TAHUN 2013 - riau.go.id · Laporan Tahunan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun ... pribadi dan merupakan ... Elektronik Provinsi Riau seperti surat-menyurat, langganan daya

TAHUN 2013

DISKOMINFO PDE PROVINSI RIAU

LAPORAN TAHUNAN

Dinas Komunikasi Informasi & Pengolahan Data Elektronik JL. Jend. Sudirman No. 460 Pekanbaru

Laporan Tahunan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT,

Laporan Tahunan Dinas Komunikasi Informatika dan

Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013

telah dapat kami susun.

Buku Laporan Tahunan ini sebagai bahan evaluasi dan

monitoring pembangunan Komunikasi dan Informatika lingkup

Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Provinsi Riau sepanjang Tahun 2013.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi

dalam penyusunan Laporan Tahunan ini.

Pekanbaru, Desember 2013

Kepala Dinas Komunikasi Informatika

Dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau

H. AHMAD SYAH HARROFIE Pembina Utama Madya NIP. 19600815 198603 1 006

i

Kata Pengantar


L A M P I R A N

Kata Pengantar


BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Hampir setiap perkantoran maupun instansi pemerintah

telah menggunakan komputer. Penggunaannya mulai dari

sekedar untuk mengolah data administrasi tata usaha,

pelayanan masyarakat (public services), pengolahan dan

dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika,

pengambilan keputusan, dan lain-lain.

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi

yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan

pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini

kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C

(Government to Citizen), G2B (Government to Business), dan

G2G (Government to Government). Bahkan saat ini dengan

adanya e-government, komputer memiliki peran yang sangat

penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi berbagai

kebijakan, melakukan pemberdayaan masyarakat, termasuk

kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis,

memperkenalkan potensi wilayah dan parawisata, dan

sebagainya.

Dimungkinkan bahwa teknologi informasi dalam masa

yang akan datang akan digunakan untuk pengambilan

keputusan politik, misalnya untuk pemilihan umum yang

konsep tersebut telah muncul di beberapa negara maju. Selain

itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung

kepada para eksekutif dan legislatif pemerintah melalui e-mail

atau forum elektronik melalui web yang dibangun pemerintah

setempat.

Bab I. Pendahuluan 1


Pesatnya kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi

(TIK) telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan

komunikasi dalam lingkup global, sehingga komunikasi dan

lalu lintas informasi menjadi seolah-olah tanpa batas

kewilayahan, tanpa batas negara, tanpa batas jarak dan waktu.

Proses komunikasi dan penyebaran informasi yang

dipercepat menjadi ciri masyarakat baru ini menyebabkan

keberadaan teknologi komunikasi dan informasi menjadi

bersifat mutlak. Perkembangan dan kemajuan tersebut secara

mendasar telah mengubah dan mentransformasikan pola hidup

dan cara dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk di

bidang pemerintahan.

Penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah,

baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah

mengalami kemajuan sangat pesat. Pada tataran birokrasi,

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi

trend baru, diawali dengan munculnya isu “electronik

government (e-Gov)” yaitu pemerintahan yang berbasis

elektronik.

Dengan tata pemerintahan yang dikelola secara elektronis

diharapkan teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,

menyimpan, memproses, menganalisis dan atau menyebarkan

informasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.



Saat ini, kemampuan daerah dalam mengembangkan,

memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan termasuk

teknologi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Oleh

karenanya, pengembangan inovasi daerah yang sistematis

menjadi sangat penting dan penentu keberhasilan menuju era

ekonomi (knowledge economy) dan masyarakat yang

berpengetahuan (knowledge society).

Percepatan pembangunan daerah yang didukung dengan

inovasi dan pemanfaatan TIK, sangat penting di lakukan secara

sungguh-sungguh dan konsisten dengan didukung oleh

sumberdaya manusia yang handal dalam menerapkan dan

mengembangkannya dalam pengelolaan pemerintahan yang

diimplementasikan kedalam administrasi pemerintahan dan

program pelayanan publik.

Target program global untuk mewujudkan masyarakat

informasi merupakan tantangan dan peluang dalam

pembangunan di bidang komunikasi dan informasi, sehingga

diperlukan adanya penyebaran informasi publik yang terbuka

dan penguatan komunikasi serta pengkajian sumber daya

manusia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang

profesional selaras dengan tuntutan ke depan.

Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data

Elektronik Provinsi Riau merupakan suatu unit kerja yang

dipercaya sebagai pengelola Teknologi Informasi di Provinsi



Riau, serta pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan

Informasi berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di

bidang komunikasi dan informasi sehingga dapat menjadi

pusat informasi bagi kebutuhan Pemerintah pada khususnya

dan masyarakat pada umumnya.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Tahunan 2013 ini disusun untuk dapat

memberikan data dan informasi terhadap realisasi

pelaksanaan tugas baik pelaksanaan tugas umum

pemerintahan, maupun tugas pembangunan lingkup Dinas

Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Provinsi Riau dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (tahun

2013) dengan tujuan sebagai bahan evaluasi terhadap hasil-

hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi sekaligus

memformulasikan langkah-langkah bagi pelaksanaan kegiatan

di tahun mendatang.

C. Lawas

Laporan ini mencakup kegiatan yang menjadi tugas dan

fungsi dari Sekretariat, Bidang Komunikasi, Bidang Informasi

Publik, Bidang Aplikasi Telematika, Bidang Pemberdayaan

Sistem Informasi dan UPT Media Center.



Kegiatan tiap-tiap unit kerja yang dilaporkan adalah

kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya dibiayai dengan

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Cakupan

waktu pelaporan ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan

mulai 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan

juga prsetasi yang telah diraih Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Riau di Tingkat Nasional.

D. Sistematika

Laporan Tahunan ini disusun dengan sistematika sebagai

berikut : Pendahuluan, Rencana dan Realisasi Pembangunan


Tahun 2013, Analisis Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut.


Laporan Tahunan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau 2013

BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN KOMUNIKASI

INFORMATIKA DAN PDE TAHUN 2013

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2009,

Tugas Pokok Dinas Komunikasi Informatika dan

Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau adalah

menyelenggarakan Otonomi Daerah, Tugas Desentralisasi,

Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Bidang

Komunikasi, Informasi dan Pengolahan Data Elektronik

serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Gubernur.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan

Data Elektronik Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

a. Perumusan dan Pelaksanakan kebijakan di bidang

Komunikasi dan Informatika dan pengolahan data

elektronik yang meliputi pemberdayaan system

informasi komunikasi, diseminasi informasi dan

pengembangan aplikasi telematika

b. Pelaksanaan diseminasi, jaringan komunikasi dan

layanan informasi publik

Rencana Pembangunan Diskominfo&PDE Tahun 2013 6


c. Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis di bidang

Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengolahan Data

dan Informasi serta Pemberdayaan Telematika

d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama

dengan instansi terkait di bidang TIK, Pengolahan data

dan informasi, pemberdayaan telematika, diseminasi

informasi, jaringan komunikasi dan layanan informasi

publik standarisasi.

e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan

laporan hasil kegiatan kepada Gubernur

f. Pelaksanaan tugas-tugas Kesekretariatan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Gubernur.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data

Elektronik Provinsi Riau :

“Terwujudnya Komunikasi dan Informasi yang

Berbasis Teknologi Informasi menuju Masyarakat

Sejahtera”.

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Dinas


Provinsi Riau tersebut di atas yaitu :



a. Komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi

adalah terciptanya proses penyampaian informasi

(pesan, ide, gagasan) yang bisa dimengerti dan

difahami dari pemerintah kepada masyarakat melalui

sarana teknologi, format visual dan distribusi

multimedia untuk menghasilkan informasi yang

berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan

tepat waktu yang digunakan untuk keperluan

pemerintahan, bisnis, pribadi dan merupakan

informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

b. Masyarakat sejahtera adalah keadaan sentosa dan

makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam

gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam

keadaan aman dan tentram, sedangkan makmur dapat

diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau

tidak berkekurangan.

2. Misi

Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data

Elektronik Provinsi Riau :

a. Mewujudkan ketersediaan akses serta layanan

komunikasi dan informatika yang terintegrasi

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka

mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung

jawab.



Di dalam kedua misi tersebut terkandung hal-hal yang

mendasar, yaitu :

a. Mewujudkan tersedianya system jaringan komunikasi,

informatika dan pengolahan data elektronik yang

terintegrasi dan efisien guna memperluas aksesibilitas

masyarakat terhadap informasi.

b. Pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi data

yang terintegrasi di seluruh instansi di lingkungan

Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se

Provinsi Riau.

c. Memberikan kontribusi terselenggaranya pemerin-

tahan yang baik (good governance) melalu pelayanan

informasi dan penyediaan data untuk kepentingan

pemerintah dan masyarakat.

d. Mendorong peran media massa serta masyarakat

informasi dalam rangka meningkatkan informasi yang

beretika dan bertanggung jawab serta memberikan

nilai tambah untuk pembangunan daerah.

e. Pembangunan dan pengembangan komunikasi dan

informasi dengan mengimplementasikan melalui

pembinaan kepada masyarakat.



f. Pelayanan komunikasi, informasi dan penyediaan data

dapat diakses oleh Pemerintah dan masyarakat

melalui sistem jaringan (website) ataupun media

center yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan

PDE Provinsi Riau.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi

Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi

Riau :

a. Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan

informasi.

b. Terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera.

2. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika

dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Tahun

2012 yang dapat mendukung percepatan pencapaian

tujuan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan

sistem layanan kepemerintahan (e-government) yang

terintegrasi.

b. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi.



c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan

pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi.

D. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

1. Strategi

a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan

informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

b. Meningkatkan efektifitas pelayanan data dan informasi

c. Optimalisasi koordinasi dan kemitraan dalam

penyebarluasan informasi

2. Kebijakan

a. Pengembangan infrastruktur e-government (infrastruktur

jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur

aplikasi).

b. Membangun dan mengembangkan teknologi informasi dan

komunikasi dalam pengelolaan data dan informasi

c. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan seluruh

pelaku diseminasi informasi.

E. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

1. Program Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan

Data Elektronik Provinsi Riau Tahun 2013 Sumber Dana

APBD.



a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

f. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan

Media Massa

g. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi

h. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.

i. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah

2. KEGIATAN

Kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2013 untuk


Elektronik Provinsi Riau yang merupakan kegiatan

pendukung keberhasilan Program yang telah ditentukan,

adalah :



a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran

operasional pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum

pemerintahan dan menunjang tugas pembangunan pada


Elektronik Provinsi Riau seperti surat-menyurat,

langganan daya dan jasa, koordinasi dan konsultasi

dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dan

program ini dilaksanakan selama setahun penuh.

Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya

air dan listrik

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

penerangan Bangunan Kantor

8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan



9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah.

11) Penyediaan jasa publikasi

12) Peringatan hari kebangkitan nasional

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk membiayai operasional

dan pemeliharaan (O & P) terhadap aset daerah berupa

gedung, mobil jabatan, peralatan serta perlengkapan

kantor. Dengan demikian diharapkan dapat membantu

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kominfo dan PDE Provinsi Riau.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan

sebagai berikut :

1) Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya

2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

c. Peningkatan Disiplin Aparatur

1). Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2). Pengadaan pakaian KORPRI



d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Kualitas sumber daya aparatur merupakan bagian

dalam rangka menciptakan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik. Oleh karena itu kapasitas

sumber daya aparatur harus senantiasa ditingkatkan

untuk mewujudkan hal tersebut, diantaranya melalui

Pendidikan dan pelatihan serta Pembinaan jasmani dan

rohani, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

2) Kegiatan Pembinaan Olah Raga Seni Budaya dan

Rohani.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan perlu ditingkatkan dalam rangka

penyusunan rencana program dan kegiatan, laporan

keuangan dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja dan

penggunaan anggaran pemerintah serta tuntutan

transparansi dan pertanggungjawaban/akuntabilitas

penggunaan anggaran terhadap kinerja pemerintah.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan, sebagai

berikut :



1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Akhir Tahun

3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

f. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media massa bertujuan untuk meningkatkan dan

memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi,

pengembangan sistem komunikasi dan informasi serta

sumber daya dan jaringan komunikasi dan informasi.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung program dimaksud

adalah :

1) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Jaringan IT

Pemerintah Provinsi Riau

2) Kegiatan Optimalisasi website riau.go.id

3) Kegiatan Pengembangan e-government Provinsi Riau

4) Kegiatan Pengembangan studio editing multimedia

5) Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Tahunan

Teknologi Informasi se Provinsi Riau

6) Sosialisasi jaringan online Pemerintah Provinsi Riau



7) Penyimpanan sistem jaringan integrasi Open Source

se Provinsi Riau

8) Layanan kinerja komisi informasi Provinsi Riau

9) Operasional mobil pusat layanan internet

kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau.

g. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi

Sumber daya manusia baik itu aparatur pemerintah

maupun masyarakat luas merupakan salah satu pilar

terpenting dalam penyerbaluasan informasi dan

mengembangkan komunikasi publik.

Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan

dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi

serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di

bidang teknologi informasi maka perlu diberikan

pelatihan, sosialisasi dan pengembangan SDM.

Untuk menunjang program tersebut, Dinas Komunikasi

Informatika dan PDE Provinsi Riau pada tahun 2013

telah melaksanakan Kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Job Training linux bagi Aparatur


2) Festival Pertunjukan media tradisional dalam

penyebarluasan informasi



3) Kegiatan Workshop Jurnalistik Media Siaran

(Broadcasting Journalist) bagi Komunitas Radio dan

Televisi

4) Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi

bagi Publik

5) Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi (PID)

h. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Dalam upaya mewujudkan transparansi pelayanan

komunikasi dan informasi kepada masyarakat, sehingga

terwujudnya kepastian pemerintah untuk

menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh

masyarakat (obligation to tell), maka perlu dilakukan

kerjasama informasi dan media massa dalam

melaksanakan penyebaran informasi secara obyektif

dan bertanggung jawab sehingga program-program

pemerintah dapat disampaikan kepada masyarakat

dengan tepat.

Melalui program ini juga diharapkan dapat

meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui

media massa modern dan media tradisional untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa; memperkukuh

persatuan dan kesatuan; membentuk kepribadian

bangsa, serta memperkuat kelembagaan.



Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program

kerjasama informasi dan media massa diantaranya

adalah :

1) Kegiatan Pameran Pembangunan Teknologi

Informasi

2) Kegiatan Layanan Media Elektronik (Dialog

Interaktif di Radio dan TV lokal)

3) Kegiatan Layanan informasi public Diskominfo-PDE

4) Kemitraan Pemerintah dan Insan Pers

5) Kegiatan Pengembangan Kemitraan Lembaga

Komunikasi

6) Pengembangan Penyelenggaraan penyiaran

7) Kegiatan Pekan Informasi Nasional

8) Pengembangan layanan informasi media center

9) Newsroom Pemerintah Provinsi Riau

i. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah

Ketersediaan data dan informasi yang akurat, terkini

dan akuntabel sangat diperlukan baik oleh masyarakat

maupun pemangku kebijakan sebagai bahan evaluasi

dan perencanaan ke depan. Untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, maka perlu dikembangkan



penyediaan data dan informasi dengan melalui

kegiatan :

1). Kegiatan Up date dan analisa data pembangunan

Provinsi Riau.

2). Kegiatan Identifikasi, sinkronisasi data dan

informasi pembangunan Riau

3). Pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya

aparatur pengelola data dan informasi

pembangunan daerah se Provinsi Riau

4). Sosialisasi Internet Sehat dan Aman (INSAN),

Narkoba dan Sosialisasi Pemilih Pemula Pemilu

2014 di Kabupaten/Kota.



BAB III

REALISASI PEMBANGUNAN KOMUNIKASI

INFORMATIKA DAN PDE

TAHUN 2013

A. KESERETARIATAN

1. ORGANISASI DAN TATA KERJA


Elektronik Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 tanggal

5 Desember 2008.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Riau, maka Dinas Komunikasi Informatika dan

Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau sebagai

unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.


Elektronik Provinsi Riau mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas

pembantuan bidang komunikasi, informatika dan

pengolahan data elektronik serta dapat ditugaskan

untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang

dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku

Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Realisasi Pembangunan Tahun 2013 21


Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 46

Tahun 2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Uraian

Tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan

Data Elektronik Provinsi Riau, Dinas Kominfo dan PDE

Provinsi Riau merupakan suatu unit kerja yang

dipercaya sebagai pengelola Teknologi Informasi di

Provinsi Riau, serta pelaksanaan kebijakan di bidang

Komunikasi dan Informasi sehingga dapat menjadi

pusat informasi bagi kebutuhan Pemerintah pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan

Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau adalah sebagai

berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1) Sub Bagian Bina Program;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang Informasi Publik, terdiri dari:

1) Seksi Layanan Informasi Publik;

2) Seksi Penyiaran;

3) Seksi Media Informasi.

d. Bidang Komunikasi, terdiri dari:

1) Seksi Komunikasi Sosial;

2) Seksi Kemitraan Media Komunikasi;

3) Seksi Komunikasi Pemerintah.

e. Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi, terdiri dari:

1) Seksi Pengumpulan Data;

2) Seksi Pengolahan dan Analisis Data;

3) Seksi Penyajian Data dan Informasi.

f. Bidang Aplikasi dan Telematika, terdiri dari:

1) Seksi Pengembangan Teknologi Informasi;



2) Seksi Pengembangan Perangkat Lunak;

3) Seksi Sistem Jaringan.

Selanjutnya untuk menangani masalah-masalah teknis di

bidang media center dan pengelolaannya, Dinas


Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Media Center yang mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dan program Dinas di Bidang Media Center,

ketatausahaan dan mengkoordinaskan tugas dan program

kelompok jabatan fungsional yang diatur dalam Peraturan

Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2009 tentang Uraian

Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Komunikasi

Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau.

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut

adalah sebagai berikut :

1) Kepala;

2) Sub Bagian Tata Usaha;

3) Kelompok Jabatan Fungsional

2. KEPEGAWAIAN

1. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan

Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Tahun 2013

adalah sebanyak 57 orang PNS.

2. Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas

Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data

Elektronik Provinsi Riau Tahun 2013 adalah sebagai

berikut :



Tabel 3.1 : Jumlah Pegawai Dinas Kominfo dan PDE Provinsi

Riau berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun

2013

No Tingkat Pendidikan Tahun 2013

A PNS

1 Sekolah Dasar (SD) 0

2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 0

3 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 15

4 Diploma (D3) 4

5 Sarjana (S1) 22

6 Pasca Sarjana (S2) 15

7 Pasca Sarjana (S3) 0

Jumlah Total 56

Tabel 3.2 : JumlahPegawaiDinasKominfodan PDE Provinsi

RiauMenurut Tingkat Pendidikan, Golongan

No Pendidikan Golongan

Jumlah I II III IV

1 PascaSarjana (S2) - - 5 10 15

2 Sarjana (S1) - - 20 2 22

3 D3 - 3 1 - 4

4 SMA - 5 10 - 15

Jumlah - 8 36 11 56

3. Pangkat dan Golongan.

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas


Elektronik Provinsi Riau Tahun 2013 adalah sebagai

berikut :



Tabel 3.3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo dan PDE

Provinsi Riau berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tahun 2013

No Pangkat / Golongan Tahun 2013

A. PNS

1. Pembina Utama Madya / IV d 1

2. Pembina Utama Muda / IV c 0

3. Pembina Tingkat I / IV b 6

4. Pembina / IV a 4

5. Penata Tingkat I / III d 14

6. Penata / III c 9

7. Penata Muda Tingkat I / III b 10

8. Penata Muda / III a 4

9. Pengatur Tingkat I / II d 1

10. Pengatur / II c 3

11. Pengatur Muda Tingkat I / II b 4

12. Pengatur Muda / II a 0

Jumlah PNS 56

4. Pejabat Struktural

Berdasarkan Eselon Pegawai Dinas Komunikasi


Riau Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.4 : Jumlah Pegawai Dinas Kominfo dan PDE Provinsi

Riau berdasarkan eselon Tahun 2013

Eselon JUMLAH

I II III IV

- 1 6 16 23



5. Fungsional.

Berdasarkan jenis jabatan fungsional, Dinas


Elektronik Provinsi Riau terdapat 1 (satu) jenis jabatan

fungsional yaitu di UPT Media Center, tetapi sampai

Tahun 2013 belum memiliki pejabat fungsional.

6. Jenis Kelamin.

Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Komunikasi


Riau Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 : Jumlah Pegawai Dinas Kominfo dan PDE

Provinsi Riau berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2013

No Jenis Kelamin Tahun 2013

1 Laki-laki 34

2 Perempuan 22

Jumlah 56

3. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dinas


Elektronik Provinsi Riau Tahun 2013 Sumber Dana

APBD

Untuk mendukung pelaksanan program dan kegiatan

pembangunan Komunikasi informatika dan PDE telah

dialokasikan anggaran melalui APBD Provinsi Riau Tahun

2013 sesuai dengan DPA-SKPD Dinas Komunikasi

Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau

nomor 1.25.1.25.01.00.00.5.2 dengan rincian sebagai

berikut :



a. Belanja Tidak Langsung 7,816,727,900,- 38,82 %

b. Belanja Langsung 12,313,978,325,- 61.18 %

Jumlah 20,130,706,225,- 100,00%

Selengkapnya mengenai rincian alokasi anggaran untuk

masing-masing program dan kegiatan tersebut dapat

dilihat pada lampiran.

Anggaran Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau

(sumber dana APBD tahun 2013 sebesar Rp.

20,130,706,225,-Realisasi penyerapan dari dana

tersebut sampai dengan akhir tahun anggaran

(Desember tahun 2013) adalah Rp. 17,573,432,176.00,-

(87.30%) dengan realisasi fisik 98.40 %.

Tabel 3.6 : Realisasi penyerapan APBD Dinas Kominfo

dan PDE Provinsi Riau Tahun 2013

KODE

REK. URAIAN

JUMLAH DANA

(RP.)

REALISASI

KEUANGAN (RP.) FISIK

(%)

5.1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG 7,816,727,900,-

6,804,539,496.00,-

100.00

5.2 BELANJA

LANGSUNG 12,313,978,325,-

10,768,892,680,-

98.40

JUMLAH 20,130,706,225,- 17,573,432,176.,- 98.40

Berikut ini realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Kominfo dan PDE Provinsi Riau tahun 2013.



Tabel 3.6 : Realisasi Pelaksanaan Program dan

Kegiatan APBD Dinas Kominfo dan PDE

Provinsi Riau Tahun 2013

No Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Realisasi s/d 31 Desember 2013

Keuangan Fisik (%)

Rp %

BELANJA 20,130,706,225.00 17,573,432,176.00 87.30 98.40

I BELANJA TIDAK

LANGSUNG 7,816,727,900.00

6,804,539,496.00 87.05 100.00

A Gajidan Tunjangan 3,650,911,900.00

3,174,557,796.00

86.95 100.00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

2,595,082,041.55 2,336,306,600.00

90.03 100.00

Tunjangan Keluarga 344,885,631.68 246,697,834.00

71.53 100.00

Tunjangan Jabatan 259,171,250.00 248,170,000.00

95.76 100.00

Tunjangan Umum 97,136,125.00 88,035,000.00

90.63 100.00

Tunjangan Beras 200,108,653.88

150,523,950.00

75.22 100.00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

92,699,826.38

57,174,869.00

61.68 100.00

Pembulatan Gaji 87,000.00

50,989.00

58.61 100.00

Iuran Asuransi Kesehatan 61,741,371.51

47,598,554.00

77.09 100.00

B Tambahan Penghasilan PNS

4,165,816,000.00 3,629,981,700.00 87.14

Tambangan Penghasilan berdasarkan beban kerja

4,165,816,000.00 3,629,981,700.00 87.14 100.00

II BELANJA LANGSUNG 12,313,978,325 10,768,892,680 87.45 98.40

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,102,780,000 1,656,786,708 78.79

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

4,200,000

3,000,000

71.43 100.00

1.2 Penyediaan jasa komunikasi. Sumber daya air dan listrik

877,280,000 679,703,438 77.48 100.00

1.3 Penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor

60,000,000 49,121,000 81.87 100.00

1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

10,000,000 9,916,500 99.17 100.00





Keuangan

Fisik (%)

Rp %

1.5 Penyediaan alat tulis kantor 95,000,000 89,564,325 94.28 100.00

1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

75,000,000 72,056,075 96.07 100.00

1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

35,000,000

34,245,100

97.84 100.00

1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

30,100,000

25,128,000

83.48 100.00

1.9 Penyediaan makanan dan minuman

80,000,000 78,634,900 98.29 100.00

1.1

0

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

491,200,000 469,771,220 95.64 100.00

1.1

1

Penyediaan jasa publikasi 270,000,000

72,726,250

26.94 30.00

1.1

2

Peringatan hari kebangkitan nasional

75,000,000

72,919,900

97.23 100.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

504,500,000 443,713,493.00 87.95

2.1 Pengadaan komputer. printer dan kelengkapannya

176,500,000 169,125,000 95.82 100.00

2.2 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

111,000,000

106,544,000

95.99 100.00

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

80,000,000

77,903,000

97.38 100.00

2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

137,000,000 90,141,493 65.80 100.00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

75,000,000 63,300,000.00 84.40

3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

37,000,000 31,800,000 85.95 100.00

3.2 Pengadaan pakaian KORPRI 38,000,000 31,500,000 82.89 100.00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

192,800,000 178,457,100.00 92.56

4.1 Pendidikan dan pelatihan formal

117,800,000 110,119,400 93.48 100.00

4.2 Pembinaan olahraga seni budaya dan rohani

75,000,000 68,337,700 91.12 100.00

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

407,000,000 352,301,025.00 86.56

5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

75,000,000 67,243,725 89.66 100.00

5.2 Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD

112,000,000 100,532,575 89.76 100.00

5.3 Monitoring. Evaluasi dan pelaporan

150,000,000 131,350,075 87.57 100.00





Keuangan Fisik (%)

Rp %

5.4 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

70,000,000 53,174,650 75.96 100.00

6 Program Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Media Massa

4,522,727,100 4,110,622,174 90.89

6.1 Pengembangan dan penataan jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau

500,000,000 477,917,425 95.58 100.00

6.2 Optimalisasi website riau.go.id

187,600,000 179,045,300 95.44 100.00

6.3 Pengembangan e-government Provinsi Riau

200,000,000 175,670,125 87.84 91.50

6.4 Pengembangan studio editing multimedia

100,000,000

98,641,300

98.64 100.00

6.5 Rapat koordinasi teknis tahunan komunikasi dan informatika se-Provinsi Riau

200,000,000 186,660,650 93.33 100.00

6.6 Sosialisasi jaringan online Pemerintah Provinsi Riau

85,000,000 68,791,090 80.93 100.00

6.7 Penyimpanan system jaringan integrasi Open Source se Provinsi Riau

350,000,000

322,875,200

92.25 100.00

6.8 Layanan kinerja komisi informasi Provinsi Riau

2,288,903,350 2,109,151,134 92.15 96.94

6.9 Operasional mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau

611,223,750 491,869,950 80.47 100.00

7 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

943,123,400 875,785,940.00 92.86

7.1 Job training TIK bagi aparatur di Provinsi Riau

175,000,000 165,915,990 94.81 100.00

7.2 Festival pertunjukan media tradisional dalam penyebarluasan informasi

244,000,000 238,220,200 97.63 100.00

7.3 Workshop jurnalistik media siaran (broadcasting journalist) bagikomunitas radio dantelevisi

100,000,000

89,030,950

89.03 100.00

7.4 Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi bagi publik

224,123,400 214,454,700 95.69 100.00

7.5 Bimbingan teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID)

200,000,000

168,164,100

84.08 100.00

8 Program Kerjasama Informasidan Media Massa

1,720,676,600 1,558,221,900 90.56

8.1 Pameran pembangunan teknologi informasi

225,000,000

205,533,000

91.35 100.00

8.2 Layanan media elektronik (dialog interaktif di media elektronik lokal)

200,000,000 187,796,000 93.90 100.00

8.3 Layanan informasi publik Diskominfo-PDE

137,200,000 125,671,600 91.60 100.00

8.4 Kemitraan pemerintah dan insane pers

100,000,000 86,116,900 86.12 100.00





Keuangan Fisik (%)

Rp %

8.5 Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi

100,000,000

81,723,500

81.72 100.00

8.6 Pengembangan penyelenggaraan penyiaran

190,000,000

167,946,100

88.39 100.00

8.7 Pekan informasi nasional tahun 2013

176,000,000

148,829,100

84.56 100.00

8.8 Pengembangan layanan informasi media center

405,076,600 386,445,100 95.40 100.00

8.9 Newsroom PemerintahProvinsi Riau

187,400,000 168,160,600 89.73 100.00

9 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1,845,371,225 1,529,704,340 82.89

9.1 Update dan Analisa Data Pembangunan Provinsi Riau

262,291,000 231,008,950 88.07 100.00

9.2 Identifikasi. sinkronisasi data dan informasi pembangunan Riau

320,600,000 282,739,690 88.19 100.00

9.3 Pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur pengelola data dan informasi pembangunan daerah se-Provinsi Riau

175,000,000 154,206,300 88.12 100.00

9.4 Sosialisasi Internet Sehatdan Aman, Narkoba dan Sosialisasi Pemilih Pemula Pemilu 2014 di Kabupaten/Kota

1,087,480,225 861,749,400 79.24 100.00

Untuk lebih rincinya mengenai realisasi pelaksanaan

program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan

Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau sumber dana

APBD Tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran.

B. BIDANG INFORMASI PUBLIK

1. Layanan Informasi Publik Diskominfo-PDE

Seiring dengan diberlakukannya UU No.14 tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan

Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik maka perlu dibuat Desk Layanan

Informasi Publik dengan mengacu pada standar yang sudah

ada. Setiap Badan Publik membuat dan mengembangkan



sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan

wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan

informasi publik yang berlaku. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Membantu mempersiapkan sarana dan prasarana Desk

Layanan Informasi sebagai media dan sarana dalam

memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon

informasi atau masyarakat yang membutuhkan informasi.

2. Dibuat dan dikembangkan sebuah sistem penyediaan

layanan informasi publik secara cepat, mudah dan wajar

melalui website dinas (http://diskominfo-pde.riau.go.id) dan

sistem pengelolaan layanan informasi publik.

Dalam melakukan pengelolaan sistem layanan

informasi publik melalui website http://diskominfo-pde.riau.go.id

secara rutin dengan memasukan berita terkini tentang

pembangunan riau, update informasi publik, banner

pengumuman/informasi prov. Riau, agenda gubernur dsbnya

serta membuat sebuah sistem pengelolaan informasi dan

dokumentasi. Hasil yang diharapkan adalah :

1. Mendukung terlaksananya Undang-undang Keterbukaan

Informasi Publik dalam memberikan layanan informasi

publik.

2. Adanya media dan desk layanan Infrmasi publik yang

dikelola secara terpadu.

3. Terwujudnya Layanan Informasi Publik secara cepat,

mudah dan wajar sesuai dengan tuntutan dan

kebutuhan masyarakat.

4. Dengan tersedianya desk layanan informasi publik dapat

dilakukan pengeloaan informasi dan dokumentasi dengan

baik pada Dinas Kominfo&PDE Prov. Riau, serta akan

terjadi pelayanan informasi yang baik dari pemerintah dan

hak setiap warga negara dapat terpenuhi terutama hak


http://diskominfo-pde.riau.go.id/

http://diskominfo-pde.riau.go.id/


memperoleh data dan informasi dari badan publik

sebagaimana yang diamanatkan dalam UU KIP.

5. Tersedia sebuah sistem layanan informasi publik yang

memberikan informasi publik kepada masyarakat yang

mudah, cepat dan cara sederhana yang ditampilkan

dalam bentuk website resmi dinas kominfo & pde Prov.

Riau.

2. Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau.

Terlahir dari semangat undang-undang keterbukaan

Informasi publik dengan diberlakukannya UU No.14 tahun

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah

Daerah wajib membentuk Komisi Informasi Provinsi seperti

yang tertera pada BAB VII UU KIP tentang Komisi Informasi.

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi

menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya,

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik

dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi

dan / atau ajudikasi nonlitigasi.

Tujuan dari kegitan ini adalah membantu memfasilitasi

operasional layanan kinerja Komisi Informasi Provinsi agar UU

KIP dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat

meningkatkan kualitas Badan Publik Pemerintah dan Badan

Publik Non Pemerintah dalam memberikan pelayan informasi

kepada masyarakat.

Adapun kegiatan utama dari Layanan Kinerja Komisi

Informasi Provinsi Riau adalah :

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu Komisi

Informasi baik melalui media cetak maupun elektronik.

2. Mempersiapkan segala bentuk administratif, keuangan dan

ketatausahaan kegiatan dan operasional Komisi Informasi

Provinsi Riau.



3. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait

menyangkut administrasi maupun teknis dalam edukasi

dan sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Riau

Setelah kegiatan ini terlaksanan maka hasil sebagai

keluaran yang diharapkan adalah :

1. Mendukung terlaksananya Undang-undang

Keterbukaan Informasi Publik dalam memberikan

layanan informasi publik.

2. Terlaksana dan terlayaninya operasional Komisi

Informasi Provinsi Riau yang dapat menjalankan UU

KIP dan peraturan pelaksanaannya

3. Terwujudnya Layanan Informasi Publik sesuai dengan

tuntutan dan kebutuhan masyarakat

Dengan adanya Komisi Informasi Provinsi Riau ini

diharapkan dapat menyelesaikan sengketa informasi publik

terhadap badan publik yang ada, serta akan terjadi

pelayanan yang baik dari pemerintah dan hak setiap warga

negara dapat terpenuhi terutama hak memperoleh data

dan informasi dari badan publik. Agar Komisi Informasi

Provinsi yang sudah dibentuk dapat segera menerbitkan

pedoman dan petunjuk teknis, sehingga pemberlakuan UU

KIP dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga akan

meningkat kepercayaan masyarakat terhadap badan publik

dan pemerintah daerah dalam kapasitas sebagai salah satu

bentuk pelayanan informasi publik.

3. Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran .

Di Provinsi Riau saat ini terdapat Lembaga Penyiaran

yang tersebar di Kabupaten/Kota di Prpvinsi Riau.

Lembaga Penyiar ini mempunyai penyiar sebagai ujung

tombak penyampai informasi kepada pendengar. Menjadi

permasalahan pada saat ini bagi lembaga penyiar untuk



mendapatkan insan penyiar yang mempunyai pengetahuan

terhadap etika Penyiaran dan mampu menggali dan

mengangkat content lokal didaerahnya. Hal ini

dikarenakan tidak adanya penambahan ilmu dalam dunia

penyiaran bagi mereka. Oleh karena itu perlu diadakan

Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran bagi insan

penyiar yang ada di Riau.

Membarikan penambahan Pengalaman ilmu dalam

penyiaran dan juga memberikan reward terhadap insan

penyiar yang dianggap berprestasi di bidangnya sesuai

dengan kategori yang diberikan. Pelatihan untuk

meningkatkan pengetahuan terhadap etika penyiaran

Memberikan rewards terhadap penyiar yang berprestasi

Penataan dunia penyiaran khususnya di Provinsi Riau

agak sulit, karena membutuhkan kesabaran dan menuntut

kebijaksanaan, dimana masih adanya aktivitas masyarakat

menggunakan frekuensi dan bersiaran tanpa mengantongi

ijin penggunaan frekuensi dan ijin siaran. Berikut ini data

kelembagaan penyiaran dan penerbitan pers baik Harian,

Mingguan maupun bulanan yang ada di Provinsi Riau.

4. Dialog Interaktif Di TV Lokal

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang

bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta

merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional

Dalam rangka penyebaran informasi, salah satu media

yang efektif digunakan adalah media elektronik, media

elektronik yang dimaksud dengan pelaksanaan kegiatan ini

adalah TVRI dan TV swasta lokal, media tersebut dipilih

dengan alasan sebagai media elektronik yang telah dikenal



oleh pemirsa dan berjalan dengan baik serta dapat diakses

oleh masyarakat di daerah ini.

Selain alasan diatas tadi, Pemerintah Provinsi Riau

melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data

Elektronik Provinsi Riau memilih TVRI Riau-Kepri dan PT

Riau Media Televisi adalah merupakan media Elektronik

yang mempunyai sinyal yang baik serta diminati oleh

pemirsanya di wilayah Provinsi Riau. Sebab itulah Dinas

Komunikasi dan Informatika dan Pengolahan Data

Elektronik Provinsi Riau memilih kedua media tersebut,

dalam rangka mensosialisasikan program pemerintah

kepada masyarakat di daerah ini, terutama mengenai isu-isu

aktual yang sedang berkembang dalam kehidupan

masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi

Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau

telah menayangkan 8 (delapan) kali kegiatan Dialog

Interaktif secara langsung di kedua media tersebut. Maksud

dan tujuan dari program kerja ini adalah :

1. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang

program pemerintah dan Pemerintah Provinsi Riau dan

Kabupaten/Kota yang telah, akan, sedang dan telah

selesai dilaksanakan

2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta tangung

jawab para pengambil kebijakan, stakeholder, swasta

dan masyarakat di Provinsi Riau akan pentingnya

Informasi.

3. Mendorong Politikal Will Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan cakupan pelayanan dan akses



Komunikasi Informasi terhadap masyarakat di Provinsi

Riau.

