Embed Size (px)
Citation preview
1
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2016
TENTANG
NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2),
Pasal 66, Pasal 67, Pasal 85, Pasal 88, dan Pasal 89
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal, perlu menetapkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Notaris Yang
Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi,
tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri
Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
c. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan
kepastian mengenai pengaturan terhadap Notaris yang
melakukan kegiatan di Pasar Modal, perlu mengganti
Peraturan mengenai pengaturan terhadap Notaris yang
melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diterbitkan
sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dengan
2
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai
Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar
Modal dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di
Pasar Modal;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5491);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
dimaksud dengan:
1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat
OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia
3
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Notaris adalah notaris yang terdaftar di OJK dan
berwenang membuat akta otentik yang dipersyaratkan
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.
3. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan
notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
4. Kode Etik Notaris, yang selanjutnya disingkat Kode Etik
adalah kode etik sebagaimana ditetapkan oleh
Organisasi Notaris.
5. Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi
Notaris dengan muatan materi peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan
lainnya yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris
atau pihak lain yang bekerja sama dengan Organisasi
Notaris, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh
OJK sebelum ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.
6. Pendidikan Profesional Lanjutan yang selanjutnya
disingkat PPL, adalah suatu pendidikan lanjutan bagi
Notaris dengan muatan materi peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan
lainnya yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris
atau pihak lain yang bekerja sama dengan Organisasi
Notaris, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh
OJK sebelum ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.
7. Laporan Berkala Kegiatan Notaris adalah laporan yang
memuat informasi tentang kegiatan Notaris di Pasar
Modal selama satu tahun terhitung sejak 1 Januari
sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di OJK
apabila terdaftar kurang dari satu tahun.
8. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau
di hadapan Notaris.
9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga
4
tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
10.Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk
sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan
jabatan dari notaris yang meninggal dunia.
11.Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara
diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris
yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara
berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.
BAB II
PENDAFTARAN NOTARIS
Bagian Kesatu
Persyaratan Pendaftaran Notaris
Pasal 2
Notaris wajib memenuhi persyaratan pendaftaran
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.
Pasal 3
Persyaratan Pendaftaran Notaris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
a. telah diangkat sebagai notaris oleh Kementerian yang
tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang
kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai
notaris dari instansi yang berwenang;
b. telah menjadi anggota Organisasi Notaris;
c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau
dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di
bidang jasa keuangan;
e. bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam
5
melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal;
f. menaati Kode Etik;
g. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang
dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan
jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit
profesi; dan
h. tidak bekerja rangkap sebagai Profesi Penunjang Pasar
Modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh undang-
undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
notaris.
Bagian Kedua
Dokumen Pendaftaran Notaris
Pasal 4
Permohonan pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal diajukan kepada OJK dalam rangkap 2 (dua)
dengan menggunakan format Permohonan Pendaftaran
Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.
Pasal 5
Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, disertai dokumen sebagai berikut:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Notaris
yang bersangkutan;
c. pas foto terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sejumlah
satu lembar;
d. fotokopi surat keputusan pengangkatan selaku Notaris
dari Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang kenotariatan dan berita acara sumpah
notaris dari instansi yang berwenang;
e. fotokopi bukti keanggotaan dalam Organisasi Notaris;
f. fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi;
6
g. surat pernyataan dengan materai cukup yang disusun
dengan menggunakan format Surat Pernyataan Notaris
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa
notaris:
1) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau
dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di
bidang jasa keuangan;
2) sanggup bersikap independen, obyektif, dan
profesional dalam melakukan kegiatan di Pasar
Modal; dan
3) tidak bekerja rangkap sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh
undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan
jabatan notaris.
Bagian Ketiga
Penelaahan Permohonan Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan
di Pasar Modal
Pasal 6
Dalam rangka penelaahan permohonan pendaftaran Notaris
yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, apabila
diperlukan, OJK dapat meminta dokumen tambahan untuk
mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 7
Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 tidak memenuhi persyaratan, maka
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh
lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, OJK
wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon
yang menyatakan bahwa:
(1) permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
(2) permohonan ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan.
7
Pasal 8
Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang
dipersyaratkan dan/atau kekurangan dokumen tidak
diterima oleh OJK dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari
setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dianggap telah membatalkan
permohonan pendaftaran Notaris yang sudah diajukan dan
pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
Pasal 9
Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan, maka selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari
sejak diterimanya permohonan secara lengkap, OJK
menetapkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar
Modal atas nama pemohon.
Pasal 10
Dokumen yang telah disampaikan kepada OJK menjadi
milik OJK.
BAB III
MASA BERLAKU DAN PENDAFTARAN KEMBALI SURAT TANDA TERDAFTAR
NOTARIS
Pasal 11
(1) Surat Tanda Terdaftar Notaris mempunyai masa
berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal masa berlaku Surat Tanda Terdaftar Notaris
telah habis, Notaris dapat menyampaikan permohonan
pendaftaran kembali.
Pasal 12
Surat Tanda Terdaftar Notaris tidak berlaku jika terjadi
kondisi:
8
a. masa berlakunya telah berakhir;
b. setelah masa berlakunya berakhir, persetujuan atas
permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar
belum ditetapkan OJK meskipun permohonan
pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Notaris telah
disampaikan kepada OJK sebelum masa berlakunya
berakhir;
c. dibatalkan oleh OJK;
d. sedang dalam sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar;
dan/atau
e. Notaris berhenti atau diberhentikan sebagai notaris
sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan
notaris.
Pasal 13
(1) Permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar
Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
diajukan kepada OJK sebelum masa berlaku Surat
Tanda Terdaftar dimaksud berakhir, dengan ketentuan
permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar
Notaris diterima oleh OJK paling cepat 90 (sembilan
puluh) hari sebelum masa berlaku Surat Tanda
Terdaftar berakhir.
(2) Permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar
Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dengan menggunakan Formulir Permohonan
Pendaftaran Kembali Surat Tanda Terdaftar Notaris
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 14
(1) Persetujuan atas permohonan pendaftaran kembali
Surat Tanda Terdaftar Notaris diberikan OJK paling
lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya
permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda
9
Terdaftar Notaris yang memenuhi syarat.
(2) Dalam hal permohonan pendaftaran kembali Surat
Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak memenuhi persyaratan, maka paling lambat 45
(empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
tersebut, OJK wajib memberikan surat pemberitahuan
kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan.
(3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen
yang dipersyaratkan dan/atau dokumen tidak diterima
oleh OJK dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima)
hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), dianggap telah membatalkan
permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda
Terdaftar Notaris yang sudah diajukan.
Pasal 15
Dalam hal Notaris akan mengajukan permohonan
pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar, Notaris
dimaksud wajib memenuhi terlebih dahulu seluruh
kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di
sektor jasa keuangan dan/atau keputusan OJK yang belum
dipenuhi.
BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI
PASAR MODAL
Bagian Kesatu
Kewajiban Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal
Pasal 16
(1) Notaris yang telah terdaftar di OJK wajib:
a. menaati Kode Etik dan standar profesi notaris yang
disusun oleh Organisasi Notaris;
b. bersikap independen, obyektif, dan profesional
10
dalam menjalankan tugasnya;
c. secara terus-menerus mengikuti PPL dengan jumlah
paling kurang 5 (lima) satuan kredit profesi setiap
tahun;
d. menyampaikan kepada OJK Laporan Berkala
Kegiatan Notaris paling lambat pada tanggal 15
Januari tahun berikutnya;
e. melaporkan kepada OJK setiap perubahan yang
berkenaan dengan data dan informasi Notaris paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya
perubahan tersebut disertai dengan dokumen
pendukung, mencakup hal-hal sebagai berikut:
a) notaris yang berhenti atau diberhentikan sesuai
dengan undang-undang jabatan notaris;
b) alamat kantor dan/atau wilayah kerja;
c) berstatus sebagai Pejabat Negara;
d) perpanjangan masa jabatan sebagai Notaris (jika
ada); dan/atau
e) terkena sanksi dari instansi berwenang
f. memenuhi panggilan dan/atau menjalani
pemeriksaan oleh OJK atas pemenuhan Peraturan
Perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
(2) Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf d jatuh pada hari libur, maka
laporan disampaikan paling lambat pada satu hari kerja
berikutnya.
Pasal 17
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf c mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Notaris
memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari OJK.
Pasal 18
Apabila dalam jangka waktu satu tahun Pendidikan Profesi
dan/atau PPL tidak terselenggarakan, maka OJK dapat
menetapkan ketentuan lain.
11
Pasal 19
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf d dan huruf e wajib disampaikan dalam
bentuk dokumen cetak.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf d wajib disampaikan dengan menggunakan
format Laporan Berkala Kegiatan Notaris sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.
Bagian Kedua
Larangan Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
Pasal 20
Notaris yang telah terdaftar di OJK dilarang:
(1) mengalihkan tanggung jawab penugasan kepada
Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti atau
Notaris lain yang tidak terdaftar di OJK; dan/atau
(2) bekerja rangkap sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh undang-
undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
notaris.
