TANGGUNGJAWAB FORMIL DAN MATERIL BENDAHARA …

Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 3, Oktober 2020

318

TANGGUNGJAWAB FORMIL DAN MATERIL BENDAHARA PENGELUARAN

PEMBANTUDALAM GANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Cokorda Dian Permana

Email: [email protected]

Kejaksaan Tinggi Bali

Abstrak

Assistant Expenditure Treasurer is a person who is appointed to assist the Expenditure

Treasurer to carry out payments to those entitled to the smooth implementation of certain

activities. Therefore, any irregularities in the management of State finances caused by acts of

violation of law or negligence must be replaced by the guilty party, and processed with

criminal charges as criminal acts of corruption. How is the Treasurer's Formal And Material

Responsibility Expenditures and/or Treasurer Assistant Expenditures when committing fraud

or irregularities in the financial management of the State/Region which results in financial

loss to the State/ Region, how to settle State Financial Compensation, if the Treasurer of

Expenditures and Treasurers law or negligence in financial management which results in

adverse State/Regional finance, in terms of material and/or formal accountability. The

approach used in this research was the conceptual approach, which starts from the issue that

accountability for managing state finances is known as formal accountability or material, but

the definition of material and material responsibilities is not given in detail. What is the

opinion of the experts, and what about the legislation that applies in accordance with the

management of State finances. Based on the nature of this research that used descriptive

research, the analysis used was content analysis. Content Analysis according to experts that

there are three conditions: Objectivity, Systematic Approach, and Generalization.

The formal and material responsibility of the Expenditure Treasurer or Assistant Expenditure

Treasurer in the case of making a mistake due to fraud and overusing authority, which results

in state losses, the Expenditure Treasurer/ Assistant Expenditure Treasurer can be sued and

threatened with crimes in accordance with the Corruption Act. Besides that, it can also be

threatened with compensation. And can be subject to the laws of the State Administration, the

Civil Code. What is the loss of the State due to the misconduct/negligence of the management

of State finances by the Expenditure Treasurer/Assistant Expenditure Treasurer. Because

there is a difference in the lack of inventory money between physical and bookkeeping and

cannot be explained, which means the Expenditure Treasurer/Assistant Expenditure has

made a mistake in managing inventory money. To return losses to the State, the Expenditure

Treasurer/Assistant Expenditure Treasurer may be required to compensate the State for the

recovery of state finances.again at regulation, but at the creativities of upholder apparatus

law which able to actualize law in space and time with precisely.

Kata Kunci: Despute; Landform; Principal; Progressive Law; Solution

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah salah

satu tindak pidana yang diklasifikasikan

sebagai kejahatan yang luar biasa (extra

ordinary crime), oleh karena itu Pemerintah

dan Masyarakat sekarang ini sangat serius


319

memerangi tindak pidana korupsi, disamping

melakukan suatu pembangunan di segala

bidang. Salah satu yang menjadi penghambat

laju pembangunan di Indonesia adalah tindak

pidana korupsi.

Andi Hamzah,1 dalam disertasinya

“Korupsi Di Indonesia; Masalah dan

Pemecahannya” memberi pengertian korupsi

bahwa “corruption” itu berasal dari kata

asal “corrumpere” suatu kata latin yang

lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke

banyak bahasa Eropa seperti Inggeris;

corruption, corrupt; Prancis; corruption;

dan Belanda; corruptie dan dari bahasa

Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia.

Arti Harfiah dari kata itu ialah kebusukan,

keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat

disuap tidak bermoral, penyimpangan dari

kesucian, kata-kata dan ucapan yang

menghina atau menfitnah…”

Pengertian korupsi menurut kamus

yang paling popular di Amerika Serikat,

Black’s Law Dictinary, dimana penegrtian

korupsi tersebut adalah:2

“An Act done with an intent to give

some advantage inconsistent with official

duty and the right of oders. The act and

official or fiduciary personnwho unlawfully

and wrongfully as his station or character to

procure same benefit for himself ar

foranather person, contrary to duty and the

ringts of other”

1 Andi Hamzah,1991 Korupsi di Indonesia : “Masalah dan

Pemecahannya” Cet.3.Gramedia, Jakarta. Hal.7-10. 2 Henry Campbell Black,1990, Black’s Law Dictionary,

Sixth edition, West Publishing,St Paul,Minnesota.

(suatu perbuatan yang dilakukan

dengan maksud untuk memberikan suatu

keuntungan yang tidak sesuai dengan

kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak

pihak lain. Perbuatan itu seorang pejabat atau

kepercayaanyang secara melanggar hukum

dan secara salah menggunakan jabatannya

atau karaktrnya untuk mendapatkan sesuatu

keuntungan untuk diri sendiri.atau orang

lain, berlawanan dengan kewajiban-

kewajiban dan hak-hak dari pihak lain.)

Secara umum korupsi itu berkaitan

dengan perbuatan yang merugikan

kepentingan publik atau masyarakat luas

untuk keuntungan pribadi atau kelompok

tertentu. Namun jika diidentifikasi ciri-ciri

korupsi sebagai berikut; 3

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari

satu orang.

2. Korupsi pada umumnya melibatkan

keserbarahasiaan, kecuali di mana ia telah

begitu merajalelah dan begitu berurat

berakar sehingga individu-individu yang

berkuasa atau mereka yang berada dalam

lingkungannya tidak tergoda untuk

menyembnyikannya perbuatan mereka.

3. Korupsi melibatkan elamen kewajiban

dan keuntungan timbale balik, yang tidak

selalu berupa uang.

4. Mereka yang memperaktekkan cara-cara

korupsi biasanya berusaha menyelubungi

3 Strategi pemberantasan korupsi nasional, BPKP, Maret

1999.Jakarta. Hl.258.


320

perbuatannya dan berlindung dibalik

pembenaran hukum.

5. Mereka yang terlibat korupsi adalah

mereka yang mengingikan keputusan

keputusan yang tegas dan mereka yang

mampu untuk mempengaruhi keputusan

keputusan itu.

6. Setiap tindakan korupsi mengandung

penipuan, biasanya pada badan public

atau masyarakat umum.

7. Setiap bentuk korupsi adalah

penghianatan kepercayaan.

8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi

ganda yang kontradiktif dari mereka yang

melakukan itu.

9. Suatu perbuatan korupsi melanggar

norma-norma tugas dan

pertanggungjawaban dan tatanan

masyarakat.

Mochtar Lubis4 mengemukakan bahwa

mengenai korupsi telah cukup banyak ditulis

oleh berbagai pengamat masyarakat dan

budaya diseluruh dunia karena penyakit

korupsi telah menghinggapi umat manusia

dari zaman ke zaman , tapi juga sejarah telah

mencatat bahwa perlawanan terhadap

korupsi juga senantiasa timbul dan dimana

korupsi dibiarkan merajalela. Kita melihat

kebangkrutan sebuah pemerintahan,

masyarakat dan malahan Negara sendiri.

4 Mochtar Lubis Dan James C Scott ( Editor)

1989:Pengantar Dalam Bunga Rampai Korupsi, ,LP3S,

Jakarta, Hal. Xiii-xvi.

Di Indonesia saat ini mengenai tindak

pidana korupsi telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999, yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor; 20

tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak

Pidana Korupsi. Dengan kehadiran undang

undang tersebut diharapkan akan dapat

mencegah dan menanggulangi tindak pidana

korupsi di Indonesia, akan tetapi harapan itu

nampanya kasus kejadian tindak pidana

korupsi menunjukkan peningkatan dari segi

kuantitas maupun dari segi kualitas. Dari

segi kualitas di tingkat nasional seperti;

Kasus Wisma Atlet Hambalang, Kasus

Pembelian Helikopter di Tubuh angkatan

Udara ( TNI ), Kasus E -KTP. yang

sementara diperiksa Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) merupakan kasus tindak

pidana korupsi mega proyek yang

berkualiatas.

Dari segi kuantitas menunjukkan

bahwa Hasil penelitian Laboratorium Ilmu

Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Gadjah Mada5, mengungkap 803 kasus itu

menjerat 967 terdakwa korupsi. Jika

dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga

2015, kasus korupsi yang telah diputus MA

pada tingkat kasasi maupun peninjauan

kembali mencapai 2.321 kasus. Di lain

pihak, jumlah koruptor yang dihukum pada

5 http://news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-

indonesia-menggila

http://news.liputan6.com/read/2473173/kpk-kasus-m-sanusi-termasuk-bentuk-korupsi-besar


321

periode itu mencapai 3.109. Jumlah tersebut

meningkat drastis jika dibanding dengan data

pada 2001-2009. Pada saat itu, kasus korupsi

yang telah inkrah berjum lah 549 dengan 831

terpidana,

Keadaan ini tentu mengundang

keprihatinan Bapak Presiden Jokowi Widodo

sehingga belaiu menyatakan bahwa “

korupsi di Indonesia dalam keadaan

Darurat”. Secara teori dapat dikemukakan

bahwa penyebab tingginya angka tidak

pidana korupsi seperti yang dikemukakan

oleh Jack Boulogne dengan Gone theory,

yang dibagi menjadi 4 yaitu:6

(1). Greeds (keserakahan): berkaitan

dengan adanya perilaku serakah yang

secara potensial ada di dalam diri

setiap orang.

(2). Opportunities (kesempatan): berkaitan

dengan keadaan organisasi atau

instansi atau masyarakat yang

sedemikian rupa sehingga terbuka

kesempatan bagi seseorang untuk

melakukan kecurangan.

(3). Needs (kebutuhan): berkaitan dengan

faktor-faktor yang dibutuhkan oleh

individu-individu untuk menunjang

hidupnya yang wajar.

6 http;//-semu.blogspot.co.id./2016/12/penyebab-korupsi-

dalam-perpespektif-teori.html.

(4). Exposures (pengungkapan): berkaitan

dengan tindakan atau konsekuensi

yang dihadapi oleh pelaku kecurangan

apabila pelaku ditemukan melakukan

kecurangan.

Faktor-faktor Greeds terkait

keserakahan dan kerakusan para pelaku

korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak

puas akan keadaan dirinya. Opportunities,

merupakan sistem yang memberi peluang

untuk melakukan korupsi, yang bisa

diperluas keadaan organisasi atau masyarakat

yang sedemikian rupa sehingga terbuka

kesempatan bagi seseorang untuk melakukan

kecurangan.

Needs, yaitu sikap mental yang tidak

pernah merasa cukup, selalu sarat dengan

kebutuhan yang tidak pernah usai. Exposure,

hukuman yang dijatuhkan kepada para

pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera

pelaku maupun orang lain.

Pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan Negara dikenal dengan

pertanggungjawaban materil dan formil. Hal

ini dapat dilihat dalam peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 45 tahun 2013 tantang Tata Cara

Pelaksanaan APBN. Sementara tentang

definisi pertanggungjawaban formil dan

materil tidak secara rinci disebutkan.

Umumnya pengertian pertanggungjawaban

materil adalah tanggungjawab terhadap

tersedianya barang/jasa sesuai dengan

perjanjian yang teah disepakati. Sedangkan


322

untuk pertanggungjawaban formil adalah

batas pertanggungjawaban hanya terbatas

lengkap, benar bukti-bukti tagih untuk

pengujian terhadap kebenaran penerima

pembayaran barang/jasa sesuai dengan

perjanjian. Dengan demikian tanggungjawab

formil melakukan pengujian terhadap

kesesuaian dengan peraturan (wetmatigheid)

dan pengujian terhadap kebenaran

penerimaan pembayaran (rechtmatigheid).

Sedangkan tanggungjawab materil

melakukan pengujian terhadap

substansi/fisik barang atau jasa

(doelmatigheid)7.

Bendahara pengeluaran Pembantu

adalah orang yang ditunjuk untuk membantu

Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan

pembayaran kepada yang berhak guna

kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Kedua pejabat tersebut memiliki

tanggungjawab pengelolaan keuangan

Negara/ Daerah. Jika dalam pengelolaan

keuangan Negara/ daerah terjadi

penyimpangan pengeluaran uang Negara/

daerah, sehingga menimbulkan kerugian

keuangan Negara/ daerah, maka ada 2 (dua)

bentuk pertanggungjawaban;

7 Noor Cholis Madjid,2016. Pengujian dan pembayaran

Tagihan, Pusdiklat Anggaran dan perbendaharaan,hal.21-

22.

(1) Bentuk pertanggungjawaban secara

perdata8; tagihan pembayaran ganti

kerugian.

(2) Bentuk proses hukum pidana

sebagaimana yang diatur dalam

Undang Undang. Nomor 31 tahun

1999 yang telah diubah dengan UU.

Nomor 20 tahun 2001tentang

Pemberantasan Tidak Pidana

Korupsi.

Dalam kaitan penyelesaian bentuk

kedua ini yang menjadi focus perhatian

penulis; “yaitu bagaimana tanggungjawab

formil dan meteril bendahara pengeluaran

pembantu dalam ganti kerugian keuangan

Negara pada perkara tindak pidana korupsi”

sebab bendahara pengeluaran dan atau

bedahara pengeluaran pembantu adalah

pejabat pengelolah keuangan Negara/daerah

yang posisinya sangat strategis dan

merupakan ujung tombak dari proses

pengeluaran uang kas Negara/daerah serta

pejabat yang paling bertanggungjawab dalam

hal terjadinya penyimpangan atas

pengelolaan uang milik Negara/ daerah.

Dalam pengelolan keuangan Negara

tindak pidana yang dilakukan oleh oknum

pejabat pemerintahan, dikategorikan dalam

tindak pidana korupsi yang diatur dalam

Undang-undang nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

8 Dalam Pasal 32-34 UU,Nomor 31 Tahun 1999 jo.

UU.Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi


323

Korupsi sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang nomor 20 tahun

2001. Defenisi tindak pidana korupsi dalam

Undang Undang pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi adalah;9

(a) Pasal 2 ayat (1)” Setiap orang yang

secara melawan hukum melakukan

perbuatan memeperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu koperasi

yang dapat merugikan keuangan

Negara atau perekonomian Negara.

(b) Pasal 3 “setiap orang yang dengan

tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi,

menyelagunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada

padanya Karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan

keuangan Negara atau perekonomian

Negara.

Dalam Pasal tersebut terdapat kata

dapat merugikan keuangan Negara atau

perekonomian Negara. Menunjukkan bahwa

tindak pidana korupsi merupakan delik

formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi

adalah cukup dengan adanya unsur unsur

perbuatan yang telah dirumuskan bukan

dengan timbulnya akibat dari sebuah

perbuatan, dalam hal ini kerugian Negara.

9 UU,Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU.Nomor 20 tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Kerugian Negara yang

disebutkan dalam Undang Undang Nomor 1

Tahun 2004 Pasal 1 angka 22;10

Kerugian

Negara adalah kekurangan uang, surat

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan

hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan pengertian di Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004, objek

kerugian Negara terdiri dari uang, surat

berharga, dan barang milik Negara.

Sedangkan jika dilihat subjeknya kerugian

Negara terdiri dari bendahara serta pejabat

dan pegawai negari bukan bendahara,

sebagainama diatur dalam Undang Undang

Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan

Negara di Pasal 3511

;

(1) Setiap pejabat Negara dan pegawai

negei bukan bendahara yang

melanggar hukum atau melalaikan

kewajibannya baik langsung atau

tidak langsung yang merugikan

keuangan Negara diwajibkan

mengganti kerugian.

(2) Setiap bendahara bertanggungjwab

secara peribadi atas kerugian Negara

yang berada dalam pengurusannya.

Oleh karena itu setiap penyimpangan

dalam pengelolaan keuangan Negara yang

disebabkan oleh tindakan melanggar hukum

10 Pasal 1 angka 22, Undang Undang Nomor. 1 Tahun

2004. Tentang Perbendahaan Negara. 11 Pasal 35. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.


324

atau kelalaian harus diganti oleh pihak yang

bersalah, dan diproses tindakannya dengan

tuntutan pidana sebagai tindak pidana

korupsi. Dari uraian tersebut di atas penulis

mengusulkan judul tesis ; “Tanggungjawab

Formil dan Materil Bendahara Pengeluaran

Pembantu dalam Ganti Kerugian Keuangan

Negara Pada Perkara Tindak Korupsi”.

METODE PENELITIAN

Model penelitian hukum tentunya

berbeda dengan penelitian social pada

umumnya. Sebab yang dikenal dalam model

Penelitian Hukum adalah Penelitian hukum

Normatif dan Penelitian hukum Sosiologis.

Akan tetapi sebelum menggunakan salah

satu dan atau metode penelitian hukum

tersebut diatas, maka perlu diketahui

metaode mana yang tepat, berdasarkan

maksud dan tujuan penelitian.

1). Sifat Penelitian.

Dalam hubungan ini ada 3 (tiga) jenis

Penelitian ;12

(1).Penelitian yang bersifat menjelajah,

bertujuan memperdalam pengetahuan

mengenai suatu gejalah tertentu, atau

mendapatkan ide-ide baru mengenai

gejala itu, dengan maksud untuk

merumuskan masalahnya secara lebih

terperinci, atau untuk

12 Koentjaraningrat, 1989. Metode-Metode Penelitian

Masyarakat, Gramedia, Jakarta. Hal.29.

mengembangkan hipotesa. Dalam

hal masalahnya sangat terbuka dan

belum ada hipotesa.

(2).Penelitian yang bersifat deskriptif,

bertujuan mengambarkan secara tepat

sifat-sifat suatu individu, keadaan,

gejalah atau kelompok tertentu atau

untuk menentukan frekwensi atau

penyebaran suatu gejala atau

prekuensi adanya hub ungan tertentu,

antara suatu gejala dengan gejala lain

dalam masyarakat. Dalam hal-ini

mungkin sudah ada hipotesa-

hipotesa, mungkin belum, tergantung

dari sedikit banyaknya pengetahuan

tentang masalah yang bersangkutan.

(3).Penelitian yang bersifat menerangkan,

bertujuan menguji hipotesa-hipotesa

tentang adanya hubungan sebab

akibat antara berbagai fariabel yang

diteliti. Dalam hal ini dengan

sendirinya sudah ada hipotesa.

Sehubungan dengan penelitian ini

maka penelitian bersifat deskriptif yang

bertujuan mengambarkan secara tepat sifat-

sifat suatu individu, keadaan, gejalah.

Selanjutnya untuk jenis penelitian

Hukum adalah penelitian Hukum Normativ

(Doktrinal) untuk mengungkapkan das sein

dan das sollen, antar suatu aturan yang

menjadi pedoman pengelolaan keuangan

Negara dengan prilaku pejabat pemerintahan


325

yang seringkali lalai atau tidak mengikuti

aturan yang berlaku, dan akibatnya bermuara

pada konsekuensi tindak pidana korupsi.

2). Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekan Konseptual

(conceptual Approach), yang berawal dari

issu bahwa pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan Negara dikenal dengan

pertanggungjawaban formil maupun matril,

tetapi definisi tanggungjawab materil

maupun matril tidak diberikan secara rinci.

Bagaimana pendapat para akhli, dan

bagaimana dengan perundang-undangan

yang berlaku sesuai dengan pengelolaan

keuangan Negara.

3). Sumber Bahan Hukum.

Yang menjadi Bahan Hukum Primer,

dalam penelitian ini adalah bahan hokum

yang bersifat artinya mempunyai otoritas13

,

(a). Bahan Hukum Primer dalam

penelitian ini adalah al:

(1). Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana.

(2). Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

(3). Undang-Undang RI Nomor 30

Tahun 1999 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi sebagaimana

13 Peter Mahmud,Penelitian Hukm, 2011. Prenada Media,

Jakarta. Hal.141.

telah diubah dengan undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas undang-undang

Republik Indonesia Nomor 31 tahun

1999 Tentang pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

(4).Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara.

(5). Udang-Undang Nomor 1 tahun 2004.

Perbendahraan Negara.

(6). Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004.

Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

tanggung Jawab Keuangan Negara.

(b). Bahan Hukum Sekunder.

Bahan-Bahan hukum sekunder berupa

Jurnal- Tulisan Ilmiah yang dipublikasi

serta memberi penjelasan terhadap

Bahan hukum Primer.antara lain:

Penjelasan Undang-undang, dsb.

(c). Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum tertier adalah petunjuk

atau penjelasan mengenai bahan hokum

primer dan bahan sekunder yang bersal

dari kamus, ensikplopedia, majalah,

surat kabar dan sebagainya.

4). Analis data.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang

menggunakan penelitian yang bersifat

Deskriptif maka analisis yang digunakan


326

adalah content analysis14

(analisa isi).

Content Analysis munurut para akhli bahwa

ada tiga syarat ; Objektifitas, Pendekatan

sistematis, dan Generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sepuluh yang utama harus dipahami oleh

pengelolah keuangan Negara.

Dalam hal pengelolaan keuangan

negara melalui Undang –Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Dan

Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang

perbendahraan Negara dan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2004 tentag pemeriksaan

Pengelolaan dan Tangungjawab, telah

menghasilkan suatu perobahan yang positif

yang memberi perbaikan dalam sistem,

prosedur dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan negara. Penggunaan

sitem anggaran berbasis kinerja kongsekuensi

tanggungjawab pengelolaan keuangan negara

/daerah melekat pada jabatan yang diemban

oleh seorag pegawai negeri sipil.

Pengelola Keuangan Negara merujuk

pada semua jabatan yang berkaitan dengan

penyusunan dan pelaksanaan APBN/D dari

pimpinan tertinggi sampai staf terendah.15

(1) Cara Penetapan APBN/D.

14 Soejono dan Abdurrahman, 2003. Metode Penelitian,

Rineka Cipta.Jalakrta. Hal.15. 15 http;// guskum.com/my-blok/pengdaan/61-10 meteri yang

harus dipahami oleh pengelolah keuangan negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/ daerah (APBN/D) adalah dukomen

anggaran, yang pada dasarnya adalah

kebijakan keuangan peerintah pusat/daerah.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa

penyusunan APBN/D adalah suatu proses

Politik yang melibatkan unsur legisatif dan

eksekutif.Perinsip pokok penetapan APBN/D

adalah :

(a). Anggaran disusun daam perpektif

waktu janga menengah (3-5 tahun)

sesuai dengan visi dan misiPimpinan

Negara/Daerah bersangkutan. Visi dan

Misi Pimpinan Negara/Daerah

dituangkan dalam kebijakan Umum dan

prioritas Anggaran.

(b). Setiap instansi menjabarkan kebijakan

umum dan prioritas anggaran kedalam

renca kerja (tahunan). Penyusunan

Rencana kerja oleh masing-masing

instansi secara normatif bersifat bottom

up oleh masing-masaing satuan kerja

yang akan melaksanakan anggaran.

(c). Instansi yang bertanggungjawab dalam

bidang perencanaan bertugas

melakukan penelaahan konsistensi

rencana kerja dengan kebijakan umum.

(d).Instansi yang bertanggungjawab dalam

bidang keuangan bertugas melakukan

penelaahan konsistensi rencana kerja

dengan prioritas anggaran.


327

(e). Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dilakukan oleh

pimpinan Negara/Daerah kepada

lembaga legislatif yang

bersangkutanuntuk dilakukan

pembahasan guna mendapatkan

persetujuan.

(2). Anatomi Dokumen Anggaran

Ada empat hal yang penting yang

berkaitan dengan anatomi anggaran;

(a). Untuk apa anggaran disediakan.

Anggaran disediakan untuk tujuan

tertentu, secara teknis ditujukan

dalam klsifikasi fungsi, sub fungsi,

program, kegiatan. Ini artinya tidak

dapat dilakukan perobahan tujuan

pengeluaran anggaran, tanpa

melakukan perubahan atas dokumen

anggaran.

(b). Oleh siapa anggaran dilaksanakan.

Dokumen anggaran dilaksanakan

oleh unt yang disebut satuan

kerja.Meskipin disebut dengan nama

istilah khusus, pada dasarnya satua

kerja melekat pada stuktur

organisasi formal pemerintah

pusat/Daerah. Sebagai pelaksana

dari penyatuan anggaran anggaran

(unified baget), maka satu unit

organisasi hanya terdapat satu

Satuan Kerja.

(c).Apa yang akan dihasilkan dari

anggaran.

Dokumen anggaran juga menjelaskan

klasaifikasi penggunaan dana yang

tersedia untuk belanja bantuan sosial

atau transfer.

(d).Berapa batas tertinggi pengeluaran.

Angka yang tercantum dalam

dokumen anggaran adaah batas-batas

pengeluaran tertinggi untuk unsur

bersangkutan.

(3). Jenis Dana yang tersedia.

Jenis dana dalam

APBN/Dmemberikan batasan penggunaan

APBN/D bersangkutan. Bagi Instansi bagi

instansi yang berada dibawah pemerntahan

pusat.Jenis dana tidak menjadi konstrain

karna hanya mengelola satu jenis dana saja,

yaitu dana pusat. Namun bagi Instansi

pemerintah Daerah, yang juga merupakan

kepanjangan tangan pemerintah pusat di

daerah, dana yang dikelolah terdiri atas:

(a).APBD;

(b). Dana Dekonsentrasi.

(c). Dana Tugas Pembatuan.

Masing-masing jenis dana memiliki

aturan khusus menyangkut jenis kegiatan dan

belanja yang dapat dibiayai.

(4). Sistem pengendalian Intern.


328

Sistem pengendalian intern

Pemerintah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 80 tahun 2008 Sebagai

pelaksanaan dari pasal 58 Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan

negara. Pada tingkat satuan kerja

pengendalian intern dilaksanakan dalam

bentuk;

(a) Lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian pada

satuan kerja sekurang-kurangnya

dilaksanakan dalam bentuk

penetapan struktur Organisasi yang

tepat sesuai dengan wewenang dan

tanggungjawab masing-masing

berdasarkan ketentuan berlaku.

(b) Penilaian resiko.

Penilaian resiko pada tingkat satuan

kerja sekurang-kurangnya

dilaksanakan dalam bentuk

pemahaman resiko yang mungkin

mengganggu proses pengadaan

barang /jasa.

(c). Kegiatan Pengendalian.

Pengendalian pada tingkat satuan

kerja sekurang-kurangnya

dilaksanakan dalam pengamanan atas

aset-aset (termasuk dokumen) yang

melekat dan yang akan dihasilkan

oleh satuan kerja.

(d). Informasi dan komunikasi.

Informasi dan komunikasi pada

tingkat satuan kerja sekurang-

kurangnya dilaksanakan dalam bentuk

penyusunan laporan keungan satuan

kerja.

(e). Pemantauan.

Pemantauan pada tingkat satuan kerja

sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam

bentuk pemantauan pelaksanaan kegiatan

yang dilaksanakan oleh penyedia barang /

jasa.

