Upload
rosine
View
118
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
TEORI PENGELUARAN NEGARA. Dwi Mirani, S.IP. TEORI PENGELUARAN NEGARA. Musgrave dan Rostow Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Dwi Mirani, S.IP
1
TEORI PENGELUARAN NEGARA
TEORI PENGELUARAN NEGARA
2
Musgrave dan Rostow Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap
perkembangan ekonomi dari suatu negaraPada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan
pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll
Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang
Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.
TEORI PENGELUARAN NEGARA
3
Wagner Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju,
disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut.
Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dll
TEORI PENGELUARAN NEGARA
4
Peacock dan Wiseman Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara
tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar
Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat
Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.
TEORI PENGELUARAN NEGARA
5
Peacock dan Wiseman Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan perang,
pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala.
Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja. Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karenanya pajak tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai.
Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelum perang
KEWAJIBAN NEGARA DAN KAITANNYA
DENGAN PENGELUARAN NEGARA
6
Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara (pemerintah) dan meningkatkan kemakmuran masyarakat, mencakup:mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan
negaramenyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan
sosial dan perlindungan sosial, termasukfakir miskinjompoyatim piatumasyarakat miskinpengangguran
menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatanmenyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan
Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya, pemerintah perlu dana yang memadai, dianggarkan melalui APBN/APBD, dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui Kas Negara/Kas Daerah
MACAM-MACAM PENGELUARAN NEGARA
7
• Menurut Organisasi –Pemerintah Pusat –Pemerintah Propinsi –Pemerintah Kabupaten/Kota
• Menurut Sifat –Pengeluaran Investasi –Pengeluaran Penciptaan Lapangan
Kerja –Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat –Pengeluaran Penghematan Masa Depat –Pengeluaran Yang Tidak Produktif
PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT
8
Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi:
Pengeluaran untuk BelanjaBelanja Pemerintah Pusat
Belanja PegawaiBelanja BarangBelanja ModalPembayaran Bunga UtangSubsidiBelanja HibahBantuan SosialBelanja Lain-lain
Dana yang dialokasikan ke DaerahDana PerimbanganDana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT
9
Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi:
Pengeluaran untuk PembiayaanPengeluaran untuk Obligasi Pemerintah
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
Pembiayaan lain-lain
PENGELUARAN PEMERINTAH PROPINSI
10
Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi: Pengeluaran untuk Belanja
Belanja Operasi, yang terdiri dariBelanja PegawaiBelanja Barang dan jasaBelanja PemeliharaanBelanja perjalanan DinasBelanja PinjamanBelanja SubsidiBelanja HibahBelanja Bantuan SosialBelanja Operasi Lainnya
Belanja Modal, terdiri dari:Belanja Aset TetapBelanja aset lain-lainBelanja tak tersangka
PENGELUARAN PEMERINTAH PROPINSI
11
Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi:
Bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota/desa, terdiri dariBagi hasil pajak ke Kabupaten/KotaBagi hasil retribusi ke Kabupaten/KotaBagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota
Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dariPembayaran Pokok Pinjaman Penyertaan modal pemerintahBelanja investasi PermanenPemberian pinjaman jangka panjang
PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
12
Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara dibedakan menjadi:
Pengeluaran untuk BelanjaBelanja Operasi, yang terdiri dari
Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Pemeliharaan Belanja perjalanan Dinas Belanja Pinjaman Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Operasi Lainnya
Belanja Modal, terdiri dari: Belanja Aset Tetap Belanja aset lain-lain
Belanja tak tersangka
PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
13
Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara dibedakan menjadi:
Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dariBagi hasil pajak ke Desa/KelurahanBagi hasil retribusi ke Desa/KelurahanBagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan
Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dariPembayaran Pokok Pinjaman Penyertaan modal pemerintahPemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah
Pusat/Kepala Daerah otonom Lainnya
JENIS-JENIS PENGELUARAN NEGARAMENURUT SIFATNYA
14
PENGELUARAN INVESTASI Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan
dan ketahanan ekonomi di masa datangMisalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol,
pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll
PENGELUARAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta
memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat
PENGELUARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap
kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi bergembira
Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll
JENIS-JENIS PENGELUARAN NEGARAMENURUT SIFATNYA
15
PENGELUARAN PENGHEMATAN MASA DEPANPengeluaran yang tidak memberikan manfaat
langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang
Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dll
PENGELUARAN YANG TIDAK PRODUKTIF Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat
secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah
Misalnya pengeluaran untuk biaya perang
PENGELUARAN NEGARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN
16
Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lainSektor produksi Sektor distribusi Sektor konsumsi masyarakat Sektor keseimbangan perekonomian
PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR PRODUKSI
17
Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa
Dilihat secara agregat pengeluaran negara merupakan faktor produksi (money), melengkapi faktor-faktor produksi yang lain (man, machine, material, method, management)
Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah.
Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat.
PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR DISTRIBUSI
18
Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa
Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dll
Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang
Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan tara hidupnya.
PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR KONSUMSI MASYARAKAT
19
Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa
Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi
Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun
PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN
20
• Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara.
• Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment)
• Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran