TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA MEDIS TERHADAP PASIEN

DALAM KASUS MALPRAKTIK OPERASI BEDAH CAESAR

DI RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM

JURNAL

Untuk memenuhi sebagai persyratan

Untuk mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

IRWANSYAH

D1A211 173

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2017

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA MEDIS TERHADAP PASIEN

DALAM KASUS MALPRAKTIK OPERASI BEDAH CAESAR

DI RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM

Oleh :

IRWANSYAH

D1A211 173

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Dr. H.M. ARBA,S.H., M.Hum.

NIP. 19761108 200812 1 00

TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA MEDIS TERHADAP PASIEN

DALAM KASUS MALPRAKTIK OPERASI BEDAH CAESAR DI RUMAH

SAKIT UMUM KOTA MATARAM

IRWANSYAH

D1A211173

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian yang dilaksanakan

antara dokter dan pasien dalam operasi berdah Caesar serta untuk mengetahui

tanggung jawab hukum tenaga medis apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

operasi bedah Caesar. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Manfaat dari

penelitian ini terdiri dari Manfaat Akademis dan Manfaat Praktis. Metode

penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan,

Pendekaran Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Penelitian ini membahas

Perjanjian Terapeutic antara dokter dan pasien telah diatur dalam hukum perikatan

pada KUH Perdata dengan didasarkan pada rasa kepercayaan antara dokter dan

pasien dengan melaksanakan prosedur pelaksanaan perjanjian serta melakukan

ganti rugi apabila terjadi kesalahan dalam operasi bedah Caesar.

Kata Kunci : Operasi Bedah Caesar, Perjanjian Terapeutic.

POWER MEDICAL LIABILITY OF PATIENTS IN SURGICAL

OPERATION MALPRATICE CASES CAESAR IN GENERAL HOSPITAL

CITY MATARAM

ABSTRACT

The purpose of this research is to known the agreement between doctor and

patient during Caesar Surgery and also to known responsibility of medical

personnel for medical error on Caesar Surgery. This research is using empirical

research. This research has benefit for academicals and practical benefits. This

research using statute approach method, Conceptual approach and Sociological

approach method. This research is to explain about Therapeutic agreement between

doctor and patient that has been set on legal agreement on private law of

Indonesian law, based on trust between doctor and patient to executing Therapeutic

agreement and to conduct compensation if there are malpractice on Caesar

Surgery.

Keywords : Caesar Surgery, Therapeutic Agreement.

I

I. PENDAHULUAN

Operasi bedah Caesar (Caesarean Section atau Cesarean Section)

atau biasa disebut juga dengan seksio sesarea (disingkat SC) adalah suatu

persalinan buatan, di mana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada

dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh

serta berat janin di atas 2500 gram.1

Operasi bedah Caesar tidak dapat dilaksanakan jika belum terdapat

persetujuan dari pasien atau anggota keluarganya mengenai tindakan

pembedahan tersebut. Dokter (Rumah Sakit) tidak dapat melakukan

tindakan medis berupa operasi hanya berdasarkan transaksi terapeutik

(perjanjian terapeutik).

Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang dilakukan antara

dokter dan pasien untuk tindakan medis yang akan dilakukan. Perjanjian

terapeutik adalah persetujuan yang terjadi antara dokter dengan pasien yang

bukan di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang

diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif.2

Informasi mengenai tindakan yang dilakukan, manfaat dan risikonya

menjadi hak pasien karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia.

Aktivitas seseorang dapat dilakukan dan berlangsung dengan baik jika

kondisi seseorang tersebut sehat. Pembangunan juga dapat berlangsung

dengan baik jika masyarakat memiliki derajat kesehatan yang tinggi.

1Hanifa Wiknjosastro dkk, 1989, Ilmu Bedah Kebidanan, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka

Sarwono Prawirohardjo, hal. 14

2 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Edisi 3.