4. Diperolehnya informasi yang akurat terhadap isu-isu

aktual dalam kehidupan masyarakat.

5. Terjadinya dialog secara langsung antara pemerintah

dengan masyarakat.

Kegiatan dialog Interaktif di TVRI Riau-Kepri dan RTV

Pekanbaru dilaksanakan sebanyak 8 kali dapat dilihat

pada table.3.7 berikut:

Tabel: 3.7 : Daftar Media TV lokal untuk Dialog Interaktiv di TV Lokal

No NAMA MEDIA ELEKTRONIK FREKWENSI SIARAN

1 TVRI Riau-Kepri -

2. RTV Pekanbaru 8 Kali

Kegiatan dialog interaktif yang telah telah

dilaksanakan sebanyak 8 kali yang dimulai pada bulan

Maret sampai dengan Oktober 2013, untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada table 3.8 sebagai berikut :

Tabel: 3.8 : Rincian Kegiatan Dialog Interaktiv di TV Lokal

No. TANGGAL PELAKSANAAN

TEMA TEMPAT NARASUMBER

1

26 Maret 2013

Peran Komisi

Informasi dan

Program Komisi

Informasi Provinsi

Riau.

RTV

1. Ketua Komisi Informasi

Provinsi Riau.

2. Mantan Ketua Tim Seleksi

Calon K.I Riau.

3. Pengamat Hukum.

2.

23 April 2013

Tantangan Dunia

Penyiaran Dalam

Membangun Bang

sa, Bersempena

dengan Hari

Penyiaran Nasional.

RTV

1. Ketua ASPIKOM Wila yah

Riau.

2. Ketua Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah Riau.

3. Ketua PRSNI Riau.



3.

02 Mei 2013

Persiapan Penye

lenggaraan Haji

Tahun 2013

RTV

1. Kakanwil Kemenag Prov.

Riau.

2. Ketua Ikatan Persaudara an

Haji Indonesia Riau.

3. Ketua Kelompok Bim

bingan Ibadah Haji Riau.

4

17 Mei 2013

Dengan semangat

kebangkitan

nasional, kita Wu

judkan Demokrasi

Berdasarkan Pan

casila dan UUD

1945 Menuju Indo

nesia yang Maju dan

modern Dalam

Bingkai NKRI.

RTV

1.Kepala Dinas Komuni kasi

dan Informatika & PDE

Provinsi Riau.

2.Ketua Legiun Veteran

Provinsi Riau.

3. Anggota DPRD Provinsi

Riau.

5.

08 Juli 2013

Sejahtera Ber sama

Koperasi

RTV

1. Kepala Dinas Koperasi

dan UKM Provinsi Riau

2. Bupati Kampar.

3. Pengamat Ekonomi.

6.

02 Agustus 2013

Persiapan Pelak

sanaan Hari Jadi

Provinsi Riau ke- 56.

RTV

1. Ass. II Bid. Ekonomi

Pembangunan Sekda

Provinsi Riau.

2. Kepala Dinas Pemuda

dan Olah Raga Provinsi

Riau

3. Kepala Dinas Parawisata

Prov. Riau.

7

18 Agustus 2013

Dengan Semangat

Hari Jadi Provinsi

Riau ke 56, Kita

wujudkan Riau

Sebagai Pusat

Pertumbuhan

Ekonomi Baru di

Indonesia.

RTV

1. Ass. II Bid. Ekonomi

Pembangunan Sekda

Provinsi Riau.

2. Bupati Bengkalis.

3. Tokoh Masyarakat.



8. 18 Oktober 2013 Sengketa Informasi

Publik.

RTV 1. Ketua Komisi Informasi

Riau.

2. Ketua Aspikom Riau.

3. Pengamat Hukum.

C. BIDANG APLIKASI DAN TELEMATIKA

1. Pengembangan dan Penataan Jaringan IT Pemerintah

Provinsi Riau

Untuk meningkatkan komunikasi dan informasi yang

efektif secara online antar SKPD Pemerintah Provisnsi Riau,

dan juga untuk meningkatkan unjuk kerja atau performance,

keamanan, kemudahan dalam melakukan pengaturan

komunikasi dan informasi dibidang teknologi jaringan online

pemerintahan, Dinas Komunikasi Informatika dan

Pengoalahan Data Elektronik Provinsi Riau saat ini melakukan

pengembangan dan penataan jaringan IT di beberapa SKPD

Provinsi Riau. Kebijakan pemerintah dibidang e-government

merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi untuk

lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Maka dalam hal ini untuk mengoptimalkan Transfer

Komunikasi Data antar Instansi SKPD Provinsi Riau

diperlukan perangkat Jaringan komunikasi yaitu Radio Link

atau Wireless yang pada saat ini beberapa Satker telah

dibangun dan digunakan untuk jaringan data, komunikasi

IPPhone, Aplikasi Satker dan Intranet dan Internet.

Dalam kaitan itulah, Dinas Komunikasi Informatika

dan Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Provinsi Riau

akan mengadakan kegiatan Pengembangan dan Penataan

Jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau, berupa Jaringan



Wireless. Dengan teknologi Jaringan Wireless yang semakin

maju, komunikasi antar Instansi SKPD Pemprov Riau jadi

semakin mudah melalui Teknologi Radio LAN. Keistimewaan

Wireless terhadap saluran non kabel adalah handal dan

bandwidth lebar dengan sistem transmisi paket data.

Dengan demikian kiranya perlu dibangun jaringan

Wireless Pemprov Riau sebagai jaringan komunikasi data yang

bertujuan untuk :

1 Membangun Komunikasi dan Informasi data melalui

Jaringan Wireless Pemerintah Provinsi Riau

2 Meningkatkan pemahaman dan kerjasama tentang

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta

pengembangannya dalam bentuk jaringan Wireless.

3 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

melalui penyediaan sistem informasi yang valid dan

akurat serta mudah dan cepat.

4 Membangun koordinasi dan Transfer data dan informasi

pemerintah Provinsi melalui Intranet dan Pesawat telpon

(IPPhone)

5 Meningkatkan unjuk kerja dan memudahkan untuk

melakukan manajemen lalu lintas data pada jaringan

komputer Diskominfo & PDE Provinsi Riau seperti utilitas,

segmentasi jaringan dan security.

6 Membentuk jaringan VLAN antar SKPD Provinsi Riau

Untuk menjaga kualitas layanan yang akan diberikan

kepada Dinas Kominfo & PDE Provinsi Riau, disamping

kompleksitas pekerjaan yang menjadi lingkup kerja dari

kegiatan ini, untuk pelaksana pekerja atau kontraktor harus

memiliki kualifikasi tenaga ahli sebagai berikut :



1. Memiliki Tenaga Ahli Jaringan yang berpengalaman

minimal 3 tahun dan memiliki sertifikasi CCNA dan

CCNP ( 1 orang CCNA dan 1 orang CCNP ) dan akan

lebih baik apabila memiliki tenaga ahli yang bersetifikasi

CCDA atau CCDP.

2. Tenaga Ahli Jaringan diatas harus terlihat selama

kegiatan design jaringan, implementasi dan melakukan

kegiatan pengujian (test plan).Copy sertifikasi untuk

tenaga ahli jaringan diatas harus dilampirkan dalam

dokumen administrasi.

Lokasi Pengadaan barang/jasa perangkat Jaringan

wireless ini yang adalah di Kantor Dinas Komunikasi

Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Jl,

Jend. Sudirman No. 460 Pekanbaru, Adapun pemasangan

perangkat jaringan ini di 13 SKPD dan pemeliharaan jaringan

terdapat pada 25 SKPD Provinsi Riau terdiri dari :

Tabel 3.8. Lokasi Jaringan Wireless Provinsi Riau

Tahun 2008-2013

No. Tahun Lokasi Kegiatan

1.

2008

- Kota Pekanbaru

2.

2012

- Gedung Menara Lancang Kuning,

- sebanyak 4 unit (access point)

- Bappeda

- Dinas Pemuda dan Olah Raga

- Dinas Pendidikan

- Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi

dan

- Kependudukan

- Dinas Tanaman Pangan

- Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan



- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- Dinas Pendapatan

3 2013 - Badann Lingkungan Hidup

- Satuan Polisi Pamong Praja

- Badan Penangulangan Bencana

- Kediaman Gubernur

- Badan Perbatasan

- Dinas Koperasi dan UKM

- Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

- Biro Humas

- Biro keuangan

- Birop Kesra

- Biro Umum

- Biro Ekonomi

- Biro perlengkapan

Tabel 3.9. Lokasi Jaringan Wireless Provinsi Riau

Tahun 2012.


1.

2012

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

- Badan Penelitian dan Pengembangan,

- Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana (BP3KB)

- Dinas Pertambangan dan Energi

- Dinas Pekerjaan Umum

- Dinas Sosial,

- Dinas Perikanan dan Kelautan)

- Perbaikan alat (Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata).



Tabel 3.10. Lokasi Jaringan Fiber Optic Provinsi Riau

Tahun 2013.


1.

2013

- Gedung Menara Lancang Kuning,

- Badan Kesatuan Bangsa Politik dan

Perlindungan Masyarakat

- Inspektorat

- Badan Kepegawaian Daerah

- Badan Perpustakaan Arsip dan

Dokumentasi

- Dinas Kesehatan

- Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh

- Dinas Perkebunan

- Dinas Kehutanan

- Dinas Perhubungan

2. Sosialisasi Jaringan Online Pemerintah Provinsi Riau

Adanya penerapan teknologi informasi dan

komunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Riau

diharapkan diikuti pula dengan adanya pelaksanaan

penataan sistem manajemen dan proses kerja yang

mengoptimalkan pemanfaataan teknologi informasi dan

komunikasi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau melalui

Dinas komunikasi Informatika dan Pengolahan Data

Elektronik Provinsii Riau menyelenggarakan Sosialisasi

Jaringan Online Pemerintah Provinsi Riau pada

Dinas/Instansi, Kab/Kota se-Provisni Riau selama sehari,

di Ruang Kenanga, diharapkan melalui sosialisasi ini para

peserta dapat memahami teknologi jaringan komunikasi



wireless dan jaringan intranet / internet, ataupun

penggunaan pesawat telpon (IPPhone) komunikasi di

masing-masing SKPD. “Peserta seluruhnya 70 orang

dengan rincian dari Dinas, Badan, Biro, dan Kab/Kota se

Provinsi Riau yang masing-masing 2 orang ( untuk eselon

IV dan Staf teknis)

Adapun tujuan sosialisasi adalah agar para peserta

mampu mengolah data dan informasi dalam proses kerja

secara elektronik, serta terhindar dari ancaman gangguan

ICT (information and communication technology) dalam

menggunakan sistem jaringan komunikasi dan informasi.

“Tujuan lainnya adalah peserta mampu memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi dan penggunaan peralatan

canggih agar memudahkan pelayanan publik.

Materi sosialisasi meliputi Kebijakan Umum dalam

Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi serta

Kondisi Perkembangan Komunikasi dan Teknis

Pelaksanaan Jaringan komunikasi dan Informasi dalam

lingkup pemerintahan yang diwujudkan dalam konsep e-

government lebih dimaksudkan untuk mewujudkan kinerja

yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas

pelayanan publik.

Hal tersebut sejalan dengan Inpres No. 3 tahun 2003

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-

Government dan SK Menkominfo No.

57/Kep/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government

Lembaga,”

Kegiatan Sosialisasi Jaringan Online Pemerintah

Provinsi Riau bertujuan untuk :



a. Meningkatkan pemahaman aparat pemerintah tentang

penerapan teknologi dan komunikasi guna mendukung

kelancaran tugas. “Hal ini mennunjukkan bahwa aparat

Pemerintah senantiasa mengikuti perubahan dan

perkembangan teknologi..

b. Membuat kesepakatan pemahaman dan kerjasama

tentang pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi serta pengembangannya di antar instansi.

c. Mengetahui sejauh mana kebutuhan akan teknologi

infrastruktur jaringan online ini bagi aparatur

pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau

d. Membangun TIM Teknis antar instansi

Kegiatan Sosialisasi Jaringan Online Pemerintah

Provinsi Riau kegiatan ini akan dilaksanakan oleh pihak

panitia kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan

Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Provinsi Riau.

Waktu pelaksanaan kegiatan ini InsyaAllah akan diadakan

pada bulan Maret 2013 dengan peserta Eselon IV dari

Badan/Dinas/Biro Pemprov. Riau dan Kab/Kota Se Provinsi

Riau.

3. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang telah tersedia di Dinas Kominfo dan

PDE Provinsi sampai tahun 2013 adalah Sistem Database

Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN), Sistem Database

Dukungan Kebijakan Daerah (SDDKD) yang

merupakan

pengembangan dari SDDKN disesuaikan dengan

kebutuhan Pemerintah Provinsi Riau, Bank Data Provinsi

Riau. Sedangkan website yang dibangun adalah website

riau.go.id dan website diskominfo-pde.riau.go.id.



Pengembangan Sistem informasi website riau.go.id

dilaksanakan melalui pengembangan konten manajemen

sistem dari website riau.go.id, maintenance web server e-

mail server website riau.go.id (aplikasi dan database) serta

proteksi terhadap website riau.go.id dari hacker dan virus.

Website riau.go.id merupakan website resmi pemerintah

Provinsi Riau, yang memberikan data dan informasi serta

berita pemerintah Provinsi Riau bagi masyarakat. Data dan

informasi yang disajikan adalah data Profil Provinsi Riau,

Data Umum, Pemerintahan, Perekonomian, Sosial Budaya,

Politik, Hukum dan Keamanan, Perindustrian ,

Perdagangan dan Investasi.

Sedangkan website diskominfo-pde.riau.go.id merupakan

website Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau yang

memberikan informasi publik.

Tabel 3.11. Jumlah pengunjung website riau.go.id dan

diskominfo-pde.riau.go.id Tahun 2013

NO BULAN www.riau.go.id www. Diskominfo-

pde.riau.go.id

JUMLAH PENGUNJUNG

JUMLAH PENGUNJUNG

1. JANUARI 5.429 263

2. FEBRUARI 4.379 245

3. MARET 4.759 217

4. APRIL 4.888 187

5. MEI 2.963 153

6. JUNI 2.991 179

7. JULI 2.925 134



8. AGUSTUS 3.733 95

9. SEPTEMBER 12.737 247

10. OKTOBER 7.781 183

11. NOVEMBER 5.300 172

12. DESEMBER 6.922 240

JUMLAH 64.801 2.315

4. Pengembangan Teknologi Informasi

Dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan serta

menumbuhkembangkan kreatifitas aparatur Pemerintah

Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan di

bidang teknologi dan informasi. Pelatihan-pelatihan yang

telah dilaksanakan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau

sampai dengan tahun 2013 adalah :

Tabel 3.12. Daftar Jenis Pelatihan di bidang Teknologi

Informasi Tahun 2005-2013

No. Tahun Nama Pelatihan

1.

2005

Pelatihan E-Government (merancang dan

Mengembangkan situs web).

2.

2006

Job Training Pengisian Website riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau dan Job

Training Penggunaan Program Open

Source bagi Pegawai di Lingkungan


3.

2007

- Job Training Penggunaan Program Open

Source bagi Aparatur Pemprov Riau



- Job Training Pembuatan Design Web

bagai Aparatur Pemprov Riau

4.

2008

- Workshop Teknologi Informasi se Provinsi

Riau

- Job Training Teknisi Komputer Dasar/

Lanjutan bagi Aparatur Pemprov Riau

- Pelatihan manajerial Pelaporan Sistem

Informasi (MPSI) bagi aparatur Pemprov

Riau.

5.

2009

- Job Training Penggunaan Design Web

bagi aparatur Pemprov Riau

- Job Training penggunaan Open source

bagi aparatur Pemprov Riau

6.

2010

Job Training Teknisi Komputer Tingkat

Dasar dan lanjutan bagi aparatur


7. 2011 - Job Training Open Source (Linux) bagi

aparatur Pemerintah Provinsi Riau

- Sosialisasi e-government (9 aplikasi)

8.

2012

- Sosialisasi dan implementasi e-

governmenet (2 aplikasi)

- Job Training linux bagi aparatur

Pemprov Riau

- Workshop jurnalistik media siaran

- Pembelajaran TIK bagi siswa dan guru

- Bimbingan teknis pengolahan data

pembangunan daerah Provinsi Riau

9 2013 - Job traning TIK bagi aparatur seprovinsi



Riau.

- Bimbingan Teknis E office

- Sosialisasi Penyampaian sistem jaringan

terintegrasi Open Source

- Dialog Optimalisasi MPLIK di Provinsi

Riau

- Pembinaan dan Peningkatan Kinerja

sumberdaya aparatur pengelola data

dan informasi pembangunan daerah

Provinsi Riau.

- Pelatihan Operator SDDKD/SDDKN

kabupaten kota se Provinsi Riau

- Sosialisasi Program KPU/USO se

Provinsi Riau

- Sosialissi jaringan On-Line Pemerintah

Provinsi Riau

D. BIDANG KOMUNIKASI

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2013

baik kepada aparatur maupun masyarakat :

1. Pekan Informasi Nasional

Pesatnya pertumbuhan media komunikasi dan

informasi yang didukung oleh kemajuan teknologi

komunikasi dan informasi yang dapat menjadi peluang bagi

setiap anak bangsa untuk meningkatkan wawasan dan

kualitas kehidupan.

Sesuai dengan kemajuan zaman pemerintah melihat

media tradisional masih sangat efektif dalam menyampaikan

pesan-pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di

pedesaan yang memang masih memiliki keterbatasan

teknologi informasi. Seperti diketahui, setiap kabupaten/kota

di provinsi Riau masih memiliki media tradisional untuk

penyampaian pesan-pesan pembangunan yang mempunyai



ciri khas daerah masing-masing. Media inilah yang akan

dibangkitkan, dimanfaatkan kembali oleh pemerintah dalam

penyampaian informasi kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, diperlukan satu wadah atau kegiatan

yang bisa melestarikan media tradisional seperti diadakannya

kegiatan Pekan Informasi Nasional bila tidak dikawatirkan

media yang sangat bermanfaat ini akan hilang sehingga

kebudayaan daerah tidak dikenal oleh generasi muda.

Kegiatan Pekan Informasi Nasional bertujuan untuk

meningkatkan peran media tradisional dalam penyebarluasan

Informasi Pembangunan. diharapkan akan dapat

mewujudkan pekerja seni yang mampu dan kreatif dalam

memanfaatkan media tradisional sebagai media edukasi,

maupun sebagai media penyalur aspirasi dan pendapatnya

kepada pihak manapun. Secara konstruktif dan positif.

Hal ini menjawab kebutuhan era demokratisasi yang

sekaligus dapat diharapkan dapat mengembangkan dan

memberdayakan media tradisional dalam meminimalisasi

penyampaian aspirasi yang menyita waktu, dan menguras

pikiran dan tenaga masyarakat, bahkan mengorbankan

usaha dan perhatian terhadap keluarga.

Kegiatan Pekan Informasi Nasional tahun 2013

diadakan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara mulai

tanggal 24 Mei sampai dengan 28 Mei 2013 berlokasi di

lapangan merdeka medan.

2. KEGIATAN FESTIVAL PERTUNJUKAN MEDIA TRADISIONAL DALAM

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas

sumber daya manusia dibidang pertunjukan rakyat dalam



menyampaikan pesan-pesan pembangunan yang dilakukan

oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat.

Media pertunjukan rakyat dipandang paling efektif

dan popular untuk digunakan dalam menyampaikan

informasi publik di Prov.Riau, diharapkan dengan

eksistensi media pertunjukan rakyat, sebagai sarana

edukasi, dan komunikasi publik yang sehat di masyarakat.

Kegiatan ini selain sebagai wujud partisipasi

Propinsi Riau dalam memperkokoh khazanah tradisi

Indonesia Juga untuk :

a. Meningkatkan kemampuan pemeran group media

tradisional yang ada di Provinsi Riau dalam

penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

b. Meningkatkan peran group media tradisional yang ada

di Provinsi Riau dalam penyebarluasan informasi

kepada masyarakat untuk mensukseskan program-

program pembangunan yang telah dicapai maupun

yang akan dilaksanakan pemerintah.

c. Masyarakat dapat dengan cepat mengerti apa yang

ingin dicapai oleh pemerintah atau yang telah

dilakukan pemerintah dengan cara penyampaian yang

berbeda sesuai dengan tradisi setempat.

d. Sumbang saran untuk menambah kekayaan

kebudayaan Indonesia yang berasal dari Provinsi Riau.

e. Menggalakkan kecintaan terhadap tradisi Riau baik

untuk generasi muda maupun masyarakat Indonesia.

f. Persiapan group media tradisional yang akan mewakili

Provinsi Riau di Tingkat Nasional yang akan diadakan

pada bulan Mei 2014 di Sumatera Barat.

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan media pertunjukan

rakyat se Provinsi Riau tanggal 28 November sampai

dengan 2 Desember 2013 di Hotel New Holliwood Jalan



Kuantan Raya no. 120 Pekanbaru yang diikuti oleh tiga

wakil group/teater yang ada diseluruh Kabupaten/Kota se

Provinsi Riau.

3. Kegiatan Pengembangan Studio Editing Multimedia

Kegiatan ini berupa pengadaan peralatan studio editing

multimedia. Peralatan yang dibeli belum lengkap dengan

peralatan pendukungnya, karena belum dianggarkan.

Disarankan untuk tahun berikutnya agar dianggarkan

untuk pengadaan peralatan pendukungnya. Tempat untuk

ruangan studio editing telah disediakan di tahun 2013.

E. BIDANG PEMBERDAYAAN SISTEM INFORMASI

1. Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan Kinerja Sumber

Daya Aparatur Pengelola Data Dan Informasi

Pembangunan Daerah Se Provinsi Riau Tahun 2013

Dalam rangka untuk mewujudkan Data dan Informasi

yang efisiensi, efektivitas dan produktivitas serta terkini dan

dapat disajikan serta menampilkan informasi yang bersifat

informatif kepada masyarakat, investor dan stake holder tidak

terlepas dari Kinerja Sumber Daya Aparatur yang profesional

dan handal serta memiliki pengetahun teknis dibidang

pemberdayaan system informasi khususnya bagi aparatur,

untuk itu melalui Pembinaan dan Peningkatan Kinerja

Sumber Daya Aparatur Pengeleola Data dan Informasi

Pembangunan Daerah se Provinsi Riau, yang bertujuan untuk

menambah wawasan dan kemampuan aparatur dalam rangka

peningkatan Kinerja, keterampilan, pengetahuan dan kualitas

serta penyamaan persepsi bagi Aparatur di dalam penerapan

pengelolaan data pemberdayaan system informasi

pembangunan pemerintah daerah di Provinsi Riau.



Tewujudnya Aparatur yang berkualitas, handal dan

profesional dalam rangka Pengumpulan data, pengolahan,

update serta analisa data Pembangunan Daerah di Provinsi

Riau.

Tabel 3.13. Tabel Peserta Pelatihan Pembinaan Dan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur Pengelola Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

NO NAMA PESERTA UNIT KERJA/INSTANSI PROVINSI/KAB/ KOTA

1 2 3 4 1 SUPARMAN BAGIAN PDE SETDA KAB.

BENGKALIS KAB. BENGKALIS

2 ERRY IBRAHIM, S. Sos, MH BAPPEDA KAB. BENGKALIS KAB. BENGKALIS 3 HJ. MENA CHOIRIAH S. Sos,

MM DISHUB KOMINFO KAB. INHIL KAB. INHIL

4 ABBAS HS BAPPEDA KAB. INHIL KAB. INHIL 5 RINALDI DISHUBKOMINFO KAB. INHU KAB. INHU 6 FEBRIAN BAPPEDA KAB. INHU KAB. INHU 7 ASMARA MURNI. BA BAPPEDA & LITBANG KAB. ROHIL KAB. INHU 8 MARYEDY BAPPEDA KAB. KAMPAR KAB. KAMPAR 9 ALAMIN DISHUB INFOKOM KAB. KAMPAR KAB. KAMPAR

10 FEBRIADY, S. Si, Apt BAPPEDA KAB. KEP. MERANTI KAB. KEP. MERANTI 11 DARYANI BAPPEDA KAB. KEP. MERANTI KAB. KEP. MERANTI 12 AZWAN, S. Pd, M. Pd DISHUB KOMINFO KAB. KEP.

MERANTI KAB. KEP. MERANTI

13 RONI. F, SIP BAPPEDA KAB. KUANSING KAB. KUANSING 14 PRAREZKI INDRA MUDA, ST BAPPEDA KAB. KUANSING KAB. KUANSING 15 HENDRIYANTO, SE, M. Si SETDA KAB. KUANSING KAB. KUANSING 16 ULI FIRMAN BAPPEDA KAB. PELALAWAN KAB. PELALAWAN 17 BAIHAQI RAHMAT, ST BAGIAN HUMAS & PDE SETDA

KAB. PELALAWAN KAB. PELALAWAN

18 RAHMATSYAH, SH DISHUB KOMINFO KAB. ROHIL KAB. ROHIL 19 IMAN SYAHRIAL DISHUB KOMINFO KAB. ROHIL KAB. ROHIL 20 NIFZAR BAPPEDA KAB. ROHUL KAB. ROHUL 21 AHMAD YUDI PDE KAB. ROHUL KAB. ROHUL 22 HENDRIZAL, S. Kom BAPPEDA KAB. SIAK KAB. SIAK 23 MEGA KURNIA, W BAPPEDA KOTA DUMAI KOTA DUMAI 24 BIBIT WALUYO JATI KANTOR PADE KOTA DUMAI KOTA DUMAI 25 VINSENSIUS HARTANTO, ST BAGIAN PDE SETDA KOTA

PEKANBARU KOTA PEKANBARU

26 THIEN ELYUNITA, S. Kom BAGIAN PDE SETDA KOTA PEKANBARU

KOTA PEKANBARU



27 SRI SULISTYOWATI DINAS KEHUTANAN PROV. RIAU PROVINSI RIAU 28 SAID HANIFAH, S. Sos, M. Si BIRO TATA PEMERINTAHAN

PROV. RIAU PROVINSI RIAU

29 MUJIONO, SE BPS PROV. RIAU PROVINSI RIAU 30 MARDAWINIS DINAS TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA PROV. RIAU PROVINSI RIAU

31 KHAIRI SETIAWATI DINAS PERKEBUNAN PROV. RIAU PROVINSI RIAU 32 EMILY YUMI ARIZA, SE DINAS PERIKANAN DAN

KELAUTAN PROV. RIAU PROVINSI RIAU

33 BOBI MULYA, W DISNAKERTRANSDUK PROV. RIAU PROVINSI RIAU 34 ANTON SUPROJA

HADIYANTO, ST DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV. RIAU

PROVINSI RIAU

35 ALI NAPIA DINKES PROV. RIAU PROVINSI RIAU 36. M. IQBAL RAMLI, ST DISKOMINFO DAN PDE PROVINSI

RIAU PROVINSI RIAU

37. SEPNIYANTI DISKOMINFO DAN PDE PROVINSI RIAU

PROVINSI RIAU

2. Kegiatan Update Data Pembangunan Provinsi Riau

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan dan

pengolahan Data Pembangunan Provinsi Riau serta

mengembangkan Sistim Data Base Dukungan Kebijakan

Daerah Provinsi Riau yang telah dibuat tahun 2010.

Data-data yang dikumpulkan secara keseluruhan

mengalami peningkatan dan format SDDKD sudah

disesuaikan dengan kebutuhan.

Sebaiknya data-data yang telah dikumpulkan, diolah

dan disajikan agar dikoordinasikan dengan pengelola website

riau.go.id sehingga dapat ditampilkan di website tersebut

untuk mengupdate data-data yang sudah lama.

Updating Data Pembangunan Provinsi Riau melalui

Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) dan

berhasil mengupdate data pembangunan Provinsi Riau serta

12 Kabupaten /Kota sebanyak 21.864 data.



Tabel 3.14. Hasil Update Data SDDKN Tahun 2012

No. Prov / Kab / Kota Total

1. PROVINSI RIAU 3.031

2. KABUPATEN INHU 1.248

3. INHIL 1.421

4. SIAK 2752

5. PELALAWAN 1109

6. KAMPAR 1021

7. ROHUL 2.609

8. BENGKALIS 1.906

9. ROHIL 1594

10. KUANSING 1438

11. DUMAI 1598

12. PEKANBARU 1403

13. KEP. MERANTI 734

TOTAL 21.864

3. Kegiatan Operasional MPLIK Di Provinsi Riau Tahun

Anggaran 2013

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 1999

tentang Komunikasi, Pemerintah memiliki kewajiban untuk

memberikan layanan umum berupa sarana teknologi

informasi dan komunikasi kepada publik/masyarakat untuk

tujuan peningkatan kecerdasan warga dan kesejahteraan

masyarakat.



Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah

menyediakan Layanan Kewajiban Umum melalui Program

KPU/USO di seluruh Indonesia, dan untuk Provinsi Riau telah

mendapatkan bantuan layanan Teknologi Informasi karena

masih kurangnya pelayanan terhadap informasi dan

terbatasnya Sumber Daya Manusia pengelola Teknologi

Informasi dan Komunikasi.

Bantuan layanan Teknologi Informasi yang

diserahterimakan oleh Pemerintah Pusat ke pemerintah

Daerah yaitu berupa Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan

(MPLIK) yang merupakan gebrakan baru dari Kemenkominfo

untuk memasyarakatkan internet dan meng-internet-kan

masyarakat. MPLIK ini merupakan kelanjutan dari program

Universal Service Obligation (USO) melalui Pusat Layanan

Internet Kecamatan (PLIK). Perbedaan

antara MPLIK dan PLIK adalah dari segi mobilitas

PLIK ditempatkan di rumah, koperasi, tempat usaha ataupun

di suatu tempat khusus atau bisa digambarkan seperti warnet,

sedangkan MPLIK merupakan perangkat layanan internet

yang ditempatkan di dalam mobil sehingga bisa berpindah-

pindah tempat.

Didalam paket MPLIK ini tersedia 1 VSAT (Very Small

Aperture Terminal), 1 modem, 1 Server, 6 Laptop, UPS, DVD

player, TV LCD, Genset untuk menyediakan listrik dan tentu

saja 1 buah mobil untuk mengangkut semua perangkat itu.

Koneksi internet tentunya didapat dengan

menggunakan antenna VSAT yang merupakan teknologi

komunikasi satelit yang memungkinkan seluruh tempat

mendapatkan akses internet tanpa terkecuali. Teknologi VSAT

yang digunakan di MPLIK ini menyediakan bit rate 256 Kbps.

Bit rate tersebut akan dibagi lagi ke masing-masing CPU

sehingga masing-masing CPU akan mendapatkan 42 Kbps.



Tentunya dengan bit rate yang ada koneksi internetnya akan

sangat lambat, tapi hal ini sudah cukup lumayan bagi

masyarakat terutama di dunia pendidikan, usaha, dan

lingkungan masyarakat yang tinggal di pedesaan yang belum

memiliki jaringan/signal internet (blank spot).

Tabel : 3.15 . Sebaran Mplik ( Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan) - Provinsi Riau

NO KABUPATEN/KOTA KECAMATAN NOMOR POLISI PIC

1 KEPULAUAN MERANTI DISHUB B-9375-OD

2 BENGKALIS BUKIT BATU B-9793-NT AZWIN

3 BENGKALIS BENGKALIS B-9806-NT YUDI

4 BENGKALIS BANTAN B-9984-NU MIRZA

5 BENGKALIS RUPAT UTARA B-9986-NU MELIA

6 KOTA DUMAI KOTA DUMAI SELATAN B-9256-MA RAHMAT ALAMSYAH

7 KOTA DUMAI SUNGAI SEMBILAN B-9638-LZ M.FIRDAUS

8 KOTA DUMAI MEDANG KAMPAI B-9639-LZ ARRFFATI MULIA

9 KOTA DUMAI BUKIT KAPUR B-9812-NT ADI ARIANTO

10 INDRAGIRI HILIR TEMPULING B-9226-NU YUSPIK HELMI

11 INDRAGIRI HILIR TEMBILAHAN KOTA B-9263-NU WAHYU FRIONANDA RIZA

12 INDRAGIRI HILIR GAUNG ANAK SERKA(TELUK SUNGKA) B-9569-OD SUHARDI

13 INDRAGIRI HILIR TEMBILAHAN HULU B-9792-NT IBNU SOPIAN

14 INDRAGIRI HULU BATANG CENAKU B-9239-OD DWI RIDO SETYO

15 INDRAGIRI HULU BATANG PERANAP B-9456-OD YAMTO

16 INDRAGIRI HULU LIRIK B-9493-OD TRIMAIMANAH

17 INDRAGIRI HULU RENGAT B-9816-OD RONI CHANDRA

18 KAMPAR BANGKINANG B-9040-NU RAHMAT HARYANTO

19 KAMPAR TAPUNG B-9098-NU SARIPUL

20 KAMPAR SIAK HULU B-9791-NT HAMNI

21 KAMPAR KAMPAR KIRI HULU B-9796-NT WARMAN

22 KUANTAN SINGINGI SINGINGI HILIR B-9241-NU DONI WAHYUDI

23 KUANTAN SINGINGI KUANTAN MUDIK B-9365-OD LESY MARTALOVA

24 KUANTAN SINGINGI KUANTAN TENGAH B-9459-NT JENPRI,S.Pi

25 KUANTAN SINGINGI CERENTI B-9985-NU RICE KURNIAWAN

26 KEPULAUAN MERANTI TEBING TINGGI BARAT B-9528-OD

27 KOTA PEKANBARU BUKIT RAYA B-9118-MD WAHYU

28 KOTA PEKANBARU SAIL B-9137-MD KHAIRUL

29 KOTA PEKANBARU TENAYAN RAYA B-9228-LZ FADLY ULUL AZMI

30 KOTA PEKANBARU MARPOYAN DAMAI B-9498-MK EDO PRAHMANA



NO KABUPATEN/KOTA KECAMATAN NOMOR POLISI PIC

31 KOTA PEKANBARU RUMBAI PESISIR B-9544-MK WILI ANTONI

32 KOTA PEKANBARU RUMBAI B-9555-MK ADE RISWANTO

33 KOTA PEKANBARU TAMPAN B-9702-LZ ARIFIANDRI

34 PELELAWAN PANGKALAN KURAS B-9206-OD HERMAN SUGIHRO

35 PELELAWAN PELELAWAN B-9226-OD HAKIM EFENDI

36 PELELAWAN PANGKALAN KERINCI B-9308-NU TITIN ANDRYANI

37 PELELAWAN LANGGAM B-9721-OD RIO

38 PROV RIAU PEKANBARU(UF) B-9025-LV M.ZALIK FARMA

39 PROV RIAU PEKANBARU(UF) B-9971-LS JEPRIZAL

40 ROKAN HILIR PUJUD B-9314-OD IMAN SYAHRIAL

41 ROKAN HILIR TANAH PUTIH B-9543-OD IMRA/MARZUKI

42 ROKAN HILIR BANGKO B-9621-OD M.JUFRI

43 ROKAN HULU TANDUN B-9172-OD ELSA YULIANA

44 ROKAN HULU RAMBAH SAMO B-9342-OD MUSRIAL

45 ROKAN HULU ROKAN EMPAT KOTO B-9527-OD ZUL EKA PUTRA

46 ROKAN HULU RAMBAH B-9640-OD NURIZARMAN

47 SIAK SUNGAI MANDAU B-9266-NU SAID MUSLIM

48 SIAK SUNGAI APIT B-9281-NU EKO WIJAYA

49 SIAK SIAK B-9649-NU IKANG FAUZI

50 SIAK DAYUN B-9694-NU ANDRI FEBRIANTO

Dinas Kominfo dan PDE dalam rangka untuk

mewujudkan dan meningkatkan kinerja Sumber Daya Apartur

khususnya bagi pejabat pengelola data pembangunan

dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dan agar terselenggaranya kegiatan

Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur

Pengelola data dan Informasi Pembangunan Daerah se

Provinsi Riau Tahun 2013 yang dihadiri oleh penanggung

jawab dan operator MPLIK di Kabupaten Kotab se Provinsi

Riau, hal ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi serta

mencari solusi dari permasalahan yang mungkin timbul dari

pada pelaksanaan Program MPLIK tersebut.

Dibawah ini adalah tabel pesefrta kegiatan Dilaog

Optimalisasi Operasional MPLIK provinsi Riau tahun 2013

dari kabupaten kota se Provinsi Riau.



Tabel : 3.16 Peserta Dialog Optimaliasi Operasional MPLIK Provinsi Riau Tahun 2013

NO NAMA PESERTA UNIT KERJA/INSTANSI

DAN JABATAN PROVINSI/KAB/

KOTA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

DARMAWAN PUTRA S.Kom

MULYASMAN

ALAMIN, SE

GUSNIWATI

BUDI REZEKI, S.Kom

DICKY PRIMAZOLA, ST

RAHMATSYAH

IMAN SYAHRIAL

HENDRIYANTO, SE, M.Si

BENI CANDRA, S.Kom

SAMSURI

BAIHAQI RAHMAT

SUHARTO, A.Ks

CANDRA MUSTIKA, Amd

ENCIK APRIZAL HASMI, S.Sos

JULIMAR LUBIS

MENA CHOIRIAH

H. HAMLAN

IRAWAN SUKMA. AP. M.Si

FIRMAN

EDI YUSRA

JUNAIDI, S.Sos

AZWAN, M.Pd

MUKHLISIN, S.Kom

AKHYAN FAJRI, S.Sos

Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si

Drs. H. JAMIN NUR

JUNAEDY, S.Sos, M.Si

EDI WALDILA

IRNI DEWITARI, S.STP, M.Si

AKMAL WADI, S.Sos

YUNIZAR

ZULKARNAIN, M.Si

SUMIARTI

Drs. EDI AFRIZAL, M.Si

Hj. YASNIMAR, SH, MH

JOHN KENEDY, S.Sos

EKO YUDIANTO

BAGIAN PDE SETDA PEKANBARU

BAGIAN PDE SETDA PEKANBARU

DISHUB KAB. KAMPAR

DISHUB KAB. KAMPAR

PDE BENGKALIS

PDE BENGKALIS

DISHUB INFOKOM KAB.ROHIL

DISHUB INFOKOM KAB.ROIL

KABAG EKBANG KAB.KUANSING

KABAG EKBANG KAB.KUANSING

HUMAS & PDE KAB. PELALAWAN

HUMAS & PDE KAB. PELALAWAN

DISHUB KAB. ROKAN HULU

DISHUB KAB. ROKAN HULU

DISHUB KAB. INDRAGIRI HULU

DISHUB KAB. INDRAGIRI HULU

DISHUB INFOKOM KAB. INHIL

DISHUB INFOKOM KAB. IN HIL

DISHUB KAB. DUMAI

DISHUB KAB. DUMAI

DISHUB KAB.SIAK

DISHUB KAB.SIAK

DISHUB KAB. KEP. MERANTI

DISHUB KAB. KEP. MERANTI

DISKOMINFO & PDE PROV. RIAU

KECAMATAN TAMPAN

KECAMATAN RUMBAI

KECAMATAN RUMBAI PESISIR

KECAMATAN BUKIT RAYA

KECAMATAN SAIL

KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

KECAMATAN TENAYAN RAYA

KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

KECAMATAN MEDANG KAMPAI

KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU

KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KECAMATAN TAPUNG

KECAMATAN KOTO KAMPAR

PEKANBARU

PEKANBARU

KAMPAR

KAMPAR

BENGKALIS

BENGKALIS

ROKAN HILIR

ROKAN HILIR

KUANSING

KUANSING

PELALAWAN

PELALAWAN

ROKAN HULU

ROKAN HULU

INDRAGIRI HULU

INDRAGIRI HULU

INDRAGIRI HILIR

INDRAGIRI HILIR

DUMAI

DUMAI

SIAK

SIAK

KEP. MERANTI

KEP. MERANTI

PROV. RIAU

PEKANBARU

PEKANBARU

PEKANBARU

PEKANBARU

PEKANBARU

PEKANBARU

PEKANBARU

DUMAI

DUMAI

KAMPAR

KAMPAR

KAMPAR

KAMPAR



39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58

59

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

REZA NOVERINDRA, S.STP, M.Si

FAISAL, S.STP

KIKI SYAMPUTRA, S.STP

NISKAUSAR

H. ZULAFRIL, S.Sos, MPH

HERY MUKTI

ERFI SUSANTI

HARMANTO

ULI FIRMAN

FEBRY FERIKA

ARIFIANDRI

ADE RISWANTO

WILI ANTONI NORMAN

WAHYU TRINANDA PUTRA

KHAIRUL

EDO DARMADI

FADLI ULUL AZMI

CHAIDIR

BASRI

UTAMA WARMAN

ELSA

RAHMAT

HAMNI

T.WAHYU ANDI SAPUTRA

HARDY WINANDA

WAHYU DINEDRA LESAMANA,

MIRZA HENDRIYADI

AZWIN, Amd

APING

WILY APRINALDI

IKANG FAUZI

ANDRY FEBRIANTO

JUMIATI

TITIN ADRIANI

HAKIM EFFENDI

ARLAN

RIO ANDIKA

JENPRI

DONI WAHYUDI

RICE KURNIAWAN

LESI MARTALOPA

M. JUFRI

WAN ANDI

KECAMATAN BENGKALIS

KECAMATAN BANTAN

KECAMATAN BUKIT BATU

KECAMATAN RUPAT UTARA

KECAMATAN LIRIK

BAPPEDA KOTA PEKANBARU

BAPPEDA KAB. KAMPAR

BAPPEDA KAB. SIAK

BAPPEDA KAB. PELALAWAN

BAPPEDA KAB. ROKAN HULU

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

BENGKALIS

BENGKALIS

BENGKALIS

BENGKALIS

INDRAGIRI HULU

PEKANBARU

KAMPAR

SIAK

PELALAWAN

ROKAN HULU

PEKANBARU

PEKANBARU

PEKANBARU

PEKANBARU

PEKANBARU

PEKANBARU

PEKANBARU

DUMAI

DUMAI

KAMPAR

KAMPAR

KAMPAR

KAMPAR

KEP. MERANTI

KEP. MERANTI

BENGKALIS

BENGKALIS

BENGKALIS

BENGKALIS

SIAK

SIAK

SIAK

SIAK

PELALAWAN

PELALAWAN

PELALAWAN

PELALAWAN

KUANSING

KUANSING

KUANSING

KUANSING

ROKAN HILIR

ROKAN HILIR



82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

IMRA

NURIZARMAN

SARIFUL

ABDUL MULUK

ZUL EKA PUTRA

RAJEN FARULIAN

RIDWAN

RONNY CANDRA

WAHYU

BUDI WAHYONO

EVAN ARISANDI

RIZKI FERNANDA

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

OPERATOR

ROKAN HILIR

ROKAN HULU

ROKAN HULU

ROKAN HULU

ROKAN HULU

INDRAGIRI HULU

INDRAGIRI HULU

INDRAGIRI HULU

INDRAGIRI HILIR

INDRAGIRI HILIR

INDRAGIRI HILIR

INDRAGIRI HILIR

F. UPT MEDIA CENTER

Unit Pelaksana Teknis Media Center merupakan pusat

layanan informasi bagi masyarakat maupun pemerintah.

Media Center ini akan dijadikan sebagai pintu gerbang

pelayanan informasi pembangunan Provinsi Riau dan

sekaligus sebagai layanan informasi publik, sebagai

implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, di dalam Pasal 7 Ayat 3

mengamanatkan bahwa badan publik harus membangun dan

mengembangkan sistem informasi publik secara efisien

sehinggan dapat diakses dengan mudah.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa

kegiatan di UPT media center adalah sebagai berikut:

a) Pendataan dan pembinaan media center di daerah, pada

umumnya Kabupaten/Kota belum memiliki Media Center,

baru di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan dan

rokan hulu (Tahun 2013)

b) Penambahan berita dari Kontributor kabupaten Kota

Provinsi Riau sampai dengan bulan September 2013

sebanyak 305 Berita.



c) Penyediaan layanan internet gratis bagi masyarakat di Bilik

Media Center Gedung Perpustakaan Soeman HS dan Ruang

Biro Humas (Pembuatan tahun 2010 dan 2011)

d) Pembuatan DED Plaza Informasi Provinsi Riau (Tahun

2010)

e) Pembelajaran Teknologi Informasi Komunikasi bagi

mahasiswa serta guru SD dan SMP sebanyak 600 orang

bertempat di Bilik Media Center Lantai I Kantor Dinas

Kominfo dan PDE Provinsi Riau (Tahun 2013)

Selain dari hal diatas juga UPT media centre

mengadakan Studi komparatif ke Dinas Perhubungan

Komunikasi & Informatika Kota Singkawang serta ke Dishub

Kominfo Provinsi Kalimantan Barat dapat disimpulkan hal -

hal sebagai berikut :

1. Dalam studi komparatif ke Media Center Dishub Kominfo

Kota Singkawang, rombongan dari Diskominfo PDE Provinsi

Riau, diterima oleh Kepala Bidang Kominfo Dishub Kominfo

Kota Singkawang Ibu Istri Handayani beserta staf. Dalam

keterangan yang didapat pada Tahun 2011 Media Center

Kota Singkawang merupakan Media Center terbaik dari 130

Media Center yang ada di Indonesia.

2. Beberapa hal yang membuat Media Center ini mendapat

award tersebut yaitu :

a) Memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan

pelayanan informasi yang actual, obyektif dan factual

kepada masyarakat yang bekepentingan.

b) Membangun hubungan baik, saling pengertian dan

kesepahaman dengan media massa.

c) Menjadi pusat informasi bagi masyarakat luas (Vocal

Point bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam

mengakses informasi).



d) Koordinasi dan kerjasama Internal dan Eksternal

e) Memberdayan semua potensi se optimal mungkin

f) Selain peliputan, melakukan kegiatan dialog interaktif

melalui radio.

g) Melakukan dialog Publik

h) Menyelenggarakan pertunjukan Media Tradisional

i) Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan pada Masyarakat

Beberapa kunci sukses Media Center Kota

Singkawang dapat disebutkan sebagai berikut :

a) Memahami peran dan fungsi urusan wajib dan

informatika yang salah satu tugasnya adalah

menjalankan fungsi kehumasan.

b) Terus mengembangkan diri, meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan jurnalis media online,

Bimtek dan lain-lain.

c) Menjaga etos kerja jurnalis yang professional.

d) Menjaga kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak,

khususnya Media Massa,

Layanan media center yang telah dilaksanakan

sampai dengan tahun 2013 adalah :

1. Kegiatan Pengembangan Media Center Provinsi Riau

Media Center di Provinsi Riau khususnya yang dikelola

Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau terletak di Gedung

Perpustakaan Syuman HS Pekanbaru dan Biro Humas

Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Sedangkan untuk di

Kabupaten/Kota se Provinsi Riau belum optimal dalam

operasionalnya. Perlu ada pembinaan secara intens ke

Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.



DED Plasa Informasi telah dibuat, kendalanya adalah

untuk pembangunan Plasa Informasi yang terhambat karena

keterbartasan anggaran.

Berikut ini adalah table jumlah pengunjung layanan

internet gratis di bilik media center perpustakaan Soeman HS

Dinas Kominfodan PDE Provinsi Riau Tahun 2013:

Tabel 3.17. Jumlah Pengunjung Layanan Internet Gratis di Bilik Media Center Perpustakaan Soeman

HS Tahun 2013

No. Bulan Jumlah Pengunjung (Orang)

Pelajar Mahasiswa Umum Total

1 Januari 264 364 621 1249

2 Februari 339 300 622 1161

3 Maret 335 373 593 1301

4 April 368 303 593 1254

5 Mei 221 225 596 1042

6 Juni 379 152 520 1051

7 Juli 350 250 410 1010

8 Agustus 225 150 510 885

9 September 425 225 300 950

10 Oktober 375 350 225 980

11 November 452 250 408 1110

12 Desember 412 242 612 1266



Tabel 3.18 Jumlah Pengunjung Layanan Internet Gratis di Bilik Media Center Lantai 1 Dinas Kominfo

dan PDE Provinsi Riau Tahun 2013

No. Bulan Jumlah Pengunjung (Orang)

Wartawan Mahasiswa Umum Total

1 Januari 120 43 50 213

2 Februari 81 25 35 141

3 Maret 121 34 40 195

4 April 182 61 62 305

5 Mei 106 91 118 315

6 Juni 62 78 64 204

7 Juli 70 50 41 161

8 Agustus 50 30 30 110

9 September 75 40 99 214

10 Oktober 80 50 89 219

11 November 75 30 93 198

12 Desember 174 47 75 296

2. Sosialisasi INSAN,Narkoba dan Sosialisasi Pemilih

Pemula Pemilu 2014 di 6 Kabupaten/Kota.

Maksud dari Kegiatan ini adalah untuk

mensosialisasikan bahaya penggunaan Internet yang bersifat

negatif, bahaya narkoba sekaligus mensosialisasikan pemilih

pemula dalam menghadapi Pemilu Tahun 2014. Selain dari

pada itu juga dapat Memberikan pembelajaran internet sehat

kepada peserta, agar peserta mampu menggunakan internet



secara baik dan benar, mengoptimalkan penggunaan internet

yang positif dan meninggalkan internet yang bersifat negetif.

Memberikan sosialisasi tentang pemilu karena pemilih

pemula belum cukup terinformasi soal pemilu dan politik.

Serta untuk meningkatkan pengetahuan pemilih pemula

tentang pemilu dan politik dan Memberikan sosialisasi

bahaya penggunaan narkoba kepada generasi muda. Terget

pelaksanaan kegiatan ini ada untuk memberi wawasan 1.200

orang siswa terhadap INSAN, narkoba dan pemilih pemula di

6 Kab/Kota. Sehinngga manfaat yang dapat dirasakan

adalah :

1. Peserta mampu menggunakan internet secara baik dan

benar, mengoptimalkan penggunaan internet yang positif

dan meninggalkan internet yang bersifat negatif.

2. Peserta mengetahui bahaya penggunaan narkoba

3. Generasi muda mempunyai pengetahuan terhadap pemilu

dan politik.

3. Pembelajaran Tik Bagi Publik

Maksud dari Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan

SDM Teknologi baik Aparatur maupun kelompok Masyarakat.

Dengan kegiatan utamanya adalah :

1. Memberikan Pembelajaran Internet Sehat kepada Peserta,

agar peserta mampu menggunakan Internet secara baik

dan benar, mengoptimalkan penggunaan Internet yang

positif dan meninggalkan Internet yang bersifat negetif.

2. Memberikan Pembelajaran TI ( Pengenalan Komputer

Dasar) bagi Peserta yang selama ini belum mengenal

komputer dan Internet, untuk meningkatkan jumlah

Guru/Siswa/Masyarakat yang melek Teknologi.

3. Pembelajaran Power Point/Prezi bagi peserta yang

berminat.



Kegiatan ini dalam pelaksanaannya menitik beratkan

terhadap pembelajaran TIK bagi 600 orang

Masyarakat/Guru/Siswa/Mahasiswa, sehingga manfaat yang

akan didapat dari kegiatan ini adalah :

1. Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam

menggunakan Internet dengan baik dan benar

2. Meningkatnya Aparatur/Masyarakat yang melek

Teknologi Informasi

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penggunaan

Internet yang baik dan benar.

Tabel 3.19 . Rekapitulasi Jumlah Peserta pelatihan

Pembelajaran Tik Bagi Publik Tahun 2013

NO TANGGAL ASAL PESERTA JUMLAH PESERTA

1 15-Feb-13 MTS DINIYAH PUTERI 10 2 18-Feb-13 SDN 110 5 3 20-Feb-13 SMPN 32 10 4 21-Feb-13 SMPN 17 10 5 22-Feb-13 TK AL-FATAH dan SMPN 153 7 6 25-Feb-13 TK KEMALA BAYANGKARI 2 3 TK RIDHA 3 TK ALMUNAWWARAH 1 7 25-Feb-13 SDN 51 7 8 26-Feb-13 SDN 71 5 9 27-Feb-13 SDN 58 7

10 28-Feb-13 SDN 137 9 SDN 159 5

11 1-Mar-13 MTS AL-FAJAR 7 SDN 168 5 SMK TARUNA 2 SDN 137 2

12 4-Mar-13 YAYASAN DINIYAH 10 13 6-Mar-13 SDN 154 5 MTS AL-FAJAR 5

14 7-Mar-13 SDN 77 8 SDN 143 2

15 13-Mar-13 R.A ULUL AZMI 10 16 14-Mar-13 SDN 158 5



NO TANGGAL ASAL PESERTA JUMLAH

PESERTA 17 15-Mar-13 SDN 39 10 18 18-Mar-13 SDN 26 8 19 19-Mar-13 SDN 26 2 SDN 30 4 SDN 31 4

20 20-Mar-13 SDN 88 10 21 21-Mar-13 SDN 144 5 TK ALIFA KID 5

22 25-Mar-13 KIM 10 23 26-Mar-13 TK AISYIAH 4 TK AN-NAMIROH 7 4 TK AL KHAIRAT 3

24 27-Mar-13 DTA NUR ILAHI 10 25 16-Apr-13 DTA DARUL IHSAN 10 26 30-Apr-13 KIM 10 27 6-May-13 PDTA MIFTAHUL JANAH 10 28 13-May-13 SMP N 10 5 DTA DARUL ILMI 5

29 14-May-13 SMPN 4 10 30 15-May-13 SMPN 5 10 31 17-May-13 MTS AL-FAJAR 10 32 20-May-13 SMPN 10 10 33 22-May-13 SDN 83 10 SDN 24 5

34 23-May-13 SMPN 4 10 KIM 1

35 27-May-13 DTA 10 36 28-May-13 SMPN 4 9 37 4-Jun-13 PDTA 8 38 5-Jun-13 SDN 18 10 39 10-Jun-13 MIN 1 10 40 11-Jun-13 PDTA 8 41 12-Jun-13 MIN 1 7 42 18-Jun-13 PDTA 9 43 19-Aug-13 SMPN 4 SIAK HULU 10 44 20-Aug-13 PAUD 13 45 21-Aug-13 PAUD 7 46 22-Aug-13 SMPN 4 SIAK HULU 10 47 29-Aug-13 SMPN 4 SIAK HULU 10 48 26-Aug-13 SMPN 4 SIAK HULU 10 49 28-Aug-13 SMPN 4 SIAK HULU(cpt dasar) 9



NO TANGGAL ASAL PESERTA JUMLAH

PESERTA 50 29-Aug-13 SMPN 4 SIAK HULU 10 51 2-Sep-13 SMPN 4 SIAK HULU 7 52 3-Sep-13 PAUD 9 53 18-Sep-13 PAUD 10 54 30-Sep-13 SMPN 4 SIAK HULU 8 55 2-Oct-13 SMPN 1 SIAK HULU 13 56 3-Oct SMPN 4 TAMBANG 10 57 7-Oct-13 SMPN 4 TAMBANG 11 58 8-Oct-13 SMPN 4 TAMBANG 11 59 10-Oct-13 SMPN 1 SIAK HULU 8 60 17-Oct-13 SMPN 4 TAMBANG 4 61 18-Oct-13 PAUD/TK 11 62 22-Oct-13 SMPN 4 TAMBANG 4 PAUD/TK 4

63 21-Oct-13 SMPN 4 SIAK HULU 5 SMPN 4 TAMBANG 5

64 24-Oct-13 PAUD/TK 5 65 11-Nov-13 SMPN 1 SIAK HULU 10 67 13-Nov-13 SMPN 10 TAPUNG 10 68 14-Nov-13 SMPN 10 TAPUNG 10 69 15-Nov-13 LSM 10 70 22-Nov-13 TK UNRI 10 71 28-Nov-13 PAUD ARROYAH 10

Jumlah Peserta 663



BAB IV. ANALISIS PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan

komunikasi dan informatika pada Dinas Komunikasi Informatika

dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau selama Tahun

Anggaran 2013, terdapat permasalahan-permasalahan yang

dihadapi, diantaranya adalah :

1. Reorganisasi, perubahan nomenklatur dan pemutasian pejabat

yang Kurang memahami tentang Teknologi Informasi dan

Komunikasi.

2. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan kemampuan

jaringan internet di beberapa unit kerja sehingga menghambat

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komuniksi untuk

digunakan sebagai sarana dalam menjalankan Tupoksi.

3. Keterbatasan kebijakan dalam pengelolaan Data sebagai acuan

untuk pengambilan keputusan.

4. Kurangnya Koordinasi, Singkronisasi dan Integritas yang

berkesinambungan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kab/Kota dan Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan

pendataan data-data pembangunan di Provinsi Riau.

5. Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan secara

administrasi bagi para Koordinator/Penanggung Jawab

terhadap Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pengelola

Analisis Permasalahan 70


(PT.Telkom, PT. PINs, PT. WEB, PT. Matrasar dan Kopegtel)

dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan operasional

MPLIK sehingga masih adanya kendala dan permasalahan baik

di administrasi maupun operasional unit MPLIK yang

beroperasi di Kabupaten/Kota.

5. Masih kurangnya Informasi keberadaan program KPU/USO

(Desa Dering, PLIK) yang ada dilingkungan masyarakat.

6. masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang

layanan yang diberikan oleh Komisi nforfmasi Provinsi Riau

dan masih banyak SKPD yang tidak mengetahui tentang tugas

wewenang dari Komsi Informasi Provinsi Riau

7. Banyak PPID dan baik SKPD Provinsi Riau maupun

kabupaten/ kota yang belum paham tentang UU KIP dan tugas

bertanggung jawab seorang PPID.

8 Kurang/belum ada tenaga(SDM) yang bertugas untuk

menjalankan aplikasi yang sudah dibuat baik untuk

sekretariat maupun di Bidang-bidang yang ada dala

lingkungan DISKOMINFO.

9. Masih diperlukan penyempurnaan terhadap aplikasi e-office

agar lebih/dapat meng-handle semua kebutuhan dalam

distribusi dan disposisi surat-menyurat.



9. Data-data untuk Bank Data media center belum lengkap,

terutama dari Kabupaten/Kota karena pembuatan kabupaten

dalam angka baru pencetakan di akhir Tahun.

10. Pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan siswa SMA di akhir

tahun perlu dihindari sehingga peserta yang seharusnya

diikuti oleh kelas III SMA, sebahagian diikuti oleh siswa kelas

I & II, karena bersamaan dengan ujian bagi kelas III SMA.

11. Shooting pembuatan DVD yang direncanakan tiga group

hanya bisa dilaksanakan dua group, hal ini disebabkan

setelah diadakan pelatihan dan seleksi oleh instruktur dari

pusat yang layak untuk ikut seleksi tingkat nasional nantinya

hanya dua group yaitu : Group Gabungan dari tiga kabupaten

peserta ( Kampar, Pelalawan dan Kuansing) serta Group SMA

Negri 1 Pangkalan Kerinci.


Laporan Tahunan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau tahun 2013

BAB V. SARAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi

Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau di

tahun mendatang, perlu ditempuh beberapa upaya yang lebih

terarah, guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat

berpengaruh terhadap kinerja Dinas.

Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi yang

berkesinambungan antara SKPD terkait baik dengan

pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Setiap pengambil kebijakan (decision maker) untuk

mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan

komunikasi dan peningkatan sumber daya manusia yang

terlibat dalam sebuah organisasi, terlebih pada lembaga

pemerintah yang berorientasi pada public service.

3. Selain faktor infrastruktur dan sumber daya manusia, faktor

penting lainnya yang mempengaruhi implementasi teknologi

informasi dan komunikasi adalah faktor budaya organisasi,

budaya kerja, keterbukaan dan transparansi

4. Data data pembangunan harus dapat di himpun seakurat

mungkin karena sangat berguna untuk pengambilan

keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi

Riau

5. Untuk lebih mengoptimalkan Program/Kegiatan KPU/USO

khususnya kegiatan PLIK dan MPLIK sesuai dengan tujuan

yang diinginkan maka di harapkan adanya kegiatan yang

serupa setiap tahunnya demi terwujudnya optimalisasi

operasional PLIK dan MPLIK yang tepat sasaran sehingga

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Saran dan Tindak Lanjut 73


6. Mempercepat pembentukan PPID di kabupaten kota bagi

Kabupaten Kota yang belum membentuk agar layanan

terhadap informasi publik dapat terlaksana dengan baik.

7. Menyediakan PC layanan masyarakat dengan dukungan

jaringan intranet dan internetdi setiap SKPD untuk

Pemerataan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi oleh pemerintah terutama untuk akses internet

dan peningkatan SDM akan membantu percepatan penetrasi

informasi.

8. Pelatihan-pelatihan aparatur pemerintah di bidang Teknologi

informasi akan meningkatkan kemampuan SDM.

9. Untuk mendapatkan hasil data yang berkualitas, akuntable

dan kredibel serta terkini diharapkan agar membentuk

Pokja/Tim Penyusunan dan Analisa Data serta Informasi

Pembangunan yang melibatkan SKPD terkait (lintas

sektoral).

10. Melakukan koordinasi, sikronisasi dan pembinaan secara

berkesinambungan terhadap unit kerja/instansi terkait

untuk memperoleh data yang diinginkan

11. segala bentuk sosialisasi harus segera dilaksanakan di

tahun 2014 agar masyarakat dan aparatur pemerintahan

dapat segera mengetahui fungsi dan layanan informasi yang

harus diberikan.

12. Sebaiknya BIMTIK PPID dilakukan setiap tahunnya baik

kab/kota maupun badan public provinsi riau agar provinsi

riau dapat pemersiapkan PPID yang handal

13. Ditempatkan tenaga yang khusus meng-handle e-office baik

di sekretariat maupun bidang.

14. Mensosialisasikan dan Memanfaatkan Media Center sebagai

pusat data dan informasi yang dapat melayani kebutuhan

masyarakat terhadap informasi pemerintahan daerah serta

pembangunan yang telah dilaksanakan.




Documents

TAHUN 2013 - riau.go.id · Laporan Tahunan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun ... pribadi dan merupakan ... Elektronik Provinsi Riau seperti surat-menyurat, langganan daya