38
Disusun Oleh: Dra. Imas Yuliasari Neni Nurlaela,S.Pd Dra. Kurniati Drs. Slamet Sukamto,MM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) Jawa Barat Tahun 2017

Tahun 2017 - Kemdikbud

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tahun 2017 - Kemdikbud

Disusun Oleh: Dra. Imas Yuliasari Neni Nurlaela,S.Pd Dra. Kurniati Drs. Slamet Sukamto,MM

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

(PP PAUD dan Dikmas) Jawa Barat Tahun 2017

Page 2: Tahun 2017 - Kemdikbud

Kata Pengantar

Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Mahir dalam Jaringan dikembangkan untuk

memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan namun terhambat

pada waktu dan jarak. Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Mahir

dalam Jaringan dirancang agar peserta didik mampu belajar mandiri sehingga peserta

didik dapat menentukan kebutuhan belajarnya, merumuskan tujuan belajaranya,

mengidentifikasi sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi belajar serta

mampu mengukur hasil belajarnya. Dengan kata lain, peserta didik dapat menentukan

bagaimana, kapan dan dimana dia akan belajar. Namun demikian untuk membantu

peserta didik dalam memperoleh sumber belajar, maka disediakan media pembelajaran

dalam bentuk modul dan audiovisual.

Modul dikembangkan untuk untuk tiga belas mata pelajaran, yaitu 1) Pendidikan Agama

Islam, 2) Pendidikan kewarganegaraan, 3) Bahasa Indonesia, 4) Bahasa Inggris, 5)

Matematika, 6) Sejarah Indonesia, 7) geografi, 8) ekonomi, 9) Sosiologi, 10) Sejarah

Peminatan, 11) Seni Budaya, 12) Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 13)

Keterampilan fungsional (house keeping). Modul ini diharapkan mampu mempermudah

penyajian pesan, mengatasi keterbatasan waktu dan ruang peserta didik, serta

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggali dan berinteraksi langsung

dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya.

Guna memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi yang ada, modul memuat

deskripsi, petunjuk penggunaan modul, standar kompetensi, peta konsep dan kegiatan

belajar. Kegiatan Belajar yang memuat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman

dan latihan soal. Tugas dan kunci jawaban akan disampaikan terpisah melalui aplikasi

pembelajaran paket c dalam jaringan, paketcdaring.seamolec.org. Semoga Bermanfaat.

Penulis

i

Page 3: Tahun 2017 - Kemdikbud

Daftar Isi

Kata Pengantar .......................................................................................................................................... i

Daftar Isi .................................................................................................................................................... ii

Petunjuk Penggunaan ............................................................................................................................. iii

PENDAHULUAN ......................................................................................................................................... 1

A. Kompetensi Inti ............................................................................................................................ 1

B. Kompetensi Dasar ........................................................................................................................ 1

C. Deskripsi ........................................................................................................................................ 1

D. Waktu ............................................................................................................................................ 1

KEGIATAN BELAJAR 1 : LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA ........... 2

A. Tujuan Pembelajaran ................................................................................................................... 2

B. Uraian Materi ....................................................................................................................... 2

C. Rangkuman ..........................................................................................................................17

D. Latihan ........................................................................................................................................ 18 KEGIATAN BELAJAR 2 : BANK SENTRAL,SISTEM PEMBAYARAN DAN ALAT PEMBAYARAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA ................................................................................... 20

A. Tujuan Pembelajaran .......................................................................................................... 20

B. Uraian Materi ..................................................................................................................... .20

C. Rangkuman ................................................................................................................................ 30

D. Latihan ........................................................................................................................................ 31

Daftar Pustaka ....................................................................................................................................... 33

ii

Page 4: Tahun 2017 - Kemdikbud

Petunjuk Penggunaan

Bahan Belajar ini diperuntukkan bagi peserta didik Paket C Mahir dalam jaringan derajat

1. Proses pembelajaran dikemas dalam bentuk modul, masing-masing modul saling

berurutan dan menjadi satu kesatuan pemahaman untuk dihayati dan diamalkan. Cepat

atau lambatnya penyelesaian modul tersebut sangat tergantung pada kesungguhan dan

kerajianan anda mempelajarinya.

A. Cara Belajar

Cara belajar anda akan menentukan penguasaan dan keberhasilan anda sebagai

peserta didik paket C Mahir dalam jaringan derajat 1. Ikutilah petunjuk belajar ini

agar anda dapat memahami isi bahan belajar ini dengan baik. 1. Yakinkan diri anda bahwa anda telah siap untuk belajar.

2. Tenangkan pikiran dan pusatkan perhatian anda pada bahan belajar yang akan

anda pelajari.

3. Berdoalah sejenak sesuai agama dan keyakinan anda dan sekarang anda siap untuk belajar.

4. Baca dan pahami deskripsi isi dari setiap bahan belajar, agar anda dapat

mengetahui apa yang harus dipelajari dari isi bahan belajar.

5. Baca dan pahami secara mendalam tujuan yang harus dicapai setelah melakukan pembelajaran

6. Bacalah uraian materi secara seksama. Tandai dan catat materi yang

belum/kurang anda pahami.

7. Diskusikan materi-materi yang belum dipahami dengan teman, tutor/pendidik,

dan/atau orang yang dianggap ahli dalam bidang ini melalui chat, e-mail, forum

diskusi atau bertanya langsung saat video converence.

8. Anda juga dapat mempelajari materi melalui media yang tersedia seperti video,

ppt, dan gambar. Media yang ada karena akan lebih memudahkan anda

mempelajari materi/isi yang diuraikan.

9. Carilah sumber atau bacaan lain yang relevan dengan untuk menunjang pemahaman dan wawasan tentang materi yang sedang anda pelajari.

10. Kerjakan soal latihan /evaluasi dalam modul atau dalam aplikasi untuk mengukur

tingkat penguasaan materi sebagai hasil pembelajaran. 11. Kerjakan soal ujian modul sebagai syarat untuk membuka modul berikutnya. 12. Jika hasil anda belum memuaskan jangan putus asa, cobalah lebih giat lagi belajar

iii

Page 5: Tahun 2017 - Kemdikbud

B. Pengukuran kemampuan Belajar 1. Jawablah pertanyaan ujian modul dalam aplikasi setiap akhir modul 2. Jawaban benar atau salahakan terlihat langsung dalam setiap pertanyaan.

3. Hasil ujian modul akan langsung keluar setelah anda selesai

menyelesaikan seluruh soal.

90 - 100 = baiksekali

80 - 89 =baik

70 - 79 =cukup

- 69% =kurang

Jika anda mencapai tingkat penguasaan 70 atau lebih, maka anda dapat melanjutkan dengan modul berikutnya.

Tetapi jika nilai anda di bawah 69, anda diharuskan untuk mengulang mempelajari modul terutama pada bagian yang belum anda kuasai.

4. Setelah anda mempelajari seluruh modul pada setiap matapelajaran, cobalah anda sekali lagi mengerjakan latihan pada setiap modul.

5. Jika secara keseluruhan anda telah mencapai tingkat penguasaaan 80 atau lebih, maka anda sudah siap menempuh ujian naik derajat.

iv

Page 6: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

1

PENDAHULUAN

A. Kompetensi Inti

KI.3

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI.4.

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah seccara mandiri, dan mampu menggunakan

metode sesuai kaidah kelimuan.

B. Kompetensi Dasar

3.5. Mendeskrisikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian

4.5. Menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian

Indonesia.

3.6. Mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam

perekonomian Indonesia.

