TAHUN 201 5 - · Meningkatkan kegiatan penyuluhan. ... adalah untuk mengevaluasi kembali serta menyesuaikan ... akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

SEKRETARIATMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH2015

RENCANA KINERJA

TAHUN 2015

Rencana Kinerja Tahun 2014

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas

rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Majelis

Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2015, telah tersusun dengan baik.

Penyusunan rencana kinerja ini disusun dengan berlandaskan kepada

petunjuk-petunjuk yang berlaku, dokumen ilmiah dan pengamatan

kebutuhan riil yang diharapkan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi guna mewujudkan visi dan misi Sekretariat Majelis

Permusyawaratan Ulama Aceh.

Rencana Kinerja yang disusun dimaksudkan sebagai rencana untuk

meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam jajaran Pemerintah

Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian penyusunan

Rencana Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tahun

2015, diharapkan dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan.

Banda Aceh, 14 Maret 2014

KEPALA SEKRETARIAT

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Saifuddin, SE, MMPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19600418 198603 1 004


Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. iDAFTAR ISI ................................................................................................. iiDAFTAR TABEL ......................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 11.1 Latar Belakang ................................................................... 11.2 Landasan Hukum ............................................................... 51.3 Maksud dan Tujuan ........................................................... 71.4 Sistematika Penulisan ........................................................ 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIATMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEHTAHUN 2011 .............................................................................. 102.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Majelis

Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2012 danCapaian Renstra SKPA.. ..................................................... 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat MajelisPermusyawaratan Ulama Aceh ......................................... 22

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok danFungsi Sekretariat Majelis PermusyawaratanUlama Aceh......................................................................... 31

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPA ......................... 352.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat …………………………………………......... 58

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............. 603.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................ 603.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ............................ 663.3 Program dan Kegiatan ....................................................... 67

BAB VI PENUTUP ................................................................................... 71


Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh iii

LAMPIRAN I . Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja danPencapaian Renstra Sekretariat MajelisPermusyawaratan Ulama Aceh s.d Tahun 2012.

LAMPIRAN II. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SekretariatMajelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

LAMPIRAN III Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPATahun 2014.

LAMPIRAN IV Tabel 2.5 Usulan Program Dan KegiatanSekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama AcehSekretariat Daerah Aceh Tahun 2014.

LAMPIRAN V. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan KegiatanTahun 2014 Dan Prakiraan Maju Tahun 2015.


Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matrik Perbandingan Rencana Kerja Tahun 2010dan Realisasi Rencana............................................................. 11


Sekretariat MPU Aceh 1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu tahapan

penyusunan kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan semua

stakeholders, guna optimalisasi pengalokasian sumberdaya yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam periode dan

jangka waktu tertentu.

Proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana

diamanatkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, diimplimentasikan melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelalaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD).

Rencana kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan

perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah, yang

dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang memuat indikator

kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, pengangaran dan sumber

daya yang diperlukan.



Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan lembaga

independen, berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berfungsi memberikan

pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang

pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan

kemasyarakatan serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada

masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Dalam menjalankan fungsinya MPU memiliki kewenangan dan

tugas pokok sebagai berikut :

a. Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah

Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari’at

Islam;

b. Memberi fatwa, baik diminta maupun tidak diminta, terhadap

persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan

ekonomi sesuai syari’at Islam;

c. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat

tentang masalah keagamaan;

d. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,

dan kebijakan daerah berdasarkan syari’at Islam;



e. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penulisan,

penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang

berkenaan dengan syari’at Islam;

f. Melakukan pengkaderan ulama.

Visi

Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan dan

penerapan Syariat Islam secara kaffah.

Misi

1. Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan,

bimbingan, nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan

kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan

kebijakan daerah.

2. Meningkatkan kegiatan penetapan fatwa/hukum syariat islam.

3. Meningkatkan Sumberdaya dan Peran Ulama.

4. Meningkatkan upaya pelaksanaan syariat islam secara kaffah

dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah

timbulnya kemungkaran.

5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan.



Tujuan

1. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah

yang timbul dalam masyarakat

2. Lahir kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan

ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan,

pembangunan dan tatanan ekonomi yang Islami.

3. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at

Islam.

Sasaran

1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat

dalam melaksanakan syari'at Islam.

2. Optimalisasi sumber daya dan peranan ulama dalam perumusan

kebijakan daerah.

3. Pemantapan uhkwah islamiyah, wathaniyah, insaniyah, dalam

beramar makruf dan nahi mungkar.

Kebijakan

Menetapkan fatwa hukum syari'at, memberikan penyuluhan

syari'at kepada masyarakat, memberikan pertimbangan, bimbingan

nasehat dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam



menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at dan memantau

pelaksanaan agar tetap sesuai dengan syari'at.

Dalam kerangka inilah Sekretariat MPU menyusun perencanaan

kinerja tahun 2012 sebagai suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang akan

dicapai dalam satu tahun anggaran mendatang sesuai arah dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat

MPU Aceh Tahun 2012 s/d 2017.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat MPU yang

dijadikan acuan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut :

1.2.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

1.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh;

1.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.2.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;



1.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

1.2.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga

Keistimewaan Aceh;

1.2.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.2.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

1.2.10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

1.2.11 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.2.12 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Ulama;



1.2.13 Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;

1.2.14 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh

(RPJMA) Tahun 2012-2017;

1.2.15 Surat Gubernur Aceh Nomor 050/2534 tanggal 28 Januari 2014

tentang Penyusunan Renja SKPA Tahun 2015.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja MPU Aceh tahun 2015 ini sesuai dengan RPJM Aceh periode

2012 -2017 yang telah ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun

2013 yang dilaksanakan selama 5 tahun yaitu periode tahun 2013 sampai

dengan tahun 2017. Diharapkan dengan adanya Renja SKPA dapat menjadi

panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPA yang telah

direncanakan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja SKPA pada MPU Aceh

adalah untuk mengevaluasi kembali serta menyesuaikan dengan

program/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan sesuai dengan nilai

tingkat capaian target. Selanjutnya hasil evaluasi dan penyesuaian Renja ini

akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

SKPA dalam bentuk dokumen sebagai landasan penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA di tahun mendatang.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kinerja ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I, PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan

BAB II, EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA dan Capaian RenstraSKPA (Tabel terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel terlampir)2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel

terlampir)2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

(Tabel terlampir)

BAB III, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA3.3 Program dan Kegiatan (Tabel terlampir)

BAB VI, PENUTUP

LAMPIRAN I Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja danPencapaian Renstra Sekretariat MPU s.d Tahun2012.



LAMPIRAN II Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SekretariatMPU.

LAMPIRAN III Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPATahun 2015.

LAMPIRAN IV Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan SekretariatMPU Aceh Tahun 2015

LAMPIRAN V Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan KegiatanTahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 DANCAPAIAN RENSTRA SKPA

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013.

Dalam Perencanaan Strategis Sekretariat MPU Tahun 2007 s.d

2012, Sekretariat MPU memiliki 4 (empat) program yaitu program

pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur dan

program peningkatan sumber daya dan peran ulama.

Perencanaan Kinerja Sekretariat MPU Aceh Tahun 2013 telah

disusun berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan

prioritas-prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam

rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sesuai

perencanaan yang telah disusun tahun 2008, telah direncanakan 39

kegiatan untuk mendukung Program yang ada yaitu sebagaimana

dalam tabel 2 berikut :



TABEL 1

MATRIK PERBANDINGAN RENCANA KERJA TAHUN 2013DAN REALISASI RENCANA

No Program/Kegiatan Rencana Alokasi Dana Realisasi % Keterangan

1 2 3 4 5 6 7I Pelayanan

AdministrasiPerkantoran

2.675.000.000 2.340.639.250 2.220.198.574 94,85 %

1.1 Penyediaan jasasurat menyurat

20.000.000 20.000.000 8.250.550 41,25 %

1.2 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

305.000.000 304.200.000 278.136.282 91,43 %

1.3 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankenderaan

120.000.000 117.600.000 104.691.500 89,02 %

1.4 Penyediaan jasaadministrasikeuangan

200.000.000 180.780.000 177.210.000 98,03 %

1.5 Penyediaan jasakebersihan kantor

350.000.000 330.000.000 328.451.000 99,53 %

1.6 Penyediaan alattulis kantor

100.000.000 76.844..250 76.844..250 100,00 %

1.7 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

100.000.000 75.000.000 69.485..000 92,65 %

1.8 Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

20.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00

1.9 Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

340.000.000 159.580.000 148.373.000 92,98 %

1.10 Penyediaanmakanan danmnuman

50.000.000 46.000.000 43.778.000 95,17 %

1.11 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

800.000.000 776.060.000 724.771.992 94,61 %



1.12 Penyediaan jasakeamanan kantor

255.000.000 240.252.000 236.157.000 98,18 %

1.13 Penyediaan bahanoperasionalperkantoran

15.000.000 9.050.000 9.050.000 100,00 %

2. FrogramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

3.547.752.000 6.999.014.000 6.794.677.470 97,08 %

2.1 Pembangunangedung kantor

66.000.000 65.615.000 65.615.000 100.00

2.2 Pengadaanperlengkapangedung kantor

157.500.000 592.123.000 586.510..000 99,05 %

2.3 Pengadaanperalatan gedungkantor

23.782.500.000 2.946.502.000 2.855.486.000 96,91 %

2.4 Pengadaanmebeleur

220.100.000 250.100.000 246.400.000 98,52 %

2.5 Pengadaankomputer

299.400.000 263.400.000 261.050.000 99,11 %

2.6 Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

283.250.000 337.050.000 330.914.000 98,18 %

2.7 Pemeliharaan rutin/berkala pagar danpembataslingkungan

250.000.000 196.400.000 196.400.000 100.00 %

2.8 Pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir danhalaman kantor

450.000.000 423.049.000 423.049.000 100.00 %

2.9 Pemeliharaan rutin/berkala dokumendan buku bacaankantor

50.000.000 50.000.000 49.500.000 99.00 %

2.10 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedungkantor

1.200.000.000 1.483.975.000 1.469.660.000 99.04 %

2.11 Penunjang danpembinaankelembagaan

300.000.000 390.800.000 310.093.470 79.35 %

3. ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

233.800.000 233.800.000 231.000.000 98,80 %

3.1 Pengadaan pakaiandinas besertakelengkapannya

233.800.000 233.800.000 231.000.000 98,80 %



4. ProgramPeningkatanSumber Daya danPeran Ulama

7.197.665.000 5.799.419..000 4.650.202.125 81,44 %

4.1 Pelaksanaan rapatBadan Otonom

430.015.000 255.835.000 146.215.700 57.15 %

4.2 Sidang DewanParipurna Ulama(DPU)

553.270.000 483.150.000 434.543.000 89.54 %

4.3 Pengkaderanulama, lokakaryaulama dan uamaraserta sarasehan

1.500000.000 1.208.922.000 1.201.021.000 99.35 %

4.4 Rapat koodinasiMPU

750.000.000 635.613.000 530.625.000 83,48 %

4.5 Muzakarah masalahkeagamaan

219.830.000 173.780.000 164.902.525 94.89 %

4.6 Penelitian aliransempalan

500.000.000 363.240.000 0 0 %

4.7 Lokakarya ulamadan umara terhadapekonomi syariat

85.000.000 64.600.000 56.605.000 87.34 %

4.8 Penterjemahankitab berbahasaArab ke dalambahasa Indonesia

57.140.000 48.500.000 45.500.000 93,81 %

4.9 Penerbitan MediaMPU

528.200.000 471.200.000 426.706.000 90.56 %

4.10 Nadwah/Mubahasah ilmiah

291.300.000 143.950.000 129.455.000 89.91 %

4.11 Kunjunganmuhibah ulama keNegara sahabat

744.200.000 267.099.000 9.269.500 3,43 %

4.12 Bimbingan danpenyuluhan hokumislam

600.000.000 529.460.000 493.565.000 93.22 %

4.13 Evaluasi dampakpelaksanaanpembangunan yangberkaitan dengankeagamaan

879.240.000 1.099.310.000 957.254.000 94.84 %

4.14 Pembinaanpenyelenggaraanmanasik hajikab/kota

60.000.000 54.760.000 54.540.000 99.60 %

Jumlah34.655.215.000 15.372.872.250 13.896.078.169 90,92 %

Sumber : Dokumen Renja 2013 dan Realisasi Anggaran Sekretariat MPU (data diolah)



Dari tabel 2 di atas terlihat bahwa usulan program dan kegiatan

sebagaimana telah diajukan dalam dokumen perencanaan Sekretariat

MPU tahun 2013 tidak sepenuhnya dapat terakomodir.

Dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan hanya

39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dan 4 (empat) program yang dapat

teralokir. Hal ini disebabkan karena rendahnya pagu yang dialokasikan

untuk Sekretariat MPU. Dari jumlah kebutuhan dana yang direncanakan

yaitu sebesar Rp. 34.655.215.000,- (tiga puluh emapt milyar enam ratus

lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah), namun anggaran

yang ditetapkan untuk Sekretariat MPU hanya sebesar

Rp.15.372.872.250,- (lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta

delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau

44,35 %, sehingga hanya 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dan 4

(empat) program dapat dilaksanakan pada tahun 2013.

Dalam tahun 2015 Sekretariat MPU merencanakan usulan

program dan kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas

terdapat 47 (empat puluh tujuh) kegiatan untuk mendukung 6 (enam)

program yaitu :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.30.000.000,-



1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan

kebutuhan anggaran sebesar Rp.550.000.000,-

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan

dinas/operasional sebesar Rp.180.000.000,-

3. Penyediaan alat tulis kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.150.000.000,-.

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp.200.000.000,-.

5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.25.000.000,-.

6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.75.000.000,-.

7. Penyediaan makanan dan minuman dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.65.000.000,-.

8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp.450.000.000,-.

9. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar

Rp.1.550.000.000,-.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

kegiatan :

1. Pengadaan tanah dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.10.000.000.000,-.



2. Pembangunan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.4.000.000.000,-.

3. Pengadaan kenderaan dinas/operasional dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp.2.700.000.000,-.

4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,-

5. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.20.000.000.000,-

6. Pengadaan mebeleur dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.500.000.000,-

7. Pengadaan komputer dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.500.000.000,-

8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp.250.000.000,-

9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan


10. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan

kantor dengan kebutuhn anggaran sebesar Rp.250.000.000,-

11. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman

kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.200.000.000,-

12. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan lstrik dengan kebutuhan




13. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor

dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.200.000.000,-

14. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dengan

kebutuhan daa sebesar Rp.500.000.000,-

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan


D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan, dengan

kegiatan :

1. Pengadaan kitab dan bahan bacaan perpustakaan dengan

kebutuhan dana sebesar Rp.200.000.000,-

E. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama, dengan

kegiatan ;

1. Pelaksanaan rapat Badan Otonom dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.250.000.000,-.

2. Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan

kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-.