(5). Komponen pokok Organisasi Satuan

Kerja.

Satuan kerja dipinpin oleh kepala

satua kerja / kuasa pengguna anggaran dan

sekurang-kurangnya harus terdiri dari tiga

unit yang terpisah.

(a) Pejabat Pembuat Komitmen.

Pejabat pembuat Komitmen yang

diberi wewenang untuk melakukan

tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran Negara. Karena jenis

belanja yang berbeda, Pada

perinsipnya Pejabat Pembuat

Komitmen bekerja sesuai karateristik

jenis belanja masing-masing.

Tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran belanja Negara bias

dalam bentuk Surat Keputusan atau

Kontrak perikatan dengan penyedia

barang / jasa.khusus untuk pejabat


329

pembuat komitmen belanja barang

/jasa sekurang-kurangnya harus

dibantu oleh:

(1) . Pejabat Pengadaan / Panitia

Pengadaan/ Unit Layanan

Pengadaan.

Unit ini membantu Pejabat

Pembuat Komitmen, mulai dari

perencanaan pengadaan sampai

dengan ditandatanganinya

kontrak perikatan dengan

penyedia barang / jasa.

(2). Panitia Pemeriksa Barang/

Pekerjaan.

Panitia bekerja sejak ditanda

tanganinya kontrak perikatan

dengan penyedia barang / jasa yang

melakukan pemeriksaan. Bertugas

melakukan pemeriksaan

pemeriksaan atas barang / jasa

pekerjaan guna menjamin barang/

jasa yang dihasilkan sesuai dengan

kontraknya. Panitia bekerja serah

terima barang/pekerjaan.

(b). Pejabat Penandatanganan Surat

Perintah Membayar.

Undang-undang keuangan Negara

telah mengamanatkan bahwa

tanggungjawab pengeluaran Negara pada

satuan kerja melalui penerbitan Surat

Perintah Membayar. Pembayaran melalui

Surat Perintah Membayar dapat

ditujukan ke rekening Bendaharawan

Maupun Rekening Pihak ke tiga.

(c). Bendaharawan.

Bendaharawan bertugas

melaksanakan pembayaran tunai kepada

pihak ketiga atau penerima pembayaran

yang telah ditunjuk. Meskipun ketentuan

pengelolaan keuangan Negara sudah

mengalami perubahan, kewajiban

pembuatan Kas Umum oleh bendahara

masih berlaku.

(d). Unit Perencanaan dan Pelaporan.

Unit Ini tidak disyaratkan oleh ketentuan

atau peraturan manapun, namun dalam

pelaksanaannya, organisasi kepala satuan

kerja perlu dilengkapi dengan;

(1). Sub Unit yang bertugas membuat

rencana kerja, mempersiapkan data

pendukung, mempersiapkan bahan

revisi DIPA,

(2). Sub Unit yang bertugas menyusun

laporan keuangan dan

melaksanakan system akuntansi

badan milik Negara pada tingkat

satuan kerja.

(6). Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Ketentuan tentang cara pemilihan

penyedia barang/ jasa diatur dalam

keputusan Presiden Nomor 80 tahun

2003, khusus pemahaman menganai hal


330

ini telah diwajibkan sertifikasi ahli

Pengadaan, Penngadaan Barang Jasa

dilakukan dengan dua system yaitu;

Lelang (pengadaan barang /jasa) dan

seleksi ( pangadaan jasa konsultasi).

(7). Dokumen Dasar Belanja.

Dokumen dasar yang terkait dengan

belanja berbeda tergantung pada jenis

belanjanya yaitu;

(a). Belanja Pegawai.

(b). Belanja Barang/Jasa dan Belanja

Modal.

Belanja barang/ jasa adalah

pembayaran kepada pihak ke tiga

atas dasar kontrak perikatan yang

dapat berupa ;

(1). Kuitansi, untuk belanja samai

dengan Rp.5.000.000.

(2). Surat Perintah Kerja Untuk

belanja sampai dengan

Rp.50.000.000.

(3). Kontrak Pengadaan Barang

dan /Jasa untuk belanja diatas

Rp.50.000.000.

(4). Kontrak dengan pengadaan

barang/jasa dengan pendapat

ahli hokum, untuk belanja

diatas Rp.50.000.000.000.

(c). Belanja Langganan Daya dan

Jasa. (listri, telepon, air dan gas)

(d).Belanja Perjalanan. (Biaya

transportasi, Biaya akomodasi,

Biaya Lumpsum).

(e). Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Bantuan Sosial

dilaksanakan perjanjian kerja

sama antara satuan kerja dengan

lembaga penerima bantuan social.

(8). Cara Pembayaran.

Pembayaran atas beban APBND

dilaksanakan atas dasar :

(a). Ada permintaan pembayaran.

(b). Ada Dokumen dasar belanja.

Pembayaran dilaksanakan setelah serah

terima barang atau setelah pekerjaan

selesai dilaksanakan. Pembayararan

dilaksanakan dengan tiga macam cara

yaitu:

(a). Pembayaran secara langsung

kerekening pihak ke tiga.

(b). Pembayaran menggunakan Uang

Persediaan.

(c). Pembayaran secara langsung melalui

Bendahara.

(9). Perpajakan atas Belanja Negara.


331

Pembayaran belanja Negara /daerah

melalui APBND sudah ternasuk segala

pajak dan bea yang terutang. Ada tiga

macam perlakuan pajak dan bea atas

belanja tersebut:

(a). Pajak disetor oleh penerima

pembayaran.

(b). Pajak dipungut oleh satuan kerja.

(c). Tidak dikenakan pajak, belanja

perjalanan dan belanja bantuan

social tidak dikenakan pajak.

(10). Pelaporan.

Satuan kerja mempunyai kewajiban

menyelenggarakan pelaporan dalam

bentuk;

(1) Penyusunan Laporan

Keuangan yang terdiri dari

neraca, laporan realisasi

anggaran dan catatan atas

laporan keuangan. Yang

terdiri atas neraca, laporan

realisasi anggaran dan catatan

atas laporan keuangan.

(2) Pelaksanaan Sistem Akuntasi

Barang Milik Negara .

(3) Pembuatan Buku Kas Umum

Bendaharawan.

Apa yang diuraikan diatas adalah 10

kompetensi yang harus dimiliki oleh

pengelolah keuangan Negara/ Daerah.16

Tanggungjawab Formil dan Materiil

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dalam pertanggungjawaban Pengelolaan

Keuangan Negara.

Sebelum membahas tentang yang

berkaitan dengan tanggungjawab formil dan

meteril bendahara pengeluaran pembantu

tentu perlu diuraikan apa yang menjadi hak

dan kewajiban bendahara pengeluaran

sebagai Pejabat pemerintahan, sebagai

pengelolah keuangan negara. Karena apa

yang menjadi tugas bedahara pengeluaran

dapat saja mendelegasikan dan memberi

mandat kepada pejaabat pemerintahan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Hak dan kewajiban Bendahara

pengeluaran sebagai Pejabat

Pemerintahan 17

.

Hak Pejabat Pemerintahan antara lain :

(a) Melaksanakan kewenangan yang

dimiliki berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan

Asas –asas umum pemerintahan yang

baik (AUPB)

16 Ibid. 17 https;// kec.kemenkeu.90.id/wp-

content/uploods/2016/10/BP/APBN-v-i modul –kb-6pd7.


332

(b) Menyelenggarakan aktivitas

pemerintahan berdasarkan

kewenangan yang dimiliki.

(c) Menetapkan keputusan berbentuk

tertulis atau elektronis dan atau

menetapkan tidakan.

(d) Menerbutkan atau tidak menerbitkan,

mengubah, mengganti, mencaut,

menunda, dan atau membatalkan

keputusan dan atau tindakan.

(e) Menggunakan diskresi sesuai dengan

tujuan.

(f) Mendelegasikan dan memberikan

mandat kepada pejabat pemerintahan

lainnya sesuai dengan ketentuan

perturan perundang-undangan.

(g) Menunujuk pelaksana harian atau

pelaksana tugas untuk melak

sanakan tugas apabila penjbat defenitif

berhalangan.

(h) Menerbitkan izin, dispensasi, dan atau

konsesi sesuai dengan ketentuan

pertauran perundang-undangan.

(i) Memperoleh perlindungan hukum dan

jaminan keamaman dalam enjalankan

tugsnya.

(j) Memperoleh bantuan hukum dalam

pelaksanaan tugasnya.

(k) Menyeesaikan sengketa kewenagan

dilingkungan atau wilayah

kewenangannya.

(l) Menyelesaikan upaya administrasi

kepada bawahan yang meakukan

pelanggaran sebagai ama diatur dalam

undang-undang administrasi

pemerintahan.

(m) Menjatuhkan sanksi administratif

kepada bawahan yang meakukan

pelanggaran sebagaimana diatur dalam

undang-undang administrasi

pemerintahan.

Kewajiban pejabat Pemerintahan:

(a) Membuat keputusan dan atau tindakan

sesuai dengan kewenangannya.

(b) Mematuhi AUPB dan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

(c) Mematuhi persyaratan dan prosudur

peembuatan keputusan dan/atau

tindakan.

(d) Mematuhi undang-undang administrasi

pemerintahan dalam menggunakan

diskresi.

(e) Memberi bantuan kedinasan kepada

badan dan/atau pejabat pemeraintahan

yang minta bantuan untuk

melaksanakan penyelenggaraan

pemeritahan terentu.

(f) Memberikan kesempatan kepada warga

masyarakat yang berkaitan dengan

kepututsan dan atau tindakan sesuai

dengan praturan perundang-undangan.

(g) Memberitahukan kepada warga

masyarakat yang berkaitan dengan

keputusan dan atau tindakan yang

menimbulkan kerugian paling lama 10

(sepuluh) hari kerja terhitung sejak

keputusan dan atau tindakan ditetapkan

dan atau dilakukan.


333

(h) Menyusun standar operasional

prosedur pembuatan keputusan dan

atau tindakan.

(i) Memeriksa dan meneliti dokumen

administrasi pemerintahan kepada

warga masyarakat, kecuali ditentukan

lain oleh undang-undang.

(j) Menerbitkan keputusan terhadap

permohonan warga masyarakat , sesuai

dengan hal-hal yang diputuskan dalam

keberatan atau banding.

(k) Melaksanakan keputusan dan atau

tindakan syah dan keputusan yang

dinyatakan tidak sah atau dibatalkan

oleh pengadilan, pejabat yang

bersangkutan atau atasan pejabat.

(l) Mematuhi keputusan pengadilan yang

berkuatan hukum tetap.

Setelah dikemukakan beberapa hal

yang berkitan dengan hak dan kewajiban

pejabat pemerintahan, maka bagaimana

jika mendelegasikan kewenangannya

kepada pejabat pemerintahan lainnya.

Dengan demikian maka pejabat

pemerintahan yang memperoleh

wewenang melalui delegasi

tanggungjawab kewenangan berada pada

penerima delegasi.

(2).Tanggungjawab / kewenangan

penerima delegasi dalam pengelolaan

keuangan Negara.

Ada beberapa fungsi pendelegasian

(pengalihan) sebagaian wewenang dalam

organisasi18

:

(a) Pendelegasian sebagai wewenang

dari seseorang atau sesuatu

organisasi merupakan salah satu

asas yang berlaku universal bagi

setiap organisasi, yaitu proses

kewenangan pimpinan yang harus

dilalui dalam segala tingkatannya

agar kebijakan pucuk pimpinan itu

dapat terlaksana secara efektif.

(b). Pendelegasian sebagai wewenang

Oleh pimpinn berfungsi

mengurangi / meringankan beban

kerja setiap pimpinan dalam

organisasi.

(c). Pendelegasian sebagian wewenang

dalam organissasi memecarkan

peranan memimpin dalam

organisasi, sehingga terjadi proses

demokratisasi dalam kegiatan

organisasi yang bersangkutan dan

membuka peluang munculnya

kader-kader muda yang mungkin

sangat berbakat memimpin.

(d). Pendelegasian sebagian wewenang

organisasi dapat menghindarkan

keseragaman (uniformitas) yang

berkelebihan terhadap pengelolaan

organisasi. Perumusan yang

uniform (serba Seragam) memang

18 Mustamin Dg.Matutu, Op.Cit. Hal.24-25.


334

lebih gampang dan lebih cepat

dicapai, namun juga mengandung

kelemahan kelemahan, karena

cenderung mengabaikan

perbedaan situasi dan kondisi

(sikon) yang ada diorganisasi

setempat, sehingga mudah terjadi

pembenturan antara keseragaman

(uniformalitas) dengan fakta-fakta

situasi dan kondisi (sikon) yang

berbeda dan berkembang dilokasi

setempat.

(e). Delegasi (pengalihan) sebagaian

wewenang organisasi dapat

mendorong inisiatif pihak

penerima, mwncegah timbulnya

apatisme yang pasif dan serba

menunggu pengarahan/ instruksi

dari atasan saja.

(f). Pendelegasian sebagian wewenang

organisasi terhindar dari

kemungkinan erjadinya

pembenturan, antara harus

memecahkan banyak masalah di

pusat dengan waktu yang terbatas

dengan keharusan merumuskan

keputusan cermat dan bermutu

yang memerlukan waktu yang

memadai.

(g). Bahwa pendelegasian sebagaian

wewenang organisasi, merupakan

sarana pengembangan organisasi

berarti perluasan/ penambahan

ruang lingkup kegiatan maupun

wilayah tempat pelayanan.itu

berarti penambahan ruang lingkup

tugas dalam proses pembagian

kerja organisasi secara

keseluruhan harus diisi oleh orang

–orang yang baru

(personalia/Petugas) yang

berkewajiban menggerakkan

organisasi bersangkutan.

Pendelegasian kewenangan

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pejabat pemerintahan

memperoleh wewenang melalui delegasi

apabila diberikan oleh pejabat pemerintahan

kepada pejabat pemerintahan lainnya dan

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, dan atau Peraturan

daerah serta merupakan wewenang

pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Mustamin Dg.Matutu19

mengemukakan bahwa istilah delegasi dari

segi hukum Publik, artinya” penyerahan

(pengalihan) wewenang publik intern

(Nasional). Kewenangan yang telah

didelegasikan tidak dapat didelegasikan lebih

lanjut, kecuali ditentukan lain dalam

peraturan perundang. Pejabat pemerintah

yang memperoleh wewenang melalui

delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan

kepada Pejabat Pemerintahan lain dengan

ketentuan telah dituangkan dalam bentuk

peraturan sebelum wewenang dilaksanakan,

19 Mustamin Dg.Matutu. Op.Cit Hal.3.


335

dilakukan lingkungan pemerintahan itu

sendiri dan paling banyak kepada pejabat

pemerintahan 1 (satu) tingkat dibawahnya,

dalam hal pelaksanaan berdasarkan delegasi

menimbulkan ketidak efektifan

penyelenggaraan pemerintahan, pejabat

pemerintahan yang memberikan

pendelegasian kewenangan dapat menarik

kembali wewenang yang telah didelegasikan.

Dalam Pendelegasian wewenang

dalam pengelolaan keuangan Negara adalah

Penetapan Pejabat Perbendaharaan :

(1). Pengguna Anggaran (PA),

(2). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

3). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

(4). Pejabat Penanda Tanganan Surat

Perintah Membayar (PPSPM),

(5).Bendahara Umum negara.

(6).Bendahara pengeluaran,

(7). Bendahara pengeluaran Pembantu, dan;

(8). Bedahara Penerima.

(3). Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran Pembantu.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia,Nomor 45 tahun 2013, Tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, Pada Bab I pasal sub (32);20

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk

20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,Nomor 45

tahun 2013, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

keperluan Belanja Negara dalam rangka

pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja

Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah

Nonkementerian.

Oleh karna itu dalam pengelolaan

keuangan negara bendahara pengeluaran

memiliki kewenangan dan tanggungjawab

yang kemudian untuk membantu mengelolah

keuangan negara dari pengeluaran menunjuk

Bendahara Pengeluaran Pembantu seperti yang

diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2013 pasal 1

(33);21 Bendahara Pengeluaran Pembantu

adalah orang yang ditunjuk untuk membantu

Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan

pembayaran kepada yang berhak guna

kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Dalam pengelolaan keuangan negara

bendahara pembantu mendapat kewenangan

dan tanggungjawab melalui pendelegasian

dari bendahara pengeluaran dengan demikian

bendahara pengeluaran pembantu harus

memberi pertanggungjawaban secara materil

maupun secara formil. Hal ini diatur dalam

Perturan Pemerintah (PP) No.45 tahun 2013

tentang tata cara pelaksanaan APBN. Akan

tetapi Peraturan Pemerintah tersebut tidak

secara rinci mengatur tentang

pertanggungjawaban formil dan

tanggungjawab meteril.22

Secara umum dapat dikemukakan

bahwa tanggungjawab meteril adalah

tanggungjawab terhadap tersedianya barang/ 21 Ibid. 22 Op.Cit. Hal.2.


336

jasa sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati. Sedangkan untuk tanggungjawab

formil merupakan tanggungjawab terbatas

lengkap, benar, dan sahnya bukti-bukti

tagihan untuk pembayaran barang / jasa

sesuai dengan perjanjian.

Menurut Noor Cholis Majid23

;

Tanggungjawab formil melakukan pengujian

tehadap kesesuaian dengan peraturan

(wetmatighed), dan pengujian terhadap

kebenaran penerima pembayaran

(rechtmatigheid). Sedangkan tanggungjawab

materil melakukan pengujian terhadap

substansi / fisik barang atau jasa

(doematigheit).