4.6. Menyajikan peran bank sentral, sistem pembayran, dan alat pembayran dalam

perekonomian Indonesia.

C. Deskripsi

Dalam modul 3 ini dibagi dalam 2 KB. KB.1 akan membahasan tentang pengertian, tujuan,

fungsi,tugas, wewenang OJK, pengertian, fungsi bank konvensional dan syariah, prinsip,

kegiatan bank, produk bank, fungsi pasar modal, peran pasar modal. Dan pada KB.2 akan

membahas tentang pengertian bank sentral, kewajiban bank Indonesia sebagai operator,

regulator dan pengguna sistem pembayaran, peran Bank Indonesia dalam sistem

pembayaran, pengertian dan sistem pembayaran dalam perekonomian, resiko dalam sistem

pembayaran, pengertian uang, fungsi uang, permintaan dan penawaran uangdan faktor-faktor

yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang.

D. Waktu

2 X 45”

Page 7: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 2

KEGIATAN BELAJAR 1 :

LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari modul 3 KB.1 diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan

lembaga keuangan dalam perekonomian dan menyajikan tugas, produk, dan peran

lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia

1. Lembaga Jasa Keuangan

Lembaga jasa keuangan merupakan semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

https://www.jelasberita.com/category/finance/ojk/page/3/

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Page 8: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 3

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk

berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di

dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas,

dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan

untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar

modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam

pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa

keuangan.

Tujuan OJK

Ada beberapa tujuan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut:

a. Supaya semua kegiatan di bidang jasa keuangan terlaksana dengan teratur,

transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Supaya semua kegiatan di bidang jasa keuangan dapat mewujudkan sistem

keuangan yang tumbuh secara kontinyu dan seimbang

c. Dapat melindungi segala kepentingan konsumen dan masyarakat di bidang jasa

keuangan.

Fungsi OJK

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan.

Fungsi otoritas jasa keuangan berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan

pengawasan yang terpadu dan integritas terhadap semua kegiatan di bidang/sektor

jasa keuangan.

Tugas OJK

Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas jasa keuangan bertugas sebagai berikut:

a. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan.

b. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal,

dan

c. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang dana pensiun,

perasuransian, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan

pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar

Page 9: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 4

Wewenang OJK

Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Pengawasan dan pengaturan mengenai segala kelembagaan Bank yang mencakup:

Izin pendirian bank, pembukaan kantor bank, rencana kerja, anggaran dasar,

kepemilikan, sumber daya manusia, kepemilikan, kepengurusan, konsolidasi,

akuisisi bank, merger, dan pencabutan izin usaha bank.

b. Pengawasan dan Pengaturan mengenai kesehatan bank mencakup: Rentabilitas,

solvabilitas, likuiditas, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap

simpanan, pencadangan bank, dan rasio kecukupan modal minimum.

c. Laporan bank yang berhubungan dengan kinerja bank dan kesehatan bank.

d. Sistem informasi peminjam atau debitor, Pengujian kredit, dan Standar akuntansi

bank.

Pengawasan dan pengaturan mengenai aspek kehati-hatian bank yang mencakup

sebagai berikut:

1. Tata kelola bank

2. Manajemen Resiko

3. Pemeriksaan bank

4. Prinsip mengenali nasabah dan anti pencucian uang.

5. Pencegahan pembiayaan kepada teroris dan kejahatan perbankan

BANK

https://hilmihusada.wordpress.com/2012/11/15/sejarah-bank-indonesia/

3. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1998 tentang Perbankan, Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pengertian Bank syariah Bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan ekonomi Islam yang tidak mengenal bunga karena

Page 10: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 5

bunga bank dalam islam yaitu riba (sesuatu yang dilarang dalam Islam), hal ini merugikan salah satu pihak yaitu peminjam.

Fungsi Bank (konvensional dan syariah Fungsi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya: 1. Sebagai penerima kredit (kredit pasif) dari masyarakat

Bank sebagai penerima kredit dalam bentuk: a. Simpanan atau tabungan biasa yang pengambilannya dapat dilakukan setiap

saat.

b. Deposito atau tabungan berjangka yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu

tertentu.

c. Simpanan dalam bentuk giro/rekening koran, yaitu simpanan atas nama

penyimpan yang hanya bisa diambil dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

2. Sebagai pemberi kredit (kredit aktif) kepada masyarakat

Bank dapat memberikan kredit kepada masyarakat, baik kredit produktif maupun konsumtif. Dana kredit ini berasal dari simpanan, deposito masyarakat maupun dari bank sendiri.

3. Sebagai perantara lalu lintas moneter.

Dalam menjalankan fungsi ini, bank dapat melakukan jasa pengiriman uang (transfer), inkaso dan lainnya.

Jenis-jenis bank dapat dikelompokkan menurut fungsinya dan menurut kepemilikannya. 1. Jenis Bank Menurut Fungsinya

a. Bank Sentral

Bank sentral (pusat) merupakan bank yang hanya ada satu pada suatu negara yang bertanggung jawab atas keuangan dan perbankan nasional. Bank sentral milik Indonesia adalah Bank Indonesia (BI). Menurut UU No.23 Tahun 1999, Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang didirikan dengan tujuan menjaga kestabilan nilai rupiah, baik nilai tukar terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing

b. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman

kepada masyarakat serta memberikan seluruh layanan perbankan dalam lalu

lintas pembayaran.

c. Bank Perkreditan Rakyat

BPR kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah

yang dalam kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk tabungan dan deposito saja, dan memberikan pinjaman kepada

masyarakat terutama rakyat kalangan bawah dan tidak memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran.

Page 11: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 6

Menurut UU perbankan tahun 1998, BPR tidak diperkenankan menerima giro dan tidak boleh ikut dalam kegiatan lalu lintas pembayaran seperti transfer, kliring, atau wesel, tidak dapat melakukan pembayaran ke luar negeri dan kegiatan lain sebagaimana disebutkan pada UU tersebut.

d. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah dan ekonomi Islam yang tidak mengenal bunga

karena bunga bank dalam islam yaitu riba (sesuatu yang dilarang dalam Islam),

hal ini merugikan salah satu pihak yaitu peminjam. Bila tidak mampu

mengembangkan usaha dengan dari hasil pinjamannya, maka bunga tetap

ditarik. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yaitu

besarnya jasa yang diterima bank syariah tergantung keuntungan yang

dihasilkan peminjam

2. Jenis Bank Menurut Kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah

b. Bank Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang modalnya dimiliki pihak swasta dalam negeri serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta

c. Bank Milik Asing

Bank asing merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri baik milik swasta maupun milik pemerintah asing yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

d. Bank Milik Koperasi

Bank milik koerasi adalah bank yang kepemilikan saham-saham banknya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

Prinsip kegiatan usaha Bank Konvensional dan Bank syariah 1. Prinsip Konvensional

a. Dilihat dari sisi funding (menghimpun dana dari masyarakat)

Bank menghimpun dana dari masyarakat (kreditur) misalnya dalam bentuk tabungan dan pemberian jasa simpanan (bunga) sebesar simpanan dan ditetapkan pada saat membuka rekening tabungan atau berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku.

b. Dilihat dari sisi lending (pembiayaan atau perkreditan)

Bank konvensional memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat (debitur) dengan keuntungan jasa (bunga) bagi pihak bank sebesar persentase tertentu sesuai dengan jumlah kredit dan ditetapkan pada saat akad kredit. Pihak penerima kredit wajib mengembalikan fasilitas kredit berupa pokok dan nilai bunganya, baik usahanya untung atau rugi.

2. Prinsip Syariah

Bank syariah berdasarkan prinsip syariah, diantaranya: 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)

Page 12: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 7

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)

Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa

Produk Bank konvensional 1. Produk Kredit Pasif (menghimpun dana dari masyarakat)

a. Tabungan

Tabungan adalah simpanan masyarakat yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah, apalagi menggunakan ATM (Automatic Teller Machine) penarikan dapat dilakukan kapan saja.

b. Giro

Giro yaitu tabungan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, namun

hanya dapat dicairkan mengunakan cek atau bilyet giro. Giro dapat

dipergunakan untuk alat pembayaran

c. Deposito Berjangka (Time Deposit)

Deposito berjangka yaitu simpanan nasabah di bank yang penarikannya tidak setiap saat, namun selama satu periode yang ditentukan, misalnya satu bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun, dua tahun dan sebagainya. Deposito memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dari tabungan.

d. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito yaitu salah satu bentuk deposito berjangka yang surat buktinya dapat diperjualbelikan.

e. Deposits On Call

Deposits On Call adalah simpanan yang tetap di bank, simpanan tersebut dapat

diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak penabung

kepada bank

2. Produk Kredit Aktif (menyalurkan atau memberi dana kepada masyarakat)

a. Rekening Koran (R/K)

Rekening koran merupakan kredit yang dapat dicairkan sesuai kebutuhan saat itu. Jaminan kredit rekening koran adalah kekayaan perusahaan atau surat-surat berharga.

b. Kredit Akseptasi

Kredit Akseptasi merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah dengan cara mengeluarkan wesel.

c. Letter of Credit (L/C)

Letter of credit merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk

membantu proses pembayaran barang-barang yang diimpor dari luar negeri.

Seseorang dapat melakukan impor barang dan pembayarannya dilakukan

sementara oleh bank, setelah importir mendapatkan hasil barulah ia

membayar kepada bank

3. Produk Jasa dalam Lalu Lintas Pembayaran

a. Jasa Trasnfer Uang

Page 13: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 8

Transfer uang dapat dilakukan antar rekening pada bank yang sama ataupun antar bank.

b. Jasa Money Changer

Jual beli valuta asing dapat dilakukan pada bank nasional maupun bank asing. c. Jasa Penagihan Utang (Inkaso)

Inkaso adalah jasa dalam penagihan piutang nasabahnya. d. Kartu kredit

Kartu kredit merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk

melakukan transaksi, kemudian setiap bulan bank melakukan penagihan atas

semua transaksi yang dilakukan nasabahnya. Pada dasarnya kartu kredit

hampir sama dengan kartu ATM, namun kartu kredit tidak memiliki simpanan,

sehingga pembayaran kepada bank dilakukan sesudahnya.

Produk-produk Bank Syariah

Untuk mendapatkan informasi tentang produk-produk bank syariah kita dari laman https://www.mozaikislam.com/194/produk-produk-bank-syariah.htm Secara garis besar produk perbankan syariah dpt dibagi menjadi 3 yaitu Produk

penyaluran dana, produk penghimpunan dana, & produk jasa yg diberikan bank kpd

nasabahnya.

A. Produk Penyaluran Dana

1. Prinsip Jual Beli (Ba’i)Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan

kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan & termasuk harga

dari harga yg dijual

Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja & investasi

dalam bank syariah, yaitu:

1. Ba’i Al Murabahah Jual beli dgn harga asalditambah keuntugan yg

disepakati antara pihak bank dgn nasabah, dalam hal ini bank

menyebutkan harga barang kpd nasabah yg kemudian bank memberikan

laba dalam jumlah tertentu sesuai dgn kesepakatan.

2. Ba’i Assalam Dalam jual beli ini nasabah sbg pembeli & pemesan

memberikan uangnya di tempat akad sesuai dgn harga barang yg dipesan

& sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yg tadi diserahkan

menjadi tanggungan bank sbg penerima pesanan & pembayaran dilakukan

dgn segera.

3. Ba’i Al Istishna Merupakan bagian dari Ba’i Asslam namun ba’i al ishtishna

biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba’i Al

Ishtishna mengikuti Ba’i Assalam namun pembayaran dpt dilakukan

beberapa kali pembayaran.

2. Prinsip Sewa (Ijarah)Ijarah adl kesepakatan pemindahan hak guna atas barang

atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yg

disewa. Dalam hal ini bank meyewakan peralatan kpd nasabah dgn biaya yg

telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

Page 14: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 9

3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)Dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk,

yaitu:

Musyarakah Adalah salah satu produk bank syariah yg mana terdapat 2

pihak atau lebih yg bekerjasama utk meningkatkan aset yg dimiliki

bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yg mereka miliki

baik yg berwujud maupun yg tdk berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yg

bekerjasama memberikan kontribusi yg dimiliki baik itu dana, barang, skill,

ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adl

pemilik modal berhak dalam menetukan kebijakan usaha yg dijalankan

pelaksana proyek.

Mudharabah adalah kerjasama 2 orang atau lebih dimana pemilik modal

memberikan mempercayakan sejumlah modal kpd pengelola dgn

perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yg mendasar antara

musyarakah dgn mudharabah adl kontribusi atas manajemen & keuangan

pd musyarakah diberikan & dimiliki 2 orang atau lebih, sedangkan pd

mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

B. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, &

deposito. Prinsip yg diterapkan dalam bank syariah adalah:

1. Prinsip Wadiah. Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad

dhamanah yg diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah

amanah, dimana pihak yg dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan

harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh

yang dititipi.

2. Prinsip Mudharabah. Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan

bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai

pengelola. Dana yg tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk

melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk

pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang

mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yg diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip

mudharabah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Mudharabah mutlaqah: prinsipnya dapat berupa tabungan & deposito,

sehingga ada 2 jenis yaitu tabungan mudharabah & deposito mudharabah.

Tidak ada pemabatasan bagi bank utk menggunakan dana yg telah terhimpun.

2. Mudharabah muqayyadah on balance sheet: jenis ini adalah simpanan khusus

& pemilik dpt menetapkan syarat-syarat khusus yg harus dipatuhi oleh bank,

sebagai contoh disyaratkan utk bisnis tertentu, atau utk akad tertentu.

Page 15: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 10

3. Mudharabah muqayyadah off balance sheet:Yaitu penyaluran dana langsung

kepada pelaksana usaha & bank sebagai perantara pemilik dana dengan

pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat

tertentu yg harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha & pelaksana

usahanya.oduk Bank syariah

PASAR MODAL

http://smak1.penaburcirebon.sch.id/news46_pembelajaran_pasar_modal.html

4. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana

jangka panjang dalam bentuk pembelian dan penjualan surat-surat berharga.

Fungsi pasar modal

a. Fungsi saving

Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari

penurunanan mata uang karena inflasi

b. Fungsi kekayaan

Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestassi dalam

berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai

sebagaimana yang terjadi pada investaasi nyata. Misalnya rumah atau perhiasan

c. Fungsi likkuiditas

Instrumen pasa rmodal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga

memudahkan masyarakat untuk memperoleh kembali dananya

d. Fungsi pinjaman

Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan

untuk membiayai kegiatannya.

Peran Pasar Modal Pasar Modal memiliki peran dalam sistem perekonomian indonesia antara lain:

Page 16: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 11

1. Sebagai sarana badan usaha untuk mendapat modal

2. Sebagai sarana pemerataan pendapatan

3. bagai sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi

4. Sebagai sarana untuk menampung tenaga kerja

5. Sebagai sarana meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah

6. Sebagai salah satu indikator mengenai situasi perekonomian

Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga penunjang pasar pasar modal diantaranya yaitu:

a. Bapepam

Lembaga ini dibentuk untuk mengawaasi kegiatan pasar modal di Indonesia

b. Bursa efek

Bursa efeek merupakan institusi yang melakukan kegiatan perdagangan surat-

surat berharga

c. Akuntan publik

Akuntan publik berperan dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan yang

akan menerbitkan surat berharga atau perusahaan yang sudah terdaftar dibursa

efek dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tersebut.

d. Underwriter

Agar seluruh surat berharga laku terjual, maka penjualananya dijamin oleh sebuah

institusi bernama underwriter.

e. Wali amanat

Jasa walli amanat ediperlukan dalam penerbitan obligaasi. Wali amanat mewakili

kepentingan pembeli oblligasi

f. Notaris

Penerbitan saham, obligasi, dan surat berharga laiinnya merupakan keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Keputusan RUPS ini harus disyahkan oleh

Notaris.

g. Konsultan hukum

Berdasarkan UU Pasar Modal no.8 tahun 1995. Konsultan hukum adalah hukum

yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang terdaftar di Bapepam

h. Lembaga clearing

Perpindahan surat-surat berharga tidak mungkin dilakukan setiap kali terjadi

transaksi, oleh karena itu diperlukan lembaga Clearing sebagai institusi yang

berwenang menyimpan dan mengatur arus perpindahan surat-surat berharga.

Instrumen / Produk Pasar Modal

Instrumen atau produk di pasar modal sama halnya dengan pasar barang. Produk-

produk itu antara lain:

1. Saham

Page 17: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 12

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan .

2. Obligaasi

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antar pemberi

pinjaman (pemodal) dan yang memegang saham baru yang akan didiberi

pinjaman (emiten)

3. Right issue

Right issue merupakan hak untuk memegang saham baru yang akan dikeluarkan

oleh emiten.

4. Warrant (Waran)

Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang

memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan

persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah dan masa berlakunya warrant

tersebut. Warraant diterbitkan dengan maksud agar investor tertarik membeli

obligaasi atau saham yang diterbitkan emiten.

5. Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari

masyarakat pemodal. Modal tersebut selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio

efek oleh manager investasi yang telah mendapat ijin dari Bapepam.

Mekanisme Transaksi di Pasar Modal Prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar perdana adalah sebagai berikut. 1) Penawaran perdana suatu saham atau obligasi suatu perusahaankepada investor

public dilakukan melalui penjamin emisi dan agenpenjual. Bagaimanakah

prosedurnya? Tata cara pemesanansaham atau obligasi seperti, “harga penawaran”,

“jumlah sahamyang ditawarkan”, “masa penawaran”, dan informasi lain

yangpenting harus dipublikasikan di surat kabar berskala nasional dandiumumkan

kepada masyarakat/publik dalam bentuk prospektus.

2) Investor yang berminat, dapat memesan saham atau obligasi dengancara

menghubungi penjamin emisi atau agen penjual dan mengikutiprosedur yang telah

ditetapkan.

3) Investor kemudian melakukan pemesanan saham atau obligasi tersebut dengan

disertai pembayaran.

4) Penjamin emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasilpenawaran umum

tersebut kepada investor yang telah melakukanpemesanan.

5) Proses penjatahan saham atau obligasi (biasa disebut dengan“allotment”) kepada

investor yang telah memesan dilakukan olehpenjamin emisi dan emiten yang

mengeluarkan saham atauobligasi. Sehubungan dengan proses penjatahan, Anda

perlumemperhatikan beberapa istilah berikut ini.

“Undersubscribed” adalah total saham atau obligasi yangdipesan oleh investor

kurang dari total saham atau obligasiyang ditawarkan. Dalam kondisi seperti

Page 18: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 13

ini, semua investor pasti akan mendapat saham atau obligasi sesuai

denganjumlah yang dipesannya.

“Oversubscribed” adalah total saham atau obligasi yangdipesan oleh investor

melebihi jumlah total saham atau obligasiyang ditawarkan. Dalam kondisi ini,

terdapat kemungkinaninvestor mendapatkan saham atau obligasi kurangdari

jumlah yang dipesan, atau bahkan mungkin tidak mendapatkansama sekali.

6) Apabila jumlah saham atau obligasi yang didapat oleh investorkurang dari jumlah

yang dipesan, atau telah terjadi “oversubscribed”maka kelebihan dana investor

akan dikembalikan (proses ini seringdisebut dengan “refund”).

7) Saham atau obligasi tersebut kemudian didistribusikan kepadainvestor melalui

Penjamin Emisi dan Agen Penjual.

Sebelum membicarakan mekanisme transaksi di pasar sekunder (bursa efek)

perlu diketahui bahwa:

a. Jual beli di bursa efek hanya dapat dilakukan melalui perusahaan pialang yang resmi

menjadi anggota bursa

b. Apabila telah menjadi anggota bursa berarti perusahaan telah menyetorkan modal

dan me persyaratan yang telah ditentukan untuk dapebagai at melayani masyarakat

sebagai perantara perdagangan efek.

c. Pialang dapat juga memberikan anjuran/nasihat sehubungan dengan rencana

investasi pemodal

d. Investor wajib membayar komisis kepada pialang

e. Saham yang diperdagangkan dibursa efek ditentukan dalam satuan perdagangan

yang disebut Lot

f. Satu Lot terdiri dari dulu 500 lembar sedangkan setelah tahun2012 satu Lot hanya

100 lembar.

5. ASURANSI

Pengertian Asuransi

Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dana

dari nasabah dalam bentuk premi asuransi dan memberikan tanggungan atau

penggantian ketika nasabah mengalami sesuatu.

Fungsi Asuransi

Menjamin perlindungan dari resiko (kerusakan, kehilangan, kerugian atau lainnya)

yang diderita satu pihak.

Meningkatkan effektivitas dan effisiensi pengamanan sebab tidak perlu dengan

pengumuman dan pengawasan khusus untuk memberikan perlindungan.

Mempermudah pembiayaan dengan hanya membayar premi dalam jumlah

tertentuyang sudah disepakati, nasabah tidak perlu menanggung sendiri kerugian

atas resiko yang muncul.

Page 19: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 14

Sebagai dasar bank untuk memberikan kredit. Karena pihak bank memerlukan

jaminana perlindungan atas sesuatu yang dijadikan agunan oleh pemohon kredit.

Sebagai investasi (tabungan jangka panjang) seperti dalam kasus asuransi jiwa.

Jumalah premi yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan kepada

nasabah dalam jumlah yang lebih besar.

Menutup lost of earning power seseorang atau badan ketika sudah tidak bekerja.

Prinsip Asuransi Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation dan contribution. a. Insurable Interest

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara

tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

b. Utmost good faith

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta

yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik

diminta maupun tidak. Artinya adalah : si penanggung harus dengan jujur

menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari

asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan

benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

c. Proximate cause

adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang

menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara

aktif dari sumber yang baru dan independen.

d. Indemnity

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam

upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat

sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal

278).

e. Subrogation

Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

f. Contribution

Sedangkan adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang

sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap

tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

6. DANA PENSIUN

Definisi Dana Pensiun

Menurut Wahab (2005:34) “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada

Page 20: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 15

saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun”. Menurut UU Dana Pensiun (UU RI No.11 Tahun 1992) “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 1992)”. Ada 2 jenis dana pensiun yaitu : 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau

badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan

Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi

kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang

menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja (Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 tahun

1992).

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang didirikan oleh Bank

atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran

pasti bagi perorangan, baik bagi karyawan pemberi kerja maupun pekerja mandiri

yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan Bank atau

Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan ( Pasal 1 Ayat 4 UU No. 11 Tahun

1992).

Dana Pensiun harus terdaftar secara hukum sehingga para pesertanya tetap mendapat kepastian hukum dari program yang diikutinya. Hal ini berlaku untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Bagaimanapun juga kedua jenis dana pensiun ini memiliki fungsi yang sama yakni untuk menyediakan program pemberian manfaat pensiun bagi pesertanya. Hanya saja peserta program pensiun disini sangat berbeda dimana dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja, pesertanya adalah para karyawan yang dipekerjakan oleh Dana Pensiun bersangkutan. Sedangkan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan, pesertanya adalah pihak eksternal atau non-pegawai dari Dana Pensiun bersangkutan. Program Pensiun

Menurut Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun, ”Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta”.

Menurut Wild, Subramanyam dan Halsey (dalam Bachtiar: 2005: 177) : Program pensiun (pension plan) merupakan janji pemberi kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut melibatkan tiga pihak : pemberi kerja, yang memberikan kontribusi pada program pensiun; pekerja yang menerima imbalan; dan dana pensiun. Dana pensiun (pension fund) terpisah dari pemberi kerja dan diadministrasikan oleh pihak yang ditunjuk (trustee).

Sedangkan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (dalam Wibowo: 2002: 147), “Program pensiun (pension plan) adalah sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan (pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja”.

Page 21: Tahun 2017 - Kemdikbud

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia 16

Sebelum lahirnya UU Dana Pensiun, dikenal beberapa istilah Dana Pensiun yaitu : 1. Program pensiun yang dikelola oleh perusahaan/pemberi kerja yang dibayarkan

dari cadangan perusahaan (book reserve) atau dari biaya perusahaan (pay as you

go).

2. Program pensiun yang dikelola oleh yayasan dana pensiun yang telah memperoleh

persetujuan Menteri Keuangan sebelumnya dan telah memperoleh fasilitas

perpajakan dari pemerintah.

3. Program pensiun pegawai negeri sipil atau pejabat negara yang dikelola oleh PT.

Taspen.

4. Program pensiun anggota TNI dan Polri yang dikelola oleh PT. Asabri.

Page 22: Tahun 2017 - Kemdikbud

17

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

RANGKUMAN

- Pengertian Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk

berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di

dalam sektor jasa keuangan

- OJK berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang

terpadu dan integritas terhadap semua kegiatan di bidang/sektor jasa keuangan

- Otoritas jasa keuangan bertugas sebagai berikut:

1. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan.

2. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal,

dan

3. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang dana

pensiun, perasuransian, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan

lainnya

- Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Pengawasan dan pengaturan mengenai segala kelembagaan Bank

b. Pengawasan dan Pengaturan mengenai kesehatan bank

c. Laporan bank yang berhubungan dengan kinerja bank dan kesehatan bank.

d. Sistem informasi peminjam atau debitor, Pengujian kredit, dan Standar

akuntansi bank.

- Jenis Bank Menurut Fungsinya yaitu: Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan

Rakyat dan Bank Syariah

- Jenis Bank Menurut Kepemilikannya antara lain: Bank Milik Pemerintah, Bank

Swasta Nasional, Bank Milik Asing, dan Bank Milik Koperasi

- Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana

jangka panjang dalam bentuk pembelian dan penjualan surat-surat berharga.

- Fungsi pasar modal yaitu Fungsi saving, Fungsi kekayaan, Fungsi likkuiditas, Fungsi

pinjaman

- Lembaga penunjang pasar modal seperti: Bapepam, Bursa efek, Akuntan publik,

Underwriter, Wali amanat, Notaris, Konsultan hukum, Lembaga clearing

- Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun

dana dari nasabah dalam bentuk premi asuransi dan memberikan tanggungan atau

penggantian ketika nasabah mengalami sesuatu

- Prinsip Asuransi antara lain: Insurable Interest, Utmost good faith, Proximate

cause, Indemnity, Subrogation, Contribution

Page 23: Tahun 2017 - Kemdikbud

18

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

LATIHAN

Pilihlah jawaban yang paling tepat

1. lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pernyataan tersebut merupakan... A. Pengertian OJK C. Tugas OJK

B. Fungsi OJK D. Manfaat OJK

2. Perhatikan pernyataan dibawah ini

1. Supaya semua kegiatan di bidang jasa keuangan terlaksana dengan teratur,

transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Supaya semua kegiatan di bidang jasa keuangan dapat mewujudkan sistem

keuangan yang tumbuh secara kontinyu dan seimbang

3. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan.

4. Mengawasi dan mengatur segala kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal

Yang termasuk tujuan OJK adalah...

A. 1 Dan 2 C. 2 dan 4

B. 2 dan 3 D.3 dan 4

3. Perhatikan pernyataan berikut ini.

1. Pengawasan dan pengaturan mengenai segala kelembagaan Bank yang mencakup:

Izin pendirian bank, pembukaan kantor bank, rencana kerja, anggaran dasar,

kepemilikan, sumber daya manusia, kepemilikan, kepengurusan, konsolidasi, akuisisi

bank, merger, dan pencabutan izin usaha bank.

2. Pengawasan dan Pengaturan mengenai kesehatan bank mencakup:

3. Rentabilitas, solvabilitas, likuiditas, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman

terhadap simpanan, pencadangan bank, dan rasio kecukupan modal minimum.

4. Laporan bank yang berhubungan dengan kinerja bank dan kesehatan bank.

5. Sistem informasi peminjam atau debitor.Pengujian kredit, danStandar akuntansi bank.

Pernyataan diatas merupakan... A. Tugas OJK C. Manfaat OJK

B. Fungsi OJK D. Wewenang OJK

4. Lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya adalah menghimpun dana dari

masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat serta memberikan seluruh

layanan perbankan dalam lalu lintas pembayaran. Pernyataan tersebut merupakan ....

A. Jenis bank sentral C. Jenis BPR

B. Jenis bank umum D. Jenis bank syariah

Page 24: Tahun 2017 - Kemdikbud

19

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

5. Perhatikan pernyataan berikut ini;

1. Tabungan

2. Giro

3. Deposito Berjangka

4. Rekening Koran (R/K)

5. Kredit Akseptasi

Yang termasuk kredit aktif adalah

A. 1 dan 2

B. 2 dan 3

C. 3 dan 4

D. 4 dan 5

Page 25: Tahun 2017 - Kemdikbud

20

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

KEGIATAN BELAJAR 2

BANK SENTRAL,SISTEM PEMBAYARAN DAN ALAT PEMBAYARAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari kegiatan belajar ini diharapkan peserta didik mampu

mendeskripsikan dan menyajikan peran Bank sental, sistem pembayaran, dan alat

pembayaran perekonomian Indonesia.

http://www.joblokeraceh.com/2015/05/bank-indonesia-information-and-technology-aceh-

indonesia.html

Page 26: Tahun 2017 - Kemdikbud

21

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

1. Pengertian Bank Sentral

Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang.

Kewajiban Bank Indonesia sebagai operator, regulator dan pengguna sistem

pembayaran

Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian (low/zeroinflation), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya.

Bank sentral adalah bank yang memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan kegiatan

moneter di suatu negara. Bank sentral disebut sebagai banknya para bank (the

banker’s of bank). Bank sentral merupakan pelaksana kebijakan moneter yang

ditetapkan pemerintah. Bank sentral merupakan lembaga yang ditugasi pemerintah

dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan perbankan. Bank ini mempunyai peran

yang amat vital bagi perekonomian suatu negara karena kemampuannya dalam

menciptakan dan mengendalikan uang, kebijakannya yang dapat mempengaruhi pasar

dan pada akhirnya mempengaruhi perekonomian suatu negara.

Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.merakom.xyz/2

016/11/pengertian-sistem-pembayaran-peran-bank.html

Dari bagan diatas maka peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang aman dan efisien sebagai: 1. Fasilitator

2. Regulator

Page 27: Tahun 2017 - Kemdikbud

22

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

3. Perizinan

4. Pengawas

5. Operator

Bank Sentral/bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan

memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ada dua aspek yaitu:

1. Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam laju

inflasi.

2. Kestabilan nilai mata uang terhadap mata uang asing yang tercermin dalam nilai

tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Tugas Bank sentral 1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Pada dasarnya, kebijakan moneter merupakan kebijakan pengendalian jumlah uang

yang beredar agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam sistem

perekonomian.

2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

3. Mengatur dan Mengawasi Bank.

Agar kegiatan perbankan di Indonesia berjalan dengan baik, Bank Indonesia

menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan

keiatan usaha tertentu dari bank

Kewenangan Bank Sentral

Adapun kewenangan Bank sentral sebagai berikut: 1. Kewenangan untuk memberikan izin (right to license)

2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate),

3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control),

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction)

Sistem pembayaran dalam perekonomian

(https://www.slideshare.net/dasepbux/bab-08-sistem-dan-alat-pembayaran)

Pengertian sistem pembayaran

Sistem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai

uang dari satu pihak ke pihak lain yang terjadi karena adanya suatu transaksi ekonomi.

Page 28: Tahun 2017 - Kemdikbud

23

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

Definisi sistem pembayaran yang lebih lengkap diungkapkan oleh Bank Indonesia dalam

UU Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 tahun 1999. Sistem pembayaran merupakan seperangkat

aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan

dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Jadi sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan

sejumlah nilai uang dari satu pihak kepihak lainnya. Hal ini dialkukan dengan media

yang sangat beragam, dari yang paling sederhana sampai pada media yang paling

kompleks.

Komponen – Komponenn Yang Membentuk Sistem Pembayaran

a. Alat pembayaran (payment instruments). Setiap transaksi pembayran memerlukan

beberapa bentuk alat pembayaran yang memenuhi standar fisik, hukum dan

peraturan. Alat pembayran ini bisa kelompokkan sebagai :

1. Alat pembayaran tunai

2. Alat pembayaran non tunai

b. Sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran (interbank

fund transfer system). Sistem ini misalnya dengan menggunakan Real Time Gross

Settlement system (RTGS). RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi

(settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time.

c. Lembaga yang memproses sistem pembayaran (payment systems operators). Di

Indonesia lembaga tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia

2. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

3. Switching atau Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

(APMK)

d. Saluran pembayaran (delivery channel), antara lain mencakup hal-hal berikut:

1. Electronic Data Capuring (EDC) yang ada di merchant/toko untuk membaca

transaksi yang dilakukan menggunakan alat pembayaran, seperti kartu ATM,

debet, kartu kredit

2. Teller input atau petugas teller di bank yang melakukan pengiriman dana atas

dasar draft perintah transfer yang dibuat oleh pengirim dana

3. Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), pengganti teller yang dapat

melanjutkan intruksi pengiriman dana

4. Internet, mobile banking dan phone banking

Peran sistem pembayaran dalam perekonomian

a. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi

b. Memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi

c. Membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan

d. Mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar

keuangan

Page 29: Tahun 2017 - Kemdikbud

24

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

e. Element penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya

stabilitas sistem keuangan

f. Sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan

pengendalian yang lebih efektif dan efisien

g. Mendukung efisien dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan

h. Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan pembayaran

yang lebih beragam

Resiko dalam Sistem Pembayaran dan Pengendaliannya.

Perkembangan teknologi informasi dengan segala bentuknya memang memberi

berbagai kemudahan, kecepatan dan kelancaran sistem pembayran.

Kinerja yang kurang baik dari jaringan komunikasi dapat menimbulkan resiko

operasional. Gangguan operasional juga berpotensi memperlambat mekanisme

settlement dana. Timbullah risiko likuiditas. Resiko ini terjadi karena pihak yang

berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada waktunya. Akibatnya llikuiditas pihak

lain terpengaruhi. Pada gilirannya resiko likuiditas dapat meningkat menjadi resiko

kredit. Hal ini yang paling ditakuti karena dapat mempengaruhi stabilitas sistem

keuangan adalah resiko sistemik.

Selain resiko likuiditas ada resiko-resiko yang lain masih banyak yang harus dihadapi

jika tidak dikendalikan dengan baik. Hal ini menjadi tanggung jawab masing-masing

penyelenggara sistem pembayaran. Untuk itu Bank Indonesia yang mempunyai peran

seebagai operator, regulator, dan pengguna sistem pembayaran mempunyai

kewajiban:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, baik yang dituangkan dalam bentuk

regulasi atau bentuk lainnya

b. Memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran

c. Konsultasi dan fasilitaasi pada penyelenggara sistem pembayaran

d. Pengawasan terutama kepada penyelenggara sistem pembayaran untuk menilai

keseuaian sistem yang dikelolanya dengan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia

dibidang sistem pembayaran

e. Melakukan sosialisasi dan edukaasi

UANG

(https://www.youtube.com/watch?v=w-XEc0uiJJs)

Page 30: Tahun 2017 - Kemdikbud

25

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

2. Pengertian uang

Berikut ini adalah pendapat para ahli tentang apa yang dimaksud dengan uang.

a. C. Pigou dalam bukunya The Viel of Money menyatakan bahwa uang adalah

segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar (money are those

things that arewidely used as a media for exchange).

b. Robertson dalam bukunya Money menyatakan bahwa uang adalah segalasesuatu

yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang (money is something

whish is widely accepted in payments for goods).

c. Albert Gailort Hart dalam bukunya Money Debt and Ekonomic Activity

menyatakan, uang adalah kekayaan yangdengannya si empunya dapat

melunaskan utangnya dalamjumlah yang tertentu pada waktu itu juga (money is

property with which the owner can pay off the debt with certainly without delay).

d. R.J. Thomas mengatakan bahwa “money is something that is readily and and

generally accepted by public in payment for debts”. Artinya, uang adalah suatu

benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk

pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya. Serta untuk

pembayaran utang.

Sejarah uang

Sebelum ada uang, pertukaran dilakukan dengan cara barter yaitu pertukaran antara

barang satu dengan barang yang lain. Pertukaran semacam ini ternyata

menimbulkan kesulitan, antara lain:

a. Dalam proses barter, sulit mempertemukan pihak-pihak yang saling

membutuhkan, misalnya Johnny membawa apel ke pasar untuk ditukarkan

dengan ayam. Mahir sebagai pemilik ayam tidak menginginkan apel tapi

menginginkan beras;

b. Kesulitan menentukan nilai tukar barang yang akan saling ditukar. Misalnya

apakah apel yang dimiliki Johnny mau dihargai dengan ayam yang dimiliki Mahir.

Kesulitan tersebut mendorong manusia untuk mencari cara untuk mengatasinya,

dibutuhkan suatu benda perantara yang diterima, digemari orang di mana saja,

dan yang setiap waktu dapat ditukarkan dengan barang apa saja yang diperlukan.

Alat perantara inilah yang disebut uang

Fungsi Uang Fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Berikut penjelasannya : a. Fungsi Asli, disebut juga fungsi primer uang adalah sebagai berikut.

1) Sebagai Alat Penukar (medium of exchange)

Uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Fungsi sebagai alat penukar amat penting, mengingat pertukaran tanpa uang (barter) sulit terlaksana, karena terlebih dahulu harus ada kesamaan keinginan (double coincidence of want). Semenjak adanya uang, pertukaran dapat dilaksanakan setiap saat tanpa menunggu adanya kesamaan kehendak.

Page 31: Tahun 2017 - Kemdikbud

26

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

Barang dapat langsung ditukar dengan uang dan uang dapat dibelikan barang. Sebagai alat tukar, uang memungkinkan seluruh transaksi dapat dilakukan dengan mudah.

2) Sebagai Alat Satuan Hitung (a unit of account)

Satuan hitung diperlukan untuk menentukan harga suatu barang. Dengan uang, nilai suatu barang dapat diukur dan dibandingkan, misalnya dengan rupiah orang dapat mengukur nilai rumah, mobil, dan kemudian membandingkannya. Orang akan lebih mudah mengerti apabila dikatakan harga 1 unit TV Rp 2.000.000,00 daripada harga 1 unit TV dua kali lipat harga tape recorder.

b. Fungsi Turunan

Di samping memiliki fungsi asli, uang juga memiliki fungsi turunan, yaitu sebagai berikut. 1) Alat Pembayaran yang Sah

Pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin beragam tidak mungkin dilakukan dengan barter, sehingga untuk mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa, manusia perlu alat pembayaran yang diterima semua orang.

2) Sebagai Penimbun Kekayaan

Seseorang dapat menimbun kekayaan selain dalam bentuk benda, juga dapat dalam bentuk uang. Oleh karena itu uang juga berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan. Dalam keadaan ekonomi normal, orang justru lebih suka menimbun kekayaan dalam bentuk uang. Kekayaan dalam bentuk uang lebih luwes karena dapat segera digunakan untuk mencukupi kebutuhan lain daripada dalam bentuk barang. Oleh John Maynard Keynes kecenderungan ini disebut sebagai liquidity preference.

3) Sebagai Alat Pemindah Kekayaan

Jika seseorang ingin pindah dari satu tempat ke tempat lain, ia tidak harus memindahkan kekayaannya yang berupa tanah atau rumah, dia cukup menjualnya dan dalam bentuk uang ia akan dapat membeli rumah di tempat baru.

4) Standar Pencicilan Utang

Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran di kemudian hari, pembayaran berjangka panjang, atau pencicilan utang. Misalnya: pencicilan kredit di sebuah bank dilakukan dengan uang.

5) Alat Pendorong Kegiatan Ekonomi

Sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, uang berfungsi untuk menambah investasi yang akan meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pengertian permintaan uang dan pengertian penawaran uang Pengertian permintaan uang

Permintaan uang adalah jumlah unit moneter (berupa uang kartal dan uang giral )

yang ingin dipegang sebagai harta tunai (yang mudah untuk dibelanjakan segera).

Menurut J.M. Keynes permintaan uang dipengaruhi oleh;

b. Kebutuhan bertransaksi(Transaction Demand)

c. Kebutuhan berjaga-jaga (Precautionary Demand)

Page 32: Tahun 2017 - Kemdikbud

27

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

d. Kebutuhan Berspekulasi (Speculative Demand)

Penawaran uang

Pada hakekatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu

perekonomian

Penawaran uang dipengaruhi oleh

a. Tingkat bunga

b. Tingkat inflasi

c. Tingkat produksi dan pendapatan nasional

d. Kondisi kesehatan dunia perbankan

e. Nilai tukat rupiah

Pengertian standar mata uang

Pengertian standar moneter adalah benda yang ditetapkan sebagai objek

pembanding atau nilai dalam jumlah satuan tertentu dan dalam waktu tertentu

sebagai alat kesatuan hitung. Standar mata uang yang digunakan dapat berupa

logam atau kertas. Pemerintah dalam beberapa hal turut mengatur kehidupan

ekonomi masyarakat. Uang sebagai salah satu instrumen dalam perekonomian perlu

diatur penggunaannya.

1. Standar logam (Metallic Standard). Standar logam adalah suatu penetapan

logam tertentu sebagai standar dalam keuangan. Standar logam dapat

dibedakan atas beberapa sistem berikut:

a. Sistem standar tunggal

Sistem ini menggunakan satu jenis logam menjadi mata uang. Logam yang

digunakan biasanya berupa emas atau perak

b. Sistem standar kembar

Pada standar kembar beredar dua jenis uang, yaitu emas dan perak. Jika

perbandingan nilai antara emas dan perak tidak ditentuka, melainkan

tergantung pada pasar, maka disebut standar emas paralel. Jika standar

kembar menggunakan emas dan perak, tetapi nilai perbandingannnya

ditetakan berdasarkan Undang-undang, maka kemungkinan akan berlaku

hukum Gresham yang berbunyi The bad money always drives out good

money.

c. Sistem standar Pincang.

Pada standar pincang, pemerintah menetapkan uang emas sebagai mata

uang standar. Tetapi mata uang perak juga beredar dalam jumlah yang

tidak terbatas, meskipun masyarakat umum tidak dapat secara bebas

mencetaknya.

2. Standar Kertas

Apabila dalam suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah yang tidak

terbatas, dan uang itu tidak dijamin atau tidak bisa ditukar dengan emas,

maka negara tersebut menganut standar kertas.

Page 33: Tahun 2017 - Kemdikbud

28

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

Pengelolaan Uang Rupiah oleh Bank Indonesia

Laman yang membahas pengelolaan uang rupian oleh Bank Indonesia (http://inline-

infoonline.blogspot.co.id/2015/03/pengelolaan-uang-rupiah-oleh-bank.html)

Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia Dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ditegaskan bahwa pengelolaan uang oleh Bank Indonesia (BI) dilakukan untuk memanfaatkan uang negara di Bank Indonesia secara optimal. Ditegaskan juga dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/7/PBI/2012 bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan pengelolaan uang rupiah, meliputi tahap perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah.

a. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan dan penentuan jumlah uang rupiah yang akan dicetak, perlu diperhatikan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, rencana macam dan pecahan uang rupiah, serta perkiraan jumlah uang rupiah yang dimusnahkan. Perencanaan tersebut dilakukan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan BI meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik uang, serta masa edar uang. Selain itu, dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun mendatang. Berdasarkan perencanaan tersebut, kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

b. Tahap Pencetakan

Pada tahap pencetakan rupiah, BI melakukannya di dalam negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah. BUMN yang melaksanakan pencetakan uang rupiah tersebut adalah PERUM PERURI (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia). Penunjukan BUMN sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah dilakukan sesuai dengan ketentuan BI mengenai pengadaan jasa pencetakan uang rupiah. Jika BUMN yang ditunjuk menyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan uang rupiah, maka BUMN tersebut dapat menunjuk lembaga lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pencetakan uang rupiah dengan memenuhi persyaratan pencetakan uang rupiah yang disepakati sebelumnya dengan BI. Penunjukan lembaga lain dilakukan oleh BUMN melalui proses yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta menguntungkan negara. Selain itu, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan BI. Bila BUMN tak dapat memenuhi persyaratan pencetakan rupiah yang disepakati sebelumnya, maka BI berwenang menetapkan kebijakan lain demi memastikan ketersediaan rupiah. Dalam tahap pencetakan uang, semua pihak yang terlibat wajib menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing.

c. Tahap Pengeluaran dan Pengedaran.

