TAHUN 2019 - jogjaprov.go.idjamkesos.jogjaprov.go.id/assets/uploads/berita_attach/STANDAR_PE… · SK KEPAI-A BAI.A.I PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DIY ... Surat Pengantar

STANDAR PELAYANAN

BALAI PENYELENGGARA

JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DIY

BALAI PENYELENGGARA

JAMINAN KESEHATAN SOSISAL DIY

Jalan Prof. Dr. Sardjito No. 5 Yk

Telp. (0274) 562080

Website: Jamkesos.jogjaprov.go.id

TAHUN

2019

PEAdERIb$TIL${ DAERff.{ I}"4ERAH XSfI*MEUIA YffiYAKeRT'rdDINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTABALAI PEffTELEFIC'GARA JA&dIF{-AIS iGSffiiA"T"Ait- SOSIAL

JI* PROF- DR- SARlrrrTlS:g*- 5 Y'CIGYAKAH*A "ELPIFEIL

{O2?4} ffi2*80Web: www.i amkesos.ioei aprov. go. id Email i amkesos.provdiy@gmai1. com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIALDIY

NOMOR 44A/ il93o TAHUN 2419

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BALAI FE}YYELENGGARA JAMINAN I{ESE}TATAN SOSIAI, DIY

KEPALA BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DIY

Menimbang : h. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraanpelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggavaar\pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastianhak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait denganpenyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggarapelayanan publik w4iib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddala,n huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BalaiPenyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dry tentangPenetapan Standar Pelayanan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentangPernbentukan Daerah Istimewa Jogiakarta (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3

Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahIstimewa Jogiakarta (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 8271;

2. Undang-Undang Nomor L4 TahunKeterbukaan Informasi Publik

2008 tentang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan

2

3

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

58);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5

Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1

Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63

Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta

DIY;

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87

Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada

Dinas Kesehatan.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KE?IGA

XEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan pada Balai Penyelenggara JaminanKesehatan Sosial DIY sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Pelayanan pada Balai Penyelenggara JaminanKesehatan Sosiai DIY meliputi mang lingkup peiayanan jasa.

Standar Felayanan sebagaimana dimaksud dalam DikumKESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksanadan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Fela5'anst o1.1t

pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakatdalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Standar. PelaSranan sebagaimana dimaksud dalam' DilctumKESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejakditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di YOGYAKARTA

neda tanosal 1 E An#l ?O1 O

Kepala Balai Penyelenggara JaminanKesehatan Sosial DIY

drg. Puspito Ekowati, M.Kes. ,Nh

NrP. 1963A277 198901 2 001

Kesehatan DIY

tutie, M.Kes.

99303 2 A06

Mengetahui

LAMPIRAN ','

SK KEPAI-A BAI.A.I PENYELENGGARA

JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DIY

NOMOR 4401 ot53 T

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELq,YANAN

PADA BALAT PEI\TYELENGGARA JAMINANKESEHATAN SOSIAL DTY

A. PEHDAHULUAIT

Dasar Hukum

Unit Pelaksana Teknis (UPT! Balai Fen3relenggara Jamkesos {Bapel Jamkessos!ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yograkarta Nomor 87Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tbgas, Fungsi danTata Kerja unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan. UPT Bapel Jamkessosterdiri dari:

a. Kepala Balpib. Subbagian Tirta Usahac. Seksi KepesertAan dan Pengembangan Jaminand. Seksi Peiayanan Jaminan Kesehatan; dane. Jabatan Fungsional.

1. Tlrgas dan Fungsi Balai

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial mempunyai tugasmenyelenggarakan kegiatan di bidang jaminan kesehatan bagi masyarakatDIY untuk meningkatkan persentase penduduk miskin yang mendapatkanlayanan jaminan kesehatan.

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial mempunyai fungsi:1. Penyusunan program kerja Balai;2. Penyelenggaraan manajemen kepesertaan dan pengembangan jaminan

kesehatan sosial;3. Penyelenggaraan man4jemen pelayanan jaminan kesehatan;4. Penyelenggaraan manajemen klaim;5. Pelaksanaan ketatausahaan;6. Pemantauan, evaluasi dan penSrusunan laporan pelaksanaan program

Balai; dan7. Pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsi UPT

6

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan,

keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan,

kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja

Fungsi:

a. Penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;

b. Penyusunan program kerja Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan

Sosial;

c. Pelaksanaan verifikasi pembayaran klaim;

d. Pengelolaan kearsipan;

e. Pengelolaan keuangan;

f. Pengelolaan kepegawaian;

g. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;

h. Pengelolaan barang;

i. Pelaksanaan kehumasan;

j. Pengelolaan kepustakaan;

k. Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem

informasi;

l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;

m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian

Tata Usaha; dan

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsi UPT.

3. Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan

Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan mempunyai tugas

menyelenggarakan manajemen kepesertaan dan pengembangan jaminan

kesehatan sosial.

Fungsi :

a. Penyusunan program kerja Seksi Kepesertaan dan Pengembangan

Jaminan;

b. Pelaksanaan pendaftaran, pelayanan, dan pengembangan kepesertaan

serta tata kelola data peserta;

c. Pelaksanaan verifikasi kepesertaan jaminan kesehatan;

d. Pelaksanaan pengembangan paket manfaat jaminan kesehatan;

e. Perhitungan besaran premi dan pengumpulan premi;

f. Pelaksanaan pelayanan informasi jaminan kesehatan semesta;

g. Pelaksanaan penanganan keluhan peserta;

7

h. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi

Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsi UPT.

4. Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan

Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan penjaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Balai

Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial.

Fungsi :

a. Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan;

b. Pelaksanaan verifikasi pelayanan kesehatan;

c. Pelaksanaan verifikasi pembiayaan jaminan kesehatan;

d. Pelaksanaan audit medik pelayanan kesehatan

e. Pengembangan dan pengkoordinasian kemitraan/jejaring dengan

pemberi pelayanan kesehatan;

f. Pelaksanaan utilisasi review;

g. Pelaksanaan kajian regulasi, mutu, dan standar pelayanan;

h. Pelaksanaan kendali mutu pelayanan;

i. Pelaksanaan penjaminan kesehatan;

j. Pelaksanaan pelayanan penjangkauan pemeliharaan kesehatan;

k. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi

Pelayanan Jaminan Kesehatan; dan

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsi UPT.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di

bidang keahliannya masing-masing.

b. Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan

kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh

seorang tenaga fungsional senior.

c. Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.

d. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan

beban kerja.

e. Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

8

A. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY

Jenis Pelayanan : Pelayanan Verifikasi Kepesertaan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan

Pelayanan

1. Pelayanan Kepesertaan (Untuk yang memiliki kartu

Jamkessos).

✓ Untuk keperluan rawat jalan.

Peserta menunjukkan kartu peserta Jamkessos, Kartu

Keluarga, KTP dan rujukan dari Puskesmas/Dokter

keluarga/Bidan Praktek Swasta.

✓ Untuk keperluan rawat inap,

Peserta menunjukkan kartu Jamkessos, Kartu Keluarga,

KTP, SKTM, dan rujukan dari IGD/Puskesmas/Dokter

keluarga/Bidan Praktek Swasta/surat keterangan dirawat.

✓ Data di verifikasi

✓ Diserahkan lembar verifikasi

✓ Dibawa ke loket penjaminan untuk dibuatkan SEP ( Surat

Eligibilitas Peserta)

2. Pelayanan Kepesertaan dengan rekomendasi.

✓ Untuk keperluan rawat jalan.

Peserta menunjukkan surat rekomendasi dari instansi

yang berwenang (sesuai Pergub No. 63 tahun 2016)

kepada Gubernur melalui Balai Penyelenggara Jaminan

Kesehatan Sosial DIY dengan dilampiri Kartu Keluarga,

KTP, SKTM, dan rujukan dari Puskesmas/Dokter

keluarga/Bidan Praktek Swasta.

✓ Untuk keperluan rawat inap,

Peserta menunjukkan surat rekomendasi dari instansi

yang berwenang (sesuai Pergub No. 63 tahun 2016)

kepada Gubernur melalui Balai Penyelenggara Jaminan

Kesehatan Sosial DIY dengan dilampiri Kartu Keluarga,

KTP, SKTM, dan rujukan dari IGD/Puskesmas/Dokter

9

keluarga/Bidan Praktek Swasta /surat keterangan

dirawat.

✓ Data diverifikasi

✓ Diterbitkan SEP ( Surat Eligibilitas Peserta)

2. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

ALUR UNTUK MENDAPATKAN SEP

Keterangan :

1) Pasien dengan kartu maupun pasien dengan rekomendasi

melakukan pendaftaran.

2) Petugas akan melakukan verifikasi persyaratan, antara lain:

Kartu kepesertaan, Kartu Keluarga, KTP, SKTM, Rujukan,

Surat Keterangan dirawat.

3) SEP diterbitkan.

3. Jangka waktu

penyelesaian

Waktu Pelayanan:

- Hari Senin s/d Kamis : 08.00 - 15.30

- Hari Jumat : 08.00 - 11.30

13.00 - 14.00

Waktu penyelesaian pelayanan adalah < 10 menit.

PASIEN

DENGAN KARTU

Melakukan verifikasi:

1. Kartu Jamkesta

2. KK

3. KTP

4. SKTM 5. Rujukan

6. Surat Keterangan

dirawat

Melakukan verifikasi:

1. Rekomendasi

2. KK

3. KTP

4. SKTM 5. Rujukan

6. Surat Keterangan

dirawat

Rujukan

Mencatat dalam buku

induk

Mengisi formulir permintaan Memberi nomor sampel Menerima pembayaran

PASIEN

DENGAN REKOMENDASI

Menerbitkan SEP

Menerbitkan SEP

10

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (gratis)

5. Produk pelayanan Surat Eligibiltas Peserta (SEP)

6. Penanganan

pengaduan,

saran, dan

masukan

a. Kotak pengaduan

b. Pohon kritik dan saran

c. Telepon/fax: (0274) 562080

d. Email: [email protected]

e. Website: jamkesos.jogjaprov.go.id

KOMPONEN MANUFACTURING

1. Dasar Hukum a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87



Dinas Kesehatan

b. Pergub no 63 tahun 2016 tentang Jamainan Kesehatan

Semesta

2 Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

Dalam memberikan layanan penerbitan SEP, Kepala Seksi

Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan menyediakan ruang

layanan berupa ruang desk layanan penerbitan SEP yang

dilengkapi dengan : 1 unit PC terkoneksi dengan internet, meja,

kursi, alat tulis.

3. Kompetensi

Pelaksana

Petugas penerbitan SEP memiliki kompetensi sesuai dengan

ketugasan di Seksi KPJ

4. Pengawasan

internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan

terhadap pelaksana dilakukan oleh pejabat eselon IV.

Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat

eselon III, dan pejabat eselon III dilakukan oleh pejabat eselon II

5. Jumlah pelaksana 3 orang

6. Jaminan

pelayanan

1. Layanan verifikasi kepesertaan diberikan sesuai prosedur

yang telah ditentukan;

2. Layanan verifikasi kepesertaan diberikan oleh petugas yang

telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.

7. Jaminan

keamanan dan

keselamatan

pelayanan

Surat Eligibilitas Peserta (SEP) yang diberikan dijamin

keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

mailto:[email protected]

8. Evaluasi kinerja

Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2

{dua} kali datam 1 {satu} tahun untuk selanjutnya dilakukanperbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu sertakinerja pelayanan.

9. Aksesibilitas

10. Waktu Pelayanan Hari Senin s/d KamisHari Jumat

08.00 - 15.30o8.oo - 11.3013.00 - 14.00

Kepala Balai Penyelenggara Jaminan

1:M.Kes.

1 2 0a1v

11

12


Jenis Pelayanan : Pelayanan Verifikasi Pelayanan Jaminan Kesehatan


NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan

Pelayanan

Pengajuan klaim disampaikan kolektif secara rutin paska

pelayanan pada bulan berikutnya dikirimkan melalui:

a. Secara langsung datang ke Balai Penyelenggara Jaminan

Kesehatan Sosial DIY, atau

b. Polling Verifikasi Jamkesos di Pemda Kabupaten/ Kota,

atau

c. Kunjungan supervisi Tim Bapel, atau

d. Event Pelayanan Kesehatan Terpadu.

Syarat pengajuan klaim :

a. Surat Pengantar Penanggungjawab memuat rekap total

biaya.

b. Data elektronik pelayanan oleh PPK I atau fasilitas

penunjang diagnostik

c. Berkas hardcopy bukti layanan dan pendukung layanan

sebagai berikut :

1) Bukti perawatan

2) Resume medis dengan penulisan diagnosa akhir

3) Resume tindakan operatif jika ada tindakan

4) Hasil layanan penunjang diagnostik

5) Resume hasil pemeriksaan

6) Formulir isian data pasien dilengkapi nomor kontak

telepon.

d. Pendukung tagihan (billing) sebagai berikut :

1) Rincian biaya tindakan

2) Rincian penunjang diagnostik, obat-obatan, bahan medis

habis pakai

3) Kuitansi pembiayaan perpasien ditandatangani pimpinan

PPK I

4) Rujukan bila diperlukan

5) Formulir klaim pemeriksaan pemantauan Posbindu

6) Formulir klaim pemeriksaan penunjang diagnostik

13

e. Khusus untuk penyediaan bahan screening dilampirkan

rincian bukti pemeriksaan screening dan data penerima

pemeriksaan setiap pasien.

2. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur layanan

pengaduan

ALUR VERIFIKASI PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN

Keterangan :

1. Penerimaan file dan berkas (status kelengkapan)

2. Verifikasi administrasi klaim

a. Verifikasi dilaksanakan per pasien untuk menilai

kelengkapan, ketepatan, kelayakan surat permohonan

pembayaran, resume, berkas pelayanan dan data

elektronik pelayanan.

b. Berkas dan data elektronik klaim yang belum lengkap

diberikan status berkas / data elektronik titipan dengan

batas waktu. Apabila dalam batas waktu berkas / data

elektronik belum diserahkan akan dikembalikan kepada

PPK.

c. Berkas dan data elektronik klaim yang telah lengkap akan

diberikan berita acara serah terima klaim dan akan

diproses untuk tahap verifikasi selanjutnya.

3. Verifikasi pelayanan per pasien untuk menilai kesesuaian,

ketepatan, kelayakan dan kelengkapan bukti pelayanan

4. Audit Medik per pasien untuk menilai kesesuaian dan

ketepatan dari aspek medik

5. Verifikasi pembiayaan per pasien untuk menilai kesesuaian

pengajuan biaya dengan ketentuan tarif yang berlaku

6. Penetapan hasil verifikasi dan besaran biaya berdasar hasil

verifikasi administrasi, pelayanan, audit medik dan verifikasi

pembiayaan

7. Pengajuan pembayaran ke bagian keuangan

Verifikasi

pelayanan

Audit

medik

Verifikasi

pembiayaan

Penetapan

hasil

verifikasi &

besaran

biaya

Penerimaan

file dan

berkas

Verifikasi

administrasi

klaim

Pengajuan

pembayaran

ke bagian

keuangan

14

Catatan:

a. Proses verifikasi melibatkan aktifitas pemeriksaan berkas

dan file pelayanan, konfirmasi di berbagai tingkatan sesuai

permasalahan serta pemenuhan kelengkapan.

b. Proses verifikasi secara keseluruhan 25 hari setelah klaim

dinyatakan lengkap (berita acara serah terima bekas dan

data elektronik).

c. Feedback hasil verifikasi dan penetapan biaya

disampaikan secara elektronik

3. Jangka waktu

penyelesaian

25 hari sejak berkas klaim yang diajukan dinyatakan lengkap

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk pelayanan Hasil verifikasi klaim

6. Penanganan

pengaduan,

saran, dan

masukan

a. Grup whatsapp PPK

b. Kotak pengaduan

c. Pohon kritik dan saran

d. Telepon/fax: (0274) 562080

e. Email: [email protected]

f. Website: jamkesos.jogjaprov.go.id


1. Dasar Hukum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87



Dinas Kesehatan

2 Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

Ruangan verifikasi klaim yang dilengkapi dengan fasilitas

sembilan (9) unit PC terkoneksi dengan internet, printer, alat

tulis, meja, dan kursi.

