TAHUN 2016 - .disusun sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh Peraturan menteri Dalam Negeri

Embed Size (px)

Text of TAHUN 2016 - .disusun sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh Peraturan menteri Dalam Negeri

RENCANA KERJA(RENJA)

TAHUN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA

2015

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih

dan Penyertaannya, sehingga Rencana Kerja ( RENJA ) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara ini dapat diselesaikan.

Dalam Perencanaan Pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) terkait dengan Program dan Kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan. Hal

ini dimaksudkan untuk menjadi usulan Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan

RKPD tahun 2016, KUA-PPAS tahun 2016 sampai kepada penyusunan APBD tahun 2016

Kabupaten Minahasa Tenggara, agar supaya pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan

dengan baik, lancar dan berkesinambungan serta dapat mencapai target yang telah

ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun Rencana Kerja ini,

dengan harapan dapat berguna dalam pencapaian target pembangunan di Kabupaten

Minahasa Tenggara pada khususnya dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Minahasa

Tenggara yang lebih Jelas Sejahtera pada umumnya.

Ratahan, 2016

KEPALA BAPPEDAKABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Drs. B. MOKORIMBAN, MMPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590605 198503 1 030

RENJA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. MITRA i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ... 11.1 Latar Belakang .. 11.2 Dasar Hukum Penyusunan . 21.3 Maksud dan Tujuan ... 21.4 Sistematika Penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DANCAPAIAN KINERJA . 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun Lalu dan CapaianRenstra BAPPEDA 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA . 312.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 382.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja 392.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. 39

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 403.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... 403.2 Visi, Strategi, Arah dan Sasaran Rencana Kerja BAPPEDA ... 403.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan Prakiraan Maju 42

BAB IV PENUTUP ........ 43

RENJA BAPPEDA TAHUN 2016 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016disusun sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh Peraturan menteri Dalam Negeri

nomor 54 tahun 2010. Adapun tahapan persiapan penyusunan Rencan Kerjadiawali dengan pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja BadanPerencanaan Pembangunan Daerah, dimana dalam tim kerja dapat bekerja samauntuk penyelesaian dukumen perencanaan ini.

Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman kajian maupun rumusandokumen, tim penyusun dibagi kedalam beberapa kelompok kerja (pokja)berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraanpemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, atau menurutklasifikasi lainnya yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaantugas dan fungsi tim. Tugas tim penyusun RENJA selanjutnya dijabarkan kedalamagenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapansampai dengan ditetapkannya rancangan Peraturan Kepala Daerah tentangRencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten MinahasaTenggara

Orientasi mengenai Rencana Kerja kepada seluruh anggota tim dilakukanuntuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagaiperaturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan denganperencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumenperencanaan lainnya utamanya RPJMD, teknis penyusunan dokumen RENJA, dan

menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaanpembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RENJA. Bahan orientasimengenai RENJA, antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara; sistem perencanaanpembangunan nasional; pemerintahan daerah; pengelolaan keuangan daerah;pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerahprovinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD); tahapan tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dantata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

RENJA BAPPEDA TAHUN 2016 2

2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RENJA dan penyusunananggaran.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan

dan Tangungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.

8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan pertama

atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) Minahasa Tenggara Tahun 2013 -2018;

RENJA BAPPEDA TAHUN 2016 3

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja untuk memberikan kejelasan langkah-

langkah yang perlu dilakukan dalam mengatasi dan menghadapi tantangan

internal dan eksternal organisasi perangkat daerah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sekaligus sebagai alat

pengukur dalam menilai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Tujuan penyusunanRencana Kerja adalah untuk terselenggaranya keteraturan,

keterarahan dan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan suatu

system budaya birokrat yang akuntambel dan transparan.

1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Rencana KerjaMengemukakan organisasi penyusunan dokumen Rencana Tiket (RENJA)

terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Dasar Hukum Penyusunan1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDATahun Lalu & CapaianRENSTRA BAPPEDA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA3.3. Program dan Kegiatan

BAB VI. PENUTUP

RENJA BAPPEDA TAHUN 2016 4

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun Lalu & Capaian RENSTRABAPPEDA

Kondisi Geografis Daerah

Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 730,62 Km2 atau 73.062Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan. Kecamatan terluasadalah kecamatan Ratatotok dengan luas 10.418 Ha yang kemudian diikuti olehKecamatan Touluaan Selatan dengan luas 10.180 Ha, sedangkan KecamatanTombatu Timur sebagai kecamatan yang terkecil dengan luas 1.881 Ha sertaKecamatan Tombatu Utara dengan luas 3.717 Ha.

Ibu Kota Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Ratahan yang berjarak 80km dari Manado, Ibu Kota Provinsi Minahasa Tenggara dengan batas wilayahKabupaten Minahasa Tenggara adalah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Amurang Timur dan KecamatanAmurang Kabupaten Minahasa Selatan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasadan Laut Maluku.

Sebelah Selatan barbatasan dengan Laut Maluku dan Kecamatan KotabunanKabupaten Bolaang Mongondow.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo dan KecamatanKumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan.

1. Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari:o Posisi astronomis;

Secara astronomis, Kabupaten Minahasa Tenggara terletak antara :1240

3024 - 1240 5624 BT 10 0819 - 00 5046 LU