Terkait dengan peran mengeluarkan dan mengedarkan uang, BI senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam

Page 34: Tahun 2017 - Kemdikbud

29

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

kondisi layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan kondisi layak edar tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang, hingga pemusnahan uang. Uang rupiah yang telah dikeluarkan BI selanjutnya diedarkan ke seluruh wilayah Indonesia melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang rupiah di setiap wilayah tentunya berbeda, didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dari nasabah dan pembayaran uang rupiah. Sedangkan kepada masyarakat, dilakukan melalui penukaran secara langsung pada loket-loket penukaran di seluruh kantor BI atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

d. Tahap Pencabutan dan Penarikan

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan BI adalah

pencabutan terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi

berlaku sebagai alat pembayaran sah. Pencabutan uang dari peredaran

dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta

menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang rupiah yang dicabut

tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain

yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

e. Tahap Pemusnahan

Untuk menjaga menjaga kualitas uang rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, BI melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna, dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga, dengan pengawasan dari BI.

Page 35: Tahun 2017 - Kemdikbud

30

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

RANGKUMAN

- Pengertian Bank Sentral, Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab

untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku

di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya

harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang

- Tugas Bank sentral

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

3. Mengatur dan Mengawasi Bank

- Kewenangan Bank sentral sebagai berikut:

1. Kewenangan untuk memberikan izin (right to license)

2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate),

3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control),

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction)

- Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang aman dan efisien sebagai:

fasilitator, regulator, perizinan, pengawas dan operator.

- Sistem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai

uang dari satu pihak ke pihak lain yang terjadi karena adanya suatu transaksi

ekonomi

- Peran sistem pembayaran dalam perekonomian:

a. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi

b. Memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi

c. Membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan

d. Mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar

keuangan

e. Element penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya

stabilitas sistem keuangan

f. Sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung

kebijakan pengendalian yang lebih efektif dan efisien

g. Mendukung efisien dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan

h. Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan

pembayaran yang lebih beragam

- Fungsi Uang

a. Fungsi Asli sebagai alat penukar dan sebagai alat satuan hitung

b. Fungsi Turunan sebagai alat pembayaran yang sah, penimbun kekayaan, alat

pemindah kekayaan, standar pencicilan uang dan alat pendorong kegiatan

ekonomi

Page 36: Tahun 2017 - Kemdikbud

31

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

- Permintaan uang adalah jumlah unit moneter (berupa uang kartal dan uang giral )

yang ingin dipegang sebagai harta tunai (yang mudah untuk dibelanjakan segera).

- Menurut J.M. Keynes permintaan uang dipengaruhi oleh: Kebutuhan

bertransaksi(Transaction Demand), Kebutuhan berjaga-jaga (Precautionary

Demand),Kebutuhan Berspekulasi (Speculative Demand)

- Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian.

Penawaran uang dipengaruhi oleh tingkat bunga, tingkat inflasi, Tingkat produksi dan

pendapatan nasional, kondisi kesehatan dunia perbankan dan nilai tukat rupiah

- Pengertian standar moneter adalah benda yang ditetapkan sebagai objek

pembanding atau nilai dalam jumlah satuan tertentu dan dalam waktu tertentu

sebagai alat kesatuan hitung.

Page 37: Tahun 2017 - Kemdikbud

32

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

LATIHAN

Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar

1. Bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang

berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya

harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Pernyataan tersebut

merupakan pengertian dari....

A. OJK C. Bank Umum

B. Asuransi D. Bank Sentral

2. Perhatikan pernyataan berikut:

1. Kewenangan untuk memberikan izin (right to license)

2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate),

3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control),

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction)

Pernyataan diatas merupakan ....

A. Tugas Bank sentral C. Kewenangan Bank Sentral

B. Kewajiban Bank sentral D. Peran Bank Sentral

3. Perhatikan pernyataan dibawah ini:

1. Uang kertas 3. Kartu ATM

2. Uang logam 4. Kartu Kredit

Yang termasuk alat pembayaran non tunai adalah....

A. 1 dan 2 C. 2 dan 3

B. 1 dan 3 D. 3 dan 4

4. Perhatikan pernyataan berikut ini:

a. Electronic Data Capuring (EDC) yang ada di merchant/toko utnuk membaca transaksi

yang dilakukan menggunakan alat pembayaran, seperti kartu ATM, debet, kertu

kredit

b. Teller inputdi bank yang melakukan pengiriman dana atas dasar draft perintah

transfer yang dibuat oleh pengirim dana.

c. Internet,mobile banking dan phone banking

d. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat dimana transaksi terjadi

e. Memungkinkanterjadinya spesialisasi pada produksi

f. Membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dandiselesaikan.

Yang termasuk peransistempembayaran adalah

A. a, b dan c C. c, d dan e

B. b, c dan d D. d, e dan f

5. Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di

masyarakat baik dalam nominal yang cukup,jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan

dalam kondisi layak edar (clean money policy).

Pernyataan tersebut merupakan pengelolalan uang rupiah pada tahap....

A. Tahap Perencanaan C. Tahap Pengeluaran dan Pengedaran

B. Tahap Pencetakan D. Pencabutan dan Penarikan

Page 38: Tahun 2017 - Kemdikbud

33

Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Sentral Dalam Perekonomian Indonesia

Daftar Pustaka

Alam S (2013) Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X esis

Nuraini Efi , Merdekawati Dwina (2013) ekonomi untuk SMA/MA kelas X Masmedia

Ahman, Eeng. (2007). Membina Kompetensi Ekonomi Untuk Kelas X SMA/MA. Bandung: Grafindo

Media Pratama.

Eko, Yuli. (2009). Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen

Pendidikan Nasional

Ekonomi, Obrolan. (2013). 10 Prinsip Ekonomi dan Penjelasannya. [Online]. Tersedia:

http://economy.okezone.com/read/2016/10/18/320/1517653/ojk-banyak-anulir-produk-lembaga-

keuangan

https://hilmihusada.wordpress.com/2012/11/15/sejarah-bank-indonesia/

http://www.beritamoneter.com/investor-lokal-di-pasar-modal-perlu-diproteksi/

http://inline-infoonline.blogspot.co.id/2015/03/pengelolaan-uang-rupiah-oleh-bank.html GAMBAR http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/foto-kegiatan/view-album.aspx?albumid=734

https://www.jelasberita.com/category/finance/ojk/page/3/

http://smak1.penaburcirebon.sch.id/news46_pembelajaran_pasar_modal.htm

http://www.joblokeraceh.com/2015/05/bank-indonesia-information-and-technology-aceh-indonesia.html http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.merakom.xyz/2016/11/pengertian-sistem-pembayaran-peran-bank.html

(https://www.slideshare.net/dasepbux/bab-08-sistem-dan-alat-pembayaran)

https://www.youtube.com/watch?v=w-XEc0uiJJs

Sumber Gambar http://www.ensikloblogia.com201612pengertian-kelangkaan-dan-faktor.html http://www.pustakapedia.net/2016/09/pengertian-dan-macam-macam-kebutuhan-manusia.html http://www.porosilmu.com/2015/07/pengertian-dan-macam-kebutuhan-dalam.html http://adrianrivaldy.blogspot.co.id/2010/10/bermacam-macam-kebutuhan-manusia.htm http://3.bp.blogspot.com http://sketchers104.rssing.com