3. Kompetensi

Pelaksana

Petugas telah mengikuti pelatihan verifikasi klaim

4. Pengawasan

internal







6. Jaminanpelayanan

1. Layanan verifrkasi pelayanan jaminan kesehatandilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan

2. Layanan verifikasi pelayanan jaminan kesehatandilaksanakan oleh petugas yang telah mendapatkanpenugasan dari atasan langsung.

t. Jaminankeamanan dankeselamatanpelayanan

1. Hasil Verifikasi pelayanan jaminan kesehatan ddarninkeabsahannya dan dapat dipertanggungiawabkan

2. Verifikator pelayanan jaminan kesehatan telah mendapatkanpenugasan dari atasan langsung;

8. Evaluasi kinerjaPelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan irri diiakukan minimal 2(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukanperbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu sertakinerja pelayanan-

9. Aksesibilitas t

10. Waktu Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai jam kerja kantor-

Kepala Balai Penyelenggara JaminanKesehatan Sosial DlY,

i.^"*.,612001

15

16


Jenis Pelayanan :Pelayanan Verifikasi Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan


NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan

Pelayanan

Verifikator pelayanan menyerahkan berkas klaim lengkap

disertai dengan hasil verifikasi dan lembar proses verifikasi

pembayaran klaim yang telah ditandatangani oleh penanggung

jawab kepada verifikator pembayaran klaim.

2. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur layanan

pengaduan

ALUR PEMBAYARAN KLAIM

Keterangan:

1. Petugas menerima berkas dan hasil verifikasi dari verifikator

pelayanan

2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pendukung

3. Petugas melaksanakan verifikasi keuangan

4. Petugas membuat daftar rencana pembayaran klaim

5. Petugas menyiapkan lembar bend.26

Memeriksa

Kelengkap-

an Berkas

Melaksanak-

an Verifikasi

Keuangan

Membuat Daftar

Rencana

Pembayaran

Menyiapkan

lembar

Bend.26

Melakukan

pembayaran

dengan Cash

Management

Siystem

Mencetak bukti

pembayaran

Input rekap data

pembayaran

Penandatang

anan Bend

26

Mengirimkan rekap

pembayaran ke PPK

Membuat laporan

kepada pimpinan

Menyerahkan

berkas klaim ke

unit pengolah

arsip

Menerima

Berkas & Hasil

Verifikasi

17

6. Petugas melakukan pembayaran dengan Cash Management

System

7. Petugas mencetak bukti pembayaran klaim untuk diajukan

sebagai surat pertanggungjawaban

8. Petugas memohonkan tanda tangan bend.26 kepada pejabat

yang berwenang

9. Petugas menginput rekapitulasi data pembayaran klaim

10. Mengirimkan rekap pembayaran ke PPK melalui email

11. Petugas menyampaikan laporan pembayaran klaim kepada

pimpinan

12. Petugas menyerahkan berkas klaim kepada unit pengolah

arsip Bapel Jamkessos DIY.

3. Jangka waktu

penyelesaian

Paling lambat 15 hari kerja sejak berkas klaim diterima dari

verifikator pelayanan.

4. Biaya/tarif Biaya klaim dibebankan pada anggaran APBD DIY.

5. Produk pelayanan Rekapitulasi pembayaran klaim

6. Penanganan

pengaduan,

saran, dan

masukan

a. Kotak pengaduan

a. Pohon kritik dan saran

b. Telepon/fax: (0274) 562080

c. Email: [email protected]

d. Website: jamkesos.jogjaprov.go.id


1. Dasar Hukum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87

Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas

Kesehatan

2 Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

Ruangan pembayaran klaim yang dilengkapi dengan fasilitas

satu (1) unit PC terkoneksi dengan internet, printer, alat tulis,

meja, dan kursi.

3. Kompetensi

Pelaksana

Petugas memahami alur dan prosedur pembayaran klaim dan

telah mengikuti pelatihan verifikasi.

4. Pengawasan

internal






5. Jumlah pelaksana 2 orartg

6. Jaminan

pelayanan

t. Pelayanan Verif,kasi Pernbayarar,r Klaim Jaminan Kesehatar,rdilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan;

2. Pelayanan Verifikasi Fembqyaran Klaim Jarninan Kesehatandilakukan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasandari atasan langsung.

7. Jarninankeamanan dankeselaonratacepelayanan

1. Hasil Verifrkasi Pembayaran Klaim Jaminan KesehatanPetugas Pelayanan dijasin keabsahannya dan dapatdipertarrggu:agiaurabkan

2. Verifikasi Pembayaran Klaira Jaminan Kesehatan telahmer;d,a.yatkan perrtrgasan d, an atasan langsung;

8. Evaluasi kinerja

Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2(dua) kali dalaflo. I (satu) tahrre untrrk selaqiutrrya difakrkanperbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu sertakinerja pelayanan.

9. Aksesibilitas '

10. Waktu PeLayanarl- PeLayanan dilaksanakan sesuai jarn keqia kantor-


il.^"*.t2aot\w

18

19


Jenis Pelayanan :Layanan Informasi Publik


NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan

Pelayanan

1) Warga Negara Indonesia.

2) Mengisi formulir permintaan Informasi Publik.

3) Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy

KTP/ identitas lain.

4) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi

publik dengan mencantumkan sumber dari mana

memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk

kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

2. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur

2. Pemohon menyebutkan identitas

Diproses

Ditolak

1.pemohon mengajukan

permintaan informasi publik

3. Petugas memverifikasi

keperluan pemohon dan

memberikan bukti

4. Petugas memberikan data

informasi

20

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di

meja pelayanan informasi

2. Pemohon melengkapi persyaratan

3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi

petugas berupa :

a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan

bukti permohonan

b. Permohonan ditolak

4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan

pemohon

Media Informasi :

1. Melaluai Website atau email;

Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada

website (Jamkesos.jogjaprov.go.id), yang sebelumnya

mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email

dengan alamat : [email protected]

2. Melalui Telepon/fax;

Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di

nomor (0274) 562080

3. Langsung.

Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan

alamat Jalan Prof. Dr. Sardjito No. 5 Yogyakarta

3. Jangka waktu

penyelesaian

1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan

permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon

informasi publik memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan;

2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumnetasi (PPID) akan

menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi

yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak.

Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7

(tujuh) hari kerja;

3) Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi

publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax

ataupun jasa pos.


21

4. Biaya/tarif Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan

informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya),

sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon

informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan

fotocopy sendiri disekitar gedung Balai Penyelenggara

Jaminan Kesehatan Sosial DIY, atau menyediakan CD/DVD

kosong atau flashdisk untuk perekam data dan informasi.

5. Produk pelayanan Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Balai Penyelenggara Jaminan

Kesehatan Sosial DIY, antara lain :

1) Informasi kepesertaan Jamkesta

2) Penjaminan kesehatan

3) Pengajuan klaim

4) Pembayaran klaim

6. Penanganan

pengaduan,

saran, dan

masukan

a. Kotak pengaduan


c. Telepon/fax: (0274) 562080




1. Dasar Hukum c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik

2 Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

Dalam memberikan layanan informasi publik, Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumnetasi menyediakan ruang layanan

berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik yang dilengkapi

dengan fasilitas 1 unit PC terkoneksi dengan internet,; Meja;

Kursi; Telepon; Formulir Permohonan Permintaan Informasi;

Formulir Tanda Bukti Penerimaan Informasi; Formulir Tanda

Bukti Penyerahan Informasi dan Daftar Informasi Publik

3. Kompetensi

Pelaksana

Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan

langsung.

4. Pengawasan

internal







6. Jaminan

pelayanan

1. Layanan informsi kepesertaan diberikan sesuai proseduryang telah ditentukan;

2. Layanan informasi diberikan oleh petugas yang telahmendapatkan penugasan dari atasan langsung.

7. Jaminankeamanan dankeselamatanpelayanan

1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapatdipertan ggungiawabkan ;

2. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkanpenugasan dari atasan langsung;

8. Evaluasi kinerja

Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukanperbaikan untrlk menjaga dan mening!<atkan rnutu sertakinerja pelayanan.

9. Aksesibilitas

10. Waktu Pelayanan Pelayanan informasi dilaksanakan sesuai jam kerja kantor,kecrrali melalui web atau email waldrr tid.ak dibatasi-

,.--"t^r ! r-r,

l,/t\YV'/-$/tY/ )r</".

Kepala Balai Penyelenggara JaminanKesehatan Sosial DIY,

lfati. M.Kes.tw98901 2 001 u

D r et

22

23


Jenis Pelayanan : Pelayanan Layanan Pengaduan


NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan

Pelayanan

Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan

data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sistem,

mekanisme, dan

prosedur layanan

pengaduan

ALUR UNTUK MENYAMPAIKAN PENGADUAN

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan pengaduan dengan hadir di meja

pengaduan

2. Pemohon melengkapi persyaratan, menulis pengaduan di

formulir pengaduan

3. Petugas menyelesaikan pengaduan

4. Petugas memberikan tanggapan atas pengaduan pelayanan

publik secara resmi

Media Informasi :

1. Melalui website atau email;

2. Pemohon melengkapi formulir

pengaduan/menulis pengaduan

elalui web/email

Diproses

1.pemohon datang

langsung/tidak

langsung

3. Petugas

menyelesaikan

permasalahan

pengaduan

4. Petugas memberikan

tanggapan resmi

24

Dapat menyampaikan pengaduan melalui website

(Jamkesos.jogjaprov.go.id), yang sebelumnya mengisi

formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan

alamat : [email protected]

2. Kotak Pengaduan

Datang langsung ke Desk Layanan Informasi dan

pengaduan, dengan alamat Jalan Prof. Dr. Sardjito No. 5

Yogyakarta

3. Jangka waktu

penyelesaian

1) Proses penyelesaian dalam penyelesaian pengaduan

dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan;

2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Petugas

pengelola pengaduan akan menyampaikan tanggapan

secara resmi. Petugas pengaduan dapat memperpanjang

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon informasi

publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax

ataupun website.

4. Biaya/tarif Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya.

5. Produk pelayanan Tanggapan Pengaduan Pelayanan Publik

6. Penanganan

pengaduan,

saran, dan

masukan

a. Kotak pengaduan


c. Telepon/fax: (0274) 562080




1. Dasar Hukum a. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013

b. Peraturan Menpan RB RI No. 24 Tahun 2014

2 Sarana,

prasarana,

dan/atau fasilitas

Dalam memberikan layanan pengaduan, disediakan ruang

layanan berupa ruang Desk Layanan Pengaduan yang

dilengkapi dengan fasilitas 1 unit PC terkoneksi dengan

internet; Meja; Kursi; Telepon; dan Formulir Pengaduan.

3. Kompetensi Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan



3. Kompetensi

Pelaksana

Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasanlangsung.

4. Pengawasan

internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasanterhadap pelaksana dilakukan oleh pejabat eselon IV.Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabateselon III, dan pejabat eselon III dilakukan oleh pejabat eselonil.

5. Jumlah pelaksana l orang

6. Jaminan

peiayanan

1. Layanan pengaduan diberikan sesuai prosedur yang telahditentukan;

2. Layanart pengaduan diberikan oleh petugas yang telahmendapatkan penugasan dari atasan langsung.

7. Jaminankeamanan dankeselamatanpelayanan I

1. Tindak lanjut dari pengaduan yang diberikan dijaminkeabsahannya dan dapat dipertanggungiawabkan ;

2. Petugas pengaduan telah mendapatkan penugasan dariatasan langsung.

8. Evaluasi kingrja

Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2

{dua} kali dalam 1 {satu) tahun untuk selanjutnya dilakukanperbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu sertakinerja pelayanan.

9. Aksesibilitas

10. Waktu Pelayanan Pelayanan pengaduan dilaksanakan sesuai jam keq'a kantor,kecuali melalui web atau email walrhr tidak dibatasi.


25

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTADINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIALJL. PROF. DR. SARDJTTO NO. 5 YOGYAKARTA TELP/FM. (0274) 562080

Web: www.ismkesos.iosioprov.so.id Email: jamkesos.provdiy@;mail.com

MAKLUMAT PELAYANAN

(I{AMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDARPELAYANAN YANG TELAH DITETAPI{AN DAIiI APABILA

TIDAK MENEPATI JANJI, I{AMI SIAP MENERIMA SANKSISESUAI KETENTUAN PERATURAIiI PERUNDANG.

UNDANGAN YANG BERLAKU''

Yograkarta,

enggara Pelayanan

IW4LI. IYI.I\UD. A

elstr 2 oorw-1.%Y'Yz

PEME,RINTAH DAERAH DAERAH ISTIME,WA YOGYAKARTADINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIALJL.PROF.DR.SARDJIToNo.5YOGYAKARTATELP/FM'(0274)562080

Llteb: www.ismkesos.iosioDrov.so,id Email: [email protected]

BERITA ACARANoMoR 44o I ollsg

TENTANGPEMBAHASAN STANDAR PELAYANAN

PADA BALAI PENYBLENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DIY

pada hari ini tanggal 26 bulan Maret Tahun 2O\9 bertempat di Aula BalaiPenyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY telah dilakukan Rapatpembahasan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan verifikasikepesertaan, verifikasi pelayanan jaminan kesehatan, verifikasipembayaran klaim jaminan kesehatan, layanan informasi publik, dan

layanan pengaduan pada Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

DIY, dengan hasil sebagai berikut :

1. Konsep Surat ,Keputr,rsan yang telah dibuat telah diparaf olehseluruh anggota Tirn Standar Pelayanan serta PirnpinanPenyelenggara.

2. Rancangan Standar Pelayanan telah dibuat dan dibahas akandiprrblikasikan rnulai tanggal 27 Maret 2C_19 r.rntuk rnendapatkanrnasrrkan / tanggapan dari rnasyarakat'

3. Mas1.kan dari rnasyarakat diterirna paling larnbat tanggal 5 April2019.

4. Perbaikan Rancangan Standar Pelayanan diselesaikan palinglarnbat tanggal 14 APril 2019.

5. penetapan Standar Pelayanan akan dilaksanakan pada tanggal 15

April 2OL9.

Dernikian Berita Acara Rapat Pernbahasan Standar Pelayanan inidibuat untuk dilaksanakan sebagairnana lrlestinya.

DITANDATANGANI OLEH:

No. NAMA INSTANSI JABATAN TANDA

TANGAN

I ,lrq RiPCI Ebcwqti , t4"ket. Bapel Jornte,ssos DV kupoto sa?el JarnLersos \A/-2 Yonti F,uuarnirrgsih , \{, Mec. Bowt JoYnk€lscs Dt't Kasubbae Tu /Q4JJ

M'A9ur ?ripn6, 5kM. M'l€ Bopt JamF€sso( 0 rt' ktrte kepsettzinn Y-64

YYol1yu Wicli Astuti , s\<M, flP. Bop\ JonrFesos Dl'r Karte kuronon Jarnler t'--^/5 Hendcl Suparman ?Qfoson Vcbory + pnciuKung -9b0/ct &)6 Art{ [gr, Ntqrc\no ?sun ?annrluhon -ty,od Slop \<nourfl qh7 .Fitf ; w0 lo n ct a ni {3cr pel ;}61P! elror 0f o**A

P:. l' . Sqt+tt"gr ., " _&

Documents

TAHUN 2019 - jogjaprov.go.idjamkesos.jogjaprov.go.id/assets/uploads/berita_attach/STANDAR_PE… · SK KEPAI-A BAI.A.I PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DIY ... Surat Pengantar