TAHUN 2020 2024 Renstra...pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk periode lima tahun ke depan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP Tahun

2020 2024TAHUN

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan DaerahBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANDEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PPKD

2020-2024

KEPUTUSAN DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR KEP-12/D3/04/2020

TENTANG

KEPUTUSAN

DEPUTI KEPALA BPKP

BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR : KEP-12/D3/04/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI KEPALA BPKP

BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19

ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan

Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal

3 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan

Penyelenggaraan Keuangan Daerah tentang Rencana

Strategis Deputi Bidang Pengawasan

Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2020-

2024.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 400);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan


Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);

8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan


Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Tahun 2020-2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 546);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN

DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI

BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan

Keuangan Daaerah yang selanjutnya disingkat

Deputi Bidang PPKD adalah unsur pelaksana tugas

dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern

terhadap akuntabiitas penyelenggaraan keuangan

dan program lintas sektoral pembangunan daerah

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Deputi

Bidang PPKD yang dituangkan dalam Rencana

Strategis Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan

Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Deputi

Bidang PPKD, adalah dokumen perencanaan Deputi

Bidang PPKD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

1. Periode Renstra Deputi Bidang PPKD yaitu tahun

2020 sampai dengan 2024.

2. Renstra Deputi Bidang PPKD memuat strategi,

program, kegiatan, dan indikator kinerja yang

disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun

2020-2024.

Pasal 3

Renstra Deputi Bidang PPKD merupakan acuan bagi

seluruh unit kerja setingkat direktorat di lingkungan

Deputi Bidang PPKD dalam perencanaan kinerja

tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan

pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja tersebut.

Pasal 5

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANDEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PPKD

2020-2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI KEPALA BPKP

BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH NOMOR KEP-12/D3/04/2020

TENTANG

Sesuai Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra BPKP 2020-2024, BPKP memposisikan dirinya melalui visi: Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan

Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai unit kerja eselon 1 di lingkungan BPKP meyakini bahwa untuk menjadi auditor internal pemerintah yang berkinerja unggul, harus selalu siap dan responsif menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis. BPKP telah mengalami transformasi peran

yang sangat progresif, tidak hanya melakukan kegiatan pengawasan yang bersifat assurance namun juga melaksanakan kegiatan konsultansi (consulting) yang

berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola (governance), risiko (risk) dan pengendalian intern (control). Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan

dapat memberikan kontribusi nyata dalam rangka memastikan efektivitas manajemen publik dan tata kelola secara keseluruhan

sebagai stimulan kinerja serta mengawal pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah dan desa agar mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. Untuk itu perlu disusun rencana strategis Deputi Bidang PPKD periode 2020-2024. Rencana strategis ini disusun

dengan berpedoman pada Renstra BPKP 2020-2024. Rencana strategis ini dimaksudkan agar kegiatan pengawasan yang

dilaksanakan Deputi Bidang PPKD dapat lebih fokus dan terarah sehingga kehadiran BPKP dapat dirasakan manfaatnya secara nyata

dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

KATA PENGANTAR

5

RENCANA STRATEGIS 2020-2024 ii

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Daftar IsiKATA PENGANTAR iDAFTAR ISI ivDAFTAR GAMBAR vDAFTAR TABEL vivBAB I PENDAHULUAN 2 A. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang PPKD 4 B. Struktur Organisasi Deputi Bidang PPKD 5 C. Capaian Kinerja Deputi Bidang PPKD Tahun 2015-2019 8 1. Sasaran Strategis Deputi Bidang PPKD 8 2. Sasaran Program Deputi Bidang PPKD 12 D. Nilai-nilai Luhur 14BAB II TARGET KINERJA, TANTANGAN, DAN STRATEGI 18 A. Program dan Sasaran Program 22 1. Sasaran Program 1: Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah 23 2. Sasaran Program 2: Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional 24 3. Sasaran Program 3: Meningkatnya Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah 25 4. Target Kinerja Deputi Bidang PPKD 30 B. Potensi dan Tantangan 31 1. Potensi dan Tantangan Hubungan Antarlembaga 32 2. Potensi dan Tantangan Proses Bisnis Internal 34 3. Potensi dan Tantangan Kelembagaan 36 C. Strategi 40BAB III KEGIATAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 44 A. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan 45 1. Kegiatan 17: Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah 45 2. Kegiatan 18: Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah 47 3. Kegiatan 19: Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa 51 4. Kegiatan 20: Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah 55 B. Kerangka Pendanaan Kegiatan 61BAB IV PENUTUP 64LAMPIRAN: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 69

RENCANA STRATEGIS 2020-2024 iii

Innovative . Delivered . Effective . Accountable

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Pembagian Wilayah dan Mitra Kerja Deputi Bidang PPKD 7Gambar 1.2 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Maturitas SPIP K/L/D Level 3 10Gambar 2.1 Sasaran Strategis BPKP Tahun 2020-2024 20Gambar 2.2 Framework Renstra Deputi Bidang PPKD Tahun 2020-2024 21Gambar 2.3 Level IACM 26Gambar 2.4 Workshop Pengelolaan Risiko, Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, Audit Kinerja 29Gambar 2.5 Cakupan Integrasi SIMDA 35Gambar 2.6 Kondisi SDM per 31 Desember 2019 dengan 01 Juni 2020 37

iv RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Tabel 1.1 Penanggung Jawab Kegiatan Deputi Bidang PPKD 6Tabel 1.2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang PPKD Tahun 2019 8Tabel 1.3 Target, Realisasi, dan Evaluasi Kinerja Sasaran Program Tahun 2019 13Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang PPKD 30Tabel 2.2 Matriks TOWS 39Tabel 3.1 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Nilai Efisiensi Pengeluaran Daerah (Kegiatan 17) 46Tabel 3.2 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang Ditargetkan (Kegiatan 17) 47Tabel 3.3 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D (Kegiatan 17) 47Tabel 3.4 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Daerah (Kegiatan 18) 48Tabel 3.5 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Pendapatan Asli Daerah (Kegiatan 18) 48Tabel 3.6 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Dana Transfer (Kegiatan 18) 49Tabel 3.7 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pembiayaan Daerah (Kegiatan 18) 49Tabel 3.8 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang Ditargetkan (Kegiatan 18) 50Tabel 3.9 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah (Kegiatan 18) 50Tabel 3.10 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D (Kegiatan 18) 51Tabel 3.11 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang Ditargetkan (Kegiatan 19) 52Tabel 3.12 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Hasil Pembangunan Desa (Kegiatan 19) 52Tabel 3.13 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D (Kegiatan 19) 54

Daftar Tabel


RENCANA STRATEGIS 2020-2024 v


Tabel 3.14 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang Ditargetkan 55Tabel 3.15 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya APIP K/L/D yang Menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU 55Tabel 3.16 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Mutu Hasil Penilaian Mandiri PK-APIP oleh APIP K/L/D (Kegiatan 20) 56Tabel 3.17 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Komitmen K/L/D terkait Pengeloaan Risiko (Kegiatan 20) 58Tabel 3.18 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko pada K/L/D (Kegiatan 20) 59Tabel 3.19 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Mutu Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP oleh K/L/D (Kegiatan 20) 60Tabel 3.20 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D (Kegiatan 20) 60Tabel 3.21 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kerangka Regulasi Implementasi SPIP (Kegiatan 20) 61Tabel 3.22 Prakiraan Maju Anggaran Deputi Bidang PPKD Tahun 2020-2024 61

RENCANA STRATEGIS 2020-2024 1




BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1), setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahun. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Penyusunan Renstra K/L periode 2020-2024 berpedoman pada

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, telah menyusun Renstra BPKP periode 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024. Dalam pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 2 tahun 2020 dinyatakan bahwa Renstra BPKP merupakan acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP dalam penyusunan rencana strategis unit kerja, perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja tersebut.Renstra Deputi Bidang PPKD tahun 2020-2024 merupakan suatu sarana dalam berkinerja, menentukan arah kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk periode lima tahun ke depan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024.Dalam penyusunannya, Renstra Deputi Bidang PPKD Tahun 2020-2024 selain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memberikan amanah kepada BPKP untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara, juga mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Penyusunan Renstra Deputi Bidang PPKD Tahun 2020-2024 juga dilakukan dengan memerhatikan perubahan latar belakang dan kondisi lingkungan strategis dewasa ini serta tantangan dan peluang yang lahir dari perubahan itu.





Hal-hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra Deputi Bidang PPKD Tahun 2020-2024 meliputi:1. percepatan efektivitas penerapan SPIP dan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional;2. pengintensifan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka

meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi;

3. pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah;

4. pengawasan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.

Amanat yang diemban Deputi Bidang PPKD tersebut didukung secara kelembagaan melalui pendelegasian tugas dan fungsi dan pembentukan struktur organisasi guna mencapai tujuan dan cita-cita BPKP.

A Tugas dan Fungsi Deputi Bidang PPKD

Tugas Deputi Bidang PPKD adalah membantu Kepala BPKP di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah. Tugas tersebut diamanatkan dalam pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan juga dalam pasal 146 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang PPKD menyelenggarakan fungsi:1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap

akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah;2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas

penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah;3. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran

keuangan daerah dan pembangunan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah dan/atau subsidi pada pemerintah daerah;

4. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset daerah;5. Pengawasan intern terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;6. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah;7. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintahan daerah;8. Pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah;9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang

pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 10. Pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan

akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.



Selain melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang PPKD juga mengemban tugas sebagai Koordinator Peningkatan Maturitas SPIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) dan Koordinator Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L/D sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-25/K/SU/2017 tentang Penunjukan Deputi Koordinator Pengawasan Program Lintas Sektoral BPKP.

Selanjutnya dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-219/K/D3/2020 tentang Tim Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Manajemen Risiko, dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Deputi Bidang PPKD juga mendapatkan mandat sebagai Koordinator Penanggung Jawab Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko, dan Kapabilitas APIP di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

B Struktur Organisasi Deputi Bidang PPKD

Pada tahun 2019, BPKP melakukan reorganisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP. Peraturan tersebut merombak struktur organisasi Eselon I BPKP, termasuk Deputi Bidang PPKD. Berdasarkan peraturan BPKP tersebut, Deputi Bidang PPKD memiliki empat direktorat yang masing-masing memiliki fokus pengawasan yang berbeda, yaitu:

Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Mempunyai tugas mengelola dan membina pengawasan intern di bidang akuntabilitas keuangan daerah

Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah

Mempunyai tugas mengelola dan membina kegiatan pengawasan intern di bidang akuntabilitas program lintas sektoral pembangunan daerah

Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Mempunyai tugas mengelola dan membina kegiatan pengawasan intern di bidang akuntabilitas keuangan, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa

Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Mempunyai tugas mengelola dan membina pengawasan intern di bidang akuntabilitas keuangan daerah



Dalam rangka memperlancar tugas-tugas kedeputian, Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD menetapkan penanggung jawab kegiatan yang membidangi urusan umum, kepegawaian, keuangan, kehumasan, komunikasi, dan informasi publik, serta perencanaan dalam Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor KEP-01/D3/02/2020 tentang Pemberian Tugas Tambahan dan Wilayah Binaan Bagi Direktur di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Pembagian tersebut disajikan pada Tabel 1.1.

No. Penanggung Jawab Uraian

1 Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Urusan Umum

2 Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah

Urusan Kepegawaian

3 Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Urusan Keuangan, Kehumasan, Komunikasi, dan Informasi Publik

4 Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Urusan Perencanaan

Tabel 1.1 Penanggung Jawab Kegiatan Deputi Bidang PPKD

Struktur organisasi Deputi Bidang PPKD dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD

Dirwas Akuntabilitas Keuangan Daerah

Dirwas Akuntabilitas Program Linsek

Pembangunan Daerah

Dirwas Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan,

dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Dirwas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Kasubditwas 1

Kasubditwas 2

Kelompok JFA

Kasubditwas 1

Kasubditwas 2

Kelompok JFA

Kasubditwas 1

Kasubditwas 2

Kelompok JFA

Kasubdit Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP Daerah

Kasubdit Pembinaan

Kapabilitas APIP Daerah

Kasubdit PAEP Hasil Pengawasan

Bidang PKD

Kelompok JFA

Kasubbag Tata Usaha Deputi Bidang PPKD



Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD membawahi empat Direktorat (struktural eselon II) dan sembilan Sub Direktorat (struktural eselon III atau jabatan administrator). Selain itu Deputi Bidang PPKD juga didukung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (struktural eselon IV atau jabatan pengawas) yang merupakan perbantuan dari Biro Umum dengan tugas mengoordinasikan kegiatan Tata Usaha di Deputi Bidang PPKD. Saat ini BPKP telah mengajukan usulan penyetaraan jabatan administrator (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) ke dalam jabatan fungsional kepada Kementerian PAN dan RB, khususnya untuk tingkat pusat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk melakukan penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan eselonisasi (III dan IV) dan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Adapun Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah membawahi tiga Sub Direktorat yaitu Subdit Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah, Subdit Pembinaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah, dan Subdit Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan (PAEP) Hasil Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta kelompok JFA. Subdit PAEP merupakan unit organisasi yang baru dibentuk di tahun 2019 yang bertugas melaksanakan koordinasi perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja penyelenggaraan akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.

Dari bagan struktur di atas juga terlihat bahwa Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Direktorat Pengawasan Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah, dan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa masing-masing membawahi dua Sub Direktorat dan kelompok jabatan fungsional auditor (JFA). Pembagian tugas masing-masing Sub Direktorat adalah berdasarkan wilayah yang diampu. Wilayah I meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Wilayah II meliputi wilayah Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 1.1 Pembagian Wilayah dan Mitra Kerja Depui Bidang PPKD



C Capaian Kinerja Deputi Bidang PPKD Tahun 2015-2019

1. Sasaran Strategis Deputi Bidang PPKDDeputi Bidang PPKD menetapkan tiga tujuan strategis yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, yaitu: (i) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah yang Bersih dan Efektif (ii) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan (iii) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang Profesional dan Kompeten.

Dalam upaya mencapai tujuan strategis tersebut, Deputi Bidang PPKD telah merumuskan tiga sasaran strategis dan menetapkan tujuh indikator kinerja sasaran strategis sebagai dasar pengukuran kinerja Deputi Bidang PPKD. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang PPKD selaras dengan sasaran strategis yang ada dalam Rencana Strategis BPKP. Tiga sasaran strategis Deputi Bidang PPKD tersebut mendukung tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKP yaitu: 1) Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, 2) Meningkatnya maturitas SPIP dan efektivitas SPI korporasi, dan 3) Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah Kementerian, Lembaga, dan Pemda.

Hasil pengukuran kinerja Tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian target kinerja atas 7 IKU sasaran strategis Deputi Bidang PPKD adalah sebesar 86,40%. Target, realisasi, dan capaian kinerja sasaran strategis disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang PPKD Tahun 2019

No Sasaran Strategis/Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian %

Sasaran Strategis IKSS1 Meningkatnya Kualitas

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita

Skala1 - 5

3 3 100,00%

2 Meningkatnya Maturitas SPIP

Maturitas SPIP K/L (Level 3)

% 100,00 50,00 50,00%

Maturitas SPIP Provinsi (Level 3)

% 85,00 79,41 93,42%

Maturitas SPIP Kabupaten/Kota (Level 3)

% 70,00 55,51 79,30%

3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemerintah Daerah

Kapabilitas APIP K/L (Level 2 Plus dan Level 3)

% 0,00 100,00 120,00%

Kapabilitas APIP Provinsi (Level 2 Plus dan Level 3)

% 85,00 70,59 83,04%

Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (Level 2 Plus dan Level 3)

% 70,00 55,31 79,02%



Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja “Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas Dalam Nawa Cita”. Indeks tersebut mencerminkan kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N), yaitu apakah pengelolaan program pembangunan nasional tersebut telah dilaksanakan secara transparan, liable, controllable, responsible, dan responsive. Nilai indeks diukur dalam skala 1-5. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kualitas akuntabilitas pengelolaan program pembangunan nasional yang semakin baik. Target nilai indeks pada tahun 2019 adalah 3 dari skala 5.

Pengukuran Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N) Tahun 2019 pada Deputi Bidang PPKD dilakukan atas Kegiatan Prioritas Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa untuk periode Tahun Anggaran 2019. Hasil pengukuran menunjukkan unsur-unsur pemenuhan indikator telah sebagian terpenuhi dengan total skor yang diperoleh sebesar 59,82 atau berada pada kategori “cukup baik” atau level 3 dari lima level.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Maturitas SPIP

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Maturitas SPIP” diukur dengan menggunakan tiga IKU, yaitu “Maturitas SPIP K/L (level 3)”, “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)”, dan “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)”. Tingkat Maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi dan panduan generik dalam peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP. Semakin tinggi level Maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan birokrasi yang semakin berkualitas.



IKU “Maturitas SPIP Kementerian/Lembaga (level 3)” diukur dengan menghitung jumlah Kementerian/Lembaga yang telah memperoleh capaian tingkat kematangan/maturitas level 3 dibandingkan jumlah Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang PPKD sebanyak 3 K/L yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa-PDTT) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

a. Maturitas SPIP K/L (Level 3)

Sampai dengan Tahun 2019, terhadap tiga K/L yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang PPKD, telah dilakukan penilaian tingkat maturitas. Sebanyak 2 K/L berada pada level 2 dalam kategori “berkembang”, yaitu BNPP dan Kementerian Desa-PDTT dengan capaian masing-masing 2,627 dan 2,403. Selanjutnya sebanyak 1 K/L berada pada kategori “terdefinisi” yaitu Kementerian Dalam Negeri dengan capaian 3,006.

Kementerian Desa-PDTT menjadi mitra Deputi Bidang PPKD setelah pelaksanaan reorganisasi pada awal 2019. Oleh karena itu, kementerian tersebut tidak termasuk target sehingga realisasi Maturitas SPIP K/L (level 3) adalah sebesar 50% dari target sebesar 100%. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan target, capaian IKU ini adalah sebesar 50,00%.

IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)” diukur dengan menghitung jumlah Pemerintah Provinsi yang Maturitas SPIP-nya mencapai level 3 dibandingkan jumlah Pemerintah Provinsi yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 34 Pemerintah Provinsi. Dari tahun 2016 hingga tahun 2019, penilaian Maturitas SPIP telah dilakukan pada 34 Pemerintah

b. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

Gambar 1.2 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Maturitas

SPIP K/L/D Level 3



IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)” diukur dengan menghitung jumlah Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Maturitas SPIP-nya mencapai level 3 dibandingkan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 508 Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan yang dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Dalam rangka mewujudkan APIP yang efektif, BPKP mengembangkan model Kapabilitas pengawasan intern mengacu kepada Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai Kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern.

Dari tahun 2016 hingga tahun 2019, penilaian Maturitas SPIP telah dilakukan pada 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, terdapat 282 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai tingkat Maturitas SPIP level 3. Dengan demikian, realisasi Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) sebesar 55,51% atau mencapai 79,30% dari target Tahun 2019 sebesar 70%.

IKU “Kapabilitas APIP K/L (Level 2 Plus dan Level 3)” diukur dengan menghitung jumlah APIP K/L mitra yang telah memperoleh capaian tingkat Kapabilitas Level 2 Plus dan Level 3 dibandingkan jumlah APIP K/L mitra Deputi Bidang PPKD sebanyak 2 APIP K/L. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 2 APIP K/L mitra Deputi Bidang PPKD yang telah mencapai tingkat Kapabilitas APIP Level 2 Plus dan Level 3 sedangkan target IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah sebesar 0%. Dengan demikian, realisasi Kapabilitas APIP K/L (Level 2 Plus dan Level 3) sebesar 100% dengan capaian sebesar 120%.

a. Kapabilitas APIP K/L (Level 2 Plus dan Level 3)

Provinsi atau seluruh Pemerintah Provinsi. Dari 34 Pemerintah Provinsi, terdapat 27 Pemerintah Provinsi yang telah mencapai tingkat Maturitas SPIP level 3. Dengan demikian, realisasi Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) sebesar 79,41% atau mencapai 93,42% dari target tahun 2019 sebesar 85%.



IKU “Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (Level 2 Plus dan Level 3)” diukur dengan menghitung jumlah APIP Kabupaten/Kota yang telah memperoleh capaian tingkat Kapabilitas Level 2 Plus dan Level 3 dibandingkan jumlah APIP Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 508 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sampai dengan tahun 2019, dari 508 APIP Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Deputi Bidang PPKD, terdapat 281 APIP Kabupaten/Kota yang telah mencapai tingkat Kapabilitas APIP Level 2 Plus dan Level 3 yang telah melalui proses penjaminan kualitas dari Perwakilan BPKP disertai reviu oleh Deputi Bidang PPKD. Terhadap 281 APIP Kabupaten/Kota tersebut, sebanyak 141 APIP Kabupaten/Kota mencapai Level 3 dan sisanya Level 2 Plus. Dengan demikian, realisasi Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (Level 2 Plus dan Level 3) sebesar 55,31% atau mencapai 79,02% dari target Tahun 2019 sebesar 70%.

c. Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (Level 2 Plus dan Level 3)

Terhadap 24 APIP Provinsi tersebut, 14 APIP dalam kategori Level 3 dan 10 APIP dalam kategori Level 2 Plus. Dengan demikian, realisasi Kapabilitas APIP Provinsi (Level 2 Plus dan Level 3) sebesar 70,59% atau mencapai 83,04% dari target Tahun 2019 sebesar 85%.

2. Sasaran Program Deputi Bidang PPKDCapaian sasaran strategis Deputi Bidang PPKD merupakan resultante dari capaian sasaran program. Hasil pengukuran kinerja Tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian target kinerja atas 12 sasaran program Deputi Bidang PPKD adalah sebesar 97,90%. Target, realisasi, dan capaian kinerja sasaran program disajikan sebagai berikut:

IKU “Kapabilitas APIP Provinsi (Level 2 Plus dan Level 3)” diukur dengan menghitung jumlah APIP Pemerintah Provinsi yang telah memperoleh capaian tingkat Kapabilitas Level 2 Plus dan Level 3 dibandingkan jumlah APIP Pemerintah Provinsi yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 34 Pemerintah Provinsi. Sampai dengan tahun 2019, dari 34 APIP Provinsi yang menjadi mitra Deputi Bidang PPKD, terdapat 24 APIP Provinsi yang telah mencapai tingkat Kapabilitas APIP Level 2 Plus dan Level 3 yang telah melalui proses penjaminan kualitas disertai reviu.

b. Kapabilitas APIP Provinsi (Level 2 Plus dan Level 3)



Tabel 1.3 Target, Realisasi, Capaian, dan Evaluasi Kinerja Sasaran Program Tahun 2019

No Sasaran Strategis/Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

%Sasaran Program IKSP

1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah

Program Kewilayahan yang Memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita

% 55 59,82 108,76%

2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada K/L/Pemerintah Daerah

Maturitas SPIP K/L (Level 3) % 100,00 50,00 50,00%


% 85,00 79,41 93,42%


% 15,00 17,65 117,67%


% 70,00 55,51 79,30%


% 30,00 31,69 105,63%

3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemerintah Daerah

Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 50,00

Kapabilitas APIP K/L (Level 2 Plus)

% 50,00

Kapabilitas APIP K/L (Level 2 Plus dan Level 3)

% 0,00 100,00 120,00%

Kapabilitas APIP K/L (Level 2) % 100,00 0,00

Kapabilitas APIP Provinsi (Level 3)

% 41,18

Kapabilitas APIP Provinsi (Level 2 Plus)

% 29,41

Kapabilitas APIP Provinsi (Level 2 Plus dan Level 3)

% 85,00 70,59 83,04%

Kapabilitas APIP Provinsi (Level 2)

% 10,00 26,47 120,00%

Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (Level 3)

% 27,76

Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (Level 2 Plus)

% 27,55

Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (Level 2 Plus dan Level 3)

% 70,00 55,31 79,02%

Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (Level 2)

% 10,00 37,20 120,00%

CAPAIAN SASARAN PROGRAM 97,90%



Pencapaian kinerja Deputi Bidang PPKD didorong oleh nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan diyakini oleh seluruh insan Deputi Bidang PPKD. Nilai-nilai luhur BPKP, PIONIR, yang berarti pemrakarsa, menjadi dasar sekaligus mengilhami seluruh pegawai BPKP, khususnya di lingkungan Deputi Bidang PPKD, untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh stakeholders. Nilai-nilai PIONIR merupakan bentukan dari enam nilai di bawah ini:

D Nilai-nilai Luhur

Profesional didefinisikan sebagai suatu standar kualitas kerja keahlian yang menjamin kepercayaan masyarakat pada umumnya dan pengguna jasa pada khususnya, karena dilandasi oleh pola kerja, pola pikir, dan pola sikap menurut standar keahlian minimal yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap profesional harus melekat pada seluruh pegawai di lingkungan Deputi Bidang PPKD karena merupakan landasan dalam membangun citra organisasi sebagai wadah profesi bagi auditor yang dapat dipercaya.

ProfesionalP

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas.

IIntegritas

Orientasi pada kepentingan/pelayanan kepada masyarakat adalah keinginan untuk membantu atau melayani pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, dengan cara mengetahui dan memenuhi kebutuhan pengguna, baik pengguna internal maupun eksternal. Sesuai dengan nilai ini, Deputi Bidang PPKD senantiasa berusaha memberi manfaat/nilai tambah kepada stakeholders.

OOrientasi pada Kepentingan/Pelayanan kepada Masyarakat

Nilai nurani dan akal sehat adalah nilai untuk bertindak proporsional, menghindari diri dari praktik pengawasan yang berlebihan untuk memberikan informasi yang sensasional tanpa melunakkan metode pengawasannya.Dengan mempertimbangkan nurani dan akal sehat, auditor ditantang untuk menerapkan etika pengawasan, bukan hanya sekedar sebuah kekakuan sikap untuk menaati peraturan dan sikap mengukuhi kebenaran bagi orang banyak sebagai kebenaran tertinggi, yang pada struktur sosial yang timpang akan mengekalkan tirani mayoritas.

Nurani dan Akal SehatN

Independensi mencakup dua hal yaitu independensi dalam sikap dan dalam penampilan. Independensi tetap diperlukan bagi aparat pengawas intern tidak terkecuali BPKP. Selain memberikan laporannya langsung kepada para pimpinan lembaga eksekutif, BPKP juga memaparkan hasil pengawasannya kepada DPR manakala diminta, tentunya dengan memerhatikan kaitannya dengan aspek kode etik profesi.

IndependenI

Responsibel adalah sikap seorang yang mengakui adanya tanggung jawab yang bermula pada dirinya (obligation to act). Ini adalah salah satu sikap yang dipercaya merupakan komponen dari proses good governance. Dengan adanya kejelasan tanggung jawab, seseorang akan dapat bekerja secara terarah sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya. Pada akhirnya, responsibilitas akan membimbing seseorang untuk menuntaskan tanggung jawabnya tersebut lewat upaya akuntabilitas (obligation to answer).

ResponsibelR



Nilai-nilai luhur BPKP tersebut semakin dikuatkan dengan moto Deputi Bidang PPKD, IDEA, yang merupakan bentukan dari Innovative, Delivered, Effective, Accountable. Makna dari masing-masing nilai tersebut adalah sebagai berikut:

InnovativeInsan di lingkungan Deputi Bidang

PPKD senantiasa berinovasi menghadirkan produk layanan yang adaptif sesuai kebutuhan stakeholder dengan mengikuti perkembangan dan

dinamika lingkungan eksternal.

DeliveredDalam menyampaikan hasil kinerja,

insan Deputi Bidang PPKD selalu berupaya agar layanan yang diberikan

dapat tersampaikan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh

stakeholders.

EffectiveInsan Deputi Bidang PPKD senantiasa

bekerja sekuat tenaga agar dapat mencapai tujuan pengawasan

akuntabilitas keuangan daerah dan desa yaitu terwujudnya tata kelola

pemerintahan daerah dan desa yang baik.

AccountableSemua produk layanan Deputi Bidang PPKD dapat dipertanggungjawabkan

baik dari sisi kinerja maupun pengelolaan keuangannya.







BAB IITARGET KINERJA,

TANTANGAN, DAN STRATEGI

Dalam RPJMN periode 2020-2024, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan sasaran pembangunan “mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya

manusia yang berkualitas dan berdaya saing”. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan sebagai fokus utama dalam periode RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, BPKP memformulasikan peran dan fungsinya melalui visi, misi, dan tujuan BPKP yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024. Penjabaran atas visi, misi dan tujuan BPKP dituangkan dalam Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra BPKP 2020-2024. BPKP memposisikan dirinya melalui visi: Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Sebagai auditor internal pemerintah, BPKP melaksanakan kegiatan pengawasan baik dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance) maupun konsultansi (consulting) yang berfokus pada peningkatan kualitas proses tata kelola (governance), risiko (risk) dan pengendalian intern (control). BPKP memiliki peran untuk membantu manajemen pemerintahan dalam pencapaian sasaran strategis dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta bebas dari penyimpangan/KKN. Kebutuhan akan pengawasan internal semakin menguat, ditandai dengan adanya mekanisme pengendalian pembangunan yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. BPKP bersama dengan Ombudsman RI dan BPK RI diberikan tugas untuk menghasilkan informasi evaluatif bahwa mekanisme

pengendalian yang dijalankan oleh Kementerian dan lembaga pelaksana maupun Bappenas telah berjalan dengan baik. Kebutuhan akan hadirnya pengawasan intern ini sangat nyata terlebih lagi jika dikaitkan dengan perhatian Presiden yang dalam berbagai kesempatan mengingatkan akan adanya risiko kegagalan mewujudkan pembangunan nasional yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (tidak hanya sent namun dipastikan delivered) serta risiko korupsi yang harus mampu ditutup.





Perubahan peta strategis tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi BPKP. Untuk itu, BPKP telah mempersiapkan diri untuk merespons tantangan strategis RPJMN lima tahun ke depan tersebut dengan menyusun Renstra tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2020. Dalam Peraturan ini dinyatakan bahwa tujuan BPKP atau kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 adalah: (i) Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional, dan (ii) Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat. Untuk memperoleh gambaran dari target outcome yang akan dicapai tersebut, maka kedua tujuan di atas dirumuskan ke dalam enam sasaran strategis yaitu 1) meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah, 2) meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas pembangunan nasional, 3) meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas badan usaha, 4) meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi, 5) meningkatnya kualitas pengendalian intern K/L/D/BU, serta 6) meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas. Sasaran strategis yang dirumuskan serta kerangka konseptual (conceptual framework) Renstra BPKP 2020-2024 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Sasaran Strategis BPKP Tahun 2020-2024

Keenam sasaran strategis tersebut secara kolektif dan bersama-sama akan mendukung pencapaian visi misi BPKP sekaligus mendukung visi misi Presiden dalam mencapai tujuan pembangunan nasional melalui perannya sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Dari sisi regulasi, dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pasal 3 menyatakan bahwa BPKP memiliki fungsi antara lain untuk melakukan audit atas program pembangunan nasional, optimalisasi penerimaan negara/daerah, melakukan audit investigasi serta pengawasan terhadap hal yang menghambat kelancaran pembangunan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pasal 19 dinyatakan bahwa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah.

Akuntabilitas KeuanganNegara/Daerah

Akuntabilitas Pembangunan Nasional/Daerah

Akuntabilitas BadanUsaha/Korporasi

Efektivitas PengendalianKorupsi

Kualitas PengendalianIntern K/L/D/BU

SASARAN STRATEGIS BPKP

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

IKUTata Kelola Pengawasanyang Berkualitas06



Dalam perencanaan strategis tahun 2020-2024, kegiatan pengawasan intern Deputi Bidang PPKD baik dalam bentuk kegiatan konsultansi (consulting) maupun kegiatan pemberian keyakinan (assurance) diarahkan untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan kinerja daerah serta akuntabilitas pembangunan daerah. Pencapaian akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah ini perlu ditopang dengan tata kelola pemerintah yang baik. Terkait peningkatan tata kelola (governance system), Deputi Bidang PPKD memberikan konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern (SPIP) kepada K/L/D, dan pembinaan kapabilitas APIP K/L/D. Penguatan atas ketiga unsur tata kelola yaitu SPIP, manajemen risiko dan kapabilitas APIP akan dapat memperkuat akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. Keterkaitan antarsasaran pengawasan Deputi Bidang PPKD dapat digambarkan dalam kerangka pikir (framework) sebagai berikut:

Selain menerapkan nilai-nilai PIONIR dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsinya, Deputi Bidang PPKD juga berusaha untuk senantiasa mengedepankan moto IDEA yang merupakan akronim dari Innovative, Delivered, Effective, Accountable sebagai perwujudan dari keinginan insan Deputi Bidang PPKD dalam memberikan layanan kepada para stakeholder.

Untuk mendukung target outcome yang ingin dicapai BPKP pada tahun 2024, Deputi Bidang PPKD melaksanakan tiga sasaran strategis BPKP, yaitu 1) Sasaran Strategis pertama “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah”; 2) Sasaran Strategis kedua “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional”; dan 3) Sasaran Strategis kelima “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/D/BU”.

Gambar 2.2 Framework Renstra Deputi Bidang PPKD Tahun 2020-2024

Sumber: diolah dan disarikan dari Renstra BPKP 2020-2024

Deputi Bidang PPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsi akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu dari internal maupun eksternal. Oleh karenanya, dalam merumuskan strategi pengawasan intern yang tepat, Deputi Bidang PPKD perlu mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan baik dari sisi kelembagaan, proses bisnis internal, maupun dari sisi hubungan antarlembaga.



Secara umum, strategi pengawasan intern Deputi Bidang PPKD tahun 2020-2024 dibagi ke dalam dua fokus yaitu penguatan kondisi internal dan perbaikan strategi eksternal. Secara internal, Deputi Bidang PPKD juga secara proaktif melakukan pembenahan antara lain melalui peningkatan kompetensi SDM, pemutakhiran pedoman dan metodologi, pengelolaan data dan informasi serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses bisnis internal, komunikasi dan sinergi antarlembaga serta penguatan kelembagaan.

Secara eksternal, Deputi Bidang PPKD terus menerus mendorong perbaikan dalam banyak hal di antaranya terus melakukan edukasi publik melalui media kehumasan maupun media sosial, pembangunan awareness pimpinan manajemen K/L/D, dan penyusunan policy brief. Selain itu, strategi komunikasi eksternal juga dilakukan antara lain melalui High Level Meeting dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Lembaga Administrasi Negara, K/L terkait lainnya dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta Pemerintah Daerah (pemda). Pertemuan tersebut diharapkan akan menghasilkan peraturan/kebijakan dan strategi yang dapat mendorong peningkatan awareness, komitmen, serta self-ownership pimpinan K/L/D terhadap implementasi penyelenggaraan SPIP dan penerapan manajemen risiko atas program dan kegiatan pembangunan nasional yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing serta peningkatan kapabilitas APIP.

Deputi Bidang PPKD menetapkan 3 (tiga) sasaran program yang merupakan hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan program dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKP. Sasaran program tersebut mencerminkan berfungsinya keluaran. Adapun ketiga sasaran program tersebut meliputi: 1) Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah; 2) Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional; dan 3) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Setiap sasaran program yang telah ditetapkan akan diukur dengan indikator kinerja program untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian hasil dari program yang dilaksanakan.

A Program dan Sasaran Program

Program Deputi Bidang PPKD merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP yang mencerminkan tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Program yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang PPKD merupakan program teknis pengawasan yang dirancang untuk mewujudkan tugas dan fungsi Deputi Bidang PPKD. Program yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang PPKD adalah “Program Pengawasan Pembangunan (Program 06)”.

sasaran program tersebut meliputi: 1) Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

Daerah; 2) Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional; dan 3) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern

Pemerintah Daerah

“

“



Sasaran Program 1: Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah

Sasaran program “Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah” merupakan penjabaran atas mandat Deputi Bidang PPKD dalam melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah serta optimalisasi atas pendapatan asli daerah. Sasaran program ini merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Deputi Bidang PPKD pada setiap tahun selama kurun waktu rencana strategis 2020-2024 yang mencerminkan anggaran daerah yang dikelola memiliki manfaat terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan bebas dari penyimpangan keuangan.

Keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari program ini akan diukur dengan menggunakan empat indikator kinerja yaitu: (a) Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi; (b) Potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi; (c) Nilai Efisiensi Pengeluaran Daerah; dan (d) Nilai Penyelamatan Pengeluaran Negara/Daerah.

Nilai optimalisasi PAD yang terealisasi merupakan nilai optimalisasi PAD berdasarkan hasil pengawasan BPKP, khususnya untuk jenis PAD Pajak Daerah dan Retribusi Daerah objek pengawasan BPKP yang ditindaklanjuti dengan proses penetapan/penagihan.

a. Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai hasil pengawasan dapat direalisasikan untuk meningkatkan penerimaan PAD. Indikator ini diukur dengan menghitung nilai OPAD hasil pengawasan BPKP, yang ditindaklanjuti dengan penetapan kurang bayar atas PAD khususnya untuk jenis pajak dan retribusi daerah yang menjadi objek pengawasan BPKP.

Potensi PAD yang dioptimalisasi merupakan potensi PAD yang dapat ditingkatkan sebagai hasil pengawasan BPKP khususnya untuk jenis PAD Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi objek pengawasan BPKP.

b. Potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi

Indikator ini bertujuan menilai sejauh mana kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Deputi Bidang PPKD dapat mengoptimalkan potensi PAD di pemda. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah nilai selisih dari potensi PAD dari hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Deputi Bidang PPKD dengan target yang dianggarkan oleh pemda dalam APBD.



Nilai efisiensi pengeluaran daerah merupakan nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan Deputi Bidang PPKD. Perencanaan yang tidak tepat antara lain karena tidak berorientasi hasil, tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran dan proses bisnis kegiatan tidak selaras dengan sasaran.Indikator ini bertujuan untuk menilai kesesuaian belanja dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku. Indikator ini diukur dengan menghitung nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan/ program yang tidak tepat.

Nilai penyelamatan pengeluaran negara/daerah merupakan nilai yang menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara/daerah atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara/daerah atas aset negara/daerah.

c. Nilai Efisiensi Pengeluaran Daerah

Sasaran program “Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional” merupakan penjabaran atas mandat Deputi Bidang PPKD dalam melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas pembangunan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah dan/atau subsidi pemerintah daerah. Sasaran program 2 merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Deputi Bidang PPKD pada setiap tahun selama kurun waktu rencana strategis 2020-2024 yang mencerminkan tingkat ketercapaian dari sasaran pembangunan dan kegiatan prioritas melalui tugas pengawasan pembangunan.

d. Nilai Penyelamatan Pengeluaran Negara/Daerah

Indikator ini bertujuan untuk menilai kesesuaian belanja dengan kriteria dan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan dan pemulihan aset negara/daerah. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan temuan nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara/daerah termasuk denda yang dikenakan dan nilai aset yang dipulihkan dari hasil pengawasan di lingkup Deputi Bidang PPKD.

Sasaran Program 2: Meningkatnya

Pengawasan atas Akuntabilitas

Pembangunan Nasional



Keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari program ini diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja:

Jumlah KP yang tercapai sesuai target merupakan jumlah KP yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun tertentu yang mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan indikator kinerjanya.

a. Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target

Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan Kegiatan Prioritas nasional mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah kegiatan prioritas yang menjadi objek pengawasan Deputi Bidang PPKD yang tercapai target kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) pada tahun berjalan.

b. Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai TargetJumlah program lintas sektoral pembangunan daerah yang tercapai sesuai target merupakan jumlah program yang diinisiasi oleh pemda dan melibatkan lebih dari satu pemda.Indikator ini merupakan indikator tambahan dari Deputi Bidang PPKD yang menunjukkan sejauh mana keberhasilan Program Lintas Sektoral mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang menjadi objek pengawasan Deputi Bidang PPKD yang tercapai target kinerjanya.

Sasaran Program 3: Meningkatnya Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Sasaran program “Meningkatnya Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah” merupakan penjabaran atas amanat Deputi Bidang PPKD dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP dan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah. Sasaran program 3 merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Deputi Bidang PPKD pada setiap tahun selama kurun waktu rencana strategis 2020-2024 yang mencerminkan tingkat kematangan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, serta tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di pemerintah daerah.

Keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari program ini diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja:

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4Level 5

APIP yang Efektif (Pasal 11

PP 60/2008)



Kapabilitas APIP merupakan kemampuan yang dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Dalam rangka pengukuran indikator ini, BPKP mengembangkan model Peningkatan Kapabilitas pengawasan intern yang mengacu kepada Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA). IACM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif terkait dengan organisasi yang lebih matang. Di dalam model IACM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel, Pemerintah telah mengamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 bahwa setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian intern atas keseluruhan kegiatan di instansinya. Salah satu unsur untuk mewujudkan suatu sistem pengendalian intern yang memadai adalah memperkuat peran APIP yang efektif. Untuk mewujudkan APIP yang efektif, APIP perlu memiliki kapabilitas yang memadai agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan perannya dengan efektif.

a. Persentase APIP K/L/D dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

Indikator Kapabilitas APIP pada K/L/D mencerminkan tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif. Indikator ini mengukur sejauh mana kapabilitas APIP K/L/D, serta mengidentifikasi area-area kapabilitas APIP yang memerlukan perbaikan peningkatan kapabilitas APIP.Kapabilitas APIP diukur dengan menilai enam elemen dalam model penilaian kapabilitas APIP yang terdiri dari: 1) peran dan layanan; 2) pengelolaan SDM; 3) praktik profesional; 4) akuntabilitas dan manajemen kinerja; 5) budaya dan hubungan organisasi; dan 6) struktur tata kelola. Indikator ini diukur dengan menghitung persentase APIP K/L/D yang memenuhi kapabilitas APIP ≥ Level 3; dibandingkan dengan jumlah total APIP K/L/D yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang PPKD.

Initial

Infrastructure

Integrated

Gambar 2.3 Level IACM



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan upaya pemerintah memenuhi pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, efektivitas penyelenggaraan SPIP merupakan tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota. Proses pengendalian intern terintegrasi dalam pelaksanaan sehari-hari tindakan manajerial dan kegiatan teknis instansi pemerintah yang kualitasnya tercermin dari tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Setiap tingkat maturitas memiliki karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Semakin tinggi tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan birokrasi yang semakin berkualitas.

b. Persentase K/L/D dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat mengindikasikan kinerja BPKP dari hasil pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Indikator ini mengukur sejauh mana tingkat kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi area-area penyelenggaraan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan peningkatan penyelenggaraan SPIP.Maturitas penyelenggaraan SPIP diukur dengan melihat implementasi atas 5 (lima) unsur SPIP yaitu: 1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi; dan 5) pemantauan pengendalian intern. Indikator ini diukur dengan menghitung persentase K/L/D yang memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP ≥ Level 3 dibandingkan dengan jumlah K/L/D yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang PPKD.

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4Level 5

Managed

Optimizing

Sumber: The Institute of Inter-nal Auditors

APIP yang Efektif (Pasal 11

PP 60/2008)

Integrated



Penerapan Manajemen Risiko di Instansi Pemerintah berkaitan erat dengan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penilaian risiko dilakukan terhadap tujuan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Terhadap risiko tersebut, instansi pemerintah kemudian melaksanakan kegiatan pengendalian yang merupakan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh organisasi instansi pemerintah, tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Agar tujuan kementerian/lembaga dapat tercapai, risiko-risiko yang dihadapi kementerian/lembaga perlu dikelola.

c. Persentase K/L dengan MRI ≥ Level 3

Indeks Manajemen Risiko merupakan suatu model yang memuat karakteristik dasar dan tingkat kematangan pengelolaan risiko di suatu K/L/D. Model tersebut memadukan budaya (culture), tata kelola (governance), dan proses terkait manajemen risiko. Indikator indeks manajemen risiko pada K/L mencerminkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L. Semakin tinggi Indeks Manajemen Risiko, diharapkan akan semakin baik kualitas pengelolaan manajemen risiko dan pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Indikator ini diukur dengan menghitung persentase K/L mitra kerja Deputi Bidang PPKD yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko dan memenuhi karakteristik level 3 dibandingkan dengan total K/L yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang PPKD.

d. Persentase Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3

Indikator indeks manajemen risiko pada pemda provinsi mencerminkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup pemda provinsi. Semakin tinggi Indeks Manajemen Risiko, diharapkan akan semakin baik kualitas pengelolaan manajemen risiko dan pencapaian tujuan pemda provinsi.



Indikator ini diukur dengan menghitung persentase pemda provinsi mitra kerja Deputi Bidang PPKD yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko dan memenuhi karakteristik level 3 dibandingkan dengan total pemda provinsi yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang PPKD.

Indikator ini diukur dengan menghitung persentase pemda kabupaten/kota mitra kerja Deputi Bidang PPKD yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko dan memenuhi karakteristik level 3 dibandingkan dengan total pemda kabupaten/kota yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang PPKD.

Indikator indeks manajemen risiko pada pemda kabupaten/kota mencerminkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup pemda kabupaten/kota. Semakin tinggi Indeks Manajemen Risiko, diharapkan akan semakin baik kualitas pengelolaan manajemen risiko dan pencapaian tujuan pemda kabupaten/kota.

e. Persentase Pemda Kabupaten/kota dengan MRI ≥ Level 3

Gambar 2.4Workshop Pengelolaan Risiko,Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko,Audit Kinerja



Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang PPKD

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Program

Satuan Hasil

Target Unit Organisasi Pelaksana2020 2021 2022 2023 2024

Program Pengawasan Pembangunan (Program 06)

Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah

IKP 1: Nilai optimalisasi pendapatan asli daerah yang terealisasi

Rp Juta 5.761 11.918 16.824 18.833 20.824 Deputi PPKD dan Perwakilan

IKP 2: Potensi pendapatan asli daerah yang dioptimalisasi

Rp Juta 11.523 19.864 28.039 31.389 34.707 Deputi PPKD dan Perwakilan

IKP 3: Nilai Efisiensi Pengeluaran Daerah

Rp Juta 0 6.211.844 5.099.275 4.487.362 3.702.074 Deputi PPKD dan Perwakilan

IKP 4: Nilai Penyelamatan Pengeluaran Daerah

Rp Juta - 6.000 6.120 6.242 6.367 Deputi PPKD

Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

IKP 1: Jumlah KP yang tercapai sesuai target

Jml 9 9 9 9 9 Deputi PPKD

IKP 2: Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target

Jml - 5 5 5 5 Deputi PPKD

Target Kinerja Deputi Bidang PPKD

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Program Pengawasan Pembangunan (Program 06), Deputi Bidang PPKD menetapkan 3 (tiga) sasaran program dengan 9 (sembilan) indikator kinerja program. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran program ditetapkan target sasaran program sebagai kondisi nyata pada tahun 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:



Sasaran Program

Indikator Kinerja

Program

Satuan Hasil

Target Unit Organisasi Pelaksana2020 2021 2022 2023 2024

Program Pengawasan Pembangunan (Program 06)

Meningkatnya Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

IKP 1: Persentase APIP K/L/D dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

% 33,27% 46,88% 59,01% 70,96% 76,29% Deputi PPKD dan Perwakilan

IKP 2: Persentase K/L/D dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

% 57,80% 62,94% 68,26% 72,48% 76,51% Deputi PPKD dan Perwakilan

IKP 3: Persentase K/L dengan MRI ≥ Level 3

% 33,33% 33,33% 66,67% 66,67% 100,00% Deputi PPKD

IKP 4: Persentase Pemda Prov dengan MRI ≥ Level 3

% 5,88% 5,97% 29,41% 41,18% 61,76% Perwakilan

IKP 5: Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3

% 2,36% 13,71% 20,15% 25,00% 39,37% Perwakilan

B Potensi dan Tantangan

Faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal Deputi Bidang PPKD akan sangat memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi serta tercapainya sasaran program Deputi Bidang PPKD. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut, salah satunya melalui analisis SWOT.Analisis terhadap lingkungan internal mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada Deputi Bidang PPKD. Sedangkan analisis terhadap lingkungan eksternal mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Deputi Bidang PPKD dalam melaksanakan tupoksinya. Hasil analisis lingkungan internal dan eksternal dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu sebagai potensi dan sebagai tantangan. Potensi merupakan kolaborasi antara kekuatan atau kemampuan yang ada dalam lingkungan internal yang dapat dikembangkan untuk menangkap peluang yang ada pada lingkungan eksternal, sedangkan tantangan merupakan kolaborasi antara hal atau usaha dalam mengurangi kelemahan pada lingkungan internal untuk menghadapi ancaman dari lingkungan eksternal. Identifikasi potensi dan tantangan tersebut dikelompokkan ke dalam tiga perspektif yaitu hubungan antarlembaga, proses bisnis internal, dan kelembagaan.



1. Potensi dan Tantangan Hubungan Antarlembaga

Deputi Bidang PPKD, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengawasan intern akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah, termasuk di dalamnya adalah pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah. Deputi Bidang PPKD menyadari bahwa untuk menjalankan amanah yang diberikan tersebut tidak dapat dijalankan sendiri, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai mitra kerja.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Bidang PPKD telah menjalin kerja sama yang efektif dengan mitra kerja yang ditunjukkan dengan terjalinnya Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan K/L/D sebagai bentuk kepercayaan stakeholders. Hal ini terlihat, salah satunya, dari kerja sama antara Deputi Bidang PPKD dengan Kementerian Dalam Negeri melalui MoU Nomor 900/6271/SJ dan MOU-16/K/D4 tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa yang akan diperbaharui melalui MoU bersama dalam rangka merespon Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri terjalin dalam penerapan manajemen risiko, maturitas SPIP, dan peningkatan kapabilitas APIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Di samping itu, Deputi Bidang PPKD juga tengah menggagas beberapa kerja sama lainnya dalam rangka peningkatan Governance, Risk, dan Control (GRC).

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan tata kelola keuangan pemerintahan daerah dan desa, saat ini Deputi Bidang PPKD telah mengembangkan aplikasi unggulan yang dibutuhkan stakeholders seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi tersebut telah digunakan oleh sebagian besar stakeholders dan telah dirasakan manfaatnya dalam membantu peningkatan tata kelola keuangan stakeholders tersebut. Pengembangan aplikasi tersebut juga dilakukan melalui kerja sama dengan stakeholders di antaranya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Dukungan dan kerja sama juga terjalin dengan Kementerian Desa-PDTT dan K/L/D mitra lainnya. Kementerian Desa-PDTT secara khusus meminta pendampingan rutin terkait penerapan manajemen risiko, maturitas SPIP, dan peningkatan kapabilitas APIP di lingkungan Kementerian Desa-PDTT serta pendampingan penyusunan Rencana Aksi peningkatan maturitas SPIP melalui perbaikan area of improvement dan pendampingan pelaksanaan risk assessment. Sedangkan K/L/D mitra lainnya dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan, tidak hanya sekadar memenuhi aspek formil dalam penerapan SPIP dan MR. Hal ini sejalan dengan amanah yang diberikan kepada BPKP untuk menyusun kebijakan/pedoman penerapan MR dalam rangka mencapai target penilaian indeks penerapan manajemen risiko (MRI) yang tercantum pada RPJMN 2020-2024.



Amanah tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM APIP. Kondisi yang ada saat ini menunjukkan adanya keterbatasan jumlah dan kompetensi aparat pengawas dalam menghadapi dinamika penugasan di daerah. Dalam upaya mengatasi keterbatasan tersebut, K/L/D mitra kerja Deputi Bidang PPKD banyak melakukan permintaan asistensi dan sharing knowledge sehingga APIP mampu memberikan solusi dan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa.

Saat ini anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa semakin meningkat. Berdasarkan mandat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan perlu dilaksanakan secara partisipatif termasuk di tingkat desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Namun kondisi saat ini rata-rata penyerapan dana desa belum sesuai target yang disebabkan antara lain karena keterbatasan SDM di desa, kurangnya informasi mengenai penyaluran dana desa, adanya ketentuan hukum yang belum sejalan antara satu dan lainnya, dan pemahaman atas prosedur penyaluran yang masih rendah. Masih banyaknya desa yang memerlukan pembinaan pengelolaan keuangan menjadi potensi Deputi Bidang PPKD dalam melaksanakan salah satu fungsinya untuk membina pengelolaan keuangan di daerah hingga ke level pemerintahan desa.

Selain itu, dalam pelaksanaan UU Desa tersebut, berbagai regulasi turunan undang-undang, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat UU Desa. Agar berbagai

Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan penyelarasan dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. Adanya regulasi yang tidak sinkron antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa-PDTT terkait pembidangan prioritas penggunaan Dana Desa, mengakibatkan pengelolaan Dana Desa menjadi tidak efektif. Hal ini menjadi potensi bagi Deputi Bidang PPKD untuk memberikan atensi atau masukan kepada K/L regulator dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa, serta penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, mengamanatkan perlunya suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Kebijakan tersebut menjadi peluang bagi Deputi Bidang PPKD untuk menyinergikan aplikasi SIMDA yang selama ini telah ada dengan SIPD. Untuk merespon peluang tersebut, saat ini Deputi Bidang PPKD sedang melakukan akselerasi pengembangan SIMDA Next-G.



Namun demikian, masih terdapat tantangan yang dihadapi Deputi Bidang PPKD termasuk dalam hal pembinaan kapabilitas APIP dan SPIP serta penerapan manajemen risiko. Permasalahan yang sering dijumpai adalah kurangnya komitmen Pimpinan K/L/D, misalnya dalam merumuskan kebijakan untuk menetapkan level 3 maturitas SPIP, kapabilitas APIP, dan manajemen risiko sebagai IKU/target kinerja dalam RPJMD atau dokumen perencanaan lainnya.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan baik yang bersifat pemberian keyakinan (assurance) maupun konsultansi (consulting), Deputi Bidang PPKD telah menghasilkan berbagai pedoman pengawasan. Seluruh pedoman, metode kerja, dan prosedur kerja yang dihasilkan tersebut merupakan hasil dari proses bisnis internal organisasi yang terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dari pengguna.

Terkait dengan teknologi informasi dalam peran layanan tugas dan fungsi, Deputi Bidang PPKD telah menghasilkan berbagai aplikasi berbasis elektronik untuk mendukung akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. Salah satu aplikasi unggulan yang dikembangkan oleh Deputi Bidang PPKD dan telah diimplementasikan di hampir seluruh pemda (sebanyak 445 pemda per 31 Desember 2019) adalah aplikasi SIMDA. Pengembangan inovasi baru demi mendukung peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah terus dilakukan, salah satunya ialah pengembangan SIMDA Next-G yang juga mencakup pengembangan e-government terintegrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Deputi Bidang PPKD telah mengembangkan integrasi Sistem Perencanaan Daerah, Sistem Keuangan Daerah, dan Sistem Kinerja Daerah melalui integrasi SIMDA Perencanaan (e-planning) yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan (e-budgeting) dan SAKIP.

Selain dari pengembangan aplikasi SIMDA, BPKP dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang PPKD juga mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan. Pengembangan aplikasi ini dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan tingkat implementasi yang telah mencapai 95,06% desa pada akhir Desember 2019. Sebagai sarana pengawasan atas keuangan desa juga telah dikembangkan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).Terkait dengan tugas pembinaan peningkatan kapabilitas APIP serta penyelenggaraan penerapan SPIP, Deputi Bidang PPKD telah memiliki aplikasi Peningkatan Kapabilitas APIP dan aplikasi e-SPIP. Selain itu dengan semakin pentingnya manajemen risiko dan pengawasan berbasis risiko bagi tata kelola pemerintah daerah juga sedang dikembangkan aplikasi e-Risk.

Tantangan lain adalah ego sektoral stakeholders atas pelaksanaan program pembangunan termasuk dalam sharing data sistem informasi. Birokrasi Indonesia saat ini masih dihadapkan pada cara pandang yang diwarnai kepentingan ego sektoral masing-masing. Akibatnya, upaya membangun satu pemerintahan yang utuh (whole of Government perspective) menjadi tidak tercapai. Kondisi ini akhirnya memengaruhi upaya pemerintah secara keseluruhan dalam mencapai visi dan misinya.

2. Potensi dan Tantangan Proses Bisnis Internal



Integrasi antar aplikasi merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang juga sangat dibutuhkan dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan sistem administrasi pemerintah atau sistem layanan publik menekankan aspek-aspek berbagi pakai infrastruktur, berbagi pakai data dan informasi, berbagi pakai aplikasi, dan integrasi layanan. Saat ini aplikasi SIMDA yang dikembangkan oleh Deputi Bidang PPKD telah terkoneksi dengan aplikasi yang dikembangkan oleh instansi lain, seperti dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (integrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah/SIKD), Direktorat Jenderal Pajak (integrasi data transaksi harian dan rekap transaksi harian perpajakan), LKPP (integrasi dengan data RKA belanja barang/jasa dan belanja modal dengan rencana pengadaan), Bank Daerah (integrasi dengan aplikasi cash management system), PT TASPEN untuk pembayaran gaji PNSD, dan interkoneksi antara Siskeudes dengan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) untuk mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Desa, memberikan kemudahan dalam proses pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Seiring dengan pesatnya penggunaan media sosial oleh masyarakat, Deputi Bidang PPKD turut memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat dan stakeholders. Selain website resmi, Deputi Bidang PPKD mengelola media mainstream seperti instagram (@ppkd.bpkp) dan saluran youtube (ppkd bpkp). Komitmen pimpinan atas pengelolaan media sosial ini terlihat dengan diterbitkannya Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor KEP-52/D3/4/2019 tentang Tim Kreatif Deputi PPKD Tahun 2019-2020. Tugas khusus Tim Kreatif ini adalah mendukung fungsi hubungan masyarakat dan mengelola media sosial Deputi Bidang PPKD.

Selain potensi unggulan yang dimiliki Deputi Bidang PPKD dalam aspek proses bisnis internal, terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian dan perbaikan di antaranya adalah pemanfaatan hasil pengawasan intern antar direktorat yang belum optimal. Koordinasi antar direktorat terkait pemanfaatan hasil-hasil pengawasan perlu ditingkatkan. Hasil pengawasan oleh setiap direktorat harus terinformasi untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh direktorat lain dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pengawasannya.

Gambar 2.5 Cakupan Integrasi SIMDA

SIMDA Next-GSIMDA next G

Permasalahan lainnya adalah pemanfaatan aplikasi teknologi informasi yang belum optimal dalam mendukung proses pekerjaan. BPKP telah banyak menciptakan aplikasi/teknologi informasi untuk membantu tata kelola organisasi, namun belum semua aplikasi/teknologi informasi tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya. Aplikasi seperti Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA), Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK), Knowledge Management System (KMS), tool IT Service Management (POLITE), lotus notes, disposisi elektronik, dan forum-forum diskusi warga BPKP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dalam bekerja.



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, BPKP disebutkan pada pasal 1 sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPKP memiliki tugas sebagai Pembina SPIP dan APIP. Hal ini diperkuat kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menegaskan bahwa BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 menguraikan secara detil tentang BPKP mulai kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, termasuk kewajiban pelaporan hasil pengawasannya kepada Presiden sebagai APIP, dan eselonisasinya. Tugas dan fungsi Deputi Bidang PPKD diatur secara rinci dalam Bagian Keenam mulai pasal 18 sampai pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, yaitu melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah. Mitra kerja Deputi Bidang PPKD meliputi seluruh pemda yang ada di wilayah kerja Perwakilan BPKP seluruh Indonesia. Selain pemda, mitra kerja Deputi Bidang PPKD meliputi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa-PDTT.

3. Potensi dan Tantangan Kelembagaan

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut adalah adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan, yang ditunjukkan melalui berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, program-program yang dilaksanakan, dan produk-produk yang dihasilkan. Wujud nyata komitmen Deputi Bidang PPKD dalam menjalankan tugas pengawasannya juga ditunjukkan dari capaian kinerja yang tiap tahun selalu tinggi, misalnya capaian kinerja atas sasaran strategis Tahun 2019 mencapai 86,40% dan capaian kinerja atas program Tahun 2019 mencapai 97,90%. Selain itu, Deputi Bidang PPKD juga telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian PAN-RB. Hal ini menguatkan reputasi dan kinerja BPKP, khususnya Deputi Bidang PPKD, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang PPKD memiliki kultur organisasi yang adaptif terhadap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis. Bukti nyatanya terlihat pada produk-produk unggulan Deputi Bidang PPKD yang terus dimutakhirkan, seperti SIMDA, Siskeudes, dan Siswaskeudes yang sampai sekarang terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan aplikasi K/L lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mutakhir.



Deputi Bidang PPKD berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan layanan di antaranya melalui pengembangan Government Internal Audit Corporate University (GIA Corpu), pelaksanaan massive online open courses/MOOC (Pusdiklatwas BPKP), dan Sistem Manajemen Informasi SDM dengan Layanan Excellent (SMILE). Deputi Bidang PPKD mengampu dua akademi, yaitu Akademi APIP dan Akademi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa (TKDD) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam GIA Corpu.

Gambar 2.6 Kondisi SDM per 31 Desember 2019 dengan 01 Juni 2020

Kekuatan Deputi Bidang PPKD secara kelembagaan juga didukung oleh adanya 41 Koordinator Pengawasan Bidang APD (Akuntabilitas Pemerintah Daerah) dan 34 Koordinator Pengawasan Bidang P3A (Program, Pelaporan dan Pembinaan APIP) di seluruh Perwakilan BPKP yang ada di setiap provinsi. Hal ini memudahkan Deputi Bidang PPKD untuk memberi layanan kepada mitra kerjanya melalui Kantor Perwakilan BPKP sesuai wilayah kerjanya masing-masing.

Selain itu, Deputi Bidang PPKD juga didukung oleh SDM sebanyak 130 pegawai per akhir Desember 2019 dan meningkat menjadi 147 pegawai per awal Juni 2020. Perbandingan antara kondisi SDM per akhir 2019 dan awal Juni 2020 dari segi jabatan, tingkat pendidikan, gender, dan usia disajikan pada grafik berikut:



Di balik kekuatan yang ada, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi dan diatasi dari sisi kelembagaan. Dalam menjalankan fungsinya, Deputi Bidang PPKD sampai dengan saat ini masih kekurangan SDM dengan kualifikasi keahlian dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk bisa tetap berkiprah di tengah era digital. Penguasaan TIK akan mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, komposisi SDM yang ideal juga menjadi permasalahan di Deputi Bidang PPKD. Salah satunya ditunjukkan dari komposisi gugus tugas yang belum memenuhi ketentuan (komposisi 1:3:6) sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penugasan Auditor di Lingkungan BPKP. Komposisi tersebut memiliki arti satu Auditor Madya yang berperan sebagai Pengendali Teknis idealnya membawahi maksimal tiga Auditor Muda yang berperan sebagai Ketua Tim dan masing-masing Ketua Tim membawahi maksimal dua Auditor Pertama/Auditor Penyelia/Auditor Pelaksana Lanjutan/Auditor Pelaksana yang berperan sebagai Anggota Tim. Komposisi SDM di Deputi Bidang PPKD per 1 Juni 2020 adalah 1:1,4:1,6.

Sarana dan prasarana merupakan faktor lain dalam menentukan kualitas dan kecepatan penyelesaian pekerjaan. Dengan sarana dan prasarana yang cukup, Deputi Bidang PPKD akan dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Namun, saat ini Deputi Bidang PPKD masih memerlukan tambahan prasarana, di antaranya berupa PC/laptop, fasilitas ruang kerja yang nyaman, dan prasarana lainnya yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.



KEKUATAN (S)

Hubungan Antarlembaga• Kemitraan yang telah terbangun dengan

K/L/D• Aplikasi unggulan Deputi Bidang PPKDProses Bisnis Internal• Memiliki dukungan TI dalam peran

layanan tugas dan fungsi Deputi Bidang PPKD

• Telah memiliki aplikasi yang telah terinte-grasi dengan aplikasi K/L lainnya

• Adanya dukungan tim kreatif untuk penge-lolaan media sosial

Kelembagaan• Mandat PP 60/2008 dan Perpres 192/2014• Komitmen yang tinggi dari pimpinan• Reputasi dan kinerja BPKP• Memiliki unit kerja yang tersebar di

seluruh Perwakilan BPKP di seluruh provinsi

• Dukungan jumlah SDM dengan kompeten-si dasar auditor yang memadai

• Kultur organisasi yang adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman

KELEMAHAN (W)

Proses Bisnis Internal• Pemanfaatan hasil pengawasan intern

antar direktorat belum optimal• Pemanfaatan yang belum optimal atas

aplikasi teknologi informasi dalam men-dukung proses pekerjaan

Kelembagaan• Keterbatasan SDM dengan kompetensi

khusus• Komposisi SDM belum memenuhi kompo-

sisi gugus tugas JFA• Dukungan sarana dan prasarana yang

kurang memadai

PELUANG (O)

Hubungan Antarlembaga• Peningkatan kebutuhan dari mitra kerja

Deputi Bidang PPKD• Banyaknya instansi pemerintah yang

belum menerapkan SPIP dan MR secara optimal

• Keterbatasan dukungan SDM APIP dan Pemerintahan Daerah dan Desa

• Banyaknya desa yang masih memerlukan pembinaan pengelolaan keuangan

• Perlunya penyelarasan kebijakan dan regulasi antar-K/L tentang pengelolaan keuangan desa

• Kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menggunakan satu platform ap-likasi yaitu SIPD yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri

ANCAMAN (T)

Hubungan Antarlembaga• Kurangnya komitmen dari Pimpinan

K/L/D, Pemerintah Daerah, Inspektur, dan Aparatur Pemerintahan Desa

• Ego sektoral stakeholders atas pelaksanaan program pembangunan termasuk dalam sharing data sistem informasi

Tabel 2.2 Matriks TOWS



a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders untuk mendorong perbaikan pengendalian, memberikan rekomendasi perbaikan pengendalian intern, mengatasi risiko pencapaian tujuan instansi objek pengawasan, dan memberikan kontribusi dalam mengawal tujuan pemda, di antaranya melalui:• Analisis kelayakan penggunaan teknologi yang paling sesuai dengan kondisi pemda;• Penguatan kerja sama dengan K/L pemangku kebijakan terkait dengan teknologi

informasi dan regulasi;• Pembangunan komitmen pemda melalui perwakilan BPKP;• Transfer of knowledge berupa diseminasi dan bimbingan dan konseling ke pemda

terkait substansi dan teknologi informasi pengawasan terintegrasi.

Berdasarkan identifikasi potensi dan tantangan yang telah dilakukan, maka untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP, Deputi Bidang PPKD merumuskan beberapa strategi pengawasan sebagai berikut:

C Strategi

1. Komunikasi dengan seluruh stakeholders

b. Membangun awareness pada level manajemen K/L/D, antara lain melalui:

• Forum High Level Meeting dengan Pimpinan K/L/ D;• Penyusunan Executive Modul Penyelenggaraan SPIP dan Penerapan MR;• Workshop Penyelenggaraan SPIP dan Penerapan MR untuk Struktural Pemerintah

Daerah;• Penyusunan best practises Penyelenggaraan Pengendalian Intern dan Penerapan

Manajemen Risiko dengan Kontributor Pimpinan Daerah. • Sharing knowledge pembangunan pengendalian intern dan penerapan manajemen

risiko yang dilakukan oleh pimpinan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui penyusunan buku/buletin atau tulisan pada media kehumasan web-based yang dikelola oleh BPKP.

c. Menggiatkan edukasi publik, di antaranya melalui:

• Penyediaan informasi publik terkait capaian indikator governance pemda;• Penyediaan ruang survei kepuasan masyarakat dan sarana pengaduan;• Penyediaan informasi perkembangan/perbaikan/inovasi yang dilakukan pemda;• Penyediaan informasi award yang diterima pemda atas capaian penilaian

penyelenggaraan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko.

Meningkatkan kompetensi khusus SDM pengawasan, seperti kompetensi terkait teknologi informasi dan pemeriksaan pajak daerah, di antaranya melalui:

2. Kompetensi SDM Pengawasan

a. Analisis kebutuhan sumber daya dan pengembangan aplikasi;b. Penyusunan kamus kompetensi;c. Rekrutmen tenaga dari Perwakilan BPKP;



d. Pelatihan pengembangan SDM secara berkala termasuk pemanfaatan Massive Open Online Course (MOOC);

e. Sertifikasi keahlian;f. Training of Trainers (ToT);g. Pengembangan Community of Practices (CoP);h. Webinar produk pembinaan kepada Perwakilan BPKP dan APIP;i. Penggunaan tenaga konsultan dari luar BPKP.

Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi, di antaranya melalui:

3. Teknologi Pengawasan

a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam rangka peningkatan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja daerah, antara lain aplikasi SIMDA Next-G, data warehouse, dashboard CACM, dan interkoneksi dan interoperability dengan aplikasi lain termasuk kemampuan aplikasi dalam berbagi pakai;

b. Pengembangan aplikasi baru dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti Aplikasi Penerapan Manajemen Risiko (e-Risk), Aplikasi Penilaian Penerapan Manajemen Risiko/Manajemen Risiko Indeks (MRI), Aplikasi @Waslinsek;

c. Pembaruan dan perbaikan terus menerus terhadap aplikasi yang telah dikembangkan, seperti update aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP (e-SPIP), update dashboard Informasi Status Penyelenggaraan SPIP (web-based).

d. Mendorong penerapan sistem informasi manajemen kinerja;e. Pengembangan database kinerja K/L/D termasuk interkoneksi sistem informasi kinerja

K/L/D;f. Pemanfaatan data yang dihasilkan oleh sistem informasi K/L/D;g. Pembangunan Big Data Indikator Governance pemda dan K/L/D;h. Pembangunan sistem informasi untuk mendukung media edukasi publik.

Mengembangkan dan menyempurnakan metodologi pengawasan, di antaranya melalui:4. Metodologi Pengawasan

a. Formulasi dan pendistribusian kebijakan/pedoman, antara lain Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI), Pedoman SPIP Tematik, dan Pedoman Penjaminan Kualitas Penilaian SPIP dan Manajemen Risiko;

b. Monitoring dilakukan atas tindak lanjut rekomendasi hasil penjaminan kualitas dan area of improvement;

c. Pembaruan dan/atau perbaikan pedoman yang telah dimiliki;d. Kajian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi melalui wadah

Center of Excellence;e. Pengembangan dan penerapan metodologi Result/Outcome Based Audit.







BAB IIIKEGIATAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAAN

Kegiatan Deputi Bidang PPKD menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh Deputi Bidang PPKD untuk menunjang Program Deputi Bidang PPKD. Sesuai dengan Renstra BPKP, Deputi Bidang PPKD memiliki empat kegiatan atas Program Pengawasan Pembangunan (Program 06), yaitu: 1) Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan

Daerah (Kegiatan 17); 2) Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah (Kegiatan 18); 3) Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Kegiatan 19); dan 4) Kegiatan Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah (Kegiatan 20).

Untuk setiap kegiatan ditetapkan sasaran kegiatan yang merupakan keluaran yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Setiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian hasil dari program yang dilaksanakan.

Kegiatan 17 “Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah” dikoordinasikan oleh Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan yang merupakan hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program Deputi Bidang PPKD. Adapun ketiga sasaran kegiatan tersebut meliputi: 1) Pengawasan atas Nilai Efisiensi Pengeluaran Daerah; 2) Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan; dan 3) Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D.



A Kegiatan dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan 17: Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Sasaran kegiatan 2 merupakan sasaran kegiatan yang telah tercantum dalam Renstra BPKP, sedangkan sasaran kegiatan 1 dan 3 merupakan sasaran kegiatan tambahan dari Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang selaras dengan Renstra BPKP.



Sasaran kegiatan “Pengawasan atas Nilai Efisiensi Pengeluaran Daerah” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Sasaran Program 7: “Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah” pada IKP 3: “Nilai Efisiensi Pengeluaran Daerah”.

1. Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Nilai Efisiensi Pengeluaran Daerah

Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Nilai Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah”. Indikator ini menunjukkan nilai efisiensi hasil pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan daerah pada perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah tahun anggaran berikutnya. Indikator ini diukur dari nilai efisiensi anggaran yang berhasil diungkap pada RAPBD pemerintah daerah.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Nilai Efisiensi Pengeluaran Pemda

0 6.211.844 5.099.275 4.487.362 3.702.074

Tabel 3.1 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Nilai Efisiensi Pengeluaran Daerah (Kegiatan 17)

(dalam juta rupiah)

Target yang ditetapkan tersebut merupakan target tahunan

Sasaran kegiatan “Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Sasaran Program 8: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional” pada IKP 1: “Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang Tercapai Sesuai Target”.

2. Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan dukungan terhadap kegiatan pengawasan atas KP yang dikoordinasi oleh Deputi Koordinator. Kegiatan akan dilakukan terhadap mitra kerja Deputi Bidang PPKD yang memiliki keterkaitan dengan KP yang menjadi objek pengawasan.Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja: 1) Jumlah KP yang diawasi dan 2) Jumlah KP yang tercapai sesuai target.a. Jumlah KP yang diawasi Indikator ini menunjukkan banyaknya jumlah kegiatan prioritas nasional yang diawasi.

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah KP yang dilakukan pengawasan. b. Jumlah KP yang tercapai sesuai target Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan kegiatan prioritas nasional mencapai

target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan kegiatan prioritas yang tercapai target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) pada tahun yang berjalan.



Sasaran kegiatan “Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Sasaran Program 9: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah” pada IKP 2: “Persentase K/L/D dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3”.

3. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Jumlah KP yang diawasi 1 1 1 1 1Jumlah KP yang tercapai sesuai target

1 1 1 1 1

Tabel 3.2 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan (Kegiatan 17)


Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah”. Indikator ini didefinisikan sebagai persentase jumlah pemda yang akuntabel (efisien dan efektif) dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Indikator ini diukur berdasarkan persentase jumlah pemda dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB dibandingkan dengan jumlah pemda di Indonesia.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

11,81% 23,43% 35,42% 47,60% 59,96%

Tabel 3.3 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D (Kegiatan 17)

Target yang ditetapkan tersebut merupakan akumulasi atas pencapaian target tahun sebelumnya

Kegiatan 18 “Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah” dikoordinasikan oleh Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah memiliki 7 (tujuh) sasaran kegiatan yang merupakan hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program Deputi Bidang PPKD. Adapun sasaran kegiatan tersebut meliputi: 1) Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan PAD; 2) Pengawasan atas Potensi Pendapatan Asli Daerah; 3) Pengawasan atas Dana Transfer; 4) Pengawasan atas Pembiayaan Daerah; 5) Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP); 6) Pengawasan atas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah; dan 7) Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D.

Kegiatan 18: Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah



Sasaran kegiatan “Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan PAD” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Program 7: “Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah” pada IKP 1: “Nilai Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang Terealisasi”.

1. Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan PAD

Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Nilai optimalisasi PAD hasil pengawasan BPKP yang ditindaklanjuti dengan penetapan kurang bayar atas pendapatan asli daerah”.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Nilai Optimalisasi PAD Hasil Pengawasan BPKP yang Ditindaklanjuti dengan Penetapan Kurang Bayar atas PAD

5.761 11.918 16.824 18.833 20.814

Tabel 3.4 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan PAD (Kegiatan 18)

(dalam juta rupiah)


Sasaran kegiatan “Pengawasan atas Potensi Pendapatan Asli Daerah” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Program 7: “Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah” pada IKP 2: “Potensi Pendapatan Asli Daerah yang Dioptimalisasi”.

2. Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Pendapatan Asli Daerah

Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Nilai potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah”.Indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana potensi PAD yang dapat dioptimalisasi melalui kegiatan pengawasan BPKP khususnya untuk jenis PAD yang menjadi objek pengawasan BPKP. Indikator ini diukur dengan jumlah nilai selisih dari potensi PAD dari hasil kegiatan pengawasan BPKP, dengan target PAD yang ditetapkan pemda.

Sasaran kegiatan 1, 2, 5, dan 7 merupakan sasaran kegiatan yang telah tercantum dalam Renstra BPKP, sedangkan sasaran kegiatan 3, 4, dan 6 merupakan sasaran kegiatan tambahan dari Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah.

Indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana nilai optimalisasi PAD sebagai hasil pengawasan BPKP, telah ditindaklanjuti dengan proses pada pemda untuk merealisasikan penerimaannya atas jenis PAD yang menjadi objek pengawasan BPKP. Indikator ini diukur dengan jumlah nilai penetapan kurang bayar atas optimalisasi PAD hasil pengawasan BPKP.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Nilai Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

11.523 19.864 28.039 31.389 34.707

Tabel 3.5 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Potensi Pendapatan Asli Daerah (Kegiatan 18)

(dalam juta rupiah)




Sasaran kegiatan “Pengawasan atas Dana Transfer” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Program 7: “Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah” pada IKP 4: “Nilai Penyelamatan Pengeluaran Daerah”.

3. Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Dana Transfer

Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer”.

Indikator ini menunjukkan nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer oleh kabupaten/kota. Indikator ini diukur dengan nilai penyelamatan dari hasil pengawasan dana transfer dalam rupiah.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer

- 4.000 4.080 4.162 4.245

Tabel 3.6 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Dana Transfer (Kegiatan 18)

(dalam juta rupiah)


Sasaran kegiatan “Pengawasan atas Pembiayaan Daerah” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Program 7: “Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah” pada IKP 4: “Nilai Penyelamatan Pengeluaran Daerah”.

4. Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pembiayaan Daerah

Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah”.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah

- 2.000 2.040 2.081 2.122

Tabel 3.7 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Pembiayaan Daerah (Kegiatan 18)

(dalam juta rupiah)


Indikator ini menunjukkan nilai penyelamatan pembiayaan daerah oleh kabupaten/kota. Indikator ini diukur dengan nilai penyelamatan dari hasil pengawasan pembiayaan daerah dalam rupiah.

Sasaran kegiatan “Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP)” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Program 8: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional” pada IKP 1: “Jumlah KP yang Tercapai Sesuai Target”.

5. Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP)



a. Jumlah KP yang diawasi Indikator ini menunjukkan banyaknya jumlah kegiatan prioritas nasional yang diawasi.

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah KP yang dilakukan pengawasan. b. Jumlah KP yang tercapai sesuai target Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan kegiatan prioritas nasional mencapai

target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan kegiatan prioritas yang tercapai target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) pada tahun yang berjalan.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Jumlah KP yang diawasi 6 6 6 6 6Jumlah KP yang tercapai sesuai target

6 6 6 6 6

Tabel 3.8 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) (Kegiatan 18)


Sasaran kegiatan “Pengawasan atas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Program 8: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional” pada IKP 2: “Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target”.

6. Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah

Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target”.Indikator ini diukur berdasarkan jumlah pengawasan program lintas sektoral pembangunan daerah yang tercapai sesuai target. Pada tahun 2020, akan dilakukan pemetaan untuk mengidentifikasi potensi program lintas sektoral pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang tercapai sesuai target

- 5 5 5 5

Tabel 3.9 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah (Kegiatan 18)


Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja: 1) Jumlah KP yang diawasi dan 2) Jumlah KP yang tercapai sesuai target.



Sasaran kegiatan “Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Program 9: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah” pada IKP 2: “Persentase K/L/D dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3”.


Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada K/L/D”.Indikator ini menunjukkan jumlah rekomendasi strategis yang diterbitkan dalam rangka mendorong peningkatan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada stakeholders.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada K/L/D

2 2 2 2 2



Kegiatan 19 “Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa” dikoordinasikan oleh Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan yang merupakan hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program Deputi Bidang PPKD. Adapun keempat sasaran kegiatan tersebut meliputi: 1) Pengawasan atas KP yang ditargetkan; 2) Meningkatnya Kualitas Hasil Pembangunan Desa; dan 3) Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D.

Kegiatan 19: Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Indikator ini diukur dengan banyaknya produk rekomendasi strategis yang bisa dihasilkan oleh Deputi Bidang PPKD kepada para stakeholder terkait.

Sasaran kegiatan 1,3, dan 4 merupakan sasaran kegiatan yang telah tercantum dalam Renstra BPKP, sedangkan sasaran kegiatan 2 merupakan sasaran kegiatan tambahan dari Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Sasaran kegiatan “Pengawasan atas KP yang Ditargetkan” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa terhadap Sasaran Program 8: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional” pada IKP 1: “Jumlah KP yang Tercapai Sesuai Target”.

1. Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang Ditargetkan



Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja: 1) Jumlah KP yang Diawasi dan 2) Jumlah KP yang Tercapai Sesuai Target.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Jumlah KP yang Diawasi 1 1 1 1 1Jumlah KP yang Tercapai Sesuai Target

1 1 1 1 1

Tabel 3.11 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang Ditargetkan (Kegiatan 19)


Sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Hasil Pembangunan Desa” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa terhadap Sasaran Program 8: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional” pada IKP 1: “Jumlah KP yang Tercapai Sesuai Target”.

2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Hasil Pembangunan Desa

Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik”.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan dari pemerintah desa mencapai kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM Desa).

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik

0% 20% 30% 40% 50%

Tabel 3.12 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Hasil Pembangunan Desa (Kegiatan 19)



Indikator ini diukur dengan membandingkan realisasi kegiatan prioritas yang diawasi dibandingkan dengan kegiatan prioritas yang ditargetkan pada RKP.

b. Jumlah KP yang tercapai sesuai target Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan kegiatan prioritas nasional mencapai

target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan kegiatan prioritas yang tercapai target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) pada tahun yang berjalan.pada tahun yang berjalan.

Indikator ini diukur dengan analisis perbandingan antara jumlah desa yang berkinerja baik dibandingkan jumlah seluruh desa yang diaudit kerja.

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa terhadap Sasaran Program 9: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah” pada IKP 2: “Persentase K/L/D dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3”.




Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja: 1) Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada K/L/D; 2) Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa; 3) Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai; dan 4) Jumlah APIP yang mengimplementasikan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). IKK 1 merupakan IKK yang telah tercantum dalam Renstra BPKP, sedangkan IKK 2, 3, dan 4 merupakan IKK tambahan dari Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang selaras dengan Renstra BPKP.a. Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada K/L/D Indikator ini menunjukkan sejauh mana Deputi Bidang PPKD dapat menghasilkan

rekomendasi strategis yang disampaikan kepada para stakeholder yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa-PDTT terkait dengan perbaikan akuntabilitas dan tata kelola keuangan pemerintahan desa. Selain itu rekomendasi strategis juga diarahkan untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan desa seperti yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Indikator ini diukur dengan banyaknya produk rekomendasi strategis yang bisa dihasilkan oleh Deputi Bidang PPKD kepada para stakeholder terkait.

b. Persentase Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Indikator ini menunjukkan sejauh mana tingkat ketaatan pemerintah desa dalam

menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan. Indikator ini diukur dengan cara melakukan analisis perbandingan antara jumlah desa yang telah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah desa seluruhnya.

c. Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan

pengelolaan aset desa sesuai ketentuan. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan.

d. Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes)

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana APIP telah mampu melakukan pengawasan keuangan desa dengan menggunakan Aplikasi Siswaskeudes. Indikator ini diukur dengan menghitung banyaknya APIP yang telah menerapkan aplikasi Siswaskeudes sebagai alat untuk melakukan pengawasan keuangan desa.




2 2 2 2 2

Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

40% 45% 50% 55% 60%

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai

0 1.500 3.700 7.500 14.800

Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

20 100 150 200 250


Target yang ditetapkan pada IKK 1 merupakan target tahunan, sedangkan target pada IKK 2,3, dan 4 merupakan akumulasi atas pencapaian target tahun sebelumnya

Kegiatan 20 “Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah” dikoordinasikan oleh Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah. Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah memiliki 8 (delapan) sasaran kegiatan yang merupakan hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program Deputi Bidang PPKD. Adapun sasaran kegiatan tersebut meliputi: 1) Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang ditargetkan; 2) Meningkatnya APIP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU; 3) Meningkatnya Mutu Hasil Penilaian Mandiri PK-APIP oleh APIP K/L/D; 4) Meningkatnya Komitmen K/L/D terkait Pengelolaan Risiko; 5) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko pada K/L/D; 6) Meningkatnya Mutu Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP oleh K/L/D; 7) Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D; dan 8) Meningkatnya Kerangka Regulasi Implementasi SPIP.

Kegiatan 20: Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Sasaran kegiatan “Pengawasan atas KP yang Ditargetkan” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Sasaran Program 8: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional” pada IKP 1: “Jumlah KP yang Tercapai Sesuai Target”. Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan dukungan terhadap kegiatan pengawasan atas KP yang dikoordinasi oleh Deputi Koordinator. Kegiatan akan dilakukan terhadap mitra kerja Deputi Bidang PPKD yang memiliki keterkaitan dengan KP yang menjadi objek pengawasan.

1. Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang Ditargetkan

Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja: 1) Jumlah KP yang Diawasi dan 2) Jumlah KP yang Tercapai Sesuai Target.




Indikator ini diukur dengan membandingkan realisasi kegiatan prioritas yang diawasi dibandingkan dengan kegiatan prioritas yang ditargetkan pada RKP.

b. Jumlah KP yang tercapai sesuai target Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan kegiatan prioritas nasional mencapai

target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan kegiatan prioritas yang tercapai target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) pada tahun yang berjalan.pada tahun yang berjalan.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Jumlah KP yang Diawasi 1 1 1 1 1Jumlah KP yang Tercapai Sesuai Target

1 1 1 1 1

Tabel 3. 14 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (KP) yang Ditargetkan (Kegiatan 20)


Sasaran kegiatan “Meningkatnya APIP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Sasaran Program 9: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah” pada IKP 1: “Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3”.

2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya APIP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU

Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Persentase APIP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU”.Penetapan Kapabilitas APIP level 3 menjadi IKU K/L/D sangat penting untuk lebih mendorong APIP K/L/D meningkatkan kapabilitasnya sekaligus menunjukkan komitmen yang kuat dari APIP K/L/D sehingga menjadi perhatian oleh seluruh elemen APIP K/L/D.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Persentase APIP K/L/D yang Menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU

20% 27% 49% 71% 90%

Tabel 3.15 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya APIP K/L/D yang Menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU (Kegiatan 20)


Indikator ini diukur dengan membagi jumlah K/L/D mitra Deputi Bidang PPKD yang menetapkan kapabilitas APIP level 3 sebagai IKU dengan jumlah total K/L/D mitra Deputi Bidang PPKD (2 kementerian dan 542 pemda).



Sasaran kegiatan “Meningkatnya Mutu hasil Penilaian Mandiri PK-APIP oleh APIP K/L/D” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Sasaran Program 9: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah” pada IKP 1: “Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3”.

3. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Mutu Hasil Penilaian Mandiri PK-APIP oleh APIP K/L/D

Penilaian mandiri PK-APIP merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan menilai secara mandiri level kapabilitas APIP masing-masing, yang diarahkan untuk perbaikan. Penilaian mandiri juga bagian dari upaya agar masing-masing APIP mempunyai kesadaran dan kemampuan mandiri untuk melakukan perbaikan internal. Mutu hasil penilaian mandiri PK-APIP menggambarkan pemahaman atas konsep PK APIP sekaligus kualitas proses penilaian yang dilakukan untuk, secara tepat, mengidentifikasi kesenjangan yang ada dengan ukuran/kriteria kapabilitas APIP.

Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja: 1) Persentase Saran Perbaikan terkait PK-APIP yang Ditindaklanjuti oleh APIP K/L/D; 2) Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3; 3) Persentase APIP Daerah dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 2 Plus (3 DC); dan 4) Persentase APIP Daerah dengan Kapabilitas APIP ≤ Level 2.

a. Persentase Saran Perbaikan (SP) terkait PK-APIP yang Ditindaklanjuti oleh APIP K/L/D Indikator ini diukur dengan membagi jumlah SP level 2 plus dan level 3 yang telah terbit

dengan jumlah APIP yang diajukan reviu oleh Perwakilan yang sebelumnya telah dilakukan bimtek dan penjaminan kualitas.

b. Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 Indikator ini diukur dengan membagi jumlah APIP K/L mitra Deputi Bidang PPKD yang

telah mencapai level 3 dengan jumlah seluruh K/L mitra Deputi Bidang PPKD (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa-PDTT).

c. Persentase APIP Daerah dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 2 Plus (3 DC) Indikator ini diukur dengan membagi jumlah APIP daerah yang telah mencapai kapabilitas

APIP ≥ level 2 plus (level 2 plus dan level 3) dengan jumlah total APIP daerah (542 pemda).d. Persentase APIP Daerah dengan Kapabilitas APIP ≤ Level 2 Indikator ini diukur dengan membagi jumlah APIP daerah yang mencapai kapabilitas APIP

≤ level 2 (level 2, level 1 plus, dan level 1) dengan jumlah total APIP daerah (542 pemda).

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Persentase Saran Perbaikan terkait PK-APIP yang Ditindaklanjuti oleh APIP K/L/D*

20% 27% 49% 71% 90%

Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

50% 50% 100% 100% 100%

Tabel 3.16 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Mutu Hasil Penilaian Mandiri PK-APIP oleh APIP K/L/D (Kegiatan 20)



Target yang ditetapkan pada IKK 1,2,3 merupakan akumulasi atas pencapaian target tahun sebelumnya. Untuk IKK 4 merupakan kondisi pada tahun bersangkutan (bersifat menurun)

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Komitmen K/L/D terkait Pengelolaan Risiko” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Sasaran Program 9: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah” pada IKP 3: “Persentase K/L dengan MRI ≥ Level 3”, IKP 4: “Persentase Pemda Prov dengan MRI ≥ Level 3”, dan IKP 5: “Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3”.

4. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Komitmen K/L/D terkait Pengelolaan Risiko

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Persentase APIP Daerah dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 2 Plus (3 DC)

61,81% 68,27% 73,80% 81,18% 88,56%

Persentase APIP Daerah dengan Kapabilitas APIP ≤ Level 2

38,19% 31,73% 26,20% 18,82% 11,44%

Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja: 1) Persentase K/L/D yang Memiliki Kebijakan Pengelolaan Risiko; 2) Persentase Pimpinan K/L/D/Sekda/Inspektur yang Menindaklanjuti Hasil Penilaian Manajemen Risiko Indeks; dan 3) Persentase Rekomendasi Strategis (Policy Brief) terkait penerapan MR kepada K/L Regulator yang ditindaklanjuti.a. Persentase K/L/D yang Memiliki Kebijakan Pengelolaan Risiko Indikator ini diukur dengan menjumlahkan K/L/D yang memiliki kebijakan Pengelolaan

Risiko yang mengatur tentang Framework MR yang meliputi Budaya, Sistem dan Proses dibandingkan dengan Populasi seluruh K/L/D.

b. Persentase Pimpinan K/L/D/Sekda/Inspektur yang Menindaklanjuti Hasil Penilaian Manajemen Risiko Indeks

Indikator ini diukur dengan membandingkan Jumlah rekomendasi strategis atas hasil Penilaian Manajemen Risiko Indeks yang ditindaklanjuti dengan seluruh rekomendasi yang disampaikan kepada Pimpinan K/L/D.

c. Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) terkait penerapan MR kepada K/L Regulator yang ditindaklanjuti

Indikator ini diukur dengan banyaknya produk rekomendasi strategis terkait penerapan MR kepada K/L Regulator yang ditindaklanjuti dengan seluruh rekomendasi yang disampaikan.



Sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko pada K/L/D” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Sasaran Program 9: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah” pada IKP 3: “Persentase K/L dengan MRI ≥ Level 3”, IKP 4: “Persentase Pemda Prov dengan MRI ≥ Level 3”, dan IKP 5: “Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3”.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Persentase K/L/D yang Memiliki Kebijakan Pengelolaan Risiko

2% 10% 18% 27% 41%

Persentase Pimpinan K/L/D/Sekda/Inspektur yang Menindaklanjuti Hasil Penilaian Manajemen Risiko Indeks

33% 33% 67% 67% 100%

Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) terkait penerapan MR kepada K/L Regulator yang ditindaklanjuti

1 1 1 1 1

Tabel 3.17 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Komitmen K/L/D terkait Pengelolaan Risiko (Kegiatan 20)

Target yang ditetapkan pada IKK 1 dan 2 merupakan akumulasi atas pencapaian target tahun sebelumnya, sedangkan pada IKK 3 adalah target tahunan

5. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko pada K/L/D

Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja: 1) Persentase Unit Kerja/OPD yang Memiliki Register Risiko dan RTP yang Dimutakhirkan Secara Berkala; 2) Persentase K/L/D yang Mencapai MRI L3; 3) Persentase K/L/D yang Mencapai MRI L2; dan 4) Persentase K/L/D yang Mencapai MRI L1.

a. Persentase Unit Kerja/OPD yang Memiliki Register Risiko dan RTP yang Dimutakhirkan Secara Berkala

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah K/L/D dengan seluruh Unit Kerja/OPD yang Memiliki Register Risiko dan RTP yang Dimutakhirkan Secara Berkala dengan total jumlah K/L/D.

b. Persentase K/L/D yang Mencapai MRI L3 Indikator ini diukur dengan membandingkan Jumlah K/L/D yang mencapai MRI L3

dengan jumlah seluruh K/L/D.c. Persentase K/L/D yang Mencapai MRI L2 Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah K/L/D yang mencapai MRI L2

dengan jumlah seluruh K/L/D.d. Persentase K/L/D yang Mencapai MRI L1 Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah K/L/D yang mencapai MRI L1

dibandingkan jumlah seluruh K/L/D.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Persentase Unit Kerja/OPD yang Memiliki Register Risiko dan RTP yang Dimutakhirkan Secara Berkala

33% 33% 67% 67% 100%

% K/L/D yang Mencapai MRI L3 2% 10% 18% 27% 41%% K/L/D yang Mencapai MRI L2 10% 22% 30% 39% 48%% K/L/D yang Mencapai MRI L1 88% 68% 52% 33% 11%

Tabel 3.18 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko pada K/L/D (Kegiatan 20)




Sasaran kegiatan “Meningkatnya Mutu Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP oleh K/L/D” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Sasaran Program 9: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah” pada IKP 2: “Persentase K/L/D dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3”.

6. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Mutu Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP oleh K/L/D

Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja: 1) Persentase Saran Perbaikan terkait Penyelenggaraan SPIP yang Ditindaklanjuti oleh K/L/D; 2) Persentase K/L/D yang Mencapai Maturitas SPIP L3; dan 3) Persentase K/L/D yang Mencapai Maturitas SPIP L2.a. Persentase Saran Perbaikan terkait Penyelenggaraan SPIP yang Ditindaklanjuti oleh K/L/D Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Saran Perbaikan terkait

Penyelenggaraan SPIP yang Ditindaklanjuti oleh K/L/D dengan jumlah seluruh saran perbaikan yang disampaikan.

b. Persentase K/L/D yang Mencapai Maturitas SPIP L3 Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah K/L/D yang mencapai Maturitas

SPIP L3 dengan jumlah seluruh K/L/D.c. Persentase K/L/D yang Mencapai Maturitas SPIP L2 Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah K/L/D yang mencapai Maturitas

SPIP L2 dengan jumlah seluruh K/L/D.



Sasaran kegiatan “Meningkatnya Perbaikan Governance, Risk Management, and Control (GRC) pada K/L/D” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Sasaran Program 9: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah” pada IKP 2: “Persentase K/L/D dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3”.



1 1 1 1 1


Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada K/L/D”.

Perbaikan GRC pada K/L/D perlu dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya melalui pemberian rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Deputi Bidang PPKD.

Indikator ini diukur dengan banyaknya produk rekomendasi strategis terkait dengan perbaikan GRC yang diberikan kepada K/L/D.


Sasaran kegiatan “Meningkatnya Kerangka Regulasi Implementasi SPIP” merupakan dukungan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Sasaran Program 9: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah” pada IKP 2: “Persentase K/L/D dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3”.

8. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kerangka Regulasi Implementasi SPIP

Keberhasilan pencapaian keluaran dari kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Ditetapkannya Maturitas SPIP sebagai Indikator Penilaian oleh K/L Regulator”.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Persentase Saran Perbaikan terkait Penyelenggaraan SPIP yang Ditindaklanjuti oleh K/L/D

20% 30% 40% 50% 60%

%K/L/D yang Mencapai Maturitas SPIP L3 58% 63% 68% 72% 77%%K/L/D yang Mencapai Maturitas SPIP L2 33% 30% 28% 26% 23%

Tabel 3.19 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Mutu Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP oleh K/L/D (Kegiatan 20)


Kerangka regulasi implementasi SPIP merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai landasan hukum sekaligus pendorong implementasi SPIP. Implementasi SPIP dapat diperkuat dengan dorongan kebijakan tidak hanya oleh BPKP, tetapi juga oleh K/L lain.

Indikator ini diukur dengan menjumlahkan K/L Regulator yang menetapkan Maturitas SPIP sebagai salah satu Indikator Penilaian Governance.

IKK 2020 2021 2022 2023 2024Ditetapkannya Maturitas SPIP sebagai Indikator Penilaian oleh K/L Regulator

0 1 2 3 4

Tabel 3. 21 Target IKK atas Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kerangka Regulasi Implementasi SPIP (Kegiatan 20)




Anggaran tersebut bersumber dari Rupiah Murni (RM). Selain bersumber dari RM, pendanaan Deputi Bidang PPKD juga disokong oleh Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) yang berasal dari Asian Development Bank (ADB) yang kemudian diselenggarakan dalam kegiatan State Accountability Revitalization (STAR) Lanjutan. STAR Lanjutan Nomor 3872 INO merupakan kelanjutan dari proyek STAR yang juga didanai oleh ADB dengan Loan Nomor 2927 INO.

B Kerangka Pendanaan Kegiatan

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik diperlukan adanya komitmen menyeluruh dari Pimpinan tertinggi sampai dengan pelaksana, sarana-prasarana, regulasi serta tentunya pendanaan yang mencukupi. Tabel Prakiraan Maju anggaran yang diusulkan Deputi Bidang PPKD sebagai berikut:

Nilai Anggaran (dalam Juta Rupiah)No Program 2020 2021 2022 2023 20241 Program 06: Program

Pengawasan Pembangunan5.071 12.361 19.764 20.237 21.349

Tabel 3. 22 Prakiraan Maju Anggaran Deputi Bidang PPKD Tahun 2020—2024







BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis (renstra) Deputi Bidang PPKD disusun sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPKP. Penyusunan renstra Deputi Bidang PPKD ini mengacu pada Renstra BPKP. Deputi Bidang

PPKD sebagai unit kerja BPKP mendapat amanat untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara dan daerah, akuntabilitas pembangunan nasional, dan peningkatan kualitas pengendalian intern K/L/D. Amanat tersebut menjadi landasan bagi Deputi Bidang PPKD dalam merumuskan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan.

Renstra Deputi Bidang PPKD tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Deputi Bidang PPKD yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Renstra ini merupakan panduan bagi unit kerja di lingkungan Deputi Bidang PPKD dalam menyusun perencanaan kegiatan pengawasan tahunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dokumen ini juga merupakan acuan dalam pelaksanaan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pencapaian kinerja Deputi Bidang PPKD.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, di antaranya kesiapan kelembagaan, proses bisnis internal unit kerja dan hubungan dengan mitra kerja Deputi Bidang PPKD. Oleh karena itu, dukungan dan komitmen seluruh jajaran pegawai Deputi Bidang PPKD, pengembangan kompetensi SDM berkelanjutan, sinergi dan koordinasi dengan mitra kerja, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi, serta pengembangan dan perbaikan metodologi pengawasan sangat diperlukan untuk membentuk ekosistem yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran Deputi Bidang

PPKD yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional.







68

matriks kinerja

dan pendanaan

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

BAD

AN P

ENG

AWAS

AN K

EUAN

GAN

DA

PEM

BAN

GU

NAN

5,07

1

12

,361

19

,764

20

,237

21

,349

Sa

sara

n St

rate

gis 1

: Men

ingk

atny

a Pe

ngaw

asan

Pe

mba

ngun

an a

tas A

kunt

abili

tas K

euan

gan

Neg

ara

dan

Dae

rah

Depu

� III

IKU

1: N

ilai p

oten

si p

ener

imaa

n ne

gara

/dae

rah

yang

te

real

isisa

si17

,284

31

,782

44,8

63

50

,222

55,5

31

IK

U 2

: Nila

i pen

gelu

aran

neg

ara/

daer

ah y

ang

efisi

en-

6,

211,

844

5,09

9,27

5

4,

487,

362

3,70

2,07

4

IK

U 3

: Nila

i pen

yela

mat

an k

euan

gan

nega

ra-

6,00

0

6,12

0

6,24

2

6,36

7

Sasa

ran

Stra

tegi

s 2: M

enin

gkat

nya

Peng

awas

an

Pem

bang

unan

ata

s Aku

ntab

ilita

s Pem

bang

unan

Nas

iona

l

IKU

2: J

umla

h Ke

giat

an P

riorit

as y

ang

terc

apai

sesu

ai ta

rget

9

9

9

9

9

Sasa

ran

Stra

tegi

s 5: M

enin

gkat

nya

Peng

awas

an

Pem

bang

unan

ata

s Kua

litas

Pen

gend

alia

n In

tern

K/

L/Pe

mda

/BU

IKU

1: P

erse

ntas

e AP

IP K

/L/D

den

gan

Kapa

bilit

as A

PIP ≥

Leve

l 333

.27%

46.8

8%59

.01%

70.9

6%76

.29%

IKU

2: P

erse

ntas

e AP

IP K

/L/D

den

gan

Mat

urita

s SPI

P ≥

Leve

l 357

.80%

62.9

4%68

.26%

72.4

8%76

.51%

IKU

3: P

erse

ntas

e AP

IP K

/L/D

/BU

den

gan

MRI

≥ L

evel

3- M

itra

D333

.33%

33.3

3%66

.67%

66.6

7%10

0.00

%- P

rov

5.88

%5.

97%

29.4

1%41

.18%

61.7

6%- K

ab/K

ota

2.36

%13

.71%

20.1

5%25

.00%

39.3

7%

PRO

GRA

M A

: 06

Prog

ram

Pen

gaw

asan

Pem

bang

unan

Sasa

ran

Prog

ram

(out

com

e) 7

: Men

ingk

atny

a Pe

ngaw

asan

at

as A

kunt

abili

tas K

euan

gan

dan

Kine

rja D

aera

h- I

KP 1

: Nila

i op�

mal

isasi

pen

dapa

tan

asli

daer

ah y

ang

tere

alisa

si (d

alam

juta

rupi

ah)

5,76

1

11

,918

16,8

24

18

,833

20,8

24

- I

KP 2

: Pot

ensi

pen

dapa

tan

asli

daer

ah y

ang

diop

�mal

isasi

(d

alam

juta

rupi

ah)

11,5

23

19,8

64

28

,039

31,3

89

34

,707

- IKP

3: N

ilai Efis

iens

i Pen

gelu

aran

Dae

rah

(dal

am ju

ta ru

piah

)0

6,21

1,84

4

5,

099,

275

4,48

7,36

2

3,

702,

074

- IKP

4: N

ilai P

enye

lam

atan

Pen

gelu

aran

Dae

rah

(dal

am ju

ta

rupi

ah)

-6,

000

6,

120

6,

242

6,

367

Sa

sara

n Pr

ogra

m (o

utco

me)

8: M

enin

gkat

nya

Peng

awas

an

atas

Aku

ntab

ilita

s Pem

bang

unan

Nas

iona

l- I

KP 1

: Jum

lah

KP y

ang

terc

apai

sesu

ai ta

rget

9

9

9

9

9

- I

KP 2

: Jum

lah

Prog

ram

Lin

tas S

ekto

ral P

emba

ngun

an D

aera

h ya

ng T

erca

pai S

esua

i Tar

get

-5

5

5

5

Sa

sara

n Pr

ogra

m (o

utco

me)

9: M

enin

gkat

nya

Peng

awas

an

atas

Kua

litas

Pen

gend

alia

n In

tern

pem

erin

tah

daer

ah- I

KP 1

: Per

sent

ase

APIP

K/L

/Pem

da d

enga

n Ka

pabi

litas

API

P ≥

Leve

l 333

.27%

46.8

8%59

.01%

70.9

6%76

.29%

- Mitr

a D3

1 da

ri 2

1 da

ri 2

2 da

ri 2

2 da

ri 2

2 da

ri 2

- Pro

v17

dar

i 34

21 d

ari 3

425

dar

i 34

30 d

ari 3

431

dar

i 34

- Kab

/Kot

a16

3 da

ri 50

823

3 da

ri 50

829

4 da

ri 50

835

4 da

ri 50

838

2 da

ri 50

8

- IKP

2: P

erse

ntas

e K/

L/Pe

mda

den

gan

Mat

urita

s SPI

P ≥

Leve

l 357

.80%

62.9

4%68

.26%

72.4

8%76

.51%

- Mitr

a D3

1 da

ri 3

2 da

ri 3

2 da

ri 3

3 da

ri 3

3 da

ri 3

- Pro

v28

dar

i 34

29 d

ari 3

430

dar

i 34

31 d

ari 3

431

dar

i 34

- Kab

/Kot

a28

5 da

ri 50

831

2 da

ri 50

833

9 da

ri 50

836

1 da

ri 50

838

3 da

ri 50

8

Uni

t Org

anis

asi

Pela

ksan

aPr

ogra

m/

Kegi

atan

Sasa

ran

Prog

ram

(Out

com

e)/S

asar

an K

egia

tan

(Out

put)

/Ind

ikat

orTa

rget

Alok

asi (

dala

m ju

ta ru

piah

)

Mat

riks

Kine

rja d

an P

enda

naan

69

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Uni

t Org

anis

asi

Pela

ksan

aPr

ogra

m/

Kegi

atan

Sasa

ran

Prog

ram

(Out

com

e)/S

asar

an K

egia

tan

(Out

put)

/Ind

ikat

orTa

rget

Alok

asi (

dala

m ju

ta ru

piah

)

- IKP

3: P

erse

ntas

e K/

L de

ngan

MRI

≥ L

evel

333

.33%

33.3

3%66

.67%

66.6

7%10

0%- M

itra

D31

dari

31

dari

32

dari

32

dari

33

dari

3- I

KP 4

: Per

sent

ase

Pem

da P

rov

deng

an M

RI ≥

Lev

el 3

5.88

%5.

97%

29.4

1%41

.18%

61.7

6%- P

rov

2 da

ri 34

5 da

ri 34

10 d

ari 3

414

dar

i 34

21 d

ari 3

4- I

KP 5

: Per

sent

aseP

emda

Kab

/Kot

a de

ngan

MRI

≥ L

evel

32.

36%

13.7

1%20

.15%

25%

39.3

7%- K

ab/K

ota

8 da

ri 50

848

dar

i 508

85 d

ari 5

0813

3 da

ri 50

820

0 da

ri 50

8Ke

giat

an 1

7: P

enga

was

an A

kunt

abili

tas K

euan

gan

Dae

rah

770

99

9

7,22

3

6,33

6

5,76

6

Dire

ktor

at 3

.1Sa

sara

n Ke

giat

an: P

enga

was

an a

tas N

ilai Efis

iens

i Pe

ngel

uara

n D

aera

h

- IKK

1: N

ilai Efis

iens

i Pen

gelu

aran

Pem

da (d

alam

juta

rupi

ah)

06,

211,

844

5,09

9,27

54,

487,

362

3,70

2,07

48

5927

127

127

1Sa

sara

n Ke

giat

an: P

enga

was

an a

tas K

egia

tan

Prio

ritas

(KP)

ya

ng d

itarg

etka

n- I

KK 1

: Jum

lah

KP y

ang

diaw

asi

1

1

1

1

1

18

5

204

22

4

246

27

1

- IKK

2: J

umla

h KP

yan

g te

rcap

ai se

suai

targ

et1

1

1

1

1

145

16

0

175

19

3

212

Sa

sara

n Ke

giat

an: M

enin

gkat

nya

Perb

aika

n G

over

nanc

e, R

isk

Man

agem

ent,

and

Cont

rol

(GRC

) pad

a K/

L/D

- IKK

1: P

erse

ntas

e ju

mla

h pe

mda

yan

g ak

unta

bel d

alam

pe

ngel

olaa

n ke

uang

an d

an k

iner

ja d

aera

h14

.76%

23.4

3%35

.42%

47.6

0%59

.96%

432

576

6,55

35,

626

5,01

2Da

na A

PBN

Kegi

atan

18:

Pen

gaw

asan

Aku

ntab

ilita

s Pro

gram

Lin

tas S

ekto

ral P

emba

ngun

an D

aera

h68

1

4,31

7

4,

749

5,

224

5,

746

D

irekt

orat

3.2

Sasa

ran

Kegi

atan

: Pen

gaw

asan

ata

s Op�

mal

isas

i PAD

- IKK

1: N

ilai o

p�m

alisa

si P

AD h

asil

peng

awas

an B

PKP

yang

di�n

dakl

anju�

deng

an p

enet

apan

kur

ang

baya

r ata

s PAD

(d

alam

juta

rupi

ah)

5,76

111

,918

16,8

2418

,833

20,8

140

465

511

562

618

Sasa

ran

Kegi

atan

: Pen

gaw

asan

ata

s Pot

ensi

Pen

dapa

tan

Asli

Dae

rah

- IKK

1: N

ilai p

oten

si p

ener

imaa

n Pe

ndap

atan

Asl

i Dae

rah

(dal

am ju

ta ru

piah

)11

,523

19

,864

28,0

39

31

,389

34,7

07

61

.846

551

156

261

8

Sasa

ran

Kegi

atan

: Pen

gaw

asan

ata

s Dan

a Tr

ansf

er- I

KK 1

: Nila

i Pen

yela

mat

an P

enge

lola

an D

ana

Tran

sfer

(dal

am

juta

rupi

ah)

-4,

000

4,

080

4,

162

4,

245

82

.323

125

528

030

8

Sasa

ran

Kegi

atan

: Pen

gaw

asan

ata

s Pem

biay

aan

Dae

rah

- IKK

1: N

ilai P

enye

lam

atan

Pem

biay

aan

Daer

ah

-2,

000

2,

040

2,

081

2,

122

0

357

392

432

475

Sasa

ran

Kegi

atan

: Pen

gaw

asan

ata

s Keg

iata

n Pr

iorit

as (K

P)- I

KK 1

: Jum

lah

KP y

ang

diaw

asi

6

6

6

6

6

21

0

1,00

0

1,

100

1,

210

1,

331

- I

KK 2

: Jum

lah

KP y

ang

terc

apai

sesu

ai ta

rget

6

6

6

6

6

21

0

369

406

447

491

Sasa

ran

Kegi

atan

: Pen

gaw

asan

ata

s Pro

gram

Lin

tas S

ekto

ral

Pem

bang

unan

Dae

rah

- IKK

1: J

umla

h Pr

ogra

m L

inta

s Sek

tora

l Pem

bang

unan

Dae

rah

yang

terc

apai

sesu

ai ta

rget

05

5

5

5

-

1,00

0

1,

100

1,

210

1,

331

Sa

sara

n Ke

giat

an: M

enin

gkat

nya

Perb

aika

n G

over

nanc

e, R

isk

Man

agem

ent,

and

Cont

rol (

GRC

) pad

a K/

L/D

- IKK

1: T

erse

dian

ya R

ekom

enda

si S

trat

egis

(Pol

icy

Brie

f )

kepa

da K

/L/D

2

2

2

2

2

11

7.2

431

474

521

573

70

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Uni

t Org

anis

asi

Pela

ksan

aPr

ogra

m/

Kegi

atan

Sasa

ran

Prog

ram

(Out

com

e)/S

asar

an K

egia

tan

(Out

put)

/Ind

ikat

orTa

rget

Alok

asi (

dala

m ju

ta ru

piah

)

Kegi

atan

19:

Pen

gaw

asan

Aku

ntab

ilita

s Keu

anga

n, P

emba

ngun

an, d

an T

ata

Kelo

la P

emer

inta

han

Des

a88

0

1,88

3

2,

165

2,

490

2,

863

D

irekt

orat

3.3

Sasa

ran

Kegi

atan

: Pen

gaw

asan

ata

s Keg

iata

n Pr

iorit

as (K

P)

yang

dita

rget

kan

- IKK

1: J

umla

h KP

yan

g di

awas

i1

1

1

1

1

185

21

3

245

28

1

324

- I

KK 2

: Jum

lah

KP y

ang

terc

apai

sesu

ai ta

rget

1

1

1

1

1

27

5

316

36

4

418

48

1

Sasa

ran

Kegi

atan

: Men

ingk

atny

a Ku

alita

s Has

il Pe

mba

ngun

an

Des

a

- IKK

1: P

erse

ntas

e de

sa y

ang

diau

dit k

iner

ja d

enga

n ha

sil b

aik

0%20

%30

%40

%50

%-

420

48

3

555

63

9

Sasa

ran

Kegi

atan

: Men

ingk

atny

a Pe

rbai

kan

Gov

erna

nce,

Ris

k M

anag

emen

t, an

d Co

ntro

l (G

RC) p

ada

K/L/

D- I

KK 1

: Ter

sedi

anya

Rek

omen

dasi

Str

ateg

is (P

olic

y Br

ief )

ke

pada

K/L

/D2

2

2

2

2

120

13

8

159

18

3

210

- I

KK 2

: Per

sent

ase

Jum

lah

desa

yan

g M

enyu

sun

lapo

ran

Pert

angg

ungj

awab

an K

euan

gan

Desa

40%

45%

50%

55%

60%

132

15

1

174

20

0

230

- I

KK 3

: Jum

lah

desa

yan

g m

ener

apka

n pe

ngel

olaa

n as

et d

esa

seca

ra m

emad

ai0

1500

3700

7500

1480

0-

450

51

8

595

68

4

- IKK

4: J

umla

h AP

IP y

ang

men

gim

plem

enta

sika

n A

plik

asi

Sist

em P

enga

was

an K

euan

gan

Desa

(Sisw

aske

udes

).20

100

150

200

250

169

19

4

223

25

7

295

Ke

giat

an 2

0: P

enga

was

an T

ata

Kelo

la P

emer

inta

h D

aera

h2,

740

5,16

3

5,

628

6,

187

6,

973

D

irekt

orat

3.4

Sasa

ran

Kegi

atan

: Pen

gaw

asan

ata

s Keg

iata

n Pr

iorit

as (K

P)

yang

dita

rget

kan

- IKK

1: J

umla

h KP

yan

g di

awas

i1

1

1

1

1

185

20

4

224

24

6

271

- I

KK 2

: Jum

lah

KP y

ang

terc

apai

sesu

ai ta

rget

1

1

1

1

1

14

5

160

17

5

193

21

2

Sasa

ran

Kegi

atan

: Men

ingk

atny

a AP

IP K

/L/D

yan

g m

enet

apka

n Ka

pabi

litas

API

P Le

vel 3

seba

gai I

KU- I

KK 1

: Per

sent

ase

APIP

K/L

/D y

ang

men

etap

kan

Kapa

bilit

as

APIP

Lev

el 3

seba

gai I

KU20

%27

%49

%71

%90

%60

4

650

70

0

750

Sa

sara

n Ke

giat

an: M

enin

gkat

nya

Mut

u ha

sil P

enila

ian

Man

diri

PK-

APIP

ole

h AP

IP K

/L/D

- IKK

1: P

erse

ntas

e Sa

ran

Perb

aika

n te

rkai

t PK-

APIP

yan

g Di�n

dakl

anju�

oleh

API

P K/

L/D

20%

27%

49%

71%

90%

979

1,

000

1,

000

1,

000

- IKK

2: P

erse

ntas

e AP

IP K

/L d

enga

n Ka

pabi

litas

API

P ≥

Leve

l 350

%50

%10

0%10

0%10

0%- I

KK 3

: Per

sent

ase

APIP

Dae

rah

deng

an K

apab

ilita

s API

P ≥

Leve

l 2

Plus

(3 D

C)61

.81%

68.2

7%73

.80%

81.1

8%88

.56%

- IKK

4: P

erse

ntas

e AP

IP D

aera

h de

ngan

Kap

abili

tas A

PIP ≤

Leve

l 2

38.1

9%31

.73%

26.2

0%18

.82%

11.4

4%Sa

sara

n Ke

giat

an: M

enin

gkat

nya

kom

itmen

K/L

/D te

rkai

t Pe

ngel

olaa

n Ri

siko

- IKK

1: P

erse

ntas

e K/

L/D

yang

Mem

iliki

Keb

ijaka

n Pe

ngel

olaa

n Ri

siko

2%10

%18

%27

%41

%40

9

470

54

1

622

71

6

- IKK

2: P

erse

ntas

e Pi

mpi

nan

K/L/

D/Se

kda/

Insp

ektu

r yan

g M

enin

dakl

anju�

Has

il Pe

nila

ian

Man

ajem

en R

isik

o In

deks

33%

33%

67%

67%

100%

61

70

81

93

107

- I

KK 3

: Ter

sedi

anya

Rek

omen

dasi

Str

ateg

is (P

olic

y Br

ief

) ke

pada

K/L

Reg

ulat

or1

11

11

91

105

12

1

139

16

0

71

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Uni

t Org

anis

asi

Pela

ksan

aPr

ogra

m/

Kegi

atan

Sasa

ran

Prog

ram

(Out

com

e)/S

asar

an K

egia

tan

(Out

put)

/Ind

ikat

orTa

rget

Alok

asi (

dala

m ju

ta ru

piah

)

Sasa

ran

Kegi

atan

: Men

ingk

atny

a Ku

alita

s Pen

gelo

laan

Ris

iko

pada

K/L

/D- I

KK 1

: Per

sent

ase

Uni

t Ker

ja/O

PD y

ang

Mem

iliki

Reg

ister

Ri

siko

dan

RTP

yan

g Di

mut

akhi

rkan

Sec

ara

Berk

ala

33%

33%

67%

67%

100%

374

38

8

447

51

4

591

- I

KK 2

: % K

/L/D

yan

g M

enca

pai M

RI L

32%

10%

18%

27%

41%

489

85

6

922

1,

085

1,

396

- I

KK 3

: % K

/L/D

yan

g M

enca

pai M

RI L

210

%22

%30

%39

%48

%0

00

00

- IKK

4 :

% K

/L/D

yan

g M

enca

pai M

RI L

188

%68

%52

%33

%11

%0

00

00

Sasa

ran

Kegi

atan

: Men

ingk

atny

a M

utu

hasi

l eva

luas

i Pe

nyel

engg

araa

n SP

IP o

leh

K/L/

D- I

KK 1

: Per

sent

ase

Sara

n Pe

rbai

kan

terk

ait P

enye

leng

gara

an

SPIP

yan

g Di�n

dakl

anju�

oleh

K/L

/D20

%30

%40

%50

%60

%37

4

388

44

7

514

59

1

- IKK

2: %

K/L/

D ya

ng M

enca

pai M

atur

itas S

PIP

L358

%63

%68

%72

%77

%46

0

763

81

7

849

91

3

- IKK

3: %

K/L/

D ya

ng M

enca

pai M

atur

itas S

PIP

L233

%30

%28

%26

%23

%0

00

00

Sasa

ran

Kegi

atan

: Men

ingk

atny

a Pe

rbai

kan

Gov

erna

nce,

Ris

k M

anag

emen

t, an

d Co

ntro

l (G

RC) p

ada

K/L/

D- I

KK 1

: Ter

sedi

anya

Rek

omen

dasi

Str

ateg

is (P

olic

y Br

ief

) ke

pada

K/L

/D1

11

11

91

105

12

1

139

16

0

Sasa

ran

Kegi

atan

: Men

ingk

atny

a ke

rang

ka R

egul

asi

Impl

emen

tasi

SPI

P- I

KK 1

: Dite

tapk

anny

a M

atur

itas S

PIP

seba

gai I

ndik

ator

Pe

nila

ian

oleh

K/L

Reg

ulat

or0

12

34

61

70

81

93

107

72

Documents

TAHUN 2020 2024 Renstra...pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk periode lima tahun ke depan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP Tahun