Upload
otong-abung
View
241
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
tata cara memperoleh ijin
Citation preview
2/25/2015 Tata Cara Memperoleh Izin IMB On Line, SLF, PRTB dan IPTB di Provinsi DKI Jakarta
http://www.jakarta.go.id/v2/news/2010/09/tata-cara-memperoleh-izin-imb-on-line-slf-prtb-dan-iptb-di-provinsi-dki-jakarta#.VO6Myvk3CQw 1/7
MENGENAL JAKARTA DATANG & KUNJUNGI BISNIS JAKARTA HIDUP DI JAKARTA Search
English Login Signup E-Mail Balai Warga 3148
Perizinan
TATA CARA PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF),PERSETUJUAN RENCANA TEKNIS BONGKAR (PRTB) DAN IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN (IPTB).
1. Pelayanan perizinan bangunan di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan Di Bidang Perizinan Bangunan. Adapun perizinanyang dilayani adalah sebagai berikut:
a. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB);
b. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF);
c. PERSETUJUAN RENCANA TEKNIS BONGKAR (PRTB); dan
d. IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN (IPTB).
2. Bahwa terhitung tanggal 1 Februari 2014, pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan secaraonlinemelalui web Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan di alamat http://dppb.jakarta.go.id.
3. Dokumen persyaratan permohonan IMB disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik yang diunggah keaplikasi online sehingga masyarakat dapat memasukkan permohonan dimana saja dan kapan saja sepanjangterkoneksi jaringan internet.
4. Bahwa dengan diberlakukannya pelayanan IMB online tersebut, pertemuan antara pemohon dan petugashanya pada proses penyerahan dan penerimaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta verifikasikeabsahan data persyaratan IMB sebelum IMB terbit.
5. Seluruh tahapan proses mulai penerimaan hingga penyerahan SK IMB beserta gambar lampiran dilakukansecara otomatis melalui sistem data elekronik pada aplikasi pelayanan IMB online.
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Definisi.
1. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah surat permohonan untuk mendapatkan Izin MendirikanBangunan.
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilikbangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedungsesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
3. Izin Pendahuluan (IP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun sesuai tahapankegiatan pelaksanaan pembangunan sambil menunggu terbitnya izin definitif.
IMB dipersyaratkan untuk setiap kegiatan sebagai berikut:
a. Mendirikan bangunan gedung baru;
Retribusi Daerah
» Pemerintahan
» Perekonomian & Administrasi
» Pemb. & Lingkungan Hidup
» Kesej. Masyarakat
Kawasan Bisnis
» Jakarta Pusat
» Jakarta Utara
» Jakarta Barat
» Jakarta Selatan
Investasi
» Investasi Jakarta
» Info Bisnis
Layanan Perizinan
» Perizinan
» Non Perizinan
Industri & Perdagangan
» UKM
» IKM
Insentif
Statistik
» Eksport & Import
» Pariwisata
» Inflasi
» Tingkat Kemiskinan
» Pertumbuhan Ekonomi
» Ketenagakerjaan
» Indeks Tendensi Konsumen (triwulan)
» Industri Manufaktur (triwulan)
» Indeks Pembangunan General dan Gender
» Indeks Pembangunan Manusia
» Sensus Pertanian dan Survei Pendapatan
Balai Warga Produk Hukum Nomor Penting Info Transportasi Perangkat Daerah Tokoh Betawi Aplikasi Lainnya
Perizinan Non Perizinan
Pelayanan & Perizinan Lainnya
Tata Cara Memperoleh Izin IMB On Line, SLF, PRTB dan IPTB di Provinsi DKI Jakarta
2/25/2015 Tata Cara Memperoleh Izin IMB On Line, SLF, PRTB dan IPTB di Provinsi DKI Jakarta
http://www.jakarta.go.id/v2/news/2010/09/tata-cara-memperoleh-izin-imb-on-line-slf-prtb-dan-iptb-di-provinsi-dki-jakarta#.VO6Myvk3CQw 2/7
b. Menambah luasan dan jumlah lantai bangunan gedung;
c. Merubah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung;
d. Merubah tampak bangunan gedung; dan
e. Merubah tata ruang/penggunaan ruang yang menggunakan dinding permanen.
