TEMPLATE DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI INSTITUT … · DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA ... 5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, M. Ketua

TEMPLATE

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Garut

KEBIJAKAN SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Nomor :

Revisi : - Tanggal : -

Proses

Penanggungjawab Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan

1. Perumusan

Ketua Lembaga Penelitian

2. Pemeriksaan Dr. H. Abdul Hasim, M.Pd.

Wakil Rektor I

3. Persetujuan Dr. H. Nizar A. Hamdani, MT,

Rektor Institut Pendidikan Garut

4. Penetapan Dr. H. Nizar A. Hamdani, MT,


5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, M.

Ketua SPMI

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Pada tahun 2025 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat Nasional

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan masyarakat Jawa Barat khususnya.

2. Melaksanakan PKM dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan

dan membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan. 4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi

pemerintahan, swasta serta lembaga sosial dan pendidikan.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. Menghasilkan PKM yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan dan kependidikan, serta masyarakat luas.

3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil PKM dan kajian ilmu pengetahuan.

4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.

II. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah

1. Sebagai komitmen INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA untuk

memelihara dan meningkatkan mutu penyelengaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (International Quality Assurance) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Institut IPI dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA.

III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Luas lingkup kebijakan SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA terdiri atas kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan Jangka panjang, meliputi aspek Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam tahap pelaksanaannya INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut:

1. Periode 2015-2019 – Akselerasi Reputasi Internasinal IPI 2. Milestone: Pertumbuhan Jumlah publikasi PKM repusi

internasional 3. Periode 2019-2023 – Mewujudkan INSTITUT PENDIDIKAN

INDONESIA unggul Asia Pasifik Milestone: IPI aktif dalam PKM dengan mempertimbangkan peluang internasional

4. Periode 2023-2027 – IPI Unggul Dunia 5. Milestone: INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA diakui secara nasional

dan mencapai 6. pengakuan secara internasional 7. d. Periode 2027-2031 – IPI Unggul Dunia 8. Milestone: INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA diakui secara nasional

dan mencapai 9. pengakuan secara internasional.

IV. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika

di lingkungan INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA. meliputi : 1. Rektorat 2. Senat 3. Satuan Pengawas Internal 4. Biro 5. Unit Pelaksana Teknis 6. Lembaga 7. Fakultas dan Program Pascasarjana 8. Program Studi 9. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa 10. Unit-unit pendukung pelaksanaan lainnya

V. Daftar Istilah dan definisi SPMI

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana berkelanjutan .

3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang

meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional PKM, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

VI. Uraian Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

A. Tujuan dan strategi SPMI Perguruan Tinggi 1. Tujuan:

Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA melampaui standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.

2. Strategi yang ditempuh: a) Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan. b) Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

(LPPMP) diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.

c) Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi d) Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika

B. Asas dan prinsip: 1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan INSTITUT

PENDIDIKAN INDONESIA. 2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan

Permeristekdikti No.62 tahun 2016 3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat 4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan

5 langkah C. Manajemen

Untuk menjamin pelaksanan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI)

a. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar

Perguruan Tinggi (SN PT) Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPPMP dan Tim Perumus SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA. Standar mutu yang ditetapkan oleh BPM harus mendapatkan persetujuan dari Senat Institut. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di IPI dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Institut (pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM), Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik (TMEA), Biro, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA.

c. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh LPPMP yang terintegrasi dengan UPM di Fakultas, dan Audit non akademik oleh SPI. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua LPPMP kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

d. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: 1. Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar

Dikti maka dipertahankan. 2. Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala

dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua LPPMP melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

e. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tingi (P)

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipasif dan kolegial.

D. Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA meliputi: Pemimpin di tingkat Institut, Pemimpin di tingkat Fakultas, Pemimpin di tingkat Program studi, Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan unit terkait lainnya.

E. Jumlah dan nama semua standar SPMI di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA:

Standar Nasional Pendidikan meliputi: 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Hasil Penilaian pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional PKM, meliputi:

1. Standar Hasil PKM 2. Standar Isi PKM 3. Standar Proses PKM 4. Standar Penilaian PKM 5. Standar Peneliti 6. Standar Sarpras PKM 7. Standar Pengelolaan PKM 8. Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi :

1. Standar Hasil PKM 2. Standar Isi PKM 3. Standar Proses PKM 4. Standar Penilaian PKM 5. Standar Pelaksana PKM 6. Standar Sarpras PKM 7. Standar Pengelolaan PKM 8. Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi meliputi

1. Standar Kerjasama Bidang Akademik 2. Standar Kerjasama Bidang PKM 3. Standar Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 4. Standar Pengelolaan Unit Usaha (income generating) 5. Standar Perpustakaan 6. Standar Informasi Teknologi Informasi 7. Standar Penerimaan Mahasiswa 8. Standar Penyusunan Visi Misi 9. Standar Insentif Remunerasi 10. Standar Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik 11. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus 12. Standar Kuliah Kerja Nyata (KKN) 13. Standar Pemeringkatan Institusi 14. Standar Pengembangan Institut

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran

Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi 6. Statuta INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 7. Renstra INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 8. RIP INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

1

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32

Sukagalih Tarogong Garut

Kode/No:

MANUAL

PENETAPAN STANDAR HASIL PKM

Tanggal: 2018 Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PKM INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Proses

Penanggungjawab

Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan

1. Perumusan

2. Pemeriksaan Dr. H. Abdul Hasim, M.Pd.

Wakil Rektor I


Rektor Institut Pendidikan

4. Penetapan Dr. H. Nizar A. Hamdani, MT,

Rektor Institut Pendidikan

5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, M.

Ketua SPMI

2

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI Pada tahun 2025 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat Nasional

MISI


2. Melaksanakan PKM dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan

membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan. 4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta

serta lembaga sosial dan pendidikan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 2. Menghasilkan PKM yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan

dan kependidikan, serta masyarakat luas. 3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil PKM dan kajian ilmu

pengetahuan. 4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja

yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait. II. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil PKM

Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan

teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya

membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan

menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan

paten.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil PKM

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Hasil PKM di IPI. Masa berlaku manual penetapan standar hasil PKM sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di IPI.

3

IV. Definisi Istilah

Standar Hasil Pengabdian Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal hasil

PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan

dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya

membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan


paten.

Jasa: perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi,

dsb. atau perbuatan yg memberikan segala sesuatu yg diperlukan orang lain berupa

layanan atau servis atau aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yg dapat dijual kepada

orang lain (konsumen) yg menggunakan atau menikmatinya;

Metode: adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan

agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan;

Produk/barang: barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam

proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.

Paten/Haki: hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu

penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari

peniruan (pembajakan);

Skim PkM yang dilaksanakan di lingkungan IPI adalah :

a) PkM Sentralisasi adalah PkM yang di kelola oleh Ditlitabmas dengan

menggunakan anggaran BOPTN dimana pelaksanaannya mengacu pada

ketentuan Ditlitabmas.

b) PkM Internal adalah PkM yang dikelola institusi dengan alokasi anggaran

dari institusi berupa BOPTN/PNBP/DIPA dimana pelaksanaanya mengacu

pada ketentuan institusi.

c) PkM mandiri adalah PkM yang dikelola oleh dosen pelaksana PkM dengan

anggaran mandiri yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada ketentuan

institusi

4

d) PkM Kerjasama adalah PkM yang dikelola institusi dan atau mitra dengan

anggara dari mitra yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada kontrak

antara institusi dan mitra.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Hasil PKM

1. Rektor menunjuk Ketua Lembaga PKM untuk menyusun standar hasil PKM

2. Ketua Lembaga PKM menyampaikan draf Standar hasil PKM kepada rapat bidang

akademik yang dipimpin oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk mendapat

tanggapan.

3. Kepala Lembaga PKM mengajukan standar hasil PKM hasil kerja tim ke Senat

Institut Komisi A untuk dibahas dan disempurnakan.

4. Ketua komisi A menyerahkan Standar hasil PKM yang sudah disepakati oleh komisi

A kepada sidang pleno.

5. Ketua Senat menetapkan Standar hasil PKM dalam rapat pleno Senat .

6. Ketua Senat menyerahkan Standar hasil PKM kepada Rektor untuk ditetapkan.

7. Rektor menetapkan standar hasil PKM dalam bentuk Peraturan Rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Hasil PKM Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Hasil PKM adalah : 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas

pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. 2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non

akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan dalam Standar Hasil PKM.

3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

VII. Catatan

1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat IPI Garut 2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masarakat 3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian IPI Garut 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian IPI Garut

5

Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana

Peraturan Rektor No. 583/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma Peraturan Rektor No. 585/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Pascasarjana. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang KKNI Permdikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Penddikan Tinggi Statuta IPI Garut Kebijakan Mutu IPI Garut Manual Mutu IPI Garut

VIII. Reference UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor No. 582/UN.27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan

1

INSTITUT PENDIDIKAN

INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Garut

Kode/No:

MANUAL

PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM

Tanggal: 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Proses


1. Perumusan

2. Pemeriksaan Dr. H. Nizar A. Hamdani, MT,




4. Penetapan Dr. H. Asep Nurjamin, M.

Ketua SPMI

5. Pengendalian Dr. H. Abdul Hasim, M.Pd.

Wakil Rektor I

2


VISI Pada tahun 2025 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat Nasional

MISI










II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Hasil PKM

1. Standar pelaksanaan PKM sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan

2. Civitas akademik IPI Garut melaksanakan proses PKM sesuai dengan ketentuan

proses PKM.

3. Semakin bertambahnya jumlah peneliti yang melakukan PKM sesuai dengan

standar proses yang ditetapkan

4. Semakin bertambahnya PKM yang terpublikasi secara ilmiah

3

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil PKM

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Hasil PKM di IPI. IV. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal

kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IPI Garut dengan kualifikasi tertentu.

2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

3. Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan : a. kualifikasi akademik dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat

4. Kualifikasi Akademik adalah Jabatan akademik yang disandang oleh Dosen sebagai ketua tim pelaksana pengabmas berdasarkan : a. Tingkat pendidikan minimal S2 kesehatan dan latar belakang D IV / S1 sesuai profesinya. b. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

5. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang tercatat di IPI Garut 6. Unit Pengabmas mengelola semua hibah pengabdian kepada masyarakat yang

terdiri atas tujuh skema, yaitu: a. Ipteks bagi Masyarakat (IbM); b. Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK); c. Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE); d. Ipteks bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK); e. Ipteks bagi Wilayah (IbW); f. Ipteks bagi Wilayah antara PT-CSR atau PT-PemdaCSR (IbWPT)

V. Langkah-langkah pelaksanaan standar Hasil PKM

Ka unit pengabmas harus membuat rincian uraian kegiatan berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai: a. Kualifikasi dosen b. Kualifikasi mahasiswa c. Kualifikasi masyarakat penerima manfaat pengabdian masyarakat

Ka Sub Unit Pengabmas selanjutnya melaksanakan langkahlangkah sebagai berikut: 1. Memverifikasi kualifikasi dosen pengusul pengabdian pada Masyarakat

berdasarkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan sesuai dengan kualifikasi minimal, baik dari segi jabatan fungsional maupun standar pendidikan.

2. Memverifikasi kualifikasi mahasiswa yang akan melakukan pengabdian pada masyarakat, bahwa mahasiswa yang bersangkutan masih tercatat aktif di Program Studi yang bersangkutan

4

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan Hasil

PKM Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Hasil PKM adalah : 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas




VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Instrumen/Formulir pelaksanaan Hasil PKM 2. Template Laporan Pelaksanaan Hasil PKM 3. SOP Pelaksanaan Standar Hasil PKM

VIII. Reference

Standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA / Fakultas Standar Hasil PKM Kurikulum di Institut / Fakultas Dokumen ISO Managemen 9001: 2015.

5



Kode/No:

MANUAL

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM

Tanggal: 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Proses


1. Perumusan






Ketua SPMI


Wakil Rektor I

6



MISI










II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaaan Hasil PKM 1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi Pelaksanaan Hasil PKM di

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI). 2. Untuk memastikan bahwa proses Evaluasi Pelaksanaan Hasil PKM telah

dilaksanakan sesuai dengan Standar. III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Hasil PKM

Manual ini berlaku dalam Evaluasi Pelaksanaaan Standar Hasil PKM di IPI.

7

IV. Definisi Istilah 1. Hasil PKM adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis,

dan menafsirkan data tentang proses dan hasil PKM yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

2. Evaluasi pelaksanaan Hasil PKM adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan Hasil PKM sesuai dengan standar Hasil PKM.

3. Monitoring pelaksanaan penilaian adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penilaian dengan melihat proses pelaksanaan penilaian secara langsung dan/atau melihat dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penialian PKM.

4. Pemerikasaan /Audit pelaksanaan penilaian adalah pengecekan untuk mengetahui kesesuaian antara standar dengan fakta.

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan standar Hasil PKM

1. Ketua Lemlit dan Ketua Pengabdian pada Masyarakat menunjuk Tim Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Hasil PKM

2. Tim mendapatkan: a. Pedoman Standar Hasil PKM b. Daftar nama-nama dewan dosen/dosen peneliti c. Daftar Evaluasi standar hasil PKM d. Berita acara pelaksanaan evaluasi standar hasil PKM

3. Tim berusaha untuk menemukan kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian antara standar dengan penilaian yang dilaksanakan oleh dosen peneliti.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan

Hasil PKM

Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Evaluasi Pelaksanaan Hasil PKM adalah : 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas




VII. Catatan

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Standar mutu Evaluasi Pelaksanaan Hasil PKM 2. Instrumen/Formulir Evaluasi pelaksanaan Hasil PKM 3. Template Formulir Berita Acara 4. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan Hasil PKM 5. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil PKM

8

VIII. Reference Standar Institut Bunga Bakung / Fakultas Standar Hasil PKM Kurikulum di Institut / Fakultas Dokumen ISO Managemen 19001: 2015.

INSTITUT PENDIDIKAN

INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Garut

Kode/No:

MANUAL

PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM

Tanggal: 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM


Proses


1. Perumusan






Ketua SPMI


Wakil Rektor I



MISI



membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan. 4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan,

swasta serta lembaga sosial dan pendidikan. Tujuan






II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Hasil PKM

Pengendalian pelaksanaan hasil PKM bertujuan mengukur kesesuaian dan

ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar hasil PKM yang

telah ditetapkan sehingga pelaksanaan hasil PKM yang ditetapkan tercapai atau

terpenuhi. Pengendalian pelaksanaan hasil PKM bertujuan pula sebagai sarana

dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan

peningkatan mutu PKM, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu

PKM dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IPI Garut secara terus-menerus

dan berkelanjutan. Selain itu, pengendalian pelaksanaan hasil PKM merupakan

manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara

periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan

standar hasil PKM.

III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaaan Hasil PKM

Secara umum pengendalian pelaksanaan hasil PKM merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari unsur Institut, Badan, Lembaga, Fakultas, Program Studi, dan Unit yang berkaitan dengan sebuah PKM. Pengendalian pelaksanaan hasil PKM diperlukan ketika standar pelaksanaan hasil PKM yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Pengendalian pelaksanaan hasil PKM dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh program studi IPI Garut, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal dan eksternal.


1. Pemantauan atau monitoring: mengamati suatu proses atau kegiatan dengan

maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar;

2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan penilaian PkM yang dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan PkM tersebut telah berjalan sesuai isi standar.

3. Tindakan perbaikan: tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang terdapat dalam temuan audit.

V. Langkah-langkah Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil PKM Seperti yang telah dijelaskan di uraian pekerjaan yang harus dilakukan, maka langkah langkah yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut:

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian

pelaksanaan Hasil PKM

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian pelaksanaan hasil PKM adalah 1. LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal 2. Pejabat struktural dengan bidang keahliannya. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang

bersangkutan. VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Standar mutu pelaksanaan Hasil PKM di fakultas/prodi 2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil PKM 3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Hasil PKM 4. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil PKM.

VIII. Reference

Standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA / Fakultas Standar Hasil PKM Kurikulum di Program Studi Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dokumen ISO Managemen 9001: 2015.



Kode/No:

MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL

PKM

Tanggal: 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PKM


Proses

Penanggungjawab Tanggal Nama Jabatan Tandatangan

1. Perumusan






Ketua SPMI


Wakil Rektor I


VISI

Pada tahun 2025 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat Nasional

MISI



membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan. 4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan,

swasta serta lembaga sosial dan pendidikan.

Tujuan






II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Hasil PKM

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian pelaksanaan standar Hasil PKM di INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI) dan sebagai peningkatannya kualitas dan kuantitas PKM.

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil PKM

Manual ini berlaku dalam peningkatan standar Hasil PKM di IPI.


1. Penilaian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan

2. Evaluasi pelaksanaan Hasil PKM adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar Hasil PKM.

3. Tim evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah sekelompok dosen yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Direktur Sekolah Vokasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan standar Hasil PKM.

4. Peningkatan pelaksanaan penilaian pembelajaran adalah peningkatan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Hasil PKM.

V. Langkah-langkah peningkatan standar Hasil PKM

1. Kepala PkM menugaskan kepada tim evaluasi pelaksanaan standar Hasil PkM untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar penilaian PkM. Evaluasi dilakukan pada setiap akhir semester, paling lambat 1 bulan setelah penyerahan laporan akhir PkM.

2. Kepala PkM mendapatkan laporan hasil evaluasi dari tim evalualuasi pelaksanaan tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian antara standar Hasil PkM dengan pelaksanaan standar penilaian yang dilaksanakan.

3. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar Hasil PkM ditemukan bahwa pelaksanaan Hasil PkM kurang dari standar yang ditetapkan maka Kepala PkM menetapkan langkah-langkah korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar Hasil PkM dapat tercapai.

4. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar peningkatan penilaian PkM telah mencapai standar yang ditetapkan, maka kepala PkM tetap menjalankan upaya sehingga pelaksanaan Hasil PKM dapat berjalan sebagaimana mestinya dan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan standar Hasil PkM.

5. Tiap akhir semester, Kepala PkM memberikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan standar Hasil PkM kepada Rektor.

6. Rektor menugaskan tim penetapan standar Hasil PkM untuk menindaklanjuti laporan dari Kepala PkM.

7. Minimum 1 tahun sekali Rektor melakukan peninjauan standar penilaian

PkM untuk peningkatan standar Hasil PkM. VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan standar hasil

PkM Pihak-pihak yang harus menjalankan peningkatan pelaksanaan hasil PKM adalah 1. LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal 2. Pejabat struktural dengan bidang keahliannya. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang

bersangkutan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Standar Hasil PKM di fakultas/prodi 2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Standar Hasil PKM 3. Laporan Evaluasi Peningkatan Pelaksanaan Standar Hasil PKM 4. SOP Peningkatan Standar Hasil PKM.

VIII. Reference

Standar INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA / Fakultas Standar Hasil PKM Kurikulum di Program Studi Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dokumen ISO Managemen 9001: 2015. SK REKTOR 582/UN 27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Sarjana SK REKTOR 583/UN 27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Diploma SK REKTOR 585/UN 27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan N0 32 Sukagalih Tarogong

Garut

No. Dokume

Revisi ke 0

Dokumen level 3 : STANDAR SPMI

Tgl. berlak

2018

Judul : STANDAR HASIL PKM

Halaman

1 dari 5

STANDAR HASIL PKM


Proses

Penanggung jawab Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan

1. Perumusan

2. Pemeriksaan Dr. H. Nizar A. Hamdani, MT, MM





Ketua SPMI


Wakil Rektor I



MISI




serta lembaga sosial dan pendidikan. Tujuan

a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b. Menghasilkan PKM yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan dan kependidikan, serta masyarakat luas.

c. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil PKM dan kajian ilmu pengetahuan.

d. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PKM

Sebagaimana tercantum dalam Misi IPI Garut, diantaranya disebutkan melakasanakan PKM yang ilmiah, religius dan berkualitas maka Lembaga PKM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung PKM. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas PKM diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Rektor IPI Garut melalui Lemlit menetapkan standar PKM yang memuat standar hasil PKM, standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM, standar peneliti, standar sarana dan prasarana PKM, standar pengelolaan PKM; dan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI HASIL STANDAR PkM

Pihak-pihak yang harus menjalankan Hasil Standar PKM adalah 1. LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal 2. Pejabat struktural dengan bidang keahliannya. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang

bersangkutan. IV. DEFINISI ISTILAH

Standar Hasil Pengabdian Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal hasil

PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan

dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-

upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan


paten.

Jasa: perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi,

dsb. atau perbuatan yg memberikan segala sesuatu yg diperlukan orang lain

berupa layanan atau servis atau aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yg dapat dijual

kepada orang lain (konsumen) yg menggunakan atau menikmatinya;

Metode: adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan

agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan;

Produk/barang: barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam

proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.

Paten/Haki: hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu

penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari

peniruan (pembajakan);

Skim PkM yang dilaksanakan di lingkungan IPI adalah :

a) PkM Sentralisasi adalah PkM yang di kelola oleh Ditlitabmas dengan

menggunakan anggaran BOPTN dimana pelaksanaannya mengacu pada

ketentuan Ditlitabmas.

b) PkM Internal adalah PkM yang dikelola institusi dengan alokasi anggaran

dari institusi berupa BOPTN/PNBP/DIPA dimana pelaksanaanya mengacu

pada ketentuan institusi.

c) PkM mandiri adalah PkM yang dikelola oleh dosen pelaksana PkM dengan

anggaran mandiri yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada ketentuan

institusi

d) PkM Kerjasama adalah PkM yang dikelola institusi dan atau mitra dengan

anggara dari mitra yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada kontrak

antara institusi dan mitra.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PKM

1. Dosen melakukan PkM dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi pengembangan sekolah tinggi berbasis riset selambat-lambatnya tahun 2020.

2. Mahasiswa melakukan PkM dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi pengembangan sekolah tinggi berbasis riset selambat-lambatnya tahun 2020

3. Rektor IPI Garut melalui LPM menentukan Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM sesuai Visi, misi dan tujuan IPI Garut agar menghasilkan PkM yang menunjang pada pengembangan sekolah tinggi berbasis riset selambat-lambatnya tahun 2020.

4. LPM IPI Garut menenetukan hasil PkM yang bersifat dasar dan terapan agar dapat dimanfaatkan bagi pengembangan keilmuan dan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya tahun 2020.

5. Rektor IPI Garut melalui LPM melakukan kerjasama PkM baik dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan kualitas, kuantitas kinerja dan hasil PkM bagi pengembangan sekolah tinggi berbasis riset selambat- lambatnya tahun 2020.

6. Rektor IPI Garut melalui LPM menyediakan dana kegiatan PkM baik nasional maupun internasional dalam menghasilkan kualitas, kuantitas PkM sebagai daya dukung pengembangan sekolah tinggi berbasis riset selambat-lambatnya tahun 2020.

7. Rektor IPI Garut melalui LPM mengadakan pelatihan, seminar maupun

lokakarya baik nasional maupun internasional guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan peneliti dalam menunjang sekolah tinggi berbasis riset selambat-lambatnya tahun 2020.

8. LPM IPI Garut mempublikasikan hasil PkM dosen dan mahasiswa melalui media-media agar mudah diakses oleh masyarakat secara luas selambat-lambatnya tahun 2020.

9. Rektor IPI Garut melalui LPM menerbitkan jurnal ilmiah terkareditasi baik nasional maupun internasional dalam menunjang sekolah tinggi berbasis riset selambat-lambatnya tahun 2020.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM

1. Rektor IPI Garut melalui Wakil Rektor I memastikan tersusunnya program kegiatan akademik bidang PkM ditingkat IPI Garut.

2. Rektor IPI Garut melalui Wakil Rektor II memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung PkM di IPI Garut.

3. Rektor IPI Garut melalui Wakil Rektor III memastikan tersusunnya program kegiatan PkM bagi mahasiswa di lingkungan IPI Garut.

4. Rektor IPI Garut melalui LPM memastikan tersusunya seluruh program PkM dalam menunjang berkembangnya sekolah tinggi berbasis riset.

5. Ketua Program Studi mendorong dan memotivasi dosen untuk melakukan kegiatan PkM dalam menunjang kualitas, kuantitas hasil PkM sebagai daya dukung pengembangan sekolah tinggi berbasis riset

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PKM

1. Kualitas dan kuantitas PkM semakin meningkat. 2. Jumlah publikasi hasil PkM semakin meningkat. 3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM maupun

pengabdian semakin meningkat. 4. Sarana prasarana pedukung meningkat

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM

1. Buku pedoman PkM 2. SK Tim Pakar/ Reviewer 3. Proposal PkM

IX. Referensi

1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang KKNI 3. Permdikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Penddikan Tinggi 4. Statuta IPI Garut 5. Kebijakan Mutu IPI Garut 6. Manual Mutu IPI Garut


Garut

No. Dokume

Revisi ke 0

Dokumen level 3 : FORMULIR SPMI

Tgl. berlak

2018

Judul : FORMULIR PENILAIAN UJIAN TULIS

Halaman

1 dari 5

Proses Penanggungjawab

Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan 1. Perumusan






Ketua SPMI


Wakil Rektor I

FORMULIR PENILAIAN UJIAN TULIS

Fakultas: Program Studi : Mata Kuliah/ Kode Mata Kuliah : Ujian Tengah Semester/ Ujian Akhir Semester : Hari/ Tanggal/ Jam :

No. Soal Bobot Nilai

Kategori Soal [Taksonomi

CP MK CPL

Catatan: Kategori Soal berdasarkan Taksonomi Bloom 1.


Garut

No. Dokume

Revisi ke

0

Dokumen level 4 : FORMULIR SPMI

Tgl. berlaku

2018

Judul : FORMULIR VERIFIKASI SOAL UJIAN

Halaman

Tahun Akademik : ………………………………….. Mata Kuliah/ Kode : ………………………………….. Dosen : ………………………………….. CPL : …………………………………..

S (Sesuai); R (Revisi); G (Ganti)

No

Aspe

RPS Taksonomi Bloom S R G S R G

1 CP MK 2 Jenis tes 3 Materi Tes 4 Konteks 5 Penilaian 6 Alokasi Waktu

Masukan / Rekomendasi :

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tanggal, Verifikator/Koord Rumpun Keahlian/Koord Peer Grup MK*

(……………………………….)

*Coret yang tidak sesuai

Documents

TEMPLATE DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI INSTITUT … · DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA ... 5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, M. Ketua