3. Pengkaderan ulama dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.7.000.000.000,-.

4. Rapat koordinasi MPU dengan kebutuhan dana sebesar

Rp.750.000.000,-

5. Muzakarah masalah keagamaan dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.500.000.000,-



6. Pengkajian aliran sempalan dengan kebutuhan anggaran sebear

Rp.1.000.000.000,-

7. Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya

dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.150.000.000,-

8. Kajian terhadap kebijakan Daerah dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.400.000.000,-

9. Penerbitan buletin MPU dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.1.000.000.000,-

10. Nadwah/Mubahasah ilmiah dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.1.000.000.000,-

11. Kunjungan muhibah ulama ke negara sahabat dengan

kebutuahan anggaran sebesar Rp. 500.000.000-

12. Pembinaan sertifikat jaminan halal dengan kebutuhan anggasran

sebesar Rp.500.000.000.-

13. Sosialisasi sertifikasi hala produk makanan, obat-obatan dan

kosmetika dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,-

14. Sosialisasi fatwa dan hukum syariah dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.1.100.000.000,-

15. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan dengan kebutuhan


16. Perencanaan pembangunan peran ulama dengan kebutuhan


17. Kajian pedoman keagamaan dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.300.000.000,-



18. Penyusunan rancangan pedoman keagamaan dengan kebutuhan

dana sebesar Rp.500.000.000,-

19. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa dengan kebutuhan dana

sebesar Rp.500.000.000,-

F. Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara Ulama.

1. Lokakarya ulama umara bidang muamalah dengan kebutuhan


2. Zikir dan taushiah dengan kebutuhan dana sebesar

Rp.1.000.000.000,-

3. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah dengan

kebutuhan dana sebesar Rp.1.500.000.000,-.

Dari 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang diusulkan dalam

rencana kerja tahun 2015, terdapat 3 (tiga) kegiatan baru yang sangat

prioritas disamping kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam

tahun sebelumnya. Total kebutuhan anggaran untuk mendukung

program dan kegiatan pada Sekretariat MPU dalam tahun 2015 adalah

sebesar Rp.68.225.000.000,- (enam puluh delapan milyar dua ratus dua

puluh lima juta rupiah).

Disamping kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun

2013, kegiatan-kegiatan yang dianggap menjadi prioritas dan perlu

mendapat perhatian khusus untuk dilaksanakan pada tahun 2015 dan

yang belum terlaksanakan pada tahun 2014 adalah :



1. Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung belajar Pendidikan

Kader Ulama, mess putri dan rumah ustad/ustazah serta rumah

jabatan pimpinan MPU Aceh dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.10.000.000.000,-

2. Pembangunan gedung komisi dan ruang makan dengan kebutuhan


3. Pengadaan kenderaan dinas pool/operasional dengan kebutuhn


4. Pengadaan peralatan laboratorium sertifikasi halal dengan kebutuhan


5. Pengkaderan ulama yang direncanakan 14 (empat belas) angkatan, 4

angkatan dilaksanakan di Provinsi dan 10 (sepuluh) angkatan

dilaksanakan di Kabupaten/Kota dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.7.000.000.000,-

6. Pembinaan sertifikat jaminan halal, yang direncanakan untuk

pembinaan dan mengaudit produk makanan, obat-obatan dan

kosmetika di Kabupaten/Kota dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.500.000.000,-

7. Sosialisasi sertifikat halal produk makanan, obat-obatan dan

kosmetika yang direncanakan untuk pelaksanaan seminar produk

halal nasional di Aceh dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.1.500.000.000,-

8. Kajian terhadap kebijakan daerah dengan kebutuahan anggaran

sebesar Rp.400.000.000-



9. Perencanaan Pembangunan Peran Ulama dengan kebutuhan


10. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan dengan

kebutuhan dana sebesar Rp.1.200.000.000,-

11. Kajian pedoman keagamaan dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.300.000.000,-

12. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa dengan kebutuhan dana

sebesar Rp.500.000.000,-

13. Zikir dan taushiyah dengan kebutuhan dana sebesar

Rp.1.000.000.000,-

14. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah dengan

kebutuhan dana sebesar Rp.1.500.000.000,-

2.1.2. Capaian Rencana Strategis SKPA.

Merespon tuntutan perkembangan dan keterbatasan anggaran

pada Sekretariat MPU dari tahun ke tahun, perencanaan strategis

Sekretariat MPU Tahun 2012 s.d 2017 juga telah mengalami perubahan.

Restrukturisasi organisasi dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 5

Tahun 2007 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nanggroe

Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, telah

mengakibatkan perubahan tugas pokok dan fungsi sehingga perencanaan

strategis yang telah disusun tidak sejalan lagi dengan perencanaan

kinerja tahunan.



Hal ini menyebabkan indikator kinerja dan indikator kegiatan

yang disusun secara tahunan tidak selaras dengan perencanaan jangka

menengah. Parameter kegiatan sulit diukur karena adanya perubahan

rencana, program dan kegiatan yang kemudian muncul pada tahun 2013

dan tidak dapat mengacu lagi kepada rencana strategis yang disusun

sebelumnya.

Walaupun perencanaan jangka menengah Sekretariat MPU telah

mengalami perubahan, akan tetapi tetap dilakukan semata-mata untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Namun demikian juga untuk capaian rencana strategis secara

umum tetap sesuai dengan target rencana kinerja tahunan. Dari formulir

2.1 dapat dilihat pada kolom 8 dimana tingkat realisasi Renja SKPA

dapat direalisasikan hampir 100%. Sementara tingkat capaian Renstra

sampai dengan tahun 2013 sebagian besar telah mencapai 80%, bahkan

ada kegiatan yang telah mencapai angka 100%. Terdapat juga kegiatan

yang masih belum memenuhi target dibawah 80%. Hal ini diakibatkan

ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti telah dibahas di atas,

karena rendahnya alokasi anggaran. Secara lebih mendetail dapat dilihat

pada formulir 2.1 dalam lampiran Renja ini.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT MPU ACEH

Secara umum analisis kinerja pelayanan Sekretariat MPU Aceh,

target yang ditetapkan dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan



secara tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis, telah dilaksanakan secara optimal.

Hal ini terlihat dari jumlah alokasi dana dan realisasi anggaran setiap

tahunnya, dapat diserap sesuai target yang ditetapkan secara penuh.

Sebagai ilustrasi untuk mewujudkan program dan kegiatan tahun

anggaran 2013, Sekretariat MPU Aceh mendapatkan alokasi dana

sebesar Rp.22.894.820.966,- dengan realisasi sebesar

Rp.21.402.704.454,- atau 93,48%, kekurangan realisasi sebesar Rp.

1.492.116.512,- atau 6,52%. Adapun uraian tingkat pencapaian realisasi

masing-masing kegiatan sebagai berikut :

b. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung dialokasikan dana sebesar

Rp.7.611.739.716,- dengan realisasi sebesar Rp.7.506.626.285,- atau

98,62% kekurangan realisasi sebesar Rp.105.113.431,- atau 1.38%.

c. Belangsung Langsung.

Belanja Langsung dialokasikan dana sebesar Rp. 15.283.081.250,-

dengan realisasi sebesar Rp. 13.896.078.169,- atau 90,92%

kekurangan realisasi sebesar Rp.1.387.003.081,- atau 9.08%.

Belanja Langsung ini terdiri dari Program/Kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat dialokasikan anggaran sebesar

Rp.20.000.000,- realisasi sebesar Rp.8.250.550,- atau 41.25%.



Kekurangan realisasi sebesar Rp.11.749.450,- atau 58,75%

karena sebahagian besar pengiriman surat dapat diatasi dari

dana pada masing-masing kegiatan.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

dialokasikan anggaran sebesar Rp.304.200.000,- realisasi

sebesar Rp.278.136.282,- atau 91.43%. Kekurangan realisasi

sebesar Rp.2.063.718,- atau 8,57%.

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan

dialokasikan anggaran sebesa Rp.117.600.000,- realisasi sebesar

Rp.104.691.500,- atau 89,02%. Kekurangan sebesar

Rp.12.908.500,- atau 10,98%.

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan dialokasikan anggaran

sebesar Rp.180.780.000,- realisasi sebesar Rp.177.210.000,-

atau 98,03%. Kekurangan sebesar Rp.3.570.000,- atau 7,97%.

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dialokasikan anggaran


atau 99,53%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.1.549.000,- atau

0,47% merupakan sisa kontrak.

f. Penyediaan alat tulis kantor dialokasikan anggaran sebesar

Rp.76.844.250,- realisasi sebesar Rp.76.844.250,- atau 100%.

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dialokasikan

anggaran sebesar Rp.75.000.000,- realisasi sebesar

Rp.69.485.000,- atau 92.65%. Kekurangan realisasi sebesar

Rp.5.515.000,- atau 7,35% merupakan sisa kontrak.



h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi

sebesar Rp.15.000.000,- atau 100%.

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

dialokasikan anggaran sebesar Rp.159.580.000,- realisasi

sebesar Rp.148.373.000,- atau 92,98%. Kekurangan realisasi

sebesar Rp.11.207.000,- atau 7,02% merupakan sisa kontrak.

j. Penyediaan makanan dan minuman dialokasikan anggaran

sebesar Rp.46.000.000,- realisasi sebesar Rp.43.778.000,- atau

95,17%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.2.222.000,- atau

4,83% karena adanya efiensi dan sebahagian besar biaya

makan dan minum sudah ditanggulangi pada masing-masing

kegiatan.

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dialokasikan anggaran



5,39% karena adanya efisensi dan pembatasan perjalanan dinas

terhadap kegiatan yang sangat urgen saja.

l. Penyediaan jasa keamanan kantor dialokasikan anggaran



1,82% karena sisa kontrak.



l. Penyediaan bahan operasional perkantoran dialokasikan


Rp.9.050.000,- atau 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

kegiatan :

a. Pembangunan gedung kantor dialokasikan anggaran sebesar


b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dialokasikan anggaran


99,05%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.5.613.000,- atau 0,95%

merupakan sisa kontrak.

c. Pengadaan peralatan gedung kantor dialokasikan anggaran

sebesar Rp.2.946.502.000,- realisasi sebesar Rp.2.855.486.000,-


3,09% karena sisa kontrak.

d. Pengadaan mebeleur dialokasikan sebesar Rp.250.100.000,-

realisasi sebesar Rp.246.400.000,- atau 98,52%. Kekurangan

realisasi sebesar Rp.1.700.000,- atau 1,48% karena sisa kontrak

e. Pengadaan komputer dialokasi anggaran sebesar

Rp.263.400.000,- realisasi sebesar Rp.261.050.000,- atau 99,11%.

Kekurangan realisasi sebesar Rp.2.350.000,-atau 0,89% karena

penghematan dan sisa kontrak.

f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dialokasikan




Rp.330.914.000,- atau 98.18%. Kekurangan realisasi sebesar


g. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan

kantor, dialokasikan anggaran sebesar Rp.196.400.000,- realisasi

sebesar Rp.196.400.000,- atau 100%.

h. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman

kantor direncanakan alokasi anggarannya sebesar


i. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dialokasikan

anggaran sebesar Rp.1.483.975.000,- realisasi sebesar

Rp.1.469.660.000,- atau 99,04%. Kekurangan realisasi sebesar


j. Penunjang dan pembinaan kelembagaan, dialokasikan anggaran



20,65% karena ada penghematan.

3. Program Peningkatan Disilpin Aparatur, dengan kegiatan :

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dialokasikan


Rp.231.000.000,- atau 98,80%. Kekurangan realisasi sebesar


4. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama, dengan

kegiatan :



a. Pelaksanaan rapat Badan Otonom, dialokasikan anggaran

sebesar Rp.255.835.000,- realisasi sebesar Rp. 146.215.700,- atau


42,85% disebabkan terbatasnya waktu para pengelola untuk

melaksanakan kegiatan karena anggota Badan Otonom ini

merupakan PNS pada Instansi lain, seperti dari Balai Pom,

dosen Unsyiah dll.

b. Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) dialokasikan anggaran



10,06% karena pelaksanaan sidang panmus dari rencana 22 kali

dalam setahun menjadi 15 kali sidang. Hal ini disebabkan

keterlambatan pengesahan anggaran dan keterbatasan waktu

anggoata DPU karena beradu dengan kegiatan lain.

c. Pengkaderan ulama, lokakarya ulama dan umara serta

sarasehan, dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.208.922.000,-

realisasi sebesar Rp.1.201.021.000,- atau 99,35%. Kekurangan

realisasi sebesar Rp.7.901.000,- atau 0,65% merupakan sisa

kontrak.

d. Rapat koordinasi MPU dialokasikan anggaran sebesar



karena adanya efisiensi perjalanan dinas.



e. Muzakarah masalah kegamaan dialokasikan anggaran sebesar


Kekurangan realisasi sebesar Rp.8.877.475,- atau 5,11% karena

adanya penghematan pembayaran uang saku dan transport

peserta.

f. Penelitian aliran sempalan dialokasikan anggaran sebesar

Rp.363.240.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- karena sesuai dengan

jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah MPU Aceh

akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2013. Namun pada

saat kegiatan ini akan dilakukan tidak lagi mencukupi waktu

untuk pelaksanaannya, sehingga kegiatan ini ditunda

pelaksananaannya pada tahun anggaran 2014.

h. Penterjemahan kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa

Indonesia, dialokasikan anggaran sebesar Rp.48.500.000,-

realisasi sebesar Rp.45.500.000,- atau 93,81%. Kekurangan

realisasi sebesar Rp.3.000.000,- atau 6,19% karena penghematan

pada biaya publikasi dan makan dan minum kegiatan.

i. Penerbitan media MPU dialokasikan anggaran sebesar


Kekurangan realisasi sebesar Rp.44.494.000,- atau 9,34% karena

pada kegiatan ini adalah direncanakan untuk mengelola website

sehingga masih terlalu rendahnya pembayaran untuk penulisan

yang ditayangkan di website serta penghematan pada

dokumentasi dan publikasi.



j. Nadwah/Mubahasah ilmiah dialokasikan anggaran sebesar



karena dilakukan penghematan pada biaya cetak, transport

peserta dan publikasi serta atk.

k. Kunjungan muhibah ulama ke Negara sahabat, dialokasikan



Rp.257.829.500,- atau 96,53%, setelah dilakukan pengkajian

mendalam oleh pimpinan MPU Aceh karena permasalahan

yang akan ditinjau ke Negara Malaysia yaitu aliran hakikat

insani yang ajarannya telah berkembang di Provinsi Aceh, telah

mendapat informasi yang akurat pada saat kunjungan Mufti

Negeri Malaysia di MPU Aceh, dimana ajaran tersebut di

Negara Malaysia juga telah dilarang.

l. Bimbingan dan penyuluhan hokum Islam, dialokasikan



Rp.35.895.000,- atau 6,78% karena dilakukan penghematan

pada biaya penggandaan dan transportasi peserta serta terjadi

pengurangan tenaga instruktur sehingga berkurangnya

pembayaran honor kepada instruktur.

m. Evaluasi dampak pelaksanaan pembangunan yang berkaitan

dengan keagamaan, dialokasikan anggaran sebesar



Rp.1.009.310.000,- realisasi sebesar Rp.957.254.000,- atau


5,16% karena dilakukan penghematan pada biaya publikasi,

dokmentasi, makan dan minum serta tidak dibayar honor

PPTK.

n. Pembinaan penyelenggaraan manasik haji kabupaten/kota,

dialokasikan anggaran sebesar Rp.54.760.000,- realisasi sebesar


Rp.220.000,- atau 0,40% karena penghematan pada biaya

publikasi dan transportasi peserta.

Terdapat beberapa kegiatan yang tidak berlanjut dan rumusan

indikator output dan outcome yang belum sempurna dirumuskan,

sehingga bila dilakukan penghitungan persentase menjadi suatu kendala

tersendiri. Secara lebih terperinci pencapaian kinerja pelayanan SKPA

dapat lihat sebagaimana formulir 2.2 terlampir.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999

telah melahirkan sejumlah peraturan menyangkut dengan Majelis

Permusyawaratan Ulama Aceh, terakhir dengan adanya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 ditetapkan Qanun Nomor 2 Tahun

2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.



Untuk mendukung kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama,

sebelumnya juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Kelembagaan Keistimewaan Aceh yang ditindak lanjuti dengan

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008, masih terdapat beberapa

permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus menjadi tujuan

perbaikan, antara lain :

1. Bagian Umum, meliputi :

a. Masih terkendalanya pelaksanaan tugas dan fungsi bagian

umum karena kepala bagian umu masih kosong.

b. Masih terkendalanya penanganan masalah kepegawaian karena

urusan kepegawaian masih di rangkap oleh sub bagian umum;

c. Belum optimal penggunaan faximile

2. Bagian Keuangan dan Program, meliputi :

a. Belum optimalnya pelaksanaan urusan program karena urusan

program masih sebagai sub bagian atau belum sebagai Bagian

Program sebagaimana pada Dinas/Badan lainnya, sehingga

urusan perenacanaan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan

masih dilaksanakan semua oleh sub bagian program dan

pelaporan;



b. Masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan pada sub bagian

program karena hanya baru ada 2 (dua) orang staf untuk

mendukung pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan

monitoring serta pelaporan.

3. Bagian Persidangan, meliputi :

a. Belum optimal pelaksanaan persidangan karena persidangan

MPU belum dapat dilaksanakan setiap bulan, hal ini disebabkan

oleh keterbatasan waktu.

b. Belum bisa hadir semua anggota MPU pada setiap persidangan

karena hampir setengah anggota MPU berada di daerah dan

disibukkan dengan kegiatan mereka masing-masing.

4. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, meliputi :

a. Volume kerja bagian ini sangat banyak karena selain urusan

umum, keuangan dan program serta persidangan, semuanya

menjadi tugas bagian hukum dan hubungan masyarakat, seperti

urusan pendangkalan aqidah, aliran sempalan, sertifikasi halal

dan lokakarya ulama-umara terhadap ekonomi syariah

nadwah/mubahasah ilmiah dan lain-lain. Seharusnya bagian ini

dapat dimekarkan atau ditambah 2 (dua) bagian lagi yaitu

bagian pembinaan aqidah dan dakwah, bagian ekonomi syari’at

dan bagian lingkungan hidup, sedangkan untuk badan otonom

LP-POM dapat dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).



b. Masih ada kegiatan yang penting tapi belum bisa dilaksanakan,

seperti pendangkalan aqidah, aliran sempalan. Hal ini

disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan kepada

Sekretariat MPU.

c. Terbatasnya staf pendukung dari PNS untuk melaksanakan

kegiatan pada bagian ini.

Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah

Aceh terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan

permasalahan dalam ruang lingkup Sekretariat MPU di bagian umum,

keuangan dan program, dan persidangan serta hukum dan hubungan

masyarakat, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagian Umum, meliputi :

a. Belum terbentuknya struktur organisasi yang tepat fungsi dan

tepat ukuran (right sizing);

b. Belum maksimalnya tugas sub bagian perlengkapan karena belum

berfungsinya semua gedung, seperti laboratorium halal dan

gedung arsip.

2. Bagian Keuangan dan Program, meliputi :

a. Belum maksimal pelaksanaan urusannya perencanaan, evaluasi

dan pelaporan karena urusan program masih merupakan sub

bagian (belum merupakan bagian);



b. Masih sangat terbatasnya staf pada sub bagian program dan

pelaporan.

3. Bagian Persidangan, meliputi :

a. Belum maksimalnya pelaksanaan persidangan karena belum dapat

hadirnya semua anggota MPU wakil dari Kabupaten/Kota.

4. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat :

a. Belum maksimalnya hasil pekerjaan pada bagian ini karena

volume kerja terlalu besar dan terbatasnya jumlah staf yang ada;

b. Perlu pemekaran atau penambahan 3 (tiga) bagian lagi pada

bagian ini, yaitu bagian pembinaan aqidah dan dakwah, serta

bagian ekonomi syariah dan bagian lingkungan hidup.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA

Sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh ditetapkan melalui

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 disusun dengan tujuan

utamanya adalah mencapai visi dan misi Pemerintah Aceh. Sesuai arah

dan prioritas pembangunan jangka menengah 2012-2017, kebijakan

yang ditetapkan masing-masing Bidang oleh Pemerintah Aceh adalah

sebagai berikut :

a. Kebijakan Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum



1) Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa,

professional dan Islami;

2) Menciptakan kinerja aparatur yang baik;

3) Mereview struktur kelembagaan pemerintah daerah sesuai

dengan potensi, kewenangan dan kebutuhan;

4) Pembagian job description yang tepat dan terarah sesuai dengan

kebutuhan;

5) Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang berdaya guna dan

berhasil guna;

6) Melakukan pengaturan yang tegas tentang batas kewenangan

antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

7) Melakukan upaya pro-aktif menfasilitasi penyelesaian masalah

tata ruang dan penataan batas wilayah administrasi bagi

kabupaten/kota pemekaran;

8) Melakukan regulasi tentang pendelegasian kewenangan

bupati/walikota kepada camat, imuem mukim dan geuchik;

9) Melakukan pemetaan dan pemberian nama-nama pulau kecil dan

terluar;

10)Melakukan toponomi pulau-pulau kecil dan terluar;

11)Melakukan penetapan batas wilayah administrasi, titik kordinat,

dan penguasaan wilayah secara ekonomi dan sosial budaya;

12)Melakukan pembenahan struktur kelembagaan diklat;

13)Meningkatkan kapasitas SDM tenaga pengajar diklat;

14)Melakukan penyempurnaan materi dan kurikulum diklat;



15)Merevitalisasi baperjakat dalam penempatan dan penjenjangan

karir aparatur;

16)Meningkatkan kualitas SDM;

17)Memberikan reward and punishment secara tepat dan tegas;

18)Terjaminnya kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka

NKRI;

19)Melakukan rekruitment kader politik yang bebas, adil dan islami;

20)Membangun wahana politik yang konstruktif melalui partai lokal;

21)Menciptakan keputusan politik yang memihak kepada

kepentingan masyarakat;

22)Melaksanakan pendidikan politik yang sehat;

23)Memberikan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam

politik;

24)Membangun etika politik melalui rasa saling percaya dan

menghargai (sportifitas) di dalam kelompok masyarakat;

25)Merevitalisasi fungsi partai politik;

26)Memberikan motivasi kepada seluruh partai politik;

27)Melakukan pengkajian yang mendalam terhadap pembangunan

hukum Aceh;

28)Menyusun prioritas, arah, dan orientasi pembangunan hukum

Aceh;

29)Melakukan penyusunan Prolega (Program Legislasi Aceh);

30)Mempercepat prakarsa penyusunan materi hukum sesuai dengan

amanah UUPA;



31)Meningkatkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum pada

setiap level;

32)Memberikan dukungan sarana dan prasarana hukum;

33)Memberikan bantuan hukum dalam kasus prodeo;

34)Meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat;

35)Melakukan sosialisasi pelbagai macam peraturan perundang-

undangan kepada masyarakat;

36)Melakukan pemetaan/inventarisir kebijakan daerah kabupaten/

kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan

ketentuan perundang-undangan lebih tinggi;

37)Memberi arahan terhadap kebijakan daerah kabupaten/kota yang

bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan lebih

tinggi;

38)Meningkatkan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS);

39)Penyediaan sarana dan prasarana aparatur Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS).

b. Kebijakan Bidang Ekonomi

1) Penyediaan lapangan kerja dan peluang usaha yang seluas-luasnya

kepada masyarakat;

2) Peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk

meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan perluasan

jaringan kerja serta informasi pasar;



3) Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses

penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses

pengambilan keputusan;

4) Menggerakkan potensi dan keswadayaan masyarakat melalui

community based development;

5) Usulan kegiatan ekonomi mengacu kepada identifikasi dan

permasalahan yang ada dalam masyarakat;

6) Meningkatkan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan

Koperasi (UMKMK);

7) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan lebih meningkatkan

lagi peranan institusi kemasyarakatan yang ada di lokasi sasaran

melalui penguatan pendampingan;

8) Revitalisasi pertanian dan perikanan yang difokuskan pada

pengembangan komoditi unggulan dan mendorong

pengembangan kluster-kluster industri pengolahan hasil

pertanian dan perikanan;

9) Mendorong investor luar daerah untuk melakukan investasi di

Aceh;



10)Meningkatkan lalu lintas perdagangan dan ekspor non migas

melalui perluasan jaringan pasar regional, nasional dan

internasional;

11)Meningkatkan peran daerah dalam hubungan kerjasama

pertumbuhan ekonomi antara Indonesia, Malasyia dan Thailand

(Indonesia, Malasyia and Thailand Growth Triangle – IMTGT)

dan kerjasama internasional lainnya di bidang ekonomi;

12)Pelayanan satu atap ( one stop service) serta membangun sistim

infrastruktur ekonomi yang handal dan efisien;

13)Meningkatkan dan melindungi aset daerah dan masyarakat dari

resiko bencana;

14)Menginventarisasi dan mengoptimalkan penggunaan aset-aset

daerah secara produktif;

15)Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang dapat

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

16)Membangun pusat informasi pasar dan akses informasi lainnya

terhadap usaha ekonomi rakyat;

17)Mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat untuk

bermitra dengan berbagai lembaga ekonomi lokal, nasional

maupun internasional.

c. Kebijakan Bidang Infrastruktur



1) Mengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya air demi

terjaganya kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung,

dan fungsi sumber daya air;

2) Mengelola penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air

demi terwujudnya pemanfaatan sumber daya air secara

berkelanjutan dengan mengutamakan kebutuhan pokok

kehidupan masyarakat secara adil;

3) Mengelola penyelenggaraan pengendalian daya rusak air demi

terwujudnya rasa aman masyarakat terhadap daya rusak air;

4) Mengadakan dan mengelola sistem informasi sumber daya air

demi terwujudnya jaringan informasi sumber daya air yang

tersebar dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang

berkepentingan dalam bidang sumber daya air;

5) Membuka dan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil/

terisolir, perbatasan dan kepulauan dengan menyediakan jaringan

jalan/jembatan untuk mendukung kawasan yang berpotensi dan

cepat tumbuh;

6) Meningkatkan pelayanan yang terintegrasi dengan standar

minimal MST 10 ton pada ruas jalan nasional dan provinsi serta

MST 8 ton pada ruas-ruas jalan strategis;

7) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan ruas-ruas jalan

nasional, provinsi, dan jalan kabupaten/kota, serta jalan strategis

lainnya termasuk jalan desa;



8) Mewujudkan pembangunan jalan yang menghubungkan Pantai

Barat – Tengah – Pantai Timur untuk menghilangkan disparitas

antar wilayah;

9) Membangun prasarana air minum dan sanitasi baik di perkotaan

maupun di pedesan;

10)Melakukan pembinaan tata bangunan dan pemberdayaan jasa

konstruksi;

11)Meningkatkan keterpaduan tata ruang provinsi dengan tata ruang

kabupaten/kota, dengan titik berat pada penanganan kawasan-

kawasan strategis/prioritas dan kawasan lintas kabupaten;

12)Membangun kawasan perbatasan dan terisolir dalam rangka

peningkatan ekonomi masyarakat;

13)Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana

transportasi, pos dan telekomunikasi yang hancur akibat gempa

tektonik dan tsunami;

14)Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, pos dan

telekomunikasi;

15)Membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana

transportasi, pos dan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan

terisolir;

16)Mengembangkan sistem transportasi wilayah terpadu, harmonis

dan sinergi serta aparatur yang mandiri;



17)Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pencegahan dan

pengendalian dampak dan meningkatkan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

18)Menyediakan peralatan dan sumber daya aparatur dalam

pengendalian dampak lingkungan dengan memanfaatkan media

massa untuk pelayanan informasi lingkungan hidup kepada

masyarakat;

19)Melakukan optimalisasi bentuk dan kinerja institusi pengelolaan

lingkungan serta peningkatan koordinasi antar pemangku

kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;

20)Meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi pertanahan

serta penyediaan informasi pertanahan bagi keperluan

pembangunan dan investasi;

21)Melaksanakan penataan dan pengendalian penguasaan,

penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah serta

pengembangan dan penguatan lembaga pertanahan;

22)Menyelesaikan sengketa pertanahan, penyusunan neraca

penggunaan tanah, pemetaan/revisi penatagunaan tanah,

konsolidasi tanah, identifikasi dan penegasan tanah negara serta

penertiban administrasi land reform;

23)Melakukan indentifikasi, inventarisasi data dan penyebaran

informasi pembangunan dengan melakukan peningkatan

kerjasama pemerintah daerah dengan organisasi, lembaga pers

dan media massa;



24)Meningkatkan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi

melalui TVRI dan RRI serta melakukan pengawasan terhadap

penyiaran media informasi swasta;

25)Membangun dan mengembangkan e-Government Pemerintah

Aceh guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi

Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi komunikasi dan

informasi dalam rangka memberikan palayanan informasi kepada

publik secara transparan dan akuntabel;

26)Membangun infrastruktur dan mengembangkan Telematika

Daerah dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan

informasi untuk akses informasi baik secara regional, nasional

maupun global;

27)Membangun infrastruktur dan mengembangkan Sistem Informasi

untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan elektronik

(e-Government) Pemerintah Aceh;

28)Membangun infrastuktur dan mengelola database Dinas/Badan/

Lembaga Daerah dan bank data Pemerintah Aceh;

29)Melakukan pembinaan sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh

yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola

teknologi komunikasi dan sistem informasi;

30)Melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi

komunikasi dan sistem informasi dalam rangka meningkatkan

kemampuan dan pengetahuan dari seluruh aspek kehidupan

masyarakat;



31)Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi di sektor telekomunikasi;

32)Melakukan ”moratorium logging” dilanjutkan dengan penataan

kembali sistem pengusahaan hutan tidak hanya kepada pengusaha

tapi juga pengusahaan hutan yang dikelola masyarakat;

33)Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan didalam dan diluar

kawasan hutan;

34)Melakukan pengamanan hutan secara intensif melalui

pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal

serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Polisi Hutan;

35)Mengoptimalkan kelembagaan dalam penyelenggaraan

pengelolaan hutan, dengan dasar Manajemen Daerah Aliran

Sungai (DAS) dan pemantapan batas kawasan hutan;

36)Meningkatkan peluang eksploitasi pertambangan skala besar,

menengah dan kecil serta membina, mengawasi dan menertibkan

usaha pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan;

37)Meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dan

pengembangan di bidang usaha pertambangan rakyat;

38)Meningkatkan pemahaman masyarakat penambang dan aparatur

pemerintah daerah khususnya dalam aspek peraturan dan

perundang-undangan di bidang pertambangan;

39)Menyediakan data potensi sumber-sumber energi baru sebagai

energi alternatif dan potensi pertambangan;



40)Membangun sarana dan prasana sumber-sumber air bawah tanah

yang memenuhi standar kesehatan di kawasan krisis air;

41)Menetapkan arah kebijakan energi daerah;

42)Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi, kualitas

dan harga BBM;

43)Menyediakan perangkat hukum di bidang energi, mineral,

batubara, panasbumi dan air bawah tanah;

44)Melakukan penyediaan energi listrik melalui pembangunan

pembangkit baik skala besar maupun kecil terutama untuk

pedesaan/kawasan yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN;

45)Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan harga

hasil industri pertambangan serta pengendalian kualitas dan harga

BBM;

46)Membuat perangkat hukum di bidang sumber daya

energi/mineral dan air bawah tanah;

47)Mengembangkan dan meningkatkan promosi dan destinasi

wisata serta usaha pariwisata;

48)Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan sumber daya

pelaku wisata dan pembentukan kelompok-kelompok sadar

wisata (pokdarwis).

d. Kebijakan Bidang Pendidikan

1) Memperluas akses memperoleh layanan dan perawatan PAUD

untuk anak usia 0-6 tahun melalui pendekatan formal dan non

formal dengan meningkatkan partisipasi masyarakat;



2) Memastikan transisi otomatis dan akses yang merata pendidikan

dasar dan menengah selama 12 tahun dengan menyelenggarakan

pendidikan dasar dan menengah dalam satu atap;

3) Memposisikan kembali program sekolah kejuruan (vokasional)

menjadi pilihan favorit melalui pendekatan yang berdasarkan

permintaan pasar (demand based approach);

4) Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan

keterampilan hidup (lifeskills) berbasis sekolah;

5) Mengintegrasikan konsep pendidikan formal dan non formal

kepada dayah salafiyah dan mendorong ulama dayah untuk

memfasilitasi anak-anak usia sekolah belajar di jalur formal atau

non formal;

6) Meningkatkan akses yang merata ke pendidikan tinggi, sejalan

dengan itu dilakukan rasionalisasi dan konsolidasi kemitraan

antara PTN dan PTS baik dalam hal tata kelola (governance)

maupun pembiayaan;

7) Memanfaatkan fasilitas pendidikan secara lebih efektif dan

efisien;

8) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui

program pengembangan kapasitas (capacity building) berupa

pendidikan dan pelatihan-pelatihan serta mendistribusikan tenaga

pendidik secara lebih merata;



9) Meningkatkan akses untuk memperoleh bahan–bahan

instruksional dan input–input lainnya untuk tujuan peningkatan

mutu lulusan;

10)Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, khususnya

dunia usaha, dalam rangka mempersiapkan lulusan yang mandiri,

berdaya saing, dan kompeten;

11)Mempercepat pemanfaatan media Teknologi Komunikasi dan

Informasi (ICT) untuk mendukung pembelajaran dan

memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar daerah;

12)Meningkatkan sarana dan prasarana serta dukungan ketenagaan

yang berkualitas pada sekolah dan dayah unggulan;

13)Memastikan penerapan kurikulum berstandar nasional (sesuai

Standar Nasional Pendidikan) untuk mengantisipasi pesatnya

perubahan lingkungan baik yang berskala nasional, regional, dan

global (internasional);

14)Mengupayakan pembangunan perpustakaan sekolah, dayah,

madrasah, dan perpustakaan umum serta melengkapi koleksi

buku dan pelayanan yang berbasis teknologi informasi;

15)Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan,

kurikulum, manajemen, serta akreditasi dayah melalui workshop,

lokakarya, dan pelatihan;

16)Meningkatkan penelitian kependidikan dalam rangka

peningkatan mutu, relevansi dan daya saing;



17)Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan,

pengelolaan, dan pengawasan kinerja lembaga pendidikan melalui

pemberdayaan Majelis Pendidikan dan Komite Sekolah;

18)Memperkuat manajemen dan tata kelola (governance) sekolah

dengan manajemen berbasis sekolah, termasuk pengelolaan

keuangan yang akuntabel;

19)Meningkatkan dan memperbaiki sistem dan mekanisme serta

standar pemantauan dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada

hasil;

20)Meningkatkan upaya pemberantasan kolusi, korupsi dan

nepotisme (KKN) pada institusi-institusi pendidikan melalui

sistem pengendalian internal, pengawasan masyarakat, serta

pengawasan fungsional dari lembaga terkait;

21)Mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana

pendidikan dengan mewajibkan institusi pendidikan memberikan

informasi dan laporan capaian kinerja secara terbuka kepada

publik;

22)Mendorong terbentuknya Kopertis dan Badan Akreditasi

pendidikan;

23)Merumuskan dan mendistribusikan standar operasional dan

prosedur pelaksanaan sistem pendidikan berbasis nilai Islami;

24)Mempercepat tersusunnya kurikulum dan bahan ajar yang

bernuansa Islami untuk setiap jenjang pendidikan;



25)Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru mata pelajaran agama

Islam dan mendistribusikannya secara merata sampai ke daerah-

daerah terpencil;

26)Memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi sarana ibadah,

media pembelajaran yang memadai di setiap sekolah;

27)Menetapkan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang efektif

untuk menilai kinerja institusi pendidikan dalam penerapan

sistem pendidikan bernuansa Islami;

28)Meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran tentang

pengintegrasian wawasan agama ke dalam pembelajaran.

e. Kebijakan Bidang Kesehatan

1) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan

dasar, rujukan dan pelayanan kesehatan khusus;

2) Menerapkan kebijakan, mekanisme pembiayaan kesehatan yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penyediaan pelayanan

kesehatan bagi seluruh masyarakat;

3) Penyediaan dan pengembangan tenaga kesehatan melalui

pendidikan dan pelatihan;

4) Penempatan tenaga kesehatan yang proporsional merata di

seluruh kabupaten/kota;

5) Peningkatan dan pemantapan mutu pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan;



6) Pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan

lingkungan termasuk kesiap-siagaan terhadap bencana;

7) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, gizi dan lanjut usia

(lansia) serta kesehatan jiwa;

8) Penyediaan mekanisme pelayanan rujukan;

9) Peningkatan promosi kesehatan dan penyediaan sistem informasi

kesehatan berbasis data teknologi di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota;

10)Penelitian dan kajian masalah kesehatan;

11)Desentralisasi dan dekonsentrasi pembiayaan, perencanaan dan

fungsi administrasi di sektor kesehatan;

12)Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, masyarakat,

termasuk lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional dan

internasional disetiap upaya pembangunan kesehatan;

13)Membangun fasilitas pendidikan kesehatan dan kedokteran yang

berkualitas dan memadai;

14)Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, berkualitas dengan

harga yang terjangkau.

f. Kebijakan Bidang Agama, Sosial dan Budaya.

1) Meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara

optimal;

2) Menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang memadai

bagi masyarakat;



3) Meningkatkan pembinaan Imam Mesjid, khatib, Da’i, Guru

Pengajian, Pengelola zakat dan Tahyiz mayat;

4) Meningkatkan kerukunan hidup intern dan antar umat

beragama; Meningkatkan pembinaan dan pelayanan kehidupan

antar umat beragama;

5) Mengoptimalkan peran ulama dalam setiap pengambilan

kebijakan daerah dan penyelesaian problem keummatan;

6) Memantapkan hubungan dan koordinasi ulama dan umara;

7) Mensosialisasikan program pemerintah dalam segala aspek

pembangunan;

8) Penguatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga keagamaan

baik nasional dan internasional;

9) Meningkatkan pembinaan kualitas umat beragama melalui

pelatihan dan pengkaderan ulama terutama bidang rukyah dan

hisab bekerjasama dengan badan islam dunia melalui MPU;

10)Memanfaatkan dan memberdayakan alumni dayah dalam

pembangunan di Provinsi NAD;

11)Penambahan jam belajar agama disekolah umum dan perguruan

tinggi;

12)Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran

masyarakat tentang Syari’at Islam;

13)Peningkatan bimbingan dan pemantapan pemahaman dan

pengamalan ajaran agama;

14)Mempersiapkan Qanun pelaksanaan Syariat Islam;



15)Peningkatan Sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam;

16)Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pelaksanaan ibadah

umat;

17)Peningkatan Kegiatan Syi’ar Islam;

18)Meningkatkan dan membudayakan Syari’at Islam di kalangan

umat;

19)Meningkatkan kemampuan qari dan qariah agar Aceh dapat

mencerminkan daerah pelaksanaan syariat Islam;

20)Melakukan penelitian dan pengamalan terhadap pelaksanaan

Syari’at Islam;

21)Meningkatkan peran Da’i dan Dayah di Wilayah Perbatasan;

22)Meningkatkan pelayanan lembaga masyarakat dan penegakan

hukum;

23)Menyediakan tenaga pelaksana dan pengawas dalam pelaksanaan

Syari’at Islam;

24)Mewujudkan dan mengembangkan sistem pelatihan yang

representatif dalam rangka menghasilkan tenaga pelaksana dan

pengawas pelaksanaan Syari’at Islam;

25)Menegakkan supremasi hukum di tengah-tengah masyarakat;

26)Mengoptimalkan fungsi Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan,

Kepolisian dan Kanwil Kehakiman sebagai lembaga yang

berkaitan dengan pelaksanaan Syari’at Islam;

27)Meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat dalam

pelaksanaan Syari’at Islam;



28)Mengoptimalkan peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan dan

penyidikan pelanggaran Syari’at Islam;

29)Meningkatkan peran Baital Mal dalam rangka pengelolaan Zakat

dan Harta Agama;

30)Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang lebih adil

kepada PMKS baik sistem panti dan luar panti dan Komunitas

Adat Terpencil (KAT);

31)Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial baik yang

dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat;

32)Memantapkan manajemen pelayanan sosial;

33)Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelayanan sosial;

34)Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor dan lintas

wilayah;

35)Mengidentifikasi sumber-sumber daya sosial;

36)Memperbaiki dan meyempurnakan data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial;

37)Memberdayakan dan Meningkatkan Kesejahteraan Para

Penyandang Cacat dan Komunitas dhu’afa;

38)Mengadakan penelitian tentang kependudukan di Provinsi NAD;

39)Mensosialisasi kehidupan harmonis antar warga masyarakat;

40)Mengembangkan sumberdaya ekonomi masyarakat pesisir dan

terpencil;

41)Mengembangkan koperasi pedesaan;



42)Melatih kerajinan tangan bagi yang belum terampil di masyarakat

pedesaan;

43)Meningkatkan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan

publik;

44)Memantapkan penentuan Quota 30 % dalam legislatif terhadap

perempuan;

45)Memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam

rumah tangga;

46)Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan

dan anak dalam rumah tangga;

47)Memperkuat kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan

Gender (PG) dan anak;

48)Menyediakan data base PG dan anak serta dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat;

49)Pecegahan terjadinya trafiking dan eksploitasi terhadap

perempuan dan anak;

50)Meningkatkan taraf pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk

mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;

51)Meningkatakan partisipasi pemuda dalam pembangunan;

52)Membina potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepoloporan

dan kepemimpinan dalam pembangunan;

53)Memperluas kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan

dan keterampilan;



54)Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial,

politik, ekonomi, lingkungan hidup, ketahanan, keamanan serta

budaya dan agama;

55)Melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA,

minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit menular

seksual lainnya;

56)Mewujudkan keterpaduan program pembinaan kepemudaan;

57)Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam

upaya mewujudkan penataan sistem dan pengembangan olahraga

secara terpadu dan berkelanjutan;

58)Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan

merata demi kesehatan dan kebugaran jasmani untuk

membentuk watak bangsa;

59)Meningkatkan dan memelihara prasarana dan sarana olahraga

yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;

60)Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi

olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan;

61)Membina kewirausahaan melalui kemitraan dalam upaya

menggali potensi ekonomi dengan pengembangan industri

olahraga;

62)Mengembangkan sistem penghargaan bagi olahragawan yang

berprestasi dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan

tenaga keolahragaan;

63)Mewujudkan keterpaduan program pembinaan olahraga dan

meningkatkan program pengembangan SDM olahraga;

64)Menambah prasarana dan sarana keolahragaan;



65)Merancang dan melaksanakan program dan kegiatan untuk

pengembangan nilai seni budaya;

66)Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya sebagai

upaya untuk memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan

serasi dalam menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa

depan;

67)Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak

yang terkait dalam pengembangan budaya aceh sebagai bagian

budaya nasional;

68)Membangun kembali apresiasi masyarakat terhadap budaya, seni,

bahasa dan sastra serta peran lembaga adat Aceh;

69)Membangun institusi seni daerah di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam;

70)Mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap upaya

pelestarian dan pemeliharaan situs cagar budaya, benda-benda

budaya dan pemugaran benda dan bangunan bersejarah;

71)Memberdayakan dan mengembangkan lembaga

adat;Mengadakan penelitian dan pengkajian terhadap seni dan

budaya;

72)Menumbuhkembangkan media massa baik media cetak,

elektronik maupun tradisional.

g. Kebijakan Bidang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana.

1) Meminimalkan dampak resiko bencana baik jumlah jiwa maupun

materi;



2) Meningkatkan koordinasi berbagai pihak yang terkait baik

Lembaga pemerintah, NGO maupun masyarat dalam penanganan

bencana;

3) Memenuhi kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana;

4) Memfungsikan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat

bencana;

5) Meningkatkan kemampuan dan kewaspadaan masyarakat dan

aparatur pemerintah dalam upaya mengurangi dampak terhadap

resiko bencana;

6) Memulihkan kembali fungsi sosial masyarakat pasca bencana;

7) Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan masyarakat dalam

membantu penanggulangan bencana.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT.

Sesuai dengan Rencana Stategis Majelis Permusyawaratan Ulama

(MPU) Aceh tahun 2012 -2017 telah direncanakan program dan kegiatan

yang ditujukan untuk masyarakat, terutama untuk para ulama, cendikiawan

dan tokoh masyarakat, sebagai berikut :

a. Pendidikan kader ulama;

b. Muzakarah masalah keagamaan;

c. Pengkajian aliran sempalan;



d. Nadwah/mubahasah ilmiah;

e. Pembinaan sertifikasi jaminan halal

f. Sosialisasi sertifikasi halal;

g. Sosialisasi fatwa dan hukum syariah;

h. Kajian pedoman keagamaan;

i. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa;

j. Lokakarya ulama umara bidang muamalah;

k. Zikir dan taushiah; dan

l. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah

Dari 12 (dua belas) kegiatan tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan yang

belum pernah dilaksanakan sampai dengan tahun 2013, yaitu kegiatan

Sosialisasi sertifikat halal dan kajian pedoman keagamaan serta dakwah dan

pembinaan akhlak bangsa.

Sementara kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun

sebelumnya dan harus dilakukan penambahan volumenya adalah kegiatan

pendidikan kader ulama, pengkajian aliran sempalan, muzakarah masalah

keagamaan, pembiaan sertifikasi jaminan halal, zikir dan taushiah dan

eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJM), kebijakan pembangunan

diprioritaskan kepada lima agenda utama pembangunan nasional tahun

2010-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan KesejahteraanRakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.

Sejalan dengan kebijakan nasional yang dituangkan pada RPJM

tahun 2010-2014, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Aceh (RPJMA) tahun 2010-2014, juga diarahkan untuk mendukung

pencapaian visi, dan misi Pemerintah Aceh yaitu ” Terwujudnya

perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan

Masyarakat Aceh dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi azas

transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan

Aceh yang bebas dari praktek Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,

sehingga pada tahun 2014 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur

yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran”.



Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dijabarkan dalam 8 misi

pembangunan yang meliputi : 1) Kepemimpinan yang aspiratif, inovatif

dan intuitif, 2) Aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan

berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,

3) Penegakan hukum, 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia,

5) Pembangunan infrastruktur perekonomian, membangkitkan

semangat perekonomian, 6) Pembangunan politik demi kemandirian

dan kemakmuran bagi rakyat Aceh, 7) Pengembangan Sumber Daya

Alam secara adil, efisien, dan bertanggungjawab, serta 8) Pengembangan

adat istiadat, kebudayaan dan olahraga.

Menyikapi tuntutan perubahan dalam segala aspek pelayanan

kehidupan kemasyarakatan, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah

Aceh dilaksanakan melalui prioritas pembangunan secara proporsional

yaitu: (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan

kerja dan penanggulangan kemiskinan, (2) Pembangunan dan

pemeliharaan insfastruktur dan sumberdaya energi pendukung investasi,

(3) Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar,

(4) Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan, (5)

Pembangunan syari’at islam, sosial dan budaya, (6) Penciptaan

pemerintah yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasi

pemerintahan, dan (7) Penanganan dan pengurangan resiko bencana.

Dalam kerangka perwujudkan ketujuh prioritas pembangunan

tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat MPU Aceh



menetapkan visi : Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan

dan penerapan Syariat Islam secara kaffah. Untuk mewujudkan

Visi tersebut di atas, Sekretariat MPU Aceh mengemban Misi :

m.Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan,

bimbingan, nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan

kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan

kebijakan daerah.

n. Meningkatkan kegiatan penetapan fatwa/hukum syariat

islam.

o. Meningkatkan Sumberdaya dan Peran Ulama.

p. Meningkatkan upaya pelaksanaan syariat islam secara kaffah

dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah

timbulnya kemungkaran.

q. Meningkatkan kegiatan penyuluhan.

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Aceh dalam

pengembangan kapasitas pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi

daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2010-2014, maka sesuai amanat

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/15/M-PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi,



perwujudan kepemerintahan yang baik ditempuh melalui kebijakan

peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumberdaya

aparatur serta penataan sistem administrasi pemerintahan daerah,

dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah sesuai

dengan kebutuhan guna mendukung tata kelola kepemerintahan

yang baik.

2. Meningkatkan kualitas tata hubungan kerja antar organisasi

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

3. Peningkataan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan pemerintahan

melalui penataan sistem dan prosedur.

4. Menyusun dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Instansi pemerintah.

5. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja instansi pemerintah melalui

pembinaan aparatur di lingkungan Pemerintah Aceh dan

Pemerintah Kabupaten/Kota.

6. Pengkajian dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota.



7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan

pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/

Kota.

8. Pengembangan kapasitas aparatur melalui penerapan sanksi dan

penghargaan sesuai peraturan kepegawaian di lingkungan Sekretariat

Daerah Aceh.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam

peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya

aparatur serta penataan sistem administrasi pemerintahan daerah,

Sekretariat MPU Aceh menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menetapkan fatwa hukum syari'at;

2. Memberikan penyuluhan syari'at kepada masyarakat;

3. Memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran

kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam menentukan

kebijakan daerah dari aspek syari'at;

4. Memantau pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai

dengan syari'at.

Kebijakan Nasional reformasi birokrasi pada hakikatnya

merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama



menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan

(business prosess) dan sumber daya aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem

penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak

akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi

birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi

birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara

agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas

umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan,

teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan

strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan

disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu

harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar,

komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini

merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan

berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang

bersifat radikal dan revolusioner.



3.2 . TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KINERJA SKPA

3.2.1 Tujuan Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana Kinerja bertujuan untuk merumuskan

kembali komitmen Sekretariat MPU Aceh dalam melaksanakan program

dan kegiatan demi pencapaian sasaran yang telah dirumuskan dalam

Renstra Sekretariat MPU Aceh Tahun 2012 – 2017, guna menentukan

arah dalam penetapan prioritas program dan kegiatan tahun 2015 yang

dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pengajuan anggaran yang

berbasis kinerja.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja adalah untuk

menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang

lingkup tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin

dicapai pada tahun 2015.

Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran/implementasi misi

diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut

berupa :

4. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah yang timbul

dalam masyarakat

5. Lahir kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam

dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan

ekonomi yang Islami.



6. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

3.2.2 Sasaran Rencana Kinerja

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat MPU

Aceh juga mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu :

a. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran

masyarakat dalam melaksanakan syari'at Islam.

b. Optimalisasi sumber daya dan peranan ulama dalam

perumusan kebijakan daerah.

c. Pemantapan uhkwah islamiyah, wathaniyah, insaniyah, dalam

beramar makruf dan nahi mungkar.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Program

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan,

dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata,

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan

dan sasaran. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.



5. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama.

6. Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara dan Ulama.

3.3.2 Kegiatan

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program-program

tersebut diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai tindakan

nyata yang dilakukan pada tahun 2015 dengan memanfaatkan sumber

daya yang ada, yaitu :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan

dinas/operasional;

4. Penyediaan alat tulis kantor;

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

8. Penyediaan makanan dan minuman;

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

10. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

11. Pengadaan tanah;

12. Pembangunan gedung kantor;

13. Pengadaan kenderaan dinas/operasional;

14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

15. Pengadaan peralatan gedung kantor;



16. Pengadaan meubeleur;

17. Pengadaan komputer;

18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

20. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor;

21. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman

kantor;

22. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik;

23. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor;

24. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor;

25. Pengadaan pakaaian dinas beserta perlengkapannya;

26. Pembuatan ruang perpustakaan dan pengisian buku-buku

perpustakaan;

27. Pelaksanaan rapat badan otonom;

28. Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);

29. Pendidikan kader ulama;

30. Rapat koordinasi MPU;

31. Muzakarah masalah keagamaan;

32. Pengkajian aliran sempalan;

33. Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya;

34. Penerbitan media MPU;

35. Nadwah/mubahasah ilmiah;

36. Kunjungan muhibbah ulama;

37. Pembinaan sertifikasi jaminan halal;



38. Sosialisasi sertifikasi produk halal;

39. Kajian terhadap kebijakan Daerah

40. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan

41. Perencanaan pembangunan Peran Ulama

42. Kajian pedoman keagamaan

43. Sosialisasi fatwa dan hukum syariah.

44. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa

45. Lokakarya ulama-umara bidang muamalah

46. Zikir dan tashiah;

47. Eksisitensi peran ulama dalam pembangunan daerah.



BAB VI

PENUTUP

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat MPU Aceh Tahun 2015 merupakan

Dokumen Rencana Kinerja yang diselaraskan dengan Perencanaan Strategis

Sekretariat MPU Aceh dalam rangka pengajuan kebutuhan program,

kegiatan dan pengalokasian anggaran Tahun 2015.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Sekretariat MPU Aceh disusun

berdasarkan indentifikasi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sesuai

tugas pokok dan fungi Sekretariat MPU Aceh. Dari 47 (empat puluh tujuh)

kegiatan yang diusulkan dalam rencana kinerja tahun 2015 terdapat 3 (tiga)

kegiatan baru untuk merespon perkembangan dan penerapan syariat Islam

yang kaffah Aceh.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat untuk dapat

dipedomani dan dipergunakan seperlunya.


KEPALA SEKRETARIAT



2 31 Urusan Wajib1 20 Bidang Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGETRENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN

5

INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN2013

TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2013

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN

10=(5+7+9)1 11=(10/4*100)

TARGET PROGRAMDAN KEGIATAN

(RENJA SKPD) TAHUN2013)

6

TARGET KINERJACAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA SKPD)TAHUN 2012-2017

REALISASI CAPAIANPROGRAM DAN

KEGIATAN S.D TAHUNBERJALAN (TAHUN

2014)

8=(7/6)

TINGKAT REALISASI(%)

4 7

REALISASI TARGETKINERJA HASIL

PROGRAM DANKELUARAN KEGIATAN

S.D TAHUN 2013TARGET RENJA SKPD

TAHUN 2013

9

REALISASI RENJA SKPDTAHUN 2013

TINGKAT CAPAIANREALISASI TARGET

RENSTRA (%)

1 20 Bidang Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian

1 20 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

01 Pengadaan tanah Tersedianya tanah

100.00 % - % - % - % #DIV/0! % - % - % - %

02 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedungkantor 100.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 1.00 % 10.00 % 20.00 % 20.00 %

03 Pengadaan kenderaan dinas/operasionalroda 2 dan 4

Tersedianya kenderaan roda2 dan 4 12.00 unit 8.50 % 35.00 % 8.50 % 0.24 % 50.00 % 67.00 % 558.33 %

04 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapangedung kantor 100.00 % 20.00 % 40.00 20.00 0.50 45.00 85.00 % 85.00 %

;05 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatangedung kantor 100.00 % 10.00 % 20.00 % 10.00 % 0.50 % 20.00 % 40.00 % 40.00 %

06 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 100.00 % 20.00 % 30.00 20.00 0.67 30.00 70.00 % 70.00 %

07 Pengadaan komputer Tersedianya komputer 100.00 % 20.00 % 20.00 15.00 0.75 20.00 55.00 % 55.00 %

08 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terehabnya gedung kantor

100.00 % 30.00 % 25.00 40.00 1.60 30.00 100.00 % 100.00 %

09 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Terpeliharanya peralatangedung kantor 100.00 % 20.00 % 30.00 20.00 0.67 30.00 70.00 % 70.00 %

10 Pembangunan taman, tempat parkir danhalaman kantor

Terbangunnya taman,tempat parkir dan haamankantor

100.00 % 10.00 % 40.00 % - % - % 50.00 % 60.00 % 60.00 %10 Pembangunan taman, tempat parkir danhalaman kantor

Terbangunnya taman,tempat parkir dan haamankantor

100.00 % 10.00 % 40.00 % - % - % 50.00 % 60.00 % 60.00 %

11 Pembuatan pagar dan pembataslingkungan kantor

Terbangunnya pagar danpembatas lingkungan kantor

100.00 % - % 10.00 % - % - % 10.00 % 10.00 % 10.00 %

12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Terpeliharanya jaringanlistrik kantor

100.00 % - % 50.00 % - % - % 10.00 % 10.00 % 10.00 %

13 Pemeliharaan rutin/berkala dokumen danbuku bacaan kantor

Terpeliharanya dokumendan buku bacaan kantor

100.00 % 20.00 % - % - % #DIV/0! % 20.00 % 40.00 % 40.00 %

2 3


5


KEGIATAN (OUTPUT)




10=(5+7+9)1 11=(10/4*100)



6





2014)

8=(7/6)


4 7




TAHUN 2013

9



RENSTRA (%)

14 Rehab sedang/berat rumah gedung kantor Terehabnya mess, gedungserbaguna,gedung lab dangedung arsip

100.00 % 50.00 % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 90.00 % 90.00 %

#VALUE! % #VALUE! %1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - % #DIV/0! %

01 Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas 5.00 psg 2.00 psg 1.00 psg - psg - % 1.00 psg 3.00 % 60.00 %

1 20 29 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Perpustakaan

01 Pengadaan Kitab-kitab dan buku bacaanperpustakaan

Tersedia Kitab-kitab danbuku bacaan perpustakaan 200.00 Kitab 50.00 Kitab - Kitab - kitab #DIV/0! % 20.00 Kitab 70.00 % 35.00 %01 Pengadaan Kitab-kitab dan buku bacaan

perpustakaan Tersedia Kitab-kitab danbuku bacaan perpustakaan 200.00 Kitab 50.00 Kitab - Kitab - kitab #DIV/0! % 20.00 Kitab 70.00 % 35.00 %

1 20 60 Program Peningkatan Sumber Dayadan Peran Ulama

01 Pembinaan Badan Otonomi MPU Terlaksananya rapat kerjaBadan Otonom MPU 100.00 % 40.00 % 20.00 % 5.00 % 0.25 % 20.00 % 65.00 % 65.00 %

02 Sidang Majelis Paripurna Ulama Terlaksananya sidang MPU

100.00 % 40.00 % 20.00 % 18.00 % 0.90 % 20.00 % 78.00 % 78.00 %

03 Rapat koordinasi MPU Terlaksananya rapatkoordinasi MPU dan rapatkerja Sekretariat MPU

100.00 % 40.00 % 20.00 % 25.00 % 1.25 % 20.00 % 85.00 % 85.00 %

04 Pendidikan kader ulama Terlaksananya PendidikanKader Ulama

100.00 % 40.00 % 20.00 % 30.00 % 1.50 % 20.00 % 90.00 % 90.00 %

05 Muzakarah masalah keagamaan Terlaksananya muzakarahkeagamaan

100.00 % 40.00 % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 80.00 % 80.00 %

07 Pengkajian aliran sempalan Terdatanya aliran sesat danpendangkalan aqidah

100.00 % 20.00 % 20.00 % - % - % 20.00 % 40.00 % 40.00 %

08 Peta Dakwah Tersedianya Peta Dakwah 100.00 % - % 20.00 % - % - % 20.00 % 20.00 % 20.00 %

09 Penterjemahan kitab berbahasa Arab danpenggandaannya

Tersedianya terjamahanKitab Arab dalam bahasaIndonesia

10.00 Kitab 4.00 % 2.00 Kitab 2.00 Kitab 1.00 % 3.00 Kitab 9.00 % 90.00 %

10 Kajian kebijakan daerah Terkajinya kebijakan daerah

100.00 % - % 20.00 % - % - % 20.00 % 20.00 % 20.00 %

11 Penerbitan media MPU Terlasananya penerbitanbuletin MPU

20.00 kali 4.00 kali 2.00 kali - kali - % 2.00 kali 6.00 % 30.00 %11 Penerbitan media MPU Terlasananya penerbitanbuletin MPU

20.00 kali 4.00 kali 2.00 kali - kali - % 2.00 kali 6.00 % 30.00 %

12 Nadwah/mubahasah ilmiah Terlaksananya Nadwah/mubahasah ilmiah

100.00 % 30.00 % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 70.00 % 70.00 %

13 Kunjungan muhibbah ulama Terlasananya kunjunganmuhibah ulama

5.00 kali 1.00 kali 1.00 kali - kali - % 1.00 kali 2.00 % 40.00 %

14 Pembinaan sertifikasi jaminan halal Terauditnya sertifikasijaminan Halal

100.00 % - % 20.00 % - % - % 20.00 % 20.00 % 20.00 %

15 Sosialisasi sertifikasi produk halal Terlasananya sosialisasisertifikasi produk halal

100.00 % - % 20.00 % - % - % 20.00 % 20.00 % 20.00 %

2 3


5


KEGIATAN (OUTPUT)




10=(5+7+9)1 11=(10/4*100)



6





2014)

8=(7/6)


4 7




TAHUN 2013

9



RENSTRA (%)

16 Sosialisasi fatwa dan hukum syariah Tersosialisasinya fatwa danhukum syariah

100.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 60.00 % 60.00 %

17 Evaluasi keserasian pelaksanaanpembangunan keagamaan

Terevaluasinya keserasianpelaksanaan pembangunankeagamaan

100.00 % 40.00 % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 80.00 % 80.00 %

18 Peningkatan pembangunan peran ulama Terlaksananya peningkatanpembangunan peran ulama 100.00 % - % 20.00 % - % - % 20.00 % 20.00 % 20.00 %

19 Kajian pedoman keagamaan Terkajinya pedomankeagamaan

100.00 % - % 20.00 % - % - % 20.00 % 20.00 % 20.00 %19 Kajian pedoman keagamaan Terkajinya pedomankeagamaan

100.00 % - % 20.00 % - % - % 20.00 % 20.00 % 20.00 %

20 Penyusunan rancangan pedomankeagamaan

Tersusunnya rancanganpedoman keagamaan

100.00 % - % - % - % #DIV/0! % - % - % - %

21 Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa Terlaksananya danpembinaan akhlak bangsa

100.00 % - % - % - % #DIV/0! % - % - % - %

1 20 94 Program Peningkatan Koordinasi danSilaturrahmi Umara dan Ulama

-

01Lokakarya ulama-umara bidang muamalah

Terlaksananya lokakaryaUlama - Umara bidangmuamalah

100.00 % - % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 40.00 % 40.00 %

02 Zikir dan taushiah Terlaksananya zikir dantaushiah

100.00 % - % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 40.00 % 40.00 %

03 Eksistensi peran ulama dalampembangunan daerah

Terlaksananya eksistensiperan ulama dalampembangunan

100.00 % - % 20.00 % 20.00 % 1.00 % 20.00 % 40.00 % 40.00 %


KEPALA SEKRETARIATMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Saifuddin, SE, MMSaifuddin, SE, MMPembina Utama Muda

NIP. 19600418 198603 1 004


1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Persentase tersedianya tanah 0% 0 0% 70% 30% 0% 0% 70%

2 Persentase terbangunnya gedungkantor

30% 10% 0% 20% 30% 10% 0% 20%

3 4

Tahun 2013IKK

Target Renstra SKPD

TABEL 2.2PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

PROVINSI ACEH

Tahun 2015

Realisasi Capaian

Tahun 2015Catatan AnalisisNo. Indikator

SPM/StandarNasional

Tahun 2012 Tahun 2014

Proyeksi

Tahun 2014Tahun 2012 Tahun 2013

2 Persentase terbangunnya gedungkantor

30% 10% 0% 20% 30% 10% 0% 20%

3 Persentase tersedianya kenderaanroda 2 dan 4

- 10% 0% 20% - 8,5% 0% 20%

4 Persentase tersedianyaperlengkapan gedung kantor

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

5 Persentase tersedianya peralatangedung kantor

5% 20% 10% 20% 5% 20% 10% 20%

6 Persentase tersedianya mebeleur

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

7 Persentase tersedianya komputer

20% 20% 20% 20% 20% 15% 20% 20%

8 Persentase terehabnya gedungkantor

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

9 Persentase terpeliharanyaperalatan kantor

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%9 Persentase terpeliharanyaperalatan kantor

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

10 Persentase terbangunnya taman,tempat parkir dan halaman kantor

20% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 20%

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 133 4

Tahun 2013IKK

Target Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Capaian


SPM/StandarNasional


Proyeksi


11 Persentase terbangunnya pagardan pembatas lingkungan kantor

20% 0% 0% 20% 20% 0% 0% 20%

12 Persentase terpeliharanya jaringanlistrik dan telepon

0% 10% 20% 20% 0% 10% 20% 20%

13 Persentase terpeliharanya dokumendan buku bacaan kantor 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 20%

14 Persentase terehabnya mess, gedunglab halal, serbaguna dan arsip

20% 20% 10% 20% 20% 20% 10% 20%14 Persentase terehabnya mess, gedunglab halal, serbaguna dan arsip

20% 20% 10% 20% 20% 20% 10% 20%

15 Persentase tersedianya pakaiandinas

1 psg 1 psg 2 psg 2 psg 1 psg 1 psg 2 psg 2 psg

16 Persentase tersedianya Kitab-kitabdan buku bacaan perpustakaan

50 KITAB 50 KITAB 0 KITAB 50 KITAB 0 kitab 0 kitab 0 kitab 100 Kitab

17 Persentase terlaksananya rapatbadan otonom

20% 20% 20% 20% 10% 10% 20% 20%

18 Persentase terlaksananya sidangMPU

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

19 Persentase terlaksananya rapatkoordinator MPU dan rapat kerjaSekretariat MPU

20% 20% 20% 20% 20 25% 20% 20%

20 Persentase terlaksananyapendidikan kader ulama

20% 20% 20% 20% 20% 30% 20% 20%

21 Persentase terlaksananyaMuzakarah keagamaan

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

22 Persentase terdatanya aliransempalan

20% 20% 20% 20% 0% 0% 20% 20%

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 133 4

Tahun 2013IKK

Target Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Capaian


SPM/StandarNasional


Proyeksi


23 Persentase tersedianya data PetaDakwah

0% 0% 20% 20% 0% 0% 20% 20%

24 Persentase tersedianya terjamahanKitab Arab dalam bahasa Indonesia 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

25 Persentase terkajinya kebijakandaerah

0% 20% 20% 20% 0% 0% 20% 20%

26 Persentasenya terbitnya buletinMPU

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%26 Persentasenya terbitnya buletinMPU

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

27 Persentase terlaksananya Nadwah/mubahasah ilmiah

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

28 Persentase terlasananyakunjungan muhibah ulama

20% 20% 0% 20% 0% 0% 20% 20%

29 Persentase terauditnya disertifikasijaminan halal

20% 20% 25% 25% 0% 0% 25% 25%

30 Persentase terlaksananyasosialisasi sertifikasi produk halal 20% 20% 30% 30% 0% 0% 30% 30%

31 Persentase terlaksananyasosialisasi fatwa dn hukum syariah 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

32 Persentase terevaluasinyakeserasian pelaksanaanpembangunan keagamaan

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%32 Persentase terevaluasinyakeserasian pelaksanaanpembangunan keagamaan

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

33 Persentase terlaksananyapeningkatan pembangunan peranulama

0% 20% 20% 20% 0% 0% 20% 20%

34 Persentase terlaksananya kajianpedoman keagamaan

- 20% 30% 30% 0% 0% 0% 30%

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 133 4

Tahun 2013IKK

Target Renstra SKPD

Tahun 2015

Realisasi Capaian


SPM/StandarNasional


Proyeksi


35 Persentase tersusunnya pedomankeagamaan

- 0% 0% 30% 0% 0% 0% 30%

36 Persentase terlaksananya dakwahdan pembinaan ahklak bangsa - 0% 0% 30% 0% 0% 0% 30%

37 Terlaksananya lokakarya Ulama -Umara bidang muamalah 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

38 Persentase terlaksananya zikir dantaushiah

0% 20% 20% 20% 0% 20% 20% 20%

39 Persentase terlaksananyaeksistensi peran ulama dalam

0% 20% 20% 20% 0% 20% 20% 20%

Banda Aceh, 14 Maret 2014KEPALA SEKRETARIAT


SAIFUDDIN, SE, MMPembina Utama Muda

NIP. 19600418 198603 1 004


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TABEL 2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015

PROVINSI ACEH

No.

Rancangan Awal RKPA

Program/KegiatanTarget

Capaian

Penyediaan JasaSurat Menyurat

Indikator KinerjaPagu Indikatif

(Rp.)Target

CapaianLokasi Indikator Kinerja

Catatan PentingProgram/Kegiatan Kebutuhan Dana

Hasil Analisis Kebutuhan

PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN



1 Outputs : Outputs :20% 30,000,000 20% 30,000,000

Outcomes : Outcomes :

2 Outputs : Outputs :20% 550,000,000 20% 550,000,000


3 Outputs : Outputs :20% 180,000,000 20% 180,000,000

Tercapainyakomunikasi daninformasi


Tercapainyakomunikasi daninformasi



Kelancaranpenyebaran surat

Kelancaranpenyebaran surat


Peningkatankenyamanan kerja


Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Tersedianyapemeliharaankendaraan dinas




Efektif pelayananterhadap instansidan masyarakat

Efektif pelayananterhadap instansidan masyarakat

20% 180,000,000 20% 180,000,000


4 Outputs : Outputs :




Lancarnyaoperasionalkegiatan kantor

Lancarnyaoperasionalkegiatan kantor


Penyediaan alat tuliskantor


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.

Rancangan Awal RKPA


CapaianIndikator Kinerja

Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaian

Lokasi Indikator KinerjaCatatan Penting

Program/Kegiatan Kebutuhan Dana


20% 150,000,000 20% 150,000,000


5 Outputs : Outputs :20% 200,000,000 20% 200,000,000


Penyediaan alat tuliskantor Jumlah alat tulis

kantor 1 tahunJumlah alat tuliskantor 1 tahun

Lancarnyaadministrasi kantor

Lancarnyaadministrasi kantor


Penyediaan barangcetakan danpenggandaan


Tersedianya bahancetakan

Tersedianya bahancetakan

Adanya bahancetakan

Adanya bahancetakan


6 Outputs : Outputs :20% 25,000,000 20% 25,000,000


7 Outputs : Outputs :20% 75,000,000 20% 75,000,000


Adanyabacaan/informasi

Meningkatnyawawasan/pengetahuan


Adanya bahancetakan

Adanya bahancetakan

Penyediaan bahanbacaan danperaturan perundang-undangan

PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Adanya penerangantempat kerja

Adanya penerangantempat kerja

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

Adanyabacaan/informasi

Terciptanyakenyamanan kantor

Terciptanyakenyamanan kantor

PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

8 Outputs : Outputs :20% 65,000,000 20% 65,000,000




Penyediaan bahanbacaan danperaturan perundang-undangan

Penyediaan makanandan minuman

Penyediaan makanandan minumanEfektifitas kinerja

aparatur meningkatEfektifitas kinerjaaparatur meningkat

Adanyapeningkatansumber dayaaparatur


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.

Rancangan Awal RKPA



Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaian




9 Outputs : Outputs :20% 450,000,000 20% 450,000,000


Terlaksananyaperjalanan dinas

Peningkatanwawasan dankinerja



Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Terlaksananyaperjalanan dinas


10 Outputs : Outputs :20% 1,550,000,000 20% 1,550,000,000


1 Pengadaan tanah Outputs : Pengadaan tanah Outputs :20% 10,000,000,000 20% 10,000,000,000Terlaksananya

pengadaan tanah

PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR


Terlaksananyapengadaan tanah


Peningkatanpelayananadministrasiperkantoran

Peningkatanpelayananadministrasiperkantoran

Terciptanyakeamanan dankebersihan kantor

Terciptanyakeamanan dankebersihan kantor

Miningkatnyakeamanan dankenyamanan kerja

Miningkatnyakeamanan dankenyamanan kerja


20% 10,000,000,000 20% 10,000,000,000

Outcomes : Outcomes :Tersedianya lahan Tersedianya lahan

2 Outputs : Outputs :20% 4,000,000,000 20% 4,000,000,000


Pembangunangedung kantor


Terbangunnyagedung komisi danruang makan


Pembangunangedung kantor

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.

Rancangan Awal RKPA



Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaian





3 Outputs : Outputs :10% 2,700,000,000 10% 2,700,000,000


Jumlah kenderaanroda 4 bertambah

Pengadaankenderaan dinas/operasional



Jumlah kenderaanroda 4 bertambah

Peningkatan kinerja

Pengadaankenderaan dinas/operasional



Peningkatan kinerjaOutcomes : Outcomes :

4 Outputs : Aceh Besar Outputs :20% 2,000,000,000 20% 2,000,000,000


5 Outputs : Outputs :30% 20,000,000,000 30% 20,000,000,000


Pengadaan peralatan

gedung kantor

Peningkatanproduktivitas kerja

Pengadaan peralatankantorJumlah perlalatan

kantor bertambahJumlah perlalatankantor bertambah

Pengadaanperlengkapan kantorJumlah

perlengkapankantor bertambah

Jumlahperlengkapankantor bertambah

Peningkatan kinerja

Pengadaanperlengkapan gedungkantor

Peningkatanfasilitas kerja kantor


Peningkatan kinerja

Peningkatanfasilitas kerja kantor

6 Outputs : Outputs :20% 500,000,000 20% 500,000,000

Outcomes : Outcomes :Peningkatankenyamanan kerja


Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleurJumlah mebeleurbertambah

Jumlah mebeleurbertambah



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.

Rancangan Awal RKPA



Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaian




7 Outputs : Outputs :20% 500,000,000 20% 500,000,000


Jumlah komputerbertambah


Pengadaan komputer Pengadaan komputer

Peningkatanfasilitas kerja


Jumlah komputerbertambah

Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Peningkatanfasilitas kerja


8 Outputs : Outputs :20% 250,000,000 20% 250,000,000


9 Outputs : Outputs :20% 175,000,000 20% 175,000,000


10 Outputs : Outputs :20% 250,000,000 20% 250,000,000Terbangunnya

pagar dilingkungankantor


Terbangunnyapagar dilingkungankantor

Terehabnya gedungkantor

Terehabnya gedungkantor

Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan kantor


Pemeliharaanrutin/berkala pagardan pembataslingkungan kantor






Terpeliharanyaperalatan kantor

Terpeliharanyaperalatan kantor






Pemeliharaan

rutin/berkala taman,

tempat parkir dan

halaman kantor

Peningkatankeamananlingkungan kantor


Pemeliharaan


tempat parkir dan

halaman kantor

Peningkatankeamananlingkungan kantor


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.

Rancangan Awal RKPA



Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaian




20% 200,000,000 20% 200,000,000



Peningkatankenyamananlingkungan kantor

Peningkatankenyamananlingkungan kantor

Pemeliharaan


tempat parkir dan

halaman kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala jaringan

listrik dan telepon

Terpeliharanyajaringan listrik dantelepon

Terbangunnyataman, tempatparkir dan halamankantor

Terbangunnyataman, tempatparkir dan halamankantor


Pemeliharaan


tempat parkir dan

halaman kantor

Pemeliharaan


listrik dan telepon

12 Outputs : Outputs :20% 50,000,000 20% 50,000,000


13 Outputs : Outputs :20% 200,000,000 20% 200,000,000


14 Outputs : Outputs :20% 500,000,000 20% 500,000,000

Rehabilitasi

sedang/berat rumah

gedung kantor

Terehabnya mess,gedung serba gunadan lab halal

Rehabilitasi

sedang/berat rumah

gedung kantor

Pemeliharaanrutin/berkaladokumen dan bukubacaan kantor

Terpeliharanyadokumen dan bukubacaan kantor

Peningkatanpelayanan informasi

Pemeliharaan


listrik dan telepon



Terpeliharanyadokumen dan bukubacaan kantor

Pemeliharaanrutin/berkaladokumen dan bukubacaan kantor

Peningkatanpelayanan informasi




Pemeliharaan


listrik dan telepon


Rehabilitasi

sedang/berat rumah

gedung kantor


Rehabilitasi

sedang/berat rumah

gedung kantor



ProgramPeningkatanDisplin Aparatur


1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.

Rancangan Awal RKPA



Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaian




1 Outputs : Outputs :20% 275,000,000 20% 275,000,000

Outcomes : Outcomes :Terwujudnyapeningkatan disiplinaparatur

Terwujudnyapeningkatan disiplinaparatur

Tersedianyapakaian dinas

Pengadaan pakaiandinas besertakelengkapannya

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPerpustakaan


Tersedianyapakaian dinas

1 Outputs : Outputs :20% 200,000,000 20% 200,000,000


1 Outputs : Outputs :20% 250,000,000 20% 250,000,000

Pengadaan Kitab-kitab /bahan bacaanuntuk perpustakaan

Pengadaan Kitab-kitab /bahan bacaanuntuk perpustakaan

Menambah literaturkeagamaan

Menambah literaturkeagamaan

Tersedianya kitabdan literaturkeagamaan

Tersedianya kitabdan literaturkeagamaan

Pembinaan RapatBadan Otonom

ProgramPeningkatanSumberdaya danPeran Ulama

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPerpustakaan

Pelaksanaan rapatBadan OtonomTerlaksananya rapat

badan otonomTerlaksananya rapatbadan otonom


2 Outputs : Outputs :20% 1,000,000,000 20% 1,000,000,000Terselenggaranya

sidang dan RapatMPU

Meningkatnyakinerja BadanOtonom

Terselenggaranyasidang dan RapatMPU

Sidang MajelisPermusyawaratanUlama (MPU)

Meningkatnyakinerja BadanOtonom

Sidang Majelis

Permusyawaratan

Ulama (MPU)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.

Rancangan Awal RKPA



Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaian





3 Outputs : Outputs :20% 750,000,000 20% 750,000,000

Rapat Koordinasi MPU



Terselenggaranyarakor MPU


Ketersediaan fatwa,Tausiah, Saran danPertimbangan MPU


Ketersediaan fatwa,Tausiah, Saran danPertimbangan MPU

Sidang Majelis

Permusyawaratan

Ulama (MPU)

Rapat KoordinasiMPU


4 Outputs : Outputs :30% 7,000,000,000 30% 7,000,000,000


5 Outputs : Outputs :20% 500,000,000 20% 500,000,000



Ketersediaanprogram kerja MPU

Terlaksananyamuzakarahkeagamaan

Peningkatankompetensi kaderulama

Muzakarah masalahkeagamaan

Pendidikan kaderulama

Pendidikan kaderulamaTerlaksananya

pengkaderan ulamaTerlaksananyapengkaderan ulama

Peningkatankompetensi kaderulama

Ketersediaanprogram kerja MPU

Muzakarah masalahkeagamaanTerlaksananya

muzakarahkeagamaan


6 Outputs : Outputs :30% 1,000,000,000 30% 1,000,000,000Terdatanya

kelompok aliranSempalan

Ketentramanmasyarakat


Pengkajian aliranSempalan Tersedianya data

dan informasi aliranSempalan

Pengkajian aliranSempalan


Ketentramanmasyarakat

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.

Rancangan Awal RKPA



Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaian





7 Outputs : Outputs :20% 150,000,000 20% 150,000,000


Terdatanyakelompok aliranSempalan

Meningkatnyainformasi aliranSempalan

Meningkatnyaketersediaan kitabterjemahan

Tersedianya kitabterjemahan

Tersedianya datadan informasi aliranSempalan

Peterjemahan kitabberbahasa Arab danpenggandaannya



Tersedianya kitabterjemahan

Meningkatnyainformasi aliranSempalan

8 Outputs : Outputs :20% 400,000,000 20% 400,000,000


9 Outputs : Outputs :30% 1,000,000,000 30% 1,000,000,000


Penerbitan mediaMPUTerlaksananya

penerbitan bulletinMPU

Terlaksananyapenerbitan bulletinMPU

Peningkataninformasi danpublikasi



Kajian kebijakandaerah

Kajian kebijakandaerahTerlaksananya

kajian kebijakandaerah


Penerbitan mediaMPU

Terlaksananyakajian kebijakandaerah

Adanya kebijakandaerah yang sesuaisyar'i

Adanya kebijakandaerah yang sesuaisyar'i


10 Outputs : 20% 1,000,000,000 Outputs : 20% 1,000,000,000


TerlaksananyaNadwah/muba-hasah ilmiah


Nadwah/mubahasahilmiah

Nadwah/muba- hasahilmiahTerlaksananya

Nadwah/muba-hasah ilmiah

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.

Rancangan Awal RKPA



Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaian





11 Outputs : 20% 500,000,000 Outputs : 20% 500,000,000


Peningkatanwawasan ummat

Kunjungan muhibbahulama

Peningkatanwawasan danrefrerensi ulama

Terlaksananyakunjunganmuhbbah ulama

Peningkatanwawasan ummat


Terlaksananyakunjunganmuhbbah ulama

Kunjungan muhibbahulama

12 Outputs : Outputs :20% 500,000,000 20% 500,000,000


13 Outputs : 30% 1,500,000,000 Outputs : 30% 1,500,000,000


Terlaksananyapembinaan danaudit produk halal

Ketersediaan datadan informasiproduk halal


Ketersediaan datadan informasiproduk halal

Terlaksananyasosialisasi sertifikasihalal

Terlaksananyapembinaan danaudit produk halal

Pembinaan sertifikasi

jaminan halal


Pembinaan sertifikasi

jaminan halal

Sosialisasi sertifikasi

produk halal

Sosialisasi sertifikasi

produk halalTerlaksananyasosialisasi sertifikasihalal

Terbinanyapemahamanmasyarakat danprodusen terhadapproduk halal


14 Outputs : Outputs :20% 1,100,000,000 20% 1,100,000,000

Sosialisasi fatwa danhukum syariah

Sosialisasi fatwa danhukum syariahTerlaksananya

sosialisasi fatwadan hukum syariah

Terlaksananyasosialisasi fatwadan hukum syariah



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.

Rancangan Awal RKPA



Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaian





15 Outputs : 20% 1,200,000,000 Outputs : 20% 1,200,000,000Terlaksananyaevaluasi keserasianpelaksanaanpembangunan

Evaluasi keserasianpelaksanaanpembangunan

Terlaksananyaevaluasi keserasianpelaksanaanpembangunan

Meningkatnyamasyarakat yangmemahami fatwadan hukum syariah

Meningkatnyamasyarakat yangmemahami fatwadan hukum syariah




15 Outputs : 20% 1,200,000,000 Outputs : 20% 1,200,000,000


16 Outputs : 20% 1,100,000,000 Outputs : 20% 1,100,000,000



Peningkatanpembangunanperan ulama



Terlaksananyaperencanaanpembangunandibidang peranulama

Ketersediaan datadan informasikeserasianpelaksanaanpembangunan


Peningkatanpembangunan PeranUlama


Ketersediaan datakeserasianpelaksanaanpembangunan

Terlaksananyaperencanaanpembangunandibidang peranulama




1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.

Rancangan Awal RKPA



Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaian




17 Outputs : Outputs :20% 300,000,000 20% 300,000,000


18 Outputs : Outputs :20% 500,000,000 20% 500,000,000

Penyusunan

rancangan pedoman

keagamaan

Tersusunnyarancanganpedomankeagamaan


Tersedianyapedomankeagamaan

Tersedianyapedomankeagamaan

Penyusunan pedoman

keagamaan

Kajian pedoman

keagamaanTerlaksananyakajian pedomankeagamaan

Kajian pedomankeagamaan Terlaksananya

kajian pedomankeagamaan


19 Outputs : Outputs :20% 500,000,000 20% 500,000,000


Penyusunan

rancangan pedoman

keagamaan



Tersedianyarancanganperaturan pedomankeagamaan yangsesuai syar'i

Penyusunan pedoman

keagamaan

Dakwah danpembinaan ahklakbangsa

Tersedianyarancanganperaturan pedomankeagamaan yangsesuai syar'i

Dakwah danpembinaan ahklakbangsa

Terlaksananyadakwah danpembinaan ahklakbangsa

Terlaksananyadakwah danpembinaan ahklakbangsa

Peningkatan aqidahdan ahklak bangsa




1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.

Rancangan Awal RKPA



Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaian




1 Outputs : Outputs :20% 400,000,000 20% 400,000,000

ProgramKoordinasi danSilaturrahmiUmara Ulama

Lokakarya ulama-umara bidangmuamalah


Tersediakesepakatan Ulamadan Umara bidangmuamalah

Tersediakesepakatan Ulamadan Umara bidangmuamalah


2 Outputs : Outputs :20% 1,000,000,000 20% 1,000,000,000


Terlaksananya zikirdan taushiah

Peningkatanpemahaman bidangmuamalah

Peningkatanpemahaman bidangmuamalah

Zikir dan taushiyah Zikir dan taushiyah

Peningkatan imandan silaturrahmi

Terlaksananya zikirdan taushiah

Peningkatan imandan silaturrahmi

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.

Rancangan Awal RKPA



Pagu Indikatif(Rp.)

TargetCapaian




3 Outputs : Outputs :20% 1,500,000,000 20% 1,500,000,000


68,225,000,000JUMLAH ANGGARAN 68,225,000,000 JUMLAH ANGGARAN

Peningkatan peranulama dalampembangunan

Peningkatan peranulama dalampembangunan

Eksistensi peranulama dalampembangunan daerah

Eksistensi peran

ulama dalam

pembangunan daerah

Terlaksananyaeksistensi peranulama dalampembangunan

Terlaksananyaeksistensi peranulama dalampembangunan




NIP. 19600418 198603 1 004

68,225,000,000JUMLAH ANGGARAN 68,225,000,000 JUMLAH ANGGARAN


1 2 3 5 6 7

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi Input : - Dana Rupiah 30,000,000Output : - Kelancaran penyebaran surat 100%

Outcome : : Tercapainya komunikasi dan informasi

CATATAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

4

TABEL 2.5USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TAHUN 2015

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME

Outcome : : Tercapainya komunikasi dan informasi

2 Provinsi Input : - Dana Rupiah 550,000,000Output : - Efektif pelayanan terhadap instansi dan masyarakat 100%

Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja

3 Provinsi Input : - Dana Rupiah 180,000,000Output : - Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas 100%

Outcome : : Lancarnya operasional kegiatan kantor

6 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 150,000,000Output : - Jumlah alat tulis kantor 1 tahun 100%

Outcome : : Lancarnya administrasi kantor

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Provinsi Input : - Dana Rupiah 200,000,000Output : - Tersedianya bahan cetakan 100%

Outcome : : Adanya bahan cetakan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

Outcome : : Adanya bahan cetakan

8 Provinsi Input : - Dana Rupiah 25,000,000Output : - Adanya penerangan tempat kerja 100%

Outcome : : Terciptanya kenyamanan kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

1 2 3 5 6 7

CATATAN

4


9 Provinsi Input : - Dana Rupiah 75,000,000Output : - Adanya bacaan/informasi 100%

Outcome : : Meningkatnya wawasan/ pengetahuan

10 Provinsi Input : - Dana Rupiah 65,000,000Output : - Efektifitas kinerja aparatur meningkat 100%

Outcome : : Adanya peningkatan sumber daya aparatur

11 Provinsi Input : - Dana Rupiah 450,000,000Output : - Terlaksananya perjalanan dinas 100%

Outcome : : Peningkatan wawasan dan kinerja

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Outcome : : Peningkatan wawasan dan kinerja

12 Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,550,000,000Output : - Terciptanya keamanan dan kebersihan kantor 100%

Outcome : : Miningkatnya keamanan dan kenyamanan kerja

1 Pengadaan tanah Provinsi Input : - Dana Rupiah 10,000,000,000Output : - Terlaksananya pengadaan tanah 100%

Outcome : : Tersedianya lahan

2 Pembangunan gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 4,000,000,000Output : - Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan 100%

Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja

3 Provinsi Input : - Dana Rupiah 2,700,000,000Output : - 100%

Pengadaan kenderaan dinas/ operasional

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

Jumlah kenderaan roda 4 bertambah

Peningkatan kinerjaOutcome : : 100%

4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 2,000,000,000Output : - 100%

Outcome : : 100%

Jumlah kenderaan roda 4 bertambah

Peningkatan kinerja

Jumlah perlengkapan kantor bertambah

Peningkatan fasilitas kerja kantor

1 2 3 5 6 7

CATATAN

4


5 Pengadaan peralatan gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 20,000,000,000Output : - 100%

Outcome : : 100%

6 Pengadaan mebeleur Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - 100%

Outcome : : 100%

7 Pengadaan komputer Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - 100%

Outcome : : 100%

Jumlah komputer bertambah

Peningkatan fasilitas kerja

Peningkatan kenyamanan kerja

Jumlah perlalatan kantor bertambah

Peningkatan produktivitas kerja

Jumlah mebeleur bertambah

Outcome : : 100%

8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 250,000,000Output : - 100%

Outcome : : 100%

9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 175,000,000Output : - 100%

Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja 100%

10 Provinsi Input : - Dana Rupiah 250,000,000Output : - 100%

Outcome : : 100%



Terehabnya gedung kantor

Terbangunnya pagar dilingkungan kantor

Peningkatan keamanan lingkungan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembataslingkungan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir danhalaman kantor


Terpeliharanya peralatan kantor

Terbangunnya taman, tempat parkir dan halamankantor

Outcome : : Peningkatan kenyamanan lingkungan kantor 100%

12 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon Provinsi Input : - Dana Rupiah 50,000,000Output : - 100%

Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja 100%

Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon

1 2 3 5 6 7

CATATAN

4



Outcome : : 100%


Outcome : : 100%

Program Peningkatan Displin Aparatur

Peningkatan pelayanan informasi

Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaankantor Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantorTerehabnya mess, gedung serba guna dan lab halal


Program Peningkatan Displin Aparatur

1 Provinsi Input : - Dana Rupiah 275,000,000Output : - Tersedianya pakaian dinas 100%

Outcome : : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Outcome : : Menambah literatur keagamaan

1 Pelaksanaan rapat Badan Otonom Provinsi Input : - Dana Rupiah 250,000,000Output : - 100%

Outcome : :

Pengadaan Kitab-kitab/Bahan bacaan untuk prtpustakaan

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya kitab dan literatur keagamaan

Program Peningkatan Sumberdaya dan PeranUlama

Terlaksananya rapat badan otonom

Meningkatnya kinerja Badan OtonomOutcome : :

2 Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,000,000,000Output : - 100%

Outcome : : Ketersediaan fatwa, Tausiah, Saran dan PertimbanganMPU

3 Rapat Koordinasi MPU Provinsi Input : - Dana Rupiah 750,000,000

Terselenggaranya sidang dan Rapat MPU

Meningkatnya kinerja Badan Otonom

1 2 3 5 6 7

CATATAN

4


Output : - 100%

Outcome : : Ketersediaan program kerja MPU


Outcome : : Peningkatan kompetensi kader ulama

5 Muzakarah masalah keagamaan Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - 100%

Outcome : : Ketentraman masyarakat

Pendidikan kader ulama

Terselenggaranya rakor MPU

Terlaksananya pengkaderan ulama

Terlaksananya muzakarah keagamaan

6 Pengkajian aliran Sempalan Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,000,000,000Output : - 100%

Outcome : :


Outcome : :

8 Kajian kebijakan daerah Provinsi Input : - Dana Rupiah 400,000,000Output : - Terlaksananya kajian kebijakan daerah 100%

Outcome : :

9 Penerbitan media MPU Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,000,000,000Output : - 100%

Outcome : : Peningkatan informasi dan publikasi

Meningkatnya informasi aliran Sempalan

Peterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannyaTersedianya kitab terjemahan

Meningkatnya ketersediaan kitab terjemahan

Terlaksananya penerbitan bulletin MPU

Adanya kebijakan daerah yang sesuai dengan syar'i

Tersedianya data dan informasi aliran Sempalan

1 2 3 5 6 7

CATATAN

4


10 Nadwah/mubahasah ilmiah Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,000,000,000Output : - 100%

Outcome : : Peningkatan wawasan ummat

11 Kunjungan muhibbah ulama Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - 100%

Outcome : :

12 Pembinaan sertifikasi jaminan halal Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - Terlaksananya pembinaan dan audit produk halal 100%

Outcome : : Ketersediaan data dan informasi produk halal

Terlaksananya Nadwah/muba-hasah ilmiah

Terlaksananya kunjungan muhbbah ulama

Peningkatan wawasan dan refrerensi ulama

Outcome : :


Outcome : :


Outcome : :


Outcome : :

Sosialisasi fatwa dan hukum islamTerlaksananya sosialisasi fatwa dan hukum syariah

Ketersediaan data dan informasi produk halal

Sosialisasi sertifikasi produk halalTerlaksananya sosialisasi sertifikasi halal

Terbinanya pemahaman masyarakat dan produsenterhadap produk halal

Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunanTerlaksananya evaluasi keserasian pelaksanaanpembangunan

Meningkatnya masyarakat yang memahami fatwa danhukum syariah

Ketersediaan data dan informasi keserasianpelaksanaan pembangunan

1 2 3 5 6 7

CATATAN

4



Outcome : : Peningkatan pembangunan peran ulama


Outcome : : Tersedianya pedoman keagamaan

18 Penyusunan rancangan pedoman keagamaan Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - 100%

Peningkatan pembangunan Peran Ulama

Kajian pedoman keagamaanTerlaksananya kajian pedoman keagamaan

Terlaksananya perencanaan pembangunan dibidangperan ulama

Tersusunnya rancangan pedoman keagamaanOutput : - 100%

Outcome : :

19 Dakwah dan pembinaan ahklak bangsa Input : - Dana Rupiah 500,000,000Output : - 100%

Outcome : : Peningkatan aqidah dan ahklak bangsa

1 Lokakarya ulama umara bidang muamalah Input : - Dana Rupiah 400,000,000Output : - 100%

Outcome : : Peningkatan pemahaman bidang muamalah

2 Zikir dan taushiyah Input : - Dana Rupiah 1,000,000,000

Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara Ulama

Terlasananya lokakarya ulama umara bidang muamalah

Terlaksananya zikir dan taushiyah

Tersusunnya rancangan pedoman keagamaan

Tersedianya rancangan peraturan pedoman keagamaanyang sesuai syar'i

Terlasananya dakwah dan pembinaan akhlak bangsa

2 Zikir dan taushiyah Input : - Dana Rupiah 1,000,000,000Output : - 100%

Outcome : : Peningkatan iman dan silaturrahmi umat

Terlaksananya zikir dan taushiyah

1 2 3 5 6 7

CATATAN

4


3 Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah Input : - Dana Rupiah 1,500,000,000Output : - 100%

Outcome : : Peningkatan peran ulama dalam pembangunan


KEPALA SEKRETARIATMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

JUMLAH ANGGARAN 68,225,000,000

Terlaksananya eksistensi peran ulama dalampembangunan


NIP. 19600418 198603 1 004


2 4 5 6 7 8 9 10 11

1.20. 01

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Rencana Tahun 2015

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2016

1

PROVINSI ACEH

Kode

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget

CapaianKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

TABEL 3.3

SumberDana

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Lokasi


01 Outputs : Provinsi 100% 30,000,000 APBA 100% 30,000,000

Outcomes :


Outcomes :

06 Outputs : Provinsi 100% 180,000,000 APBA 100% 200,000,000Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional


Efektif pelayanan terhadap instansidan masyarakat



Penyediaan Jasa SuratMenyurat Kelancaran penyebaran surat

Tercapainya komunikasi dan informasi

Tersedianya pemeliharaan kendaraandinas

Outcomes :


Lancarnya operasional kegiatankantor



Tersedianya pemeliharaan kendaraandinas

2 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Tahun 2015

CatatanPenting


1

Kode


/ Kegiatan



Pagu IndikatifSumberDana

TargetCapaian


Lokasi

Outcomes :


Outcomes :Adanya bahan cetakan

Penyediaan alat tuliskantor Jumlah alat tulis kantor 1 tahun

Lancarnya administrasi kantor


Tersedianya bahan cetakan

Adanya bahan cetakan


Outcomes :


Outcomes :


Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Penyediaan makanandan minuman Efektifitas kinerja aparatur meningkat

Terciptanya kenyamanan kantor

Adanya bacaan/informasi

Meningkatnya wawasan/ pengetahuan

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

Adanya penerangan tempat kerja

Outcomes :


Penyediaan makanandan minuman

Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

Adanya peningkatan sumber dayaaparatur

Terlaksananya perjalanan dinas

Efektifitas kinerja aparatur meningkat

2 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Tahun 2015

CatatanPenting


1

Kode


/ Kegiatan




TargetCapaian


Lokasi

Outcomes :

22 Outputs : Provinsi 100% 1,550,000,000 APBA 100% 1,650,000,000

Outcomes :

Peningkatan pelayananadministrasiperkantoran

Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

Terlaksananya perjalanan dinas

Peningkatan wawasan dan kinerja

Terciptanya keamanan dankenyamanan kerja

Miningkatnya keamanan kantor

1.20. 02

01 Outputs : Provinsi 100% 10,000,000,000 APBA 100% -

Outcomes :Tersedianya lahan


Miningkatnya keamanan kantor


Pembangunan gedungkantor Terbangunnya gedung komisi dan

ruang makan

Pengadaan tanahTerlaksananya pengadaan tanah

Outcomes :Peningkatan kenyamanan kerja

03 Outputs : Provinsi 100% 2,700,000,000 APBA 100% 1,500,000,000Pengadaan kenderaandinas/ operasional Jumlah kenderaan roda 4 bertambah

2 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Tahun 2015

CatatanPenting


1

Kode


/ Kegiatan




TargetCapaian


Lokasi

Outcomes :


Outcomes :

Peningkatan kinerja

Pengadaanperlengkapan gedung Jumlah perlengkapan kantor

bertambah


Pengadaan peralatangedung kantor


Outcomes :


Outcomes :


Outcomes :


Pengadaan mebeleurJumlah mebeleur bertambah

Jumlah komputer bertambah


Peningkatan produktivitas kerja



Pengadaan komputer

Terpeliharanya gedung kantor


Pengadaan peralatangedung kantor Jumlah perlalatan kantor bertambah

Outcomes :`

Outputs : Provinsi 100% 175,000,000 APBA 100% 200,000,000Terpeliharanya peralatan kantor



Pemeliharaanrutin/berkala peralatankantor

Terpeliharanya gedung kantor

2 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Tahun 2015

CatatanPenting


1

Kode


/ Kegiatan




TargetCapaian


Lokasi

Outcomes :` Peningkatan kenyamanan kerja


Outcomes :

Pemeliharaanrutin/berkala pagar danpembatas lingkungankantor

Terbangunnya pagar dilingkungankantor

Peningkatan keamanan lingkungankantor


Outcomes :

Outputs : Provinsi 100% 50,000,000 APBA 100% 50,000,000

Outcomes :Peningkatan kenyamanan kerja


Peningkatan kenyamanan lingkungankantor

Pemeliharaanrutin/berkala jaringanlistrik dan telepon

Terpeliharanya jaringan listrik dantelepon

Pemeliharaanrutin/berkala dokumendan buku bacaan kantor

Terpeliharanya dokumen dan bukubacaan kantor

Pemeliharaanrutin/berkala taman,tempat parkir danhalaman kantor

Terbangunnya taman, tempat parkirdan halaman kantor

Peningkatan keamanan lingkungankantor

Outcomes :

42 Outputs : Provinsi 100% 500,000,000 APBA 100% 1,000,000,000

Pemeliharaanrutin/berkala dokumendan buku bacaan kantor

Terehabnya mess, gedung serba gunadan lab halal

Terpeliharanya dokumen dan bukubacaan kantor

Peningkatan pelayanan informasi

Rehabilitasisedang/berat rumahgedung kantor

2 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Tahun 2015

CatatanPenting


1

Kode


/ Kegiatan




TargetCapaian


Lokasi

Outcomes :

1.20. 03

01 Outputs : Provinsi 100% 275,000,000 APBA 100% 250,000,000Pengadaan pakaiandinas besertakelengkapannya

Terehabnya mess, gedung serba gunadan lab halal


Rehabilitasisedang/berat rumahgedung kantor

ProgramPeningkatan DisplinAparatur

Tersedianya pakaian dinas01 Outputs : Provinsi 100% 275,000,000 APBA 100% 250,000,000

Outcomes :

1.20. 29


Outcomes :


Pengadaan Kitab-kitabdan buku bacaanperpustakaan

ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaPerpustakaan

Tersedianya pakaian dinas

Terwujudnya peningkatan disiplinaparatur

Jumlah kitab dan literatur keagamaanbertambah

Ketersediaan kitab dan literaturkeagamaan

1.20. 60

Ketersediaan kitab dan literaturkeagamaan


2 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Tahun 2015

CatatanPenting


1

Kode


/ Kegiatan




TargetCapaian


Lokasi


Outcomes :


Pembinaan rapat BadanOtonom Terlaksananya rapat badan otonom

Meningkatnya kinerja Badan Otonom


Terselenggaranya sidang dan RapatMPU


Outcomes :


Outcomes :

05 Rapat Koordinasi MPU Outputs : Provinsi 100% 750,000,000 APBA 100% 750,000,000

Outcomes :

Ketersediaan fatwa


Terselenggaranya sidang dan RapatMPU

Terselenggaranya rakor MPU

Ketersediaan program kerja MPU

Pendidikan kader ulama


Terlaksananya pendidikan kaderulama

Peningkatan kompentensi kader ulama


Outcomes :

Terlaksananya muzakarah keagamaan

Ketersediaan program kerja MPU


2 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Tahun 2015

CatatanPenting


1

Kode


/ Kegiatan




TargetCapaian


Lokasi


Outcomes :

Ketentraman masyarakat

Pengkajian aliranSempalan Tersedianya data dan informasi aliran

Sempalan

Meningkatnya informasi aliranSempalan



Outcomes :

10 Outputs : Provinsi 100% 400,000,000 APBA 100% 500,000,000Terkajinya kebijakan daerah

Outcomes :


Outcomes :Peningkatan informasi dan publikasi

Terlaksananya penerbitan bulletinMPU

Adanya kebijakan daerah yang sesuaidengan syar'i

Kajian kebijakan daerah

Meningkatnya ketersediaan kitabterjemahan

Penerbitan media MPU


Tersedianya kitab terjemahan

Peningkatan informasi dan publikasi

12 Outputs : Provinsi 100% 1,000,000,000 APBA 100% 1,000,000,000Nadwah/mubahasahilmiah Terlaksananya Nadwah/muba-hasah

ilmiah

2 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Tahun 2015

CatatanPenting


1

Kode


/ Kegiatan




TargetCapaian


Lokasi

Outcomes :


Outcomes :Peningkatan wawasan dan refrerensiulama

Peningkatan wawasan ummat

Kunjungan muhibbahulama Terlaksananya kunjungan muhbbah

ulama


Outcomes :

15 Outputs : Provinsi 100% 1,500,000,000 APBA 100% 500,000,000

Outcomes :

16 Outputs : Provinsi 100% 1,100,000,000 APBA 100% 500,000,000

Terlaksananya sosialisasi sertifikasihalal

Terbinanya pemahaman masyarakatdan produsen terhadap produk halal

Sosialisasi fatwa danhukum islam Terlaksananya sosialisasi fatwa dan

hukum syariah

Sosialisasi sertifikasiproduk halal

Pembinaan sertifikasijaminan halal

Peningkatan wawasan dan refrerensiulama

Terlaksananya pembinaan dan auditproduk halal

Ketersediaan data dan informasiproduk halal

Outcomes :


Sosialisasi fatwa danhukum islam

Meningkatnya masyarakat yangmemahami fatwa dan hukum syariah

Terlaksananya sosialisasi fatwa danhukum syariah


2 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Tahun 2015

CatatanPenting


1

Kode


/ Kegiatan




TargetCapaian


Lokasi

Outcomes :

18 Outputs : Provinsi 100% 1,100,000,000 APBA 100% 1,200,000,000Peningkatanpembangunan PeranUlama


Terlaksananya evaluasi keserasianpelaksanaan pembangunan

Ketersediaan data dan informasikeserasian pelaksanaanpembangunan

Terlaksananya perencanaanpembangunan dibidang peran ulama

Outcomes :


Outcomes :Tersedianya pedoman keagamaan


Terlaksananya kajian pedomankeagamaan

Penyusunan rancanganpedoman keagamaan

Kajian pedomankeagamaan


Tersusunnya rancangan pedomankeagamaan

Terlaksananya perencanaanpembangunan dibidang peran ulama

Peningkatan pembangunan peranulama

2 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Tahun 2015

CatatanPenting


1

Kode


/ Kegiatan




TargetCapaian


Lokasi

Outcomes :


Outcomes :

Dakwah dan pembinaanakhlak bangsa Terlaksananya dakwah dan pembinaan

akhlak bangsa

Peningkatan aqidah dan akhlakbangsa

Tersedianya rancangan peraturanpedoman keagamaan yang sesuaisyar'i

Outcomes :


Outcomes :

02 Zikir dan taushiyah Outputs : Provinsi 100% 1,000,000,000 APBA 100% 1,200,000,000Terlaksananya zikir dan taushiyah


Terlaksananya dakwah dan pembinaanakhlak bangsa

Program Koordinasidan SilaturrahmiUmara Ulama



Outcomes :Peningkatan iman dan silaturrahmi

2 4 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Tahun 2015

CatatanPenting


1

Kode


/ Kegiatan




TargetCapaian


Lokasi


Outcomes :

48,945,000,000JUMLAH ANGGARAN 68,225,000,000

Peningkatan peran ulama dalampembangunan

Eksistensi peran ulamadalam pembangunandaerah

Terlaksananya eksistensi peran ulamadalam pembangunan daerah




NIP. 19600418 198603 1 004

Banda Aceh, 14 M a r e t 2014 M16 Jumadil Awal 1435 H

Nomor : 903/536Lampiran : 1 (satu) Berkas.- Yang terhormat,S i f a t : Penting/Segera.H a l : Penyampaian Renja KEPALA BAPPEDA ACEH

Tahun 2015.di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Gubernur Aceh Nomor 050/2534 tanggal 28

Januari 2014 tentang hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan

Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

2. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkanterima kasih.

KEPALA SEKRETARIAT



Tembusan :

1. Guberbur Aceh (sebagai laporan);2. Inspektur Aceh;3. Kepala Dinas Keuangan Aceh.

Documents

TAHUN 201 5 - · Meningkatkan kegiatan penyuluhan. ... adalah untuk mengevaluasi kembali serta menyesuaikan ... akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran