-2009

4. BRANTAS INDONESIA (relawan Anti Narkoba) Periode 2009 sampai

sekarang

5. Deputi Humas (hubungan masyarakat) BEMA IAIN AR-RANIRY periode

2009-2010

6. Sekretaris Letupan Aceh bergerak di bidanng narkoba peiode 2009 sampai

sekarang

7. Ketua panitia baksos Pidie Jaya

8. Ketua PAnitia BAksos IAIN AR-ARANIRY Periode 2009-20910

2. Angota-Angota Peneliti

Nama : Fiatul Hamdi Al_Fallumy

TTL : Labuhan Haji Timur 27 maret 1990

Jenis kelamin : laki-laki

Alamat : jl. Tgk diblang II Darussalam banda aceh.

36

Email : Fiatul@yahoo.com

No handpone : 085360000498

Pekerjaan : Mahasiswa

Riwayat pendidikan

SD/MI : 2001

SLTP/MTS : 2004

SMA/MA : 2007

Pengalaman organisasi :

1. Bema IAIN Ar-Raniry bidang HRD (Human Research Depelopment) 2009-

2010.

2. Sekretaris Umum HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) SPH 2009-2010.

3. Anggota kabinet MPMF Fakultas Syariah 2008-2009.

4. HMI komisariat Fakultas Syariah 2009-2010.

5. Wakil ketua bidang organisasi Paguyuban WKM-PELATI, Labuhan Haji

Timur 2008-2009.

6. Ketua Muhadarah di MAN UNGGUL Tapaktuan 2006-2007.

7. Pramuka MAN UNGGUL Tapaktuan 2004-2007.

8. BAKSOS (bakti sosial) di kecamatan kuta blang kabupaten bireun 2009.

9. Staf mengajar TPA AL-MUKHAYYARAH Darussalam Banda Aceh 2008-

sampai sekarang.

Nama : Riki Yuniagara

TTL : Terbangan 02 juni 1989

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat : jl.Rukoh utama, lr.lam ara Rukoh,Syah Kuala Banda Aceh

Email : rikiyuniagara@yahoo.com

No handpone : 085260008895

Pekerjaan : Mahasiswa

Riwayat pendidikan

SD/MI : 2001

37

SLTP/MTS : 2004

SMA/MA : 2007

Pengalaman organisasi :

1. Ketua Umum MPM Fakultas Syariah 2010-2011

2. Ketua Komisi Independen Pemilihan Raya (KIPR) Fakultas Syariah 2010

3. Ketua Litbang HMI komisariat Fakultas Syariah 2009-2010.

4. Wakil ketua HMJ SPH Fakultas Syariah 2009-2010.

5. Anggota kabinet MPMF fakultas syariah 2009-2010.

6. BAKSOS (Bakti Sosial) IAIN Ar-Raniry di kecamatan Simeulu Timur

kabupaten Simeulu Tahun 2009.

7. Wakil ketua LSMI-HMI 2008-2009.

Nama : Mahmudin Aifa

TTL : Leuhong 22 februari 1990

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat : jl. Anggur no : 18, lambaro skep

Email : Aifa_mahmuddin@ymail.com

No handpone : 085260603105

Riwayat pendidikan

SD/MI : 2001

SLTP/MTS : 2004

SMA/MA : 2007

Pengalaman organisasi :

1. Ketua organisasi intra sekolah ( OSIS ) 2005-2006.

2. HMI komisariat fakultas syariah 2008-2010.

3. PMI cabang banda aceh 2008-2010.

4. Staf anggota LSM-JKSH 2009-sampai sekarang.

5. Gubernur BEMA Fakultas Syari‟ah 2010-2011

38

Nama : Muhajir

TTL :

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat :

Email :

No handpone :

Riwayat pendidikan

SD/MI :

SLTP/MTS :

SMA/MA :

Pengalaman organisasi :

1.