0 Makalah Tarik Ulur Peran PemerintahDalam Pengelolaan Zakat (Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Pada Mata Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan ) Oleh Rika delfa yona 10200008010145 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAHJAKARTA 2012 1 Makalah1 Tarik Ulur Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Rika Delfa Yona A.Pendahuluan LahirnyaUndang-UndangNo.23Tahun2011TentangZakat,Infak,dan SedekahsebagaipenggantiUndang-UndangNo.38Tahun1999Tentang Pengelolaan Zakat,2 membuat isu pengelolaan zakat yang belum tuntas selama satu dekadeterakhirinikembalimencuatdanmenjadiperdebatan.3Diantaraisuyang marakadalahterkaitbentukketerlibatanpemerintahdalampengelolaanzakat, apakahsebagairegulatorsaja,atauregulatordanpengawas,atauregulator, pengawas,danoperatorsekaligus.Berbagaipihakdarikalangan,akademisi, praktisi,masyarakat,danpemerintahsendirimencobauntukmenanggapidan memberikanopinimerekademiposisiyangtepatbagipemerintahdalamhal pengelolaan zakat. Secara umum pasal-pasal pada undang-undang tersebut (khususnya pasal 5-20)menunjukkanpemerintahsebagaiperencana(regulator),pengawas,sekaligus pelaksana(operator)pengelolaanzakat.Hanyasajadalammenjalankantugasnya, pemerintahmembentukBAZNAS(BadanAmilZakatNasional)yangakan bertanggungjawabkepadapresidenmelaluimenteri(dalamhaliniMenteri Agama). Pada pasal 5 ayat (1) disebutkan untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintahmembentukBAZNAS.Selanjutnyapadapasal7ayat1,dirincikan fungsiBAZNASsebagaiberikut:Dalammelaksanakantugassebagaimana dimaksuddalamPasal6,BAZNASmenyelenggarakanfungsi:(a).Perencanaan pengumpulan,pendistribusian,danpendayagunaanzakat,(b).Pelaksanaan

1 Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan, di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2PadaPasal45UUNo.23Tahun2011disebutkanbahwaPadasaatUUinimulaiberlaku,UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat (LN 1999,164; TTLN 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3Diantaraisu-isuyangmencuatadalah,bagaimanabentukperanpemerintahsebaiknyadalam pengelolaanzakatdiIndonesia,apakahdibutuhkansanksibagimuzakkiyanglalai,apakahdiperlukan standaratausertifiksiprofesiAmil,apakahpembayaranzakatmengurangikewajibanpajak,danapakah pengelolaan dana zakat dilakukan secara sentralistik atau desentralistik. Isu-isu ini banyak dibahas di media massa maupun elektronik. 2 pengumpulan,pendistribusian,danpendayagunaanzakat,(c).Pengendalian pengumpulan,pendistribusian,danpendayagunaanzakat,dan(d).Pelaporandan pertanggungjawaban pelaksanaan pegelolaan zakat. Sebagian pihak merespon undang-undang baru zakat sebagai bentukusaha pemerintahuntukmendominasipengelolaanzakatyangselamainisudah dijalankan oleh 18LAZ4 yang tersebar di negara ini. Sebaliknya regulasi tersebut merestriksieksistensiLAZyangtelahmendapatkantrustdarimasyarakatselama 20tahunbelakanganini.TrustmasyarakatkepadaLAZdapatdilihatdaribesar danazakatyangselamainiberhasildikumpulkanolehLAZ,sebagaimanadikutip olehWakilKepalaPusatEkonomidanBisnisSyariahFakultasEkonomiUniversitas Indonesia,YusufWibisonodarilaporanBAZNAS2010bahwa60%daritotaldanazakat sebesar Rp. 1.5 Triliyun merupakan kontribusi LAZ.5 Sementarapadasisilain,adayangbersyukurdengandisahkannyaUndang-UndangNo.23Tahun2011,pasalnyadenganundang-undanginipengelolaanzakatdi Indonesia akan lebih teratur, menutup peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan secara illegal dari pengumpulan dana zakat. Karena pada undang-undang ini dinyatakan bahwa zakat hanya bisa dikumpulkan oleh LAZ yang berbadan hukum dan berada di bawah naungan Ormas saja.6Imagepemerintahditengahmasyarakatsebagaisebuahbirokratyangkental denganKorupsi,Kolusi,danNepotisme(KKN),jugamembuatbeberapapihakterutama masyarakatawamraguuntukmempercayakanzakatmerekadikelolaolehpemerintah. Hal ini bisa saja pada akhirnya menjadikan masyarakatenggan untuk menunaikan zakat. Alhasil regulasi yang dibuat pemerintah malah menjadikan pendayagunaan zakat semakin tidak optimal sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Untukitu,selanjutnyapadamakalahiniakandibahasbagaimanaidealnya kontribusidanperanpemerintahdalampengelolaanzakat,melaluipendekatansejarah, sosial, dan ekonomi.

