Upload
lydung
View
275
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
1
TATA CARA PERIZINAN DAN MUATAN DALAM IZINPEMBUANGAN AIR LIMBAH
Direktorat Pengendalian Pencemaran AirDitjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LingkunganKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Outlet IPAL Industri
Outlet IPAL Kegiatan HotelDisampaikan olehArif Fadillah
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 69 ayat 1 huruf a : Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 20 ayat 3 : Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :a.Memenuhi baku mutu lingkungan hidupb.Mendapat izin
Izin Pembuangan Air LimbahJenis Izin :1.Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air2.Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut3.Izin Pemanfaatan Air Limbah 4.Izin injeksi Air Limbah ke Formasi untuk Industri MigasSemua industri wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan untuk kegiatannya
Izin Pembuangan Air LimbahJenis Izin :1.Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air
(NSPK PMLH 01/2010 Pasal 22 -30)1.Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut (di KLHK)2.Izin Pemanfaatan Air Limbah 3.Izin injeksi Air Limbah ke Formasi untuk Industri Migas (di KLHK)Semua industri wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan untuk kegiatannya
FUNGSI IZIN
Mengapa diperlukan?
Perangkat Penaatan PUU:- Pengawasan Penaatan terhadap perizinan- Persyaratan izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah- pengawasan penaatan persyaratan dalam izin
Perangkat Pengendalian Pencemaran PenurunanDampak- Pengendalian pencemaran merupakan bagian dari perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan- Pencegahan merupakan bagain pengendalian pencemaran- Perizinan merupakan bagian dari pencegahan- Izin wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan
atau rekomendasi UKL/UPL- Izin dibatalkan apabila Penerbitannya tanpa memenuhi syarat
sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakanlingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
- Daya tampung beban pencemaran digunakan sebagai dasar penetapanizin pembuangan air limbah
Pendorong inovasi teknologi Proses Produksi (3R or more), Pengelolaan air limbah:- diperbolehkan melakukan pembuangan limbah sepanjang memenuhi baku
mutu lingkungan hidup dan memiliki izin- Pemanfaatan air limbah
IZIN LINGKUNGAN
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan
Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib AMDAL
Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib UKL/UPL
Wajib Memiliki
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan
Sumber: - Pasal 26 ayat 1 UU 32 tahun 2009- Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan
8
INTEGRASI IZIN-IZIN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KE DALAM IZINLINGKUNGAN
Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan SK kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL
izin-izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup [izin limbah B3, izin pembuangan air limbah, dumping, dll] TETAP ADA (Pasal 33 ayat 2 PP27/2012: Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup )
Izin lingkungan berfungsi sebagai semacam WADAH (BOX) bagi izin-izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup [izin limbah B3, izin pembuangan air limbah, dumping, dll]
Bupati/Walikota menggunakan baku mutu air limbahyang ditetapkan oleh Gubernur dalam menerbitkan izinpembuangan air limbah ke sumber air, kecuali diperolehbaku mutu lain yang lebih ketat dari hasil kajiandokumen lingkungan atau kajian pembuangan air limbahke sumber air
Jika Gubernur belum melakukan kajian ilmiah dan/ataumenetapkan baku mutu air limbah yang lebih spesifikdan/atau lebih ketat, Bupati/Walikota dalam menerbitkanizin pembuangan air limbah ke sumber air wajibmenggunakan baku mutu yang lebih ketat yang diperoleh dari hasil kajian dokumen lingkungan ataukajian pembuangan air limbah ke sumber air
KE SUMBER AIR
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KE LAUT
Menteri dalam menerbitkan izin
laut
Menteri dalam menerbitkan izinpembuangan air limbah ke lautwajib menggunakan baku mutu air limbah yang diperoleh dari hasilkajian dokumen lingkungan ataukajian pembuangan air limbah kelaut
Tata Laksana Izin Pembuangan Air Limbah ke LautBerdasarkan PerMENLH No 12 Tahun 2006
Menerbitkan atau menolak permohonan izin pembuangan air limbah ke lautselambat lambatnya 90 hari kerja sejak permohonan izin diterima dandinyatakan lengkap;
Penolakan terhadap permohonan izin pembuangan air limbah ke laut wajibdisertai dengan alasan penolakan;
Menteri/Gubernur
Persyaratan Administrasi: Pengisian Formulir Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut, Lampiran I dan II PerMENLH No 12 tahun 2006
Persyaratan Teknis: Upaya pencegahan, minimisasi air limbah, efisiensi SDA dan pengelolaan air limbah serta kajian dampak pembuangan air limbah
PERSYARA TAN
Habis masa berlaku Pembaharuan Izin: Perubahan Peraturan, Perubahan titik penaatan, pengalihan
penanggungjawab usaha dan atau kegiatan Pencabutan Izin: Tidak memenuhi persyaratan izin, melakukan perubahan total
terhadap jenis kegiatan/usaha, kegiatan/usaha tutup/brangkut Pembatalan Izin: ketidakbenaran data yang disampaikan dalam permohonan
izin
BERAKHIR-NYAIZIN
TATA LAKSANA PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN MENLH No. 01 Tahun 2010 :
Pembagian Kewenangan, Persyaratan dan Pencabutan Perizinan
Menetapkan persyaratan dan tatacara perizinan lingkungan yang berkaitandengan pembuangan air limbahdan pemanfaatan air limbah pada tanah: penunjukan instansi pemroses, persyaratan dan prosedur, jangka waktuberlakunya izin, dan berakhirnya izin;
Memberikan informasi kepada masyarakat: status perizinan, persyaratan dantata cara perizinan terkait dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah pada tanah;
Melakukan penetapan/penolakan/pencabutan/pemberhentian izin
BUPATI/WALIKOTA
(Ps. 28 )
Persyaratan Administrasi: Pengisian Formulir Permohonan, Izin Terkait Persyaratan Teknis: Upaya pencegahan, minimisasi air limbah, efisiensi SDA
dan pengelolaan air limbah serta kajian dampak pembuangan air limbahterhadap ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah dankesehatan masyarakat
PERSYARATAN TEKNIS(Ps. 22-23, Ps. 25-27)
Jangka Waktu Berlaku Izin: 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang (Ps. 24 ayat (4) ) Berakhirnya izin: Berakhir masa berlaku (Ps. 24 ayat (5) a), Pencabutan Izin: Tidak memenuhi persyaratan izin, melakukan perubahan total
terhadap jenis kegiatan/usaha, kegiatan/usaha tutup/brangkut (Ps. 24 ayat (5) b) Pembatalan Izin: ketidakbenaran data yang disampaikan dalam permohonan izin (Ps.
24 ayat (5) c)
BERAKHIR-NYA IZIN
(Ps. 24 ayat(4) dan (5))
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAHKe SUMBER AIR
PENANGGUNGJAWAB USAHA
DAN ATAU KEGIATAN
BUPATI/WALIKOTA
KAJIANAMDAL/UKL-UPL
DITOLAK DIIZINKAN
KEGIATANPEMBUANGAN
AIR LIMBAH
PERSYARATANIZIN & BMAL
PENGAWASANPPLH
Perbaikan
- ReLokasi –daya tampung tak memadai
OPTIMALISASI PERIZINAN:Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga izin dapat berfungsi sebagaimana mestinya
Mekanisme Perizinan:Manual & Pengaturan, Proses Permohonan , Proses Evaluasiterhadap permohonan izin, Proses Penetapan Izin, Proses Monitoring dan Evaluasi, Proses Publikasi
Pengawasan:Pengawasan terhadap persyaratan di dalam izin: Pemantuan kualitas lingkungan: menjadi instrumen untukmengidentifikasi adanya korelasi antara penaatanpersyaratan izin dan perbaikan kualitas lingkungan
Pemahaman dan Pengetahuan pemroses, pemohon dan masyarakat: Sosialisasi, Publikasi, dan edukasi tentang penyelenggaraan perizinanterhadap 3 pihak dalam penyelenggaraan perizinan tahu, mau, danmampu
Permasalahan Izin
PERDA: Belum adanya PERDA yang menjadi dasar Hukum
Muatan Izin: tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksiMasa Berlaku Izin: “beragam” Cth: Pembaharuan setiap tahun, pada saat belum ada perubahan yang signifikan baik dari sisi peraturan, proses produksi, teknologi, karakteristik air limbah, dan ekosistem/lingkungan
Melaksanakan penetapan DTBP sesuai kewenangannya secara berkalasekali dalam 5 tahun;
Menetapkan prioritas sumber air yang akan ditetapkan DTBP-nya; Bupati/walikota wajib menolak permohonan izin apabila berdasarkan;
analisis menunjukkan bahwa kegiatan tersebut akan menjadi faktordilampauinya DTBP;
Bupati/walikota melaporkan penetapan DTBP kepada Gubernur; Gubernur melaporkan penetapan DTBP kepada Menteri.
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota
Harus memperhitungkan: hidrologi dan morfologi termasuk status mutu/tropik, baku mutu air untuk sungai, baku mutu air dan kriteria status tropik untuk waduk dan danau, beban pencemaran;
Harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemaran air darimasing-masing sumber;
Menjadi dasar dalam penetapan izin lokasi, izin lingkungan, baku mutu air limbah (BMAL), kebijakan pengendalian pencemaran air, penetapanrencana tata ruang, dan penentuan mutu air sasaran.
Penetapan DTPB
DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN(DTBP) ditetapkanSebagai salah satu dasar pemberian izin pembuangan air
limbah
16
Hal-hal yang harus DIPERHATIKAN
Debit: yang diperbolehkan dibuangBaku mutu: konsentrasi & beban pencemaran, disesuaikan dengan kondisi ekosistem setempat, disesuaikan dengan jenis kegiatan
Titik penaatan: jelas jumlah dan lokasinya, titik koordinat Sumber air penerima: jelas lokasinya, disesuaikan dengan titik pembuangannyaKewajiban
Larangan
17
Hal-hal yang harus DIPERHATIKAN
Parameter: sesuai dengan jenis kegaiatan (karakteristikair limbah)
Frekwensi pemantauan: s frekwensi yang ditetapkan dalam izin
Pelaporan: waktu yang ditetapkan untuk melaporkan pelaksanaan izinnya
Masa berlaku izin
• TIDAK MEMILIKI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.• Tidak memasang flow meter • Mencampur air limbah proses produksi dengan limbah B3( pH<2/pH>12)• Pengenceran.• Saluran yang diduga dapat digunakan untuk bypass/pembuangan air limbah tanpa
diolah/belum memenuhi baku mutu.• Tidak melaporkan hasil analisa.• Parameter yang dipantau tidak sesuai dengan parameter YANG DIATUR dalam izin
atau peraturan /baku mutu • Perusahaan sering tidak memperhatikan/mencermati hasil Laboratorium• Saluran air limbah tidak bertanggul.• Tumpahan bahan kimia yang masuk pada saluran air hujan.• Air limbah dari cerobong boiler (berasal dari kolom penangkap debu ).
19
Pengawasan IZIN
Pasal 72“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatanpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izinlingkungan.”
Pasal 76 ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.”
UU 32/2009
PERSYARATAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
a. kewajiban untuk mengolah limbah;b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media
lingkungan;c. persyaratan cara pembuangan air limbah; d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan
keadaan darurat; e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah; f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis
mengenai dampak lingkungan g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan
dadakan; h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dan upaya penaatan
batas kadar yang dipersyaratkan; i. kewajiban melakukan suatu swapantau dan kewajiban untuk melaporkan
hasil swapantau.(Pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001)
perizinan belummencantumkan secara tegaspersyaratan dan kewajibanyang harus dipenuhi dan
dilaksanakan olehpenanggung jawab usaha
dan/ atau kegiatan sebagaipemegang izin
pembinaan danpengawasan penaatan serta
penetapan sanksi-sanksiapabila terjadi pelanggaran
terhadap persyaratan-persaratan yang dituangkan
di dalam izin
proses perizinan yang kurang tepat, keseragaman
format perizinan antardaerah, kekuatan perizinan
sebagai instrumenpencegahan pencemaran air
penanganan pascapenetapan perizinan akanmempengaruhi kredibilitas
dan akuntabitas izin danlembaga yang
mengeluarkan izin
BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH YANG TIDAK OPTIMAL
Jenis Pelanggaran Pidana (Tahun) Denda (Rp)Minimum Maximum Minimum Maksimum
Sengaja melakukanperbuatan yang mengakibatkandilampauinya bakumutu
3 10 3 M 10 M
Mengakibatkan orang terluka dan/ ataubahaya kesehatanmanusia
4 12 4 M 12 M
Mengakibatkan orang luka berat atau mati
5 15 5 M 15 M
SANKSI BAGI PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN /ATAU KEGIATAN
Sumber Pasal 98 UU 32/ 2009
Jenis Pelanggaran Pidana (Tahun) Denda (Rp)Minimum Maximum Minimum Maksimum
Karena kelalaiannyamengakibatkandilampauinya bakumutu
1 3 1 M 3 M
Mengakibatkan orang terluka dan/ ataubahaya kesehatanmanusia
2 6 2 M 6 M
Mengakibatkan orang luka berat atau mati
3 9 3 M 9M
SANKSI BAGI PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN /ATAU KEGIATAN
Sumber Pasal 99 UU 32/ 2009
Jenis Pelanggaran Denda (Rp)Maximum Minimum Maksimum
Melanggar baku mutu(bila sanksiadministrai tidakdipatuhi ataupelanggaran lebih darisatu kali) Ps. 100
3 3 M
Tanpa memiliki izinlingkungan. Ps. 109
3 1 M 3 M
Memberikan informasipalsu, menyesatkan, menghilangkaninformasi, merusakinformasi ataumemberi keteranganyang tidak benar. PS 113
1 1 M
SANKSI BAGI PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN /ATAU KEGIATAN
Sumber UU 32/ 2009
Jenis Pelanggaran Pidana (Tahun) Denda (Rp)Minimum Maximum Minimum Maksimum
Tidak melaksanakanpaksaan pemerintah. Ps 114
1 1 M
Sengaja mencegah,menghalang-halangi, atau menggagalkanpelaksanaan tugasPPLH dan/ atau PPNS. Ps. 115
1 500 Juta
SANKSI BAGI PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN /ATAU KEGIATAN
Sumber UU 32/ 2009
Berdasarkan UU 32/2009Pasal 110
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunamdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah).
Pasal 1111) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi
dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/ataukegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalamPasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 112Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadapketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72,yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yangmengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
--REVIU --KETENTUAN IZIN PEMBUANGAN
AIR LIMBAH KE SUMBER AIR
KETENTUAN YANG DIATUR DALAM SK IZINPEMBUANGAN AIR LIMBAH
• Kepada siapa izin diberikan• Ruang lingkup air limbah yang akan dibuang (Jenis & sumber air limbah)• Batasan maksimal debit air limbah yang diperbolehkan untuk dibuang (maksimum)• Lokasi atau titik pembuangan (media pembuangan) dan koordinatnya• Titik penaatan (compliance points) dan Koordinatnya• Baku mutu yang wajib dipenuhi (didasarkan pd peraturan BMAL/Hasil kajian
pembuangan air limbah)• Kewajiban-kewajiban yg wajib dipenuhi dan Larangan.• Pelaporan setiap 3 bulan (melaporkan data hasil pengukuran kualitas air limbah
bulanan, Jumlah crude yang diolah per bulan dan data debit rata-rata harian air limbah limbah yang dibuang ).
• Masa berlaku Izin• Ketentuan perpanjangan izin.• Ketentuan sanksi bagi pelanggaran izin• Lay out lokasi, sistem pengaliran air limbah, lokasi titik penaatan dan lokasi
pembuangan air limbah.• Flow diagram proses pengolahan air limbah per Jenis dan sumber Limbah.
KETENTUAN YANG DIATUR DALAM SK IZINPEMBUANGAN AIR LIMBAH (lanjutan)
Kewajiban-kewajiban yg wajib dipenuhi pemegang Izin:• Memastikan air limbah yg dibuang memenuhi BMAL.• Memastikan kuantitas air limbah yg dibuang tidak melebihi debit
maksimum yg diperbolehkan.• Melakukan pengukuran semua parameter yang diwajibkan dalam izin
minimal 1 kali dalam 1 bulan dan mengukur pH harian.• Memasang Alat ukur laju alir (flowmeter), dan mencatat debit harian.• Menghitung beban air limbah yang dibuang.• Melakukan pemantauan kualitas air laut/air sungai sesuai RKL/RPL.• Melaksanakan pembuangan air limbah sesuai SOP yg telah ditetapkan
apabila terjadi kondisi darurat.• Melakukan penanggulangan pencemaran atau kerusakan serta pemulihan
fungsi sbr/badan air yg diakibatkan oleh usaha atau kegiatannya.• Melaporkan hsl analisa kualitas air limbah bulanan, hsl pengukuran pH
harian, Jlh produksi per bln & data debit rata2 harian limbah yg dibuang.
TERIMA KASIH
Direktorat Pengendalian Pencemaran AirKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung B Lt.5Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Jakarta Timur 13410
DKI Jakarta