TEKNIK FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS PENYUSUNAN LARAP

Langkah 1 1) Dalam penyusunan LARAP, banyak kegiatan yang

membutuhkan komunikasi dan fasilitasi seperti Sosialisasi,

rembuk warga, Konsultasi Publik,dll

2) Oleh karena itu dibutuhkan satu strategi komunikasi agar

prosesnya berlangsung dengan baik dan efektif

3) Petakan parapihak dan perannya masing-masing dalam

proses penyusunan LARAP (baik itu untuk pengadaan tanah

dan/atau permukiman kembali), tulis dalam metaplan dan

gambarkan dalam bentuk skema.

Pemetaan dan Pembagian PeranStakeholder/Jaringan

Pemerintah Kota/Kab

BBWS

BappedaBKAD

Dinas Perkim

BPN

Tim Pengadaan Tanah

BUMN/Swasta

BPPWKorkot/Askot

Tim Fasilitator

BKM/Lembaga MasyarakatSatker PPW

Perguruan Tinggi

DPRD

Masy miskin/WTP

Lurah/Camat

POKJA PKP

Hirarki

Koordinasi

Fasilitasi/Support

Advokasi

Langkah 2 1) Lakukan analisis sederhana pengaruh dan kepentingan

parapihak tersebut dalam proses penyusunan LARAP

2) Grouping para pihak dalam bentuk kuadran:

• Kuadran I Pihak yang pengaruhnya kuat dan kepentingannya

kuat dalam Penyusunan LARAP

• Kuadran II Pihak yang kepentingannya kuat tapi pengaruhnya

kecil dalam Penyusunan LARAP

• Kuadran III Pihak yang pengaruhnya kuat tapi kepentingannya

kecil dalam Penyusunan LARAP

• Kuadran IV Pihak yang pengaruhnya lemah dan kepentingannya lemah dalam

Penyusunan LARAP

Analisis Stakeholder Tingkat Kota

Penting mengidentifikasi Stakeholder yang menjadi menjadi mitra dalampengadaan tanah atau Permukiman Kembali

Berkepentingan

Media MasaBUMN/Swasta LSM/NGOPemprov Perguruan TinggiDPRDLurah/Camat

Walikota/BupatiTim Pengadaan Tanah

BappedaBPNBKD

BBWSDinas Perkim

BUMN/SwastaBPPW

KSMMasyarakat Miskin &Tinggal di Kawasan Kumuh

Korkot/AskotFasilitator

BKM/Lembaga masyarakat

Pe

ng

aru

h

Tidak memiliki kepentingan khusus, tidak

terlibat, tetapi sumber daya yang ada bisa menjadi pendorong untuk pengadaan tanah

Kurang memiliki kepentingan

ataupun pengaruh dalam pengadaan

tanah

Memiliki kepentingan besar

dan kekuatan terhadap

peningkatan pengadaan tanah

memiliki kepentingan dalam pengadaan tanah,

tetapi pengaruhnya tidak kuat

Berkepentingan

I

II

III

IV

Langkah 3 1) Identifikasi ISU yang terkait dalam hal:

• Penyusunan LARAP

• Pelaksanaan LARAP

2) Bagaimana strategi komunikasi yang dapat membantu untuk

menyelesaikan isu-isu tersebut

3) Tuangkan ke dalam Matrik

No

.Isu Kegiatan Materi/Pesan Pelaku

Sasaran/

KhalayakMedia Output

Waktu

Pelaksanaan

1 Penyusunan

LARAP

2 Dst

3 Pelaksanaan

LARAP

4 dst

Matrik Strategi Komunikasi dan Advokasi

PROSES & TAHAPAN PENYIAPAN LAHAN DI MATARAMNo. Kegiatan Pelaku Sasaran Output Waktu Pelaksanaan

1 Survei Awal Lokasi Dinas PKP dan Dinas

PU kota Mataram di

Fasilitasi oleh

Fasilitator KOTAKU

Warga Masyarakat

Terdampak Proyek.

Teridetifikasi Lahan dan WTP. 10 Desember 2018

2 Sosialisai Kegiatan TIM KOTAKU dan

Dinas PKP

Warga Masyarakat

Terdampak Proyek, Pejabat

Tingkat Kelurahan dan

Kecamatan.

Masyarakat Paham tentang kegiatan

pembebasan lahan untuk kegiatan

Penataan Kawasan DAS Jangkok.

20 Desember 2018

3 Rembug Kesiapan

Warga masyarakat

TIM KOTAKU dan

Dinas PKP

Warga Masyarakat

Terdampak Proyek, Pejabat

Tingkat Kelurahan dan

Kecamatan.

Adanya persetujuan masyarakat

untuk pembebsan lahan dan aset

warga terdampak untuk pembebasan

lahan.

2 Januari 2019

4 Pendataan Awal TIM KOTAKU, Dinas

PKP kota Mataram

dan Dinas PU.

Lahan dan aset warga

Masyarakat Terdampak

Proyek

Terdentifikasinya data Warga

Terdampak (Indentitas dan Alas Hak)

dan objek pengadaan tanah (luas

lahan dan jenis aset warga

terdampak)

7- 8 Januari 2019

5 Focus group

Discussion on (FGD)

tentang konep

desain Kawasan.

TIM KOTAKU, Dinas

PKP kota Mataram

dan Dinas PU.

Warga Masyarakat

Terdampak Proyek

Disepakati lebar jalan 6 M dengan

konstruksi Paving Block dan drainase

dengan konstruksi beton pra-cetak

(U-ditch), penataan jalan lingkungan,

Jembatan, dan RTP untuk

menyongsong tema penataan

kawasan DAS Jangok Green

Riverside.

16 Januari 2019

Survei AwalLokasi

SosialisaiKegiatan

RembugKesiapan

Masyarakat

Identifikasi Lahandan Aset Warga

Terdampak.

FGD

Lanjutan Tahapan Penyiapan LahanNo. Kegiatan Pelaku Sasaran Output

Waktu

Pelaksanaan

6 Pembuatan Konsep Desain Melalui Visualisai 3D

dan Animasi.

Dinas PU dan Dinas

PKP.

Warga Masyarakat

dan Pemrintah

Kota

Adanya gambar 3D dan

Animasi yang dipahami oleh

Warga dan Pemerintah Kota.

17 Januari 2019

7 Konsultasi Publik I BAPPEDA, BKD,

ATR/BPN dan

Kejaksaan Negeri

Kota Mataram.

Warga Masyarakat

dan Pemrintah

Kota

Adanya Berita Acara

Kesepakatan Warga untuk

Pembebasan Lahan dan Aset

WTP dengan Pemerintah Kota

Mataram.

21 Januari 2019

8 Pendaftaran ke ATR/ BPN Kota Mataram untuk

pengukuran luas lahan yang akan dibebaskan sesuai

batas yang dibutuhkan dan alas yang dimiliki WTP.

BKD Kota Mataram Warga terdampak

proyek

Adanya jadwal pengukuran

lahan warga terdampak dan di

informasikan ke Pihak

kelurahan serta Masyarakat

terdampak

23 Januari 2019

9 Pengukuran dan penentuan Persil Lahan terdampak

dan sisa Lahan Warga

TIM KOTAKU, Bagian

Aset BKD, ATR/BPN

Kota Mataram,

Pejabat Kelurahan.

Warga Masyarakat

Terdampak Proyek

Adanya Peta Bidang persil

Lahan masing- masing warga

terdampak proyek.

12 Maret 2019

10 Penilaian ganti kerugian Aset Warga Terdampak

oleh Kantor Jasa Penilai Publik

KJPP Warga Masyarakat

Terdampak Proyek

Adanya Hasil Penilian Harga

Aset Warga Terdampak.

3 Mei 2019

11 Uji Publik Konsep Desaian Skala Kawasan dan

Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan

Pemelihara.

TIM KOTAKU,

BALITBANG Kota

Mataram, Dinas LHK

Kota Mataram,

Dinas Pertanian,

Camat, dan Lurah

Warga Masyarakat

Terdampak Proyek

Adanya Berita Acara

Kesepakatan Warga dan Dinas

serta Pejabat lain.

16 Mei 2019

PembuatanKonsepDesain

Uji PublikKonsepDesain

KonsultasiPublik I

Pendaftaranke ATR/BPN

Pengukuran danPenentuan Persil Lahan

PenilaianGanti Kerugian

Lanjutan Tahapan Penyiapan LahanNo. Kegiatan Pelaku Sasaran Output

Waktu

Pelaksanaan

12 Konsultasi Publik II (Musyawarah Warga)

dalam Rangka Penyampaian hasil

pengukuran dan besaran nilai ganti

kerugian

Pemerintah Kota, BKD,

ATR/BPN

Warga

Masyarakat

Terdampak

Proyek

Berita Acara Kespakatan Nilai

ganti kerugian Lahan dan Aset

Warga Terdampak.

17 Mei 2019

13 Penandatanganan Berita Acara Pelepasan

Hak dari Pemilik Tanah kepada Pemerintah

Kota Matram dihadapan kepala BPN Kota

Mataram, serta penandatanganan dokumen

pembayaran ganti kerugian

BKD dan ATR/BPN Warga

Masyarakat

Terdampak

Proyek

Berita Acara Pelepasan Hak dan

dokumen pembayaran(kwitansi

pembayaran)

21 Mei 2019

14 Proses Pemisahan Sertifikat terhadap tanah

Warga yang terkena sebagaian dan jika

tanah dibebaskan seluruhnya maka

langsung proses permohonan hak pakai atas

nama Pemerintah Kota Mataram

ATR/BPN Kota Mataram Warga

Masyarakat

Terdampak

Proyek

Adanya serifikat baru

pecahan/sisa lahan WTP.

23 Mei 2019

15 Konsultasi Teknik dengan Kepala Satker

PJSA BWS Nusa Tenggara I

Korkot,TMC, OSP dan

Satker PJSA BWS Nusa

Tenggara I

Satker PJSA

BWS Nusa

Tenggara I

Tidak diperlukan Rekomendasi

Teknis terkait pelaksanaan

kegiatan skala kawasan DAS

Jangkok karena tidak

mengurangi luas Penampang

sungai

1 Juli 2019

16 Pembersihan lahan DAS Jangkok Masyarakat, Ketua RT,

Kepala Lingkungan, serta

Aparat Kecamatan dan

Kelurahan.

Lahan pinggir

sungai jangkok

Kebersihan lahan tepi sungai

dari sampah dan bangunan liar.

31 Juli – 4

September

2019

KonsultasiPublik II

PelepasanHak Asset

PembuatanSertifikat

Baru

KonsultasiTeknis

PembersihanLahan

Kegiatan Sosialisasi dan Rembug KesiapanWTPDOKUMENTASIDOKUMENTASI

DOKUMENTASI Survey WTP dan Pengukuran Lokasi Kegiatan

Kegiatan Konsultasi Publik dan PenyepakatanNilai Ganti Kerugian Aset WTP

DOKUMENTASI

Penandatanganan Pelepasan Hak di HadapanKepala BPN

DOKUMENTASI

Terima Kasih