4--,20LembagaPenerimaZakatYangDiakuiDirjenPajakBeritaFOZ,19Desember2011,http://forumzakat.net/index.php? 5ArafatHS,LembagaAmilZakatBErsiaoUjiMaterillUUZakat,ZIS,19Desember2011, http://www.zisindosat.com/lembaga-amil-zakat-bersiap-uji-materiil-uu-zakat/6Ketentuan perihal badan hukum LAZdapat dilihat pada pasal 18 Undng-Undang No. 23 Tahun 2011, bahwa: (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri ayau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyrakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b.Berbentuklembagaberbadanhukum;c.MendapatrekomendasidariBASNAZ;d.Memilikipengawas syariat;e.Memilikikemampuanteknis,administratif,dankeuanganuntukmelaksanakankegiatannya;f. Bersifatnirlaba;g.Memilikiprogramuntukmendayagunakanzakatbagikesejahteraanumat;danh. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. 3 B.Zakat Pada Masa Awal Islam Padamasaawal(keemasan)pemerintahanIslam,zakatmampusebagai instrumenkesejahteraanumat.DizamanRasulullahSAW,KhulafaurRasyidin, danpemerintahanUmarbinAbdulAziz,zakatmemilikiperanoptimalsebagai instrumenkesejahteraanumat.Sehinggazakatmampusebagaiironstockdana liquiduntukpeningkatankesejahteraanumatbaikuntukaspekpeningkatan infrastruktur maupun suprastruktur kesejahteraan umat.Peranan zakat bisa optimal di masa itu disebabkan oleh beberapa hal:7 1.Aturan yang jelas (Al-Quran dan Hadis) 2.Aparat yang jujur dan amanah 3.Law enforcement berjalan dengan baik, dan 4.Kesadaran masyarakat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan faktor-faktor tersebut, pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara amanah dan profesional. Peran pemerintah saat itu sangat dominan dan pemerintah pun dapat mengelolalanya dengan baik. Untuklebihrinci,pengelolaanzakatdarimasakemasadapatdilihatpada tabel berikut;Masa / Periode Pengelola Zakat Pemerintah Pemerintah & Masyarakat Masyarakat Rasulullah saw Dikelola oleh Pemerintah. Nabi turun tangan sendiri dan memberi petunjuk operasionalnya. Sahabat Muadz ibn Jabal ditunjuk sebagai pengumpul

7NaharusSurur,ed.HarapanFOZTerhadapPengelolaanZakatdiIndonesia,(Jakarta:FOZ, 2006), 158 4 dari dan untuk penduduk kota Yaman. (Desentralisasi dalam penyaluran, tetapi sentralisasi dalam kebijakan) Abu Bakar ra Dikelola oleh pemerintah. Bahkan mereka yang tidak berzakat diperangi. Abu Bakar turun sendiri mengawasi. Zakat profesi belum diwajibkan. Umar raDikelola oleh pemerintah. Bitul Maal dananya makin banyak berasal dari wilayah yang ditaklukkan, jadi ada bagian yang dibagikan di wilayah namun juga ada yang disetor ke pusat. Usman raDikelola oleh pemerintah, namun karena gudang Baitul Maal penuh maka muzaki atas nama Khalifah boleh langsung 5 membagikan ke ashnaf. Zaid bin Tsabit diangkat khusus untuk bagian keuangan negara (Baitul Maal) Ali raSama halnya dengan masa Usman ra, Ali mengawasi sendiri. Muawiyah bin Abi Sofyan di DamaskusPemerintah lepas tangan dalam hal zakat diserahkan spenuhnya kepada rakyat. Mulai mengikuti contoh ekonomi liberal dari para tuan tanah dan pendeta kerajaan Romawi. Akibatnya mulai konsumerisme dan hedonisme, aghniya berhenti bayar 6 zakat, kesenjangan terjadi timbul reaksi dari rakyat, muncullah Abu Dzar al Ghiffari sebagi tokoh oposisi. Umar bin Abdul Aziz Dikelola oleh pemerintah, dengan sistem manajemen modern. Baitul Maal penuh karena sudah tidak ada yang dhuafa. Disini mulai dikenal zakat profesi sebagai suatu kewajiban. Padatabelsebelumnya,jelasterlihatbahwapadamasaawalIslam, pemerintahmemerankandominasiyangbesardalampengelolaanzakat,bahkan jelaszakatmemangdikelolaolehpemerintah.Haliniselarasdenganpenafsiran Imam Qurthubi terhadap surat At-Taubah: 60, E^^) e~EO-g7.-4OUg -=OE^-4 4 - ^ E g - ) - 4 4 U O g O gOE-E^-4 gOU~)4 ~@O-4-g`@O4^-4 )4 O):Ec*.- ^-4 O):OO- W7 LO_C@O ;g)` *.- +.-4v1)U4 _O:EO .Sesungguhnyazakat-zakatitu,hanyalahuntukorang-orangfakir,orang-orang miskin,pengurus-penguruszakat,Paramu'allafyangdibujukhatinya,untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk merekayangsedangdalamperjalanan,sebagaisuatuketetapanyangdiwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (60) Dan juga at-Taubah : 103, O ' ` g } ; ` ^ O 4 ) g = E ~ O L-NO)-_C> jgOg4O>4Ogj ]=4 )_^OU4 W Ep)El>_OU= E}Ec += +.-477OgEc v1)U4 .Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan danmensucikanmerekadanmendoalahuntukmereka.Sesungguhnyadoakamu itu(menjadi)ketenteramanjiwabagimereka.danAllahMahamendengarlagi Maha mengetahui. (103) Padaayat60suratat-Taubahdikemukakanbahwasalahsatugolongan yangberhakmenerimazakat(mustahikzakat)adalahorang-orangyangbertugas menguruszakat(amilinaalaiha).Sedangkanpadaayat103dijelaskanbahwa zakatitudiambil(khuz)dariorang-orangyangberkewajibanuntukberzakat (muzakki)untukkemudiandiberikankepadamerekayangberhakmnerimanya (mustahik). Yang mengambil tersebut adalah para petugas (amil). Imam Qurthubi menafsirkankataamilpadaayattersebutsebagaiorang-orangyangditugaskan (diutusolehimam/pemerintah)untukmengambil,menuliskan,menghitung,dan mencatatkanzakatyangdiambilnyadariparamuzakkiuntukkemudiadiberikan pada yang berhak menerimanya.8

8Al-Qurthubi,al-JamiLiAhkamal-Quran(BeirutLebanon:DaarelKutubIlmiyyah, 1413H/1993M),jilidVII-VIII,112-113,sebagaimanayangdikutipoleDidinHafidhuddin,ZakatDalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 125 8 Berdasarkanhalini,Rasulullahsawpernahmemperkerjakanseorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus zakat Bani Sulaim.RasulsawjugamengutusAlibinAbiThalibkeYamanuntukmenjadi amil zakat. Muadz bin Jabal pernah diutus olehRasul saw ke Yaman, di samping menjadi dai, juga mempunyai tugas khusus untuk menjadi amil zakat.9 Demikian pulayangdilakukanolehparaKhulafaurRasyidinsesudahmasaRasulsaw, dimanamerekaselalumenentukanpetugaskhususyangmengaturmasalahzakat, baik pengambilannya maupun pendistribusian.AdanyasyariatyangmemerintahkandanperilakuRasulsawsertapara sahabatyangmengirimkanutusanmerekauntukmengambil(menjemput)zakat langsung dari muzakki dan kemudian untuk disalurkan kepada para mustahik zakat ini, menunjukkan bahwa perintah zakat dalam Islam bukanlah hanya sekedar amal karitatif(kedermawanan)saja,melainkanzakatmerupakansuatukewajibanyang jugabersifatotoritatif(ijbari).Halinimenjelaskanbahwazakatbukanhanya sekedaribadahindividual(amalfardi)yangbersifatvertikal(hablu minallah)antara seorang hamba dengan Rabb nya saja, tetapi sebaliknya zakat juga merupakanbagiandariibadahsosial(amalijtimaiyah)yangbersifathorizontal (hablu minannas). PengelolaanzakatyangprofesionalpadamasaawalIslam,membuahkan hasilyangmengembirakan.Zakatberhasilmenjadisaranauntukmewujudkan kesetaraanekonomi.Zakatmenjadijembatanantaraagniyadenganmasakin. BahkanpadazamanpemerintahanUmarbinAbdulAziz,denganzakatbeliau berhasil mewujudkan stabilitas ekonomi, tidak dijumpai lagi si fakai dan si miskin yangberhakmenerimazakat.Hanyadalamwaktutigatahun,UmarbinAbdul Aziz telah menjadikan pemerintahan Islam di Kuwait sukses. C.Potensi Pemberdayaan Zakat Zakatmerupakankewajibanseorangmuslimyangtelahdisyariatkanoleh Syariuntukpemerataanekonomiumatdanpengentasankemiskinan.Dengan zakat dapat menutup jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Hal ini sudah terbuktidalamsepanjangsejarahpemerintahanIslam.Setidaknyasekalipada

9Fakhruddin,FiqhdanManajemenZakatdiIndonesi,(Malang:UINMalangPress,2008),217-2237.Lihatjuga,DidinHafidhuddin,ZakatDalamPerekonomianModern,(Jakarta:GemaInsani,2002), 127, danDjamal Doa,Manfaat Zakat Dikelola Negara, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), 4 9 perjalanan sejarah telah tercatat keberhasilan pengelolaan zakat pada pemerintahan UmarbinAbdulAziz.Padamasanyazakatdiberdayakandenganoptimalmelalui pengelolaanyangprofesional.Hasilnyatidakdijumpailagiseorangmustahikpun pada saat itu. JamalDoamemetakanpotensidanazakatyangdapatdihimpundi IndonesiahinggaRp.84triliyunpertahun.Jamaloptimisdenganpengelolaan zakatyangamanahdanprofesionalolehpemerintah,zakatdapatmenjadibagian penting dalam APBN negara, bahkan setara dengan pajak. Prediksi lain... Memperhatikan prediksi tersebut, zakat merupakan salah satu sumber dana yangpotensialuntukmembantupertmbuhanekonomibangsa.Bahkanjika dibandingkandenganalokasidanapemerintahtiaptahununtukkepentingan masyrakat (sebut saja alokasi anggran pendidikan Rp. 1 Triliyun per tahun, subsidi BBMRp.4Triliyunyangdicabut)makadanazakatjelaslebihpotensial. Pendayagunaanzakattidaksajasebataspengentasankemiskinandinegaraini, tetapizakatdapatdidayagunakanpadabidanglain,sepertipemberdayaan perempuan, pemberdayaan lansia, program lingkungan, dan perlindungan anak.10 Besarnyapotensizakatuntukperbaikanekonomibangsatidakakan terwujudkecualidenganpengelolaanyangamanahdanprofesionalolehpihak yangmemilikiotoritas,siapalagipemegangotoritassebuahnegara,kecuali pemerintahan negara tersebut. Dan di Indonesia otoritas tersebut telah diamanatkan oleh pemerintah kepada Baznas. D.Pengelolaan Zakat di Indonesia Indonesiamerupakansalahsatunegaradengankomunitaspenduduk muslimtebesardidunia.Hampir90%pendudukIndonesiaberagamaIslam. Idealnyadengankomunitasmuslimyangbesarberartimenunjukkanpeluang penghimpunan dana zakat yang besar juga. Karena zakat adalah sebuah rangkaian ibadahyangdiwajibkankepadasetiapmuslim,sebagaimanawajibnyasholat, puasa,danhaji.NamunpadakenyataannyazakatdiIndonesiabelumtumbuhdan berkembangsebagaimanaidealnya.Melainkanpasangsurutpertumbuhanzakat masih jauh dari harapan.

10 Masdar F. Masudi, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS (Jakarta: Pirac, 2004) 10 DidinHafiduddinmengklasifikasikanrentangsejaraheksistensizakatdi Indonesia setidaknya menjadi 2 periode, yakni era sebelum tahun 90-an dan pasca 90-an. Sebelum tahun 90-an, dunia perzakatan di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain sebagai berikut: 1.Distribusizakatdenganmanual,dimanamuzakkilangsungmemberikan zakatnya kepada mustahik. 2.Amil zakat (petugas penghimpun dan penyalur dana zakat) hanya menghimpun zakat fitrah, tidak mengelola zakat mal. Padahal secara kuantitas, potensi zakat mal jauh lebih besar. 3.Zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. 4.Hartaobjekzakat(alAmwalazZakawiyyah)hanyaterbataspadharta-harta yangsecareksplisit(manthuq)dalamAl-Qurandanhaditssaja,yaituemas, peak,pertanian(terbataspadatanamanyangmengahasilkanmakananpokok), peternakan(terbataspadasapi,dankambing/domba),perdagangan(terbatas padakomoditas-komoditasyangberbentukbarang),danrikaz(harta timbunan). Pertumbuhan zakatyang masih sangat terbatas pada era sebelum 90-an ini diakibatkanolehbeberapakondisipadawaktuitu,diantaranyalembaga pengumpulzakatyangmasihterbatas,hanyadibeberapadaerahsajaseperti BAZISDKI,rendahnyakepercayaanmasyarakatpadaamilzakat,profesiamil zakatdianggapsebagaiprofesisambilansaja,dansosialisasizakatyang mempublikasikan hikmah, urgensi, tujuan, tata cara pelaksanaan, harta objek zakat, maupun kaitan zakata dengan kesejahteraan masyarakat, masih sangat terbatas dan jarang diakukan. Sehinggapadaerasebelum90-an,imagezakatmasihterbatassebagai bentukibadahindividual(amalfardi)yangmenjaditanggungjawabmasing-masing pribadi muslim. Untuk itu muncul anggapan tidak terlalu pentingnya posisi amil dalam pengelolaan zakat. Sehingga popularitas amil pada saat itu tidak terlalu menjadi perhatian. Selanjutnyapadaera90-an,banyakhalterkaitzakatyangmengalami perubahandanperkembangan.Perkembanganiniterlihatpadatigatitik,pertama objekhartayangdizakatkan,keduacarapengelolaanzakatmelaluilembagaamil zakat,danketigasasaranpendayagunanzakatyangsudahterarahdanterpogram. 11 PengembanganmaknazakatinitidakditemuidiIndonesiasaja,melainkan perkembangan ini dipicu oleh pergerakan zakat dari luar negeri, khususnya Timur Tengah.Padatahun1389H/1969M,Yusufal-Qardhawiseorangulamabesar menulissebuahbukuyangsangatberpengaruhterhadapperkembanganzakatdan pengelolaannyadidunia.BukuyangberjudulFiqh-azZakatberisiperihalzakat secarakomprehensifituditerjemahkankebahasaIndonesiaolehSalmanHarun, Hasanuddin (alm), dan Didin Hafidhuddin yang diterbitkan pada tahun 1988. PadabukuFiqhaz-Zakattersebutdijelaskanperihalperluasanobjekharta yang dikenai zakat. Disebutkan bahwa al-Amwal az-Zakawiyah mencakup seluruh hartamaupunpenghasilanyangdimilikisetiapmuslimyangmencakupsemua bidang perkerjaanyang halal yang apabila telah mencapaisatu nishab maka wajib dikeluarkanzakatnya.Termasukdidalamnyapengahasilanyangdidapatkan melaluikeahliantertentusecaraperoranganmaupunbersama-sama,atauyang seringdiistilahkandenganzakatprofesi(mihnah).Sepertidokter,ahlihukum, arsitek, dosen/guru, penjahit, karyawan, dan lainnya. Bahkan juga termasuk objek hartayangdizakatkanadalahperusahaanyangdikelolaolehseorangmuslimatau kooperasi, dan perusahaan ini disebut syakhsiyah itibariyah (reht person/ dianggap orang).11 Hal ini kemudian diadopsi dalam regulasi zakat diIndonesia pada pasal 11 ayat (2) No. 38 Tahun 1999. Hal selanjutnya yang menjadi titik perubahan dan juga persoalan pada Fiqh az-Zakat adalah bahwa zakat harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah,bertanggungjawab,sertamemilikiwaktudanmodalyangcukupdalam mengelolanya.12PadaperkembanganpengelolaanzakatdiIndonesiahalini

11Didinmengutipbahwadiantaraalasanprofesimenjadiobjekhartayangdikenaizakatoleh Yusuf Qardhawi dalam Fiqh az-Zakatadalah pertama; ayat-ayat al-Quran yang bersifat umum (QS. 2: 267. QS.9: 103) dan bebeapahadits Nabi sawyangmewajibkan semuajenishartauntuk dikeluarkan zakatnya. Kedua;keadilansebagaiciriutamaajaranIslam-dimansangattidakbalanceketikaseorangpetaniyang terkadanggagalpanentetapitetapharusmengeluarkanzakathasiltanamannyaketikaberhasilpanen, dibandingkan seorang dokter atau konsultan hukum dan profesi keahlian lainnya yang bahkan mendapatkan penghasilanmelebihipetani.HalinijugayangdisepakatipadaMukhtamarZakatInternasionalpertamadi Kuwaitpada29Rajab1404H/30April1984Mtentangwajibnyazakatprofesidanperusahaanjika mencapaisatunishab,meskipunmerekabebedapendapatdalamcaramengeluarkannya.Demikianpula halnya pada UU No. 38 Tahun 1999 tentnag Pengelolaan Zakat pada pasal 11 ayat (2) Bab IV, bahwa harta yang dikenaizakatadalah: a). Emas,perak danuang; b). Perdagangan dan perusahaan; c). Hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan; d). Hasil pertambangan; e). Hasil peternakan; f). Hasil pendapatan dan jasa; g). Rikaz.DidinHafidhuddin,DuniaPerzakatandiIndonesiadalamZakatdanPeranNegara(Jakarta:FOZ, 2006) 77.12 Pengelolaan zakat melalui amil (lembaga) akan memiliki beberapa keuntungan,antara lain: lebih sesuai dengan tuntunan syariah (QS. 9: 60 dan 103) dan sirah Nabawiyah, sahabat, dan tabiin, kedisiplinan dan kepastian muzakki akan lebih baik, menjaga perasaan rendah diri mustahik ketika berhadapan langsung denganmuzakki,pendayagunaanzakatyanglebihefektifdanefisienpadmasing-masingdaerahdengan 12 dituangkanpadaBabIIIdanIVUUNo.38Tahun1999,KeputusanMenteri Agama(KMA)No.581Tahun1999,danKeputusanDirjenBimbingan MasyarakatIslamdanUrusanHajiNo.D/291Tahun2000tentangPedoman TeknisPengelolaanZakat.13Denganadanyaregulasitersebut,sangatmemotivasi lahirnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik di daerah-daerah maupun pusat. Danperkembanganzakatpadaera90-anyangtidakkalahurgennya dibandingkanperluasanobjekzakatdancarapengelolaanzakat,adalah pendayagunaan zakat. Pada era ini pendayagunaan zakat lebih terpogram dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas masing-masing daerah. Pendayagunaan zakat diarahkandandimappingsesuaidenganprogramdarilembagapengumpuldana zakat. Di antara program tersebut adalah pemberian beasiswa kepada para pelajar, pemberianmodalusaha,mendirikanrumahsakitdansekolahgratisbagikaum dhuafa,mendirikanbalai-balaipelatihanketerampilan,bekerjasamadenganBMT dalm pembiayaan usaha kaum dhuafa, dan penanggulan bencana. Dan semua arus keuangan zakat ini dilaporkan kepada publik melalui media massa, elektronik dan kesediaan untuk diaudit dari pihak internal maupun eksternal. SelanjutnyadenganlahirnyaUUNo.23Tahun2011tentangZIS, merupakan era dan gerbang baru lagi bagi perkembangan dunia zakat di Indonesia. AhmadJuawaini,ketuaForumZakat(FOZ)mengungkapkanbeberapapoinbaru yangmenjadipembedaantaraUU38Tahun1999(selanjutnyadisrbutUUlama) dengan UU 23 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU baru), yaitu:1.PadaUUlama,namanyaadalahUUTentangPengelolaanZakat,sementara UU Zakat baru namanya adalah UU Zakat, Infak dan Sedekah. 2.PadaUUlama,posisipemerintahdanmasyarakatsejajardalampengelolaan zakat, sementara dalam UU zakat baru posisi pemerintah dan atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi.3.Pada UU lama, masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat, pada UU baru, hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat.4.PadaUUlama,pengaturanLembagaAmilZakat(LAZ)hanyadalamdua pasal, sementara pada UU baru, LAZ diatur dalam 13 pasal. skalaprioritas,membuktikansyiarIslamdalamsemangatpemerintahanyangislami.DidinHafidhuddin, Dunia Perzakatan di Indonesia dalam Zakat dan Peran Negara (Jakarta: FOZ, 2006) 79.13DalamBabIIIUUtersebutdisebutkanbahwaorganisasipengelolazakatterdiridariduajenis, yaituBadanAmilZakat(pasal6)danLembagaAmilZakat(pasal7).SelanjutnyapadaBabVIIIjuga disebutkan sanksi berupa kurungan selama-lamanya 3 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 bagi lembaga penghimpun dana zakat yang lalai dalam melaksanakan pengelolaan zakat. 13 5.Pada UU lama, LAZ dibentuk oleh masyarakat, sementara pada UU baru, LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam. 6.PadaUUlama,aturanlanjutanUUsemuanyaakandiaturdalamPeraturan Menteri,sementarapadaUUbaru,sebagianbesardiaturpadaPeraturan Pemerintah. 7.Pada UU barutampak adanya maksud pemerintah untuk lebih banyak berperan dan memberikankontribusidalampengelolanzakat.BahkandapatdikatakanpadaUU baru,pengelolaanzakathanyadilakukanolehpemerintah(Baznas),sementaraLAZ-LAZyangadadiposisikansebagaiUnitPenghimpunZakat(UPZ)dariBaznasyang secaraberkalaharusmemberikanlaporankepadaBaznasuntukselanjutnya disampaikan pada Presiden melalui Menteri Agama. E.Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah I.Mengapa Pemerintah Harus Mengelola Zakat Setidaknyaadatigaalasanutamakenapapemerintahharusmengelola zakat, yaitu:14 1.Pemerintah memiliki otoritas PraUUzakatyangbaru,zakatdiIndonesiadikelolaolehparamuzakki sendiri, atau dipercayakan kepada lembaga penghimpun dana zakat baik yang dibentukolehpemerintah(Baznas)ataupunlembagaswasta(LAZ).Baik BaznasmaupunLAZtidakmemilikiotoritasuntukmemaksamuzakki menunaikanzakatnya.Melainkansebatashimbauanataudengankatalain hanya dapat menunggu kesadaran para muzakki untuk menunaikannya. BahkanBaznassendirisebagaibadanpenghimpundanazakatyangplat merah tetap saja tidak punya otoritas untuk memaksa muzakki membayarkan zakat.DisampingkarenastatusBaznasyangdibentukhanyaberdasarkan Kepres,jugakarenaregulasiyangada(UUNo.38Tahun1999danKMA) tidakmemuatsanksisebagaipenegasuntukmenunaikanzakatkepada muzakki.Undang-undanghanyamengatursanksibagiparapengelolazakat yang melalaikan tugasnya saja. Namunsayangnya,UUzakatyangbarumasihsajabelummemuatdan mengaturhaltersebut.Dari42pasalpadaundang-undangtersebuttidak

14Aries Muftie, Optimalisasi Pengumpulan Zakat, (Jakarta: FOZ, 2006), 10014 terdapatsatupasalpunyangmenyinggungperihalsanksibagimuzakkiyang tidak membayar zakat.Halinitentunyabertentangandenganupayapenghimpunandanazakat yangtelahdipraktekkanpadamasaawalpemerintahanIslam.DimanaNabi sawsangatmengecamdanselalumenegaskanpadaumatnyayangenggan mengeluarkanzakat,bahkanKhalifahAbuBakarShiddiqradengantegas menyatakan perang kepada muzakki yang tidak menunaikan zakat. Untuk itu, denganadanyapaksaan(otoritas)daripemerintahkepadamuzakki, dimungkinkan penghimpunan dana zakat akan lebih optimal. 2.Zakat salah satu rukun Islam. Kewajiban zakat sangatmendasar dan fundamental bagi setiap muslim. Di dalamAl-Quranterdapat82ayatyangmenyebutkankewajibanzakat beriringan dengan kewajiban salat. Di samping itu, zakat tidak saja merupakan ibadahyanghanyaberdimensiindidual,melainkanzakatmemilikidimensi sosialyangpunyamultiefekterhadapkehidupansosial.Untukitusangat dibutuhkankekuasaanpemerintahuntukmengelolanyasehinggaberjalan maksimal.15 3.Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam Hampir 90% pendudukIndonesia dan personil pemerintahannyaberagama Islam.PadaUndang-UndangDasar1945,khususnyapasal29ayat(2)telah dinyatakanjaminannegarauntukkemerdekaantiap-tiappendudukmemeluk agamanyadanberibadatmenurutagamanyamasing-masing.Jadibaikumat Islam,Kristen,Hindu,danBudhaharusdilindungiolehNegaradalam melaksanakanibadatnya.Zakatadalahkewajibanseorangmuslim,dan pemerintahmenjaminpelaksanaanibadah,makaberartisudahcukupsebagai dasar normatif dan alasan kenapa zakat harus dikelola oleh pemerintah.

15Banyakulamayangmenyarankanagarzakatdikelolaolehpemerintah,diantaranyaProf. Hazairin. Ia beragumentasi bahwa syariat Islam terbagi menjadi 3 kategori; pertama, syariat yang mengatur hubunganantaramanusiadanTuhannya,sepertisalatdanpuasa;kedua,syariatyangmengaturtuntunan hidupkerohanianataukeimanan,dankesusilaanatauakhlak;keduajenissyariatinitidakmemerlukan bantuan penguasa (pemerintah) untuk pelaksanaannya. Sementara kategori syariat ketiga adalah syariat yang mengandunghukumduniasepertihukumperkawinan,warisan,zakat,danpidana;hukum-hukumkategori ketigainimemerlukanperanpenguasa(pemerintah)baikIslammaupunNonIslamagardapatberjalan lancar. Aries Muftie, Optimalisas Pengumpulan Zakat dalam Zakat dan Peran Negara (Jakarta: FOZ, 2006), 101-102 15 Pengelolaanzakatolehpemerintahakanmenimbulkanmanfaatdan dampakyanglebihbaikdaripadazakatdikelolaolehswastaataumasing-masing pribadi mustahik saja. Di antaranya:16 a.Kelompok masyarakat yang lemah akan merasa lebih dihargai eksistnsinya, sebabpadaintinyazakatadalahsebuahinstrumenuntukmengambilhak kaum yang lemah dari kaum yang memiliki kelebihan. b.Paramuzakkilebihdisiplinuntukmengeluarkankewajibannya.Dengan otoritasselakupenguasa,pemerintahdapatsajamemberikansangsiyang tegasbagimuzakkiyanglalaidanengganmengeluarkanzakatnya.Pada sebuahhadisNabisawdikisahkanbahwaNabisawmengancampara muzakkiyangtidkdisiplinmenunaikanzakatnya,beliauberkatabahwa Akandatangkepadakamusekalianparapetugasyangtidakkamusukai. Maka apabila mereka datang, sambutlah dan biarkanlah mereka dengan apa yang mereka inginkan. c.Perasaangolonganfakirmiskin lebih terjaga, karena dia tidak lagi sebagai peminta-minta. d.Distribusiakanlebihtertibdanteratur(managable).Pengelolaanzakat yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran karena pemerintah mempunyaidatamustahikyangupdatedankonkret.Sehingga kesimpangsiuran dalam distribusi zakat dapat dihindari, karena zakat hanya dikelolaolehsatupihaksaja,yaitupemerintah.Begitujugabagipara muzakkidapatmembayarkanzakatdenganlebihmudah,karenajelas terarah ke satu pengelola saja. e.Semangat ini lah yang diangkat dan ditonjolkan pada UU zakatyang baru. Pada UU tersebut pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh pemerintah yang diamanatkankepadaBaznas,kalaupuneksistensiLAZtetapdiakui,tetapi sudahdibatasidenganpenentuanpersyaratanyangketatuntukpendirian sebuah LAZ, selain LAZ juga harus memberikan laporan berjangka kepada Baznas.Denganinidapatdikatakanbahwapemegangkendaliuntuk pengelolan zakat nasional dipegang oleh Baznas.

16 Aries Muftie, Optimalisasi Pengumpulan Zakat, (Jakarta: FOZ, 2006), 113

16 f.Peruntukanbagikepentinganumum,sepertifisabilillah,dapatdisalurkan denganbaik,karenapemerintahlebihmengetahuisasarandan pemanfatannya.g.Danazakatdapatdimanfaatkanuntukmendanaidanmengembangkan potensi-potensi ekonomi rakyat yang bersifat produktif. Pendistribusian dan pendayagunaandanazakattidaksajadihabiskanuntukkebutuhan konsumtifyangbersifatjangkapendek.Melainkandenganpengumpulan dana zakat secara sentalistik oleh pemerintah, maka dana zakatyang dapat terhimpunakanlebihbesar,danbisadialokasikanuntukpengembangan ekonomi. Baik berupa pinjaman lunak modal usaha, pembiayaan pelatihan keterampilanuntuktunakarya,pemberiantambahanmodaluntuk pengembanganusaha,dansebagainya.Jikainiterlaksanadengan berkesinambungan,dapatmembantuprogrampengentasankemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mengangkat taraf ekonomi masyarakat. h.Selanjutnya,pengelolaanzakatyangtertatarapidantepatsasaranseperti ini,dapatmemotivasiumatIslamuntukberlomba-lombamengeluarkan zakat,karenamerekadapatmelihatdanmerasakanlangsungmanfaatdari zakatyang dibayarkan.Inilahyang kemudian diistilahkan dengn semangat fastabiqulkhairat(berlomba-lombadalamkebaikan).Padaakhirnyadana zakat yang dihimpun dari waktu ke waktu akan semakin besar.i.DjamalDoadalambukunyaManfaatZakatDikelolaOlehNegarayang diterbitkan tahun 2002, memberikan argumentasi bahwa jika zakat dikelola olehPemerintah,makapotensizakatyangdapatdihimpunbisamencapai Rp.84 Triliyun.17

17PerolehanRp.84TriliyuninidihitungdenganmengambilasumsijumlahpendudukIndonesia lebih kurang 200 jutaorang. Apabila satu keluarga berjumlah lima orang, maka ada 40 juta kepala keluarga (KK).Menurutdatadarimediamassapadasaatituterdapat40jutaorangpendudukIndonesiaatausama dengan8jutaKKyangberadadibawahgariskemiskinan.Dengandemikianberartiterdapat32jutaKK yang berpotensi untuk membayarkan zakat dan pajak. Selanjutnya dengan menggunakan asumsi bahwa 10% dari penduduk Indonesia adalah non muslim, maka berarti 90% adalah muslim. Jika dihitung, 90% x32juta = 28.8jutajiwa(dibulatkankebawahmenjadi28juta)yangberpotensimembayarzakat.Kemudiandengan memperkirakansetiap 5% dari 28.8 juta jiwa berpenghasilan antara Rp.10 juta hingga Rp. 1 M, akan dapat terhimpundanazakatsebesarRp.84Triliyun.Hitunganinibelummengakomodirpendudukyang berpenghasilan di atas Rp. 1 M, ini berarti potensi jumlah dana zakat yang dapat dihimpun di Indonesia bisa lebih besar dariRp. 84 Triliyun. Melihatpotensiyang begitu besar ini,membuat Djamal Doasangatyakin untuk pendayagunaan dana zakat dalam membangkitkan ekonomi bangsa, dengan syarat zakat harus dikelola secara profesional oleh pemerintah. Djamal doa, Manfaat Zakat Dikelola Negara (Jakarta: Nuansa Madani, 2002),30-32.HalinidiprediksiolehDjamaldoapadatahun2002,jikadibandingkandengankondisi Indonesiahariini,awaltahun2012tentunyapotensizakatyangdapatdihimpunakanlebihbesar,karena berdasarkandatadariBPSdisinyalirtahun2011angkakemiskinanmengalamipenurunan.Ituberarti 17 II.Analisa Amanat UU No. 23 Tahun 2011 Undang-undangNo.23Tahun2011yangdisahkanpada27Oktober2011 tentangZIS,merupakanbabakbarudariperkembangansistemzakatnasional, khususnyaterkaittatacarapengelolaannya.Melihatamanat42pasalpada Undang-undangtersebut,lebihbanyakmengarahpadapengaturan kelembagaanpenghimpunandanazakatdaripadapengaturanobjekzakat, kriteriamuzakkidanmustahik,sertasegalahaldiluaritu.Jikadibandingkan denganUndang-undangsebelumnya,padaundang-undangyangbarubanyak terdapatperubahanyangsangatsignifikan.Perubahaninimemicubanyakpro kontradariberbagaipihak,karenaPeraturanPelaksanabaikberupaPeraturan Pemerintah(PP),KeputusanMenteriAgama(KMA),dansebagainyabelum ada. Sehingga multi tafsir dari redaksi setiap kata pada undang-undang tersebut menjadi perdebatan dikalangan pemerhatizakat.Perdebatan ini lebih dominan perihalsejauhmanaperannegaradalampengelolaanzakat,sehingga berdampakpadaeksistensilembagaswastayangjugamelakukan penghimpunan dana zakat. Jikadiperhatikan,berikutbeberapapoinyangmenjadisimpulperdebatan tarik ulur sistem pengelolaan zakat di Indonesia pada undang-undang tersebut, yakni: 1.Baznassebagaibadanpemerintahnon-struktural,namunjugadapat mengikutieksistensilembagapemerintahdaripusat,TingkatI,TingkatII, Kecamatan/Kota, hingga kelurahan. Hal ini terdapat pada pasal 15 ayat (1).2.Baznasdisebutsebagaibadanpenghimpundanazakatyangbersifat mandiri,tetapidari11orangpengurusBaznasyangditetapakanpada undang-undangtersebut,ditentukan3orangsebagaikuotayangdiambil dari personil pemerintahan.18 Ketentuan ini terdapat pada pasal 8 ayat (2). 3.Restriksi LAZ 4.PadaUndang-undangbarusangatjelastampakarahamanatnyauntuk penguatanposisiBaznassebagaibadanpemerintahpenghimpundana zakat.Baznasdiberiotoritasyangsangatbesar,jauhmeninggalkanLAZ semakinbanyakpendudukIndonesiayangkehidupannyasemakinlebihbaik,beradadiatasgaris kemiskinan, dan dikenakan wajib zakat/pajak. 18Padahaljikamelihatbadanpemerintahanlainyangbersifatmandiri,sepertiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sama sekali tidak terdapat oknum dari pemerintahan. Badan ini bentul-betul murni dari person pemerintahan, sehingga dapat bekerja dengan profesional. 18 (lembagaswasta).Padahalpadaundang-undangsebelumnyaBaznasdan LAZmemilikikedudukansejajar.Untukitu,undang-undangyangbaru dianggapmerestriksiruanggerakLAZ,dansebaliknyasemakinmembuka lebarotoritasBaznas.Karenapadaundang-undangbarukriteriapendirian LAZ diperketat dengan persyaratan yang cukup banyak, disamping itu LAZ juga diharuskan memberikan laporannya kepada Baznas.5.Tetapi tidak sepenuhnya hal ini benar, karena akan lebih baik jika pendirian LAZdiperketatolehpemerintahsebagaimanapenetapanbeberapasyarat padaundang-undangini,sehinggamenutupkemungkinanbagiparapihak yangmemilikiitikaduntukmengambilmanfaat(penyimpangandana zakat)daripenghimpunandanazakat.KarenahanyaLAZyangberbadan hukum,dantelahmendapatkanizinoperasionaldariMenteriAgamaatas pertimbanganBaznassajayangdapatberperandalampenghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. 6.HanyasajasyaratLAZyangharusberadadibawahpayungsebuahormas dirasakurangefisien.Malahhalinidapatmemudarkanprinsipnetral,non bloksebuahLAZ.JikasebuahLAZberadadibawahnaungansormas tertentu,tidakdapatdipungkurikecenderunganLAZtersebutuntuklebih menganakemaskansegalahalyangterkaitdenganormasnyadiatas kepentinganparapihakdiluarormastersebut.Padaakhirnyahalinibisa sajamenjadikandistribusidanazakattidakmeratalagi.LAZdibawah ormasAtentunyaakanlebihmemprioritaskankepentingankomunitas ormasnya dibanding keentingan masyrakat non ormas A, apalagi ormas B. 7.KesanpemerintahmengesampingkaneksistensiLAZ,danmenjunjung keberadaan Baznas juga tidak sepenuhnya benar. Benar halnya pemerintah menyerahkanpengelolaanzakatpadaBaznas,hanyasajapemerintah melaluiundang-undangtersebuttidakmemblokireksistensiLAZ.Malah LAZtetapdiberikuasauntukmelakukanpenghimpunandanazakat, distribusi,danpendayagunaannyasendiri,hanyasajaLAZdimintauntuk memberikanlaporansecaraberkalakepadaBaznasuntukselanjutnya dipertanggungjawabkanBaznaskepadapresidenmelaluimenteri.Didin Hafidhuddin, ketua Baznas membantah UU ini akan mengkerdilkan LAZ-LAZ yang sudahmengelolazakatselamaini.MenurutnyaUUjustrumengaturLAZ-LAZ 19 denganbaik,menampatkannyasebagaibagiantidakterpisahkandarisistem zakat nasional.19 8.Sinergisitas antara Baznas dan LAZ 9.IdealnyabukansalingmencurigaiantaraBaznasdanLAZyangharus ditumbuhkembangkan,melainkansinergisitasyangharusdibangun, sehinggadapatsalingmenyokongdemipengelolaanzakatyangamanah danoperasionaldinegaraini.SurjaniIchsan,KetuaBAZJabar,LAZ diharuskanmengindukkeBaznashanyaagarterjalinkoordinasidan komunikasiyangbaik.20Haliniberartidenganlahirnyaundang-undang baru,tidakmereduksikeberadaanLAZdanmemjadikanBaznassatu-satunyabadanpenghimpun,danpengeloladanazakat,melainkanundang-undanginimengamanatkanagarantaraBaznasdanLAZterjalinsebuah sinergisitas dalam tataran konsultasi. 10. DenganoptimalnyaperanBaznasakanmenjadikanpendayagunaandana zakatlebihteratur.Sebagaimanaharapanparapenggiatzakat,untuk menjadikanzakatsebagaisalahsatuinstrumentuntukperbaikanekonomi bangsa.SinergisitasantaraBaznasdenganLAZyangadadapat mengantarkancita-citatersebutmenjadisebuahrealita.Denganadanya laporanLAZyangdisampaikankepadaBaznas,makatanparansitotal peghimpunandanazakat,arahdistribusinyaakanterlihat.Padaakhirnya pengelolaan zakat yang tepat sasaran akan dapat terwujud.11. Selanjutnyademipengelolaandanazakatyangefektifdanefisien,melalui FOZ,BaznasdanLAZ-LAZyangadadapatberembukuntukmenentukan fokus program masing-masing, sehingga tidak terjadi overlapp di lapangan. DanjugakesankompetitifantaraLAZ-LAZjugaakanmemudar. Disampingitupendayagunaanzakatpadasatuprogramakanlebih maksimal.MisalnyasajaLAZAfokusdenganprogramdibidang kesehatan,LAZBpadabidangPendidikan,LAZCpadabidangekonomi, danseterusnya.Sehinggahasildaripendayagunaanzakatpadasetiap bidangakantampaklebihjelasdanteratur,begitujugasetiapLAZakan

19--,Undang-undangZakatDisahkan,PengelolaanZakatTerintegrasi,Baznas,27Oktober 2011, http://www.baznas.or.id/ind/ 20CholisAkbar,Awal2012,LembagaZakatMulaiMengindukBaznas,PanjiMasyarakat,http://www.hidayatullah.com/read/20404/28/12/2011/awal-2012,-lembaga-zakat-mulai-menginduk-baznas.html# 20 dapatmengukurskalasuksesiprogramdanlebihbertanggungjawab untuk menjalankan fokusnya masing-masing. F.PenutupI.Kesimpulan a.ZakatmerupakaninstrumenpengentasankemiskinandidalamIslamyang telahdipraktekansemenjakawalIslamolehNabisawdanSahabatra. PengelolaanzakatsaatitudipegangolehPemerintah,denganasnksiyang tegas. b.Optimalisasidanazakatyangcukupbesardapatdidayagunakanuntuk perbaikanekonomimasyarakataIndonesialayaknyapajak.Zakatdapat difungsikansebagaipengentasankemiskinan,perlindunganperempuana dan anak, pemeliharaan lansia, program sosial lingkungan, dan pendidikan. c.Optimalisasi dayaguna zakat akan dapat terealisasi jika zakat dikelola oleh pemerintahsebagaipemegangotoritasdinegaraini.Semngatiniyang kemudiandiregulasidalamUndang-UndangNo.23Tahun2011Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah. d.Pada Undang-undang Zakatyang baru pemerintah sebagai pengelola zakat membentuk Baznas untuk pelaksanaan fungsinya itu. Sementara LAZ tetap diberiruanggerakdalampenghimpunan,pendistribusian,dan pndayagunaanzakat,hanyasajaharusmendapatizindariMenteriAgama atas pertimbangan Baznas. e.JikapengelolaanzakatdilakukanolehPemerintah,makadanazakatyang terkumpul akan lebih besar,pendistibusiannyalebih adil dan merata, serta pendayagunaannya lebih optimal dan komprehensif. II.Rekomendasi a.Redaksiundang-undangzakatyangbarusangatmultitafsir,sehingga diharapkan peraturan pelaksananya lebih tegas dan terperinci. b.Akan lebih baik jika persyaratanpendirian LAZyangberbadan hukum dandinaungiolehsebuahormas,hanyamerupakanpilihansalah satunya saja.21 c.Lebihefektifdanefisienketikamasing-masingbadandanlembaga penghimpundanazakatmemeilikifokusprogramtertentuyangsaling berbeda satu sama lain. d.SesuaiamantUndang-Undangyangbaru,sangatdiharapkankepada pemerintah(dalamhaliniBaznas)untukbisamenjagaamanah masyarakat,mengingatstigmapemerintahyangkurangbaikditengah masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Abdad, Zaidi. Lemabaga Perekonomian Umat di Dunia Islam. Bandung: Angkasa, 2003. Aflah, Kutarno Noor ddk. Zakat dan Peran Negara. Jakarta: FOZ, 2006. Doa, Djamal. Manfaat Zakat Dikelola Negara. Jakarta: Nuansa Madani, 2001. Fakhruddin. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN Malang Press, 2008. Hafidhuddin,Didindkk.ThePowerofZakat:StudiPerbandinganPengelolaanZakat Asia Tenggara.Malang: UIN Malang Press, 2008. Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani, 2002. Masudi, Masdar dkk. Reinterpretasi Pendayagunan ZIS: Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah.Jakarta: Pirac, 2004. Sudewo,Eri.ManajemenZakat:Tingggalkan15TradisiTerapkan4PrinsipDasar. Jakarta: IMZ, 2004 Arafat.Undang-UndangZakat,HarapanBaruIndonesia.ZIS,26Dember2011, http://www.zisindosat.com/category/ (diakses 1 Januari 2012) ---.PemikirandanHarapanSekitarUndang-UndangPengelolaanZakatTahun2011. ZIS, 22 Desember 2011,http://www.zisindosat.com/ (diakses 1 Januari 2011)Juwaini,Ahmad.MengawalUUZakatBaru.FOZ,14November2011, http://forumzakat.net/i (dikses pada 1 Januari 2012) ---.PolitikEkonomiSyariah.RepublikaOnline,22Desember2011, http://www.republika.co.id/ , (diakses pada 1 Januari 2012) 22 ---.Undang-UndangZakatDisahkan,PEngelolaanZakatTerintegrsi.Baznas,27 Oktober 2011, http://www.baznas.or.id/ind (dikses Januari 2012)