Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Disusun Oleh: Dra. Imas Yuliasari Neni Nurlaela,S.Pd Dra. Kurniati Drs. Slamet Sukamto,MM
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
(PP PAUD dan Dikmas) Jawa Barat Tahun 2017
Kata Pengantar
Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Mahir dalam Jaringan dikembangkan untuk
memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan namun terhambat
pada waktu dan jarak. Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Mahir
dalam Jaringan dirancang agar peserta didik mampu belajar mandiri sehingga peserta
didik dapat menentukan kebutuhan belajarnya, merumuskan tujuan belajaranya,
mengidentifikasi sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi belajar serta
mampu mengukur hasil belajarnya. Dengan kata lain, peserta didik dapat menentukan
bagaimana, kapan dan dimana dia akan belajar. Namun demikian untuk membantu
peserta didik dalam memperoleh sumber belajar, maka disediakan media pembelajaran
dalam bentuk modul dan audiovisual.
Modul dikembangkan untuk untuk tiga belas mata pelajaran, yaitu 1) Pendidikan Agama
Islam, 2) Pendidikan kewarganegaraan, 3) Bahasa Indonesia, 4) Bahasa Inggris, 5)
Matematika, 6) Sejarah Indonesia, 7) geografi, 8) ekonomi, 9) Sosiologi, 10) Sejarah
Peminatan, 11) Seni Budaya, 12) Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 13)
Keterampilan fungsional (house keeping). Modul ini diharapkan mampu mempermudah
penyajian pesan, mengatasi keterbatasan waktu dan ruang peserta didik, serta
mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggali dan berinteraksi langsung
dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya.
Guna memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi yang ada, modul memuat
deskripsi, petunjuk penggunaan modul, standar kompetensi, peta konsep dan kegiatan
belajar. Kegiatan Belajar yang memuat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman
dan latihan soal. Tugas dan kunci jawaban akan disampaikan terpisah melalui aplikasi
pembelajaran paket c dalam jaringan, paketcdaring.seamolec.org. Semoga Bermanfaat.
Penulis
i
Daftar Isi
Kata Pengantar .......................................................................................................................................... i
Daftar Isi .................................................................................................................................................... ii
Petunjuk Penggunaan ............................................................................................................................. iii
PENDAHULUAN ......................................................................................................................................... 1
A. Kompetensi Inti ............................................................................................................................ 1
B. Kompetensi Dasar ........................................................................................................................ 1
C. Deskripsi ........................................................................................................................................ 1
D. Waktu ............................................................................................................................................ 1
KEGIATAN BELAJAR 1 : LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA ........... 2
A. Tujuan Pembelajaran ................................................................................................................... 2
B. Uraian Materi ....................................................................................................................... 2
C. Rangkuman ..........................................................................................................................17
D. Latihan ........................................................................................................................................ 18 KEGIATAN BELAJAR 2 : BANK SENTRAL,SISTEM PEMBAYARAN DAN ALAT PEMBAYARAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA ................................................................................... 20
A. Tujuan Pembelajaran .......................................................................................................... 20
B. Uraian Materi ..................................................................................................................... .20
C. Rangkuman ................................................................................................................................ 30
D. Latihan ........................................................................................................................................ 31
Daftar Pustaka ....................................................................................................................................... 33
ii
Petunjuk Penggunaan
Bahan Belajar ini diperuntukkan bagi peserta didik Paket C Mahir dalam jaringan derajat
1. Proses pembelajaran dikemas dalam bentuk modul, masing-masing modul saling
berurutan dan menjadi satu kesatuan pemahaman untuk dihayati dan diamalkan. Cepat
atau lambatnya penyelesaian modul tersebut sangat tergantung pada kesungguhan dan
kerajianan anda mempelajarinya.
A. Cara Belajar
Cara belajar anda akan menentukan penguasaan dan keberhasilan anda sebagai
peserta didik paket C Mahir dalam jaringan derajat 1. Ikutilah petunjuk belajar ini
agar anda dapat memahami isi bahan belajar ini dengan baik. 1. Yakinkan diri anda bahwa anda telah siap untuk belajar.
2. Tenangkan pikiran dan pusatkan perhatian anda pada bahan belajar yang akan
anda pelajari.
3. Berdoalah sejenak sesuai agama dan keyakinan anda dan sekarang anda siap untuk belajar.
4. Baca dan pahami deskripsi isi dari setiap bahan belajar, agar anda dapat
mengetahui apa yang harus dipelajari dari isi bahan belajar.
5. Baca dan pahami secara mendalam tujuan yang harus dicapai setelah melakukan pembelajaran
6. Bacalah uraian materi secara seksama. Tandai dan catat materi yang
belum/kurang anda pahami.
7. Diskusikan materi-materi yang belum dipahami dengan teman, tutor/pendidik,
dan/atau orang yang dianggap ahli dalam bidang ini melalui chat, e-mail, forum
diskusi atau bertanya langsung saat video converence.
8. Anda juga dapat mempelajari materi melalui media yang tersedia seperti video,
ppt, dan gambar. Media yang ada karena akan lebih memudahkan anda
mempelajari materi/isi yang diuraikan.
9. Carilah sumber atau bacaan lain yang relevan dengan untuk menunjang pemahaman dan wawasan tentang materi yang sedang anda pelajari.
10. Kerjakan soal latihan /evaluasi dalam modul atau dalam aplikasi untuk mengukur
tingkat penguasaan materi sebagai hasil pembelajaran. 11. Kerjakan soal ujian modul sebagai syarat untuk membuka modul berikutnya. 12. Jika hasil anda belum memuaskan jangan putus asa, cobalah lebih giat lagi belajar
iii
B. Pengukuran kemampuan Belajar 1. Jawablah pertanyaan ujian modul dalam aplikasi setiap akhir modul 2. Jawaban benar atau salahakan terlihat langsung dalam setiap pertanyaan.
3. Hasil ujian modul akan langsung keluar setelah anda selesai
menyelesaikan seluruh soal.
90 - 100 = baiksekali
80 - 89 =baik
70 - 79 =cukup
- 69% =kurang
Jika anda mencapai tingkat penguasaan 70 atau lebih, maka anda dapat melanjutkan dengan modul berikutnya.
Tetapi jika nilai anda di bawah 69, anda diharuskan untuk mengulang mempelajari modul terutama pada bagian yang belum anda kuasai.
4. Setelah anda mempelajari seluruh modul pada setiap matapelajaran, cobalah anda sekali lagi mengerjakan latihan pada setiap modul.
5. Jika secara keseluruhan anda telah mencapai tingkat penguasaaan 80 atau lebih, maka anda sudah siap menempuh ujian naik derajat.
iv
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
1
PENDAHULUAN
A. Kompetensi Inti
KI.3
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI.4.
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah seccara mandiri, dan mampu menggunakan
metode sesuai kaidah kelimuan.
B. Kompetensi Dasar
3.5. Mendeskrisikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian
4.5. Menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian
Indonesia.
3.6. Mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam
perekonomian Indonesia.
4.6. Menyajikan peran bank sentral, sistem pembayran, dan alat pembayran dalam
perekonomian Indonesia.