BAB V
PERMOHONAN UNTUK TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL
(CUTI)
Pasal 21
Dalam hal Notaris bermaksud untuk tidak menjalankan
kegiatan sementara di Pasar Modal dalam jangka waktu
paling kurang satu tahun, maka berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. Notaris wajib menyampaikan surat pemberitahuan
kepada OJK untuk cuti di Pasar Modal dengan
menyebutkan jangka waktu cuti;
12
b. Notaris bersangkutan tidak dalam status terkena sanksi
administratif dari OJK, berupa pembekuan Surat Tanda
Terdaftar;
c. Notaris bersangkutan tidak dalam proses pemeriksaan
atau penyidikan oleh OJK;
d. Jangka waktu cuti yang diajukan kepada OJK paling
lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya;
dan
e. apabila Notaris akan memperpanjang waktu cuti atau
mengakhiri waktu cuti di Pasar Modal sebelum waktu
cuti yang telah diajukan sebelumnya, maka Notaris wajib
menyampaikan surat pemberitahuan kepada OJK paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal
perubahan cuti dimaksud disertai dengan alasan.
Pasal 22
Notaris yang sedang cuti:
a. dilarang untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal; dan
b. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e
sampai dengan berakhirnya masa cuti.
Pasal 23
Apabila Notaris dimaksud akan melakukan kembali
kegiatan di Pasar Modal, maka wajib:
a. melaporkan kepada OJK; dan
b. menyertakan daftar perubahan data dan informasi dari
Notaris dengan disertai bukti pendukung (jika ada).
Pasal 24
OJK akan memberlakukan kembali Surat Tanda Terdaftar
Notaris yang bersangkutan atas pengajuan permohonan
untuk melakukan kembali kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23.
13
BAB IV
PENGUNDURAN DIRI NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG
PASAR MODAL
Pasal 25
Dalam hal Notaris bermaksud untuk mengundurkan diri
sebagai profesi penunjang Pasar Modal, maka Notaris wajib
menyampaikan surat permohonan pembatalan Surat Tanda
Terdaftar kepada OJK untuk tidak melakukan kegiatan di
Pasar Modal atau mengundurkan diri sebagai profesi
penunjang Pasar Modal.
Pasal 26
Surat Tanda Terdaftar atas nama Notaris bersangkutan
dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh OJK .
Pasal 27
Notaris bersangkutan sejak tanggal surat keputusan
pembatalan Surat Tanda Terdaftar dilarang untuk
melakukan kegiatan di Pasar Modal.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28
(1) Notaris yang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai
Pejabat Negara dikecualikan dari kewajiban
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c,
huruf d, dan huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini sampai dengan berakhirnya jabatan dimaksud.
(2) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara
dan akan melakukan kembali kegiatan di Pasar Modal
wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf c dan huruf d wajib dilaksanakan pada tahun
berikutnya.
14
Pasal 29
Notaris yang sedang tidak menjalankan kegiatan sementara
di Pasar Modal, apabila diperlukan, wajib memenuhi
panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh OJK atas
pemenuhan Peraturan Perundang-undangan di sektor Pasar
Modal.
Pasal 30
Dalam hal Notaris terkena sanksi sebagaimana diatur
dalam Pasal 85 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, Notaris bersangkutan tidak dapat
menjalankan kegiatan di Pasar Modal.
Pasal 31
Dalam hal surat keputusan pengangkatan selaku Notaris
dari Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang kenotariatan dan/atau berita acara sumpah
notaris dari instansi yang berwenang dibatalkan, dicabut
atau menjadi tidak berlaku, Notaris bersangkutan tidak
dapat menjalankan kegiatan di Pasar Modal.
BAB VIII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 32
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang
Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi
administratif terhadap setiap pihak yang melakukan
pelanggaran ketentuan Peraturan OJK ini, termasuk
pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran
tersebut, berupa:
a) peringatan tertulis;
b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
c) pembatalan pendaftaran; dan
15
d) pembekuan STTD.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan
dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan
secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, huruf d.
Pasal 33
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1), OJK dapat melakukan tindakan tertentu
terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 34
OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan
tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
kepada masyarakat.
Pasal 35
Notaris yang tidak mengikuti PPL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c selama 2 (dua) tahun
berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa
pembekuan Surat Tanda Terdaftar selama satu tahun sejak
tanggal ditetapkan.
Pasal 36
Notaris yang dikenakan sanksi administratif berupa
pembekuan Surat Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35, selama masa pembekuan dikecualikan dari
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf c, huruf d, dan huruf e.
16
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, permohonan
pendaftaran untuk menjadi Notaris yang telah disampaikan
kepada OJK dan masih dalam proses penyelesaian, tetap
diproses berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-37/PM/1996 tanggal 17
Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan
Kegiatan Di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.D.1
yang merupakan lampirannya.
Pasal 38
Notaris yang telah memiliki STTD sebelum berlakunya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib menyampaikan
laporan kepada OJK paling lambat satu tahun sejak
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dengan
menggunakan formulir Laporan Status Sebagai Notaris Yang
Melakukan Kegiatan Di Pasar modal sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,
disertai dokumen pendukung.
Pasal 39
Dalam hal Notaris tidak menyampaikan laporan kepada
Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu sebagaimana
Pasal 38, maka Notaris dimaksud dianggap telah
mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan kegiatan di
Pasar Modal.
Pasal 40
Dalam hal Notaris telah menyampaikan laporan kepada
OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, maka OJK
akan menerbitkan Surat Tanda Terdaftar pengganti.
17
Pasal 41
Dalam hal OJK telah menyediakan sistem elektronik,
penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, permohonan pendaftaran kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, dan/atau kewajiban laporan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d,
dan huruf e dapat disampaikan melalui sistem elektronik
tersebut.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-
37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran
Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal beserta
Peraturan Nomor VIII.D.1 yang merupakan lampirannya,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 43
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
18
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
19
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2016
TENTANG
NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL
I. UMUM
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik
dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan dalam
Undang-Undang tentang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang
Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut sejalan dengan definisi Notaris
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
Kegiatan Notaris di Pasar Modal antara lain membuat perubahan
Anggaran Dasar dalam rangka Penawaran Umum Emiten/Perusahaan
Publik, pembuatan berita acara atau keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS), pembuatan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan/atau
pembuatan kontrak dan perjanjian-perjanjian lain di Pasar Modal.
Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, peran Notaris di Pasar Modal
sangat penting, sehingga sebagai salah satu profesi penunjang Pasar
Modal, Notaris dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi,
profesionalisme, dan menjaga prinsip keterbukaan (disclosure) dalam
menjalankan kegiatan/jabatannya. Hal ini bertujuan agar Notaris dapat
memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik
khususnya di sektor Pasar Modal dan pada umumnya di sektor jasa
keuangan. Untuk tetap menjaga dan meningkatkan hal tersebut, Notaris
dituntut untuk terus-menerus mengikuti program Pendidikan Profesi
Lanjutan (PPL) dan melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan di sektor
Pasar Modal maupun perubahan atas data dan informasi terkait Notaris
kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan
dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang
Otoritas Jasa Keuangan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu
pengaturan mengenai Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal
dengan maksud untuk mendukung pembinaan, pengaturan dan
20
pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta kesetaraan terhadap
pengaturan profesi penunjang Pasar Modal lainnya guna mewujudkan
terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta
melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan berbadan hukum adalah yang telah
disahkan oleh Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang kenotariatan.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Pasal 2
21
Cukup jelas
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
22
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Perhitungan masa berlaku Surat Tanda Terdaftar selama 5
(lima) tahun dimaksud telah termasuk masa Konsultan Hukum
tidak menjalankan kegiatan sementara di Pasar Modal (cuti)
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.
Ayat (2)
Notaris yang menyampaikan permohonan pendaftaran
kembali, apabila telah memenuhi seluruh ketentuan, akan
mendapatkan Surat Tanda Terdaftar pengganti dengan masa
berlaku selama 5 (lima) tahun.
Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
23
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Yang dimaksud dengan seluruh kewajiban berdasarkan peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan
OJK yang belum dipenuhi, antara lain:
1. Kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum
dipenuhi;
2. Kewajiban pemenuhan PPL; dan/atau
3. Kewajiban pembayaran pungutan.
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
24
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 21
Huruf a
25
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Sebagai contoh:
Notaris A telah mengajukan cuti kepada OJK selama 3 (tiga)
tahun dari tanggal 1 Juni 2016 hingga tanggal 1 Juni 2019.
Kondisi I, apabila Notaris A ingin memperpanjang cutinya
selama satu tahun menjadi hingga tanggal 1 Juni 2020, maka
Notaris A harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada
OJK paling lambat tanggal 18 Mei 2019 (10 hari kerja sebelum
tanggal 1 Juni 2019).
Kondisi II, apabila Notaris A ingin mengakhiri cutinya sebelum
tanggal 1 Juni 2019 menjadi tanggal 1 Juni 2018, maka
Notaris A harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada
OJK paling lambat tanggal 18 Mei 2018 (10 hari kerja sebelum
tanggal 1 Juni 2018).
Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
26
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
27
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....
