2

tarif bioskop - SELMI · TARIF ROYALTI UNTUK BIOSKOP bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri

Download PDF Report

Upload
others
View
9
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: tarif bioskop - SELMI · TARIF ROYALTI UNTUK BIOSKOP bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri

Page 2: tarif bioskop - SELMI · TARIF ROYALTI UNTUK BIOSKOP bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri

Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21

Documents

SI Pemesanan Tiket Bioskop

SI Pemesanan Tiket Bioskop

Documents

Analisis Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pph Pasal 21 Dan Insentif Pph Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak

Analisis Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pph Pasal 21 Dan Insentif Pph Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak

Documents

DAFTAR OBJEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN€¦ · DAFTAR OBJEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN No Obyek Tarif Dasar Perhitungan Sifat I PPh Pasal 4 ayat (2) 1. Bunga deposito dan tabungan

DAFTAR OBJEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN€¦ · DAFTAR OBJEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN No Obyek Tarif Dasar Perhitungan Sifat I PPh Pasal 4 ayat (2) 1. Bunga deposito dan tabungan

Documents

Pertama - sinta.unud.ac.id · contohnya bioskop Cineplex (Wisata 21), bioskop Mall Bali Galeria 21, Bioskop Cinemaxx Lippo Mall Kuta, dan bioskop Beachwalk XXI Cineplex. Sejauh ini

Pertama - sinta.unud.ac.id · contohnya bioskop Cineplex (Wisata 21), bioskop Mall Bali Galeria 21, Bioskop Cinemaxx Lippo Mall Kuta, dan bioskop Beachwalk XXI Cineplex. Sejauh ini

Documents

WALIKOTA BENGKULU PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU … NO... · PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif

WALIKOTA BENGKULU PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU … NO... · PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif

Documents

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI KEP. … · 6. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi - - - 7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 6. Ketentuan Pasal

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI KEP. … · 6. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi - - - 7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 6. Ketentuan Pasal

Documents

ARRIFLEX 16 SR - bioskop

ARRIFLEX 16 SR - bioskop

Documents

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … 6 - Pasal 15 (1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Diklat Pembentukan sebagaimana

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … 6 - Pasal 15 (1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Diklat Pembentukan sebagaimana

Documents

Performansi Bioskop Cineplex 21

Performansi Bioskop Cineplex 21

Documents

Keputusan Menteri Kesehatan Republik ... - pdpersi.co.id · BAB IV TARIF RAWAT JALAN Pasal 5 Tarif Rawat Jalan di Rumah Sakit terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik ... - pdpersi.co.id · BAB IV TARIF RAWAT JALAN Pasal 5 Tarif Rawat Jalan di Rumah Sakit terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan

Documents

peraturan.bkpm.go.id...lainnya yang diberikan kepada penumpang ditetapkan oleh Direksi PT. (Persero) Kereta Api Indonesia; Pasal 2 Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I

peraturan.bkpm.go.id...lainnya yang diberikan kepada penumpang ditetapkan oleh Direksi PT. (Persero) Kereta Api Indonesia; Pasal 2 Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I

Documents

PRESENTASI BIOSKOP BENTENG.pdf

PRESENTASI BIOSKOP BENTENG.pdf

Documents

Kelompok b3 - Sanitasi Bioskop

Kelompok b3 - Sanitasi Bioskop

Documents

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN Tarif...TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN Tarif...TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat

Documents

· tabung. Pasal 11 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan

· tabung. Pasal 11 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan

Documents

bp3ip.idbp3ip.id/attachments/article/115/SK TARIF SARPRAS... · Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Pasal 2 Besaran Tarif Sewa Sarana Dan Prasarana, Lahan,

bp3ip.idbp3ip.id/attachments/article/115/SK TARIF SARPRAS... · Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Pasal 2 Besaran Tarif Sewa Sarana Dan Prasarana, Lahan,

Documents

· Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan adalah untuk biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan. Pasal 12 (1)Struktur besarnya tarif retribusi

· Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan adalah untuk biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan. Pasal 12 (1)Struktur besarnya tarif retribusi

Documents

· 2019. 8. 13. · Ngawi Kab. Ngawi Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ... c. Menyempurnakan pasal-pasal Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Penentuan Pembayaran Tempat,

· 2019. 8. 13. · Ngawi Kab. Ngawi Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ... c. Menyempurnakan pasal-pasal Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Penentuan Pembayaran Tempat,

Documents

PPh Pasal 22 dan Pasal 23 bambangkesit@staff.uii.ac · PDF filePengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tarif ... No Uraian Tarif x DPP Penyetoran & Pelaporan Dasar Hukum 1 Charter

PPh Pasal 22 dan Pasal 23 [email protected] · PDF filePengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tarif ... No Uraian Tarif x DPP Penyetoran & Pelaporan Dasar Hukum 1 Charter

Documents

Documents

jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

jdih.padang.go.id · 10 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 38 (1) Struktur clan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam

Documents

Hak dan Kewajiban Wajib · PDF filepenghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh yang diatur di Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang Pajak Penghasilan. Tarif

Hak dan Kewajiban Wajib · PDF filepenghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh yang diatur di Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang Pajak Penghasilan. Tarif

Documents

ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - · PDF fileMENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -3 - Pasal 4 Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Tarif Tes,

ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - · PDF fileMENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -3 - Pasal 4 Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Tarif Tes,

Documents

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK · PDF file-4 - Pasal 6 Tarif Klinik, Tarif Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan, Tarif Jaket Almamater, dan Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Asrama,

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK · PDF file-4 - Pasal 6 Tarif Klinik, Tarif Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan, Tarif Jaket Almamater, dan Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Asrama,

Documents

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK JNDONESIA …spmb.unsoed.ac.id/sites/default/files/Lampiran_Biaya...-6 - Pasal 14 Tarif Layanan Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK JNDONESIA …spmb.unsoed.ac.id/sites/default/files/Lampiran_Biaya...-6 - Pasal 14 Tarif Layanan Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan

Documents

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - bambangkesit@edutour · TARIF, DASAR PENGENAAN DAN TATACARA PERHITUNGAN PBB A. Tarif PBB Tarif Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam pasal 5 UU PBB yaitu:

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - bambangkesit@edutour · TARIF, DASAR PENGENAAN DAN TATACARA PERHITUNGAN PBB A. Tarif PBB Tarif Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam pasal 5 UU PBB yaitu:

Documents

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN …...laboratorium, pemeliharaan alat, dan jasa laboratorium. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 6 (1) Struktur dan tarif

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN …...laboratorium, pemeliharaan alat, dan jasa laboratorium. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 6 (1) Struktur dan tarif

Documents

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. tarif penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik;

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. tarif penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik;

Documents

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK ... instalasi rawat inap; dan b. tarif tindakan medis operatif. Pasal 4 Tarif layanan tidak berdasarkan kelas se bagaimana dimaksud dalam Pasal

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK ... instalasi rawat inap; dan b. tarif tindakan medis operatif. Pasal 4 Tarif layanan tidak berdasarkan kelas se bagaimana dimaksud dalam Pasal

Documents