C. Deskripsi
Dalam modul 3 ini dibagi dalam 2 KB. KB.1 akan membahasan tentang pengertian, tujuan,
fungsi,tugas, wewenang OJK, pengertian, fungsi bank konvensional dan syariah, prinsip,
kegiatan bank, produk bank, fungsi pasar modal, peran pasar modal. Dan pada KB.2 akan
membahas tentang pengertian bank sentral, kewajiban bank Indonesia sebagai operator,
regulator dan pengguna sistem pembayaran, peran Bank Indonesia dalam sistem
pembayaran, pengertian dan sistem pembayaran dalam perekonomian, resiko dalam sistem
pembayaran, pengertian uang, fungsi uang, permintaan dan penawaran uangdan faktor-faktor
yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang.
D. Waktu
2 X 45”
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 2
KEGIATAN BELAJAR 1 :
LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari modul 3 KB.1 diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan
lembaga keuangan dalam perekonomian dan menyajikan tugas, produk, dan peran
lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia
1. Lembaga Jasa Keuangan
Lembaga jasa keuangan merupakan semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
https://www.jelasberita.com/category/finance/ojk/page/3/
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 3
Pengertian Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang
independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas,
dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan
untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar
modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam
pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa
keuangan.
Tujuan OJK
Ada beberapa tujuan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut:
a. Supaya semua kegiatan di bidang jasa keuangan terlaksana dengan teratur,
transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
b. Supaya semua kegiatan di bidang jasa keuangan dapat mewujudkan sistem
keuangan yang tumbuh secara kontinyu dan seimbang
c. Dapat melindungi segala kepentingan konsumen dan masyarakat di bidang jasa
keuangan.
Fungsi OJK
Fungsi Otoritas Jasa Keuangan.
Fungsi otoritas jasa keuangan berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan
pengawasan yang terpadu dan integritas terhadap semua kegiatan di bidang/sektor
jasa keuangan.
Tugas OJK
Tugas Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas jasa keuangan bertugas sebagai berikut:
a. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan.
b. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal,
dan
c. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang dana pensiun,
perasuransian, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan
pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 4
Wewenang OJK
Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang sebagai berikut:
a. Pengawasan dan pengaturan mengenai segala kelembagaan Bank yang mencakup:
Izin pendirian bank, pembukaan kantor bank, rencana kerja, anggaran dasar,
kepemilikan, sumber daya manusia, kepemilikan, kepengurusan, konsolidasi,
akuisisi bank, merger, dan pencabutan izin usaha bank.
b. Pengawasan dan Pengaturan mengenai kesehatan bank mencakup: Rentabilitas,
solvabilitas, likuiditas, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap
simpanan, pencadangan bank, dan rasio kecukupan modal minimum.
c. Laporan bank yang berhubungan dengan kinerja bank dan kesehatan bank.
d. Sistem informasi peminjam atau debitor, Pengujian kredit, dan Standar akuntansi
bank.
Pengawasan dan pengaturan mengenai aspek kehati-hatian bank yang mencakup
sebagai berikut:
1. Tata kelola bank
2. Manajemen Resiko
3. Pemeriksaan bank
4. Prinsip mengenali nasabah dan anti pencucian uang.
5. Pencegahan pembiayaan kepada teroris dan kejahatan perbankan
BANK
https://hilmihusada.wordpress.com/2012/11/15/sejarah-bank-indonesia/
3. Pengertian Bank
Menurut Undang-Undang RI Nomor 1998 tentang Perbankan, Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pengertian Bank syariah Bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan ekonomi Islam yang tidak mengenal bunga karena
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 5
bunga bank dalam islam yaitu riba (sesuatu yang dilarang dalam Islam), hal ini merugikan salah satu pihak yaitu peminjam.
Fungsi Bank (konvensional dan syariah Fungsi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya: 1. Sebagai penerima kredit (kredit pasif) dari masyarakat
Bank sebagai penerima kredit dalam bentuk: a. Simpanan atau tabungan biasa yang pengambilannya dapat dilakukan setiap
saat.
b. Deposito atau tabungan berjangka yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu
tertentu.
c. Simpanan dalam bentuk giro/rekening koran, yaitu simpanan atas nama
penyimpan yang hanya bisa diambil dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
2. Sebagai pemberi kredit (kredit aktif) kepada masyarakat
Bank dapat memberikan kredit kepada masyarakat, baik kredit produktif maupun konsumtif. Dana kredit ini berasal dari simpanan, deposito masyarakat maupun dari bank sendiri.
3. Sebagai perantara lalu lintas moneter.
Dalam menjalankan fungsi ini, bank dapat melakukan jasa pengiriman uang (transfer), inkaso dan lainnya.
Jenis-jenis bank dapat dikelompokkan menurut fungsinya dan menurut kepemilikannya. 1. Jenis Bank Menurut Fungsinya
a. Bank Sentral
Bank sentral (pusat) merupakan bank yang hanya ada satu pada suatu negara yang bertanggung jawab atas keuangan dan perbankan nasional. Bank sentral milik Indonesia adalah Bank Indonesia (BI). Menurut UU No.23 Tahun 1999, Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang didirikan dengan tujuan menjaga kestabilan nilai rupiah, baik nilai tukar terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing
b. Bank Umum
Bank umum adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman
kepada masyarakat serta memberikan seluruh layanan perbankan dalam lalu
lintas pembayaran.
c. Bank Perkreditan Rakyat
BPR kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk tabungan dan deposito saja, dan memberikan pinjaman kepada
masyarakat terutama rakyat kalangan bawah dan tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 6
Menurut UU perbankan tahun 1998, BPR tidak diperkenankan menerima giro dan tidak boleh ikut dalam kegiatan lalu lintas pembayaran seperti transfer, kliring, atau wesel, tidak dapat melakukan pembayaran ke luar negeri dan kegiatan lain sebagaimana disebutkan pada UU tersebut.
d. Bank Syariah
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah dan ekonomi Islam yang tidak mengenal bunga
karena bunga bank dalam islam yaitu riba (sesuatu yang dilarang dalam Islam),
hal ini merugikan salah satu pihak yaitu peminjam. Bila tidak mampu
mengembangkan usaha dengan dari hasil pinjamannya, maka bunga tetap
ditarik. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yaitu
besarnya jasa yang diterima bank syariah tergantung keuntungan yang
dihasilkan peminjam
2. Jenis Bank Menurut Kepemilikannya
a. Bank Milik Pemerintah
Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah
b. Bank Swasta Nasional
Bank swasta nasional adalah bank yang modalnya dimiliki pihak swasta dalam negeri serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta
c. Bank Milik Asing
Bank asing merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri baik milik swasta maupun milik pemerintah asing yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.
d. Bank Milik Koperasi
Bank milik koerasi adalah bank yang kepemilikan saham-saham banknya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
Prinsip kegiatan usaha Bank Konvensional dan Bank syariah 1. Prinsip Konvensional
a. Dilihat dari sisi funding (menghimpun dana dari masyarakat)
Bank menghimpun dana dari masyarakat (kreditur) misalnya dalam bentuk tabungan dan pemberian jasa simpanan (bunga) sebesar simpanan dan ditetapkan pada saat membuka rekening tabungan atau berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku.
b. Dilihat dari sisi lending (pembiayaan atau perkreditan)
Bank konvensional memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat (debitur) dengan keuntungan jasa (bunga) bagi pihak bank sebesar persentase tertentu sesuai dengan jumlah kredit dan ditetapkan pada saat akad kredit. Pihak penerima kredit wajib mengembalikan fasilitas kredit berupa pokok dan nilai bunganya, baik usahanya untung atau rugi.
2. Prinsip Syariah
Bank syariah berdasarkan prinsip syariah, diantaranya: 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 7
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa
Produk Bank konvensional 1. Produk Kredit Pasif (menghimpun dana dari masyarakat)
a. Tabungan
Tabungan adalah simpanan masyarakat yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah, apalagi menggunakan ATM (Automatic Teller Machine) penarikan dapat dilakukan kapan saja.
b. Giro
Giro yaitu tabungan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, namun
hanya dapat dicairkan mengunakan cek atau bilyet giro. Giro dapat
dipergunakan untuk alat pembayaran
c. Deposito Berjangka (Time Deposit)
Deposito berjangka yaitu simpanan nasabah di bank yang penarikannya tidak setiap saat, namun selama satu periode yang ditentukan, misalnya satu bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun, dua tahun dan sebagainya. Deposito memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dari tabungan.
d. Sertifikat Deposito
Sertifikat deposito yaitu salah satu bentuk deposito berjangka yang surat buktinya dapat diperjualbelikan.
e. Deposits On Call
Deposits On Call adalah simpanan yang tetap di bank, simpanan tersebut dapat
diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak penabung
kepada bank
2. Produk Kredit Aktif (menyalurkan atau memberi dana kepada masyarakat)
a. Rekening Koran (R/K)
Rekening koran merupakan kredit yang dapat dicairkan sesuai kebutuhan saat itu. Jaminan kredit rekening koran adalah kekayaan perusahaan atau surat-surat berharga.
b. Kredit Akseptasi
Kredit Akseptasi merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah dengan cara mengeluarkan wesel.
c. Letter of Credit (L/C)
Letter of credit merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk
membantu proses pembayaran barang-barang yang diimpor dari luar negeri.
Seseorang dapat melakukan impor barang dan pembayarannya dilakukan
sementara oleh bank, setelah importir mendapatkan hasil barulah ia
membayar kepada bank
3. Produk Jasa dalam Lalu Lintas Pembayaran
a. Jasa Trasnfer Uang
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 8
Transfer uang dapat dilakukan antar rekening pada bank yang sama ataupun antar bank.
b. Jasa Money Changer
Jual beli valuta asing dapat dilakukan pada bank nasional maupun bank asing. c. Jasa Penagihan Utang (Inkaso)
Inkaso adalah jasa dalam penagihan piutang nasabahnya. d. Kartu kredit
Kartu kredit merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk
melakukan transaksi, kemudian setiap bulan bank melakukan penagihan atas
semua transaksi yang dilakukan nasabahnya. Pada dasarnya kartu kredit
hampir sama dengan kartu ATM, namun kartu kredit tidak memiliki simpanan,
sehingga pembayaran kepada bank dilakukan sesudahnya.
Produk-produk Bank Syariah
Untuk mendapatkan informasi tentang produk-produk bank syariah kita dari laman https://www.mozaikislam.com/194/produk-produk-bank-syariah.htm Secara garis besar produk perbankan syariah dpt dibagi menjadi 3 yaitu Produk
penyaluran dana, produk penghimpunan dana, & produk jasa yg diberikan bank kpd
nasabahnya.
A. Produk Penyaluran Dana
1. Prinsip Jual Beli (Ba’i)Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan
kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan & termasuk harga
dari harga yg dijual
Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja & investasi
dalam bank syariah, yaitu:
1. Ba’i Al Murabahah Jual beli dgn harga asalditambah keuntugan yg
disepakati antara pihak bank dgn nasabah, dalam hal ini bank
menyebutkan harga barang kpd nasabah yg kemudian bank memberikan
laba dalam jumlah tertentu sesuai dgn kesepakatan.
2. Ba’i Assalam Dalam jual beli ini nasabah sbg pembeli & pemesan
memberikan uangnya di tempat akad sesuai dgn harga barang yg dipesan
& sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yg tadi diserahkan
menjadi tanggungan bank sbg penerima pesanan & pembayaran dilakukan
dgn segera.
3. Ba’i Al Istishna Merupakan bagian dari Ba’i Asslam namun ba’i al ishtishna
biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba’i Al
Ishtishna mengikuti Ba’i Assalam namun pembayaran dpt dilakukan
beberapa kali pembayaran.
2. Prinsip Sewa (Ijarah)Ijarah adl kesepakatan pemindahan hak guna atas barang
atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yg
disewa. Dalam hal ini bank meyewakan peralatan kpd nasabah dgn biaya yg
telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 9
3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)Dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk,
yaitu:
Musyarakah Adalah salah satu produk bank syariah yg mana terdapat 2
pihak atau lebih yg bekerjasama utk meningkatkan aset yg dimiliki
bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yg mereka miliki
baik yg berwujud maupun yg tdk berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yg
bekerjasama memberikan kontribusi yg dimiliki baik itu dana, barang, skill,
ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adl
pemilik modal berhak dalam menetukan kebijakan usaha yg dijalankan
pelaksana proyek.
Mudharabah adalah kerjasama 2 orang atau lebih dimana pemilik modal
memberikan mempercayakan sejumlah modal kpd pengelola dgn
perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yg mendasar antara
musyarakah dgn mudharabah adl kontribusi atas manajemen & keuangan
pd musyarakah diberikan & dimiliki 2 orang atau lebih, sedangkan pd
mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.
B. Produk Penghimpun Dana
Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, &
deposito. Prinsip yg diterapkan dalam bank syariah adalah:
1. Prinsip Wadiah. Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad
dhamanah yg diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah
amanah, dimana pihak yg dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan
harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh
yang dititipi.
2. Prinsip Mudharabah. Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan
bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai
pengelola. Dana yg tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk
melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk
pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang
mungkin terjadi.
Berdasarkan kewenangan yg diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip
mudharabah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:
1. Mudharabah mutlaqah: prinsipnya dapat berupa tabungan & deposito,
sehingga ada 2 jenis yaitu tabungan mudharabah & deposito mudharabah.
Tidak ada pemabatasan bagi bank utk menggunakan dana yg telah terhimpun.
2. Mudharabah muqayyadah on balance sheet: jenis ini adalah simpanan khusus
& pemilik dpt menetapkan syarat-syarat khusus yg harus dipatuhi oleh bank,
sebagai contoh disyaratkan utk bisnis tertentu, atau utk akad tertentu.
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 10
3. Mudharabah muqayyadah off balance sheet:Yaitu penyaluran dana langsung
kepada pelaksana usaha & bank sebagai perantara pemilik dana dengan
pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat
tertentu yg harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha & pelaksana
usahanya.oduk Bank syariah
PASAR MODAL
http://smak1.penaburcirebon.sch.id/news46_pembelajaran_pasar_modal.html
4. Pengertian Pasar Modal
Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana
jangka panjang dalam bentuk pembelian dan penjualan surat-surat berharga.
Fungsi pasar modal
a. Fungsi saving
Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari
penurunanan mata uang karena inflasi
b. Fungsi kekayaan
Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestassi dalam
berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai
sebagaimana yang terjadi pada investaasi nyata. Misalnya rumah atau perhiasan
c. Fungsi likkuiditas
Instrumen pasa rmodal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga
memudahkan masyarakat untuk memperoleh kembali dananya
d. Fungsi pinjaman
Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan
untuk membiayai kegiatannya.
Peran Pasar Modal Pasar Modal memiliki peran dalam sistem perekonomian indonesia antara lain:
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 11
1. Sebagai sarana badan usaha untuk mendapat modal
2. Sebagai sarana pemerataan pendapatan
3. bagai sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi
4. Sebagai sarana untuk menampung tenaga kerja
5. Sebagai sarana meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah
6. Sebagai salah satu indikator mengenai situasi perekonomian
Lembaga Penunjang Pasar Modal
Lembaga penunjang pasar pasar modal diantaranya yaitu:
a. Bapepam
Lembaga ini dibentuk untuk mengawaasi kegiatan pasar modal di Indonesia
b. Bursa efek
Bursa efeek merupakan institusi yang melakukan kegiatan perdagangan surat-
surat berharga
c. Akuntan publik
Akuntan publik berperan dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan yang
akan menerbitkan surat berharga atau perusahaan yang sudah terdaftar dibursa
efek dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tersebut.
d. Underwriter
Agar seluruh surat berharga laku terjual, maka penjualananya dijamin oleh sebuah
institusi bernama underwriter.
e. Wali amanat
Jasa walli amanat ediperlukan dalam penerbitan obligaasi. Wali amanat mewakili
kepentingan pembeli oblligasi
f. Notaris
Penerbitan saham, obligasi, dan surat berharga laiinnya merupakan keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Keputusan RUPS ini harus disyahkan oleh
Notaris.
g. Konsultan hukum
Berdasarkan UU Pasar Modal no.8 tahun 1995. Konsultan hukum adalah hukum
yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang terdaftar di Bapepam
h. Lembaga clearing
Perpindahan surat-surat berharga tidak mungkin dilakukan setiap kali terjadi
transaksi, oleh karena itu diperlukan lembaga Clearing sebagai institusi yang
berwenang menyimpan dan mengatur arus perpindahan surat-surat berharga.
Instrumen / Produk Pasar Modal
Instrumen atau produk di pasar modal sama halnya dengan pasar barang. Produk-
produk itu antara lain:
1. Saham
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 12
Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan .
2. Obligaasi
Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antar pemberi
pinjaman (pemodal) dan yang memegang saham baru yang akan didiberi
pinjaman (emiten)
3. Right issue
Right issue merupakan hak untuk memegang saham baru yang akan dikeluarkan
oleh emiten.
4. Warrant (Waran)
Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang
memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan
persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah dan masa berlakunya warrant
tersebut. Warraant diterbitkan dengan maksud agar investor tertarik membeli
obligaasi atau saham yang diterbitkan emiten.
5. Reksa Dana
Reksa Dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari
masyarakat pemodal. Modal tersebut selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio
efek oleh manager investasi yang telah mendapat ijin dari Bapepam.
Mekanisme Transaksi di Pasar Modal Prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar perdana adalah sebagai berikut. 1) Penawaran perdana suatu saham atau obligasi suatu perusahaankepada investor
public dilakukan melalui penjamin emisi dan agenpenjual. Bagaimanakah
prosedurnya? Tata cara pemesanansaham atau obligasi seperti, “harga penawaran”,
“jumlah sahamyang ditawarkan”, “masa penawaran”, dan informasi lain
yangpenting harus dipublikasikan di surat kabar berskala nasional dandiumumkan
kepada masyarakat/publik dalam bentuk prospektus.
2) Investor yang berminat, dapat memesan saham atau obligasi dengancara
menghubungi penjamin emisi atau agen penjual dan mengikutiprosedur yang telah
ditetapkan.
3) Investor kemudian melakukan pemesanan saham atau obligasi tersebut dengan
disertai pembayaran.
4) Penjamin emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasilpenawaran umum
tersebut kepada investor yang telah melakukanpemesanan.
5) Proses penjatahan saham atau obligasi (biasa disebut dengan“allotment”) kepada
investor yang telah memesan dilakukan olehpenjamin emisi dan emiten yang
mengeluarkan saham atauobligasi. Sehubungan dengan proses penjatahan, Anda
perlumemperhatikan beberapa istilah berikut ini.
“Undersubscribed” adalah total saham atau obligasi yangdipesan oleh investor
kurang dari total saham atau obligasiyang ditawarkan. Dalam kondisi seperti
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 13
ini, semua investor pasti akan mendapat saham atau obligasi sesuai
denganjumlah yang dipesannya.
“Oversubscribed” adalah total saham atau obligasi yangdipesan oleh investor
melebihi jumlah total saham atau obligasiyang ditawarkan. Dalam kondisi ini,
terdapat kemungkinaninvestor mendapatkan saham atau obligasi kurangdari
jumlah yang dipesan, atau bahkan mungkin tidak mendapatkansama sekali.
6) Apabila jumlah saham atau obligasi yang didapat oleh investorkurang dari jumlah
yang dipesan, atau telah terjadi “oversubscribed”maka kelebihan dana investor
akan dikembalikan (proses ini seringdisebut dengan “refund”).
7) Saham atau obligasi tersebut kemudian didistribusikan kepadainvestor melalui
Penjamin Emisi dan Agen Penjual.
Sebelum membicarakan mekanisme transaksi di pasar sekunder (bursa efek)
perlu diketahui bahwa:
a. Jual beli di bursa efek hanya dapat dilakukan melalui perusahaan pialang yang resmi
menjadi anggota bursa
b. Apabila telah menjadi anggota bursa berarti perusahaan telah menyetorkan modal
dan me persyaratan yang telah ditentukan untuk dapebagai at melayani masyarakat
sebagai perantara perdagangan efek.
c. Pialang dapat juga memberikan anjuran/nasihat sehubungan dengan rencana
investasi pemodal
d. Investor wajib membayar komisis kepada pialang
e. Saham yang diperdagangkan dibursa efek ditentukan dalam satuan perdagangan
yang disebut Lot
f. Satu Lot terdiri dari dulu 500 lembar sedangkan setelah tahun2012 satu Lot hanya
100 lembar.
5. ASURANSI
Pengertian Asuransi
Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dana
dari nasabah dalam bentuk premi asuransi dan memberikan tanggungan atau
penggantian ketika nasabah mengalami sesuatu.
Fungsi Asuransi
Menjamin perlindungan dari resiko (kerusakan, kehilangan, kerugian atau lainnya)
yang diderita satu pihak.
Meningkatkan effektivitas dan effisiensi pengamanan sebab tidak perlu dengan
pengumuman dan pengawasan khusus untuk memberikan perlindungan.
Mempermudah pembiayaan dengan hanya membayar premi dalam jumlah
tertentuyang sudah disepakati, nasabah tidak perlu menanggung sendiri kerugian
atas resiko yang muncul.
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 14
Sebagai dasar bank untuk memberikan kredit. Karena pihak bank memerlukan
jaminana perlindungan atas sesuatu yang dijadikan agunan oleh pemohon kredit.
Sebagai investasi (tabungan jangka panjang) seperti dalam kasus asuransi jiwa.
Jumalah premi yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan kepada
nasabah dalam jumlah yang lebih besar.
Menutup lost of earning power seseorang atau badan ketika sudah tidak bekerja.
Prinsip Asuransi Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation dan contribution. a. Insurable Interest
Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara
tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
b. Utmost good faith
Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta
yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik
diminta maupun tidak. Artinya adalah : si penanggung harus dengan jujur
menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari
asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan
benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.
c. Proximate cause
adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang
menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara
aktif dari sumber yang baru dan independen.
d. Indemnity
Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam
upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat
sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal
278).
e. Subrogation
Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
f. Contribution
Sedangkan adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang
sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap
tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.
6. DANA PENSIUN
Definisi Dana Pensiun
Menurut Wahab (2005:34) “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 15
saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun”. Menurut UU Dana Pensiun (UU RI No.11 Tahun 1992) “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 1992)”. Ada 2 jenis dana pensiun yaitu : 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau
badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan
Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi
kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang
menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja (Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 tahun
1992).
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang didirikan oleh Bank
atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran
pasti bagi perorangan, baik bagi karyawan pemberi kerja maupun pekerja mandiri
yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan Bank atau
Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan ( Pasal 1 Ayat 4 UU No. 11 Tahun
1992).
Dana Pensiun harus terdaftar secara hukum sehingga para pesertanya tetap mendapat kepastian hukum dari program yang diikutinya. Hal ini berlaku untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Bagaimanapun juga kedua jenis dana pensiun ini memiliki fungsi yang sama yakni untuk menyediakan program pemberian manfaat pensiun bagi pesertanya. Hanya saja peserta program pensiun disini sangat berbeda dimana dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja, pesertanya adalah para karyawan yang dipekerjakan oleh Dana Pensiun bersangkutan. Sedangkan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan, pesertanya adalah pihak eksternal atau non-pegawai dari Dana Pensiun bersangkutan. Program Pensiun
Menurut Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun, ”Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta”.
Menurut Wild, Subramanyam dan Halsey (dalam Bachtiar: 2005: 177) : Program pensiun (pension plan) merupakan janji pemberi kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut melibatkan tiga pihak : pemberi kerja, yang memberikan kontribusi pada program pensiun; pekerja yang menerima imbalan; dan dana pensiun. Dana pensiun (pension fund) terpisah dari pemberi kerja dan diadministrasikan oleh pihak yang ditunjuk (trustee).
Sedangkan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (dalam Wibowo: 2002: 147), “Program pensiun (pension plan) adalah sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan (pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja”.
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 16
Sebelum lahirnya UU Dana Pensiun, dikenal beberapa istilah Dana Pensiun yaitu : 1. Program pensiun yang dikelola oleh perusahaan/pemberi kerja yang dibayarkan
dari cadangan perusahaan (book reserve) atau dari biaya perusahaan (pay as you
go).
2. Program pensiun yang dikelola oleh yayasan dana pensiun yang telah memperoleh
persetujuan Menteri Keuangan sebelumnya dan telah memperoleh fasilitas
perpajakan dari pemerintah.
3. Program pensiun pegawai negeri sipil atau pejabat negara yang dikelola oleh PT.
Taspen.
4. Program pensiun anggota TNI dan Polri yang dikelola oleh PT. Asabri.
17
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
RANGKUMAN
- Pengertian Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan
- OJK berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang
terpadu dan integritas terhadap semua kegiatan di bidang/sektor jasa keuangan
- Otoritas jasa keuangan bertugas sebagai berikut:
1. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan.
2. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal,
dan
3. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang dana
pensiun, perasuransian, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan
lainnya
- Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang sebagai berikut:
a. Pengawasan dan pengaturan mengenai segala kelembagaan Bank
b. Pengawasan dan Pengaturan mengenai kesehatan bank
c. Laporan bank yang berhubungan dengan kinerja bank dan kesehatan bank.
d. Sistem informasi peminjam atau debitor, Pengujian kredit, dan Standar
akuntansi bank.
- Jenis Bank Menurut Fungsinya yaitu: Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan
Rakyat dan Bank Syariah
- Jenis Bank Menurut Kepemilikannya antara lain: Bank Milik Pemerintah, Bank
Swasta Nasional, Bank Milik Asing, dan Bank Milik Koperasi
- Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana
jangka panjang dalam bentuk pembelian dan penjualan surat-surat berharga.
- Fungsi pasar modal yaitu Fungsi saving, Fungsi kekayaan, Fungsi likkuiditas, Fungsi
pinjaman
- Lembaga penunjang pasar modal seperti: Bapepam, Bursa efek, Akuntan publik,
Underwriter, Wali amanat, Notaris, Konsultan hukum, Lembaga clearing
- Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun
dana dari nasabah dalam bentuk premi asuransi dan memberikan tanggungan atau
penggantian ketika nasabah mengalami sesuatu
- Prinsip Asuransi antara lain: Insurable Interest, Utmost good faith, Proximate
cause, Indemnity, Subrogation, Contribution
18
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
LATIHAN
Pilihlah jawaban yang paling tepat
1. lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
Pernyataan tersebut merupakan... A. Pengertian OJK C. Tugas OJK
B. Fungsi OJK D. Manfaat OJK
2. Perhatikan pernyataan dibawah ini
1. Supaya semua kegiatan di bidang jasa keuangan terlaksana dengan teratur,
transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Supaya semua kegiatan di bidang jasa keuangan dapat mewujudkan sistem
keuangan yang tumbuh secara kontinyu dan seimbang
3. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan.
4. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal
Yang termasuk tujuan OJK adalah...
A. 1 Dan 2 C. 2 dan 4
B. 2 dan 3 D.3 dan 4
3. Perhatikan pernyataan berikut ini.
1. Pengawasan dan pengaturan mengenai segala kelembagaan Bank yang mencakup:
Izin pendirian bank, pembukaan kantor bank, rencana kerja, anggaran dasar,
kepemilikan, sumber daya manusia, kepemilikan, kepengurusan, konsolidasi, akuisisi
bank, merger, dan pencabutan izin usaha bank.
2. Pengawasan dan Pengaturan mengenai kesehatan bank mencakup:
3. Rentabilitas, solvabilitas, likuiditas, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman
terhadap simpanan, pencadangan bank, dan rasio kecukupan modal minimum.
4. Laporan bank yang berhubungan dengan kinerja bank dan kesehatan bank.
5. Sistem informasi peminjam atau debitor.Pengujian kredit, danStandar akuntansi bank.
Pernyataan diatas merupakan... A. Tugas OJK C. Manfaat OJK
B. Fungsi OJK D. Wewenang OJK
4. Lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya adalah menghimpun dana dari
masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat serta memberikan seluruh
layanan perbankan dalam lalu lintas pembayaran. Pernyataan tersebut merupakan ....
A. Jenis bank sentral C. Jenis BPR
B. Jenis bank umum D. Jenis bank syariah
19
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
5. Perhatikan pernyataan berikut ini;
1. Tabungan
2. Giro
3. Deposito Berjangka
4. Rekening Koran (R/K)
5. Kredit Akseptasi
Yang termasuk kredit aktif adalah
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 4 dan 5
20
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
KEGIATAN BELAJAR 2
BANK SENTRAL,SISTEM PEMBAYARAN DAN ALAT PEMBAYARAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari kegiatan belajar ini diharapkan peserta didik mampu
mendeskripsikan dan menyajikan peran Bank sental, sistem pembayaran, dan alat
pembayaran perekonomian Indonesia.
http://www.joblokeraceh.com/2015/05/bank-indonesia-information-and-technology-aceh-
indonesia.html
21
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
1. Pengertian Bank Sentral
Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang.
Kewajiban Bank Indonesia sebagai operator, regulator dan pengguna sistem
pembayaran
Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian (low/zeroinflation), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya.
Bank sentral adalah bank yang memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan kegiatan
moneter di suatu negara. Bank sentral disebut sebagai banknya para bank (the
banker’s of bank). Bank sentral merupakan pelaksana kebijakan moneter yang
ditetapkan pemerintah. Bank sentral merupakan lembaga yang ditugasi pemerintah
dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan perbankan. Bank ini mempunyai peran
yang amat vital bagi perekonomian suatu negara karena kemampuannya dalam
menciptakan dan mengendalikan uang, kebijakannya yang dapat mempengaruhi pasar
dan pada akhirnya mempengaruhi perekonomian suatu negara.
Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.merakom.xyz/2
016/11/pengertian-sistem-pembayaran-peran-bank.html
Dari bagan diatas maka peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang aman dan efisien sebagai: 1. Fasilitator
2. Regulator
22
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
3. Perizinan
4. Pengawas
5. Operator
Bank Sentral/bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ada dua aspek yaitu:
1. Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam laju
inflasi.
2. Kestabilan nilai mata uang terhadap mata uang asing yang tercermin dalam nilai
tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Tugas Bank sentral 1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Pada dasarnya, kebijakan moneter merupakan kebijakan pengendalian jumlah uang
yang beredar agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam sistem
perekonomian.
2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan Mengawasi Bank.
Agar kegiatan perbankan di Indonesia berjalan dengan baik, Bank Indonesia
menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan
keiatan usaha tertentu dari bank
Kewenangan Bank Sentral
Adapun kewenangan Bank sentral sebagai berikut: 1. Kewenangan untuk memberikan izin (right to license)
2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate),
3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control),
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction)
Sistem pembayaran dalam perekonomian
(https://www.slideshare.net/dasepbux/bab-08-sistem-dan-alat-pembayaran)
Pengertian sistem pembayaran
Sistem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai
uang dari satu pihak ke pihak lain yang terjadi karena adanya suatu transaksi ekonomi.
23
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
Definisi sistem pembayaran yang lebih lengkap diungkapkan oleh Bank Indonesia dalam
UU Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 tahun 1999. Sistem pembayaran merupakan seperangkat
aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan
dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
Jadi sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan
sejumlah nilai uang dari satu pihak kepihak lainnya. Hal ini dialkukan dengan media
yang sangat beragam, dari yang paling sederhana sampai pada media yang paling
kompleks.
Komponen – Komponenn Yang Membentuk Sistem Pembayaran
a. Alat pembayaran (payment instruments). Setiap transaksi pembayran memerlukan
beberapa bentuk alat pembayaran yang memenuhi standar fisik, hukum dan
peraturan. Alat pembayran ini bisa kelompokkan sebagai :
1. Alat pembayaran tunai
2. Alat pembayaran non tunai
b. Sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran (interbank
fund transfer system). Sistem ini misalnya dengan menggunakan Real Time Gross
Settlement system (RTGS). RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi
(settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time.
c. Lembaga yang memproses sistem pembayaran (payment systems operators). Di
Indonesia lembaga tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
1. Bank Indonesia
2. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. Switching atau Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
(APMK)
d. Saluran pembayaran (delivery channel), antara lain mencakup hal-hal berikut:
1. Electronic Data Capuring (EDC) yang ada di merchant/toko untuk membaca
transaksi yang dilakukan menggunakan alat pembayaran, seperti kartu ATM,
debet, kartu kredit
2. Teller input atau petugas teller di bank yang melakukan pengiriman dana atas
dasar draft perintah transfer yang dibuat oleh pengirim dana
3. Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), pengganti teller yang dapat
melanjutkan intruksi pengiriman dana
4. Internet, mobile banking dan phone banking
Peran sistem pembayaran dalam perekonomian
a. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi
b. Memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi
c. Membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan
d. Mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar
keuangan
24
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
e. Element penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya
stabilitas sistem keuangan
f. Sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan
pengendalian yang lebih efektif dan efisien
g. Mendukung efisien dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan
h. Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan pembayaran
yang lebih beragam
Resiko dalam Sistem Pembayaran dan Pengendaliannya.
Perkembangan teknologi informasi dengan segala bentuknya memang memberi
berbagai kemudahan, kecepatan dan kelancaran sistem pembayran.
Kinerja yang kurang baik dari jaringan komunikasi dapat menimbulkan resiko
operasional. Gangguan operasional juga berpotensi memperlambat mekanisme
settlement dana. Timbullah risiko likuiditas. Resiko ini terjadi karena pihak yang
berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada waktunya. Akibatnya llikuiditas pihak
lain terpengaruhi. Pada gilirannya resiko likuiditas dapat meningkat menjadi resiko
kredit. Hal ini yang paling ditakuti karena dapat mempengaruhi stabilitas sistem
keuangan adalah resiko sistemik.
Selain resiko likuiditas ada resiko-resiko yang lain masih banyak yang harus dihadapi
jika tidak dikendalikan dengan baik. Hal ini menjadi tanggung jawab masing-masing
penyelenggara sistem pembayaran. Untuk itu Bank Indonesia yang mempunyai peran
seebagai operator, regulator, dan pengguna sistem pembayaran mempunyai
kewajiban:
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, baik yang dituangkan dalam bentuk
regulasi atau bentuk lainnya
b. Memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran
c. Konsultasi dan fasilitaasi pada penyelenggara sistem pembayaran
d. Pengawasan terutama kepada penyelenggara sistem pembayaran untuk menilai
keseuaian sistem yang dikelolanya dengan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia
dibidang sistem pembayaran
e. Melakukan sosialisasi dan edukaasi
UANG
(https://www.youtube.com/watch?v=w-XEc0uiJJs)
25
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
2. Pengertian uang
Berikut ini adalah pendapat para ahli tentang apa yang dimaksud dengan uang.
a. C. Pigou dalam bukunya The Viel of Money menyatakan bahwa uang adalah
segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar (money are those
things that arewidely used as a media for exchange).
b. Robertson dalam bukunya Money menyatakan bahwa uang adalah segalasesuatu
yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang (money is something
whish is widely accepted in payments for goods).
c. Albert Gailort Hart dalam bukunya Money Debt and Ekonomic Activity
menyatakan, uang adalah kekayaan yangdengannya si empunya dapat
melunaskan utangnya dalamjumlah yang tertentu pada waktu itu juga (money is
property with which the owner can pay off the debt with certainly without delay).
d. R.J. Thomas mengatakan bahwa “money is something that is readily and and
generally accepted by public in payment for debts”. Artinya, uang adalah suatu
benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk
pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya. Serta untuk
pembayaran utang.
Sejarah uang
Sebelum ada uang, pertukaran dilakukan dengan cara barter yaitu pertukaran antara
barang satu dengan barang yang lain. Pertukaran semacam ini ternyata
menimbulkan kesulitan, antara lain:
a. Dalam proses barter, sulit mempertemukan pihak-pihak yang saling
membutuhkan, misalnya Johnny membawa apel ke pasar untuk ditukarkan
dengan ayam. Mahir sebagai pemilik ayam tidak menginginkan apel tapi
menginginkan beras;
b. Kesulitan menentukan nilai tukar barang yang akan saling ditukar. Misalnya
apakah apel yang dimiliki Johnny mau dihargai dengan ayam yang dimiliki Mahir.
Kesulitan tersebut mendorong manusia untuk mencari cara untuk mengatasinya,
dibutuhkan suatu benda perantara yang diterima, digemari orang di mana saja,
dan yang setiap waktu dapat ditukarkan dengan barang apa saja yang diperlukan.
Alat perantara inilah yang disebut uang
Fungsi Uang Fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Berikut penjelasannya : a. Fungsi Asli, disebut juga fungsi primer uang adalah sebagai berikut.
1) Sebagai Alat Penukar (medium of exchange)
Uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Fungsi sebagai alat penukar amat penting, mengingat pertukaran tanpa uang (barter) sulit terlaksana, karena terlebih dahulu harus ada kesamaan keinginan (double coincidence of want). Semenjak adanya uang, pertukaran dapat dilaksanakan setiap saat tanpa menunggu adanya kesamaan kehendak.
26
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
Barang dapat langsung ditukar dengan uang dan uang dapat dibelikan barang. Sebagai alat tukar, uang memungkinkan seluruh transaksi dapat dilakukan dengan mudah.
2) Sebagai Alat Satuan Hitung (a unit of account)
Satuan hitung diperlukan untuk menentukan harga suatu barang. Dengan uang, nilai suatu barang dapat diukur dan dibandingkan, misalnya dengan rupiah orang dapat mengukur nilai rumah, mobil, dan kemudian membandingkannya. Orang akan lebih mudah mengerti apabila dikatakan harga 1 unit TV Rp 2.000.000,00 daripada harga 1 unit TV dua kali lipat harga tape recorder.
b. Fungsi Turunan
Di samping memiliki fungsi asli, uang juga memiliki fungsi turunan, yaitu sebagai berikut. 1) Alat Pembayaran yang Sah
Pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin beragam tidak mungkin dilakukan dengan barter, sehingga untuk mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa, manusia perlu alat pembayaran yang diterima semua orang.
2) Sebagai Penimbun Kekayaan
Seseorang dapat menimbun kekayaan selain dalam bentuk benda, juga dapat dalam bentuk uang. Oleh karena itu uang juga berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan. Dalam keadaan ekonomi normal, orang justru lebih suka menimbun kekayaan dalam bentuk uang. Kekayaan dalam bentuk uang lebih luwes karena dapat segera digunakan untuk mencukupi kebutuhan lain daripada dalam bentuk barang. Oleh John Maynard Keynes kecenderungan ini disebut sebagai liquidity preference.
3) Sebagai Alat Pemindah Kekayaan
Jika seseorang ingin pindah dari satu tempat ke tempat lain, ia tidak harus memindahkan kekayaannya yang berupa tanah atau rumah, dia cukup menjualnya dan dalam bentuk uang ia akan dapat membeli rumah di tempat baru.
4) Standar Pencicilan Utang
Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran di kemudian hari, pembayaran berjangka panjang, atau pencicilan utang. Misalnya: pencicilan kredit di sebuah bank dilakukan dengan uang.
5) Alat Pendorong Kegiatan Ekonomi
Sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, uang berfungsi untuk menambah investasi yang akan meningkatkan kegiatan ekonomi.
Pengertian permintaan uang dan pengertian penawaran uang Pengertian permintaan uang
Permintaan uang adalah jumlah unit moneter (berupa uang kartal dan uang giral )
yang ingin dipegang sebagai harta tunai (yang mudah untuk dibelanjakan segera).
Menurut J.M. Keynes permintaan uang dipengaruhi oleh;
b. Kebutuhan bertransaksi(Transaction Demand)
c. Kebutuhan berjaga-jaga (Precautionary Demand)
27
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
d. Kebutuhan Berspekulasi (Speculative Demand)
Penawaran uang
Pada hakekatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu
perekonomian
Penawaran uang dipengaruhi oleh
a. Tingkat bunga
b. Tingkat inflasi
c. Tingkat produksi dan pendapatan nasional
d. Kondisi kesehatan dunia perbankan
e. Nilai tukat rupiah
Pengertian standar mata uang
Pengertian standar moneter adalah benda yang ditetapkan sebagai objek
pembanding atau nilai dalam jumlah satuan tertentu dan dalam waktu tertentu
sebagai alat kesatuan hitung. Standar mata uang yang digunakan dapat berupa
logam atau kertas. Pemerintah dalam beberapa hal turut mengatur kehidupan
ekonomi masyarakat. Uang sebagai salah satu instrumen dalam perekonomian perlu
diatur penggunaannya.
1. Standar logam (Metallic Standard). Standar logam adalah suatu penetapan
logam tertentu sebagai standar dalam keuangan. Standar logam dapat
dibedakan atas beberapa sistem berikut:
a. Sistem standar tunggal
Sistem ini menggunakan satu jenis logam menjadi mata uang. Logam yang
digunakan biasanya berupa emas atau perak
b. Sistem standar kembar
Pada standar kembar beredar dua jenis uang, yaitu emas dan perak. Jika
perbandingan nilai antara emas dan perak tidak ditentuka, melainkan
tergantung pada pasar, maka disebut standar emas paralel. Jika standar
kembar menggunakan emas dan perak, tetapi nilai perbandingannnya
ditetakan berdasarkan Undang-undang, maka kemungkinan akan berlaku
hukum Gresham yang berbunyi The bad money always drives out good
money.
c. Sistem standar Pincang.
Pada standar pincang, pemerintah menetapkan uang emas sebagai mata
uang standar. Tetapi mata uang perak juga beredar dalam jumlah yang
tidak terbatas, meskipun masyarakat umum tidak dapat secara bebas
mencetaknya.
2. Standar Kertas
Apabila dalam suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah yang tidak
terbatas, dan uang itu tidak dijamin atau tidak bisa ditukar dengan emas,
maka negara tersebut menganut standar kertas.
28
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
Pengelolaan Uang Rupiah oleh Bank Indonesia
Laman yang membahas pengelolaan uang rupian oleh Bank Indonesia (http://inline-
infoonline.blogspot.co.id/2015/03/pengelolaan-uang-rupiah-oleh-bank.html)
Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia Dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ditegaskan bahwa pengelolaan uang oleh Bank Indonesia (BI) dilakukan untuk memanfaatkan uang negara di Bank Indonesia secara optimal. Ditegaskan juga dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/7/PBI/2012 bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan pengelolaan uang rupiah, meliputi tahap perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah.
a. Tahap Perencanaan
Dalam tahap perencanaan dan penentuan jumlah uang rupiah yang akan dicetak, perlu diperhatikan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, rencana macam dan pecahan uang rupiah, serta perkiraan jumlah uang rupiah yang dimusnahkan. Perencanaan tersebut dilakukan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan BI meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik uang, serta masa edar uang. Selain itu, dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun mendatang. Berdasarkan perencanaan tersebut, kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.
b. Tahap Pencetakan
Pada tahap pencetakan rupiah, BI melakukannya di dalam negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah. BUMN yang melaksanakan pencetakan uang rupiah tersebut adalah PERUM PERURI (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia). Penunjukan BUMN sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah dilakukan sesuai dengan ketentuan BI mengenai pengadaan jasa pencetakan uang rupiah. Jika BUMN yang ditunjuk menyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan uang rupiah, maka BUMN tersebut dapat menunjuk lembaga lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pencetakan uang rupiah dengan memenuhi persyaratan pencetakan uang rupiah yang disepakati sebelumnya dengan BI. Penunjukan lembaga lain dilakukan oleh BUMN melalui proses yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta menguntungkan negara. Selain itu, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan BI. Bila BUMN tak dapat memenuhi persyaratan pencetakan rupiah yang disepakati sebelumnya, maka BI berwenang menetapkan kebijakan lain demi memastikan ketersediaan rupiah. Dalam tahap pencetakan uang, semua pihak yang terlibat wajib menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing.
c. Tahap Pengeluaran dan Pengedaran.
Terkait dengan peran mengeluarkan dan mengedarkan uang, BI senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam
29
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
kondisi layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan kondisi layak edar tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang, hingga pemusnahan uang. Uang rupiah yang telah dikeluarkan BI selanjutnya diedarkan ke seluruh wilayah Indonesia melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang rupiah di setiap wilayah tentunya berbeda, didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dari nasabah dan pembayaran uang rupiah. Sedangkan kepada masyarakat, dilakukan melalui penukaran secara langsung pada loket-loket penukaran di seluruh kantor BI atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.
d. Tahap Pencabutan dan Penarikan
Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan BI adalah
pencabutan terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi
berlaku sebagai alat pembayaran sah. Pencabutan uang dari peredaran
dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta
menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang rupiah yang dicabut
tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain
yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.
e. Tahap Pemusnahan
Untuk menjaga menjaga kualitas uang rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, BI melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna, dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga, dengan pengawasan dari BI.
30
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
RANGKUMAN
- Pengertian Bank Sentral, Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab
untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku
di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya
harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang
- Tugas Bank sentral
1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
3. Mengatur dan Mengawasi Bank
- Kewenangan Bank sentral sebagai berikut:
1. Kewenangan untuk memberikan izin (right to license)
2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate),
3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control),
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction)
- Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang aman dan efisien sebagai:
fasilitator, regulator, perizinan, pengawas dan operator.
- Sistem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai
uang dari satu pihak ke pihak lain yang terjadi karena adanya suatu transaksi
ekonomi
- Peran sistem pembayaran dalam perekonomian:
a. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi
b. Memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi
c. Membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan
d. Mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar
keuangan
e. Element penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya
stabilitas sistem keuangan
f. Sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung
kebijakan pengendalian yang lebih efektif dan efisien
g. Mendukung efisien dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan
h. Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan
pembayaran yang lebih beragam
- Fungsi Uang
a. Fungsi Asli sebagai alat penukar dan sebagai alat satuan hitung
b. Fungsi Turunan sebagai alat pembayaran yang sah, penimbun kekayaan, alat
pemindah kekayaan, standar pencicilan uang dan alat pendorong kegiatan
ekonomi
31
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
- Permintaan uang adalah jumlah unit moneter (berupa uang kartal dan uang giral )
yang ingin dipegang sebagai harta tunai (yang mudah untuk dibelanjakan segera).
- Menurut J.M. Keynes permintaan uang dipengaruhi oleh: Kebutuhan
bertransaksi(Transaction Demand), Kebutuhan berjaga-jaga (Precautionary
Demand),Kebutuhan Berspekulasi (Speculative Demand)
- Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian.
Penawaran uang dipengaruhi oleh tingkat bunga, tingkat inflasi, Tingkat produksi dan
pendapatan nasional, kondisi kesehatan dunia perbankan dan nilai tukat rupiah
- Pengertian standar moneter adalah benda yang ditetapkan sebagai objek
pembanding atau nilai dalam jumlah satuan tertentu dan dalam waktu tertentu
sebagai alat kesatuan hitung.
32
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
LATIHAN
Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar
1. Bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang
berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya
harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Pernyataan tersebut
merupakan pengertian dari....
A. OJK C. Bank Umum
B. Asuransi D. Bank Sentral
2. Perhatikan pernyataan berikut:
1. Kewenangan untuk memberikan izin (right to license)
2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate),
3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control),
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction)
Pernyataan diatas merupakan ....
A. Tugas Bank sentral C. Kewenangan Bank Sentral
B. Kewajiban Bank sentral D. Peran Bank Sentral
3. Perhatikan pernyataan dibawah ini:
1. Uang kertas 3. Kartu ATM
2. Uang logam 4. Kartu Kredit
Yang termasuk alat pembayaran non tunai adalah....
A. 1 dan 2 C. 2 dan 3
B. 1 dan 3 D. 3 dan 4
4. Perhatikan pernyataan berikut ini:
a. Electronic Data Capuring (EDC) yang ada di merchant/toko utnuk membaca transaksi
yang dilakukan menggunakan alat pembayaran, seperti kartu ATM, debet, kertu
kredit
b. Teller inputdi bank yang melakukan pengiriman dana atas dasar draft perintah
transfer yang dibuat oleh pengirim dana.
c. Internet,mobile banking dan phone banking
d. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat dimana transaksi terjadi
e. Memungkinkanterjadinya spesialisasi pada produksi
f. Membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dandiselesaikan.
Yang termasuk peransistempembayaran adalah
A. a, b dan c C. c, d dan e
B. b, c dan d D. d, e dan f
5. Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di
masyarakat baik dalam nominal yang cukup,jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan
dalam kondisi layak edar (clean money policy).
Pernyataan tersebut merupakan pengelolalan uang rupiah pada tahap....
A. Tahap Perencanaan C. Tahap Pengeluaran dan Pengedaran
B. Tahap Pencetakan D. Pencabutan dan Penarikan
33
Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia
Daftar Pustaka
Alam S (2013) Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X esis
Nuraini Efi , Merdekawati Dwina (2013) ekonomi untuk SMA/MA kelas X Masmedia
Ahman, Eeng. (2007). Membina Kompetensi Ekonomi Untuk Kelas X SMA/MA. Bandung: Grafindo
Media Pratama.
Eko, Yuli. (2009). Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional
Ekonomi, Obrolan. (2013). 10 Prinsip Ekonomi dan Penjelasannya. [Online]. Tersedia:
http://economy.okezone.com/read/2016/10/18/320/1517653/ojk-banyak-anulir-produk-lembaga-
keuangan
https://hilmihusada.wordpress.com/2012/11/15/sejarah-bank-indonesia/
http://www.beritamoneter.com/investor-lokal-di-pasar-modal-perlu-diproteksi/
http://inline-infoonline.blogspot.co.id/2015/03/pengelolaan-uang-rupiah-oleh-bank.html GAMBAR http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/foto-kegiatan/view-album.aspx?albumid=734
https://www.jelasberita.com/category/finance/ojk/page/3/
http://smak1.penaburcirebon.sch.id/news46_pembelajaran_pasar_modal.htm
http://www.joblokeraceh.com/2015/05/bank-indonesia-information-and-technology-aceh-indonesia.html http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.merakom.xyz/2016/11/pengertian-sistem-pembayaran-peran-bank.html
(https://www.slideshare.net/dasepbux/bab-08-sistem-dan-alat-pembayaran)
https://www.youtube.com/watch?v=w-XEc0uiJJs
Sumber Gambar http://www.ensikloblogia.com201612pengertian-kelangkaan-dan-faktor.html http://www.pustakapedia.net/2016/09/pengertian-dan-macam-macam-kebutuhan-manusia.html http://www.porosilmu.com/2015/07/pengertian-dan-macam-kebutuhan-dalam.html http://adrianrivaldy.blogspot.co.id/2010/10/bermacam-macam-kebutuhan-manusia.htm http://3.bp.blogspot.com http://sketchers104.rssing.com