Persyaratan (dalam bentuk dokumen elektronik):
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. surat bukti kepemilikan tanah berupa:
1. Sertifikat Tanah
2. Girik (untuk bangunan rumah tinggal), dilengkapi peta ukur tanah
3. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansipemerintah yang menguasai tanah tersebut;
4. Surat kavling dari Pemerintah Daerah melalui Walikota atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur dandiketahui oleh instansi yang berwenang;
5. Surat Persetujuan/Penunjukan Gubernur/Walikota untuk bangunan gedung bersifat sementara, bangunangedung di atas/bawah prasarana, bangunan gedung di atas/bawah air atau bangunan gedung khusus danpenampungan sementara;
6. Rekomendasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahansetempat; atau
7. Surat Pernyataan dari instansi pemerintah khusus untuk bangunan gedung milik Pemerintah.
d. Surat pernyataan (di atas meterai) dari pemohon diketahui Lurah yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasaitidak dalam keadaan sengketa untuk girik dan surat kavling serta pengajuan IMB pagar yang dimohon tersendiri;
e. SIPPT untuk lahan yang memiliki luas lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) atau yang dipersyaratkan;
f. Ketetapan Rencana Kota (KRK);
g. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) bagi yang disyaratkan;
h. Rancangan arsitektur ditandatangani oleh Arsitek yang memiliki IPTB bagi yang dipersyaratkan (format *.dwg);
i. Perencanaan struktur bangunan gedung beserta lampiran hasil penyelidikan tanah yang ditandatangani olehperencana struktur yang memiliki IPTB bagi yang dipersyaratkan (format *.dwg);
j. Rencana dan perhitungan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung yang ditandatangani oleh perencanamekanikal dan elektrikal yang memiliki IPTB bagi yang dipersyaratkan (format *.dwg);
k. Fotokopi yang dilegalisir IPTB penanggung jawab perencana arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikalbangunan gedung bagi yang dipersyaratkan;
l. Persyaratan yang diatur oleh ketentuan lain (mis. kewajiban-kewajiban sesuai klausul SIPPT, RekomendasiAndal atau UKL/UPL dsb);
m. Surat persetujuan dari Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) bagi bangunan gedung yang sudahmemiliki pertelaan;
n. SK dan gambar IMB lama untuk kegiatan penambahan dan/atau perubahan bangunan;
o. Surat Persetujuan Prinsip Gubernur untuk mendirikan baru bangunan ibadah;
p. Surat Persetujuan Gubernur untuk bangunan gedung yang direncanakan berada di atas dan/atau di bawahtanah dan/atau air yang melintasi prasarana dan sarana umum;
Waktu Penyelesaian IMB
1. Waktu penyelesaian penerbitan IMB untuk lingkup Kecamatan diterbitkan selambat-Iambatnya 20 (dua puluh)hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan.
Data BUMD
Laporan Keuangan
» Laporan Arus Kas
» Laporan Realisasi Anggaran
» Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
KADIN
Harga Satuan Perencanaan 2013
APBD
2/25/2015 Tata Cara Memperoleh Izin IMB On Line, SLF, PRTB dan IPTB di Provinsi DKI Jakarta
http://www.jakarta.go.id/v2/news/2010/09/tata-cara-memperoleh-izin-imb-on-line-slf-prtb-dan-iptb-di-provinsi-dki-jakarta#.VO6Myvk3CQw 3/7
2. Waktu penyelesaian penerbitan IMB untuk lingkup Suku Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk bangunan gedung fungsi hunian rumah tinggal diterbitkan selambat-Iambatnya 15 (lima belas) harikerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan;
b. Untuk bangunan gedung selain fungsi hunian rumah tinggal dengan ketinggian sampai dengan 4 (empat)lantai diterbitkan selambat-Iambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencanateknis diberikan;
c. Untuk bangunan gedung selain fungsi rumah tinggal dengan ketinggian sampai dengan 8 (delapan) lantaiselambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan;dan
d. Untuk prasarana dan sarana bangunan gedung selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejakpersetujuan dokumen rencana teknis diberikan.
3. Waktu penyelesaian penerbitan IMB untuk permohonan yang diterima melalui loket Dinas adalah sebagaiberikut :
a. Untuk bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh)hari kerja terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan: dan
b. Untuk prasarana dan sarana bangunan gedung selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitungsejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan.
Penyelesaian permohonan IMB dapat ditangguhkan apabila :
a. Terdapat perbaikan maupun penyempurnaan hasil penilaian teknis yang belum dipenuhi oleh pemohon;
b. Terdapat sengketa tanah dan/atau yang sedang dalam proses pengadilan;
c. Pemohon memberikan data yang tidak benar; dan/atau
d. Adanya keputusan status quo dari instansi yang berwenang.
Sebelum IMB diterbitkan, pemohon dapat mengajukan permohonan IP, berupa:
a. IP Pondasi (untuk bangunan dengan pondasi dalam)
b. IP Struktur Menyeluruh
c. IP Menyeluruh
Persyaratan permohonan IP Pondasi adalah sebagai berikut :
a. gambar rencana arsitektur telah mendapat persetujuan TPAK atau telah dinilai teknis sesuai ketentuan;
b. gambar dan rencana pondasi telah mendapat persetujuan teknis dari TPKB atau telah dinilai teknis sesuaiketentuan oleh Dinas atau Suku Dinas; dan
c. Berita Acara Pembahasan Kerangka Acuan Amdal atau UKL/UPL sekurang-kurangnya telah dibahas dalamsidang Amdal dengan bukti notulen pembahasan Amdal yang di dalamnya tidak ada catatan keberatan dalampelaksanaan konstruksi.
Persyaratan permohonan IP Struktur Menyeluruh adalah sebagai berikut:
a. Gambar rencana arsitektur telah mendapat persetujuan TPAK atau telah dinilai teknis sesuai ketentuan;
b. Gambar dan rencana pondasi dan struktur telah mendapat persetujuan teknis dari TPKB atau telah dinilai teknissesuai ketentuan oleh Dinas atau Suku Dinas; dan
c. Berita Acara Pembahasan Andal atau UKL/UPL sekurang-kurangnya telah dibahas dalam sidang Andaldengan bukti notulen pembahasan Andal yang di dalamnya tidak ada catatan keberatan dalam pelaksanaankonstruksi.
Persyaratan permohonan IP Menyeluruh adalah sebagai berikut :
a. Gambar rencana arsitektur telah mendapat persetujuan TPAK atau telah dinilai teknis sesuai ketentuan;
b. Gambar dan rencana pondasi dan struktur telah mendapat persetujuan teknis dari TPKB atau telah dinilai teknissesuai ketentuan oleh Dinas atau Suku Dinas;
c. Gambar dan rencana ME telah mendapat persetujuan teknis dari TPIB atau telah dinilai teknis sesuai ketentuanoleh Dinas atau Suku Dinas;
2/25/2015 Tata Cara Memperoleh Izin IMB On Line, SLF, PRTB dan IPTB di Provinsi DKI Jakarta
http://www.jakarta.go.id/v2/news/2010/09/tata-cara-memperoleh-izin-imb-on-line-slf-prtb-dan-iptb-di-provinsi-dki-jakarta#.VO6Myvk3CQw 4/7
d. Pengesahan rekomendasi Andal atau UKL/UPL; dan
e. Bukti telah diajukan atau dilakukan proses pembahasan perjanjian pemenuhan kewajiban SIPPT.
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Definisi.
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikanfungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya. Untukmendapatkan SLF, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yangtersedia dan melampirkan persyaratan.
Persyaratan SLF:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi surat bukti kepemilikan tanah apabila ada perubahan kepemilikan;
4. Fotokopi SK IMB atau perizinan yang telah diterbitkan;
5. fotokopi gambar arsitektur pada lampiran SK IMB atau perizinan yang terakhir diterbitkan;
6. Keterangan Rencana Kola (KRK) atau RTLB atau peta situasi sebanyak 3 (tiga) set;
7. Keterangan Selesai Membangun dan hasil pelaksanaan bangunan (bila ada) untuk permohonan SLF pertama;
8. As built drawing bangunan gedung yang telah disahkan sebanyak 3 (tiga) set;
9. Bentuk digital as built drawing arsitektur bangunan termasuk gambar situasi yang dimohon dalam format CADbagi yang dipersyaratkan;
10. Lembar pencatatan laporan pemeliharaan bangunan atau laporan pengkajian teknis bangunan gedung untukperpanjangan SLF; dan
11. Persyaratan yang diatur oleh ketentuan lain.
Waktu Penyelesaian SLF :
1. Waktu penyelesaian SLF yang diajukan melalui loket Suku Dinas Kabupaten Administrasi paling lama 20 (duapuluh) hari terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan.
2. Waktu penyelesaian SLF yang diajukan melalui loket Kecamatan paling lama 20 (dua puluh) hari kerjaterhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan.
3. Waktu penyelesaian SLF yang diajukan melalui loket pelayanan Suku Dinas Kota Administrasi adalah sebagaiberikut:
a. untuk bangunan gedung yang tidak memerlukan uji coba paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejakpersetujuan dokumen rencana teknis diberikan; dan
b. untuk bangunan gedung yang memerlukan uji coba paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejakpersetujuan dokumen rencana teknis diberikan.
4. Waktu penyelesaian SLF yang diajukan melalui loket pelayanan Dinas untuk bangunan gedung bukan fungsihunian rumah tinggal dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjaterhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis diberikan.
Waktu penyelesaian penerbitan SLF tersebut tidak berlaku apabila berdasarkan hasil penelitian teknis atau ujicoba masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan dan/atau persyaratan penerbitan SLF masih belum dipenuhi,setelah adanya pemberitahuan tertulis.
PERSETUJUAN RENCANA TEKNIS BONGKAR (PRTB)
Definisi.
Persetujuan Rencana Teknis Bongkar (PRTB) adalah kegiatan pemberian izin secara administrasi dan tekniskepada orang atau perorangan, organisasi, badan usaha untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan
2/25/2015 Tata Cara Memperoleh Izin IMB On Line, SLF, PRTB dan IPTB di Provinsi DKI Jakarta
http://www.jakarta.go.id/v2/news/2010/09/tata-cara-memperoleh-izin-imb-on-line-slf-prtb-dan-iptb-di-provinsi-dki-jakarta#.VO6Myvk3CQw 5/7
gedung. PRTB wajib dimiliki sebelum pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung. PRTB dikeluarkan atassetiap perencanaan pembongkaran bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan administrasi danketentuan teknis bangunan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung.
Pembongkaran bangunan gedung yang wajib memiliki PRTB adalah bangunan gedung yang memiliki ketinggiandi atas 8 (delapan) lantai atau bangunan gedung yang mempunyai struktur khusus.
Persyaratan Administrasi meliputi :
a. Fotokopi KTP pemilik tanah dan/atau bangunan (1 lembar);
b. IMB asli beserta gambar lampiran arsitektur;
c. Fotokopi surat-surat bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan (1 lembar);
d. Dokumen rencana teknis pembongkaran yang ditandatangani oleh perencana teknis pemegang IPTB bidangkonstruksi sesuai golongan;
e. Surat penunjukan perencana pembongkaran dengan melampirkan fotokopi IPTB perencana bidang konstruksisesuai golongan (1 set);
f. Surat penunjukan perencana dan pengawas pelaksanaan pembongkaran bidang konstruksi sesuai golongandengan melampirkan fotokopi IPTB perencana dan pengawas bidang konstruksi sesuai golongan (1 set);
g. Fotokopi IMB bangunan gedung eksisting beserta lampiran gambar arsitektur bagi yang dipersyaratkansebanyak (1 set) ;
h. Surat penunjukan penyedia jasa pelaksana pembongkaran dengan melampirkan sertifikat penyedia jasa bagiyang dipersyaratkan (1 set);
i. Surat pernyataan kesanggupan pemilik bangunan untuk memperbaiki bangunan di sekitarnya apabila terjadikerusakan akibat dari pembongkarannya (1 lembar);
j. Surat pernyataan bahwa bangunan yang akan dibongkar tidak dalam sengketa (1 lembar);
k. Surat pernyataan bahwa bangunan yang akan dibongkar sudah dalam keadaan kosong/tidak berpenghuni (1lembar); dan
l. Persyaratan yang diatur oleh ketentuan lain.
Waktu Penyelesaian PRTB
a. Waktu penyelesaian PRTB bangunan gedung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelengkapan diterimadi loket dan dinyatakan memenuhi persyaratan secara teknis dan administratif.
b. Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila dari hasil penelitian teknismasih memerlukan perbaikan dan/atau penyempurnaan, setelah adanya pemberitahuan tertulis.
IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN (IPTB)
Definisi:
Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) adalah izin yang diberikan Dinas kepada pelaku teknis bangunan gedungyang terdiri dari perencana, pengawas pelaksanaan, pemelihara dan pengkaji teknis bangunan gedung. IPTBdigunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pekerjaan perencanaan,pengawasan pelaksanaan, pemeliharaan dan pengkajian teknis bangunan. IPTB diberikan kepada tenaga ahliyang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian serta menguasai ketentuan tentang penyelenggaraan bangunangedung di DKI Jakarta.
Pelayanan IPTB terdiri dari:
a. Permohonan baru; dan
b. Permohonan perpanjangan.
Permohonan IPTB terdiri dari bidang pekerjaan sebagai berikut :
a. Perencana;
b. Pengawas pelaksana;
c. Pengkaji teknis; dan
2/25/2015 Tata Cara Memperoleh Izin IMB On Line, SLF, PRTB dan IPTB di Provinsi DKI Jakarta
http://www.jakarta.go.id/v2/news/2010/09/tata-cara-memperoleh-izin-imb-on-line-slf-prtb-dan-iptb-di-provinsi-dki-jakarta#.VO6Myvk3CQw 6/7
d. Pemelihara.
IPTB yang masa berlakunya telah habis lebih dari 3 (tiga) bulan pada saat pengajuan permohonan perpanjangan,dinyatakan sebagai permohonan baru.
Persyaratan Permohonan IPTB
Baru:
a. fotokopi ijazah yang dilegalisir atau membawa ijazah asli untuk diperlihatkan;
b. fotokopi KTP yang masih berlaku;
c. fotokopi Kartu Tanda Anggota tahun berlaku dari Asosiasi Profesi (dengan menunjukkan aslinya);
d. rekomendasi dari Asosiasi Profesi (mencantumkan bidang keahlian, bidang pekerjaan dan golongan) dan/ataufotokopi sertifikat keahlian;
e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
f. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
Perpanjangan:
a. IPTB asli;
b. fotokopi KTP yang masih berlaku;
c. rekomendasi dari Asosiasi Profesi (mencantumkan bidang keahlian, bidang pekerjaan dan golongan)dan/ataufotokopi sertifikat keahlian;
d. fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Profesi tahun berlaku (dengan menunjukkan aslinya); dan
e. pas foto ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
Waktu penyelesaian IPTB
Waktu penyelesaian IPTB paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelengkapan diterima di loket dandinyatakan memenuhi persyaratan secara teknis dan administratif.
Pelayanan Administratif IPTB
terdiri dari :
a. legalisasi IPTB; dan
b. salinan IPTB
Permohonan legalisasi IPTB diajukan melalui loket pelayanan Dinas dengan memenuhi
ketentuan antara lain:
a. legalisasi dapat diwakilkan apabila dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai dengan memperlihatkan IPTBasli; dan
b. membawa dan menyerahkan dokumen-dokumen lampiran berupa fotokopi IPTB yang sudah terpakai(dilengkapi nama dan alamat proyek).
Waktu penyelesaian legalisasi IPTB paling lama 5 (lima) hari kerja sejak kelengkapan diterima di loket dandinyatakan memenuhi persyaratan.
Persyaratan kelengkapan untuk memperoleh salinan IPTB pengganti IPTB yang hilang atau rusak:
a. formulir permohonan;
b. fotokopi KTP;
c. fotokopi Kartu Tanda Anggota dari Asosiasi Profesi;
d. bukti pengumuman kehilangan di media massa; dan
e. surat keterangan hilang dari Kepolisian 1 (satu) lembar.
2/25/2015 Tata Cara Memperoleh Izin IMB On Line, SLF, PRTB dan IPTB di Provinsi DKI Jakarta
http://www.jakarta.go.id/v2/news/2010/09/tata-cara-memperoleh-izin-imb-on-line-slf-prtb-dan-iptb-di-provinsi-dki-jakarta#.VO6Myvk3CQw 7/7
© 1995 - 2015 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1 Telp: (+6221)3822255 Fax: (+6221)3822255 email: [email protected]
Waktu penyelesaian pembuatan salinan IPTB paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kelengkapan diterima diloket dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
Sumber : Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta