TELEMEDICINE

DITINJAU DARI ASPEK

HUKUM KESEHATAN

Oleh :

Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH, MH

TELEMEDICINE • PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN JARAK JAUH

OLEH PROFESIONAL KESEHATAN

• MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,

• MELIPUTI PERTUKARAN INFORMASI DIAGNOSIS, PENGOBATAN, PENCEGAHAN PENYAKIT DAN CEDERA, PENELITIAN DAN EVALUASI, DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

• PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN UNTUK KEPENTINGAN PENINGKATAN KESEHATAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT. BERUPA

• KONSULTASI UNTUK MENEGAKKAN DIAGNOSIS, TERAPI, DAN/ATAU PENCEGAHAN PENYAKIT.

MENURUT WHO, TUJUAN TELEMEDICINE :

1. SEBAGAI PENDUKUNG PERAWATAN

SECARA KLINIS

2. SOLUSI ATAS MASALAH JARAK DAN

GEOGRAFIS DALAM LAYANAN KESEHATAN

3. INOVASI MENGGUNAKAN TEKNOLOGI

INFORMASI TERBARU

4. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN

KESEHATAN MASYARAKAT LUAS

DASAR HUKUM TELEMEDICINE

* KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/409/2016 TENTANG RUMAH SAKIT UJI COBA PROGRAM PELAYANAN TELEMEDICINE BERBASIS VIDEO-CONFERENCE DAN TELERADIOLOGI

• PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

• SURAT EDARAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.01/MENKES/303/2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

• UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

• PP NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

*SURAT KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 171 TAHUN 2020

• PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) NO. 74 TAHUN 2020 TENTANG KEWENANGAN KLINIS DAN PRAKTEK KEDOKTERAN MELALUI TELEMEDICINE DIMASA PANDEMI COVID 19.

• PERATURAN MENTERI KESEHATAN N0 46 TH 2017 TENTANG STRATEGI E-KESEHATAN NASIONAL

• SURAT EDARAN NOMOR HK.02.01/MENKES/303/2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN VIRUS CORONA.

PRO-KONTRA TELEMEDICINE

ADALAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI YANG TIDAK BISA TERELAKKAN LAGI KEBERADAANNYA

KE DEPANNYA, PENGGUNAAN LAYANAN TELEMEDICINE AKAN TERUS DIRANCANG BUKAN UNTUK MENGGANTIKAN KUNJUNGAN KE DOKTER, TETAPI SEBAGAI PENDAMPING PERAWATAN YANG SEMAKIN BAIK, EFISIEN, DAN TENTU SAJA TEPAT.

PRESIDEN JOKO WIDODO (JOKOWI) MEMBERIKAN APRESIASI DAN PENGHARGAAN ATAS PENGGUNAAAN RUMAH SAKIT TANPA DINDING ATAU TELEMEDICINE KARENA DAPAT MENGURANGI RISIKO PADA TENAGA MEDIS.

DI INDONESIA,

• PENGGUNAAN TELEMEDICINE DIANGGAP DAPAT MENGATASI SEJUMLAH TANTANGAN YANG SELAMA INI :

• MENGHAMBAT PEMERATAAN AKSES KESEHATAN, SEPERTI PERSEBARAN TENAGA KESEHATAN YANG BELUM MERATA,

• MASALAH GEOGRAFIS, DAN

• KURANGNYA FASILITAS KESEHATAN DI BEBERAPA WILAYAH TERTENTU.

PERLU REVISI • PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

• PERMENKES DI ATAS HANYA MENGATUR PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, PERLU DILAKUKAN REVISI DAN MEMUAT LAYANAN KESEHATAN ANTARA DOKTER-PASIEN.

• BELUM OPTIMALNYA SOSIALISASI, KETIDAKSIAPAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI PENDUKUNG, HINGGA TIDAK TERJAMINNYA PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BERUPA UNDANG-UNDANG TELEMEDICINE.

FASYANKES PEMBERI KONSULTASI

FASYANKES PEMINTA KONSULTASI

• FASYANKES PEMBERI KONSULTASI BERUPA RUMAH SAKIT, MILIK PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN SWASTA YANG MEMENUHI PERSYARATAN.