Pengujian Wetmatigheid 24

dilakukan

untuk mencari tahu terhadap jawaban atas

pertanyaan; apakah tagihan anggaran belanja

itu sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku atau tidak. Dan

apakah dan yang digunakan untuk membayar

tagihan atas beban anggaran belanja negara

itu tersedia dalam DIPA atau tidak. Pengujian

rechtmatigheid untuk mencari tahu terhadap

jawaban atas pertanyaan, apakah pihak yang

mengajukan tagihan atas beban anggaran

belanja negara itu secara formal adalah sah

dan berhak menerima pembayaran sesuai

peraturan dan prosedur yang berlaku. Untuk

pengujian rechtmatigheit ini maka kepada

23 Noor Chilis Madjid, 2003.Pengujian dan Pembayaran

Tagihan, (Makalah) Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan. Hal.21-22. 24 Op.Cit. Hal. 10.

para pihak penagi untuk menunjukkan

adanya surat-surat bukti, sehingga tagihan

dapat dipertanggungjawabkan, surat-surat

bukti ini antara lain meliputi Perintah kerja ,

Surat perjanjian atau Kontrak, kuitansi,

Berita acara penyelesaian pekerjaan dan lain

sebagainya.

Oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu memiliki tanggungjawab yang

hendaknya menguji secara wetmatigheid dan

rechtmatigheid sebagai pertanggungjawaban

formil dan melakukan pengujian secara

doematighaid sebagai pertanggungjawaban

materil. Menyangkut

pertanggungjawaban formal dan

pertanggungjawaban materil,untuk

pertanggungjawan formil tersebut dapat

dilakukan, akan tetapi menyangkut

pertanggungjawaban doelmatigheit atau dari

segi pertanggungjawaban materil ,

nampaknya ada permasalahan dalam hal

pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut.

Karena tanggungjawab materil atau

doematigheit. Antara bendahara pengeluaran

pembantu tidak ada hubungan fisik dengan

penyedia barang dan jasa / pihak ketiga.

Sehingga nampaknya pertanggungjawaban

materil sulit dilakukan secara sepenuhnya.

Bendahara pengeluaran melaksanakan

tugas kebendahraan atas uang persediaan.


337

Pelaksanaan tugas kebendaharaan dan atas

uang persediaa meliputi25

:

(1). Menerima dan menyimpan uang

persediaan.

(2). Melakukan Pengujian tagihan yangakan

dibayarkan mellui uang persediaan

(3).Melakukan pembyaran yang dananya

bersal dari uang persediaan berdasarkan

perintah KPA.

(4) Menolah perintah pembayaran apabila

tagihan tidak memenuhi persyaratan

untuk dibayarkan.

(5). Melakukan pemotongan /Pemungutan

dari Pembayaran yang dilakukannya atas

kewajiban kepada negara.

(6). Menyetor pemotongan / pemungutan

kewajiban kepada ke rekening Kas

Umum.

(7). Menatausahakan transaksi uang

persediaan.

(8). Menyelenggarakan pembukuan

tranksaksi uang persediaan.

(9). Mengelolah pembukuan tempat

penyimpanan uang persediaan.

(10) Menyampaikan laporan

pertanggungjawaban bendahara kepada

25 Op.Cit.

Badan Pemeriksa Keuangan Dan Kuasan

BUN.

(11). Menjalankan tugas kebendaharaan

lainnya.

Kemudian selanjutnya pengujian

dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran Pebantu adalah

pengujian wetmatigheid dan rechmatigheid

seperti yang diatur dalam pasal 24 angka 4

PMK nomor 190/PMK.05/2012; bahwa

pembayaran dilaksanakan oleh Bendahara

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

Pembantu. Setelah dilakukan pengujian atas

perintah pembayarandari PPK yang terdiri

atas 26

:

(1) Meneliti kelengkapan perintah

pembayaran yang diterbitkan oleh

PPK.

(2) Memeriksa kebenaran atas hak tagihan,

meiputi:

a. Pihak yang ditunjuk untuk

menerima pembayaran,

b. Nilai tagihan yang harus dibayar.

c. Jadwal waktu pembayaran.

d. Menguji ketersediaan dana yang

bersangkutan.

(3) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian

keluaran antara spesifikasi teknis yang

disebutkan dalam penerimaan barang

/jasa dan spesifikasi tehnis yang disebut

dalam dokumen perjanjian/ kontrak.

26 Op.Cit. Hal. 3.


338

(4) Pemeiksaan dan pengujian ketepatan

penggunaan kode mata anggaran

pengeluaran.

Atas barang/ jasa yang dibayarkan

melalui uang persediaan tetapi Bendahara

Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran

Pembantu bertanggungjawab secara pribadi

atas uang/surat berharga yang berada dalam

pengelolaannya. Termasuk juga Bendahara

Pengeluarn/Bendahara Pengeluaran

Pembantu bertanggungjawab secara

fungsional atas pengelolaan uang/surat

berharga yang menjadi tanggungjawabnya

kepada Kuasa Bendahara Umum Negara

(BUN).

(4). Penyelesaian Kerugian Negara Akibat

Kesalahan Bendahara Pengeluaran

/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa

Keuangan Nomor 3 tahun 2007 tentang tata

cara penyelasaian Ganti Rugi Kerugian

Negara Terhadap Bendahara.Peraturan

tersebut merupakan pelaksanaan amanat UU.

Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Keuangan Pengelolaan dan tanggungjawab

Keuangan Negara.

Dalam Pasal 22 Ayat 4

“ Tata cara penyelesaian ganti kerugian

negara/daerah terhadap bendahara

ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi

dengan pemerintah”.

Informasi terjadinya kerugian negara dapat

diketahui dari berbagai sumber antara lain27

;

(1). Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan Negara.

(2). Pemeriksaan Aparat Pengawasan

Fungsional.

(3). Atasan Langsung atau Kepala Kantor.

(4). Pemeriksaan ex-officio.

(5).Informasi dari Sumber lain seperti

pemberitaan di media massa atau

pengaduan dari masyarakat.

Untuk menangani proses

penyelesaian kerugian negara maka setiap

kementerian/ lembaga wajib dibentuk tim

Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

TPKN bertugas membantu pinpinan instansi

dalam memproses penyelesaian kerugian

negara terhadap bendahara yang

pembenannya akan ditetapkan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan.

Undang Undang Nomor 17 tahun

2003 tentang Keuangan Negara; Undang –

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

perbendaharaan Nomor 1 tahun 2004 tentang

perbendaharaan Negara; ndang Undang

Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara

penyelesaian Ganti Kerugian Negara

terhadap Bendahara.

27 Mukhtaromin, 2015, penyelesaian ganti kerugian terhadap

negara (makalah),Pusdilat Anggaran dan

Perbendaharaan, Jakarta. Hal.4.


339

Berdasarkan undang undang tersebut

maka secara umum telah diatur dalam

ketentuan umum penyelesaian kerugian

negara sebagai berikut28

:

(1). Kewajiban menyelesaikan Ganti

Kerugian Negara.

Setiap kerugian negara yang

disebabkan oleh tindakan meanggar

hukum atau kelalaian seseorang harus

segera diselesaikan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. (Undang – Undang Nomor 1

Tahun 2004 Pasal 59 ayat 1).

(2). Kewajiban Mengganti Kerugian

Negara.

Bendahara yang karena perbuatannya

melanggar hukum atau melalaikan

kewajiban yang dibebankan kepadanya

secara langsung merugikankeuangan

negara, wajib mengganti kerugian

tersebut. (Undang – Undang Nomor 1

Tahun 2004 Pasal 59 ayat 2).

(3). Laporan Terjadinya Kerugian

Negara.

Setiap kerugian negara wajib

dilaporkan oleh atasan langsung atau

kepala kantor kepada menteri/pimpinan

lembaga dan memberi tahu kepaada

Badan Pemeriksa Keuangan selambat-

lambtnya 7 (tuju) hari hari kerja setelah

kerugian negara diketahui (Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2004 Pasal 60 (1)

28 Ibid.Hal.5.

(4). Penuntutan Ganti Kerugian Negara.

Segera setelah kerugian negara

diketahui, kepada bendahara yag nyata-

nyata melanggar hukum atau melalaikan

kewajibannya segera diminta surat

pernyataan kesanggupan dan atau

pengakun bahwa kerugian tersebut

menjadi tanggungjawabnya dan bersedia

mengganti kerugian negara

tersebut.(Undang-Undang Nomor 1 tahun

2004 Pasal 60 (2).

(5). Pengenaan Ganti Kerugian Negara.

Pengenaan Ganti Kerugian Negara

terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan. (Undang- Undang

Nomor 1 tahun 2004

Pasal 62 (1) ).

(6). Sanksi Administratif.

Bendahara yang telh ditetapkan untuk

mengganti kerugian negara dapat dikenai

sanksi administrasi dan atau sanksi pidana

(Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Pasal

64 (1) ).

(7). Kadaluwarsa Penuntutan.

Kewajiban bendahara untuk

membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa

jika dalam waktu 5 ( lima) tahunsejak

diketahuinya kerugian tersebut atau dalam

waktu delapan tahun sejak terjadinya

kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti

rugi terhadap yang bersangkutan.

(Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004

Pasal 64 (1) ).


340

(8). Kewajiban Pengampu/ yang

memperoleh hak / akhli waris.

Dalam hal Bendahara dikenai

tuntutan ganti kerugian negara berada

dalam pengampunan, melarikan diri, tau

meninggal dunia, penuntutan dan

penagihan terhadapnya beralih kepada

pengampu/ emperoleh hak/ahli waris

terbatas pada kekayaan yang dikelola atau

diperolehnys berasal dari bendahara.

(9). Kadaluarsa kewajiban pengampu

yang memperoleh hak/ akhli waris.

Tanggungjawab pengampu /yang

memperoleh / hak akhli waris untuk

membayar ganti kerugian negara menjadi

hapus apabila dalam waktu tiga tahun

sejak keputusan Pengadilan yang

menetapkan pengampuan kepada

Bendahara, atau sejak bendahara

diketahui melarikan diri atau meninggal

dunia, pengampu/ yang memperoleh

hak/akhli waris tidak diberi tahu oleh

pejabat yang berwenang mengenai adanya

kerugian negara (Undang-Undang Nomor

1 tahun 2004 Pasal 66 (2) ).

(10). Pemberlakuan ketentuan tentang

penyelesaian kerugian Negara.

Ketentuan penyelesaian kerugian

negara diatas berlakunya pula untuk uang

dan atau barang bukan milik negara yang

berada dalam penguasaan bendahara.

(Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004

Pasal 67 (1) ).

Menyangkut tentang penyelesaian

ganti kerugian oleh Bendahara

Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran

Pembantu. Pada dasarnya dapat dibagi

dua cara:29

(a). Melalui Surat Keterangan

Tanggungjawab Mutlak.

(b). Melalui Pembebanan.

(5). Ganti Kerugian Negara Oleh

Bendahara Pengeluaran/ BPP melalui

Surat Keterangan Tanggungjawab

Mutlak (SKTJM).

Apabila hasil pengungkapan informas

tentang terjadinya kerugian negara atau ada

dugaan terjadi peristiwa yang merugikan

negara, maka apabil terdapat bukti yang kuat

bahwa seorang bendahara baik secara sendiri

maupun bersama-sama ihak lain telah

melakukan pelanggaran atu kelalaian yang

mengakibatkan kerugian negara , maka

kepala kantor dalam upaya memperoleh

penggantian atas kerugian negar tersebut

dapat melakukan penyelesaian setempat,

degan ketentuan bahwa bendahara yang

bersangkutan dapat mengembalikan kerugian

negara yang mnjadi tanggungjawabnya

dalam waktu 2 x 24 terhitung sejak kerugian

negara diketahui.30

Dalam hal upaya tersebut tidak dapat

dilakukan, kepala kantor harus berusaha

menyelesaikan masalah dimaksud untuk

29 Ibid. 30 Ibid.Hal.3


341

memperoleh penggantian sepenuhnya serta

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan

dengan jumlah jaminan cukup sesuai dengan

besarnya kerugian negara. Jika upaya

tersebut tidak bisa dilakukan maka

penyelesaian ganti kerugian melalui Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak. Hal ini

berdasarkan Bab IV Peraturan Kepala BPK

No.3 Tahun 2007 sebagai berikut31

:

(a). Atasan langsung atau kepala kantor

wajib melapor setiap kerugian negara

kepada pimpinan instansi dan

memberitahukan kepada Badan

Pemeriksa Keuangan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah

kerugian diketahui.

(b). Pimpinan intansi segera menugaskan

Tim Penyesaian Kerugian Negara

(TPKN) untuk menindak lanjuti setiap

kasus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

sejak menerima laporan.

(c). TPKN mengupulkan dan melakukan

verifikasi dokumen-dokumen terkait

dan harus menyelesaikan verikasi dalam

waktu 30 (tiga) puluh harisejak

penugasan.

(d). TPKN melaporkan dan menyampaikan

hasil verifikasi dan laporan hasil

verifikasikerugan negara kepada

pimpinan instansi.

(e). Pimpinan Instansi menyampaikan

laporan hasil verikasi kerugian negara

31 Peraturan Kepala BPK No.3 Tahun 2007

diatas, kepada BPK selambat-lambatnya

7 (tujuh) har sejak diterima dari TPKN.

(f). BPK melakukan Pemeriksaan atas

laporan kerugian negara berdasarkan

laporan hasil penelitian untuk

menyimpulkan telah terjadi kerugian

negara yang meliputi nilai kerugian

negara, perbuatan melawan hukum baik

sengaja maupun lalai dan

penanggungjawab.

(g). Apabila hasil pemeriksaan terbukti ada

perbuatan melawan hukum, Badan

Pemeriksa Keuangan mengeluarkan

surat kepada pimpinan instansi untuk

memproses penyelasaian kerugian

Negara melalui Surat Keterangan

Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

(h). Pimpinan Instansi memerintahkan TPKN

untuk mengupayakan agar bendahara

bersedia membuat dan menanda tangani

SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari

stelah menerima surat dari BPK.

(i). Dalam hal bendahara menandatangani

SKTJM maka yang bersagkutan wajib

menyerahkan Jaaminan kepada TPKN

antara lain dalam bentuk bukti

kepelikanbarang dan/ atau kekayaan lain

atas nama bendahara, dan surat kuasa

menjual dan/ atau kekayaan lain dari

bendahara.

(j). Penggantian kerugian negara dilakukan

secara tunai selambat-lambatny 40

(empat puluh) hari sejak SKTJM

ditandatangani.


342

Alur Penyelesaian Kerugian Negara Dengan

SKTJM suatu proses penyelesaian kerugian

negara melalui jalur damai yang disebut

Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak

(SKTJM).;

(a). Penanda Tanganan SKTJM oleh

bendahara pengeluaran/ BPP.

(b). Peenyerahan jaminan (Paling sedikit

sama dengan nilai kerugian).

(c). Penggantian kerugian secara Tunai.

(apabila penggantian tidak diselesaikan

sepenuhnya, maka BPK mengeluarkan

surat pembebanan).

(d). Pengembalian Jaminan, apabilah telah

mengganti kerugian.

(e). Laporan penyelesaian SKTJM ke BPK,

apabila tidak maka BPK terbitkan SK

Pembebanan ( PBW).

(f) .Rekomendasi dari BPK tentang kasus

kerugian negara dikeluarkan dari daftar

kerugian.

Apabilah penyelesaian ganti kerugian

tidak dapat terlaksana maka Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan

tindakan lain yaitu Ganti Kerugian

memalalui Surat Keputusan Pembebanan.

(6). Ganti Kerugian Melalui Surat

Keputusan Pembebanan32

.

Ketika penyelesaian melalui SKJM

tidak dapat dipenuhi oleh benadahara

pengeluaran / BPP maka peyelesaian gant

32 Peraturan Kepala BPK No.3 Tahun 2007

kerugian negara dengan surat keputusan

pembebanan dilakukan. Sebagai contoh

bendahara tidak bersedia membuat dan

menandatangani SKTJM tetapi bendahara

ternyata tidak memenuhi kewajiban untuk

mengganti kerugian negara secara tunai dalam

waktu 40 hari sejak SKTJM di tanda tangani.

Ada tiga tahap pada proses penyelesaian

pembebanan sbb;

(1). Penerbitan Surat Keputusan

Pembebanan Sementara.

Surat Keputusan dikeluarkan dalam hal

SKTJM tidak diperoleh tu tidak dapat

menjamin pengembalian kerugian. Daan

S ini dikeluarkan dalam jangka 7 hari

sejak bendahara tidak bersedia

menandatangani SKTJM.

(2).Penerbitan Surat Keputusan

Penetapan Batas Waktu.

Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu

(SK PBW) adalah surat keputusan yang

dikeluarkan oleh badan pemeriksa

Keuangan tentang pemberian

kesempatan kepada bendahara untuk

mengajukan keberatan dan pembelaaan

diriatas tuntutan ganti kerugian negara.

Bendahara dapat mengajukan keberatan

atas SK PBW kepada BPK dalam waktu

14 (empat belas hari) setelah tanggal

penerimaan SK.PBW.


343

BPK. Menerima atau menolak keberatan

bendahara dalam kurung waktu 6 (enam)

bulan sejak surat keberatan dari

bendahara diterima. Apabila dalam

jngka waktu 6 (enam) bulan BPK tidak

mengeluarkan , maka keberatan dari

bendahara diterima.

(3). Penerbitan Surat keputusan

Pembebanan Penggantian Kerugian

Negara.

Surat keputusan Pembebanan

penggantian kerugian negara adalah

surat keputusan yang dikeluarkan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan yang

mempunyai kekuatan hukum final

tentang pembebanan penggantian

kerugian negara terhadap bendahara.

SK. Pembebanan dikeluarkan oleh BPK

jika;

a). Jangka waktu mengajukan kebratan

telah terlampaui dan bendhara tidak

mengajukan keberatan.

b). Bendahara mengajukan keberatan

tetapi ditolak.

c). Telah melampaui jangka watu 40

(empat puluh) hari sejak ditanda tangani

SKTJM namun kerugian negara belum

diganti sepenuhnya.

Surat keputusan pembebanan

yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan telah memiliki kekuatan

hukum dan final. Ganti kerugian negara

bendahara wajib menggantinya dengan

cara menyetor ke Kas negara dalam

waktu seambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

setelah menerima SK pembebanan dari

BPK.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggungjawaban formil dan

materil Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

Pengeluaran Pembantu dalam hal

melakukan kesalahan karena kecurangan dan

menyalagunakan kewenangan, yang

berakibat kerugian negara, maka Bendahara


Pembantu dapat di tuntut dan di ancam

pidana sesuai dengan Undang Undang

Tindak Pidana Korupsi ( Undang-Undang

Nomor 31 tahun 1999 tentang

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001).

disamping itu dapat pula diancam Ganti

Kerugian. Serta dapat dikenakan hukum

Adminitrasi Negara, hukum Perdata.

Apabilah kerugian Negara akibat

perbuatan kesalahan/ kelalaian pengelolaan

keuangan negara oleh Bendahara


Pembantu. Karena terjadi selisih kekurangan

uang persediaan antara fisik dan

pembukuannya serta tidak bisa dijelaskan,

yang berarti Bendahara Pengeluaran/ BPP

telah melakukan kesalahan dalam

pengelolaan uang persediaan. Untuk

mengembalikan kerugian negara maka


344

Bendahara Pengeluaran / Bendahara

Pengeluaran Pembantu dapat dituntut

penggantian kerugian negara untuk

pemulihan keuangan negara. Tuntutan Ganti

Kerugian Negara melalui dua cara yaitu;

(a). Penyelesaian Kerugian Negara melalui

Surat Keterangan Tanggungjawab

Mutlak (SKTJM)

(b).Penyelesaian Kerugian Negara melalui

Surat Keputusan Pembebanan

(SK.Pembebanan).

Setiap Kerugian Negara yang

disebabkan oleh tindakan melanggar hukum

atau kelalaian seseorang, harus diganti pihak

yang bersalah. Penggantian kerugian negara

oleh Bendahara Pengeluaran/ BPP,

ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK). Dan Surat Keputusan Pembebanan

telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat

final.

Rekomendasi

Bendahara pengeluaran / bendahara

Pengeluaran Pembantu harus lebih berhati

hati dalam hal membayar suatu, belanja/

kegiatan yang dibayarkan melalui uang

persediaan, baik pembayaran belanja tanpa

melalui uang panjar maupun pembayaran

belanja melalui uang panjar. Karena

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

Pengeluaran Pembantu berdasarkan Pasal 21

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang perbendaharaan Negara merupakan

tanggungjawab pribadi bendahara

pengeluaran/ 78BPP jika dikemudian hari

terjadi masalah/ berakibat hukum.

REFERENSI

Ahmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum

(Legal Theori) dan Teori Peradilan

(Yudicialprudence), Jakarta:

PT.Kencana premenada Media Grup.

-_________ , 2009. Menguak Teori Hukum

(legal Theory) dan Teori Peradilan

(Yudicialprudence), Vol.I. Jakarta:

Pranada Media Group.

Andi Hamzah, 1991. Korupsi di Indonesia

masalah dan Pemecahannya.

Cet.3.Jakarta; PT.Gramedia.

___________, 2002, Pemberantasan

Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana,

JJakarta: Pusat Studi Hukum Pidana

___________, 2006.Pemberantasan Korupsi

melalui Hukum Pidana Nasional dan

Internasional, Jakarta: Radjawali.

Andi Zainal Abidin (et), 1962. Hukum

Pidana, Makassar: Taufiq.

________________dan Andi Hamzah, 2002.

Bentuk-bentuk Khusus Perumusan

Delik, Jakarta: Sumber Ilmua.

Azis Syamsuddin, 2011. Tindak Pidana

Khsus, Jakarta: Sinar Grafika.

Badan Pengawas Keuangan Dan

Pembangunan,1999. Strategi

Peberantasan Korupsi Nasional,


345

Jakarta: Pusat Pendidikan Dam Latihan

Pengawas BPKP.

Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai

Kebijakan Hukum Pidana, Bandung:

PT.Citra Aditya Bakti.

_______________, 2001. Pengakan Hukum

dan Kebijakan Penanggulangan

Kejahatan. Bandung: PT.Citra Aditya

Bakti.

______________, 2002. Perbandingan

Hukum Pidana, Jakarta: Rajagrafido

Persada.

Chairul Huda,2006. Dari Tiada Pidana

Tanpa Kesalahan, Menuju kepada

Tiada Pertanggungjawaban Tanpa

Kesalahan/ Jakarta: Fajar

Interpratama.

Dardji Darmodiharja dan Sidarta, 1995.

Pokok Pokok Filsafat Hukum, Apa dan

Bagaimana Filsafat Hukum

IIndonesia, Jakarta: Gramedia.

George Gurvtch,1961. Sociologi of Law,

Alih Bahasa:Sumantri Mertodipuro,

Jakarta: Barata.

Henry Campbell, 1990. Black Law

Diktionari,Sixth Edition,

Memesota:West Publishing , ST.Paul.

Jimly Asshiddiqie, 2010. Konsitusi Ekonomi,

Jakarta; Buku Kompas,

Lamitang,P.A.F.1990. HukumPidana

Indonesia, Bandung: Sinar Baru.

Muladi, 1985, Lebaga Pidana Bersyarat.

Bandung: Alumni.

______, 1990. “Fungionalisasi Hukum

Pidana, Terhadap tindak pidana

Korporasi”, Makalah, Seminar

nasional, Kejahatan Korporasi,

Semarang: Fakum Univesitas

Diponogoro,

Muljatno, 1955. Perbuatan Pidana dan

Pertanggungjawaban dan Hukum

Pidana, Pidato Dies Natalis,

Yogyakarta: UGM.

_______, 1980. Asas-Asas Hukum Pidana.

Yogyakarta: Anonim.

_______, 1980. Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana,Yogyakarta: UGM.

Moechtar Lubis dan Yunus Scott, (ed)

1989.Pengantar Dalam Bunga rampai

Korupsi, Jakarta; LP3S.

Muhammad Mustafa,2007. Kriminologi,

Jakarta: FIS.UI Press.

Mustaming Dg.Matutu, 2004. Mandat,

Delegasi, atribusi dan

Implementasinya. Jakarta: UII Press.

Mukhtaromin, 2015, “Penyelesaian ganti

kerugian terhadap Negara”

(makalah),Pusdilat Anggaran dan

Perbendaharaan, Jakarta.

Noor Cholis Madjid, 2016,”Pengujian dan

Pembayaran tagihan ” (makalah)

Jakarta: Pusdiklat anggaran dan

perbendaharaan. Jakarta.

Oemar Seno Adji. Anonim.Perkembangan

Hukum Pidana dan Hukum Acara

sekarang dan dimasa akan datang.

Pancuran Tujuh, Jakarta.


346

Philipus M. Hadjon, 2010 ,Pengantar

Hukum Administrasi Indonesia,

Yogyakarta: Gadja mada

UniversityPress.

Ruslan Saleh, 1983. Perbuatan Pidana Dan

Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta:

Aksara Baru.

Rusli Effendy, Anonim, Asas- Asas Hukum

Pidana, Makassar: Univ. Muslim.

Sahetapy,J. 1982. Parados kriminologi,

Jakarta: C.V.Radjawali.

Schravandijk.anonim. Hukum Pidana.

Jakarta: Percetakan UI.

Sudarto, 1987. Kapita Selekta Hukum

Pidana, Bandung: Alumni.

Soejono Soekanto, 1983.Penegakan Hukum.

Bandung; Binacita.

Soesilo,R. anonim. Kitab Undang-undang

Hukum Pidana dan komentar-

komentar. Bogor: Politiae.

Sudarto, 1981. Hukum dan Hukum Pidana.

Bandung: Alumni.

Teguh Prasetio,2010.Kriminalisasi dalam

hukum pidana,Cet. I. Bandung: Nusa

Media.

Utrecht,E. 1962. Rangkaian sari kuliah

Hukum Pidana II. Bandung:

Universitas.

Informasi Internet

https;// thexnelson.wordpress. com /

2015/08/05pasal -1ayat 1-kuhp – kuhp

–asa- legalitas.

Siti Syaidatu Syarifa Hakim, Wewenang,

delegasi dan desentralisasi, https; //

saydasarifa. Wodppress.com/

2013/01/07.

Undang Undang

Undang Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP).

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

(KUHP).

Undang Undang Nomor 31 Tentang

pemberantasan Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang Undang No.20

Tahun 2001 tentng Perubahan atas

Undang Undang Nomor 31 Tahun

1999 teang pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang keuangan Negara.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang Undang Nomor 15 Tahun

2004 Tetang Pemeriksaan Pengelolaan

Dan Tanggungjawab Keuangan

Negara.

Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia,Nomor 45 tahun 2013,

TentanTata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara

penyelasaian Ganti Rugi Kerugian

Negara Terhadap Bendahara.

Documents

TANGGUNGJAWAB FORMIL DAN MATERIL BENDAHARA …