1

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES

MASA PERSIDANGAN KE II

TAHUN SIDANG 2017

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DRPD PROVINSI JAWA TENGAH

Tanggal 15 – 20 Mei 2017

Juru Bicara : ABDUL HAMID, S.Pd.I

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

Yth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Yth. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD

Provinsi Jawa Tengah;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh Pejabat

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Yth. Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Yth. Saudara Sekretaris DPRD beserta seluruh jajaran

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah; serta,

Hadirin Sidang Paripurna DPRD, rekan-rekan wartawan dan

seluruh masyarakat Jawa Tengah dimanapun berada yang

berbahagia.

Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur Al-Hamdulillah

kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas berkat limpahan rahmat,

taufiq, hidayah serta inayah-Nya, kita bisa hadir dan berkumpul

bersama dalam forum rapat paripurna yang terhormat ini.

2

Kami selaku juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD

Provinsi Jawa Tengah menghaturkan terimakasih kepada pimpinan

Rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi

Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan hasil penjaringan

aspirasi masyarakat.

Sebelum membacakan laporan reses lebih lanjut, terlebih dahulu

kami sampaikan ungkapan duka yang mendalam atas korban

meninggal pada peristiwa bom bunuh diri, Rabu (24/05), pukul

21.46 WIB di Terminal Kampung Melayu Jakarta. Kami mendoakan

semoga korban bom yang meninggal dunia khusnul khotimah, dan

amalnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Adapun keluarga

yang ditinggalkannya, diberi ketabahan dalam menghadapi segala

cobaan yang dihadapinya. Amin Yarobbal alamin.

Dan bagi kita semua, peristiwa ini menjadi pengingat, bahwa

gejala-gejala radikalisme adalah nyata. Bukan hanya wacana, tidak

hanya pengalihan isu, apalagi sekedar kabar palsu. Diri kita, istri,

anak, orang tua saudara-saudara dan teman-teman kita, bahkan

semua orang sewaktu-waktu berpotensi menjadi korbannya.

Korban secara fisik berupa terkena ledakan secara langsung dapat

juga menjadi korban secara mental, tertekan secara psikologis.

Yang berdampak tidak hanya secara ekonomi namun juga

berdampak secara sosial politik kemasyarakatan.

Oleh karenanya sudah selayaknya, bagi kita semua menjadikan

RADIKALISME menjadi musuh bersama dalam kerangka menjaga

perdamaian, keamanan hidup kita. Guna menjaga kelangsungan

masa depan anak cucu kita dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

3

Hadirin sidang paripurna DPRD yang kami hormati,

I. Pendahuluan

Kegiatan reses perlu didasarkan pada landasan yang ada dalam

kenyataan masyarakat, serta kebutuhan rakyat utamanya dalam

menyusun setiap kebijakan. Dengan pertimbangan demikian,

kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD secara

perorangan atau kelompok di luar gedung DPRD yang

dilaksanakan pada masa reses nantinya akan bermuara pada

terciptanya sebuah sistem dengan berbagai kebijakan yang

berdasarkan pada kenyataan hari ini untuk terciptanya masa

depan sebagai sebuah bangsa yang beradab.

Kegiatan reses dilaksanakan dengan cara melakukan pertemuan

dengan dinas/instansi terkait tokoh masyarakat dan konstituen

di 10 daerah pemilihan di Jawa Tengah, dengan memberikan

informasi tentang program yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa

Tengah serta melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat.

II. Dasar Hukum

Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun 2017

Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah didasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016

tanggal 7 Juni 2016 Tentang Pedoman Penyususnan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

3. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 10

tahun 2015 tanggal 29 Desember 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;

4

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun

2016 tanggal 3 November 2017 tantang standarisasi

biaya kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan

dan standarisasi harga pengadaaan barang/ jasa

kebutuhan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun

2017;

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun

2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang penjabaran

anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi

Jawa Tengah tahun anggaran 2017,

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun

2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2017.

7. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tenngah Nomor. 2

Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa

Tengah;

8. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa

Tengah tanggal 17 April 2017.

III. Maksud dan Tujuan

a. Reses dimaksudkan untuk :

a. Menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan.

b. Menyusun skala prioritas usulan aspirasi di masing-

masing bidang.

c. Menginformasikan hasil-hasil usulan yang telah

dianggarkan.

d. Melaksanakan peran dan kegiatan DPRD Provinsi

Jawa Tengah dalam bidang pengawasan.

e. Memberikan informasi lain yang dipandang perlu

disampaikan.

5

b. Sedangkan tujuan reses adalah :

a. Memberikan informasi dan penjelasan berkaitan

dengan hal-hal yang berkembang dalam masa

Persidangan III Tahun 2016.

b. Melaksanakan kewajiban anggota DPRD dalam

menyerap, menghimpun dan menampung aspirasi

masayarakat.

c. Memberikan informasi masalah regional yang

berkembang di Provinsi Jawa Tengah.

Usulan prioritas pembangunan dan aspirasi masyarakat

Adapun dalam pelaksanaan reses yang telah dilakukan telah

muncul beberapa usulan prioritas pembangunan dan aspirasi

masyarakat antara lain sebagai berikut :

A. Pembangunan

Sebagaimana menjadi program nasional maupun daerah, saat

ini kita sedang memacu pembangunan infrastruktur sebagai

usaha percepatan pertumbuhan ekonomi. Maka tak jarang

pembangunan infrastruktur kita jumpai di banyak tempat di

Jawa Tengah sebagai faktor pendukung terjadinya percepatan

pertumbuhan ekonomi.

Tetapi hal yang harus kita ingat bersama, bahwa prinsip

dasar pembangunan adalah tidak merugikan dan bermanfaat

bagi masyarakat sekitar. Seperti kasus yang terjadi di warga

Kebonharjo Semarang tidak jauh dari rumah rakyat ini

(DPRD). Kasus dimana tanah masyarakat Kebonharjo

terancam terkena proyek pembangunan yang akan dilakukan

oleh PT KAI. Satu tahun lebih kasus ini belum terselesaikan,

disini harusnya negara hadir dalam membantu penyelesaian

kasus-kasus kerakyatan yang terjadi seperti halnya di

Kebonharjo Jawa Tengah.

6

Dalam temuan reses kami, masyarakat Kebonharjo pada

dasarnya tidak menolak adanya pembangunan yang akan

dilakukan oleh PT KAI. Melainkan meminta pembangunan

yang dilakukan tidak merugikan masyarakat Kebonharjo. Ada

banyak temuan yang telah kami catat baik saat dialog dengan

warga maupun investigasi lapangan yang kami lakukan.

Dari studi kasus ini, pembangunan sangat mendesak

dilakukan, namun demikian jangan sampai pembangunan

mengorbankan kepentingan rakyat. Upaya minimalisasi efek

buruk dari proses pembangunan harus dilakukan secara

serius dan berkesinambungan. Tidak hanya ganti untung, tapi

juga memberikan solusi atas hilangnya lapangan pekerjaan

penduduk akibat berjalannya pembangunan di daerah

tertentu.

Sebagai contoh adalah massifnya pembuatan jalan Tol,

apakah Saudara Gubernur sudah memberikan solusi pada

para petani yang kehilangan lahan. Bagi Petani, kehilangan

lahan adalah kehilangan mata pencaharian. Apakah ada

bimbingan juga dari dinas terkait, agar ganti untung tidak

semata-mata digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tapi

dapat dimanfaatkan untuk membuat usaha baru guna

menggantikan profesi petani yang hilang karena lahannya

jadi jalan tol. Pembangunan adalah untuk memanusiakan

manusia, bukan menyusahkan manusia.

B. Ekonomi

Tahun 2016, PLN sebagai salah satu BUMN mengumumkan

keuntungan bersih perusahaan sebesar 10.6 Trilyun. Sepintas

kabar ini menggembirakan, apalagi sebelumnya dilaporkan

selalu merugi. Namun setelah mendengar dan menerima

keluhan masyarakat, tampaknya keuntungan ini diambil dari

kenaikan tarif dasar listrik. Merujuk berbagai sumber, dari

7

Januari 2017 tarif dasar listrik sudah naik 60 persen. Jika

ditotal, sejak tahun 2016, Kenaikan TDL sudah mendekati

100 persen untuk golongan 900 VA ke atas.

Tentu kenaikan ini menjadi sesuatu yang memberatkan

rakyat. Dimana kondisi perekenomian sedang lesu,

sedangkan pendapatan rakyat dalam situasi stagnan.

Terkesan, rakyat jadi obyek mencari keuntungan BUMN, di

sisi lain tidak ada transparansi penggunaan laba perusahaan,

apakah untuk menambal APBN ataukan yang lain ? BUMN

yang mestinya menjadi ujung tombak menciptakan

kesejahteraan rakyat, malah menjadi alat yang merugikan

rakyat.

Hadirin sidang paripurna DPRD yang kami hormati

Di tengah laju pembangunan infrastruktur seperti halnya

jalan tol, tentu ada ruang ekonomis yang bisa dimunculkan

dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat sekitar jalan

tol. Seperti pintu jalan tol Tingkir Salatiga, yang menurut

warga sekitar berpotensi menjadi ruang ekonomi masyarakat

Salatiga, jika saja bisa dibangun rest area yang dibingkai

dengan rest area kuliner. Disitulah masyarakat

berkesempatan untuk membangun ekonomi mereka dan asas

manfaat pembangunan dapat dirasakan betul oleh

masyarakat sekitar.

Selain itu, penguatan ruang-ruang ekonomi kerakyatan dalam

hal ini sarana prasana juga menjadi penting bagi kelompok-

kelompok ekonomi yang ada di tingkatan masyarakat. Seperti

yang dikerjakan oleh Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM)

Tegalrejo Salatiga, yang sedang mengembangkan pengolahan

limbah plastic menjadi olahan produk tas, bunga hias dll.

Sarana prasarana (Mesin Jahit dll) menjadi support bagi

8

penunjang keberlangsungan unit usaha yang kelompok

lakukan.

Penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat lainnya adalah

jalan sebagai akses transportasi. Hal ini tidak dapat

dipungkiri, kondisi jalan berpengaruh pada biaya produksi

pada setiap unit usaha yang digeluti oleh masyarakat. Seperti

kondisi jalan di kabupaten Kendal. Akses jalan kabupaten

yang menghubungkan antara kabupaten Kendal dengan

Kabupaten Temanggung atau jalan yang menghubungkan

kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang sangatlah

memprihatinkan.

Jalan aspal yang banyak mengelupas dan tinggal

bebatuannya tentu mempengaruhi akses ekonomi maupun

sosial desa yang ada di sekitaran jalan tersebut seperti

Purwosari, Ngargosari, Bringinsari, Genting Gunung, Taman

Rejo.

Di sektor lain, hingga tahun 2017, nasib nelayan belum juga

ada peningkatan, disamping terkena aturan Cantrang, juga

masih terhambatnya surat izin berlayar, yang sering berbelit

belit ketika nelayan mengurusnya. Terjadi di Nelayan Pantura

Pekalongan – Batang serta Cilacap.

Penyaluran Kredit Bank Jateng belum secara masif masuk ke

pedagang pedagang kecil. Masih banyak para pedagang yg

terjerat bank tithil atau rentenir. Perlu ada kebijakan khusus

yang menaungi para pedagang kecil yang biasanya lebih jujur

dan disiplin dalam membayar cicilan pinjaman. Kendala

agunan dapat disiasati dengan mekanisme rekam jejak

terhadap pelaku usaha kecil. Ini dapat dilakukan dengan

survey pada para tetangga calon debitur yang tidak memiliki

agunan yang mengajukan aplikasi pinjaman ke BPD Jateng.

Dengan pola ini, BPD Jateng akan benar-benar menjadi motor

penggerak bagi tumbuhnya ekonomi di Jawa Tengah.

9

Selain itu, masih banyak aset dari PSDA yang dicaplok oleh

perusahaan swasta tanpa kejelasan hukumnya. Seperti yang

terjadi di Kelurahan Banjarharjo Kota Semarang dan daerah

lain. Hal ini mengurangi potensi pendapatan daerah sekaligus

menguras asset daerah. Potensi ekonominya jadi dinikmati

oleh segelintir orang tanpa ada pemerataan dengan kelompok

masyarakat lainnya.

Potensi ekonomi batik yang lagi booming ternyata tidak

mendorong Pemasaran pedagang Batik dan konveksi di Kab

Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Hal ini dibuktikan dengan

tidak tumbuh berkembangnya perajin batik. Mereka hanya

menjadi buruh yang hanya menerima pesanan dari toko-toko

besar. Hal ini dapat dibuktikan, Pusat Grosir batik di Setono

Kota Pekalongan, sepi dan banyak toko yang sudah tutup dan

tidak beroperasi lagi. Pekalongan sebagai sentra batik

terancam kehilangan icon daerahnya.

Para Petani mengeluhkan lahan pertanian dan perkebunan

yang terus menyempit. Penggunaan lahan pertanian untuk

perumahan, penambahan infrastruktur jalan, pabrik

menyumbang terjadinya penyempitan secara massif. Para

petani banyak kehilangan lahan garapan dan berubah

menjadi buruh. Seperti yang terjadi di Batang, Kabupaten

Semarang dan daerah lain yang tingkat pertumbuhan

industrialisasi dan pemukimannya meningkat pesat.

Kehilangan tanah garapan dan pekerjaan petani

menyumbangkan proses pemiskinan bagi penduduk. Tak

heran bila kemudian kemiskinan di provinsi Jawa Tengah

meningkat.

Persoalan pupuk juga menjadi masalah klasik yang terus saja

menjadi masalah petani. Pupuk yang mahal, distribusi yang

tidak merata, setidaknya hal ini masih menjadi kendala para

petani di Cilacap dan Banyumas.

10

Salah satu mekanisme membantu keluarga miskin adalah

memberikan beras sejahtera (RASTRA), tujuannya

mengurangi beban hidup keluarga miskin. Tujuan ini tidak

akan tercapai jika apa yang diberikan tidak layak untuk di

konsumsi oleh penerima RASTRA. Kami mendapat laporan,

RASTRA yang dibagikan ke masyarakat di Kec. Raket, Kec.

Wanasadi, Kec. Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara tidak

layak konsumsi. Untuk itu, dimasa yang akan datang, agar

persoalan demikian tidak terjadi, perlu pengawasan yang

lebih ketat dalam pendistribusian Beras Kesejahteraan

(RASTRA) agar tidak menimbulkan kekecewaan pada

masyarakat miskin.

C. Lingkungan Hidup

Selain harus bermanfaat pada masyarakat sekitar obyek

pembangunan, pembangunan hendaknya juga

memperhitungkan aspek lingkungan sesuai dengan UU

Lingkungan Hidup yang ada. Banyak daerah di Jawa Tengah

ini yang melakukan pembangunan tidak begitu

memperhatikan aspek lingkungan. Pembangunan jalan

ataupun perbaikan jalan acapkali tidak memperhatikan

sanitasi, padahal sanitasi yang buruk dapat mengakibatkan

banjir dan banyaknya genangan, seperti pembangunan jalan

Tol di Plumpungan Salatiga dan sejumlah titik lain.

Sebagai salah satu contoh, banjir mengakibatkan gagal panen

bagi area persawahan di sekitar jalan tol Plumpungan

Salatiga, hal ini terjadi setiap musim hujan tiba. Buruknya

drainase juga berdampak pada rawan banjir di sejumlah titik

Salatiga seperti di kelurahan Pulutan dan Blotongan Sidorejo.

Sepanjang jalan lingkar selatan jika musim hujan tiba, jalan

senantiasa tergenang air hingga setinggi betis manusia

11

dewasa. Jalan menjadi penghambat aliran air, sehingga

menimbulkan genangan baru di pemukiman.

Persoalan Rob masih terjadi di pesisir utara, seperti Kota

Semarang, wilayah Wonokerto, Api Api, Tirto Kab Pekalongan,

Kota Pekalongan, di Demak daerah Sayung, Karangtengah ,

Bonang. ROB menjadi persoalan akut yang harus

ditanggulangi. Rob tidak hanya menimbulkan masalah

kesehatan dan sanitasi, juga berdampak pada masalah

ekonomi. Nilai tanah jadi turun, daerah yang terkena ROB

tidak dapat digunakan sebagai sarana produksi yang

menggerakkan ekonomi. Rata-rata daerah yang terkena ROB,

aktifitas perekonomian menurun, dan menyumbang naiknya

tingkat kemiskinan daerah.

Sudah memasuki tahun ke empat Pemerintahan “Mboten

Korupsi Mboten Ngapusi”, tetapi persoalan Rob tampaknya

tidak tertanggulangi dengan baik dan cepat.

D. Pendidikan

Di era modernisasi dewasa ini, masyarakat disuguhkan

dengan banyak hal negatif terutama dikalangan generasi

muda yang mayoritas melek teknologi. Teknologi sebagai

salah satu pendukung akses informasi saat ini menjadi satu

persoalan tersendiri, dimana generasi muda pada khususnya

dan masyarakat pada umumnya tidak dapat memfilter

informasi yang diterima dari sumber media sosial sehingga

persebaran informasi hoax terjadi begitu massif dan sistemik.

Dalam rangka memerangi informasi yang sifatnya hoax, perlu

kiranya dimunculkan ruang-ruang positif bagi masyarakat.

Desa/Kelurahan bisa digunakan sebagai instrument penting

dalam membangun ruang-ruang positif tersebut dengan

menggunakan instrument kelompok muda sebagai tenaga

12

inti. Dari hasil reses di Salatiga, ada harapan dari

masyarakat di setiap kelurahan dapat dimunculkan

perpustakaan lingkup kelurahan yang dikelola oleh

karangtaruna. Hal ini sekaligus bisa digunakan sebagai alat

mengkonsolidasikan generasi muda tiap desa/kelurahan

untuk menghidupkan kembali karangtaruna yang ada.

Anggaran pendidikan yang mencapai 20 % dari total APBD

ternyata belum menciptakan pemerataan kesempatan

pendidikan. Yang paling memprihatinkan masih ada Siswa

SMK yg tidak bisa ikut ujian sekolah gara gara belum bayar

SPP. Seperti yang menimpa Siti Abadiah, Siswa SMK 2

Yapenda Kab Pekalongan. Bukankah pengelolaan SMA/SMK

menjadi wewenang Pemprov Jateng? Pengawasan ujian akhir

nasional atau pengawasan ujian kenaikan kelas tidak hanya

sebatas pelaksanaan, tetapi sejauh mana pemerintah

mendata kesiapan siswa mengikuti ujian tersebut.

Persoalan pendidikan ini sedikit akan terurai jika

perkembangan Aturan Hibah Bansos untuk madrasah dan

pondok pesantren jelas. Apakah memang bisa direalisasikan

atau tidak. Persoalan ini selalu mengemuka di lingkungan

pengelola madrasah dan pondok pesantren yang menjadi

salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap tumbuh

kembangnya pendidikan. Bagi lembaga ini, dengan minimnya

anggaran yang mereka miliki, hibah dan bansos merupakan

support system dalam mengembangkan lembaga.

Keberadaan madrasah dan pondok pesantren ini menjadi

sangat relevan ketika Pemerintah bertekad memberantas

radikalisme. Karena madrasah dan pondok pesantren adalah

benteng utama menghadapi radikalisme, disaat organisasi-

organisasi anti-pancasila menyebarkan pikiran-pikiran dan

ideologinya melalui lembaga-lembaga pendidikan, dari PAUD

sampai perguruan tinggi. Ideologi yang mempermasalahkan

13

konsep final Negara Kesatuan Republik Indonesia, sembari

menawarkan konsep Negara Khilafah.

Hadirin sidang paripurna DPRD yang kami hormati

Demikian Penyampaian Laporan hasil Reses dari Fraksi Partai

Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah. Adapun Laporan

dan usulan secara detail dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa memberikan

petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk menjalankan

amanah dengan baik, Amin.

Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 07 Juni 2017

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

MUH. HENDRI WICAKSONO

Ketua

Hj. NUR SA’ADAH, S.Pd.I, M.H

Sekretaris