• FASYANKES PEMINTA KONSULTASI BERUPA RUMAH SAKIT, FASYANKES TINGKAT PERTAMA, DAN FASYANKES LAIN.

SDM FASYANKES PEMBERI KONSULTASI : A. DOKTER;

B. DOKTER SPESIALIS/DOKTER SUBSPESIALIS;

C. TENAGA KESEHATAN LAIN; DAN

D. TENAGA LAINNYA YANG KOMPETEN DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA.

E. DOKTER SPESIALIS/DOKTER SUBSPESIALIS DAN AHLI LAIN MEMBERIKAN EXPERTISE DAN MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI DENGAN JENIS PELAYANAN TELEMEDICINE

SDM PEMINTA KONSULTASI A. DOKTER/DOKTER SPESIALIS;

B. TENAGA KESEHATAN LAIN; DAN

C. TENAGA LAINNYA YANG KOMPETEN DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA.

D.DOKTER/DOKTER SPESIALIS MEMINTA EXPERTISE SESUAI DENGAN JENIS PELAYANAN TELEMEDICINE.

E. DALAM HAL FASYANKES PEMINTA KONSULTASI TIDAK MEMILIKI DOKTER/DOKTER SPESIALIS KONSULTASI DAPAT DILAKUKAN OLEH BIDAN ATAU PERAWAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.

HAK FASYANKES PEMBERI KONSULTASI MENERIMA INFORMASI MEDIS BERUPA GAMBAR,

CITRA (IMAGE), TEKS, BIOSINYAL, VIDEO DAN/ATAU SUARA YANG BAIK DENGAN MENGGUNAKAN TRANSMISI ELEKTRONIK UNTUK MENJAWAB KONSULTASI DAN/ATAU MEMBERI EXPERTISE;

MENERIMA IMBALAN JASA PELAYANAN TELEMEDICINE.

KEWAJIBANFASYANKES PEMBERI KONSULTASI

a. MENYAMPAIKAN JAWABAN KONSULTASI DAN/ATAU MEMBERIKAN EXPERTISE SESUAI STANDAR;

b. MENJAGA KERAHASIAAN DATA PASIEN;

c. MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR, JELAS, DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, DAN JUJUR MENGENAI HASIL KONSULTASI DAN/ATAU EXPERTISE; DAN

d. MENYEDIAKAN WAKTU KONSULTASI 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM DALAM SEHARI, 7 (TUJUH) HARI DALAM SEMINGGU

HAK FAYANKES PEMINTA KONSULTASI

A. MEMPEROLEH JAWABAN KONSULTASI DAN/ATAU MENERIMA EXPERTISE SESUAI STANDAR; DAN

B. MENERIMA INFORMASI YANG BENAR, JELAS, DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, DAN JUJUR MENGENAI HASIL KONSULTASI DAN/ATAU EXPERTISE.

KEWAJIBANFASYANKES PEMINTA KONSULTASI

a. MENGIRIM INFORMASI MEDIS BERUPA GAMBAR, PENCITRAAN, TEKS, BIOSINYAL, VIDEO DAN/ATAU SUARA DENGAN MENGGUNAKAN TRANSMISI ELEKTRONIK SESUAI STANDAR MUTU UNTUK MEMINTA JAWABAN KONSULTASI DAN/ATAU MEMPEROLEH EXPERTISE;

b. MENJAGA KERAHASIAAN DATA PASIEN; DAN

c. MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR, JELAS, DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, DAN JUJUR MENGENAI HASIL KONSULTASI DAN/ATAU EXPERTISE KEPADA PASIEN;

PERUBAHAN SIKAP DOKTER

DARI :

LOW TECH – HIGH TOUCH

MENJADI :

HIGH TECH – LOW TOUCH

IDEALNYA :

HIGH TECH – HIGH TOUCH

• HASIL DARI PENELITIAN MENYATAKAN BAHWA PRAKTIK KEDOKTERAN ONLINE YANGADA DI INDONESIA MASIH ILLEGAL, KARENA TIDAK IZIN TERHADAP PRAKTIKKEDOKTERAN MELALUI ONLINE.

• SELAIN ITU, METODE PRAKTIK KEDOKTERANMELALUI ONLINE TIDAK SESUAI DENGAN METODE PADA PASAL 35 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.

• DI SAMPING ITU, DOKTER YANG BERPRAKTIK MELALUI ONLINE LEBIH LEMAH DI MATA HUKUM KARENA MEREKA TIDAK MENGANTONGI SIP DALAMBERPRAKTIK. HAL TERSEBUT MELANGGAR PASAL 76 UNDANG-UNDANG NO.29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.

• SEBAIKNYA DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN ONLINE KEWENANGAN DOKTERDALAM BERPRAKTIK HARUS DIBATASI.

• SEPERTI DI ALODOKTER.COM, DOKTER HANYA MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBERIKAN PENYULUHAN KEPADA USER.

• HAL TERSEBUT TIDAK MELANGGAR UNDANG-UNDANG SERTA TIDAK MEMBAHAYAKAN DOKTER DAN PASIENNYA

• BELUMADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PRAKTIKKEDOKTERAN ONLINE. BELUM ADANYAKEPASTIAN HUKUM MENGENAI LEGALITAS PRAKTIK KEDOKTERAN ONLINE MAUPUN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER YANG BERPRAKTIK ONLINE.

• APLIKASI PEDULILINDUNGI DICETUSKAN BERSAMA OLEH KEMENTERIAN KOMINFO, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN BUMN, DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) SEBAGAI UPAYA MENGHAMBAT MELUASNYA PERSEBARAN VIRUS COVID-19.

• DALAM SURAT KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 171 TAHUN 2020 YANG DITEKEN JOHNNY G PLATE PADA 6 APRIL DISEBUTKAN, APLIKASI INI BERGUNA UNTUK PENELUSURAN (TRACING), PELACAKAN (TRACKING), DAN PEMBERI PERINGATAN.

LAPORAN MENTERI KESEHATAN (DALAM RAPAT KABINET TERBATAS SENIN 6/4), ADA 15 JUTA ORANG MENGAKSES TELEMEDICINE SEHINGGA MEMBANTU BERKURANGNYA JUMLAH PASIEN YANG DATANG KE RUMAH SAKIT," TERANG KEPALA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19, DONI MONARDO, SENIN (6/4).

JUMLAH PENGAKSES TELEMEDICINEDIANTARANYA MENGAKSES APLIKASI SEPERTI ALODOKTER, HALODOC, SEHATQ, KLIKDOKTER, YESDOK, DOKTERSEHAT, DOKTERPEDIA, MAUDOK DAN LAIN-LAIN

REKOMENDASI WHO

• PERTAMA, SEBAGAI SARANA TEKNOLOGI UNTUK MEMPERMUDAH KONTROL PERAWATAN, SEPERTI MENJAWAB PERTANYAAN SEPUTAR PENGOBATAN YANG SEDANG ATAU SUDAH SELESAI DIJALANI OLEH PASIEN.

• KEDUA, UNTUK MEMPERMUDAH PASIEN DALAM MENGETAHUI HASIL LABORATORIUM SECARA TEPAT, TERUTAMA JIKA SEMUA HASIL TERBACA NORMAL.

• KETIGA, MEMBERIKAN AKSES UNTUK BISA BERKOMUNIKASI DENGAN TENAGA KESEHATAN DARI TEMPAT YANG SULIT DIJANGKAU.

KEEMPAT, MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI PASIEN MENDAPATKAN PENGETAHUAN SEPUTAR PROSEDUR MEDIS SEDERHANA YANG BISA DILAKUKAN DI RUMAH, SEPERTI PERTOLONGAN PERTAMA SAAT DIARE ATAU CEDERA.

KELIMA, MEMBERIKAN SARAN TENTANG SPESIALISASI KEDOKTERAN YANG COCOK DENGAN MASALAH KESEHATAN YANG SEDANG DIALAMI PASIEN. MISALNYA, PEMBERIAN SARAN SEPUTAR SPESIALISASI DOKTER GIGI, ATAU SUB SPESIALISASI DOKTER ANAK.

KEENAM, MEMANGKAS ANTREAN DI FASILITAS KESEHATAN DAN MEMBUAT PELAYANAN KEPADA PASIEN LEBIH EFISIEN.

• DI NEW YORK, TELEMEDICINE DIGUNAKAN OLEH EMPAT PUSAT EMERGENCY DILENGKAPI DENGAN DUAL-CAMERA DAN REMOTE CONTROL DAN DIHUBUNGKAN DENGAN RUMAH TIGA ORANG AHLI BEDAH TRAUMA YANG ADA DI DAERAH PEDESAAN YANG JUGA DILENGKAPI DENGAN FASILITAS TELECONFERENCE. (THE JOURNAL OF TRAUMA AND ACUTE SURGERY, DECEMBER 2001, VOLUME 51 – ISSUE 6 – PP 1037-1041

• DI INDIA, NARAYANA HEALTH BAHKAN TELAH MENJADIKAN TELEMEDICINE SEBAGAI SUATU DEPARTEMEN TERSENDIRI DAN MENJALIN KERJASAMA UNTUK PERTUKARAN KEAHLIAN DAN INFORMASI DENGAN RS-RS DI LUAR INDIA

• DI KAMBOJA, LAYANAN TELEMEDICINE BERBASIS EMAIL DIIMPLEMENTASIKAN DI DUA DESA TERPENCIL.

• PARA DOKTER RELAWAN DI BRIGMAN AND WOMEN’S HOSPITAL, RS UMUM MASSACHUSETTS DAN SIHANOUK HOSPITAL CENTER OF HOPE DI PHNOM PENH, ANTARA FEBRUARI 2001 HINGGA MEI 2005 ADA 469 KEGIATAN TELECONSULTATION.

• TELEMEDICINE DI INDONESIA TELAH MEMILIKI 12 LAYANAN PERUSAHAAN KESEHATAN DIGITAL YANG TERGABUNG DALAM INDONESIA TELEMEDICINE ASSOCIATION ATAU ATENSI.

KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN A. MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI

DENGAN STANDAR PROFESI, STANDAR PELAYANAN PROFESI, STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL, DAN ETIKA PROFESI SERTA KEBUTUHAN KESEHATAN PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN;

B. MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN ATAU KELUARGANYA ATAS TINDAKAN YANG AKAN DIBERIKAN;

C.MENJAGA KERAHASIAAN KESEHATAN PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN;

D. MEMBUAT DAN MENYIMPAN CATATAN DAN/ATAU DOKUMEN REKAM MEDIS TENTANG PEMERIKSAAN, ASUHAN, DAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN; DAN

E. MERUJUK PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN KE TENAGA KESEHATAN LAIN YANG MEMPUNYAI KOMPETENSI DAN KEWENANGAN YANG SESUAi

RESEP DAN PEMBAYARAN

• MEKANISME PERESEPAN DAN PEMBAYARAN JASA DOKTER JUGA BERBEDA-BEDA. SEBAGIAN DOKTER MENGIRIMKAN RESEPNYA MELALUI WHATSAPP KE APOTEK TERTENTU DAN PASIEN MENGAMBIL OBAT DI APOTEK TERSEBUT.

• DOKTER LAIN MENGIRIM RESEP OBAT MELALUI WHATSAPP KE PASIEN, DAN PASIEN MENUNJUKKAN ISI WHATSAPP KEPADA PETUGAS APOTEK UNTUK MENEBUS RESEP. KEDUA CARA INI UMUMNYA TIDAK DIPAKAI UNTUK OBAT-OBAT TERBATAS (ADA TANDA KHUSUS LINGKARAN BIRU) DAN OBAT KERAS (LINGKARAN MERAH).

KESIMPULAN

• PEMERINTAH PERLU MEMBUAT REGULASI UNTUK MENJAMIN KEAMANAN DATA PARA PENGGUNA DAN ATURAN TENTANG TATA CARA PENGANTARAN OBAT MELALUI APLIKASI KESEHATAN ONLINE.

• LEADER LIFE SCIENCE & HEALTHCARE DELOITTE INDONESIA STEVE ADITYA MENGATAKAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR BANYAK APLIKASI STARTUP DI BIDANG KESEHATAN YANG BERKEMBANG SEPERTI HALODOC, KLIKDOKTER, DAN BEBERAPA LAYANAN DIGITAL YANG TERINTEGRASI DENGAN LEMBAGA KESEHATAN SEPERTI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN.

APLIKASI KESEHATAN DI INDONESIA HARUS DIBUATKAN PAYUNG HUKUM UNTUK MELINDUNGI PENGGUNA BERUPA REGULASI YANG MENJAMIN KEAMANAN DATA PASIEN DAN REGULASI YANG MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN DAN KESTABILAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG APLIKASI KESEHATAN.

KONDISI GEOGRAFIS INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN MEMBERIKAN TANTANGAN TERSENDIRI DALAM PEMBANGUNAN

APLIKASI TELEMEDICINE DAPAT MENGATASI PERMASALAHAN KESEHATAN DI INDONESIA. KONSEKWENSINYA PENYIAPAN REGULASI MUTLAK DIBUTUHKAN MENJAWAB ISU HUKUMNYA

ISU HUKUM PENGGUNAAN TELEMEDICINE DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN ADALAH PEMBERIAN LISENSI, AKREDITASI, PRIVASI DAN KERAHASIAAN CATATAN MEDIS ELEKTORNIK PASIEN, SOP, TANGGUNG GUGAT BILA TERJADI MALPRAKTEK, DAN KEWENANGAN YURISDIKSI,

PRINSIP PENGGUNAAAN TELEMEDICINE ADALAH: KEMUDAHAN AKSES, TANGGUNG JAWAB NEGARA, KOMPETENSI, INTEGRITAS, DAN KUALITAS, ITIKAD BAIK, KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA, STANDARISASI, OTONOMI PASIEN DAN KEBEBASAN MEMILIH TEKNOLOGI ATAU NETRAL TEKNOLOGI. MANFAAT, KEADILAN, KEMANUSIAAN, KESEIMBANGAN, PERLINDUNGAN HUKUM

PENYELESAIAN SENGKETA TELEMEDICINE ATAS DUGAAN MALPRAKETEK DOKTER DILAKUKAN HUKUM YANG BERLAKU ADALAH HUKUM DIMANA PASIEN BERTEMPAT TINGGAL KARENA KEPENTINGAN PASIEN SEBAGAI PIHAK YANG DIRUGIKAN.

HAL PEMBUKTIAN BERLAKU PRINSIP PROTEKSI DATA, PRINSIP FORENSIC IT, PRINSIP PENERAPAN TERBAIK (BEST PRACTICES), DAN STANDAR PEMERIKSAAN HUKUM (LEGAL AUDIT), SERTA KEADILAN.

REKOMENDASI HUKUM PENGGUNAAN TELEMEDICINE PERLU DIBUAT

SECARA SPECIFIK KARENA NORMA HUKUM YANG TELAH ADA BELUM DAPAT MENGATUR PERKEMBANGAN ISU HUKUMNYA.

PEMBUATAN REGULASI TENTANG TELEMEDICINE PERLU MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM TELEMEDICINE DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN SOSIAL DI MASYARAKAT.

DENGAN KONSELING ATAU INFORMASI YANG MEMADAI DARI DOKTER, PASIEN ATAU KELUARGANYA DAPAT MENILAI SETIAP LANGKAH YANG DILAKUKAN DOKTER.

INFORMED CONSENT (PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS) PERLU DISEDIAKAN OLEH DOKTER SERTA DIPAHAMI SEPENUHNYA OLEH PASIEN/KELUARGANYA SEHINGGA TIDAK TERJADI KASUS MALAPRAKTEK.

TELEMEDICINE KEWARGANEGARAAN YANG BERBEDA MAKA PERLU MEMAHAMI SISTEM HUKUM YANG BERLAKU, LATAR BELAKANG BUDAYA, SOSIAL DAN EKONOMI SERTA BAHASA SETEMPAT.

KEUNTUNGAN YANG DITAWARKAN DARI MANFAAT TELEMEDICINE, PERLU JUGA DI DIPERTIMBANGKAN PADA MENGUATNYA PARADIGMA MEKANISTIK DAN PENDEKATAN INSTRUMENTALISTIK TERHADAP TUBUH MANUSIA.

BILAMANA ADA SUMUR DI LADANG, BOLEHKAH AKU IKUT MANDI, BILA ADA UMUR PANJANG, KITA AKAN BERJUMPA

LAGI.

TERIMA KASIH.