Anggota Kelompok :- Albert Liutama- Erlin Lestari- Stefany Melinda Laowo- Verenica Wijaya- Yosefin- Erlyn handayani- Aiviana

Tantangan & Hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia.

Pengertian :a. HambatanHambatan adalah suatu kendala yang bersifat atau bertujuan melemahkan yang bersifat konseptual yang berasal dari dalam sendiri.

b. TantanganTantangan adalah merupakan suatu usaha yang bersifat menggugah kemampuan.

c. HAMSecara harfiah yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurang serta dirampas oleh siapapun.

Hambatan-Hambatan HAM :1.Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah dan lembaga penegak hukum;2.Masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kekerasan dan diskriminasi sistematis terhadap kaum perempuan ataupun kelompok masyarakat yang dianggap minoritas;3.Budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada di antara mereka;4.Belum adanya komitmen pemerintah yang kuat terhadap upaya penegakan HAM dan kemampuan melaksanakan kebijakan HAM secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi; 5.Masih lemahnya kekuatan masyarakat yang mampu menekan pemerintah secara demokratis sehingga bersedia bersikap lebih peduli dan serius dalam menjalankan agenda penegakan HAM;6.Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian masyarakat dan media massa lebih terarah pada persoalan korupsi, terorisme, dan pemulihan ekonomi daripada penanganan kasus-kasus HAM;7.Ada sebagian warga masyarakat dan aparat pemerintah yang masih berpandangan bahwa HAM merupakan produk budaya Barat yang individualistik dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia;8.Berbagai ketidakadilan pada masa lalu telah menyebabkan luka batin dan dendam antar kelompok masyarakat tanpa terjadi rekonsiliasi sejati.

Faktor Hambatan HAM :a. Faktor Kondisi Sosial-Budaya1.Stratifikasi dan status sosial; yaitu tingkat pendidikan, usia,pekerjaan, keturunan dan ekonomi masyarakat Indonesia yangmultikompleks (heterogen).2.Norma adat atau budaya lokal kadang bertentangan dengan HAM,terutama jika sudah bersinggung dengan kedudukan seseorang,upacara-upacara sakral, pergaulan dansebagainya.3.Masih adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele.b. Faktor Komunikasi dan Informasi1.Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan,dan gunung yang membatasi komunikasi antar daerah.2.Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.3.Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masihsangat terbatas baik sumber daya manusia-nya maupun perangkat (software dan hardware) yang diperlukan.c. Faktor Perangkat Perundangan1.Pemerintah tidak segera meratifikasikan hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia.2.Kalaupun ada, peraturan perundang-undangan masih sulit untuk diimplementasikan.

d. Faktor Kebijakan Pemerintah1.Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia.2.Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional,persoalan hak asasi manusia sering diabaikan.3. Peran pengawasan legislatif dan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pemerintah sering diartikan oleh penguasa sebagai tindakan ‘pembangkangan’.e. Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement)1.Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadicmengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia.2.Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak sering membuka peluang ‘jalan-pintas’ untuk memperkaya diri.3.Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen,dan tindakan penyimpangan berupa KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Tantangan Penegakan HAM di Indonesia1)Kejahatan GenosidaAdalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama, dengan cara :a)Membunuh anggota kelompok;b)Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya;d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; ataue) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2)Kejahatan Terhadap KemanusiaanAdalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, berupa:a)Pembunuhan;Pemusnahan;Perbudakan;Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik;Penyiksaaan,Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan ,penghilangan orang secara paksa.

TANTANGAN PENEGAKAN HAM DARI LUAR NEGERI1. Prinsip Universal, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal, karena jelas tercantum dalam piagam PBB dan oleh karenanya merupakan bagian dari keterikatan setiap anggota PBB2. Prinsip Pembangunan nasional, yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan sosial melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membantu tercapainya tujuan peningkatan demokrasi dan perlindungan terhadap asasi manusia.3. Prinsip Kesatuan hak-hak asasi manusia, yaitu berbagai jenis atau kategori hak-hak asasi manusia, yang meliputi hak-hak sipil dan politik disatu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural dipihak lain.4. Prinsip Objektivitas atau Non Selektivitas, yaitu penolakkan terhadap pendekatan atau penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar, yang hanya menonjolkan salah satu jenis hak asasi manusia saja mengabaikan hak-hak asasi manusia lainnya.5. Prinsip Keseimbangan, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat dan bangsa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial sekaligus.6. Prinsip Kompetensi nasional, yaitu bahwa penerapan dan perlindungan hak- hak asasi manusia merupakan kompetensi dan tanggung jawab nasional.7. Prinsip Negara Hukum, yaitu bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Kesimpulan :

Dari faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hak asasi manusia diatas, mari kita upayakan untuk sedikit demi sedikit dikurangi. Demi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia yang baik, mulailah dari diri kita sendiri untuk belajar menghormati hak-hak orang lain. Kita harus terus berupaya untuk menyuarakan tetap tegaknya hak asasi manusia, agar harkat dan martabat yang ada pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya.