t r s...Alamat Kantor YUDAS SABAGGALET. Bupati Kepulauan Mentawai Jl. Raya Tuapejat KM 5 Tuapejat KORTANIUS SABELEAKE. Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Jl. Raya Tuapejat KM 5 …

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH2018

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIDENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : ogt BAPPEDA NOMOR : i^. / 07/ PB -D PR D /2018TANGGAL : 08 NOVEMBER 2018

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Yang b e rta n d a tan g an di baw ah ini:

1. a. Nam aJ a b a ta n A lam at K antor

b. Nam a J a b a ta n A lam at K antor

YUDAS SABAGGALET.B upati K epulauan M entawai Jl. Raya T uapejat KM 5 T uapejat KORTANIUS SABELEAKE.Wakil B upati K epulauan M entawai Jl. Raya T uapejat KM 5 T uapejat

B ertindak se laku d an a ta s n am a Pem erin tah K abupaten K epulauan M entawai, se lan ju tn y a d iseb u t sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nam aJ a b a ta n A lam at K antor

b. N am a J a b a ta n A lam at K antor

c. Nam a J a b a ta n A lam at K antor

YOSEP, A.Md.K etua DPRD K abupaten K epulauan M entawai J l. Raya T uapejat KM 4 T uapejat JAKOP SAGURUK, S. E.Wakil K etua DPRD K epulauan M entawai Jl. Raya T uapejat KM 4 T uapejat NIKANOR SAGURUK, S.Th., M.Si.Wakil K etua DPRD K epulauan M entawai J l. Raya T uapejat KM 4 T uapejat

Sebagai P im pinan DPRD bertindak se laku dan a ta s n am a Dewan Perw akilan R akyat D aerah (DPRD) K abupaten K epulauan M entawai, se lan ju tnya d ise b u t sebagai PIHAK KEDUA.

D engan ini m en y a tak an bahw a dalam rangka p e n y u su n an Anggaran P endapatan d an B elanja D aerah (APBD) perlu d isu su n Prioritas dan Plafon A nggaran S em en ta ra (PPAS) yang d isepakati b ersam a a n ta ra DPRD dengan Pem erin tah D aerah u n tu k d ijad ikan sebagai d a sa r p e n y u su n an R ancangan A nggaran P en d ap a tan d an B elanja D aerah (RAPBD) T ahun A nggaran 2019.

B erdasarkan hal te rseb u t di a ta s , dan m engacu pada k esepaka tan an ta ra DPRD dan Pem erin tah D aerah ten tan g Kebijakan Um um APBD T ahun A nggaran 2019, p a ra p ihak sep ak a t te rh ad ap Prioritas dan Plafon Anggaran S em en tara d an dalam hal terjadi pergeseran asum si yang m elandasi p en y u su n an PPAS ak ib a t adanya kebijakan pem erin tah , d ap a t d ilakukan p e n a m b a h a n /p e n g u ra n g a n program se rta pagu anggaran definitif, yang m eliputi ren c a n a P en d ap atan dan Penerim aan Pem biayaan D aerah, Prioritas B elanja D aerah , Plafon A nggaran S em en tara per U rusan dan OPD, Plafon A nggaran S em en ta ra Program , Plafon A nggaran S em en tara Belanja Tidak L angsung d an ren can a pengeluaran pem biayaan d aerah T ahun A nggaran 2019.

Secara lengkap Prio ritas dan Plafon A nggaran S em en tara K abupaten K epulauan M entaw ai T ahun A nggaran 2019 d isu su n dalam lam piran yang m enjadi sa tu k e sa tu a n yang tidak te rp isah k an dengan Nota K esepakatan ini.

D em ikian Nota K esepakatan ini d ib u a t u n tu k d ijad ikan d a sa r dalam p e n y u su n an A nggaran P endapatan dan B elanja D aerah (APBD) T ahun A nggaran 2019.

T uapejat, oS November 2018

PEMERINTAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

selaku ,

PIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI selaku,

NIKANOR SAGURUK, S.Th., M.Si. WAKIL'KETUA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2018 DAFTAR ISI

iii

DAFTAR ISI

Nota Kesepakatan ........................................................................................ i Daftar Isi ................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1 1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .. 2 1.3 Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) .... 2 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ................................................................... 5 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH .................................................... 10 3.1 Plafon Anggaran Belanja Sementara ................................................... 12

3.1.1 Belanja Langsung ....................................................................... 12 3.1.2 Belanja Tidak Langsung ............................................................. 13

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ........................................... 15

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 15 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan.......20

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ............................................... 210 5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan .................................................... 211 5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan ................................................... 211 BAB VI PENUTUP.................................................................................... 213

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PENDAHULUAN

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka

penyelengaraan pemerintah daerah, maka perencanaan dan

penganggaran merupakan satu kesatuan pembangunan yang

menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 merupakan

penjabaran dan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Kepulauan

Mentawai Tahun 2019 yang memuat rancangan program prioritas

berdasarkan batas maksimal pagu anggaran yang selanjutnya

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019.


2

Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum

APBD (KUA) sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana

yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Permendagri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. Rancangan PPAS ini disampaikan dengan

menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan

serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing

program. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

Menentukan skala prioritas pembangunan daerah

Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan

Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing

program/kegiatan

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kabupaten Kepulauan Mentawai Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai

dokumen kebijakan anggaran yang dijadikan acuan bagi setiap

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan batas

maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun rencana.


3

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

Tujuan penyusunan PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun

2019 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran

2019.

1.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;


4

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2018;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan


5

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun

2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun

2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten

Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 47

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022.

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

6

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berkenaan dengan pengelolaan anggaran pendapatan daerah,

meskipun pendapatan daerah merupakan modal utama pembangunan,

namun harus diperhatikan bahwa upaya peningkatan pendapatan

melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah diupayakan tanpa

harus menambah beban masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah

yang berasal dari pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mempertimbangkan

kemampuan masyarakat dan kemampuan dunia usaha dan kondisi

makro perekonomian daerah.

Selain peningkatan pendapatan melalui PAD, sumber pendapatan

lain juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian Laba BUMD, Lain-Lain

Pendapatan yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan

Pajak. Harapan kedepannya porsi DAU akan dibantu dengan sumber-

sumber pendapatan yang dapat diusahakan oleh daerah.

2.1 Rencana Pendapatan

Pada tahun anggaran 2019, Pendapatan Kabupaten Kepulauan

Mentawai direncanakan sebesar Rp.1.044.096.948.512. Jumlah

tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar

Rp.48.163.321.790, Dana Perimbangan sebesar Rp.919.729.625.722,

dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar

Rp.76.204.001.000.


7

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Daerah direncakan sebesar Rp. 2.647.327.991.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa

Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada tahun anggaran 2019,

penerimaan retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 10.515.993.799.

2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

pada Penetapan APBD tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar

Rp.15.000.000.000.

2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos

Pendapatan dari Penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis

pajak daerah dan retribusi daerah. Pada penetapan APBD tahun

anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 20.000.000.000.


8

2.1.2 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

Target penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019

sebesar Rp.844.467.404.000. Target ini lebih besar dari tahun

sebelumnya sebesar Rp.170.723.124.000.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen pemasukan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam

APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2019 berasal

dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya, dan Pendapatan Alokasi Dana Desa. Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD tahun anggaran 2019

dianggarkan sebesar Rp.76.204.001.000.

2.2. Penerimaan Pembiayaan

Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun

anggaran berikutnya. Jadi dengan kata lain, penerimaan pembiayaan

yang dimaksud dalam hal ini adalah penerimaan yang perlu dibayar


9

kembali dan/atau baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun

pada tahun anggaran berikutnya.

2.2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya

Sumber penerimaan pembiayaan salah satunya diharapkan

berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019.

Dengan menggunakan asumsi bahwa pendapatan dan belanja dapat

optimal maka diperkirakan SiLPA Tahun 2019 akan mencapai

Rp.9.085.781.048.

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019

No Uraian Target (Rp)

Ket

(1) (2) (3) (4)

1.1 Pendapatan Daerah 1.024.991.507.790

1.1.1 Pendapatan Asli Daerah 48.163.321.790 Perda No 2

Tahun 2013

1.1.2 Pajak Daerah 2.647.327.991

1.1.3 Retribusi Daerah 10.515.993.799

1.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

15.000.000.000

1.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

20.000.000.000

1.2.1 Dana Perimbangan 844.467.404.000

1.2.2 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

16.592.928.918

1.2.3 Dana Alokasi Umum 610.939.918.000

1.2.4 Dana Alokasi Khusus 204.077.896.000

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 76.204.001.000

1.3.1 Pendapatan Hibah 0

1.3.2 Dana Darurat -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

30.842.803.000

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus -


10

No Uraian Target (Rp)

Ket

(1) (2) (3) (4)

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

-

1.3.6 Alokasi Dana Desa 45.361.198.000

Jumlah Pendapatan 1.024.991.507.790

1.4 Pembiayaan Penerimaan Daerah 121.569.977.805

1.4.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

15.105.131.806

1.4.1.1 Pencairan Dana Cadangan

1.4.1.2 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1.4.2 Penerimaan Pinjaman Daerah 106.464.845.999

1.4.2.1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1.4.2.2 Penerimaan Piutang Daerah

1.4.2.3 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 121.569.977.805

JUMLAH DANA TERSEDIA 1.146.561.485.595

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa total pendapatan tahun 2019

diperkirakan sebesar Rp.1.024.991.507.790, sedangkan untuk

pembiayaan penerimaan daerah tahun 2019 diperkirakan sebesar

Rp.121.569.977.805. Total dana yang tersedia untuk tahun 2019

sebesar Rp.1.146.561.485.5.

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PRIORITAS BELANJA DAERAH

11

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh

karena itu dalam pengalokasian belanja daerah melalui pendekatan

anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada pencapaian hasil dari

input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap

perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan

variable cost.

Prioritas pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari

RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 dalam

Dasa Cita Kepala Daerah merupakan pokok-pokok pembangunan yang

telah selaras dengan prioritas pembangunan Nasional dan Prioritas

Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat yang diangkat dari isu

strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan dan

proses perencanaan top-down dan bottom-up. Prioritas pembangunan

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 terkait dengan prioritas

pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang

diterjemahkan dalam program prioritas disajikan dalam tabel berikut.


12

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Program Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat

Program Prioritas Daerah

Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.

Penanggulangan kemiskinan dan penuntasan sebagai daerah tertinggal.

Penyediaan air baku dan air bersih.

Peningkatan akses sanitasi layak.

Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur.

Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan.

Peningkatan konektivitas wilayah.

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.

Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.

Peningkatan sarana prasarana ekonomi masyarakat dan pengolahan hasil pertanian.

Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pengembangan dan penataan kepariwisataan

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur.

Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Peningkatan sarana prasarana ekonomi masyarakat dan pengolahan hasil pertanian.

Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Penyediaan air baku dan air bersih.

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.

Inovasi dan pelayanan publik

Penyusunan prioritas pembangunan daerah disusun

memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas Propinsi

Sumatera Barat, ini merupakan bagian dari rangkaian perencanaaan

pembangunan dengan pendekatan holistik-tematik.

Prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 untuk perencanaan


13

pembangunan dalan RKPD Tahun 2019 dikerucutkan menjadi 8

prioritas pembangunan antara lain:

1. Penyediaan air baku dan air bersih

Penyediaan air baku dan air bersih merupakan wujud pencapaian

sasaran RPJMD dalam rangka optimalisasi pendayagunaan sumber

daya air yang masuk dalam dasa cita Mentawai Mantap.

Pembangunan embung menjadi prioritas pada 4 lokasi prioritas

antara lain Tuapejat, Muara Sikabaluan, Muara Siberut, KM 37.

Selain itu, pembangunan berbasis masyarakat (Pamsimas) akan

dialokasikan melalui APBD.

2. Peningkatan akses sanitasi layak

Pembangunan MCK rumah tangga diprioritaskan di Kecamatan

Siberut Barat Daya Desa Pasakiat Taileleu dan Kecamatan Pagai

Utara Desa Silabu. Pembangunan akses jalan menuju lokasi TPA

Berkat dan pembangunan TPS 3 R di Kecamatan Sipora Utara.

3. Penanggulangan kemiskinan dan penuntasan sebagai daerah

tertinggal

Penanggulangan kemiskinan akan didorong melalui program

multisektor, memberikan akses pendidikan dan kesehatan bagi

masyarakat miskin, bantuan stimulus perumahan bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR), serta kebijakan pembangunan yang

pro poor.

4. Peningkatan konektivitas wilayah

Prioritas pembangunan infrastruktur melalui Trans Mentawai

dengan tahapan multi years dengan rata-rata alokasi anggaran 100


14

miliar rupiah. Panjang jalan Trans Mentawai yang belum terbangun

sepanjang 199,96 km menjadi prioritas pembangunan infrastruktur

hingga tahun 2022. Selain Trans Mentawai, pembangunan jalan

lingkungan antar desa dan antar dusun juga dianggarkan melalui

percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan untuk 24 desa.

Selain infrastruktur jalan, moda transportasi antar pulau akan

diperlancar dengan pengadaan 1 unit kapal besi antar pulau.

5. Peningkatan sarana prasarana ekonomi masyarakat dan

pengolahan hasil pertanian

Pengembangan kawasan pertanian, peternakan dan perkebunan

terpadu, pengembangan industri sagu, industri bambu, budidaya

kepiting, budidaya ikan kerapu akan menjadi fokus pembangunan

dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui menyediakan

sarana dan prasarana ekonomi masyarakat terutama dalam

pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan perkebunan.

6. Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pengembangan kawasan pertanian terpadu menjadi prioritas

pengembangan ekonomi masyarakat. Kawasan pangan (Saibi,

Sotboyak, Saureinu, Sagitsi, Nemnemleleu, Saumanganya, Makalo,

Malakopa). Kawasan holtikultura (SP II dan Goisooinan), kawasan

perkebunan kelapa (Sagulubbeg, Pasakiat Taileleu, Taraet). Selain

itu juga pengembangan perikanan budidaya melalui pengadaan

KJA di Sikakap, pengolahan ikan di Dusun Bose, budidaya kepiting

di Katurei. Pengembangan industri sagu di Muntei, industri kelapa

di Taraet dan industri bambu di Madobag.


15

7. Pengembangan dan penataan kepariwisataan

Pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan melalui dua

pendekatan, yaitu pengembangan pariwisata berbasis masyarakat

dan pembangunan pariwisata berbasis investor. Pembangunan

pariwisata berbasis investor didorong melalui Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) Pariwisata di Kecamatan Siberut Barat Daya seluas

2.600 ha, sedangkan pengembangan pariwisata daerah melalui

pengembangan destinasi wisata Madobag, Muntei, Mapadegat, dan

Katiet.

8. Inovasi dan pelayanan publik

Inovasi dalam memberikan pelayanan publik menjadi jawaban

dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang

berbelit-belit, mahal dan memakan waktu yang lama akan ditinggal

oleh era perubahan digital. Penyusunan inovasi pelayanan publik

tentunya diawali dengan menyusun regulasi pelakasanaan inovasi

pelayanan publik.

3.1 Plafon Anggaran Belanja Sementara

3.1.1 Belanja Langsung

Plafon Anggaran Sementara merupakan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program prioritas

yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain

hal tersebut juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2019.


16

Tabel 3.2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung OPD, 2019

NO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PLAFON ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

(Rp) 1 2 3

1 SEKRETARIAT DAERAH 26.820.015.820

KDH & WKDH 0

2

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

10.577.507.680

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

0

3 INSPEKTORAT 4.295.481.500

4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

7.363.000.000

5 BADAN KEUANGAN DAERAH 2.878.664.000

PPKD 0

6 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

8.579.674.440

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4.676.567.400

8 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

8.087.425.600

9 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

9.040.558.000

10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

59.592.872.465

11 DINAS KESEHATAN 96.614.969.922

12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

267.637.289.046

13 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

23.171.811.900

14 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

7.163.485.000

15 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

8.050.858.900

16 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.863.975.000

17 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.006.295.840

18 DINAS PERIKANAN 10.052.642.000

19 DINAS PERHUBUNGAN 18.557.294.600

20 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.590.138.350

21

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

6.844.954.500

22 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

1.873.170.600


17

NO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PLAFON ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

(Rp) 1 2 3

23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

1.236.083.450

24 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.365.992.190

25 KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK

1.716.828.680

26 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 16.394.574.000

27 KECAMATAN SIBERUT UTARA 1.064.390.000

28 KECAMATAN SIBERUT BARAT 1.922.240.000

29 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA 827.559.500

30 KECAMATAN SIBERUT SELATAN 924.318.000

31 KECAMATAN SIBERUT TENGAH 1.495.525.000

32 KECAMATAN SIPORA UTARA 1.152.318.200

33 KECAMATAN SIPORA SELATAN 1.588.098.880

34 KECAMATAN PAGAI UTARA 852.805.000

35 KECAMATAN SIKAKAP 825.272.000

36 KECAMATAN PAGAI SELATAN 1.527.280.000

T OT A L 623.231.937.463

3.1.2 Belanja Tidak Langsung

Pengalokasian belanja tidak langsung harus mempertimbangkan

kebutuhan pembayaran gaji pegawai, tunjangan jabatan, tunjangan

daerah, hibah, bansos, belanja bagi hasil kepada provinsi/

kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan

kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, biaya tak

terduga selama satu tahun anggaran.

Tabel 3.3 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, 2019

NO URAIAN JUMLAH

(Juta Rupiah) OPD

1 Belanja Pegawai 260.077.621.679

2 Belanja Bunga -

3 Belanja Subsidi 4.000.000.000

4 Belanja Hibah 6.000.000.000


18

NO URAIAN JUMLAH

(Juta Rupiah) OPD

5 Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000

6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1.000.000.000

7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

132.000.000.000

8 Belanja Tidak Terduga 1.151.926.453

Total Belanja Tidak Langsung 405.229.548.132

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PEMBIAYAAN DAERAH

19

BAB IV

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dibagi menjadi dua

yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan

pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari proyeksi

SiLPA tahun 2019 dan penerimaan pinjaman daerah, sementara

pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi

Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah) dan Pembayaran

Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran Sebelumnya.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada optimalisasi

anggaran yang berasal sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu,

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan

daerah, revitalisasi regulasi dana kebijakan pemerintah daerah yang

mengatur penyertaan modal daerah, meningkatkan disiplin anggaran

agar pelaksanaan APBD tepat waktu dan tertib azas. Begitu juga

pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada penyertaan modal

(investasi) Pemerintah Daerah.


20

Berdasarkan kondisi perekonomian pada tahun 2018 dan proyeksi

tahun 2019 yang tertuang dalam kebijakan umum APBD tahun

anggaran 2019, maka rencana pembiayaan Kabupaten Kepulauan

Mentawai tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut :

5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2019 sebesar

Rp.121.569.977.805, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

tahun 2018 (SiLPA) sebesar Rp. 15.105.131.806, dan penerimaan

pinjaman daerah sebesar Rp.106.464.845.999.

5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Rencana pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2019

dipergunakan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar

Rp.16.800.000.000 serta pembayaran kegiatan lanjutan tahun

anggaran sebelumnya sebesar Rp.95.300.000.000.

Secara rinci rencana pembiayaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 dapat

dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019

No Uraian Plafon Anggaran

(Juta Rupiah) (1) (2) (3)

3 Pembiayaan 3.469.977.805

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 121.569.977.805


15.105.131.806

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.1.3 Hail Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan


3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman


21

No Uraian Plafon Anggaran

(Juta Rupiah) (1) (2) (3)

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

3.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 121.569.977.805

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 118.100.000.000

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

16.800.000.000

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 6.000.000.000

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

3.2.5 Pembayaran Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran Sebelumnya

95.300.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 118.100.000.000

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 3.469.977.805

Rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp.121.569.977.805,

lebih besar dibandingkan dengan rencana pengeluaran pembiayaan

sebesar Rp.118.100.000.000. Sehingga, jumlah pembiayaan netto

sebesar Rp.3.469.977.805.

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

22

BAB V

PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

5.1 Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan patokan

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah

untuk setiap program prioritas yang bertujuan untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan, selain hal tersebut juga sebagai acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

(RKA – PD) Tahun Anggaran 2019.

Plafon anggaran sementara Perangkat Daerah disajikan dalam

Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah, 2019

NO ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019

BTL BL TOTAL PAGU ANGGARAN

1 2 4 5 6 = (4+5)

1 SEKRETARIAT DAERAH 11.440.009.909 26.820.015.820 38.260.025.729

KDH & WKDH 550.907.114 0 550.907.114

2

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2.421.048.173 10.577.507.680 12.998.555.853

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

9.091.530.325 0 9.091.530.325

3 INSPEKTORAT 2.704.979.097 4.295.481.500 7.000.460.597

4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.710.849.194 7.363.000.000 10.073.849.194

5

BADAN KEUANGAN DAERAH

8.871.185.891 2.878.664.000 11.749.849.891

PPKD 145.151.926.453 0 145.151.926.453

6 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

4.064.887.025 8.579.674.440 12.644.561.465

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.071.199.508 4.676.567.400 6.747.766.908

8 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

6.000.000.000 8.087.425.600 14.087.425.600


23

NO ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH



1 2 4 5 6 = (4+5)

9 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

4.862.578.000

9.040.558.000 13.903.136.000

10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

108.054.976.273 59.592.872.465 167.647.848.738

11 DINAS KESEHATAN 29.289.566.928 96.614.969.922 125.904.536.850

12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5.000.000.000 267.637.289.046 272.637.289.046

13 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.228.909.250 23.171.811.900 25.400.721.150

14 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

3.061.886.229 7.163.485.000 10.225.371.229

15

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.960.133.050 8.050.858.900 11.010.991.950

16 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.708.214.794 2.863.975.000 5.572.189.794

17

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.664.225.627 2.006.295.840 5.670.521.467

18 DINAS PERIKANAN 3.147.673.228 10.052.642.000 13.200.315.228

19 DINAS PERHUBUNGAN 4.752.023.509 18.557.294.600 23.309.318.109

20 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.170.093.454 1.590.138.350 3.760.231.804

21

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.085.293.264 6.844.954.500 9.930.247.764

22 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

2.839.209.409 1.873.170.600 4.712.380.009

23 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2.180.970.607 1.236.083.450 3.417.054.057

24 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.451.819.587 3.365.992.190 5.817.811.777

25 KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK

1.271.024.951 1.716.828.680 2.987.853.631

26 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

8.389.138.316 16.394.574.000

27 KECAMATAN SIBERUT UTARA

1.727.530.453 1.064.390.000 2.791.920.453

28 KECAMATAN SIBERUT BARAT

1.761.122.856 1.922.240.000 3.683.362.856

29 KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

1.297.559.630 827.559.500 2.125.119.130


24

NO ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH



1 2 4 5 6 = (4+5)

30 KECAMATAN SIBERUT SELATAN

2.209.194.131 924.318.000 3.133.512.131

31 KECAMATAN SIBERUT TENGAH

1.502.688.007 1.495.525.000 2.998.213.007

32 KECAMATAN SIPORA UTARA

1.732.392.341 1.152.318.200 2.884.710.541

33 KECAMATAN SIPORA SELATAN

2.175.926.425 1.588.098.880 3.764.025.305

34 KECAMATAN PAGAI UTARA

1.354.970.232 852.805.000 2.207.775.232

35 KECAMATAN SIKAKAP 2.272.328.088 825.272.000 3.097.600.088

36 KECAMATAN PAGAI SELATAN

1.999.576.804 1.527.280.000 3.526.856.804

T OT A L 405.229.548.132 623.231.937.463 1.028.461.485.595

5.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program/Kegiatan

Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan

hasil tarikan data dari sistem e-planning (terlampir).

5.3 Plafon Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Secara rinci plafon sementara anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019

NO URAIAN Proyeksi Tahun 2019

(Rp) 1 2 3

1 Pendapatan Daerah 1.024.991.507.790

1.1 Pendapatan Asli Daerah 48.163.321.790

1.1.1 Pajak Daerah 2.647.327.991

1.1.2 Retribusi Daerah 10.515.993.799

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

15.000.000.000

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 20.000.000.000


25


(Rp) 1 2 3

1.2 Dana Perimbangan 844.467.404.000

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

17.192.529.000

1.2.2 Dana Alokasi Umum 623.196.979.000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 204.077.896.000

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 132.360.782.000

1.3.1 Pendapatan Hibah 0

1.3.2 Dana Darurat -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

30.842.803.000

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 47.127.208.000

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

-

1.3.6 Alokasi Dana Desa 54.390.771.000

Jumlah Pendapatan 1.044.096.948.512

2 Belanja Daerah 1.028.461.485.595

2.1 Belanja Tidak Langsung 405.229.548.132

2.1.1 Belanja Pegawai 260.077.621.679

2.1.2 Belanja Bunga

2.1.3 Belanja Subsidi 4.000.000.000

2.1.4 Belanja Hibah 6.000.000.000

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Prvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1.000.000.000

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

132.000.000.000

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.151.926.453

2.2 Belanja Langsung 623.231.937.463

2.2.1 Belanja Pegawai 92.509.855.010

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 131.018.105.213

2.2.3 Belanja Modal 399.703.977.241

Jumlah Belanja 1.047.547.575.559

Surplus/Defisit (3.450.627.047)

3 Pembiayaan 3.469.977.805

3.1 Penerimaan Pembiayaan 121.569.977.805


15.105.131.806

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


26


(Rp) 1 2 3


3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

3.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 121.569.977.805

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 118.100.000.000

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)

16.800.000.000

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 6.000.000.000

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

3.2.5 Pembayaran Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran Sebelumnya

95.300.000.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 118.100.000.000

Pembiayaan Netto 3.469.977.805

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

0

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2019 PENUTUP

27

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 dibuat untuk

menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019.

Tuapejat, Oktober 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

YOSEP, A.Md KETUA

PEMERINTAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALET BUPATI

Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Kepulauan Mentawai

Jl. Raya-Tuapejat KM. 4 Telp. (0759)320050, 320053, 320211 Fax. (0759) 320211Mentawai-Sumatera Barat

E-mail: [email protected]

Documents

t r s...Alamat Kantor YUDAS SABAGGALET. Bupati Kepulauan Mentawai Jl. Raya Tuapejat KM 5 Tuapejat KORTANIUS SABELEAKE. Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Jl. Raya Tuapejat KM 5 …