BAB III TARIF PAJAK DAN DASAR PENGENAAN PAJAK A. Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menurut pasal 7 UU No 8 th 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 42 th 2009, tarif pajak adalah : 1. Atas penyerahan BKP & JKP dikenakan tarif tunggal sebesar 10%. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dan a pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima be las persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaim ana dimaksud pada ayat ini, dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 2. Atas ekspor BKP, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau ekspo r Jasa Kena Pajak dikenakan tarif 0%. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pa jak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; ekspor Barang Kena P ajak Tidak Berwujud; dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak, dikenakan Pajak Pertambaha n Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Penggunaan tarif 0% (nol persen) bukan ber arti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak M asukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan. B. Pengertian dan Jenis Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan sebagai dasar untu k menghitung pajak yang terutang. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaa n Pajak tersebut adalah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak. Dengan demikian rumus penghitungan Pajak yang terutang adalah : PPN terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

1. Jenis-Jenis Dasar Pengenaan Pajak a. Harga Jual Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seh arusnya diminta oleh penjual, karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasu k PPN yang dipungut menurut UU PPN dan Potongan harga yang dicantumkan dalam fak tur pajak. Contoh 1: Pengusaha Kena Pajak "A" menjual Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp25.000.00 0,00. ditambah biaya pengiriman Rp. 1.000.000 dan biaya pemasangan Rp. 750.000. Dasar Pengenaan Pajak adalah : Harga jual Rp. 25.000.000 Biaya pengiriman Rp. 1.000.000 Biaya pemasangan Rp. 750.000 Dasar Pengenaan Pajak Rp. 26.750.000 PPN terutang = DPP x 10% Rp. 2.675.000 Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.675.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran , yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "A". b. Penggantian Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seh arusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak terma suk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam f aktur pajak. Faktor yang menjadi dipertimbangkan terhadap biaya yang merupakan unsur harga ju al atau penggantian sehubungan dengan penyerahan BKP atau JKP antara lain, menur ut Sukardji (2003:256) adalah adanya kaitan antara biaya tersebut dengan penyer ahan BKP atau JKP, apabila biaya tersebut tidak dibayar sebagaimana telah disepa

kati dalam perjanjian, akan menghambat kelancaran penyerahan BKP atau JKP terseb ut. Biaya tersebut antara lain biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya bantuan teknik, biaya pemeliharaan, biaya pengiriman, dan biaya garansi. Contoh 2: PKP B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian Rp 20.0 00.000,00. Maka DPP = Rp. 20.000.000 dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp20.000.000,00 = Rp2.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran , yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "B". c. Nilai Impor Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk d itambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-un dangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut me nurut UU PPN. Contoh 3: PT. Hamida mengimpor bahan baku pada harga CIF Usd. 100.000. Bea masuk 5 %, dan bea masuk tambahan 2,5%, kurs KMK pada saat itu Rp. 9.000. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak adalah : Harga CIF $ 100.000 x Rp. 9.000 = Rp. 900.000.000 Bea masuk 5 % x Rp. 900.000.000 = Rp. 45.000.000 BM Tambahan 2,5 % x Rp.900.000.000 = Rp. 22.500.000 DPP = Nilai Impor Rp. 967.500.000 PPN terutang = DPP x 10% Rp. 96.750.000 d. Nilai Ekspor Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau se harusnya diminta oleh eksportir. Contoh 4: PT. Zaki Putra Perkasa mengekspor BKP seharga $ 50.000 kurs KMK 9.000. Dasar Pengenaan Pajak = $50.000 x Rp. 9.000 = Rp. 45.000.000 PPN terutang = DPP x 0% = Rp. 45.000.000 x 0% = Rp. 0. e. Nilai Lain Nilai Lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak yang memenuhi Kri teria tertentu. Pengenaan dengan menggunakan nilai lain diatur dalam Keputusan M enteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 jo. KMK No. 251/KMK.03/2002. Nilai Lain yan g ditetapkan tersebut adalah : o Pemakaian sendiri DPP untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual atau harga pengga ntian tidak termasuk laba kotor. Contoh 5: PT. Riau Shoes, PKP, perusahaan industri sepatu pada Tgl. 28 Januari, menyerahka n kepada karyawan, sejumlah sepatu dengan harga jual Rp. 6.000.000, termasuk lab a kotor 20 %. DPP atas pemakaian sendiri tersebut adalah : Harga jual Rp. 6.000.000 Laba kotor 20/120 x 6.000.000 = Rp. 1.000.000 Dasar Pengenaan Pajak = Rp. 5.000.000 PPN terutang = DPP X 10% = Rp. 500.000 o Pemberian Cuma-Cuma DPP adalah harga jual atau harga penggantian setelah dikurangi laba kotor. Contoh sama seperti pemakaian sendiri o Penyerahan BKP kepada Pedagang Perantara atau Melalui Juru Lelang Dasar Pengenaan Pajak adalah harga lelang. Contoh 6: Harga lelang atas BKP X sebesar Rp. 50.000.000 Maka : Dasar Pengenaan Pajak = Rp. 50.000.000 PPN terutang = 10% x DPP = Rp. 5.000.000

o Penyerahan Rekaman Suara/Gambar DPPnya adalah perkiraan harga jual rata-rata. o Penyerahan Film Cerita DPPnya adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. o Persediaan BKP yang tersisa Saat Pembubaran Perusahaan Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Pasar yang wajar. o Penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan Pen yerahan BKP dan atau JKP antar Cabang Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual atau harga penggantian setelah dikurangi laba kotor. o Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjan g PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Pasar yang wajar. Pajak masukan yang dibayar oleh PKP yang menggunakan DPP nilai lain di atas teta p dapat dikreditkan, sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya dan menggunakan faktur pajak Standar. o Penyerahan Jasa Biro Perjalanan atau Pariwisata Dasar Pengenaan Pajak = 10 % x jumlah tagihan atau jumlah yang seharusny a ditagih. o Penyerahan Jasa Pengiriman Paket Dasar Pengenaan Pajak = 10 % dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharu snya ditagih. o Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Dasar Pengenaan Pajak = 10 % dari harga jual. o Penyerahan Jasa Anjak Piutang Dasar Pengenaan Pajak = 5 % x jumlah seluruh imbalan yang diterima berup a service charge, provisi, dan diskon. Pajak masukan yang dibayar oleh PKP Biro Perjalanan/pariwisata, jasa pengiriman paket, Kendaraan bermotor bekas, jasa anjak piutang yang menggunakan DPP nilai l ain di atas tidak dapat dikreditkan, karena pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP dalam rangka usaha telah diperhitungkan dalam nilai lain. o Ketentuan Nilai Lain Bagi Pedagang Eceran KMK 567/KMK.04/2000 menentukan Dasar Pengenaan Pajak dengan nilai lain yang dapa t digunakan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dengan cara sebagai berikut : PPN terutang = 10% X Harga Jual Barang Kena Pajak. Jumlah PPN yang harus dibayar oleh PKP Pedagang Eceran = 10% X 20% X jumlah sel uruh penyerahan barang dagangan. Sejak berlakunya KMK 251/KMK.03/2002, Ketentuan KMK 567/KMK.04/2000 tentang nila i lain bagi PKP Pedagang Eceran yang membayar PPN sebesar 2 % dihapus. o Penyerahan Rumah / Tanah Siap Bangun oleh Real / Industrial Estat. Dasar Pengenaan Pajaknya diatur dalam Surat Edaran No. 55/PJ.3/1985 jo. S.1376/P J.3/1986. Apabila PKPnya melakukan penyerahan Tanah Matang DPP = 80 % x harga jual. Apabila PKPnya melakukan penyerahan Bangunan beserta Tanah Matang DPP = 100% Harga Jual bangunan + 80% (harga jual tanah) Pajak masukan atas transaksi penjualan bangunan dan tanah matang dapat dikreditk an. Tetapi sejak 1 Juni 2002 berdasarkan SE-22/PJ.51/2002 DPP tanah matang adalah 10 0 % x harga jualnya. Dan Faktor pengurang sebesar 20 % dinyatakan tidak berlaku. Dengan DPPnya menjadi : DPP = 100% (Harga Jual bangunan + harga jual tanah) o Dasar Pengenaan Pajak Apabila Terdapat PPnBM (PP 143 tahun 2000 jo PP 24 tahun 2002) Atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP yang menghasilk an BKP yang tergolong mewah, Dasar Pengenaan Pajak PPN tidak termasuk PPN & PPn BM yang dikenakan atas penyerahan BKP tersebut.

Atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP selain pengusah a yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau oleh PKP yang melakukan Impor BKP yang tergolong mewah, Dasar Pengenaan Pajak PPN termasuk PPn BM yang dikenak an atas perolehan atau atas impor yang tergolong mewah tersebut. Contoh 7: Produsen BKP yang tergolong mewah menjual BKP tersebut kepada PKP Pedagang biasa sbb : Harga jual Rp. 100.000.000 PPN Rp. 10.000.000 PPnBM asumsi 20 % Rp. 20.000.000 Jumlah yang harus dibayar PKP biasa Rp. 130.000.000 Kemudian PKP Pedagang biasa menjual lagi BKP tersebut, kepada PKP Pedagang lainn ya, sbb: Harga Beli PKP P Rp. 100.000.000 PPnBM yang telah dibayar Rp. 20.000.000 Keuntungan yang diharapkan Rp. 15.000.000 Maka Dasar Pengenaan Pajak Rp. 135.000.000 Contoh 8: Pengusaha Kena Pajak C mengimpor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, sebagai berikut : Nilai Impor = Rp 200.000.000 Pajak Pertambahan Nilai = Rp 20.000.000 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (misalnya dengan tarif 30%) = Rp 60.000.000 + Jumlah yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak C = Rp 280.000.000 Kemudian Pengusaha Kena Pajak C tersebut menjual Barang Kena Pajak tersebut kepa da konsumen sebagai berikut : Harga Beli Pengusaha Kena Pajak C = Rp 200.000.000 Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar = Rp 60.000.0 00 Keuntungan yang diharapkan = Rp 40.000.000 + Dasar Pengenaan Pajak = Rp 300.000.000 Pajak Pertambahan Nilai 10% x Rp 300.000.000,00 = Rp 30.000.000 + Jumlah yang dibayar oleh konsumen = Rp 330.000.000 o Penyerahan Jasa Persewaan Ruangan Dasar Pengenaan Pajak PPNnya adalah : Seluruh harga sewa adalah 100 % Service Charge adalah 40 % Pajak masukan atas transaksi sewa dapat dikreditkan. o Beberapa ketentuan lain dalam menentukan dasar pengenaan pajak : Sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan 6 PP no. 143 tahun 2000, yaitu sbb: Dalam kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan BKP atau JKP, harus d isebutkan dengan jelas nilainya, Dasar Pengenaan Pajak, dan besarnya PPN yang te rutang. Jika dalam kotrak atau perjanjian telah termasuk pajak, maka wajib disebutkan de ngan jelas bahwa nilai tersebut telah termasuk pajak. Apabila tidak terpenuhi, maka jumlah harga yang tercantum dalam kontrak atau per janjian tertulis tersebut dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Pasal 6 PP 143 tahun 2000 : Jika tercantum PPN menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan BKP / JKP, maka PPN terutang adalah 10/110 x harga atau pembayaran atas penyerahan BKP / JKP; Jika tercantum PPN & PPnBM (misalnya 20 %) menjadi bagian dari harga atau pembay aran atas penyerahan BKP barang mewah, maka : PPN terutang adalah 10/130 x harga atau pembayaran atas penyerahan BKP / JKP;

PPnBM terutang adalah 20/130 x harga atau pembayaran atas penyerahan BKP / JKP.