• Home

  • Documents

  • TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di...
26

TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal

  • Upload
    votuong

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 2: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 3: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 4: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 5: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 6: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 7: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 8: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 9: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 10: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 11: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 12: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 13: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 14: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 15: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 16: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 17: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 18: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 19: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 20: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 21: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 22: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 23: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 24: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 25: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal
Page 26: TENGGARA_5_2009.pdf · Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 ... Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan adalah kegiatan ... laporan perjalanan kapal

PEMERINTAH KOTA BATAM PERATURAN DAERAH KOTA BATAM …€¦ · Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan be rupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di

PEMERINTAH KOTA BATAM PERATURAN DAERAH KOTA BATAM …€¦ · Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan be rupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di

Documents
EVALUASI KINERJA ANGKUTAN PETI KEMAS DI TERMINAL …...pelabuhan dan terminal peti kemas haruslah melakukan pengukuran terhadap kinerjanya. Pengukuran efisiensi pelabuhan atau terminal

EVALUASI KINERJA ANGKUTAN PETI KEMAS DI TERMINAL …...pelabuhan dan terminal peti kemas haruslah melakukan pengukuran terhadap kinerjanya. Pengukuran efisiensi pelabuhan atau terminal

Documents
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2018/KP_1494_TAHUN_2018.pdf · perairan pelabuhan samarinda dan perairan pelabuhan kuala samboja

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2018/KP_1494_TAHUN_2018.pdf · perairan pelabuhan samarinda dan perairan pelabuhan kuala samboja

Documents
BH140715 - marine.gov.my · berita harian gww.bharian.cbm.nil walan kita longgar // ejen syarikat keselamatan maritim asing dikesan menjadikan perairan pintu masui( pelabuhan

BH140715 - marine.gov.my · berita harian gww.bharian.cbm.nil walan kita longgar // ejen syarikat keselamatan maritim asing dikesan menjadikan perairan pintu masui( pelabuhan

Documents
DESAIN KONSEPTUAL PELABUHAN UMUM DI PERAIRAN DANGKAL

DESAIN KONSEPTUAL PELABUHAN UMUM DI PERAIRAN DANGKAL

Documents
Daya Dukung Sedimen Dasar Laut di Perairan Pelabuhan

Daya Dukung Sedimen Dasar Laut di Perairan Pelabuhan

Documents
Integrasi Pelabuhan Trisakti dan angkutan umum dalam

Integrasi Pelabuhan Trisakti dan angkutan umum dalam

Documents
ANALISIS KOMPETISI ANTAR MODA ANGKUTAN: STUDI …ANALISIS KOMPETISI ANTAR MODA ANGKUTAN: STUDI KASUS MUATAN EKSPOR DI LINTAS PELABUHAN PANJANG – PELABUHAN TANJUNG PRIOK STELLA ANDIK

ANALISIS KOMPETISI ANTAR MODA ANGKUTAN: STUDI …ANALISIS KOMPETISI ANTAR MODA ANGKUTAN: STUDI KASUS MUATAN EKSPOR DI LINTAS PELABUHAN PANJANG – PELABUHAN TANJUNG PRIOK STELLA ANDIK

Documents
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_246_TAHUN_2020.pdfkijing pelabuhan pontianak provinsi kalimantan barat penetapan perairan wajib

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_246_TAHUN_2020.pdfkijing pelabuhan pontianak provinsi kalimantan barat penetapan perairan wajib

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · dan tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya, pemberdayaan industri angkutan di perairan, sistem

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · dan tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya, pemberdayaan industri angkutan di perairan, sistem

Documents
dishub.jabarprov.go.iddishub.jabarprov.go.id/doc/Permen/pm._no._28_tahun_2008.pdf · Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);

dishub.jabarprov.go.iddishub.jabarprov.go.id/doc/Permen/pm._no._28_tahun_2008.pdf · Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);

Documents
ANGKUTAN LAUT PELAYARAN PEMBANGUNAN PELABUHAN

ANGKUTAN LAUT PELAYARAN PEMBANGUNAN PELABUHAN

Documents
Lampiran 3 : PETA KAWASAN STRATEGIS · 2017-12-11 · Ibukota Kecamatan Dusun 0(Pelabuhan Lokal 0(Pelabuhan Regional Perairan Sungai Batas Administrasi Batas Kecamatan B ats K bup

Lampiran 3 : PETA KAWASAN STRATEGIS · 2017-12-11 · Ibukota Kecamatan Dusun 0(Pelabuhan Lokal 0(Pelabuhan Regional Perairan Sungai Batas Administrasi Batas Kecamatan B ats K bup

Documents
PELAYANAN PELABUHAN PT ANGKUTAN SUNGAI …repository.fisip-untirta.ac.id/713/1/PELAYANAN PELABUHAN PT... · 2.1.2 Definisi Pelayanan Publik ... BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 3.2

PELAYANAN PELABUHAN PT ANGKUTAN SUNGAI …repository.fisip-untirta.ac.id/713/1/PELAYANAN PELABUHAN PT... · 2.1.2 Definisi Pelayanan Publik ... BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 3.2

Documents
EKOSISTEM PERAIRAN - · PDF filetergenang air maupun yang tidak tergenang air ... Manfaat Estuaria : ... • Sebagai Jalur Transportasi • Sebagai Kawasan Pelabuhan dan Industri

EKOSISTEM PERAIRAN - · PDF filetergenang air maupun yang tidak tergenang air ... Manfaat Estuaria : ... • Sebagai Jalur Transportasi • Sebagai Kawasan Pelabuhan dan Industri

Documents
Perencanaan breakwater di pelabuhan … · Berdasarkan Peta Batimetri, perairan di pelabuhan Nangakeo memiliki kemiringan kontur dasar laut yang sangat curam. ... Kriteria Desain

Perencanaan breakwater di pelabuhan … · Berdasarkan Peta Batimetri, perairan di pelabuhan Nangakeo memiliki kemiringan kontur dasar laut yang sangat curam. ... Kriteria Desain

Documents
PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMORPM35 …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2012/pm_no._35_tahun_2012.pdf · perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan

PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMORPM35 …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2012/pm_no._35_tahun_2012.pdf · perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan

Documents
Universitas Hasanuddindigilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...Carn angkutan (kapai) , di pengetahuan — pelabuhan, pergudangan, clearance dan Iain se— bag{nya, yang

Universitas Hasanuddindigilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...Carn angkutan (kapai) , di pengetahuan — pelabuhan, pergudangan, clearance dan Iain se— bag{nya, yang

Documents
jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2007/km_no_21_tahun_2007.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun

jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2007/km_no_21_tahun_2007.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun

Documents
PP No 20 Th 2010 Ttg Angkutan Di Perairan

PP No 20 Th 2010 Ttg Angkutan Di Perairan

Documents
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA - babel.bpk.go.id€¦ · adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA - babel.bpk.go.id€¦ · adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran

Documents
a. · 27. DLKP adalah Daerah Lingkungan Kepenlingan Daralan Pelabuhan. 28. DLKR adalah Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan. 29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi,

a. · 27. DLKP adalah Daerah Lingkungan Kepenlingan Daralan Pelabuhan. 28. DLKR adalah Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan. 29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi,

Documents
STUDI KLOROFIL-a DI KAWASAN PERAIRAN BELAWAN …balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Amanda.pdf · Perairan Belawan Perairan Belawan merupakan pelabuhan terbesar di bagian

STUDI KLOROFIL-a DI KAWASAN PERAIRAN BELAWAN …balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Amanda.pdf · Perairan Belawan Perairan Belawan merupakan pelabuhan terbesar di bagian

Documents
 · Web viewJasa penundaan di Pelabuhan Umum, di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) : Apabila menggunakan kapal tunda dimiliki pelabuhan : Kapal angkutan

 · Web viewJasa penundaan di Pelabuhan Umum, di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) : Apabila menggunakan kapal tunda dimiliki pelabuhan : Kapal angkutan

Documents
FUNGSI PELABUHAN - · PDF filemelaksanakan fungsi pelabuhan sebagai sub sistem dari transportasi ... keselamatan kapal seksi penunjang angkutan laut dan tkbm ... alat komunikasi 4

FUNGSI PELABUHAN - · PDF filemelaksanakan fungsi pelabuhan sebagai sub sistem dari transportasi ... keselamatan kapal seksi penunjang angkutan laut dan tkbm ... alat komunikasi 4

Documents
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA · Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara ... GolonganIV Kendaraan bermotor berupa

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA · Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara ... GolonganIV Kendaraan bermotor berupa

Documents
e-ppid.bpbatam.go.ide-ppid.bpbatam.go.id/attachments/article/300/Perka Nomor... · 2017-07-21 · angkutan laut dalam negeri dan kapal angkutan laut luar negeri dengan ... pelabuhan

e-ppid.bpbatam.go.ide-ppid.bpbatam.go.id/attachments/article/300/Perka Nomor... · 2017-07-21 · angkutan laut dalam negeri dan kapal angkutan laut luar negeri dengan ... pelabuhan

Documents
JURNAL Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi Perairan … · 2016. 5. 25. · Pelabuhan Benoa hingga keberadaan jalan tol di atas perairan (JDP) sepanjang ... (LPPM) Universitas Udayana

JURNAL Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi Perairan … · 2016. 5. 25. · Pelabuhan Benoa hingga keberadaan jalan tol di atas perairan (JDP) sepanjang ... (LPPM) Universitas Udayana

Documents
PELABUHAN PATIMBAN DAN KINERJA LOGISTIK NASIONAL...Jaringan Transportasi (Angkutan Truk, Laut, Udara); Mendukung Aksesibilitas Antar Kawasan Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan

PELABUHAN PATIMBAN DAN KINERJA LOGISTIK NASIONAL...Jaringan Transportasi (Angkutan Truk, Laut, Udara); Mendukung Aksesibilitas Antar Kawasan Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan

Documents
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan. Bagian Ketiga Tutup Badan Pasal 7 (1)

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ......pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan. Bagian Ketiga Tutup Badan Pasal 7 (1)

Documents