Jakarta: hal. 39

II

Perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para

pihak. Hak yang dimiliki manusia di bidang kesehatan umumnya adalah

hak atas pelayanan kesehatan (right to health care) yang dirangkum dalam

Rights of self determinations (TROS) yaitu hak dasar atau hak primer

individual yang terdiri dari:3 1) Hak atas 'privacy', melahirkan hak pasien

yang menyangkut segala sesuatu mengenai keadaan diri atau badannya

sendiri yang tidak ingin diketahui orang lain, kecuali dokter yang

memeriksanya. Hak ini dikenal sebagai hak pasien atau rahasia kedokteran;

2) hak atas tubuhnya sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No

585/Menkes/Per/XI/1989 Pasal 1 menyebutkan bahwa persetujuan tindakan

medis atau Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien

atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan

dilakukan dokter terhadap pasien tersebut. Informasi tentang tindakan

medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta atau tidak oleh pasien

tersebut.

Kemudian berdasarkan informasi tersebut pasien akan memutuskan

untuk menyetujui tindakan operasi yang ditawarkan atau menolak

persetujuan yang diberikan secara tertulis maupun lisan. Apabila pasien

menyetujui untuk dilaksanakannya tindakan operasi Caesar atas informasi

yang diberikan oleh dokter, maka pasien harus menandatangani persetujuan

secara tertulis.

3 Danny Wiradharma, 1996, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Jakarta: Binarupa

Aksara, hal. 40.

III

Informasi yang diberikan oleh dokter adalah mengenai tindakan apa

yang akan dilakukan oleh dokter, maka sejak pasien menandatangani

persetujuan atas informasi yang diberikan oleh dokter serta keuntungan dan

kelemahan setelah tindakan operasi bedah Caesar tersebut, berarti pada saat

itulah dokter dapat melakukan operasi bedah Caesar.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang permasalahan tersebut

diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1)

Bagaimanakah perjanjian yang dilaksanakan antara dokter dan pasien

dalam operasi bedah Caesar?. 2) Bagaimanakah tanggung jawab hukum

tenaga medis apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan operasi bedah

Caesar?

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu tujuan dan manfaat

serta kegunaan yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat dan

tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk

mendeskripsikan dan mengkaji perjanjian yang dilaksanakan antara dokter

dan pasien dalam operasi bedah Caesar. 2) Untuk mendeskripsikan dan

mengkaji tanggung jawab tenaga medis apabila terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan operasi bedah Caesar.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1) Manfaat Akademis:

Untuk menambah bahan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata

terutama mengenai hukum kesehatan dan menambah pustaka bagi siapa

saja khususnya mahasiswa/akademisi yang ingin mengetahui, mempelajari

dan menganalisa secara lebih mendalam pengetahuan tentang aspek hukum

IV

dalam tindakan medis operasi bedah Caesar. 2) Manfaat Praktis: Dapat

memberikan masukan bagi pihak-pihak yang memberikan pelayanan

kesehatan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan standar etika dan

hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna bagi

masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai

hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan haknya sebagai pasien

saat mendapatkan layanan kesehatan kaitannya mereka yang melakukan

operasi bedah Caesar.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah: Ruang

lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan

penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.

Dengan ruang lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti variabel-

variabel mana yang akan diteliti dan mana yang tidak atau untuk

menentukan apakah semua variabel yang berkaitan dengan penelitian akan

diteliti ataukah akan di eliminasi sebagian.

Sehingga sesuai dengan latar belakang permasalahan dan

perumusannya, serta untuk menjaga agar tidak menimbulkan interpretasi

yang luas mengenai masalah yang dibahas, maka dalam penelitian ini perlu

diberikan pembatasan-pembatasan yang membatasi ruang lingkup

kajiannya. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah khusus pada

upaya perlindungan hukum pasien yang melahirkan secara Caesar akibat

kelalaian tindakan medik.

V

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian yang dilakukan dalam perjanjian yang dilaksanakan antara

dokter dan pasien dalam operasi bedah Caesar adalah sebagai berikut:

Pemberian Informasi dari Dokter kepada Pasien (Informed Consent), Informed

Consent adalah suatu izin atau pernyataan persetujuan dari pasien yang

diberikan sebagai suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien setelah ia

mendapat informasi yang dipahaminya dari dokter tentang penyakitnya.

Informasi yang diberikan dokter adalah mengenai kemungkinan terjadinya

resiko yang dapat membahayakan pasien, keuntungan dan kerugian dari

tindakan operasi yang akan dilaksanakan, kemungkinan rasa sakit atau lainnya.

Mengenai jenis-jenis informasi yang diberikan dalam informed consent,

menurut hasil wawancara dengan dr. I Nyoman Dwija Putra, Sp.B menyatakan

bahwa penjelasan yang diberikan oleh dokter adalah sebagai berikut:4 1.

Prosedur medik yang akan dilakukan ini merupakanprosedur terapeutik atau

prosedur diagnosis; 2. Risiko dari tindakan kedokteran pada pasien melahirkan.

Menurut Pasal 5 ayat 1 Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 menyatakan bahwa

“informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan

medik yang akan dilakukan baik diagnosis maupun terapeutik”. Risiko tersebut

harus dijelaskan secara lengkap dan jelas kepada pasien. Adapun risiko yang

harus dijelaskan tersebut meliputi berat ringannya risiko, kemungkinan risiko

4dr. I Nyoman Dwija Putra, Sp.B 2016, Dokter di Bagian Bedah, RSUD Kota Mataram,

tanggal 28 Oktober 2016, Pukul 11.36.

VI

tersebut timbul, dan kapan risiko tersebut timbul seandainya tindakan tersebut

dilakukan; 3. Penjelasan tentang tujuan tindakan kedokteran pada pasien

melahirkan. Setiap pasien yang datang ke rumah sakit mempunyai harapan

bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter akan mengurangi

penderitaannya. Berkaitan dengan pasien melahirkan, maka pasien datang ke

rumah sakit untuk mengeluarkan bayi yang dikandungnya; 4. Alternatif

tindakan kedokteran lain yang tersedia. Dalam memberikan informasi, dokter

harus menjelaskan mengenai alternatif tindakan kedokteran yang akan

dilakukannya tersebut. Alternatif pertama yang ditawarkan kepada pasien

merupakan pilihan yang terbaik untuk pasien; 5. Penjelasan mengenai

prognosis dan biaya . Dalam pemberian informasi, dokter harus menjelaskan

mengenai jalannya penyakit, hal ini bertujuan agar pasien benar-benar

mengetahui keadaan yang terjadi pada dirinya. Selain itu dijelaskan juga

mengenai biaya yang harus dibayar dari tindakan kedokteran yang harus

dilakukan terhadapnya, hal ini bertujuan agar dapat memberikan pertimbangan

bagi pasien dalam mengambil keputusan; a. Perjanjian Tindakan Operasi Bedah

Caesar Atas Dasar Informed Consent; Sebelum dilakukan tindakan operasi

Caesar dilaksanakan, pihak Rumah Sakit memberikan dokumen perjanjian

tindakan kedokteran atas dasar informed consent yang harus ditanda tangani

oleh keluarga sebagai penanggung jawab. Dokumen perjanjian atas dasar

informed consent terdiri dari 4 lembar yaitu informasi dan persetujuan tindakan

kedokteran, persetujuan penggunaan darah dan produk darah, persetujuan

tindakan anestesi, persetujuan tindakan dan pengobatan yang berisiko tinggi; b.

VII

Sifat Perjanjian Operasi Bedah Caesar Atas Dasar Informed Consent; Sifat

perjanjian ini bersifat mutlak, artinya harus ada (wajib) persetujuan dari pasien

atau keluarganya sebelum tindakan operasi dilaksanakan. Jika pelaksanaan

perjanjian antara pihak rumah sakit dan pasien melahirkan tanpa adanya

pemberian informed consent menurut Pasal 1320 KUH Perdata dapat

dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang tidak sah.

Setelah mempertimbangkan, pasien akan memberikan keputusan yang

terdiri dari dua kemungkinan keputusan, yaitu: 1) Menolak, Apabila pasien

menolak untuk dilakukan tindakan kedokteran tersebut, meskipun telah

mendapatkan penjelasan dari dokter mengenai konsekuensi penolakan tersebut,

maka pasien diharuskan mengisi dan menandatangani surat penolakan. Hal

tersebut dimaksudkan agar jika terjadi sesuatu di kemudian hari, dokter tidak

dipersalahkan atas hal tersebut. 2) Menerima, Pasien yang memutuskan untuk

menjalani tindakan kedokteran, maka antara pasien dan pihak rumah sakit

mengadakan suatu perjanjian untuk melakukan tindakan kedokteran tersebut.

Pasien yang menyetujui tindakan kedokteran tersebut diharuskan: a) Mengisi

identitas dengan jelas; b) Mengisi identitas keluarga terdekat pasien yang

berwenang memberikan persetujuan/ijin dan selanjutnya menuliskan hubungan

dengan pasien tersebut (sebagai suami, orang tua, anak atau wali); c)

Menandatangani dan mencantumkan nama jelas pada kolom yang tersedia.

Mengenai penandatanganan surat persetujuan tersebut dilakukan oleh

pasien atau keluarganya. Dari pihak Rumah Sakit, diwakili oleh dokter

operator. Serta dilakukan dihadapan dua orang saksi di antaranya satu orang

VIII

saksi dari pihak Rumah Sakit dan satu orang saksi dari pihak pasien. Bagi

pasien yang akan melakukan tindakan operasi, maka disertai tanda tangan

dokter anastesi; a. Bentuk Perjanjian Operasi Bedah Caesar Atas Dasar

Informed Consent, Pihak Rumah Sakit telah menyediakan suatu formulir yang

berisi klausul-klausul untuk adanya kesepakatan dan persetujuan atau

pernyataan tidak setuju dari para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian

terapeutik.

Tanggung jawab hukum dokter apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

operasi bedah Caesar

1. Dasar hukum tanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian

Pada dasarnya untuk menuntut tanggung jawab dokter yang

mengoperasi bedah Caesar karena kesalahan yang mengakibatkan kerugian

bagi pasien ada 2 macam yaitu: a.Tanggung jawab atas kerugian yang

didasarkan karena wanprestasi; Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana

seorang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu

perjanjian atau kontrak. Oleh karena itu kesalahan dokter dalam menjalankan

profesinya yang disebabkan karena wanprestasi berkaitan dengan adanya

kontrak terapeutik yang pada dasarnya ada kaitannya dengan kewajiban yang

timbul dari kontrak terapeutik tersebut menurut sifat kontrak yang diharuskan

oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian pasien harus

dapat membuktikan bahwa akibat kerugian yang timbul karena tidak

dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang

IX

berlaku dalam kontrak terapeutik; b. Tanggung jawab dokter atas kerugian

yang disebabkan karena perbuatan melawan hokum; Dokter adalah seorang

profesianal. Sebagai seorang yang professional dalam menjalankan tugasnya

terkait pada kode etik tertentu sebagai mekanisme control terhadap tingkah

lakunya yaitu didasarkan pada keputusan mentri kesehatan RI No.

443/Men.Kes/SK/X/1983 tentang berlakunya kode etik kedokteran Indonesia

(KODEKI) bagi para dokter di Indonesia, sebagai seorang yang professional

dibidang kedokteran dalam melakukan pelayanan medis harus memenuhi

standar profesi. Menurut pendapat Leenen bahwa standar profesi medis

adalah: Berbuat secar atelitif menurut ukuran medis, sebagai seorang dokter

yang memiliki kemampuan rata-rata dibandingkan dengan sarana upaya yang

sebanding dengan tujuan yang konkrit tindakan medis tersebut.5

Sehubungan dengan itu, jika seorang dokter dalam melakukan

pelayanan medis tidak sesuai dengan standar profesi medis yang disyaratkan

maka dokter tersebut dikatakan melakukan kesalahan profesianal. Kesalahan

profesianal dalam kepustakaan dikenal dengan Medical Malpratice.

Kesalahan profesianal dokter (Medical Malpratice) adalah kesalahan

dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi

medis atau tidak melakukan tindakan medis menurut ukuran tertentu yang

didasrkan pada ilmu pengetahuan medis dan pengalaman yang rata-rata

dimiliki seseorang dokter menurut situasi dan kondisi dimana tindakan medis

itu dilakukan.

5 Fred Ameln, Tanggung Jawab Rumah Sakit Dan Tenaga, Jakarta, 1992, hal 52

X

Selanjudnya tanggung jawab dapat timbul berdasarkan pada perjanjian

dan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab karena melawan hukum

merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban yang didasarkan pada

ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dikatakan; Tiap tindakan oleh seseorang

yang menimbulkan kerugian pada orang lain menyebabkan orang yang

menimbulkan kerugian itu bertanggung jawab untuk membayar kerugian,

Pasal 1366 KUHPerdata disebutkan bahwa; Orang harus bertanggung jawab

tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan dengan sengaja melainkan juga

untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan, Pasaal 1367

KUHPerdata ditentukan bahwa; Orang dianggap bertanggung jawab tidak

hanya untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri melainkan

juga kerugian-kerugian dari orang-orang bagi siapa bertanggung jawab atau

oleh benda yang berada dibawah pengawasannya.

Dengan demikian menuntur pertanggung jawaban dokter yang

didasarkan atas perbuatan melawan hukum, maka pasien harus dapat

membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya disebabkan oleh keslahan-

kesalahan dokter yang: 1) Bertentangan dengan kesalahan profesional; 2)

Melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesionalnya; 3)

Bertentangan dengan kesusilaan; 4) Bertentangan dengan kepatutan dalam

masyarakat.

Kontrak kerja antara Rumah Sakit dan dokter untuk melakukan

pelayanan medis di Rumah Sakit merupakan perjanjian untuk melakukan jasa

(Pasal 1601 KUHPerdata). Dalam arti bahwa pihak yang satu menghendaki

XI

dari pihak yang lain untuk melakukan suatu pelayanan jasa. Dalam hal ini

pihak Rumah Sakit menghendaki dari dokter untuk melakukan jasa pelayanan

medis.

Hubungan Rumah Sakit dengan pasien pada mulanya hanya

merupakan suatu hubungan di dalam perawatan. Dalam arti bahwa Rumah

Sakit hanya memberikan suatu perawatan yang baik dan wajar dengan

menyediakan kamar dan tempat tidur.6 Pada saat sekarang fungsi Rumah Sakit

disamping dalam upaya perawatan, juga pelayanan medis.

Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara Rumah Sakit

dan pasien bahwa Rumah Sakit menyediakan kamar perawatan dan tenaga

perawat untuk melakukan tindakan perwatan, sedangkan perjanjian

pelayanan medis di mana terdapat kesepakatan bahwa tenaga medis di Rumah

Sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui

tindakan medis.7

Oleh karena itu hubungan antara Rumah Sakit dan pasien merupakan

hubungan hukum maka timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Hak pasien dapat dibedakan antara hak-hak yang timbul dari hubungan antara

pasien dan Rumah Sakit dan kewajiban yang timbul dari kewajiban Rumah

Sakit berdasarkan ketentuan–ketentuan didalam pelayanan kesehatan.

2. Pelaksanaan tanggung jawab

Berdasarkan hasil penelitian, ada dua pihak yang bertanda tangan

dalam perjanjian tindakan operasi Caesar di Rumah Sakit Umum Daerah Kota

6J. Guwandi, Dokter Dan Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran UI, 1991, hal 41. Dalam buku

Dilema Etika Dan Hukum Dalam Pelayanan Medis, hal 76-77 7 Fred Amel, Op.cit, hal 42

XII

Mataram yaitu pihak pasien dan pihak dokter yang mewakili Rumah Sakit. a.

Hak dan Kewajiban pasien; Hak pasien mencakup hak atas informasi medik,

hak memberikan persetujuan tindak medik, hak untuk memilih dokter dan

Rumah Sakit, hak atas rahasia medik, hak untuk menolak pengobatan atau

perawatan secara tindak medik, hak untuk mendapat penjelaskan lain (second

opinion), serta hak untuk mengetahui isi rekam medik.

Dan kewajiban pasien ini sesuai dengan yng diatur dalam Pasal 43 UU

No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang meliputi: memberi

informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi

nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi, mematuhi ketentuan yang berlaku

di saryankes, dan memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima; a. Hak

dan Kewajiban Dokter; Hak-hak dokter antara lain adalah sesuai dengan hak-

hak dokter yang diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran bahwa dokter dalam melaksanakan praktek

kedokteran mempunyai hak, yaitu: memperoleh perlindungan hukum

sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur

operasi, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau

keluarganya, serta menerima imbalan jasa. Hak-hak dan kewajiban dokter di

atas sesuai literatur yang diperoleh dari Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik

Nomor YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 menyebutkan dokter

memiliki hak, yaitu: Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan

tugas sesuai dengan profesinya, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur

dari pasien, hingga hak mendapatkan imbalan atas jasa profesi.

XIII

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjannjian yang dilakukan oleh dokter dan pasien dalam oprasi bedah

Caesar adalah; a) Perjanjian yang di dasarkan kepada perjanjian teraupentik

dengan pemberian informasi kepada pasien yang di dasarkan pada informed

consent yang berisi: 1) Prosedur yang akan dilakukan ini merupakan

prosedur traupentik dan diagnosis. 2) Penjelasan tentang bagaimana

tindakan dokter pada pasien malpraktik. 3) Alternatif tindakan kedokteran

lain yang tersedia. 4) Penjelasan mengenai proses dan biaya.

2. Tanggung jawab hukum dokter apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

operasi bedah Caesar; a) Tanggung jawab atas kerugian yang didasarkan

karena wanprestasi; 1) Kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya

yang disebabkan karena wanprestasi berkaitan dengan adanya kontrak

terapeutik yang pada dasarnya ada kaitannya dengan kewajiban yang timbul

dari kontrak terapeutik tersebut menurut sifat kontrak yang diharuskan oleh

kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian pasien harus

dapat membuktikan bahwa akibat kerugian yang timbul karena tidak

dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang

berlaku dalam kontrak terapeutik. b) Tanggung jawab dokter atas kerugian

yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum; Dokter adalah seorang

profesianal. Sebagai seorang yang professional dalam menjalankan

XIV

tugasnya terkait pada kode etik tertentu sebagai mekanisme kontrol

terhadap tingkah lakunya yaitu didasarkan pada keputusan mentri kesehatan

RI No. 443/Men.Kes/SK/X/1983 tentang berlakunya kode etik kedokteran

Indonesia (KODEKI) bagi para dokter di Indonesia.

Tanggung jawab dapat timbul berdasarkan pada perjanjian dan

perbuatan melawan hokum (Onrechtmatigedaad). Tanggung jawab karena

melawan hukum merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban yang

didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dikatakan ; Tiap

tindakan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian pada orang lain

menyebabkan orang yang menimbulkan kerugian itu bertanggung jawab

untuk membayar kerugian, pasal 1366 KUHPerdata disebutkan bahwa ;

Orang harus bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang

ditimbulkan dengan sengaja melainkan juga untuk kerugian yang

disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan, pasal 1367 KUHPerdata

ditentukan bahwa; Orang dianggap bertanggung jawab tidak hanya untuk

kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri melainkan juga

kerugian-kerugian dari orang-orang bagi siapa bertanggung jawab atau oleh

benda yang berada dibawah pengawasannya. Dengan demikian ada dua

dasar hukum utama pertanggung jawaban yaitu pertanggung jawaban

berdasarkan pada perjanjian dan pertanggung jawaban karena perbuatan

melawan hukum.

Dengan demikian menuntut pertanggung jawaban dokter yang

didasarkan atas perbuatan melawan hukum, maka pasien harus dapat

XV

membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya disebabkan oleh kesalahan-

kesalahan dokter yang: 1) Bertentangan dengan kesalahan profesional; 2)

Melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesionalnya; 3)

Bertentangan dengan kesusilaan; 4) Bertentangan dengan kepatutan dalam

masyarakat.

Dengan demikian, kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang

kedokteran dan dengan semakin banyaknya spesialisasi dari para dokter

maka tidak menutup kemungkinan bagi para dokter yang bukan staf medis

dari Rumah Sakit yang bersangkutan dapat melakukan upaya pelayanan

medis pada Rumah Sakit tersebut.

Kontrak kerja antara Rumah Sakit dan dokter untuk melakukan

pelayanan medis di Rumah Sakit merupakan perjanjian untuk melakukan

jasa (Pasal 1601 KUHPerdata) . dalam arti bahwa pihak yang satu

menghendaki dari pihak yang lain untuk melakukan suatu pelayanan jasa.

Dalam hal ini pihak Rumah Sakit menghendakidari dokter untuk

melakukan jasa pelayanan medis.

Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara Rumah

Sakit dan pasien bahwa Rumah Sakit menyediakan kamar perawatan dan

tenaga perawat untuk melakukan tindakan perwatan, sedangkan perjanjian

pelayanan medis di mana terdapat kesepakatan bahwa tenaga medis di

Rumah Sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien

melalui tindakan medis.

XVI

Oleh karena itu hubungan antaran Rumah Sakit dan pasien

merupakan hubungan hukum maka timbul hak dan kewajiban antara kedua

belah pihak. Hak pasien dapat dibedakan antara hak-hak yang timbul dari

hubungan antara pasien dan Rumah Sakit dan kewajiban yang timbul dari

kewajiban Rumah Sakit berdasarkan ketentuan–ketentuan didalam

pelayanan kesehatan.

B. Saran

1. Saran bagi pasien yaitu saat memeriksakan kehamilan, pasien harus

memberikan informasi secara jelas mengenai perkembangan kehamilan dan

riwayat penyakit yang pernah atau sedang diderita dan pasien harus lebih

memperluas wawasannya mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan medis.

Apabila dokter atau Rumah Sakit tidak melaksanakan pelayanan sesuai

standar pelayanan medis tersebut maka pasien dapat mengajukan tuntutan

ganti rugi.

2. Saran bagi dokter atau pihak medis yaitu dokter haruslah memberikan

informasi kepada pasien secara jelas sehingga informasi tersebut dapat

dipahami oleh pasien dan dokter dalam memberkan pelayanan medis

hendaklah sesuai dengan standar profesi kedokteran, dan berusaha

semaksimal mungkin untuk meminimalkan risiko.

Saran bagi Rumah Sakit yaitu pihak Rumah Sakit hendaklah

menyediakan sarana dan prasarana medis yang lebih lengkap sehingga

XVII

mempermudah kerja dokter dalam melakukan pemeriksaan dan diagnosis

dan dokumen persetujuan tindakan hendaknya dibuat lebih jelas dan dapat

dipahami oleh berbagai tingkatan sosial pasien, sehingga pasien yang

tingkat pendidikanmua rendah dapat memahami persetujuan tersebut.

Saran bagi pemerintah yaitu pemerintah selaku pembuat undang-

undang diharapkan dapat menyempurnakan peraturan perundang-undangan

yang mengatur masalah kesehatan sehingga dapat mengikuti perkembangan

masalah kesehatan yang semakin variatif.

.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU- BUKU

Danny Wiradharma, 1996, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Jakarta:

Binarupa Aksara, hal. 40.

Fred Ameln, Tanggung Jawab Rumah Sakit Dan Tenaga, Jakarta, 1992, hal 52.

Hanifa Wiknjosastro dkk, 1989, Ilmu Bedah Kebidanan, Jakarta: Yayasan Bina

Pustaka Sarwono Prawirohardjo, hal. 14.

J. Guwandi, Dokter Dan Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran UI, 1991, hal 41.

Dalam Buku Dilema Etika Dan Hukum Dalam Pelayanan Medis, hal

76-77.

M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan.

Edisi 3. Jakarta: hal. 39.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang –Undang Praktik kedokteran Nomor 29 Tahun 2004

Tentang Praktik Kedokteran, LN Nomor 4431

Indonesia, Peraturan Mentri Kesehatan Repbulk Indonesia Nomor

1871/menkes/per/IX/2011.

3. Hasil wawancar

dr. I Nyoman Dwija Putra, Sp.B 2016. Dokter di Bagian Bedah RSUD Kota

Mataram.

4. INTERNET

http://bidanku.com/persalinan-dengan-operasi-caesar. Akses 12 Maret 2015.