TEORI BATAS HUKUM ISLAM: STUDI TERHADAP ......TEORI BATAS HUKUM ISLAM: STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD SHAHRUR DALAM HUKUM WARIS. SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

TEORI BATAS HUKUM ISLAM: STUDI TERHADAP PEMIKIRAN

MUHAMMAD SHAHRUR DALAM HUKUM WARIS.

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

SYARDI HAKIM

NIM: 1111044100060

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

(AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2017 M / 1438 M

TEORI BATAS ⅡUKUDIISLAM:STUDI TERIIADAP PEMIKIRAN

MU¨ SHAⅡRUR DALAPI ⅡUKUPI WARIS.

SICRIPSI

Dttukan kepada Fakultas Syariah danHukm Untuk Mcmenuhi Salah Sttu

Syarat Memperolch Gelar Saゴ ana Hunm(SH)

OLEH:

Syardi ⅡakimNIDI:1111044100060

Penrbimbing:

PROGRAⅣISTUDI ⅡUKUPI KELUARGA

体 IIWAL SYAKIISIIYYAⅡ )

FAKllrLTAS SYARIAⅡ DAN ⅡUKUM

UNIVERSITASISLAM NEGERI

SYA』田F ΠIDAYATULLAⅡ

JAICARTA

2017P1/1438M

1991031001

LEⅣIBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya incnyatakall bah、 vai

Shipsi ini merupakan hasil karya asli saya yang dittukan untuk mcmcnuhi

salah satu pcrsyaratan mempcrolch gelar saゴ ana Strata sttu(Sl)di Univcrsitts

131am Ncgcri(UIN)S〕「語fHtta)ratullah Jaka■ a.

Selnua sumbcr yang saya gunak‐an dalam pcnulisan ini tclah sava cantumkan

scsuai dcngan kctcntuan yang berlaku di Universitas lslalll Ncgcri(UIN)Syarif

Hidayatullah Jaka■ a

Jika dikcnludian hari terbukti bahwa kawa ini bukan hasil kava asli saya atall

lnerupttan hasiljiplakan dari kawa Orang lain,maka stta bcrscdia mcncrima

3anksi b′ ang bcrlよ u al U.1lrcisitas lsIGttl Ncgcri(UIN)S)′ arif Hidayttulla島

Jakarta

Jakarta,10 Apri1 2017 ⅣI

3

1111044100060

PENGESAHAN PANITIA UЛ AN SKRIPSI

Skripsi yang bettudul“TEORI BATAS HUKURII ISLA■ I:STUDI

TERHADAP PEⅣIIKIRAN IⅥ UⅡAIIPIAD SIAHRUR DALAⅣl ⅡUKUpI

WARIS Tclah dittikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syttiah dan HuklLllll

Univcrsitas lslaln Ncgcri(UN)Syarif IIidayatullah Jakarta Pada tanggal 13 April

2017 Skripsi ini tclah ditcrilna scbagai salah satu syarat unttlk mcmpcrolch gclar

SaJana Hukum(SH)pada Program Studi Hukum Kcluarga

言隼

嗜 “

Jakarta. i3 April 2017Dekan Fakultas Syariah dan Hukurn

　一ヽイ

Ketua

Sekretaris

Pcmbimbing l prs Sirrn wafa、 M_ANIP 196003181991031001

PANITIA UJIAN ⅣlUNAQ

Dr H Abdul Halim,M AgNIP 196706081994031005

NIP 1979904272003121002

Dr.H.Ahnad Tholabi Kharlie,S.H.ぅ 4ヽ.

NI]P197608072003121001

Dr Hi lsnawati Rais.MANIP 195701271985032001

NIP.196912161996031001

iv

بســـــــم اهلل الرحمن الرحيـــــــــم

KATA PENGANTAR

Alhamdu Lillahi Rabbi al-‘Alamin, segala puji hanya bagi Allah Swt,

yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia nikmat-Nya kepada hamba-

Nya. Shalawat beriring salam tak luput selalu tercurahkan kepada Rasulullah

yakni Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan untuk

setiap manusia, karena menuntut ilmu dapat menghantarkan manusia menuju

gerbang masa depan yang cerah. Disebabkan hal itu penulis mencoba untuk

menyelesikan suatu karangan ilmiah yang merupaka salah satu syarat demi

menggapai masa depan tersebut dengan cara menyelesaikan skripsi ini. Namun

penulis sadar dalam menulis skripsi ini masih banyak kekurangan didalamnya,

akan tetapi penulis berharap hasil tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya dan umumnya bagi orang banyak.

Perlu diketahui penulis tidaklah dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis

mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum

Keluarga dan Bapak Arip Purkon, MA. selaku sekertaris Program Hukum

Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

v

3. Afwan Faizin, MA selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak

meluangkan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga

beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

4. Drs. Sirril Wafa, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak

meluangkan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga

beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

5. Para dosen Fakultas Syriah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang

telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis semasa kuliah

dahulu, semoga senantiasa dimudahkan segala urusannya.

6. Yang tercinta dan selalu penulis sayangi sepanjang hayat, Ayahanda Syamsul

Madi dan Ibunda Dra. Suherni, MH. Selaku orangtua penulis. Serta adik

tercinta Nisaul Hakimah. Terima kasih yang tak terhingga atas do’a,

semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusan dalam mendapingi

penulis sehingga penulis dapat menyeleseikan pendidikan di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

7. Seluruh dosen dan staff karyawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. Adinda tercinta Arinda D. P. S. yang selalu menemani dan memberikan

semangat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

9. Para sahabat dan keluarga besar Prodi Akhwal Syakhsiyah. Terimakasih atas

kebersamaannya dalam berjuang menimba ilmu di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

10. Para Dosen Pembimbing cadangan yaitu Nurul Aini, S.Sos. dan Iis Sudiyanti,

S. KomI

11. Sahabat-sahabat terbaik serta teman seperjuangan, Edi Jon, Ma’mun, Ojan,

Reja, Acung, Razak, Fachri, zaim, jidas, uday, jumili, ibnu, mampar, andi dan

teman-teman triji.

12. Dan seluruh pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat

penulis sebutkan satu-persatu. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah

SWT.

13. Hanya untaian kata terimakasih serta doa yang dapat penulis berikan. Semoga

semua pihak yang telah membikan semangat, motifasi serta arahannya kepada

vi

penulis senantiasa diridhoi setiap langkah kehidupannya serta mendapatkan

balasan yang lebih baik di akhirat kelak.

Saran serta kritik yang membangun sangatlah dinanti serta dibutuhkan

demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga amal baik mereka dibalas

oleh Allah SWT dengan balasan yang berlpat ganda. Penulispun berharap agar

skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi

pembaca pada umumnya.

Jakarta: 08 April 2017 M

11 Rajab 1438 H

Penulis

vii

ABSTRAK

Syardi Hakim, NIM 1111044100060, “TEORI BATAS HUKUM ISLAM:

STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMMAD SHAHRUR DALAM

HUKUM WARIS”, Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum

Keluarga, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1438 H /

2017 M. 1-105 halaman.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Teori Batas Hukum Islam:

Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Hukum Waris, salah satu

kontribusi baru dalam kajian fiqh kontemporer yang disumbangkan oleh

Muhammad Shahrur adalah gagasan tentang teori batas hukum. Dalam karyanya

yang sangat kontroversial. Muhammad Shahrur menegaskan bahwa teori batas

merupakan salah satu pendekatan dalam berijtihad, yang digunakan untuk

mengkaji ayat-ayat dalam al-Qur’an.

Hasil penelitian menunjukan bahwa apa yang menjadi pemikiran Shahrur selama

ini khususnya dalam buku Muhammad Shahrur itu tidak seharusnya digunakan

untuk menjadi final atau hasil akhir pemikiran kita dalam mempelajari arti dan

istilah huddud atau hukum batas. Karena pada dasarnya Muhammad Sahrur

menganalisis apa yang menjadi dasar pemikirannya itu dengan melihat

perkembangan zaman yang semakin maju, dan akan ditakutkan jika nanti ijtihad

atau usaha manusia akan dibatasi dengan hukum yang ditentukan Allah dan

menjadi penghalang mereka untuk menjadi manusia yang lebih modern.

kelemahan Muhammad Shahrur dalam menentukan sebuah hukum, dimana

beliau hanya melakukan kajian Al-Qur’an tanpa menggunakan hadist. Hadist

berkedudukan sebagai sumber hukum islam yang kedua setelah Al-Qur’an.

Adanya hadist berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur’an

Adapun penelitian skripsi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang

menggunakan metode deskriptif-analitis, dimana mendiskripsikan pemikiran-

pemikiran Muhammad Shahrur tentang tema yang diangkat dan menganalisa

pemikiran-pemikiran Shahrur apakah bisa dijadikan sebagai tawaran alternatif

baru dalam menafsirkan teks waris.

Kata Kunci : Teori Batas, Waris, Muhammad Shahrur

Pembimbing :Drs. Sirril Wafa, MA

Daftar Pustaka : Tahun 1978 sampai tahun 2015

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ i

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... iii

KATA PENGANTAR .................................................................................... iv

ABSTRAK ...................................................................................................... vii

DAFTAR ISI ................................................................................................... viii

BAB I : PENDAHULUAN ............................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah............................................... 1

B. Identifikasi masalah ..................................................... 8

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah .......................... 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................... 9

E. Riview Studi Terdahulu ............................................... 10

F. Metode Penelitian ........................................................ 11

G. Pedoman Penulisan Skripsi .......................................... 12

H. Sistematika Penulisan .................................................. 12

BAB II : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD

SHAHRUR ........................................................................ 14

A. Biografi Muhammad Shahrur ...................................... 14

B. Karya Muhammad Shahrur…………………………... 17

C. Pemikiran Teori Batas Muhammad Shahrur ................ 18

D. Pemikiran Hukum Waris Muhammad Shahrur ............ 36

BAB III : TINJAUAN UMUM TEORI BATAS DAN WARIS

DALAM HUKUM ISLAM .............................................. 48

A. Teori Batas ................................................................... 48

B. Waris dalam Hukum Islam .......................................... 51

BAB IV : ANALISIS HUKUM WARIS MENURUT

MUHAMMAD SHAHRUR DALAM TEORI

BATAS DENGAN HUKUM WARIS

MENURUT ISLAM ......................................................... 62

A. Muhammad Shahrur dan Teori Batas .......................... 62

B. Hukum Waris dalam Perspektif

Muhammad Shahrur ..................................................... 64

BAB V : PENUTUP ......................................................................... 75

A. Kesimpulan ................................................................. 75

B. Saran .......................................................................... 80

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 81

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga Islam merupakan aturan yang mengonsep keperdataan

umat Islam mengenai perihal pernikahan, kewarisan dan hal-hal mengenai ruang

lingkup ahwal asy-syakhshiyyah. Fenomena yang muncul di dunia Muslim dalam

abad 20 adalah adanya usaha pembaruan hukum keluarga (perkawinan, perceraian

dan warisan) di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai

kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki

sesuatu. Di zaman Jahiliyah, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan

sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak

memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya. Islam

datang membebaskan belenggu ini.1

Dalam hukum Islam segala bentuk peraturan diatur di dalamnya, salah

satunya ialah perkawinan. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim

memiliki Undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974

tentang perkawinan yang berlaku secara nasional. Perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

1 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi

Aksara, 2006), h. 40

2

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pembahasan mengenai perkawinan juga dijelaskan tentang hukum-

hukum kewarisan. Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan yang

penting dalam Islam dan merupakan tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara

mendasar tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati

keberadaannya. Keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-

teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis, sehingga tidak terlalu terbuka

lebar (multiinterpretasi). Di antara sekian banyak ayat-ayat tentang hukum (ayat

ahkam) dalam Al-Qur’an, menurut Abdul Wahhab Khallaf ayat hukum tersebut

berjumlah 228.2 Hanya ayat tentang warislah yang secara rigid dan detail

diterangkan oleh Al-Qur’an dengan ad nauseum (secara panjang lebar). Beberapa

ahli hukum mengakui bahwa tidak ada satu aspek hukumpun yang secara teknis

menunjukkan keistimewaan hukum Islam selain dari pada hukum waris,3 yang

diyakini sebagai model hukum yang canggih dan lengkap, mengutip istilah Nasr

Hamid Abu Zayd yaitu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Konsepsi ini terbentuk karena teks (nash) yang mendasarinya dipandang sebagai

qat’iyy as-subut dan qat’iyy ad-dalalah yang dalam agama dianggap sebagai

sesuatu yang wajib diterima sebagaimana adanya, yang berlaku secara mutlak

(compulsory law).

2 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam; (Ilmu Ushul Fiqih) (Jakarta:

Rajawali Pres, 1996), Cet. 6. h. 41-42 3 J.N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, penerjemah M. Husein (Yogyakarta:

Tiara Wacana, 1994), h.72

3

Disisi lain ulama kontemporer menganggap bahwa pada hal-hal tertentu

yang dianggap tidak prinsipal, bisa saja kewarisan Islam ditafsirkan dan

direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat

dipertimbangkan, sehingga hukum waris Islam mampu diterjemahkan dalam

lingkup masyarakat yang mengitarinya.4

Meski demikian, dalam tatanan aplikasinya di masyarakat, dalam

kenyataannya masalah waris tidak bebas dari perdebatan. Ungkapan dari Munawir

Sadzali terhadap hukum waris Islam yang menawarkan peninjauan kembali

mengenai ta’lil al- ahkam atau ratio legis. Peninjauan tersebut difokuskan pada

perumusan pembagian harta waris yaitu dua banding satu (2:1) bagi anak laki-laki

maupun anak perempuan yang mana ketentuan ini memiliki latar belakang

sosiokultural dimana segi sosial dan budaya masyarakat setempat jadi

pembentuknya, sehingga dengan demikian dimungkinkan dengan adanya

modifikasi atau pembentukan ulang atas ketentuan tersebut agar dirasa dapat lebih

adil.5

Secara fakta dapat dibuktikan penyebab munculnya gagasan tersebut

dikarenakan ketentuan perumusan dua banding satu dalam pembagian waris di

Indonesia sudah banyak ditinggalkan. Seperti daerah Sulawesi selatan,

Kalimantan selatan, dan beberapa daerah lainnya.

4 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral

Hazairin (Yogyakarta:UII Press, 2005), h. 15 5 M. Wahyu Nafis dkk. (ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. Dr. H.

Munawir Sadzali, MA (Jakarta: paramadina, 1995), h. 89

4

Adapun menurut Komaruddin Hidayat yang menyatakan bahwa

seharusnya pembagian Hukum waris itu menggunakan perumusan satu banding

dua, dikarenakan perumusan pembagian harta dua banding satu merupakan

bentukan yang didapat karena situasi sosial masyarakat Arab pada waktu itu, yang

menganggap bahwa kaum perempuan ialah barang bukanlah manusia atau

seseorang yang memiliki hak dan kewajiban layaknya kaum laki-laki. Sehingga.

beliau berpendapat alangkah lebih baiknya mengikuti tradisi orang Minang

dimana pembagian harta jauh lebih banyak diberikan pada kaum perempuan

dibandingkan kaum laki-laki.6

Di samping itu, masyarakat modern kini semakin menguat atas kesadaran

kesetaraan Gender sehingga dalam hal ini sangat menguatkan posisi perempuan

untuk memposisikan diri sejajar dengan laki-laki, sehingga hak dan kewajibannya

pun dapat setara, termasuk di dalam pembagian harta warisan.

Dengan terbentuknya persepsi-persepsi baru mengenai ketentuan waris,

maka timbulah juga pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai Al-Qur’an,

seperti bagaimana memahami teks Al-Qur’an agar sesuai dengan syari’at Islam

dan kondisi objektif yang dihadapi oleh masyarakat sekarang ini. Maka perlu

diteliti model pendekatan apakah yang sesuai untuk menafsirkan teks al qu’an

tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang bertentangan antara teks dan realitas

yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga dapat tercapainya bukti bahwa ajaran

Islam ialah ajaran yang saalih li kulli zaman wa makan.

6 Komaruddin Hidayat, Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama dan Krisis Modernisme

(Jakarta: Paramadina, 1999), h. 121

5

Namun, bagaimana apabila pendekatan tekstual diangap selalu tidak

relevan, sementara pendekatan kontekstual cenderung larut bersama relativitas

dan kenisbian dinamika sosiokultural masyarakat? Lantas pendekatan apalagi

yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan warisan yang dianggap

kurang memenuhi rasa keadilan? Maka, berangkat dari pertanyaan inilah,

Muhammad Shahrur menawarkan teori hukumnya, yang ia sebut dengan istilah

Teori Batas (nazariyah al-hudud). Penjelasan teori limit ini sebagaimana dikutip

dari buku Epistemologi Tafsir Kontemporer karya Abdul Mustaqim didasarkan

atas pemahaman dua istilah, yaitu al-hanif (gerak dinamis) dan al-istiqomah

(gerak konstan). Al-hanif menggambarkan waktu serta konteks waktu dan sejarah,

sedangkan al-istiqomah menggambarkan undang-undang atau batasan yang telah

di tentukan oleh Allah SWT.7

Secara umum teori batas ini menjelaskan bahwa dalam ketentuan Allah

yang disebutkan dalam Al-Kitab dan Sunah terdapat batas bawah dan batas atas

bagi seluruh perbuatan manusia. Batas bawah merupakan batas minimal yang di

tuntut oleh hukum dalam kasus tertentu, sedangkan batas atas merupakan batas

maksimalnya. Perbuatan yang kurang dari batas minimal tidak sah, demikian juga

yang melebihi batas maksimal. Ketika batas-batas ini di langgar maka hukuman

harus dijatuhkan menurut proporsi pelanggaran yang telah dilakukan. Menurut

Shahrur, di situlah letak kekuatan ketentuan hukum Islam. Dengan memahami

teori ini, maka akan dapat dilahirkan banyak ketentuan hukum. Oleh karena itu

7Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: PT. LKiS Printing

Cemerlang, 2010), h 195.

6

risalah Muhammad SAW dinamakan umm al-kitab karena sifatnya yang hanif

bedasarkan teori batas ini.

Menurut beliau, para ahli hukum perlu selalu berusaha mengembangkan

teori-teori hukum baru sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan

pengetahuan objektif masyarakat kontemporer. Shahrur menganggap, berhentinya

pemikiran Islam saat ini, lebih disebabkan karena tidak adanya gaya penafsiran

baru yang bersifat rasional, tetapi juga tidak menentang teks.8

Shahrur berpendapat, bahwa dalam memahami Al-Qur’an, ummat Islam

hendaknya bersifat sebagai generasi awal Islam. Selanjutnya Shahrur menjelaskan

bahwa dalam memahami ayat waris, tidak memahami teks (nash) sebagai

pembuktian hukum yang hendak membatalkan atau menetapkan hukum syari’at,

akan tetapi memahami ayat sebagai salah satu bentuk aturan yang mengatur

proses perpindahan harta kepemilikan (tharwah), baik harta bergerak maupun

tidak bergerak, dari seorang kepada pihak lain yang namanya disebut dalam

wasiat orang yang telah meninggal yang di dalamnya terdapat penjelasan bagian

masing-masing penerima. Namun, jika wasiat tidak ada, maka pembagian harta

pada pihak yang berhak didasarka atas ketentuan dalam ayat-ayat At-Tanzil Al-

Hakim yang membahas mengenai warisan9

8 M. Amin Abdullah, Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan dampaknya

pada Fiqh Kontemporer, dalam Ainurrofiq (ed.), “Mazhab Yogya; Menggagas Paradigma Ushul

Fiqh Kontemporer” (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002), h. 136. 9 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. (Yogyakarta: eLSAQ

Press, 2004). Cet. 2. h. 318.

7

Berlatarbelakang pendidikan tehnik, Shahrur menawarkan suatu

pendekatan metode dalam menafsirkan teks yang lebih rasional. Selain seorang

Doktor Teknik, Shahrur juga merupakan ahli bahasa, sehingga kajian-kajian

keIslaman yang dilakukannya berawal dari kajian kebahasaan yang kemudian

dipadukan dengan ilmu eksakta yang dimilikinya. Sehingga munculnya gagasan

teori batas (teori limit/nazariyyah al-hudud) adalah perpaduan antara ilmu tafsir

dengan ilmu eksakta yang dilakukan oleh Shahrur.

Namun Muhammad Shahrur dianggap sebagai pemikir yang sangat

kontroversial dan memancing debat publik, jika dibandingkan dengan pemikir

umat muslim lain.10 Ia membuang hampir seluruh peninggalan tradisi fiqh dan

mengajak seluruh umat Islam memiliki komitmen pada diri mereka untuk

memikirkan berbagai permasalahan yang kurang dikembangkan dalam fiqh

tradisonal. Muhammad Shahrur menekankan pembacaan ulang terhadap

pembahasan waris yang termuat dalam ayat-ayat al-tanzil al-hakim (ayat ahkam

dalam Al-Qur’an). Dan inilah alasan kuat penulis untuk mencoba mendalami

pemikiran Shahrur yang penulis angkat dalam sebuah skripsi. Berangkat dari latar

belakang inilah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi pemikiran-

pemikiran Muhammad Shahrur terutama dalam masalah waris. Untuk itulah,

skripsi ini dirumuskan dengan judul: TEORI BATAS HUKUM ISLAM:

STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD SHAHRUR DALAM

HUKUM WARIS.

10 Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin

dan Burhanudin, (Yogyakarata: eLSAQ, Press, 2004) h. 563

8

B. Identifikasi Masalah

1. Apa alasan dan latar belakang pemikiran Muhammad Shahrur

sehingga memunculkan teori batas tersebut?

2. Bagaimana pemikiran Muhammad Shahrur dalam hukum waris ?

3. Apakah tawaran yang diberikan Muhammad Shahrur, sehingga mampu

menjembatani permasalahan antara tekstual dan kotekstual dalam

permasalahan warisan?

4. Bagaimana metode istinbat Hukum yang digunakan Muhammad

Shahrur?

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat begitu luasnya cakupan teori batas yang digagas oleh

Muhammad Shahrur, yakni mencakup hampir seluruh masalah hukum

Islam, maka pembahasan skripsi ini, penulis akan membatasi pada

permasalahan di sekitar bagian waris saja, namun tidak menutup

kemungkinan, untuk memperjelas pembahasan ini, penulis akan

menambahkan dengan permasalahan tersebut. Sebagai pembatas masalah,

penulis akan mengarahkan pembahasan pada bagaimana teori batas ini

dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan waris yang selama ini

menjadi polemik antara penganut tekstual dan kontekstual.

Adapun masalah dalam pembahasan ini yang penulis jadikan acuan

dalam penjabaran dan penguraian agar tidak keluar dari permasalahan dan

pembahasan dari skripsi ini adalah:

9

1. Apa alasan dan latar belakang pemikiran Muhammad Shahrur

sehingga memunculkan teori batas tersebut?

2. Bagaimana pemikiran Muhammad Shahrur dalam hukum waris?

3. Apakah tawaran yang diberikan Muhammad Shahrur mampu

menjembatani permasalahan antara tekstual dan kotekstual dalam

permasalahan warisan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan dan latar belakang pemikiran

Muhammad Shahrur sehingga memunculkan teori batas tersebut.

2. Mengetahui pemikiran Muhammad Shahrur dalam hukum waris.

3. Untuk mengetahui apakah tawaran yang diberikan Muhammad

Shahrur mampu mengetengahkan problematika antara tekstual dan

kotekstual dalam permasalahan warisan.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi para akademisi dapat memberikan sumbangan pemikiran, ide

atau gagasan untuk menambah literatur atau bahan, referensi pada

Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah dan

tentunya sumbangsih dalam bidang pendidikan.

10

2. Bagi para decission maker dalam merumuskan hukum waris di

Indonesia, dapat menambah referensi dalam menetapkan hukum.

Bahwa dalam menetapkan hukum tidak hanya berpatokan pada

teks (nash) semata, akan tetapi juga melihat sosiokultural yang

berkembang di masyarakat.

3. Manfaat bagi penulis adalah dapat menambah wawasan mengenai

hukum waris serta teori-teori yang dikembangkan oleh pemikir

Islam.

E. Riview Studi Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dan penulisan skripsi ini penulis

menelaah literature yang sudah membahas tentang judul yang akan

penulis kemukakan dalam penulisan skripsi.

Akhmaludin Sya’ban tahun 2011, skripsi dengan judul “Perempuan

Dalam Kewarisan Islam”. Skripsi ini membahas tentang pemikiran

Muhammad Shahrur terhadap kedudukan perempuan dalam kewarisan

Islam. Perbedaan dengan skripsi ini dengan penulis bahwa skripsi ini lebih

menekankan pada kajian kedudukan perempuan dalam kewarisan Islam

sedangkan pembahasan penulis adalah pemikiran kewarisan Muhammad

Shahrur.

Fahrur Rozi tahun 2007, tesis dengan judul “Wasiat dan waris

dalam al-qur'an perspektif Muhammad Shahrur” tesis ini membahas

tentang pemikiran Muhammad Shahrur terhadap wasiat dan waris dalam

Al-Qur’an. Perbedaan pembahasan tesis dengan pembahasan dalam skripsi

11

ini yaitu, tesis ini lebih menekankan pada kajian wasiat dan waris dalam

Al-Qur’an sedangkan pembahasan penulis adalah pemikiran kewarisan

Muhammad Shahrur.

Arip Purkon tahun 2008, tesis dengan judul “Metodologi Fiqih

Islam Kontemporer Menurut Muhammad Shahrur” tesis ini membahas

tentang bagaimana Muhammad Shahrur dalam memperoleh kebenaran

fiqih Islam kontemporer. Perbedaan dengan tesis ini dengan penulis bahwa

tesis ini lebih menekankan pada kajian metedologi fiqih Islam

kontemporer sedangkan pembahasan penulis adalah pemikiran kewarisan

Muhammad Shahrur.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian, dari jenis data penelitian yang digunakan

bersifat kualitatif. Secara metodologis, metode yang digunakan dalam

mengkaji masalah ini adalah metode penelitian kepustakaan (library

research), dengan menggali sumber-sumber primer. Dan untuk lebih

mempertajam yang dibahas, penulis menggunakan metode deskriptif-

analaitis. Deskriptif disini dimaksudkan sebagai upaya untuk

mendiskripsikan pemikiran-pemikiran Muhammad Shahrur tentang tema

yang diangkat. Analitis berarti menganalisa pemikiran-pemikiran Shahrur

apakah bisa dijadikan sebagai tawaran alternatif baru dalam menafsirkan

teks waris.11

11

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta, Pedoman Penulisan Skripsi (Jakarta : Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu

(PPJM) Fakultas Syariah dan Hukum, 2012), h. 23.

12

1. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data menggunakan studi dokumenter, yakni dengan

memamfaatkan bahan-bahan primer dan sekunder. Adapun sumber

primer dalam masalah ini adalah buku Metodologi Fiqh Islam

Kontemporer, Hermeneutika Al-Qur’an Kontemporer dan Islam dan

Iman yang dikarang oleh Muhammad Shahrur. Adapun sumber

sekundernya adalah data-data yang berhubungan dengan masalah yang

dibahas.

2. Teknik analisis data

Analisis data menggunakan teknik analisis isi secara kualitatif

(Qualitative Content Analysis). Dalam analisis ini semua data yang

dianalisis berupa teks. Dalam hal ini berupa teks-teks pemikiran

Muhammad Shahrur. Analisis isi kualitatif digunakan untuk

menemukan, mengindetifikasi dan menganalisis teks atau dokumen

untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi teks atau dokumen

tersebut.

G. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku

Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dituangkan dalam lima bab. Adapun

rincian sistematika penulisan yang penulis susun adalah:

13

BAB I adalah pendahuluan meliputi dari latarbelakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metodologi penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan.

BAB II akan mengulas profil dari Muhammad Shahrur. Dalam bab

ini akan dijelaskan latar belakang kehidupan, pendidikan, karir akademik

dan birokrasi serta karya-karya dan tanggapan atas karya Muhammad

Shahrur.

BAB III akan membahas tentang teori batas, meliputi pengertian,

konsep dan cakupan teori tersebut dalam hukum Islam. Serta, membahas

mengenai hukum waris dalam Islam.

BAB IV akan mempertajam pembahasan ini, dengan

mengkolaborasikan pemikiran Shahrur dalam waris. Kemudian mencoba

menggali tawaran Shahrur dalam masalah waris dengan menggunakan

teori batas. Kemudian ditutup dengan sebuah analisis penulis.

BAB V sebagai penutup. Seluruh pembahasan di atas kemudian

diikat dalam beberapa kesimpulan dan dibubuhi beberapa saran yang

penulis ajukan dalam bagian ini.

14

BAB II

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD SHAHRUR

A. Biografi Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur Ibnu Dhaib lahir di Damaskus, Syiria, 11 April 1938

M12

. ia merupakan anak kelima dari pasangan Deyb bin Deyb dengan Siddiqah

binti Salih Filyun13

. Dalam kehidupan pribadinya Muhammad Shahrur menikah

dengan istri nya Azizah. Muhammad Shahrur di karuniai lima orang anak Tariq,

Lays, Rima, Basil dan Mas’un. dan sudah memperoleh cucu dari anak anaknya.

Pendidikan Muhammad Shahrur diawali dengan pendidikan dasar dan

menengah di lembaga pendidikan Abdurrahman Al-Kawakib, Damaskus. Ia

berhasil menamatkan kedua studinya tersebut pada tahun 1957 M.14

Pada tahun

1958, setelah Muhammad Shahrur menyelesaikan pendidikan menengahnya,

beliau melanjutkan studinya di kota Saratow dekat Moskow, Uni Soviet

(Sekarang Rusia) dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Damaskus

untuk mempelajari Tehnik Sipil, dan menyeleseikan diplomanya pada 1964. Di

Negara inilah Muhammad Shahrur memulai berkenalan dan kemudian

mengagumi pemikiran Marxisme, walau ia tidak memproklamirkan diri sebagai

12Muhammad Shahrur, Al-Kitab Wa Al-Qur‟an: Qira‟ah Mu‟asirah, (Damaskus: Al-

Ahali li al- Tiba’ah Wa al- Nasyr, 1999) h.823

13Ahmad Syarqawi ismail, Rekontruksi Konsep Wahyu Muhammad Shahrur (Yogyakarta:

eLSAQ Press, 2003) h.43

14 Muhammad Shahrur, Islam dan Konferensi Dunia Untuk Perempuan, dalam Charles

Kurzman (ed), Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam kontemporer tentang isu-isu Global,

terjemahan Bahrul Ulum, (Jakarta: Paramadina, 2001) h.210

15

penganut aliran tersebut15

. Namun demikian, sebagaimana dikemukakannya

sendiri pada Peter Clark, ia banyak mengakui berhutang budi pada sosok Hegel

dan Alfred North Whitehead. Setelah menyeleseikan studi bidang Tehnik Sipil

nya ia kembali ke Syiria pada tahun 1965 dan bekerja sebagai dosen serta

mengabdi di Universitas Damaskus. Ditahun yang sama Muhammad Shahrur

melanjutkan studi ke Irlandia tepatnya di Universitas College, Dublin dalam

bidang studi yang sama.

Pada tahun 1967, Shahrur memperoleh kesempatan melakukan penelitian

pada Imperial College, London, Inggris. Karena pada tahun itu, terjadi konflik

politik antara Syria dan Israel, lalu ia tepaksa pulang kembali ke Syiria.

Selanjutnya Universitas Damaskus mengirimkannya ke Irlandia untuk

melanjutkan program Megister dan Doktoralnya (Ph.D) di bidang tehnik sipil

konsentrasi Mekanika Pertanahan (Soil mechanich) dan tehnik pembangunan

(Fondation Engineering) di Universitas Nasional Irlandia. Gelar Magisternya ia

dapat pada tahun 1969 dan gelar Doktoralnya pada tahun 1972 dan sejak itulah,

Shahrur secara resmi menjadi staf pengajar di Universitas Damaskus, dikota

kelahirannya16

.

Setelah tercapainya gelar Doktor, Shahrur diangkat menjai dosen di

Fakultas Tehnik Sipil Universitas Damaskus di Bidang Mekanika Tanah dan

dasar bumi sejak tahun 1972. Dari hasil belajarnya diluar negeri, ia tidak hanya

belajar tehnik sipil, akan tetapi ia juga belajar ilmu Filsafat, Fiqh Lughah, dan

15Muhammad Shahrur, Islam dan Konferensi Dunia Untuk Perempuan, dalam Charles

Kurzman (ed), Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam kontemporer tentang isu-isu Global,

terjemahan Bahrul Ulum, (Jakarta: Paramadina, 2001) h.210

16Peter Clark, The Shahrur Phenomenom…, h.337

16

ilmu Linguistik. Ia menguasai dua macam bahasa selain bahasa Ibunya sendiri

(bahasa Arab) yaitu bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Disamping itu, ia juga

menekuni bidang yang menarik perhatiannya yaitu filsafat humanisme dan

pendalaman Bahasa Arab .

Pada tahun 1982-1983, Sharur kembali dikirim oleh pihak Universitas

untuk menjadi tenaga ahli pada al-Saud Consult, Arab Saudi. Dia juga bersama

beberapa temannya di Fakultas membuka Biro Konsultan Tehnik Dar al-

Istisyarat al- Handasiyyah di Damaskus.17

Kemudian pada tahun 1995, Shahrur

juga pernah di undang menjadi peserta kehormatan dan terlibat dalam debat

publik mengenai pemikiran keIslaman di Libanon dan Maroko.

Meskipun dasar pendidikan Muhammad Shahrur adalah tehnik, namun

tidak berarti sama sekali ia kosong mengenai wawasan keIslaman. Sebab akhirnya

ia tertarik untuk mengkaji Al-Qur’an dan Hadits secara lebih serius dengan

pendekatan filsafat bahasa dan dibingkai dengan teori ilmu eksaktanya, bahkan ia

juga menulis artikel tentang pemikiran keIslaman18

.

Konsen Shahrur terhadap kajian ilmu keIslaman sebenarnya dimulai sejak

ia berada di Dublin, Irlandia pada tahun 1970-1980 ketika mengambil program

Magister dan Doktoralnya. Di samping itu, peranan temannya DR. Ja’far Dik al-

Bab juga sangat besar. Sebagaimana diakuinya, berkat pertemuannya dengan

17Muhammad Firdaus, Dialektika Kosmos dan Manusia, Dasar- Dasar Epistmologi

Qur‟ani, terjemahan. Bab dua dari Al-kitab Wa Al-Qur‟an ; Qira‟at Mu‟asirah, (Bandung: Nuansa

Cendikia, 2004), h.5 18

Abdul Mustaqim, Mempertimbangkan Metodologi Muhammad Shahrur, Dalam

Shohiron Syamsuddin,dkk, (ed), Hermeneutika Al-Qur‟an Mazhab Yogya, (Yogyakarta: Islamika,

2003), h.124

17

Ja’far pada tahun 1958 dan 1964, Shahrur dapat belajar banyak tentang ilmu-ilmu

Bahasa.19

Sekilas dari latar belakngan pendidikan, Muhammad Shahrur secara formal

belum pernah menempuh pendidikan tentang ke Islaman terutama dalam bidang tafsir.

Namun Muhammad Shahrur belajar secara non-formal atau otodidak tentang kajian ke

Islaman terutama dalam penafsiran Al-Qu’ran. Dalam hal ini Muhammad Shahrur terus

belajar selama puluhan tahun dan pemikiran-pemikiran Muhammad Shahrur harus

diapresiasi dengan kritis untuk memperluas khazanah keilmuan tentang dunia Islam.

B. Karya Muhammad Shahrur

Buku pertama yang ia terbitkan adalah al-Kitab wa Al-Qur‟an: al-Qira‟ah

al-Mu‟asirah pada tahun 1990.20

Pada tahun 1994, Shahrur merampungkan buku

keduanya dengan judul Dirasat Islamiyah Mua‟sirah fi al-Daulah wa al-

Mujtama‟.21

Di tahun 1996 Shahrur meluncurkan buku ketiganya yang berjudul

al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam. Buku terakhir Shahrur adalah, Nahw

Usul Jadidah LiI al-Fiqh al-Islami, ditulis pada tahun 2000.

Shahrur menerbitkan beberapa buku antara lain: Handasah al-Asasiyah

(tiga Juz), Handasah al-Turabiyah. Selain dalam bentuk buku Shahrur juga

menulis di majalah dan jurnal antara lain dapat dijumpai Muslim Politic Report

(14 Agustus 1997) dengan judul : “The Devine Text and Pluralism in Moslem

19

Abdul Mustaqim, Mempertimbangkan Metodologi Muhammad Shahrur, Dalam

Shohiron Syamsuddin,dkk, (ed), Hermeneutika Al-Qur‟an Mazhab Yogya, (Yogyakarta: Islamika,

2003), h.129 20

Muhammad Shahrur, Islam dan Iman: aturan-aturan pokok, (Yogyakarta: IRCiSoD,

2015), h.5 21

Muhammad Shahrur, Islam dan Iman: aturan-aturan pokok, (Yogyakarta: IRCiSoD,

2015), h.7

18

Socities” dan “Islam in The 1995 Beijing World Conference On Women” dalam

Kuwait Newspaper. Berikutnya tentang “Mitsaq al-Amal al-Islami (1999) yang

di terbitkan oleh al-Ahali Publising House, dalam edisi bahasa inggris

diterjemahkan oleh Dale F. Eickelman dan Islamil S. Abu Shehadeh dengan

judul “Proposal for An Islamic Covenant” (2000). Masih banyak juga

makalah dan tulisan ilmiahnya yang berbahasa Inggris dan Bahasa Arab.

Bahkan buku-buku dan makalah Muhammad Shahrur ini dapat di akses di

website http://www.shahrour.org.

C. Pemikiran Teori Batas Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur menegaskan bahwa teori batas merupakan salah satu

pendekatan dalam berijtihad, yang digunakan dalam mengkaji ayat-ayat ahkam

(ayat-ayat yang berisi pesan hukum) dalam Al-Qur’an. Teori limit (hudud) yang

digunakan Shahrur mengacu pada pengertian batas-batas ketentuan Allah yang

tidak boleh dilanggar, tapi di dalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat

dinamis, fleksibel, dan elastis.

Muhammad Shahrur membangun teori batas berdasarkan pengalaman

beliau dalam dunia tehnik. Latar belakang bagaimana ia menyusun teori batasnya

berawal dari kuliah yang ia berikan kepada mahasiswanya. Ia menuturkan :

“Suatu hari sebuah ide muncul di kepala saya ketika saya menyampaikan

mata kuliah tehnik di jurusan Tehnik Sipil tentang bagaimana membuat jalan

padat kami sedang melakukan apa yang disebut sebagai „uji keamanan‟, yang

kami gunakan sebagai contoh dan cara menguji tanah yang digunakan untuk

mengisi tanggul. Dalam ujian ini kami mengeluarkan dan menambahkan (tanah).

Kami mendapatkan sumbu x dan sumbu y, sebuah hiperbola. Kami menemui

resiko yang mendasar. Lalu kami menggambarkan sebuah kurva dan meletakan

garis di atasnya. Garis ini adalah batas maksimum. Kemudian timbul ide dalam

pikiran saya tentang „batasan Tuhan‟ (hududullah). Sampai di sini, saya kembali

ke rumah dan membuka Al-Qur‟an. Dalam matematika, kita hanya mendapatkan

http://www.shahrour.org/

19

lima cara menyuguhkan batas (limits). Saya menemukan lima kasus yang dapat

menampung ide tentang batas hukum Tuhan. Pemahaman yang sudah umum

adalah bahwa Allah tidak menentukan aturan tingkah laku secara tepat, tetapi

hanya menciptakan batas-batas yang di dalamnya masyarakat dapat menyusun

aturan dan hukum mereka sendiri. Saya telah menulis ide tentang

intergritas/keutuhan (al-istiqamah) dan aturan moral atau etika yang universal.

Pada awalnya ide ini hanya menjadi catatan saya dalam pembahasan terakhir

dalam buku saya tetapi saya melihat bahwa teori ini merupakan perujudan ide

utama saya, maka saya mengoreksi semua yang telah saya tulis tentang

hududullah di buku agar pembahasan menjadi konsisten. Hingga saya menilai

bahwa pendapat saya telath benar.”22

Berawal dari pengalaman inilah Muhammad Shahrur kemudian

merumuskan teori batasnya. Muhammad Shahrur menandaskan bahwa jalan lurus

yang telah disediakan Tuhan bagi manusia agar mereka dapat bergerak sepanjang

jalan lengkung di dalam teori batas Tuhan, sesuai dengan hukum manusia yang

diperkenankan di antara batas batas (hudud) bahwa alkitab telah menetapkan

seluruh tindakan manusia dan fenomena alam. Karena ia menegaskan bahwa

variasi hukuman secara rinci disebut dalam Al-Qur’an menandakan batas tertinggi

yang menetapkan hukum maksimal bagi pelanggaran tertentu, bukan

menggambarkan hukum yang mutlak. Demikian pula, alkitab telah menetapkan

sejumlah hukuman minimum bagi berbagai kejahatan.

Muhammad Shahrur merumuskan teori batasnya diambil dari QS. an-

Nisa: 13-14 yang terkait dalam pembagian waris. Pada ayat 13, terdapat kalimat

tilka hududullah dan pada ayat ke 14 terdapat kalimat wa yata‟adda hududahu.

Kata hudud di sini berbentuk jamak (plural) bentuk mufrodnya hadd artinya batas

(limit). Pemakaian bentuk plural disini menandakan bahwa hadd yang ditentukan

oleh Allah berjumlah banyak, dan manusia memiliki keleluasan untuk memilih

22Muhammad Shahrur, Islam dan Iman, Aturan-aturan Pokok, Rekontruksi Epistemologis

Rukun Islam dan Rukun Iman, (Yogyakarta: 2015) h.10

20

batasan-batasan tersebut sesuai dengan tuntutan dan kondisi yang melingkupinya.

Selama ini berada dalam koridor batasan terebut, manusia tidak menanggung

dosa. Pelanggaran Tuhan jika manusia melanggar batasan-batasan tersebut.23

Menurut Muhammad Shahrur, ayat ini secara eksplisit menyebutkan

bahwa masalah pembagian waris merupakan salah satu batasan dari sekian

batasan (hudud) hukum syariat yang di tentukan oleh Allah. Redaksi tilka

hududallah merujuk pada penjelasan ayat 11-12, dan pada saat yang sama juga

menegaskan bahwa batasan hukum yang di maksud dari Allah. Pada ayat 14,

kalimat wa yata‟adda hududahu berarti melanggar batas batas hukum tuhan.

Penggunaan kata hudud disini dinisbatkan kepada dhamir mufrad (kata ganti

tunggal) hu (dia) yang merujuk kepada tuhan (Allah) saja. Sedangkan potongan

ayat yang sebelumnya yang berbunyi wa man ya‟sillaha wa rosulahu wa ya

ta‟adda hududahu menegaskan bahwa perbuatan maksiat (menolak untuk

dilaksanakan) dapat dilakukan terhadap Allah dan Rasulnya. Tetapi pelanggaran

hukum hanya terjadi pada Tuhan saja, karena otoritas penentuan hukum syariat

yang terus berlaku hingga hari kiamat itu hanya milik Allah. Dia tidak pernah

memberikan otoritas kepada yang lain, bahkan kepada nabi Muhammad

sekalipun. Karena jika diberikan penentuan hukum ini, maka ayat tersebut akan

berubah menjadi wa man ya‟sillaha wa rosulahu wa ya ta‟adda hududahuma

dengan kata ganti huma, tetapi ternyata tidak demikian.24

Sebagaimana

23 Burhanuddin, Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah Alhudud) Muhammad Shahrur

dalam Pengembangan Epistemologi Islam di Indonesia, editor Sohiron Syamsuddin, dkk,

Hermeneutika Al-Quran, (yogyakarta: Islamik, 2003) h. 152


dalam Pengembangan Epistemologi Islam di Indonesia, (yogyakarta: Islamik, 2003) h.152-153

21

disebutkan di atas bahwa otoritas penentuan hukum hanya di miliki Allah saja,

karena Allah adalah satu-satunya penentu hukum yang berlaku hingga akhir

zaman. Hukum yang bersifat dari Tuhan memiliki sifat universal, berlaku untuk

situasi dan kondisi, sesuai disetiap waktu dan tempat (shallih li kulli zaman wa

makan).

Dalam batas-batas hukum ini, manusia tidak hanya bebas, tetapi

diwajibkan untuk mengembangkan dan mengadopsi hukum mereka menurut

kesepakatan dan keadaan sosiopolitik masyarakat mereka. Muhammad Shahrur

melihat teori batasnya menampakkan makna modern dari apa yang dia pandang

sebagai prinsip inti Al-Qur’an, sebagai contoh, adalah tuntutan untuk menjawab

persoalan hukum bagi kebijakan modern dalam batas yang ditentukan Allah.

Hasil yang didapat dari hasil musyawarah ini hendaknya bersifat relatif terhadap

lingkungan khusus, keadaan khusus secara sosial ekonomi dan politik pada

masing masing komunitas politik. Pendirian politik Muhammad Shahrur sendiri

secara jelas juga tampak sebagaimana yang telah disimpulkan bahwa “pada masa

kita musyawarah yang asli berarti pandangan pluralisme dan demokrasi”25

Tampaknya teori Muhammad Shahrur tentang batas-batas hukum Tuhan

merupakan bagian paling menarik untuk dikaji dari proyeknya, bukan karena teori

itu secara mendasar diartikulasikan atas dasar hermeneutik yang valid atau pada

analisis tekstual, tetapi lebih pada Muhammad Shahrur membawakan salah satu

aspek struktur Al-Qur’an, bukan sebagai teks, tetapi sebagai sebuah wacana.

Akan tetapi untuk analisis tekstual atau pendekatan hermeneutik yang valid, karya


dalam Pengembangan Epistemologi Islam di Indonesia, (yogyakarta: Islamik, 2003) h.169

22

Muhammad Shahrur masih jauh untuk disebut sebagai sebuah usaha kesarjanaan

serius dalam pengertian yang selayaknya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua syariat yaitu ketentuan

hukum yang berasal dari Nabi Muhammad bersifat temporal (marhali) dan tidak

ada keharusan untuk memberlakukan hingga akhir zaman. Pada kasus ini

tersembunyi rahasia dan hikmah bahwa adanya sunnah untuk diakui pada satu

sisi, sedangkan pada sisi lain adanya posisi Nabi sebagai suri tauladan untuk

berijtihad dalam lingkup batasan ketentuan Allah dan di kondisikan dengan

obyektif sejarah manusia.

Muhammad Shahrur menyatakan bahwa mereka yang berpegang teguh

pada pembacaan Al-Qur’an masa lalu beresiko menerjemahkan dan memahami

teks secara keliru. Muhammad Shahrur akan membuktikan relevansi Islam terus

berlanjut. Mereka yang sejak awal takut terhadap konsekuensi meninggalkan

penafsiran tradisional Islam, memiliki keimanan yang lebih sedikit dibanding

mereka yang lebih yakin dalam kelangsungan hidup Islam di dunia modern.

1. Sumber-sumber Teori Batas Muhammad Shahrur

Dalam merumuskan teori batas yang digagas oleh Muhammad Shahrur,

beliau mendasarkan teorinya pada dua hal, yaitu:

a. Dalil ayat ayat Al-Qur’an

Shahrur mendasarkan konsepnya untuk menyusun teori

batas pada Al-Qur’an Surat al-Nisa’ ayat 13-14. Selengkapnya

akan dicantumkan berikut ini:

تهك حدود انهـ وزسىن ج ۥوي يطع انهـ جسيت تيدخه

23

ه فيها س خي تحتها انؤ ٣١نك انفىش انعظيى :وذ هدي

وزسىن ۥوي يعص انهـ ازا خ ۥويتعد حدود هدا يدخه : ۥفيها ون ٣١عراب يهي

Artinya : "(Hukum-hukum tersebut) adalah ketentuan dari

Allah. barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya

Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di

dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan

itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa

yangmendurhakai Allah dan rasulnya dan melanggar

ketentuann-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api

neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang

menghinakan."

Shahrur mencermati penggalan ayat "tilka hududullah" yang

menegaskan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan

batasan-batasan hukum adalah Allah semata. Dia berpendapat

bahwa otoritas penetapan hukum (haqq al-Tashri‟) hanya dimiliki

Allah, sedangkan Nabi Muhammad SAW, walaupun beridentitas

sebagai Nabi dan Rasul, pada hakikatnya bukanlah seorang penentu

hukum yang mempunyai otoritas penuh (al-Shari‟), Nabi

Muhammad adalah seorang pelopor ijtihad dalam Islam. Pendapat

ini didasarkan pada pemahaman dari penanggalan ayat setelah wa

yata‟adda hududahu yang berarti "dan melanggar batas ketetapan

hukumnya". Kata ganti (damir) “hu” pada penggalan ayat di atas

merujuk kepada Allah saja, dan penggalan ayat secara lengkap akan

lebih menegaskan pemahaman berikut : “Dan barang siapa yang

24

bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas

ketetapan-Nya”26

Ayat ini harus dipahami bahwa ketetapan hukum hanya ada

pada Allah saja, seandainya Nabi Muhammad berhak atau memiliki

otoritas tashri’ tentulah ayat tersebut akan berbunyi wa yata‟adda

hududahuma yang artinya "Dan melanggar batas-batas penetapan

hukum keduanya (yaitu Allah dan Rasul-Nya).

Dengan demikian, haruslah dipahami bahwa ketetapan hukum

yang berasal dari Nabi tidak semuanya identik dengan penetapan

hukum dari Allah. Hukum yang ditetapkan oleh Nabi lebih bersifat

temporal kondisional sesuai dengan derajat pemahaman, nalar

zaman dan peradaban masyarakat pada waktu itu. Karenanya

ketetapan hukum tersebut tidak bersifat mengikat hingga akhir

zaman.

Di sinilah menurut Muhammad Shahrur, letak keutamaan

Muhammad sebagai Nabi. Beliau adalah uswah hasanah dalam

pengertian suri tauladan dan ijtihad dan penerapannya. Shahrur

mengajukan motivasi kepada para cendekiawan Muslim untuk tidak

ragu berijtihad meskipun masalah-masalah hukum tersebut telah

diklaim memiliki justifikasi nass Hadis Nabi. Bagi Muhammad

Shahrur kondisi masyarakat yang dinamis dan selalu berubah sesuai

26 Buranuddin, Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudud) Muhammad Shahrur

Dalam Pengembangan Epistemologi Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Islamika, 2003) h. 157.

25

tuntutan situasi dan kondisi yang dilatarbelakangi kemajuan ilmu

pengetahuan, merupakan alasan utama pemberlakuan ijtihad.

b. Analisis Matematis

Shahrur merumuskan teori-teorinya dengan analisis matematis

(al-tahlili al-Riyadi).27

Ia menggambarkan hubungan antara al-

Hanifiyyah dan al-Istiqamah, bagaikan kurva dan garis lurus yang

bergerak pada sebuah matriks.

Sumbu X menggambarkan zaman atau konteks waktu, sumbu

Y sebagai undang-undang yang ditetapkan Allah SWT, kurva (al-

Hanifiyah) menggambarkan dinamika ijtihad manusia, bergerak

sejalan dengan sumbu X. namun gerakan itu dibatasi dengan hukum

yang telah ditentukan Allah SWT (sumbu Y). Dengan demikian,

hubungan antara kurva dan garis lurus secara keseluruhan bersifat

dialetik, yang tetap dan berubah senantiasa saling terkait

(Interwined). Dialektika adalah kemestian untuk menunjukkan

bahwa hukum itu adaptabel terhadap konteks ruang dan waktu.

Secara teoritis, Shahrur menggunakan analisis matematis

sebagai landasan bangunan teorinya, yaitu rumusan-rumusan

matematika yang dikembangkan oleh Isac Newton khususnya yang

berkaitan dengan persamaan fungsi. Persamaan fungsi dirumuskan

27 Muhammad Shahrur, Al-Kitab wa AlQur‟an; Qira‟ah Mu‟asirah. (Damaskus: al Ahali

li al-Tiba’ah wa al-Nasyr, 1999), h.579

26

dengan Y = f (x) jika mempunyai satu variabel atau Y = f (x,2)28

jika

mempunyai dua variabel atau lebih. Rumusan ini berbentuk suatu

garis yang memanjang keatas yang disimbolkan dengan Y dan garis

memanjang ke samping yang disimbolkan X.

Bagi Shahrur, persamaan fungsi ini dapat dijadikan basis teori

pengembangan hukum Islam,29

karena teori ini mencakup dua

karakter dari hukum Islam. Pertama, karakter permanen (sabit)

dalam arti tetap dan tidak berubah dan universal. Karakter ini

disebut sebagai al-istiqamah, dalam arti berlaku secara umum dan

terus menerus. Kedua, karakter dinamis dan cenderung pada

perubahan, disebut sebagai (al-hanifiyyah).

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa, teori batas

dibangun atas dua pemahaman yakni al-istiqamah dan al-hanifiyah.

Melalui analisis linguistik, Shahrur menjelaskan bahwa kata hanif

berasal dari kata hanafa, yang dalam bahasa Arab berarti bengkok,

melengkung, (hanafa) atau juga bisa dikatakan orang yang berjalan

diatas dua kakinya (ahnafa).

Adapun kata al-Istiqamah, derivasi dari kata qawm yang

memiliki dua arti, yaitu kumpulan laki-laki dan berdiri tegak (al-

intisab) atau kuat (al-„azm). Dari kata al-intisab muncul kata al-

mustaqim dan al-istiqama, lawan dari melengkung (al-inhiraf).





27

Sedangkan kata al-azm, muncul kata ad-din al-qayyim (agama yang

kuat dalam kekuasaannya).

Berbagai analisis linguistik terhadap term al-hanifiyyah dan

al-istiqamah inilah yang kemudian membuat Shahrur sampai pada

surat al-An’am :161.

ملة قيما ديىا مستقيم صزاط إلى ربي هداوي إوىي قل

المشزكيه مه كان وما حىيفا إبزاهيم

Terdapat tiga terma pokok dalam ayat tersebut, yaitu: ad-din

al-qayyim, al-mustaqim dan al-hanif yang kemudian

menggelisahkannya. Bagaimana mungkin Islam menjadi kuat jika

harus disusun dari dua hal yang kontradiktif? Setelah menganalisa

surah Al-An‟am, Shahrur memperoleh pemahaman bahwa al-

hunafa adalah sifat alami dari seluruh alam. Langit dan bumi yang

nota bene sebagai susunan kosmos adalah bergerak dalam garis

lengkung. Sifat inilah yang membuat tata kosmos menjadi teratur

dan dinamis. Dengan demikian, ad-din al-hanif adalah agama yang

selaras dengan kondisi ini, karena al-hanif merupakan pembawaan

yang bersifat fitrah. Manusia sebagai bagian dari alam materi juga

memiliki sifat pembawaan fitrah ini.

Sejalan dengan fitrah alam tersebut, dalam aspek hukum juga

terjadi. Realitas masyarakat senantiasa bergerak secara harmonis

dalam wilayah tradisi sosial serta kebiasaan atau adat. Oleh karena

28

itu, sebuah as-sirat al-mustaqim adalah keniscayaan untuk

mengontrol dan mengarahkan perubahan tersebut. Itulah sebabnya,

mengapa al- Qur’an tidak pernah ditemui ayat “ihdina ila al-

hanifiyah” melainkan “ihdina as-sirat al-mustaqim”, karena

memang al-hanifiyah adalah fitrah. Dengan demikian, as-sirat al-

mustaqim menjadi batasan ruang gerak dinamika manusia dalam

menentukan hukum. Dari hal inilah kemudian munculah teori batas

hukum.

Buah dari penelitian yang dilakukannya di atas adalah lahirnya

sebuah teori yang aplikatif, yakni nazhariyyah al-hudud (limit

theory/teori batas). Teori batasnya terdiri dari batas bawah (al-hadd

al-adna/minimal) dan batas atas (al-hadd al-a‟la/maksimal).

Selanjutnya Shahrur menetapkan enam prinsip batas (hudud) yang

dibentuk oleh daerah hasil (range) dari perpaduan kurva terbuka dan

tertutup pada sumbu X dan sumbu Y. Perincian prinsip-prinsip

tersebut sebagai berikut :

Pertama, Halah al-Hadd al-A‟la (posisi batas maksimal)30

.

Dari hasil (range) dari fungsi y (Y= f(x)) berbentuk kurva tertutup

yang hanya memiliki satu titik balik maksimum. Titik ini terletak

berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x.31


li al-Tiba’ah wa al-Nasyr, 1999), h.450 31

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: PT. LKiS Printing

Cemerlang, 2010), h 199.

29

y

Garis(batas) Maksimal

Y = F(x)

x

0

Pada posisi ayat-ayat hudud dalam umm al-Kitab hanya

mempunyai batas maksimal saja sehingga penetapan hukum

diperbolehkan bergerak tepat digaris batas atau dibawah garis batas

maksimal dan tidak diperbolehkan melampauinya. Ayat-ayat hudud

yang termasuk dalam kategori ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan

hukum-hukum bagi kasus pencurian Q.S. al-Maidah: 38 dan

pembunuhan Q.S. al-Isra’: 33, Q.S. al-Baqarah: 178, dan Q.S. an-

nisaa: 92,32

yang termasuk kategori ini adalah ayat-ayat yang

menjelaskan tentang hukuman setimpal (qishash).

ا جصآء اطعىوانسازق وانسازقت فاق ا كسبا ك أيديه ب ها ي عصيص حكيى انهـ ١٣انائدة:﴿وانهـ

Artinya: “laki- laki yang mencuri dan perempuan yang

mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi

apa yang mereka kerjakan dan sebagian dari siksaan dari Allah.

Dan Allah Maha Perkasa Lagi maha Penyayang.” (al-Maidah:

38).

Menurut Shahrur, hukuman qishash ataupun potong tangan

merupakan batas hukuman maksimal. Dengan demikian, seorang


li al-Tiba’ah wa al-Nasyr, 1999), h.455-457

30

hakim tidak boleh menetapkan hukuman kepada pembunuh atau

pencuri melebihi batas maksimal yang telah ditentukan Allah

tersebut. Akan tetapi, hakim boleh menetapkan hukuman yang

lebih rendah dari hukuman qishash atau hukum potong tangan

sesuai dengan situasi dan kondisi objektif.33

Kedua, Halah al-Hadd al-Adna (posisi batas minimal).34

Daerah

hasilnya berbentuk kurva terbuka yang memiliki satu titik balik

minimum. Titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar

dengan sumbu x.

y

Y=F(x)

Garis (batas) Minimal

0

Pada posisi ini ayat-ayat hudud dalam umm al-Kitab hanya

mempunyai batas minimal saja, sehingga penetapan hukum hanya

diperbolehkan bergerak tepat digaris dan diatas minimal dan tidak

boleh melampauinya. Ayat-ayat hudud yang termasuk kategori ini

adalah ayat-ayat tentang pakaian wanita QS. An-nur: 31, ayat-ayat

tentang muharramat (orang-orang yang haram dinikahi) QS. an-Nisa:

22-23, ayat tentang jenis-jenis makanan yang haram dimakan QS. al-

33

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h 200.



31

Maidah: 3, ayat tentang utang piutang QS. al-Baqarah: 283-284,35

Contoh: mengenai pakaian dan aurat wanita. Ketika menafsirkan QS.

An-Nur: 31.36

الىساء عىرات على يظهزوا لم الذيه الطفل أو

“Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita”.

Menurut Shahrur aurat adalah apa yang membuat seseorang

malu apabila terlihat, dan aurat tidak berkaitan dengan halal haram,

baik dari dekat maupun jauh.37

Ketiga, Halah al-Haddayn al-A‟la wa al-Adna ma‟an (posisi

batas maksimal bersamaan dengan batas minimal).38

Daerah hasilnya

berupa kurva gelombang yang merupakan gabungan antara kurva

tertutup dan terbuka yang masing-masing memiliki titik balik

maksimum dan minimum. Kedua titik balik tersebut terletak berimpit

dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. diantara kedua kurva

ini terdapat titik singgung (nuqtah al-In‟itaf) yang tepat berada di

antara keduanya. Posisi ini juga disebut dengan halah al-Mustaqim

atau halah al-Tashri‟ al-‟Ayni (posisi penetapan hukum secara

mutlak).


li al-Tiba’ah wa al-Nasyr, 1999), h.453-455 36

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h 202 37




32

y

Batas Maksimal

-------------------------------------------- Titik Belok (Pembeda)

Batas Minimal

x

0

Ayat-ayat hudud pada posisi ini mempunyai batas maksimal

sekaligus batas minimalnya, sehingga penetapan hukumnya berkisar

antara dua batas tersebut, atau mungkin saja bisa jadi produk hukum

yang dihasilkan berada tepat pada garis dua batas tersebut. Ayat-ayat

hudud yang termasuk dalam kategori ini adalah ayat tentang waris

Q.S. an-Nisa’: 11-14, 176 dan ayat tentang poligami Q.S. an-Nisa’:

3.39

Contoh yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus.

Maksudnya, batas minimum dan maksimum telah ditetapkan al-

Quran, adapun ijtihad posisinya ada di antara kedua batas minimum

dan maksimum tersebut.40

Keempat, halat al-hadd al-adna wa halat a-hadd al-a‟la

ma‟an fi nuqthatin wahidah (Posisi batas minimal dan maksimal

berada pada titik secara bersamaan) atau diistilahkan dengan Halah

al-Mustaqim (posisi lurus tanpa alternatif). Daerah hasilnya berupa

garis lurus sejajar dengan sumbu x. karena berbentuk garis lurus,

posisi ini meletakkan titik balik maksimum, yang tidak memiliki




33

titik balik minimum, dengan aman, kedua titik tersebut berada pada

satu titik secara bersamaan sehingga titik balik maksimum identik

dengan titik balik minimum.

y

Di sini Y bersifat tetap, walau X berubah

Y = F(x) X

0

Maksud dari tipe ini adalah dalam ayat-ayat hudud terdapat

ayat-ayat yang tidak mempunyai batas maksimal atau minimal,

ayat tersebut berada pada posisi lurus dan harus berada pada

batas itu sendiri, sehingga ia tidak mempunyai alternatif lain dalam

penetapan hukumnya. Dengan demikian apa yang ada dalam ayat

hudud itu sendirilah yang nantinya akan menjadi penetapan hukum.

Ayat-ayat hudud yang termasuk kategori ini adalah ayat yang

menerangkan tentang hukuman bagi pelaku zina. Lihat an-Nur :2 :41

ا ياكم و انصايت وانصا فاجهدوا ه ونا ئت جهدة حد ي وانيىو بانهـ إ كتى تؤيى انهـ ا زأفت ف دي تؤخركى به

الءاخس ؤيي ان ا طآئفت ي ٢انىز:﴿ونيشهد عرابه

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang

berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali

dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah

kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada

Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman

mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang

beriman” (QS. An-Nur: 2)



34

Menurut Shahrur, dalam kasus zina tidak ada pilihan lain bagi

kita kecuali harus menerapkan hukuman cambuk seperti yang

disebutkan dalam ayat di atas. Sebab dalam ayat tersebut ditegaskan

walaa ta‟khudzkum bihimaa rafa‟tun fi dinillah (dan janganlah belas

kasihan kepada keduanya mencehag kamu untuk menjalankan

agama Allah).42

Kelima, Halah al-Hadd al-A’la bi Khat Muqarib li Mustaqim

duna al-Mamas bi al-Hadd Abadan (posisi batas maksimal

cenderung mendekat tanpa bersentuhan kecuali daerah yang tak

terhingga) rangenya berupa kurva terbuka dengan titik final yang

cenderung mendekati sumbu Y, sehingga bertemu pada daerah

tak terhingga („ala la-nihayah). Demikian pula pada titik

pangkalnya yang terletak pada daerah tak terhingga terhimpit

dengan sumbu X. y

Zina Garis yang mendekati zina

X

0

Daerah hasilnya berupa kurva terbuka yang terbentuk dari

titik pangkal yang hampir berhimpit dengan sumbu X dan titik

final yang berhimpit dengan sumbu Y. Secara matematis, titik

42


35

final hanya benar-benar berhimpit dengan sumbu Y pada daerah

tak terhingga („ala la nihayah).43

Posisi batas maksimal ini cenderung mendekat namun tanpa ada

persentuhan sama sekali, kecuali pada daerah tak terhingga. Jika

diaplikasikan dalam ayat hudud maka contohnya adalah fenomena

hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut berawal dari

hubungan biasa, tanpa melibatkan hubungan fisik, kemudian

meningkat perlahan-lahan pada hubungan fisik sampai mendekati

garis lurus, yaitu batas perzinaan.44

Keenam, halah al-hadd al-„ala mujaban mugallaqun la yajuzu

tajawuzuhu wa al-hadd al-adna saliban yajuzu tajawuzuhu atau

posisi batas maksimal positif dan minimal negatif,45

daerahnya

berupa kurva gelombang dengan titik balik maksimal yang berada di

daerah positif, berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan

sumbu X dan titik balik minimum berada di daerah negatif

berhimpit dengan garis lurus yang sejajar sumbu X.

y

Batas Maksimal Positif

Y = F (x)

0 x Batas minimal negatif






36

Aplikasi posisi ini dalam ayat hukum dapat dilihat dalam

masalah riba sebagai batas maksimal positif yang tidak boleh

dilanggar dan zakat merupakan batas minimal negatif yang boleh

dilampaui. Ketentuan ini mengandung arti bahwa riba yang berlipat

ganda (adh‟afan mudha‟afan) tidak boleh dilanggar, sedangkan

zakat di atas 2,5 % sebagai batas minimal, boleh untuk dilampaui.

Kelebihan zakat itulah yang kemudian menjadi shadaqah. Shadaqah

ini memiliki dua batas yakni batas maksimal yang ada pada daerah

positif dan batas minimal yang ada pada daerah negatif.46

Posisi tersebut secara otomatis mempunyai batas tengah, tepat

berada diantara keduanya yang disimbolkan dengan titik nol pada

persilangan kedua sumbu.itulah riba tanpa bunga (qardh al-hasan).

Dalam kondisi tertentu, sangat mungkin pihak bank memberi kredit

tanpa bunga terhadap mereka yang berhak menerima sedekah. Hal

itu merupakan bentuk aplikasi dari batas minimal (bunga nol persen)

dalam masalah bunga bank, sebagai salah satu bentuk tawaran bank

Islami.47

D. Pemikiran Hukum Waris Muhammad Shahrur

Waris atau kewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki

seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (warathah) yang

jumlah dan ukuran bagian (nasib) yang diterimanya telah ditemukan dalam

mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat maka penentuan pihak penerima,

46

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h 207. 47


37

jumlah dan ukaran bagiannya (hazh) ditentukan dalam mekanisme pembagian-

pembagian warisan, seperti yang termaktub dalam ayat-ayat waris.48

Adapun ayat-ayat yang berkaitan tentang masalah waris, yaitu surat

an-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Namun dari beberapa ayat tersebut, Shahrur

lebih melihat dalam ayat 11 surat an-Nisa dianggapnya sebagai nash yang

mencakup seluruh prinsip-prinsip waris yang menggambarkan hudud Allah

(batas-batas hukum Allah), redaksi ayat yang datang setelahnya

merupakan penjelasan kasus spesifik dari ketiga kasus yang disebut sebagai

hudud Allah. Adapun kasus spesifik yang dimaksud adalah mencakup pihak

keluarga menurut keluarga garis atas (usul; kedua orang tua keatas), keluarga

menurut garis cabang (furu'; anak-anak ke bawah) pasangan suami atau isteri

dan saudara.49

Shahrur mengawali pembahasannya yakni perintah melakukan wasiat.

Ayat tersebut mewajibkan orang yang telah dekat dengan kematian dan akan

meninggalkan harta (sedikit atau banyak) agar menentukan pihak-pihak yang

kelak diserahi harta peninggalannya. Ayat tersebut adalah QS. Al-Baqarah [2]:

180. Penjelasan QS. Al-Baqarah [2]: 180, shahrur menjalaskan bahwa terdapat

kesamaan posisi seluruh manusia. Bagian yang diberikan kepada seorang pewaris

dalam hukum waris ditentukan oleh posisinya dalam kondisi pihak-pihak yang

menerima harta (sebagai bapak, ibu, anak, suami, isteri, saudara laki-laki atau

saudara perempuan). Persamaan merupakan sifat yang umum, sedangkan

48Shahrur, Muhammad, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Cet. Ke-2,

(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 334

49 Shahrur, Muhammad, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Cet. Ke-2,

(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 334

38

perbedaan adalah sifat yang khusus. Waris dan wasiat menggambarkan hubungan

antara para pihak-pihak yang berlawanan antara kesamaan dan perbedaan.

Komunitas manusia berdiri di atas keragaman kondisi penghidupan, keluarga,

sosial dan kebutuhan hidup50

.

Maksudnya ayat tersebut dimulai dengan bentuk kalimat pembebanan

(taklif); كتب عهىكم (diwajibkan atas kamu). Shahrur menjelaskan bahwa wasiat

ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa dari seluruh penduduk dimuka

bumi.51

Bagi penerima wasiat, mereka adalah انواندان وانقربون (kedua orang tua dan

kerabat). Mayoritas orang tua terdari dari seorang bapak dan seorang ibu.

Perspektif ini menuntun untuk membedakan konsep al-walid (bapak kandung)

dengan al-abb (bapak pengasuh) dan antara konsep al-walidah (ibu kandung)

dengan al-umm (ibu asuh). Perbedaan perlu diperhatikan, khususnya ketika ayat

waris menunjuk pada pengertian orang tua pengasuh, bukan orang tua kandung.

Dari perbedaan ini akan tercipta hubungan antara realitas dengan maksud firman

Allah.52

Menurut Shahrur, jika orang yang hampir meninggal memberlakukan ayat

ini dan mewasiatkan harta nya untuk diberikan kepada orang tua kandungnya

( نواندانا ) dan keluarga dekat (انقربون) berdasarkan batasan yang wajar, maka wasiat

ini harus dilaksanakan dan tidak seorang pun mengubahnya. Larangan ini

sebagaimana di tegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 181.

50

Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin

dan Burhanudin (Sleman: eLSAQ, Press, 2004), h. 325 51


dan Burhanudin, h. 326 52


dan Burhanudin, h. 326

39

Jika pewasiat melakukan kesalahan, baik disengaja atau tidak, dalam

membagi wasiatnya tidak sesuai dengan ketentuan al-walidani wa al-aqrabun

(bagi kedua orang tua dan keluarga dekat), sementara ia masih memiliki saudara

laki-laki, saudara perempuan dan anak-anak atau melebihi batas wajar yang

berlaku, seperti memberikan bagian yang lebih besar kepada paman dan bibinya

dari pada kedua orang tuanya, 53

maka dalam hal ini berlaku firman Allah QS. Al-

Baqarah [2]: 182.

Shahrur menegaskan bahwa alternatif penentuan dalam pemberian wasiat

terbuka luas dan bahwa ketentuan kepada wasiat diberikan sepenuhnya menjadi

hak pewasiat. Dalam hal ini tidak ada batasan ataupun ketentuan yang ditetapkan

oleh syariat kecuali standar ketakwaan dan rasa takut kepada Allah. Hal ini bisa

saja pewasiat bisa memberikan bagian yang lebih besar kepada anaknya yang

cacat daripada anaknya yang sehat. Wasiat juga dapat menjangkau hal-hal yang

tidak dapat dijangkau oleh ketentuan pembagian warisan. Pemahaman ini Shahrur

perpegang pada QS. Al-Baqarah [2]: 240, seakan-akan Allah hendak memberikan

jalan kemudahan kepada siapa saja untuk mengaplikasikan perintah serta

memberikan keleluasaan untuk merambah wilayah lain yang dikehendaki.54

Shahrur melihat ayat-ayat waris dimulai dengan surat an-Nisa’ [4]: 11 dan

diakhiri dengan QS. An-Nisa [4]: 12. Selain itu Allah juga berfirman tentang

wasiat kepada kita dalam QS. Al-Baqarah [2]: 180, dengan pola kalimat yang

sama sebagaiman Allah menetapkan kewajiban shalat, puasa, dan perang kepada

53


dan Burhanudin, h. 330 54


dan Burhanudin, h. 329.

40

kita yaitu dengan redaksi kutiba „alaikum. Shahrur juga memaparkan pernyataan

bagaimana fiqih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang diantaranya

adalah sebagai berikut:55

1. Mengutamakan masalah waris dan hukumnya, tetapi mengesampingkan

wasiat beserta hukum yang menyertainya.

2. Memaksakan penghapusan naskh ayat-ayat wasiat, khususnya firman

Allah al- wasiyatu li al- walidayni wa al-aqrabin (wasiat untuk kedua

orang tua dan kerabat), bedasarkan hadis ahad yang statusnya terputus

(munqathi‟) diriwayatkan oleh ahl al-Maghazi, yaitu: la wasiyyata li

warithin (tiada wasiat untuk ahli waris).

3. Mencampuradukan antara dua konsep yang berbeda, yaitu al-hazz (jatah

pada warisan) dan al-nasib (bagian dalam wasiat), sehingga memunculkan

kerancuan pemahaman antara ayat-ayat waris dan ayat-ayat wasiat.

Firman Allah, نهرجال وصيب مما ترك انو اندان وانقربون “bagi laki-laki ada (hak)

bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi

perempuan ada (hak) bagi (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan

kerabat nya, baik sedikit atau banyak menurut yang telah ditetapkan” (QS.

An-Nisa [4]: 7), di pahama sebagai ayat yang membicarakan masalah

waris, padahal ayat ini secara jelas menjelaskan tentang wasiat.

4. Tidak membedakan antara keadilan universal dalam ayat-ayat waris dan

keadilan spesifik dalam ayat-ayat wasiat, padahal ketentuan yang bersifat

tidak berarti menghapus yang bersifat khusus.

55


dan Burhanudin, h. 320

41

5. Firman Allah, fa in kunna nisa‟an fawqa itsnatayni dipahami dengan

pengertian: “jika kalian (para perempuan) berjumlah dua atau lebih “.

Padahal ayat tersebut tidak bisa dipahami dengan pengertia yang tidak

masuk akal tersebut.

6. Term al-walad dalam ayat-ayat waris dipahami sebagai anak laki-laki,

bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi sebab terhalangnya dan

tertutupnya suatu pewarisan dalam pihak lain. Pemahaman semacam ini

merupakan reduksi besar-besaran terhadap firman Allah: يصيكم اهلل في اوالدكم

ييهنهذكر مثم حظ االوث “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian

pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama

dengan bagian dua orang anak perempuan”, karena dalam hal ini term al-

walad mencakup kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.

Di samping itu, pemaknaan reduktif tersebut juga menyalahi salah satu

keistimewaan bahasa Arab yang memiliki kosakata berbentuk maskulin

yang sekaligus arti feminim. Seperti kata „abus (kegentingan), armal

(janda/duda), zawj (pasangan suami-isteri) dan walad (anak). Karena

dalam bahasa Arab tidak dijumpai pemakaian kata abusah, armalah,

zawjah dan waladah.

7. Mempertahankan konsep „awl (menggenapkan prosentase ke atas) dan

radd (menggenapkan prosentase kebawah), dua konsep yang terakhir dari

pemaksaan terhadap pemberlakuan empat pola perhitungan („amaliyyat al-

hisab al-arba‟) sehingga mengakibatkan beberapa pihak lain dikurangi

haknya secara tidak adil.

42

8. Para cucu meskipun yatim, tidak diperbolehkan menerima bagian warisan

dari kakek mereka -dalam keadaan mereka sebelumnya telah ditinggal

mati oeh bapaknya- meskipun cucu juga disebutkan dalam ayat waris.

9. Memberikan bagian tertentu kepada pihak yang sama sekali tidak disebut

dalam ayat-ayat waris, seperti paman (dari pihak bapak) dan sebagainya.

Penetapan ketentuan ini merupakan akibat dari nalar sosial dan politik

partiakis masa lalu.56

Beralih pada target firman Allah Qs. An-Nisa [4]: 8, akan mendapati

tambahan kategori ketiga selain dua kategori dalam QS. Al-Baqarah, yaitu

kategori anak-anak yatim dan kaum miskin.57

Shahrur menjelaskan yang

dimaksud dengan kategori ketiga adalah yang memiliki unsur berbeda yang

tidak disebut dalam ayat waris, yaitu mereka memiliki bagian dalam wasiat,

namun tidak memiliki bagian dalam jatah dalam waris.58

Konsep kewarisan islam secara global menurut Shahrur, patut diketahui

sebelum membahas pemikran Shahrur tentang kalalah. Hal ini dikarenakan,

konsep Shahrur ini memiliki ciri khas tersendiri dalam pembagian harta waris.

Shahrur berpendapat bahwa ayat-ayat tentang waris diturunkan dan

diberlakukan bagi seluruh manusia secara kolektif yang hidup dimuka bumi,

bukan untuk pribadi atau keuarga tertentu. Ayat-ayat waris menggambarkan

aturan universal yang ditetapkan berdasarkan aturan analisis matematis dan

56


dan Burhanudin,h. 322. 57


dan Burhanudin), h. 328. 58



43

empat oprasional ilmu hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian dan

pembagian).59

Dalam hukum waris, Shahrur simbolkan laki-laki dengan (Y) sebagai

variabel pengikut dan perempuan dengan simbol (X) sebagai variabel

perubah. Dalam hal ini, perempuan adalah dasar dalam perhitungan waris dan

bagian laki-laki ditetapkan batasannya setelah bagian perempuan ditetapkan,

karena sebagai variabel pengikut (Y) nilainya berubah dan bergerak sesuai

dengan perubahan bagian perempuan (X). Oleh karena itu, dalam QS. An-

Nisa [4]: 11, jumlah laki-laki hanya disebut sekali dalam ayat, sedangkan

jumlah perempuan memiliki kemungkinan nilai yang sangat beragam, sejak

dari angka satu hingga tak terbatas. Digambarkan dalam rumus persamaan

fungsi Y=f(x).60

Pembagian waris menurut Shahrur, termasuk dalam batas-batas hukum

yang telah ditentukan oleh Allah dimana dalam firman-Nya: Tilka hudud

Allah yang berada diawal QS. An-Nisa [4]: 13, setelah Allah menetapkan dan

menjelaskan batasan-batasan hukum waris pada ayat 11 dan 12. Adapun

batas-batas hukum Allah dalam pembagian waris, Shahrur mengelompokan

tiga batas-batas hukum.61

a. Batas pertama hukum waris: li adh-dhakari mithlu hazzi al untsayayni.62

59


dan Burhanudin, h. 324. 60







44

Batasan ini adalah batas hukum yang membatasi jatah-jatah atau

bagian-bagian (huzuz) bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari

seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini

merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, dimana

jumlah perempuan dua kali lipat dari jumlah laki-laki. Jika dipaksakan

untuk menerapkan sebuah batasan pada wilayah yang bukan semestinya,

maka kita akan tersesat dan terjebak dalam maslah sebenarnya yang sudah

diperingatkan oleh Allah untuk menjauhinya sebagaimana dalam firman

Allah يبيه اهلل نكم ان تضهوا، واهلل بكم شيء عهيم “Allah menerangkan hukum ini

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha mengetahui segala

sesuatu” QS. An-Nisa [4]: 176.63

Jumlah Pewaris Jatah laki-laki Jatah Perempuan

1 laki-laki + 2 Perempuan Setengah (½) bagi

1 laki-laki

Setengah (½) bagi 2

permpuan

2 laki-laki + 4 perempuan Setengah (½) bagi

2 laki-laki


perempuan

3 laki-laki + 6 perempuan Setengah (½) bagi

3 laki-laki


perempuan

Pembagian pada kasus ini dapat dirumuskan dengan persamaan: F/M= 2

F = Jumlah perempuan (female)

M = Jumlah laki-laki (male)

63



45

b. Batas kedua hukum waris: fa in kunna nisa‟an fawqa itsnatayni.64

Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika mereka

terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan, serta selebihnya

(3,4,5...dst). satu laki-laki + perempuan lebih dari dua. Maka bagi laki-laki

adalah 1/3 dan bagi pihak perempuan 2/3 berapa pun jumlah mereka

(diatas dua). batasan ini berlaku pada seluruh kondisi ketika jumlah

perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki.

Jumlah Pewaris Jatah Laki-laki JatahPerempuan

2 laki-laki + 5

perempuan

1/3 bagi 2 laki-laki 2/3 bagi 5 perempuan

1 laki-laki + 7

perempuan

1/3 bagi 1 laki-laki 2/3 bagi 7 perempuan

Dirumuskan dengan persamaan: F/M > 2

F = Jumlah perempuan (female)

M = Jumlah laki-laki (male)

c. Batas ketiga hukum waris: wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu.65

Batas hukum ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam

kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak

perempuan, dirumuskan dengan persamaan: F/M < 2

F = jumlah perempuan (female)

M= jumlah laki-laki (male)

64





46

Jumlah Pewaris Jatah Laki-laki Jatah Perempuan

1 laki-laki+ 1

perempuan

½ bagi 1 laki-laki ½ bagi 1 perempuan

2 laki-laki+ 2

perempuan

½ bagi 2 laki-laki

(1/4)

½ bagi 2 perempuan

(1/4)

3 laki-laki + 3

perempuan

½ bagi 3 laki-laki (

1/6)

½ bagi 3 perempuan

(1/6)

Tiga hal tersebut di atas adalah tiga batasan hukum yang

ditetapkan Allah untuk pembagian harta warisa dan tidak keluar dari

batasan dalam ayat-ayat waris. Berbagai problem yang membingungkan

para ahli fiqh yang menyebabkan mereka terbagi dalam berbagai majhab

fiqh dalam menetukan problematika berikut: pertama, problematika radd

dan awl. Kedua, problematika superioritas laki-laki dan problem bahwa

anak perempuan tidak bisa menjadi hajib (penghalang ahli waris lain dari

menerima harta warisan). Ketiga, problematika jumlah perempuan di atas

dua. Keempat, problematika 1/3 sisa harta dan ½ sisa harta, hendak

diberikan kepada siapa dan kemana perginya telah teruraikan pada batas-

batas hukum di atas.66

Shahrur menyimpulkan bahwa bagi Allah wasiat lebih utama dan

lebih penting dari pada waris. Permasalahan ini sebagaimana dijelaskan

dalam QS. Al-Maidah [5]: 106, menjelaskan perintah wasiat yang

66



47

diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dalam kondisi apapun, baik

ketika berdiam maupun bepergian.67

67



48

BAB III

TINJAUAN UMUM TEORI BATAS DAN WARIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Teori Batas

Term hudud dalam interpretasi Muhammad Shahrur berbeda dengan

pengertian hudud dalam pemahaman mayoritas ulama Islam selama ini, ulama

Islam memahami hudud dengan mencegah dari perbuatan yang diharamkan oleh

Allah dengan jalan memukul atau memberi hukuman bahkan membunuh.68

Sedangkan Muhammad Shahrur memahami bahwa hudud adalah ketentuan-

ketentuan atau hukuman Allah, bukannya hukuman (sebagaimana yang

pehamanan ulama fiqh).

Secara etimologis, hudud merupakan bentuk jamak dari kata had yang

berarti (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, Al-Jurjani

mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara

haq karena Allah SWT.69

Sementara itu, sebagian ahli fiqih sebagaimana dikutip

oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah

ditentukan secara syara‟.70

68

Burhanuddin, artikulasi teori batas (nazariyyah alhudud) Muhammad Shahrur dalam

pengembangan epistemologi islam di indonesia, editor sohiron syamsuddin, dkk, hermeneutika al-

Quran mazha yogya, (yogyakarta: islamik, 2003) h. 60

69

Ali bin Muhammad Al-Jurjani, Kitab Al- Ta’rifat , (jakarta: Dar Al-Hikmah) , h. 88.

70

Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami, h. 343.

49

Dengan lebih mendetail, Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa hudud

secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan

hudud, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang

pelanggaran. Adapun arti kata had mengacu kepada pelanggaran sebagaimana

firman Allah (QS. Al-Baqarah (2): 187), “itulah larangan Allah, maka janganlah

kamu mendekatinya.”71

Sementara itu, had secara syara‟ berfungsi untuk

menghalang-halangi seseorang pelaku tindak pidana agar tidak kembali

melakukan perbuatan yang telah dilakukannya.72

Definisi hudud terakhir dikemukakan oleh Abu Ya‟la yang mengutip

pendapat Al-Mawardi: Al-Mawardi berkata, “hudud adalah ancaman-ancaman

yang ditetapkan Allah untuk mencegah seseorang agar tidak melanggar apa yang

dilarang dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan ketika syahwat

membuatnya terlena dari ancaman-ancaman siksa di akhirat lantaran

mendahulukan kenikmatan sesaat.73

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis hudud, yaitu sanksi

(hudud) yang termasuk hak Allah dan hudud yang termasuk hak manusia.

Menurut Abu Ya‟la hudud jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib

diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang

diperintahkan, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Adapun hudud dalam kategori

71Al-Sayyid Sabiq. Fiqh Al-Sunnah, (Beirut:Dar Al-Fikar, 1983), cet.ke-4 ,jilid II , h. 302.

72

Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab,

(Mesir Mathba‟ah Al-Ahram), jilid XVIII, h. 239.

73

Abu Ya‟la, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), h.260.

50

yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan pada seseorang karena

ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.

Hudud jenis kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama, hudud yang

merupakan hak Allah, seperti hudud atas jarimah zina, meminum minuman

keras, pencurian, dan pemberontakan. Kedua, hudud yang merupakan hak

manusia, seperti haq qadzf dan qishash. Kemudian jika ditinjau dari segi materi

jarimah, hudud terbagi menjadi tujuh, yaitu hudud atas jarimah zina, qadzf,

meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.

Salah satu kontribusi baru dalam kajian fiqh kontemporer yang diusung

oleh Shahrur dalam karyanya yang monumental sekaligus kontroversial, yaitu al-

Kitab wa Al-Qur‟an: al-Qira’ah al-Mu’asirah adalah teori limit (teori batas/

Nazariyat al-Hudud). Muhammad Shahrur menegaskan bahwa teori batas

merupakan salah satu pendekatan dalam berijtihad, yang digunakan dalam

mengkaji ayat-ayat ahkam (ayat-ayat yang berisi pesan hukum) dalam Al-

Qur‟an. Teori limit (hudud) yang digunakan Shahrur mengacu pada pengertian

batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tapi di dalamnya terdapat

wilayah ijtihad yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis.

B. WARIS DALAM HUKUM ISLAM

51

1. Pengertian Waris

Faraidh atau yang biasa disebut dengan hukum waris merupakan hal-

hal tentang pembagian waris dimana pembagian ini telah dicantumkan

penjelasannya di dalam Al-Qur‟an. Pembagian mengenai waris dalam Islam

sering kali mendapat perhatian karena beberapa kali dianggap tidak

menguntungkan.74

Secara etimologis, faraidh (bentuk jamak dari kata faridhah) diambil

dari kata fardh yang berarti takdir “ketentuan”. Dalam istilah syara‟ bahwa

kata fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.75

Sedangkan

hukum kewarisan menurut fiqh mawaris adalah fiqih yang berkaitan dengan

pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada

mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang diterima dari harta

peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.

Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang

lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut Al-miirats.76

Sedangkan

makna Al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya

hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih

74 Ahmad Rofiq , Hukum Islam di Indonesia,( Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 1995),

h.355.

75

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta Selatan : Pena Pundi Aksara, 2006), h.479.

76

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam,(Jakarta : Gema Insani

Press,1995), h.33.

52

hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja

yang berupa hak milik legal menurut syari‟i.

Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam

konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak

kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih

hidup.77

Mawaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal

dalam hubungan hukum harta kekayannya. Hubungan-hubungan hukum yang

lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.78

Adapun menurut

Hasby Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-

siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli

waris dan cara-cara pembagiannya.79

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak

yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak

77 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2002), h .4.

78

R Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi,( Surabaya : Airlangga University

Press), h. 3.

79

Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2002), h. 355

53

menerimanya. Pembagian itu lazim disebut Faraidh, artinya menurut syara‟

ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.80

2. DASAR HUKUM WARIS

a. Al-Qur‟an

Yang menjadi dasar hukum kewarisan ialah alquran yaitu QS. al-

Nisa‟ (4) ayat: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 33, 176, QS. al-Anfal (8): 75; hadits-

hadits Nabi SAW, dan ijma‟.

للرجال نصب مما ترك الىالدان والأقربىن وللنساء

نصب مما ترك الىالدان والأقربىن مما قل منه أو مثر

نصبا مفروضا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu

bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula)

dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau

banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Sebab turunnya ayat waris yang pertama bermula saat

meninggalnya Aus bin Thabit al-Ansari, dan ia meninggalkan seorang

isteri dan tiga orang anak perempuan. Namun dua orang sepupu Aus bin

Thabit datang mengambil semua harta Aus tanpa memberikan sedikitpun

harta tersebut kepada isteri dan anak-anak Aus, karena dalam tradisi

jahiliyah, perempuan dan anak kecil (walaupun anak tersebut laki-laki)

80 Moh Rifai, Ilmu Fiqih Islam,( Semarang : CV Toha Putra, 1978), h. 513.

54

tidak berhak mendapatkan warisan. Yang berhak mendapatkan warisan

hanyalah laki-laki yang telah dewasa. Melihat hal ini, isteri Aus bin

Thabit kemudian datang kepada Nabi SAW, dan mengadukan hal

tersebut, maka turunlah QS. Al-Nisa‟: 7.81

تامى والمسامن وإذا حضر القسمة أولى القربى وال

فارزقىهم منه وقىلىا لهم قىلا معروفا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim

dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Para mufassir berbeda pendapat tentang ayat ini, apakah ayat ini

mansukh (dinasakh dengan ayat-ayat bagian waris untuk ahli waris) atau

muhkam. Menurut Mujahid dan Sa‟id bin Jabir, perintah dalam ayat di

atas adalah kewajiban bagi ahli waris.82

Ayat ini mengandung tiga garis hukum yang berkaitan dengan

pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu: pertama, jika ahli waris

membagi harta warisannya dan ada orang yang bukan ahli waris ikut

hadir, maka berilah kepada orang yang ikut hadir dari bagian yang telah

diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Kedua, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada anak yatim ikut

81 Abi Hasan Ali bin Ahmad al-Wahdi al-Nisaburi, Asbab al-Nuzul (Beirut: Dar al-Fikr,

1988), h. 95

82

Abi Ja‟far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-T}abari, juz III (Beirut: Dar al-Kutub

al- „Ilmiah, 1992), h. 605

55

hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah

diperolah ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Ketiga, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang miskin

ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang

diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang

baik.83

Adapun Asbab al-nuzul QS. An-Nisa ayat 176 sebagaimana

diriwayatkan oleh Ibnu Zubair dari Ibnu Jabir, bahwa Ibnu Jabir telah

bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya ia mempunyai tujuh saudara

perempuan, dan telah mewasiatkan kepada mereka dua pertiga dari

hartanya. Maka Rasulullah kemudian meninggalkan jabir, lalu turunlah

ayat ini.84

Menurut Abu Ja‟far al-Tabari, saudara laki-laki maupun

saudara perempuan dalam ayat di atas adalah khusus untuk saudara

sekandung atau saudara seayah.85

b. Hadits Nabi

Adapun hadits Nabi SAW yang membahas mengenai waris yaitu :

حدثنا زآراء بن عدي حدثنا محمد بن عبد الرحم

حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن

83 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 34

84

Abi Hasan Ali bin Ahmad al-Wahdi al-Nisaburi, Asbab, 123.

85

Abi Ja‟far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabari, juz IV, 378

56

صلى الله الله عنه قال: مرضت فعادن النب أبه رض

ه وسلم فقلت ا رسىل الله ادع الل ه أن لا ردن على عل

عقب قال لعل الله رفعل ونفع بل ناسا قلت أرد أن

وإنما ل ابنة قلت أوص بالنصف قال النصف أوص

قال فأوصى بر آثر أو آ قلت فالثلث قال الثلث والثلث آثر

الناس بالثلث وجاز ذلل له

“Telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn

‟Abdirrahim, telah menyampaikan kepada kami Zakariyya ibn ‟Adi,

telah menyampaikan kepada kami Marwan dari Hisham ibn Hashim,

dari ‟Amir ibn Sa‟d dari ayahnya, bahwasanya ia berkata: saya sakit,

kemudian Nabi SAW menjengukku. Maka saya berkata, ya

Rasulullah berdoalah kepada Allah, semoga tidak mengembalikan

penyakitku lagi di akhir hayatku. Rasulullah berdoa, semoga Allah

mengangkat derajatmu dan kamu memberi manfaat terhadap

manusia. Saya berkata, saya hendak berwasiat, dan sesungguhnya

saya mempunyai seorang anak perempuan. Saya berkata bahwa saya

hendak berwasiat separuh (dari harta). Rasulullah bersabda, separuh

itu banyak. Saya berkata, bagaimana jika sepertiga. Rasulullah

bersabda, sepertiga. Adapun sepertiga itu banyak atau besar. Saya

berkata, manusia berwasiat sepertiga, dan Rasulullah

memperbolehkannya”.86

(HR. AlBukhari)

Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh

Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya

tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu

perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa

berkata: “Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan

86 Abu Abdillah Muhammad bin Isma‟il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari juz 9 (Beirut: Dar al-

Afkar, tt), 274.

57

seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu ia akan mengatakan

seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan ia

menjawab : “Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh

Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua

pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara

perempuan”.87

c. Ijtihad

Masalah-masalah yang menyangkut warisan ada yang sudah

dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur‟an atau sunnah dengan

keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam

interpretasi, bahkan mencapai ijma‟ (konsensus) di kalangan ulama dan

umat Islam. Selain dari itu masih banyak masalah warisan yang

dipersoalkan atau diperselisihkan.88

Penyebab timbulnya bermacam-

macam pendapat dan fatwa hukum dalam berbagai masalah waris ada

cukup banyak. Tetapi ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya,

yakni:89

1) Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam

melakukan ijtihad berbeda

2) Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga

berbeda.

Hal-hal tersebut itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai

mazhab atau aliran dalam hukum fiqh Islam, termasuk hukum waris.

87 Zainuddin Ali,Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.40.

88

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Lentera, Jakarta, 2000, h.535.

89

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Lentera, Jakarta, 2000, h.535.

58

Maka dengan maksud mempersatukan dan memudahkan umat Islam

dalam mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnu Muqqafa (wafat tahun

762 M) menyarankan Khalifah Abu Ja‟far al-Mansur agar disusun sebuah

Kitab Hukum Fiqh Islam yang lengkap berdasarkan Al-Qur‟an, Sunnah,

dan ra‟yu yang sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan umat.90

3. PEMBAGIAN WARIS

a. Syarat Pembagian Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan,

yaitu:

1) Meninggal dunianya pewaris.91

2) Hidupnya Ahli Waris.92

3) Mengetahui status kewarisan Agar seseorang dapat mewarisi harta

orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya.93

b. Rukun Pembagian Waris

Adapun beberapa rukun pembagian waris yaitu pewaris, harta warisan,

dan ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan masing-masing

mempunyai ketentuan tersendiri. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

1) Adanya pewaris (Al-Muwarris).94

90 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Lentera, Jakarta, 2000, h.535.

91

Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993),h.28.

92

A.Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung :

PT.Citra Aditya Bakti, 1999), h.10.

93

A.Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung :

PT.Citra Aditya Bakti, 1999), h.10.

59

2) Adanya harta warisan (Al Mauuruts).95

3) Adanya ahli wwaris (Al Waarits).96

c. Tatacara Pembagian waris

Allah SWT menetapkan hak kewarisan dalam Al-Qur‟an dengan

angka yang pasti yaitu ½, ¼, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6, dan menyebutkan pula

orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut.

Dalam hukum Islam ahli waris yang berhak menerima kewarisan

ada dua puluh lima orang, dengan perincian lima belas orang dari pihak

laki-laki dan sepuluh orang dari pihak perempuan.97

Ahli waris dari pihak

laki-laki adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak

,kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara

laki-laki seibu, anak laki-laki saudara lakilaki sekandung, anak laki-laki

saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-

laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, suami dan laki-laki

yang telah memerdekakan hamba sahaya.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah anak

perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek pihak ayah,

94 F. Satrio Wicaksono, Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan, Visi

Media, (Jakarta, 2011), H. 6

95

Zainuddin Ali,Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia,( Jakarta : Sinar Grafika, 2008),

h.46.

96

Zainuddin Ali,Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia,(Jakarta : Sinar Grafika, 2008),

h.46.

97

Asrory zain Muhammad dan Mizan, 1981, Al-faraidh (Pembagian Pusaka dalam Islam),

(Surabaya : Bina Ilmu), h. 9

60

nenek pihak ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan

sebapak, saudara perempuan seibu, isteri, dan perempuan yang telah

memerdekakan hamba sahaya.

Dari lima belas ahli waris laki-laki apabila bersama-sama menjadi

ahli waris maka ahli waris yang tetap menerima bagian hanya tiga orang

yaitu : anak laki-laki, bapak dan suami. Sedangkan dari pihak perempuan

apabila bersama-sama menjadi ahli waris maka ahli waris yang tetap

menerima waris hanya lima orang yaitu, anak perempuan, cucu

perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan sekandung dan

isteri. Dan apabila berkumpul seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun

perempuan maka hanya lima orang yang berhak menerima warisan yaitu

suami/isteri, anak laki-laki, anak perempuan, bapak dan ibu.

Menurut hukum kewarisan Islam besar kecilnya bagian warisan

setiap kerabat adalah berdasarkan derajat kekerabatan mereka. Oleh

karena itu, kerabat-kerabatnya lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih

banyak. Bahkan tidak semua kerabat akan mendapatkan warisan, karena

hak-hak yang dimiliki oleh sebagian kerabat akan timbul jika terdapat

kerabat tertentu. Hal ini telah diatur secara jelas dalam al-Quran dan as-

Sunnah. Dalam hukum kewarisan Islam, sebelum harta peninggalan

dibagikan maka harta peninggalan tersebut dikeluarkan dulu yang telah

61

digunakan untuk biaya perawatan/penguburan, melunasi hutang piutang

pewaris, dan melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris.

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur‟an yang langsung atau tidak

langsung berkenaan dengan kewarisan seperti surat an-Nisa ayat 7, 8, 11,

12, 13, 14, 33 dan 176. Dan surat al-Anfal ayat 75. Namun yang langsung

berbicara tentang furudh atau faraid (rincian bagian dalam waris) hanya

3 ayat dalam surat an-Nisa yaitu ayant 11, 12 dan 176.

62

BAB IV

ANALISIS HUKUM WARIS MENURUT MUHAMMAD SHAHRUR DALAM

TEORI BATAS DENGAN HUKUM WARIS MENURUT ISLAM

A. Muhammad Shahrur dan Teori Batas

Salah satu kontribusi baru dalam kajian fiqh kontemporer yang disumbangkan

oleh Muhammad Shahrur adalah gagasan tentang teori batas hukum. Dalam karyanya

yang sangat kontrofersial Muhammad Shahrur menegaskan bahwa teori batas

merupakan salah satu pendekatan dalam berijtihad, yang digunakan untuk mengkaji

ayat-ayat dalam al-Qur’an.

Hudud menurut Muhammad Shahrur berbeda dengan pengertian hudud dalam

pemahaman menurut mayoritas para ulama Islam, Shahrur menegaskan bahwa teori

batas merupakan salah satu pendekatan dalam berijtihad, yang digunakan dalam

mengkaji ayat-ayat ahkam (ayat-ayat yang berisi pesan hukum) dalam al-Qur’an dan

juga Muhammad Shahrur memahami bahwa hudud adalah ketentuan-ketentuan atau

hukum Allah, bukannya hukuman (sebagaimana yang di pahami oleh ulama fiqh).

Sedangkan dalam pandangan Islam, menurut Abu Ya’la hudud adalah

ancaman-ancaman yang ditetapkan Allah untuk mencegah seseorang untuk tidak

melanggar apa yang dilarang dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan ketika

syahwat membuatnya terlena dari ancaman siksa di akherat. Kemudian, menurut

Abdullah Al-Bustani mengemukakan bahwa arti kata had adalah pelajaran

63

(hukuman) bagi pelaku perbuatan dosa dengan sesuatu yang dapat mencegahnya dari

kebiasaan buruk dan juga berfungsi agar pihak lain agar tidak melakukan perbuatan

dosa.

Muhammad Shahrur membangun teorinya berdasarkan pengalaman dalam

dunia teknik. Latar belakang bagaimana ia menyusun teori batasnya berawal dari

kuliah yang ia berikan kepada mahasiswanya. Hal tersebut menunjukan kepada

pembaca tentang metodenya dalam mempertautkan sains modern dan teori

linguistiknya dalam menafsirkan al-Qur’an. Kemudian Muhammad Shahur

menyatakan bahwa mereka yang berpegang teguh pada pembacaan al-Qur’an masa

lalu beresiko menerjemahkan dan memahami text secara keliru.

Dalam hal ini, Muhammmad Shahrur memasukan hukum waris dalam teori

batas yang dibuat olehnya. Sedangkan dalam hukum Islam, waris dan hudud

pembahasannya sudah termuat dalam bab dalam fikih. Maka dari itu penulis

mengkaji bahwa apa yang menjadi pemikiran Shahrur selama ini khususnya dalam

buku Muhammad Shahrur itu tidak seharusnya digunakan untuk menjadi final atau

hasil akhir pemikiran kita dalam mempelajari arti dan istilah hudud atau hukum

batas. Karena pada dasarnya Muhammad Sahrur menganalisis apa yang menjadi

dasar pemikirannya itu dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju,

dan akan ditakutkan jika nanti ijtihad atau usaha manusia akan dibatasi dengan

hukum yang ditentukan Allah dan menjadi penghalang mereka untuk menjadi

manusia yang lebih modern.

64

Secara umum teori batas memang perlu diapresiasi dalam perkembangan

kajian fiqh kontemporer, namun pada sisi tertentu, teori ini haruslah dikaji lebih

mendalam apakah layak untuk dijadikan alternatif penyelesaian dalam permasalahan-

permasalahan hukum Islam terutama dalam permasalahan waris.

B. Hukum Waris dalam Perspektif Muhammad Shahrur

Apa yang diungkapkan Shahrur ketika menegaskan bahwa wasiat lebih utama

daripada waris, merupakan wacana yang sangat kontroversial dalam kajian

Islamic Studies. Karena itu, hal ini nampaknya perlu untuk dikaji ulang, mengingat

dalam persoalan pembagian harta pusaka Islam, para ulama lebih tertarik untuk

mengangkat waris dari pada wasiat sebagai mekanismenya.

Wacana inilah yang kemudian didekonstruksi dan rekonstruksi oleh

Shahrur dengan cara membalik relasi wasiat dan waris yang selama ini

dipahami oleh para ulama. Konsep yang digagas Shahrur ini pada dasarnya

terjadi karena beberapa alasan, pertama, ayat wasiat lebih banyak dari pada ayat

waris 10/3 secara kuantitas. Ini menandakan bahwa wasiat lebih legitimit

daripada waris itu sendiri. 10 ayat wasiat, yaitu semua perintah yang termaktub

dalam surat al-An’am ayat 151-153. Sedangkan waris hanya ada dalam Surat an-

Nisa ayat 11 dan 12.

Kedua dalam kutipan ayat terakhir pada surat an-Nisa ayat 11“min ba’di

wasiyyatin yushii bihaa aw dain” sudah secara tegas bahwa wasiat harus

didahulukan sebelum dilaksanakannya waris dan mengutamakan pelaksanaan

65

wasiat, meskipun harta yang ditinggalkan berjumlah sedikit. Seperti petikan

firman Allah dalam surat an-Nisa: mimma qalla minhu aw katsura.

Ketiga, perintah wasiat adalah wajib, karena dalam ayat wasiat didahului

dengan kata “kutiba” (diwajibkan). Dan kewajiban wasiat kadarnya melebihi dari

kewajiban sholat maupun puasa. Parameternya adalah ketika dalam keadaan

apapun wasiat harus dilakukan, sebagai contoh dalam keadaan berpergian,

semantara sholat dan puasa-dalam keadaan berpergian- mendapat rukhsoh

(keringanan).98

Keempat, dalam aplikasinya -wasiat- manusia diberikan kebebasan

membagikan harta pusaka sesuai dengan kehendaknya, tanpa adanya paksaan.

Karenanya dalam wasiat tidak ada batasan tertentu-seperti yang didengungkan para

ulama terpatok pada 1/3 sebagai batas maksimal- melainkan prosentasenya

mengikuti keinginan pewasiat sendiri berdasarkan pandangan yang terbaiknya.99

Kelima, dalam aplikasinya, wasiat bisa menciptakan keadilan yang bersifat

spesifik dalam setiap kondisi dan situasi yang berbeda dalam setiap keluarga.

Orang-orang yang mendapatkan warisan hanya mereka yang termaktub dalam ayat-

ayat waris. Sehingga jika dikaitkan dengan persoalan- persoalan spesifik yang ada

dalam realitas masyarakat, hukum waris tidak sepenuhnya bisa diaplikasikan.

98 Muhammad Shahrur, Metodelogi Fikih Islam Kontemporer, terj. Cet. Ke-2, (Yogyakarta:

eLSAQ Press, 2004) h. 325

99 Muhammad Shahrur, Metodelogi Fikih Islam Kontemporer, terj. Cet. Ke-2, (Yogyakarta:

eLSAQ Press, 2004) h. 325

66

Keenam, cakupan wilayah wasiat itu lebih luas daripada waris. Pasalnya,

terdapat sejumlah unsur yang disebut dalam ayat-ayat wasiat namun tidak disebut

dalam ayat-ayat waris. Ketujuh, sasaran wasiat tidak mendasar pada jenis

kelamin, laki-laki atau perempuan, semuanya dipandang sama. Hal ini mendasar

pada surat an-Nisa ayat 7 :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما

ر نصيبا مفروضا كثترك الوالدان واألقربون مما قل منه أو

( ٧)النساء :

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula)

dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau

banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (QS. an-Nisa : 7)

Sementara di sisi lain, makna al-walad dalam ayat-ayat waris dipahami hanya

sebatas anak laki-laki. Padahal maknanya jamak, anak laki-laki dan anak

perempuan. Pemahaman semacam inilah yang menyebabkan anak laki- laki

sebagai parameter terhalang atau tidaknya bagi ahli waris lainnya. Ini tentunya

bagian dari reduksi besar-besaran atas makna surat an-Nisa ayat 7.

Yusikumullahu Fi Awladikum Li Adhakari Mitsluhadzil Al-Untsayayni (Allah

mensyari’atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian

seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan).

67

Sedangkan mayoritas ulama berpendapat, bahwa wasiat telah dinasakh oleh

waris, baik secara menyeluruh (kulli) maupun sebagian (juz’i) dengan berbagai

alasan. Pertama, orang tua (lil walidayni) dan para kerabat (aqrobien) yang menjadi

ahli wasiat dan wajib untuk diwasiati, namun setelah turun ayat waris-dalam surat

an-Nisa ayat 7, 11, 12, 13, dan 14, maka status hukum wasiat tidak lagi wajib

dengan alasan bahwa ayat-ayat waris dianggap sebagai penjelas (mubayyin) bagian

mereka kerabat dan orang tua. Oleh karena itu jika merujuk pada disiplin ilmu

ushul fikih dan ulumul Qur’an, bahwa ayat-ayat mujmal sering kali perlu

untuk di-nasakh oleh hukum ayat yang bersifat mubayyin.100

Kedua, seperti yang dikatakan Alusy, bahwa dalam berwasiat tidak lagi

memperhatikan batas-batas yang diperkenankan sebagaimana yang diisyaratkan al-

Qur’an dalam kata bil ma’aruf. Ketiga, seperti yang dikatakan Ibnu Hazm (tokoh

Mazhab az-Zahiri), Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Tabari (225 H / 839

M-310 H/ 923 M :Mukasir) dan Abu Bakar bin Abdul Aziz (tokoh fiqih mazhab

Hambali) melihat bahwa status hukum wasiat masih dilabeli wajib, namun

pengertian wajib disini tiada lain hanya diberikan kepada kerabat yang

terhalang untuk mendapatkan harta warisan dalam mekanisme waris. Inilah yang

sering disebut dengan wasiat wajibah, seperti yang termaktub dalam KHI

100 Hafidz Abdurrahman, Ulmul Qur’an Praktis: Metode Memahami al-Qur’an,( Bogor: CV

IDeA Pustaka Utama, 2004), h. 221.

68

(Kompilasi Hukum Islam) pasal 209, meskipun sekarang makna wasiat wajibah

sudah mengandung pengertian khusus, yaitu anak dan orang tua angkat.101

Ketiga, pembagian harta wasiat yang hanya sebatas 1/3 sebagai batas

maksimal yang disepkati seluruh mayoritas ulama dijustifikasi sebagai hujjah yang

bersifat qath’i dalam wasiat. Aturan ini mendasar pada beberapa Hadits yang

dianggapnya shahih karena driwayatkan Imam Bukhori dan Imam Muslim.102

Persoalan ini pun kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pada pasal 209 ayat 1 yang menjadi pedoman kewarisan Islam.

Berangkat dari asumsi ini, jika dihubungkan dengan potongan ayat waris

“minba’di wasiyyatin yuusibihaa.” (pembagian-pembagian tersebut di atas

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya),

maka dapat dilihat sekilas bahwa wasiat harus didahulukan tidak lain hanyalah

seperti yang dikatakan Quraish Shihab dalam tafsirnya al- Misbah- sebatas

penyisihan harta yang tidak boleh lebih dari sepertiga, dan ditujukan bukan

kepada ahli waris.103

Bukan hal utama yang benar-benar menjadi konsep dalam

pendistribusian harta pusaka secara menyeluruh.

101 Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 447

102

Ibnu Rusyd mengungkapkan hal yang sama bahwa hadits tersebut adalah shahih dari

NabiSAW1, dan ini merupakan alasan mengapa semua fuqaha melarang pemberian wasiat lebih dari

sepertiga harta bagi orang yang mempunyai ahli waris. Lihat Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, t.tp.:

Dar al-Kutub al-Islamiyah, Jilid II, 595 H, h. 251

103 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol.2,

(Tangerang: Lentera, 2005), h.362

69

Dari deskripsi di atas, maka penulis lebih sepakat kepada pendapat para

ulama dalam konteks pembagian harta pusaka. Penulis sepakat bahwasannya

pembagian wasiat dilakukan setelah pembayaran hutang selesai dan wasiat dibuat

pewaris kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Adanya ketentuan tentang

wasiat terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180.

Dan menurut al-Kahlaniy dalam ayat ini Allah SWT menyatakan wasiat

untuk orang tua dan kerabat yang pada umumnya adalah ahli waris sebagaimana

yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Kemudian pelaksanaan ayat

180 surat al-Baqarah yang bersifat umum itu dibatasi oleh hadits Nabi dari Abu

Umamah menurut riwayat Ahmad yang bunyinya رثالوصية لوا yang artinya

“tidak boleh wasiat untuk ahli waris”. Dengan menyatukan pengertian hadits Nabi

dengan maksud ayat 180 surat al-Baqarah di atas dapat dipahami bahwa orang tua

dan kerabat berhak menerima wasiat bila orang tua dan kerabat itu, oleh sesuatu hal

tertentu tidak berhak menerima warisan karena terhalang atau tertutup oleh yang

lebih berhak. Dalam keadaan terhalang ini, maka yang diperolehnya adalah wasiat,

sedangkan dalam keadaan tidak terhalang yang diperolehnya adalah warisan.

Mereka tidak dapat menerima keduanya.104

Tentang batas maksimal suatu wasiat ditentukan dalam hadits Nabi dari Sa’ad

bin Waqqash menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa

104 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,

2008), h. 283

70

wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, dengan pertimbangan bahwa meninggalkan

anak dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkannya dalam

keadaan sengsara. Alasan Nabi dalam memberi batas sepertiga ialah agar tidak

menghilangkan atau mengurangi hak ahli waris. Dan dapat disimpulkan bahwa

batas sepertiga itu ialah sepertiga dari harta yang tinggal sesudah dikeluarkan untuk

biaya jenazah dan hutang-hutang, bukan sepertiga dari keseluruhan harta.

Muhammad Shahrur melihat bahwa ayat waris yang sudah secara rinci

dan detail, pada dasarnya hanyalah sekadar contoh penerapan pewarisan yang

dianggap relevan pada masa abad ke 7H saat itu. Karena itu sudah saatnya kita

tidak lagi mengaca pada ayat waris yang sifatnya historis tersebut. Fenomena

sekarang telah jauh berbeda, baik dari situasi dan kondisi historis, sehingga tidak

masuk akal ketika persoalan kekinian harus dihadirkan dalam wacana historis.

Untuk mengurai masalah konsep pembagian harta warisan, Shahrur

memulainya dengan memahami surat an-Nisa ayat 11 yang berbunyi “li adh-

dhakari mitslu hadzi al-untsayayni” yang dianggapnya sebagai prinsip pertama

dalam pembagian harta warisan. Dimana, perempuan menjadi dasar atau titik tolak

dalam penentuan masing-masing pihak.

Adapun untuk memahami hukum dan pembagian harta warisan, Shahrur

menggambarkan sebuah persamaan yaitu Y = f (x), dimana Y merupakan variabel

pengikut simbol untuk laki-laki dan X sebagai variabel pengubah untuk simbol

perempuan. Konsep seperti ini dapat diaplikasikan pada surat an-Nisa ayat 11, yang

71

artinya bahwa jumlah ahli waris perempuan tidak hanya terbatas pada dua person

aja, tapi bisa lebih dan perempuan menjadi penentu laki-laki. Dan melihat ayat ini

juga, Shahrur memperhatikan dua hal yang dapat dipahaminya. Pertama, jumlah

perempuan berubah dan berganti. Kedua, jatah laki-laki tidak mencapai dua kali

lipat jatah perempuan.

Perihal kasus waris, secara sederhana Shahrur membedahnya dalam surat an-

Nisa ayat 11 pada kalimat keempat yang mengandung 3 kasus, pertama “wa in

kanat wahidatan fa laha an-nisfu” (Dan jika perempuan adalah sendiri, maka

bagiannya separuh), kedua “li adh-dhakari mitslu hazzi untsayayni” (Bagi anak

laki-laki sama dengan bagian kedua anak perempuan), ketiga “fa in kunna nisa’an

fawqa its natayni fa lahunna tsulusa ma taroka” (jika mereka perempuan itu lebih

dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta).

Untuk memecahkan masalah di atas Shahrur menggunakan rumus seperti ini,

dimana F disimbolkan untuk perempuan dan laki-laki dengan huruf M. Pada kasus

pertama, rumus yang digunakan Shahrur adalah F/M = 1, yang hasilnya adalah

jumlah perempuan sama dengan jumlah laki-laki. Kasus kedua, dirumuskan dengan

F/M = 2 dengan hasil jumlah perempuan dua kali jumlah laki-laki. Dan kasus

ketiga, dirumuskan dengan F/M > 2 dimana jumlah perempuan lebih besar dai dua

kali jumlah laki laki.

Inilah yang menjadi pemahaman Shahrur yang dianggap sebagai kaidah waris

yang ditetapkan oleh Allah yang disebut dengan hudud Allah, yaitu batas minimal

72

dan maksimal yang disebutkan juga dalam ayat yang lain dalam pembagian harta

warisan.

Waris dalam hukum Islam sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an atau sunnah

dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi,

bahkan mencapai ijma’ (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Dalam hal

ini sudah ada buku yang menjelaskan tentang Hukum Fiqh Islam yang lengkap

berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan ra’yu yang sesuai dengan keadilan dan

kemaslahatan umat.

Berikut penulis paparkan antara pemikiran Muhammad Shahrur dengan

hukum Islam dalam hukum waris, yaitu :

Pertama, anak laki-laki, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa

ayat 11 yang artinya “Allah mewasiatkan (mensyariatkan) bagimu tentang

(pembagian waris untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama

dengan bagian dua orang anak perempuan…”. Pada ayat ini Allah memulainya

dengan anak laki-laki karena anak laki-laki menjadi pelanjut keturunan dan

penanggung jawab keluarga, termasuk didahulukan daripada ayah. Hal tersebut

dilakukan karena anak laki-laki merupakan furu’ (keturunan) si mayit, di mana

hubungan furu’ dengan asalnya lebih utama ketimbang hubungan asal dengan

furu’nya. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki apabila

bersama anak perempuan ialah dua kali lipat bagian anak perempuan.

73

Kedua, pembagian waris untuk anak perempuan baik yang berjumlah 2 orang

atau lebih dari dua anak perempuan menurut Muhammad Shahrur bagiannya adalah

2/3, dimana perinciannya sebagai berikut: satu laki-laki mendapat bagian 1/3 dan

dua perempuan mendapat 2/3, serta bagian untuk dua laki-laki sebesar 1/3 dan

bagian untuk lima perempuan sebesar 2/3. Namun, mayoritas para ulama

berpendapat bahwasannya bagian untuk dua anak perempuan atau lebih dengan

tidak adanya anak laki-laki, maka pembagiannya 2/3 dari harta yang dibagikan.

Ketiga, Muhammad Shahrur mengatakan bahwasannya sudah saatnya kita

tidak lagi mengaca pada ayat waris yang sifatnya historis, dikarenakan

fenomena sekarang telah jauh berbeda baik dari situasi dan kondisi historis. Dalam

hal ini penulis tidak sependapat dengan ungkapan Muhammad Shahrur di atas,

dikarenakan hukum tentang waris maupun pembagiannya sudahlah sangat jelas.

ayat waris 11 dan ayat 12 pada surat an-Nisa sudah menjelaskan secara

terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian

tertentu dan pasti. Hal itu disebutkan pula oleh para ulama bahwasanya ayat

tersebut merupakan ayat qath’I dimana penjelasan mengenai bagian dan

penetapan waris yang diterangkan dalam Qs. An-Nisa ayat 11 dan 12

merupakan jelas dalam artian sebenarnya dan juga tidak dapat ditafsirkan

dengan pengertian lainnya.105

Dan juga pembagian secara individual ini adalah

ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap Muslim dengan

105

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang:Dina Utama, 1994), h. 36

74

sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan

Allah dalam surat an-Nisa ayat 13 dan 14.

Oleh karena itu penulis juga tidak sependapat dengan pernyataan Shahrur

dalam hal dimana perempuan menjadi dasar atau titik tolak dalam penentuan

masing-masing pihak. Ayat di atas sudah sangat jelas maknanya.

75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan dari kajian dan pembahasan mengenai Teori Batas Hukum

Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur Dalam Hukum Waris dapat

disimpulkan menjadi beberapa poin. Pertama, tentang latar belakang dari

pemikiran Muhammad Shahrur dalam membangun teori batasnya, berdasarkan

pengalaman dalam dunia teknik. Latar belakang bagaimana ia menyusun teori

batasnya berawal dari kuliah yang ia berikan kepada mahasiswanya. Hal tersebut

menunjukan kepada pembaca tentang metodenya dalam mempertautkan sains

modern dan teori linguistiknya dalam menafsirkan al-Qur’an. Kemudian

Muhammad Shahur menyatakan bahwa mereka yang berpegang teguh pada

pembacaan al-Qur’an masa lalu beresiko menerjemahkan dan memahami text

secara keliru.

Kedua, pemikiran Muhammad Shahrur dalam hukum waris. Penjelasan

yang diuraikan dalam ayat waris tersebut meliputi pembagian waris bagi anak-

anak ke bawah (al-furu’ mahma nazalu), orang tua ke atas (al-usul mahma ‘alau),

suami isteri, saudara, maupun perihal orang meninggal (al-kalalah), yaitu tidak

meninggalkan al-furu’ dan al-usul. Adapun batasan-batasan dalam hukum waris

sebagai berikut:

76

1. Batas pertama hukum waris: li adh-dhakari mithlu hazzi al untsayayni.106

Batasan ini merupakan batas hukum yang mebatasi jatah-jatah atau

bagian-bagian (huzuz) bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari

seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Dalam hal ini dapat

diterapkan bagi segala kasus, dimana jumlah anak perempuan dua kali

lipat dari jumlah anak laki-laki.

2. Batas Kedua Hukum Waris: Fa in kunna nisaa an fawqa ithnatayni.107

Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika mereka

terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya

(3,4,5,..dst). satu anak laki-laki ditambah lebih dari dua anak

perempuan, maka bagi laki-laki mendapat sepertiga (1/3) dan bagi

pihak perempuan mendapat bagian duapertiga (2/3) berapa pun jumlah

mereka (di atas dua). Batasan ini berlaku pdada seluruh kondisi ketika

jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki.

3. Batas ketiga hukum waris: wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu.108

Batas hukum ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam

kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak

perempuan.

106

Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin dan

Burhanudin, h. 340. 107


Burhanudin, h. 340. 108


Burhanudin, h. 340.

77

Tiga hal tersebut di atas adalah tiga batasan hukum yang ditetapkan

Allah untuk pembagian harta warisa dan tidak keluar dari batasan dalam

ayat-ayat waris. Berbagai problem yang membingungkan para ahli fiqh

yang menyebabkan mereka terbagi dalam berbagai majhab fiqh dalam

menetukan problematika berikut: pertama, problematika radd dan awl.

Kedua, problematika superioritas laki-laki dan problem bahwa anak

perempuan tidak bisa menjadi hajib (penghalang ahli waris lain dari

menerima harta warisan). Ketiga, problematika jumlah perempuan di

atas dua. Keempat, problematika 1/3 sisa harta dan ½ sisa harta, hendak

diberikan kepada siapa dan kemana perginya telah teruraikan pada

batas-batas hukum di atas.109

Ketiga, pemikiran teori batas Muhammad Shahrur apakah mampu untuk

menjembatani permasalahan waris yang terjadi secara tekstual dan kontekstual?

Berkenaan dengan pembacaan al-Qur’an secara tekstual dan kontekstual, Shahrur

adalah tokoh pemikiran Islam yang memadukan kedua kategori tersebut.

Perpaduan itu, salah satunya di lakukan Shahrur melalui teori hududnya. Teori

hudud yang di gagas Shahrur selalu merujuk kepada teks al-Kitab, untuk

dikontektualisasikan dalam kontek kekinian atau modern.

Pendekatan tekstual yang dilakukan oleh Shahrur melalui teori hududnya,

sangat berbeda dengan logikan mainstream yang selama ini berkembang di

109


Burhanudin, h. 363.

78

kalangan kaum tekstualis, khususnya dengan nash al-Qur’an yang berkaitan

dengan masalah-masalah hukum. Bagi Shahrur, ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an

bersifat hududiyyah, dengan pengertian Allah satu-satunya hakim yang berhak

menentukan batas-batas hukum, tetapi manusia diberikan kebebasan berijtihad

dalam menentukan batas-batas hukum Allah sesuai dengan kondisi tertentu,

misalnya ketika Allah mengharamkan untuk makan daging babi bagi umat

Islam, namun pada kondisi darurat mereka diperbolehkan memakannya.

Akan tetapi teori ini harus dianalisis secara mendalam terutama dalam

implementasinya dalam hukum waris yang sudah di tentukan pembagiannya oleh

Allah SWT. Apakah teori ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada

dalam persoalan pembagian waris atau bahkan menambah masalah dalam hukum

waris itu sendiri. Secara umum teori batas memang perlu diapresiasi dalam

perkembangan kajian fiqih kontemporer, namun pada sisi tertentu, teori ini

haruslah dikaji lebih mendalam apakah layak untuk dijadikan alternatif

penyelesaian dalam permasalahan-permasalahan hukum Islam terutama dalam

permasalahan waris.

Penulis beranggapan bahwa Muhammad Shahrur belum bisa

menjembatani permasalahan tekstual dan kontekstual yang terjadi, ditambah

adanya kelemahan Muhammad Shahrur dalam menentukan sebuah hukum,

dimana beliau hanya melakukan kajian Al-Qur’an tanpa menggunakan hadist.

79

Hadist berkedudukan sebagai sumber hukum islam yang kedua setelah Al-

Qur’an. Adanya hadist berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur’an.

B. Saran

Untuk melengkapi skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis

mengemukakan saran dengan harapan bermanfaat bagi pembangunan konsep

kewarisan di masa mendatang dan umat Islam hendaknya mengkaji lebih dalam

lagi tentang hukum waris sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah. Tidak mudah

terdoktrin dengan pemahaman-pemahaman waris yang baru.

81

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin, Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan dampaknya

pada Fiqh Kontemporer, dalam Ainurrofiq (ed.), “Mazhab Yogya;

Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer”, (Yogyakarta: Ar-Ruz,

2002)

Abdurrahman, Hafidz, Ulmul Qur’an Praktis: Metode Memahami al-Qur’an,( Bogor:

CV IDeA Pustaka Utama, 2004)

Ali, Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Anderson, J.N.D., Hukum Islam di Dunia Modern, terj, (Yogyakarta: Tiara Wacana,

1994)

Anshori, Abdul Ghofur, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral

Hazairin, (Yogyakarta:UII Press, 2005)

Audah, Abdul Qadir, Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami.

Budiono, A. Rachmat, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung

: PT. Citra Aditya Bakti, 1999)

Burhanuddin, artikulasi teori batas (nazariyyah alhudud) Muhammad Shahrur dalam

pengembangan epistemologi islam di indonesia, editor sohiron syamsuddin,

dkk, hermeneutika al-Quran mazha yogya, (yogyakarta: islamik, 2003)

Bukhari, Al, Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il, Sahih al-Bukhari, juz 9, (Beirut:

Dar al-Afkar, tt)

82

Clark, Peter, The Shahrur Phenomenom…, hal.337

Firdaus, Muhammad, Dialektika Kosmos dan Manusia, Dasar- Dasar Epistmologi

Qur’ani, terjemahan. Bab dua dari Al-kitab Wa Al-qur’an ; Qira’at Mu’asirah,

(Bandung: Nuansa Cendikia, 2004)

Hidayat, Komaruddin, Tragedi Raja Midas; Moralitas Agama dan Krisis Modernisme,

(Jakarta: Paramadina, 1999)

Ismail, Ahmad Syarqawi, Rekontruksi Konsep Wahyu Muhammad Shahrur

(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003)

Jurjani, Al, Ali Bin Muhammad, Kitab Al- Ta’rifat , (jakarta: Dar Al-Hikmah)

Khalaf, Abdul Wahhab, Kaidah-kaidah Hukum Islam; (Ilmu Ushul Fiqih), Cet. Ke- 6,

(Jakarta: Rajawali Pres, 1996)

Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2000)

M. Wahyu Nafis dkk. (ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. Dr. H.

Munawir

Mustaqim, Abdul, Mempertimbangkan Metodologi Muhammad Shahrur, Dalam

Shohiron Syamsuddin,dkk, (ed), Hermeneutika al-Qur’an Mazhab Yogya,

(Yogyakarta: Islamika, 2003)

Mustaqim, Abdul, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta : PT. LKis Printing

Cemerlang, 2010)

Muhammad, Asrory zain, dan Mizan, Al-faraidh (Pembagian Pusaka dalam Islam),

(Surabaya : Bina Ilmu, 1981)

83

Nawawi, Al, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, Al-Majmu’ Syarh Al-

Muhadzdzab, Jilid XVIII, (Mesir Mathba’ah Al-Ahram)

Nisaburi, Al, Abi Hasan Ali bin Ahmad al-Wahdi, Asbab al-Nuzul, (Beirut: Dar al-Fikr,

1988)

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Hukum Waris Kodifikasi,( Surabaya : Airlangga

University Press)

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di

Indonesia, (Airlangga University Press, 1988)

Rifai, Moh, Ilmu Fiqih Islam, ( Semarang : CV Toha Putra, 1978)

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia,( Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 1995)

Rofiq, Ahmad, Fiqh Mawaris, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2002)

Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, t.tp.: Dar al-Kutub al-Islamiyah, Jilid II, 595 H

Sabiq, sayyid, Fiqh Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,

2006)

Sadzali, MA,. (Jakarta: paramadina, 1995)

Shahrur, Muhammad, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Cet. Ke-2,

(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004)

84

Shahrur, Muhammad, Al-Kitab Wa Al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah, (Damaskus: Al-

Ahali li al- Tiba’ah Wa al- Nasyr, 1999)

Shahrur, Muhammad, Islam dan Konferensi Dunia Untuk Perempuan, dalam Charles

Kurzman (ed), Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam kontemporer tentang

isu-isu Global, terjemahan Bahrul Ulum, (Jakarta: Paramadina, 2001)

Shahrur, Muhammad, Islam dan Iman, Aturan-aturan Pokok, Rekontruksi

Epistemologis Rukun Islam dan Rukun Iman, terjemahan. Al-Islam wa al-

Iman; Manzhumah al-Qiyam (Yogyakarta: 2015)

Shahrur, Muhammad, Nahw Ushul Jadidah Li al Fikihi al Islam, (Damaskus: Alhalali,

2000)

Shihab, M.Quraish, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol.2,

(Tangerang: Lentera, 2005)

Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,

2008)

Shabuni, Ash, Muhammad Ali, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta : Gema

Insani Press, 1995)

Tabari, Al, Abi Ja’far Muhammad bin Jarir, Tafsir al-Tabari, juz III, (Beirut: Dar al-

Kutub al- ‘Ilmiah, 1992)

Wicaksono, F. Satrio, Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan,

(Jakarta : Visi Media, 2011)

Ya’la, Abu, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983)

Documents

TEORI BATAS HUKUM ISLAM: STUDI TERHADAP ......TEORI BATAS HUKUM ISLAM: STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD SHAHRUR DALAM HUKUM WARIS. SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum