Teknik Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT (RI – SPALT)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Oleh:

Prof. Ir. Joni Hermana, MSc. ES., Ph.D

Jurusan Teknik Lingkungan, ITS Surabaya 60111

[email protected]

Mengapa perlu menyusun Rencana Induk Sistem

Pengelolaan Air Limbah Terpusat ?

2

“agar memiliki rencana induk SPAL yang tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan, sosial ekonomi daerah, dan kebutuhan stakeholder ”.

Maksud dan Tujuan Penyusunan RI- SPALT

3

MAKSUD

TUJUAN

“agar memiliki pedoman dalam pengembangan operasional SPAL”.

Kedudukan RI- SPALT

4

NASIONAL

PROPINSI

KABUPATEN/KOTA

RTRWN

RTRW PROPINSI

RTRW KAB/KOTA

RPJMN

RPJM PROPINSI

RPJM KAB/KOTA

KEBIJAKAN SPASIAL

KEBIJAKAN SEKTORAL PROGRAM

RENCANA

INDUK SPAL

STRATEGI PEMBANGUNAN KAB/KOTA (SSK)*)

STRATEGI PEMBANGUNAN PER KAWASAN

Rencana Program Investasi infrastruktur

RPIJM

Kedudukan RI- SPALT dalam Dokumen Perencanaan

5

6

Bagaimana Cara Menyusun Rencana Induk Sistem

Pengelolaan Air Limbah Terpusat ?

Tahapan Penyusunan RI - SPALT

7

1

2

3

4

5

6

6 Tahapan Penyusun Rencana Induk SPALT

Milestone 1 : Penyamaan Konsep dan Paradigma

8

Output Output yang diharapkan dari kegiatan “Penyamaan Konsep dan paradigma”

ini adalah: Disepakatinya Konsep dan Paradigma dalam penyusunan Rencana Induk

Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten/Kota. Disepakatinya perencanaan yang akan disusun (Rencana Induk atau Outline

Plan). Input ke Dokumen Rencana Induk Bab I : Pendahuluan


9

Menjelaskan mengenai : Latar belakang, Maksud, tujuan, Manfaat dari penyusunan

Rencana Induk Kabupaten/Kota, Cakupan dan Jenis Rencana

Induk, Kedudukan Rencana Induk,

Peraturan Perundangan, Standar teknis yang digunakan dalam penyusunan rencana induk


10

Berikan penjelasan mengenai pentingnya penyusunan rencana induk Kabupaten/Kota

Beri penjelasan bahwa penyusunan kebijakan strategi SPAL daerah termasuk RPJM, dsb harus didasarkan pada rencana induk

Perlu dicantumkan dokumen-dokumen terkait rencana induk SPAL yang telah dibuat sebelumnya, seperti Buku Putih Sanitasi dan SSK

1.1 Pengantar

Beri penjelasan mengenai maksud dan tujuan disusunnya rencana induk

Beri penjelasan manfaat dari penyusunan rencana induk SPAL

1.2 Maksud dan Tujuan

Note : untuk Kota Sedang (>100.000) cukup menyusun Rencana Induk Sederhana (Outline Plan) dan Kota Kecil (>20.000) cukup membuat SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota).


11

Dijelaskan rencana induk ini termasuk kategori yang mana (RI-SPALT Kab./Kota atau RI-SPALT Lintas Kab./Kota atau RI-SPALT Lintas Provinsi, atau RI- SPALT Kawasan Strategis Nasional)

1.3. Cakupan dan Jenis Rencana Induk

RI-SPALT Kab./Kota RI-SPALT Lintas

Kab./Kota RI-SPALT Lintas

Provinsi RI- SPALT Kawasan Strategis Nasional

Diperuntukkan Kota Metropolitan (>

1.000.000 jiwa) dan Kota Besar (> 500.000)

Diperuntukkan lebih dari satu wilayah

administrasi kabupaten dan/atau

kota dalam satu provinsi

Diperuntukkan lebih dari satu wilayah

administrasi kabupaten dan/atau kota serta di dalam

lebih dari satu provinsi

Diperuntukkan untuk kawasan-kawasan strategis menurut

kebijakan nasional/ daerah


12

Dijelaskan posisi rencana induk berada di bawah kebijakan spasial di masing-masing daerah baik pada skala Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dijelaskan hubungan rencana induk air limbah dengan rencana induk lainnya

Petunjuk teknis dalam penyusunan strategi pembangunan per kawasan, serta mempengaruhi rencana program investasi infrastruktur

1.4. Kedudukan Rencana Induk

Dijelaskan mengenai peraturan-peraturan terkait pengelolaan limbah domestik : 1.5.1 Pengelolaan Air Limbah 1.5.2 Pemerintah 1.5.3 Kemitraan Pemerintah dan Swasta 1.5.4 Peraturan Daerah (PerDa) Kota Perencanaan 1.5.5. Dokumen-dokumen yang terkait dengan Rencana Penyusunan SPAL

1.5. Peraturan dan Perundangan


13

Berikan penjelasan standard teknis apa saja yang digunakan dalam menyusun rencana induk dan keluaran dari rencana induk ini

1.6. Standar Teknis dan Keluaran

Berikan penjelasan mengenai sistematika penulisan laporan rencana induk untuk tiap Kabupaten/Kota

1.7. Sistematika Penulisan

Output melalui kesepakatan FGD/ Workshop Disepakatinya Visi dan Misi dalam bidang pengelolaan air limbah Kabupaten/Kota

yang mendukung RPJMD. Disepakatinya konsep penyusunan dan periode perencanaan dalam Rencana Induk

SPAL Kabupaten/Kota. Disepakatinya kriteria perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem

Pengelolaan Air Limbah Terpusat Kabupaten/Kota. Ditetapkan wilayah-wilayah yang perlu dilakukan survey berkaitan dalam

penyusunan Rencana Induk SPAL. Didapatkan hasil analisis mengenai keterpaduan SPAL dengan sektor sanitasi lainnya

dan kontribusi SPAL dalam program Perubahan Iklim. Input ke Dokumen Rencana Induk Bab II: Konsep Penyusunan dan Kriteria Rencana Induk

Milestone 2 : Penyiapan Konsep Penyusunan RI

14


15

Menjelaskan mengenai :

Konsep penyusunan RI Periode perencanaan Evaluasi rencana induk, Kriteria

perencanaan/pelayanan Survey penyusunan RI

pengembangan SPAL Keterpaduan Perencanaan

SPAL dengan sektor lain Konstribusi SPAL dalam

Program Perubahan Iklim


16

Konsep penyusunan dan Periode perencanaan rencana induk harus disesuaikan dengan target-target yang telah dibuat oleh Pemerintah

Perlu dicatat bahwa pembuatan rencana induk yang dilakukan oleh konsultan juga didampingi oleh tim teknis yang ditunjuk oleh pemerintah daerah

Dijelaskan secara detail rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai periode perencanaan :

2.1.1. Perencanaan Jangka Pendek (Tahap Mendesak) 2.1.2. Perencanaan Jangka Menengah 2.1.3. Perencanaan Jangka Panjang

2.1. Periode Perencanaan

Dilakukan penilaian dan uji parameter terhadap kriteria Persyaratan pemilihan sistem setempat (baik sistemnya ataupun lokasi/ wilayah

yang akan dibangun sistem tersebut) Persyaratan pemilihan sistem terpusat (baik sistemnya ataupun lokasi/ wilayah yang

akan dibangun sistem tersebut) Kabupaten/Kota dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah

memiliki tangki septik diharapkan memiliki sebuah IPLT dengan kualitas effluent tidak melampaui baku mutu.


17

Dilakukan setiap 5 tahun Disesuaikan dengan perubahan rencana induk sanitasi lainnya, misalnya

rencana induk SPAM Hasil rekomendasi audit lingkungan kota (air limbah permukiman)

2.2. Evaluasi Rencana Induk

2.3. Kriteria dan Standar Pelayanan

2.3.1 Tingkat pelayanan

Skema Pembahasan Opsi Teknologi


18

Didasarkan prioritas adanya sumber air baku Didasarkan pada visi dan misi kota/kabupaten yang bersangkutan Didasarkan pada kebijakan penataan ruang kota/kabupaten Disadarkan pada sistem layanan prasarana lingkungan lainnya

2.3.3 Rencana Keterpaduan Program Sanitasi

Kriteria cakupan pelayanan wilayah sistem setempat/terpusat Dapat didasarkan pada Target MDG’s Terdapat beberapa aspek perbedaan Cakupan Pelayanan Sistem

suatu kota (Tabel 2.1) Berdasarkan muatannya, saluran air limbah dibagi 2 jenis: Saluran gabungan (dihilangkan secara bertahap) Saluran terpisah


19


2.3.2 Cakupan dan Jenis Opsi Pelayanan


20

Tabel 2.1 Perbandingan Cakupan Pelayanan

Sistem untuk Suatu Kota

Tabel 2.2 Perbandingan

Saluran Sederhana dan Saluran Biasa

Harus Terdiri dari : Unit Pelayanan Unit Pengumpulan Unit Pengolahan Teknologi Pengolahan Lumpur


21


2.3.4 Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

Harus Terdiri dari : Unit Penampung Tinja Setempat Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (SPLT) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

2.3.5 Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat

Survei pengkajian Wilayah Studi dan Wilayah Pelayanan Mendapatkan batasan wilayah studi, wilayah proyek, dan wilayah

pelayanan, badan air penerima, dan jalur transmisi air limbah Kondisi detail wilayah pelayanan saat ini dan akan datang

Survei Pengkajian Kualitas Air Limbah - Kualitas badan air penerima sesuai baku mutu dan sesuai golongannya

Survei pengkajian Demografi dan Ketatakotaan - Ada data statistik sampai 10 tahun terakhir - Terdapat pembagian wilayah berdasarkan jumlah penduduk - Terdapat rumus perhitungan proyeksi penduduk

Apabila data yang diambil tidak tersedia di lapangan (misalkan data kebutuhan air minum), maka dapat menganalogikannya dengan menggunakan data dari Kabupaten/Kota lain yang sejenis


22

2.4. Survey Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAL

Dibahas mengenai keterpaduan dengan perencanaan pengembangan Air Minum Dibahas mengenai keterpaduan dengan perencanaan pengembangan

Drainase Dibahas mengenai keterpaduan dengan perencanaan pengembangan

Sampah


23

2.5. Keterpaduan Perencanaan SPAL dengan Sektor Lain

Membahas tentang Program Nasional berkaitan dengan peranan pengelolaan air limbah dalam Perubahan Iklim sesuai peraturan yang berlaku Membahas hubungan antara SPAL dengan mitigasi GRK Data pendukung yang berkaitan dengan model perhitungan

pengurangan emisi GRK berdasarkan IPCC

2.6. Kontribusi SPAL dalam Program Perubahan Iklim

Output Terkumpulnya data sekunder dan primer Tergambarnya deskripsi wilayah Kabupaten/Kota Input ke Dokumen Rencana Induk Bab I : Pendahuluan Bab III : Deskripsi Daerah Perencanaan

Milestone 3 : Penjabaran Deskripsi Daerah Perencanaan

24


25

Menjelaskan mengenai data-data : Kondisi daerah rencana

(batas wilayah administrasi, kondisi fisik, tata ruang kota, demografi, prasarana kota, kondisi kesehatan masyarakat, UU lingkungan, kondisi social ekonomi, dan kelembagaan), Kondisi eksisting SPAL, Permasalahan-

permasalahan yang terjadi di lapangan

Data yang harus ada dan disertai dengan gambar : Topografi dan Kemiringan, Geologi dan Iklim, Sungai dan Rencana Pengelolaan SDA, Laut dan Data Hidrologi, Permeabilitas Tanah, Potensi Bencana Alam


26

Dijelaskan mengenai Kabupaten/Kota yang diamati dan direncanakan. Dijelaskan bahwa ketentuan yang ada dalam rencana induk ini untuk Kota

Kabupaten yang diamati dan direncanakan, sedangkan kota yang tidak direncanakan dalam satu Kabupaten yang diamati, jika ingin melakukan pengelolaan air limbah dapat melihat SSK.

3.1. Data Kondisi Daerah Rencana

Dijelaskan Kondisi Administrasi dan Keuangan Daerah (batas-batas wilayah, topografi, hidrologi, dan tata guna lahan/RTRW)

3.1.1. Batas Wilayah Administrasi

3.1.2. Kondisi Fisik

Dijelaskan mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dijelaskan mengenai Tingkat Kejangkitan Penyakit

Penggunaan lahan, dilengkapi dengan peta dan RURTK


27


3.1.3. Tata Ruang Kota Didapatkan dari Data Sekunder

Dijelaskan demografi saat ini dan proyeksi penduduk 20 tahun mendatang

3.1.4. Demografi (Kependudukan) Didapatkan dari Data Sekunder

Dijelaskan mengenai prasarana Air Minum yang ada Dijelaskan mengenai prasarana Persampahan Dijelaskan mengenai prasarana Drainase Perkotaan

3.1.5. Prasarana Kota Didapatkan dari Data Sekunder

3.1.6. Kondisi Kesehatan Masyarakat Didapatkan dari Data Sekunder

Dijelaskan struktur kelembagaan sektor air limbah dan sanitasi (bagi yang sudah ada SPALnya)

Dijelaskan mengenai peraturan-peraturan lingkungan yang berlaku di daerah perencanaan dan buku mutu kualitas air limbah. Disajikan dalam bentuk tabel. Didapatkan dari Data Sekunder


28


3.1.7. Undang-undang Lingkungan

Dijelaskan mengenai besarnya Pendapatan masyarakat Dijelaskan mengenai Sumber Mata Pencaharian Dijelaskan mengenai kondisi Kepemilikan Rumah Dijelaskan mengenai data Non-Permukiman Dilakukan Analisis Kemiskinan

3.1.8. Kondisi Sosial Ekonomi Didapatkan dari Data Primer (Survey) dan Data Sekunder

3.1.9. Kondisi Kelembagaan Didapatkan dari Data Sekunder

Keterangan : *) Jika sudah terdapat peraturan daerah yang mengatur mengenai baku mutu kualitas air limbah, maka yang digunakan adalah peraturan daerah tersebut


29

Tabel 3.1 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten/Kota… (Contoh)

Tabel 3.9 Baku Mutu Kualitas Air Limbah (KepMen LH No. 112 Tahun2003)


30

Tabel 3.11 Alokasi Anggaran Dana dari Pemerintah terkait Pengelolaan Air Limbah (Contoh)

Data teknis pencapaian SPALT dan SPALS, contohnya data analisis kualitas air tanah untuk mendeteksi kebocoran septic tank, dsb.

Data non-teknis SPALT dan SPALS Penyusunan Buku Putih Sanitasi Peta dasar dan peta identifikasi Identifikasi permasalahan eksisting (disajikan dalam bentuk peta) Kondisi kepadatan penduduk dibandingkan aspek air bersih

(didapatkan dari data sekunder) Kondisi % kejadian penyakit (didapatkan dari data sekunder)

dibandingkan cakupan jamban sehat (didapatkan dari data primer) Kondisi tingkat kemiskinan (didapatkan dari data sekunder) dan

prioritas pelayanan (didapatkan dari data sekunder : overlay peta)


31

3.2. Data Kondisi Eksisting SPAL

Dijelaskan permasalahan terkait Teknis dan Lingkungan (Pencemaran eksisting dan proyeksi 20 tahun) Didapatkan dari Data Primer dan Sekunder

Dijelaskan permasalahan terkait Kelembagaan Didapatkan dari Data Sekunder Dijelaskan permasalahan terkait Pembiayaan (Didapatkan dari Data Sekunder),

meliputi : Sumber-sumber pembiayaan pengelolaan SPAL Besarnya alokasi dana APBD Tarif retribusi yang ditetapkan Mekanisme penarikan retribusi Realisasi penerimaan retribusi saat ini

Dijelaskan permasalahan terkait Peraturan perundangan Didapatkan dari Data Sekunder

Dijelaskan masalah terkait Peran serta Masyarakat dan Swasta Didapatkan dari Data Primer dan Sekunder

Dijelaskan permasalahan terkait Sosial ekonomi Didapatkan dari Data Primer dan Sekunder


32

3.3. Permasalahan yang Dihadapi

Dijelaskan Area Beresiko Sanitasi

Dijelaskan besarnya Beban Air Limbah

Dijelaskan Pelayanan Air Limbah yang ada

Dijelaskan Pelayanan Lumpur Tinja

Hasil Sampel Air Limbah (Sampel diambil dengan metoda sampling di beberap lokasi pemantauan utama)


33

3.4. Analisis Profil Pelayanan Air Limbah


34


35

Output Disepakatinya Tujuan, Sasaran, dan Strategi. Disepakatinya indikator capaian dari sasaran yang ditetapkan Input ke Dokumen Rencana Induk Bab IV : Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Milestone 4 : Penetapan Strategi Pengembangan SPAL

36

Menjelaskan mengenai : Kebijakan-kebijakan yang

dibuat terkait pengembangan prasarana air limbah Tujuan dan target

penanganan, Macam-macam pilihan arah

pengembangan SPAL, Cara penetapan arah

pengembangan, Pembagian zona perencanaan, Penetapan zona prioritas, , Arah perkembangan SPAL

pada permukiman baru, Berbagai macam strategi

pengembangan 37


• Dijelaskan tujuan dan sasaran strategis dari sistem pengelolaan air limbah

Dijelaskan mengani visi dan misi Kabupaten/Kota terkait pengelolaan air limbah

38

Harus sesuai dengan arahan kebijakan nasional dalam bidang air limbah, RUTK, MDG, dan Deklarasi Kyoto

Setiap kebijakan/strategi yang dibuat harus memperhatikan program nasional yang telah ada, agar terjadi sinkronisasi antara strategi yang dibuat dengan program nasional

Strategi mencakup pembiayaan air limbah

4.1. Umum


4.2. Kebijakan Pengembangan Prasarana Air Limbah

4.2.1 Visi dan Misi

4.2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dijelaskan tujuan dan target penanganan untuk setiap periode, yaitu : Jangka Pendek : Kebutuhan dasar sanitasi sebagai dasar pengelolaan air limbah Jangka Menengah : Sesuai permasalahan dan strategi yang dilaksanakan Jangka Panjang : Menekan laju pencemaran badan air dan air tanah

Dijelaskan alasan dari segi Kesehatan Dijelaskan alasan dari segi Lingkungan Dijelaskan alasan dari segi Kesejahteraan Sosial Dijelaskan alasan dari segi Kesinambungan

Dijelaskan kebijakan umum air limbah kota yang telah ada

39


4.2. Kebijakan Pengembangan Prasarana Air Limbah

4.2.3 Kebijakan Umum Air Limbah Kota

4.2.4 Alasan Utama Pembangunan Sarana Air Limbah di Kota Perencanaan

4.3. Tujuan dan Target Penanganan

40

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan SPAL (Contoh)


Tabel 3. Kerangka Kerja Logis (Contoh)

Harus mempertimbangkan 4 hal: • Mengoptimalkan sistem setempat (on-site) yang sudah berjalan; • Mengembangkan sistem off-site pada kawasan tertentu; • Mengembangkan sistem off-site skala kota; dan • Mengembangkan sistem off-site dengan teknologi maju.

Metode pemilihan dengan metode SWOT Analisis Kekuatan/Strenghts, Kelemahan/Weakness, Peluang/ Opportunities, dan

Ancaman/Threats atau dengan metoda lainnya. Pemilihan teknologi (gambar diagram alir pemilihan teknologi) dengan mempertimbangkan

faktor : • Kepadatan penduduk • Tingkat pendapatan • Pelayanan air minum (sumber air bersih yang ada, peruntukan sumber air) • Beban pencemaran KgBOD/ha/hari • Kemiringan tanah dan ketersediaan lahan IPAL • Keinginan dan kemampuan membiayai/kecocokan (Real Demand Survey / RDS) • Pilihan teknologi pengolahan air limbah (konvensional/ kombinasi saluran air hujan/ Small

Bore Sewerage/ Shallow Sewerage/ Vacuum Sewerage/ tangki septik & filter anaerobik, dsb. 41


4.4. Pilihan Arah Pengembangan

Analisis SWOT (memperhatikan 8 pertimbangan), ada 4 kuadran. Penetapan arah pengembangan didasarkan posisi kuadran hasil analisis SWOT, ada

4 strategi (Gambar grand strategi pengembangan)

42


4.5. Penetapan Arah Pengembangan

4

3

B2

1A

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4

-1

-2

-3

-4

O

T

W S

Kuadran IVKuadran I

Kuadran IIIKuadran II

Matriks SWOT

Zona yang dibangun terlebih dahulu pada tahap mendesak Dibagi dalam cluster-cluster Ditetapkan berdasarkan 6 hal: Tingkat permasalahan pencemaran air limbah terhadap air tanah dan badan air

penerima; Tingkat kemudahan pelaksanaan; Tingkat kelayakan ekonomi dan keuangan; Kajian lingkungan; dan kajian kelembagaan

Ditetapkan beradasarkan 6 kriteria: Keseragaman tingkat kepadatan penduduk; Keseragaman bentuk topografi dan kemiringan lahan; Keseragaman tingkat kepadatan bangunan; Keseragaman tingkat permasalahan pencemaran air tanah dan permukaan; Kesamaan badan air penerima; dan Pertimbangan batas administrasi

43


4.6. Pembagian Zona Perencanaan

4.7. Penetapan Zona Prioritas

44


Gambar 4.3 Pemetaan Zona Prioritas (Contoh)


Gambar 4.4 Peta Pembagian

Cluster (Contoh)

45



Tabel 4.2 Kriteria untuk Zona prioritas (Contoh)

Tabel 4.3 Zona Prioritas yang Terpilih untuk Dilakukan Pengelolaan Air Limbah (Contoh)

Dijelaskan mengenai Strategi Sanitasi Kab./Kota (SSK), proses penyusunan SSK Disesuaikan dengan perkiraan debit air limbah Perkiraan kondisi sosial ekonomi, dan lingkungan masa datang Sistem pengembangan pengelolaan Sistem pelayanan dibagi jadi 2 (individu dan komunal) Cakupan pelayanan sistem setempat min.60%, Kepadatan penduduk > 300 jiwa/ha punya satu IPAL dan SPAL Masyarakat min. 50.000 jiwa punya IPLT Adanya aturan untuk mendukung SPAL yang bermutu

Dijelaskan bahwa ada 3 pilihan arah pengembangan SPAL: Mengembangkan sistem setempat (on-site); Mengembangkan sistem terpusat skala kawasan tersendiri; dan Di integrasikan dengan sistem terpusat yang sudah terbangun.

Penetapan arah pengembangan didasarkan pada Rencana Induk (Permukiman baru yang akan dan sedang dikembangkan)

46


4.8. Arah Pengembangan SPAL pada Permukiman Baru

4.9. Strategi Pengembangan Prasarana

Perlu dibuat peraturan daerah Apabila belum ada, maka mengikuti ketentuan dalam peraturan ini

Dijelaskan bahwa dasar-dasar penyusunan kelembagaan terdapat 5 aspek Dijelaskan kondisi kelembagaan pengelolaan air limbah Diberikan keterangan mengenai kebutuhan pengembangan kelembagaan

disertai dengan model-model kelembagaan Dijelaskan peran dan tanggung jawab kelembagaan Dijelaskan kapasitas kelembagaan korelasi dengan luas wilayah layanan Diberikan penjelasan mengenai kelembagaan yang dibentuk oleh

masyarakat sendiri (jika ada)

47


4.10. Strategi Pengembangan Kelembagaan

4.11. Strategi Pengembangan Pengaturan

Dibagi menjadi 2 hal (pemberdayaan masyarakat dan kampaye publik) Dijelaskan bahwa terdapat 4 kriteria perilaku yang menandakan

SPALnya efektif Kampanye publik dilakukan secara kontinu hingga masyarakat dapat

berpartisipasi Dijelaskan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan sosialisasi yang

melibatkan gender Kebutuhan pengembangan peran masyarakat dalam hal :

- Membantu penyediaan lahan IPAL - Pelaksanaan pembangunan infrastruktur - Operasional dan pemeliharaan

48


4.12. Strategi Pengembangan Edukasi dan Peran Masyarakat

Pendanaan selain dari pemerintah (pajak APBD dan APBN), dapat berasal dari masyarakat/swasta (retribusi, kemitraan)

Dijelaskan bahwa sumber dana investasi tergantung area cakupan pelayanan

Disebutkan juga bahwa terdapat 3 sumber pendanaan SPAL Dilakukan analisis ekonomi untuk menetapkan tingkat pendapatan

masyarakat (high/medium/low income), sehingga bisa dilakukan analisis subsidi silang

49


4.13. Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pembiayaan

Output Disepakatinya daftar Program dan Kegiatan Pengembangan Sistem

Pengelolaan Air Limbah. Teridentifikasinya indikasi pendanaan kegiatan dari APBD, APBD

Provinsi, dan APBN Input ke Dokumen Rencana Induk Bab V : Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Milestone 5 : Penyusunan Program dan Kegiatan

50

51

Menjelaskan mengenai : Rencana program yang

dibuat terkait pengembangan pengelolaan air limbah Rencana pembiayaan, Indikasi rencana investasi

proram, Sosialisasi dokumen rencana

induk, Tahap legalisasi dari rencana

induk


Diberikan keterangan mengenai Kriteria Desain Rencana Air Limbah dan Sanitasi Disebutkan usulan Zona On-Site dan Off-Site Pembangunan Air Limbah Disebutkan usulan Perbaikan Saluran Air Limbah dan Saluran Drainase Disebutkan Fasilitas Air Limbah Setempat yang Diajukan Diinformasikan Fasilitas Pengolahan Air Limbah Terpusat dan Lokasi IPAL yang

Diajukan Dijelaskan cara Pengelolaan Lumpur Tinja Rangkuman dari praktek masa kini dan isu-isu Strategi dasar jangka panjang untuk pengelolaan lumpur tinja Pengelolaan penyedotan

Diinformasikan mengenai Pembebasan Lahan dan Pemindahan Tempat Tinggal Dijelaskan Luas Dampak Lingkungan dari Rencana Induk

52

5.1. Rencana Program


5.1.1. Rencana Program Umum

53




Tabel 5.1 Ringkasan Rencana Program Pengelolaan Air Limbah

54




Tabel 5.2 Zona yang Disusulkan untuk Penerapan Sanitasi On-site dan Off-site

55




Tabel 5.6 Analisis Alternatif Usulan Proses Pengolahan Air Limbah

Diberikan keterangan mengenai Kriteria Desain : Pendekatan Strategis Sanitasi Aplikasi Pendekatan Strategis Sanitasi untuk Rencana Induk

Dianalisis Cakupan Suplai Air Minum dan Proyeksi Permintaan Dilakukan Proyeksi Volume dan Kuantitas Air Limbah Dilakukan Proyeksi Tangki Septik dan Volume Lumpurnya Dianalisis Karakteristik Air Limbah Dianalisis Beban Pencemaran Air Limbah

56



5.1.2. Kriteria Desain dan Proyeksi Pembebanan

Disesuaikan dengan rencana pengembangan tata kota dan jaringan distribusi utama

Disebutkan bahwa terdapat 5 tahapan pelaksanaan perencanaan jaringan distribusi air limbah

Disebutkan data-data yang dibutuhkan : - Peta kemiringan lahan dan tata guna lahan - Peta rencana pelayanan air minum - Peta kepadatan penduduk

Dijelaskan bahwa terdapat rencana pembagian zona system SPAL berdasarkan topografi, tata guna lahan, dan kondisi wilayah perencanaan. Pembagian bisa berdasarkan wilayah administrasi seperti kelurahan/ kecamatan/kabupaten, dst.

Dijelaskan bahwa pemilihan dan pentahapan untuk system air limbah terpusat/ setempat didasarkan diagram pemilihan PPSP

Pembuatan peta zona prioritas 57



5.1.3. Rencana Jaringan

Dijelaskan bahwa keterpaduan dilakukan sejak tahap perencanaan hingga tahap akhir agar beban IPAL bertahap sesuai kapasitasnya

Dijelaskan kendala Sistem Sanitasi dan Saluran Air Limbah Dijelaskan Pendekatan Strategis Sanitasi dan Air Limbah Pendekatan strategis pengembangan sanitasi Pendekatan strategis saluran air limbah

Dijelaskan alternatif teknik Sistem Saluran Air Limbah Dilakukan analisis Teknik Sistem Saluran Air Limbah dan Pengolahannya

58



5.1.4. Review Opsi Teknologi Air Limbah dan Sarana Prasarana Sanitasi

Dijelaskan bahwa sasaran pelayanan awal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan kawasan strategis

5.1.5. Kriteria dan Standar Pelayanan

5.1.6. Rencana Keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Dijelaskan bahwa pengembangan kelembagaan dilakukan melalui 4 tahapan Yang perlu diperhatikan adalah SDM dan struktur organisasi penyelenggara Dilakukan perbandingan bentuk-bentuk kelembagaan pengelolaan air limbah

(PD/PT/UPTD/Dinas/BLUD) Dilakukan perumusan isu-isu strategis dikaitkan dengan indikasi program

kelembagaan yang sesuai Dilakukan Pembaruan Sektor (Pengaturan Regulasi dan Peran dan “Suara”

Masyarakat ) Dijelaskan mengenai Agenda Hukum Daerah Dijelaskan mengenai Bidang Indikasi Perkembangan dan Sistem Pemantauan Dijelaskan Tujuan dari Rencana Aksi Pengembangan Kelembagaan Lokal Dijelaskan maksud dari Service Delivery Organization (SDO) Pilihan SDO dan Indikator Kinerja SDO

Dijelaskan Tujuan Rencana Peningkatan Kinerja Keuangan dan Pengoperasian Dijelaskan cara Pengaturan Pengelolaan Proyek 59



5.1.7. Rencana Pengembangan Kelembagaan

Dijelaskan Garis Besar dari ekonomi dan analisis keuangan terhadap opsi pengembangan

Dianalisis Pengembalian dana, kemampuan, kerelaan membayar, serta alternatif sistem tariff

Dijelaskan Pilihan/ opsi pemasukan lainnya Dijelaskan mengenai sumber keuangan Evaluasi sumber keuangan yang sudah ada Rencana keuangan yang diajukan

60



5.1.8. Rencana Pengelolaan Keuangan

61


5.1.8. Rencana Pengelolaan Keuangan

Dijelaskan bahwa sistem yang digunakan umumnya sistem pengolahan air limbah setempat

Dijelaskan bahwa program pendukung dapat berupa rencana teknis detail/ penyuluhan, dsb.

Disebutkan rencana kebutuhan biaya konstruksi dan non-konstruksi

62

5.2. Rencana Tahapan Pelaksanaan Kegiatan


5.2.1. Rencana Jangka Pendek / Tahap Mendesak

Dijelaskan bahwa sistem yang digunakan dipilih berdasarkan alternatif yang ada

Dijelaskan bahwa program pendukung dapat berupa rencana teknis detail/ penyuluhan, dsb.

Disebutkan rencana kebutuhan biaya konstruksi dan non-konstruksi

5.2.2. Rencana Jangka Menengah

Dijelaskan bahwa rencana pembangunan sarana &prasarana dibagi jadi 3 tahap Diperlukan jadwal pembiayaan untuk mempermudah Dijelaskan mengenai 3 hal yang perlu diperhatikan dalam rencana keuangan

(sumber dana, kemampuan, dan kemauan masyarakat) Dilakukan analisis keuangan mengenai kemampuan daerah (income per capita)

dalam mengelola air limbah

Dijelaskan bahwa daerah pelayanan sampai 20 tahun melingkupi area studi Dijelaskan bahwa sistem yang digunakan dipilih berdasarkan alternatif yang ada Dijelaskan program pendukung dapat berupa rencana teknis detail/ penyuluhan,

dll. Disebutkan rencana kebutuhan biaya konstruksi dan non-konstruksi, perlu

memperhatikan tingkat inflasi

63

5.2. Rencana Tahapan Pelaksanaan Kegiatan


5.2.3. Rencana Jangka Panjang

5.3. Rencana Pembiayaan

Dijelaskan bahwa melakukan konsultasi publik min. 3 kali selama 12 bulan ketika menyusun rencana induk

Dijelaskan bahwa konsultasi harus melibatkan stakeholder

Dijelaskan bahwa terdapat 5 hal yang harus diperhatikan dalam investasi program

Harus dihitung kelayakan proyeknya berdasarkan studi kelayakan

64

5.4. Indikasi Rencana Investasi Program


5.5. Sosialisasi Dokumen Rencana Induk

Dilakukan penetapan oleh kepala daerah

5.6. Tahap Legalisasi Rencana Induk

65


Tabel 5.28 Skematik Penyusunan Rencana Program

Tabel 5.29 Cara Menentukan Prioritas Program

66


Tabel 5.30 Rencana Program dan Nilai Investasi Master Plan Air Limbah Jangka Pendek

Output Tersusunnya Draft Rencana Induk Kabupaten/ Kota Pengesahan Rencana Induk Kabupaten/Kota oleh Kepala Daerah yaitu

Bupati/ Walikota Input ke Dokumen Rencana Induk Bab V : Rencana Program (Sub-Bab 5.6) Bab VI : Kesimpulan dan Rekomendasi

Milestone 6 : Finalisasi Rencana Induk

67


68

Menjelaskan mengenai : Kesimpulan dari rencana

induk yang telah dibuat dan Rekomendasi yang

diberikan Pengesahan yang

dilakukan oleh Pemerintah Setempat

Berisi tentang tindak lanjut dari Rencana Induk Sistem Pembuangan Air Limbah Terpusat.


69

Berisi tentang konsep penyusunan rencana induk air limbah, permasalahan yang ada pada kondisi eksisting, strategi-strategei yang diajukan dan rencana program untuk mengatasi permasalahan yang terdapat pada daerah perencanaan dan untuk mengembangkan sistem pengelolaan air limbahnya.

6.1 Kesimpulan

6.2 Rekomendasi

PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT (RI – SPALT)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Oleh:

Prof. Ir. Joni Hermana, MSc. ES., Ph.D

Jurusan Teknik Lingkungan, ITS Surabaya 60111

[email protected]

Kriteria yang dimaksud adalah kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencanaan yang sudah umum digunakan, namun jika ada data hasil survei maka kriteria teknis menjadi bahan acuan. Kriteria tersebut meliputi : Tingkat pelayanan yang diinginkan, Cakupan pelayanan, Jenis pelayanan yang dapat ditawarkan ke pelanggan jika kegiatan ini direalisasikan. Sementara itu, data-data yang dikumpulkan dapat berupa : Jumlah MCK/Cubluk Sistem pipa penyalur air limbah Tangki septik Jumlah penduduk terlayani Kawasan pelayanan Data-data lain mengenai pengelolaan air limbah


71


2.3.1 Tingkat pelayanan

Back


72

Data-data yang dibutuhkan untuk Survey Pengkajian Wilayah Studi dan Wilayah Pelayanan

Data Primer Data Sekunder

Alternatif badan air penerima hasil air limbah yang telah dikelola Jalur pipa transmisi air limbah

(kondisi topografi jalur pipa) Lokasi instalasi pengolahan air

limbah Alternatif tempat pembuangan

lumpur yang dihasilkan dari pengolahan air limbah

Batas wilayah studi, wilayah proyek, dan wilayah pelayanan Data teknis yang meliputi :

Iklim, geografi, geologi, hidrologi, RTRW, laporan teknis sistem pengelolaan air limbah (jika ada), data sosial ekonomi, dan data kependudukan

Back


73

Data-data yang dibutuhkan untuk Survey Pengkajian Kualitas Air Limbah


Foto-foto lokasi badan air penerima, kondisi IPAL, dan lokasi pembuangan lumpur Kualitas dan kuantitas air limbah

(sebelum dan setelah diolah) Perkiraan kapasitas badan air

Jenis atau golongan badan air penerima Perkiraan kapasitas badan air Kajian geologi, hidrologi,

geohidrologi, dan morfologi Baku mutu air limbah yang

berlaku pada daerah pelayanan

Back


74

Data-data yang dibutuhkan untuk Survey Pengkajian Demografi dan Ketatakotaan


- Data-data kependudukan, meliputi : Kepadatan Penduduk Persebaran Penduduk Migrasi Penduduk per tahun Penduduk Usia Sekolah

Peta-peta mengenai kondisi fisik daerah studi

Back


75

3.1.2. Kondisi Fisik


Topografi dan kemiringan Permeabilitas tanah

Topografi dan kemiringan Geologi dan Iklim Sungai dan Rencana

Pengelolaan SDA Laut dan Data Hidrologi Potensi Bencana Alam

Back


76


3.1.3. Tata Ruang Kota

Back


77

Data Teknis Kondisi Eksisting SPALT dan IPLT


Kinerja Pelayanan Tingkat Pelayanan Kinerja Instalasi, Jaringan

Perpipaan, dan Peralatan/Perlengkapan

Sistem Pengelolaan Kondisi O&M Data Sosial dan Ekonomi

Periode Pelayanan Cakupan Pelayanan Kinerja Instalasi dan Jaringan

Perpipaan Jumlah

Peralatan/Perlengkapan Sistem Pengelolaan Prosedur dan Kondisi O&M Peta Wilayah disertai data

Topografi, geografis, geologi Data Sosial dan Ekonomi


78

Data Teknis Kondisi Eksisting SPALS


Pemetaan masyarakat tentang kondisi sumber air dan akses terhadap sarana sanitasi yang tersedia

Kelayakan Teknis di Lapangan

Pemetaan masyarakat tentang kondisi sumber air dan akses terhadap sarana sanitasi yang tersedia Kelayakan Teknis di Lapangan Prediksi Perkembangan

Lingkungan Permukiman Prediksi Peningkatan Sosial

Ekonomi Masyarakat

Back


79

Data Non-Teknis Kondisi Eksisting SPALT


Kondisi dan Kinerja Karyawan Kinerja Kelembagaan

Kondisi dan Kinerja Keuangan Jumlah Pelayanan Kinerja Kelembagaan

Data Non-Teknis Kondisi Eksisting SPALS


Kondisi Permukiman Kebiasaan/ Perilaku

Jumlah Calon Penerima Manfaat untuk 5 tahun ke depan

Back

8 Pertimbangan dalam Analisis SWOT

80



Kondisi sistem pengelolaan air limbah; Kondisi tingkat pencemaran air tanah; Kondisi tingkat pencemaran badan air penerima; Kondisi sosial ekonomi masyarakat; Kondisi kesehatan masyarakat; Tingkat kesediaan membayar retribusi (willingness to pay); Kondisi prasarana lingkungan permukiman lainnya (jalan, drainase,

dan sebagainya); dan Proyeksi kapasitas pendanaan investasi dari APBD.

Back

Grand Strategi Arah Pengembangan

81



Back

Dasar-dasar penyusunan kelembagaan meliputi hal-hal berikut ini: Menyusun klasifikasi jenis sarana dan prasarana yang harus dikelola

termasuk peralatan yang akan dioperasikan. Menganalisa kapasitas sarana dan prasarana air limbah yang harus

dikelola dalam satuan orang/bulan dengan rincian orang/hari. Mengelompokkan bagian-bagian yang sejenis untuk memudahkan

penyusunan bidang-bidang organisasi kelembagaan. Operator terpisah dari regulator, sehingga jelas fungsi penyelenggara

dengan pelaksana. Menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi pengaturan, pembinaan,

pembangunan dan pengawasan (pp 38/2007).

82


4.10. Strategi Pengembangan Kelembagaan

Back

4 kriteria perilaku yang menandakan SPALnya efektif Bersedia tidak membuang air limbah secara sembarang pada

lingkungan. Bersedia menyediakan tangki septik sesuai standard pada masing-

masing bangunan. Bersedia mengelola tangki septik secara benar dengan melakukan

pengurasan lumpur tangki septik secara rutin (setiap 3 tahun sekali). Bersedia membayar retribusi air limbah khususnya bagi penduduk

yang daerahnya telah dilayani oleh jaringan perpipaan air limbah.

83


4.12. Strategi Pengembangan Edukasi dan Peran Masyarakat

Back

Sumber Pendanaan SPAL, yaitu : Proyek SPAL Lintas Provinsi, sumber dananya dari APBD. Proyek SPAL Lintas Kab/Kota, sumber dananya dari APBD Provinsi

tempat berlangsungnya proyek. Proyek SPAL Kab/Kota, sumber dananya dari APBD Kota/ Kabupaten

tersebut.

84


4.12. Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pembiayaan

Back

Faktor Desain untuk Grit chamber

85




Faktor Rencana Kriteria Keterangan

Dimensi

Kedalaman, m

Panjang, m

Lebar, m

Rasio lebar/dalam

Rasio panjang/lebar

2 – 5

7,5 – 20

2,5 – 7

1:1 s/d 5:1

2,5:1 s/d 5:1

Jika diperlukan untuk menangkap pasir halus

(0,21 mm), gunakan td yang lebih lama.

Lebar disesuaikan juga untuk peralatan

pengeruk pasir mekanik, kalau terlalu lebar

dapat menggunakan buffle pemisah aliran

untuk mencegah aliran pendek.

Kecepatan Aliran, m/dt 0,6 – 0.8 Di permukaan air

Waktu detensi pada aliran

puncak, menit 2 – 5

Supply udara Liter/det.m

panjang tangki 5-12 jika menggunakan aerated Grit chamber

(Sumber: Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah, PU, 2006) Back

5 tahapan pelaksanaan perencanaan jaringan distribusi air limbah 1. Tentukan daerah pelayanan 2. Kumpulkan data untuk daerah pelayanan

Metoda analisis penentuan daerah pelayanan dengan administratif kebijaksanaan pemerintah daerah, dan rencana penerapan jaringan distribusi utama pengolahan air limbah: Jumlah penduduk, Peta topografi, situasi lokasi, peta jaringan yang sudah ada di daerah pelayanan, Asumsi konsumsi pemakaian air domestik, Asumsi konsumsi pemakaian air nondomestik, Daya dukung tanah, dan Hasil pengukuran lapangan

3. Gambarkan sistem jaringan distribusi utama disesuaikan dengan data pendukung 4. Tentukan diameter pipa dan perhitungan hidrolis sebagai berikut: Tentukan kecepatan aliran dalam, pipa sesuai dengan kriteria perencanaan antara

dua titik simpul. Hitung diameter pipa berdasarkan rumus: Q = AV

5. Gambarkan sistem jaringan distribusi utama yang memuat data sebagai berikut: Nomor simpul Elevasi setiap simpul 86


5.1.3. Rencana Jaringan

Back

4 Tahapan Pengembangan Kelembagaan Pengkajian kembali terhadap perundang-undangan terkait terhadap

kelembagaan. Lakukan kajian terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan,

tugas dan kewenangan instansi tertentu, mekanisme pendanaan, kebiasaan atau adat masyarakat.

Lakukan kajian terhadap struktur organisasi yang ada. Buat rencana pengembangan kelembagaan yang mampu untuk

mengelola SPALT yang direncanakan.

87



5.1.7. Rencana Pengembangan Kelembagaan

Back

5 hal yang harus diperhatikan dalam investasi program, yaitu : Seluruh program pengembangan yang tertera dalam rencana induk harus

dikelompokan atas 4 (empat) tahapan pengembangan 5 tahun. Seluruh program 5 tahunan ke 1, 2, 3, dan 4 harus dihitung nilai investasinya

dengan standard harga saat ini (current price). Rencana biaya investasi program dari rencana induk harus dibandingkan

dengan rencana penduduk terlayani sehingga dapat diketahui nilai biaya investasi perkapita atau nilai biaya investasi per rumah tangga dari penduduk yang mendapat manfaat langsung.

Nilai biaya investasi perkapita tersebut harus dibandingkan dengan income perkapita pertahun dari kota yang bersangkutan, sebagai lapisan awal (screening) sebelum dilakukan studi kelayakan ekonomi dan keuangan proyek.

Kelayakan proyek program 5 tahunan ke 1, 2, 3, dan 4 dapat dilakukan kemudian sesuai tahapan pembangunan 88

5.4. Indikasi Rencana Investasi Program


Back

Documents

Teknik Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat