T. MULYA LUBIS

HAK ASASI MAI{USIADANKITA

{@Fa

s@.i

fr- ?t,tHAK ASASI MANUSIA DAN KITA

./\

HdMANUS

Sh,=.

T. Mulya Lubis

HAK ASASIMANUSIA DAN KITA

$ rr*rRBrr srNAR FTARA'AN

HAK ASASI MANUSH DAN XITA

Oleh: T. MulYa Lubis82/UM/49

Disain samPul: HardiYono

Ilustrasi: "Karikatur-karikatur 1970 - 1981"

oleh Pramono, Sinar Harapan, Jakana l9El

Hak Pengarang dilindungi Undang-undang

Penerbit Sinar Harapan, anggota IKAPI

Jakana, 1982

Cetakan Pertama

Dicetak oleh:

PT Djaya Pirusa

KATA PENGANTAR

PRAKATA

I. PEMBANGUNA\'D

II. HUKUM DAN }T.{,.8.

III. BURUH DAN TL{.K.

IV. PENDIDIKAN U\-T

V. PEMBEBASAN TA]i

I ETTA

B?0-19Er"Lerte 1gEl

og-u.ldang

a IX-{PI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....

PRAKATA

I. PEMBANGUNAN DAN HAK ASASI MANUSIA . .

II. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

III. BURUH DAN HAK ASASI MANUSIA

IV. PENDIDIKAN UNTUK APA?

V. PEMBEBASANTANAHUNTUKAPA?

l3

l5

25

43

75

5

KATA PENGAI.IT.A

Himpunan tulisan ini mengajak kita sem'

ingat perlunya bangsa Indonesia tetap

hadap kritik mengenai perkembangao sd

nomi yang terjadi di sekitar kita'Beberapa tema yang dikemukakan ole

d.iperbincangkan oleh banyak Penga@i

kemasyarakatan kita, istimewa setelah

Hukum didirikan. Kecuali mencermiaka

pun Pasang surut perkembangan pemil

pembangunan nasional, misalnya, hir

mengajukan alternatif "pemikiran", mes'

fik mengajukan cara dan upaya politiL

ditempuh untuk memperbaiki beberap:

dalam masyarakat kita.T. Mulya Lubis' sePerti juga banval

berminat pada masalah-masalah kemas.r

negaranya, tidak selamanya akan disul

ting. Bahkan oleh banyak kalangan 54beberapa tahun belakangan ini ia dip

hukum yang senantiasa mengada-ada' I

ada-ada untuk kePentingan dirinya ser

hukum, cendekiawan dan pencetus gag

KATA PENGANTAR

Himpunan tulisan ini mengajak kita semua untuk senantiasaingat perlunya bangsa rnionesia *op'i...uuka diri ter-tradlp kritik mengeriai.perkembr"g"" ;ri;,, politik dan eko-nomi yang terjadi di sekitar kit". "Beberapa tema vang dikemukakan oleh penulis telah lamadiperbincangkan oieh

" ba"il ;.;;';i I *"r"l.h -.r, asarahkemasyarakatan kita, istimewa';;i;;r_ baga BantuanHukum didirikan. Kecuali *.rr..r_iok"**"rrg naik mau-pun pasang surut oerkemba.ng-an pemiki.Jn sekitar strategipembanguna., r,"rior,"t, *ir"try"l;;;;;""" turisan inimengajukan alternatif ,'pemikira.r,l, *.rtit ia"r. secara spesi-fik mengajukan cara dan upaya p;Iil;p; yang sebaiknyaditempuh untuk memp..b"iki'il;; ilpincangan sosialdalam masyarakat kita.

T. Mulya Lubis, sepeni juga banyak sarjana hukum yangberminat pada masarah^.**;;Tk ^';;;;"r"" bangsa dannegaranya, tidak selamanya akan disutai oting. Bahkan oleh banyak i.r""s." p.r;;T:il;:3rffi;beberapa tahun belaln*"*:;;;;;;ffi;"ff.t.?l

:1 j,ffi trH,,:lT:i#ada-ada untuk kepen.i"g."?iirril;;;bagai

peminathukum, cendekiawan aui p.rr..t.r, *;;; o"o,run hukum

yang karena menarik manfaat dari struktur kekuasaan politikyang ada, seharusnya tidak terlalu gencar menuding padakelemahan-kelemahan yang ada pada tubuh sistem hukumkita beserta aparatur negara yang menyangganya.

Itulah salah satu risiko yang harus dihadapinya. Jikamengajukan pemikiran alternatif tentang bantuan hukumberlandaskan prinsip-prinsip internasional tentang hak-hakasasi, misalnya, maka oleh kalangan yanB merasa diri merekanasionalis ia akan dituding sebagai cendekiawan genit yangtelah pudar ke-trndonesiaannya. Jika ia mengajukan pikiranbahwa penentuan srategi pembangunan bukanlah sekedarmenimbang-nimbang urutan skala prioritas tertentu melain-kan perbenturan beberapa jenis skala prioritas, maka ia akandituduh sebagai orang yang kurang tanggap akan pentingnyamasalah stabilitas politik.

Jika ia gusar akan kelambanan jalannya tertib hukum,baik tingkat nasional apalagi tingkat regional, maka ia dipan-dang sebagai orang pandai yang tak peka akan masalah-masalah sesaat yang dihadapi petugas hukum di lapangan.

Ketika Lembaga Bantuan Hukum pertama kali didiri-kan, salah satu hal yang terpikir oleh banyak orang Indonesiapada waktu itu ialah: Apakah dalam garis besarnya lembagasemacam itu dapat berangsur-angrur mengusahakan per-baikan kehidupan sistem hukum dan peradilan kita? Ataukahdi tengah-tengah kesibukan banyak orang akan perlunyamempertahankan stabilitas ekonomi dan politik, lembagasemacam itu, berikut orang-orangnya, hanyalah pengecualianyang justru membuktikan kelanggengan kepiocangan yangada?

Himpunan tulisan ini hendak mengemukakan pesankepada para pembacanya bahwa penulis rangkaian karanganini bertekad untuk menempuh garis perbaikan secara menye-luruh. Ia tak berpretensi bahwa usaha ini dapat dicapai da-lam waktu singkat, apalagi tanpa secara sadar turut memper-juangkan perbaikan-perbaikan di bidang-bidang lain yangberkaitan.

8

Hak Asasi Manusipokok masalah yang bcrlam perhitungan srarqstrategi mencerrninlan

Xltermasuk, hak istimcn-a ,

gu gugat. Setidak.cidaiwaktu pendek. OIeh -hngan hak memperoleh

;

rikat, hak memiliki tan;tinggal yang layak rrramelibatkan putusan d.armenyisihkan sejumla-h nsederhana, pertanyaan ryang didahulukan. l_ebihdukungan terus melalui rmemuaskan kekuatan-Lei

- - -Keadilan yang d"icapketidakadilan, demikiaa r

gris. Buku ini memberi sDalam tulisan ini T. Mulmendasar seperti fis[rrm:mau tidak mau kontroverrditinjau dari ledakan peselama dasawarsa 1960_berat dan Iingkup perm:kelambanan yang terjaci.lbangkitnya sejumlah lem b:dapat membantu mempen

. Pertanyaan yang panxIemen yang dikemulak:n(diakuinya ini bukan mapraktis dapat dilakukaa o&kewenangan formal dipcrrpindahan tanggung jarrabdipersoalkan, maka yang dadalah pembuktian. Tapi

mfaat dari struktur kekuasaan politikid,ak terlaiu gencar menuding Padazsg ada pada tubuh sistem hukum

8a.ra l'ang menyanSganya.risiko vang harus dihadapinya. Jika

a"hernatif tentang bantuan hukumrilsip internasional tentang hak-hak

ch kalangan yang merasa diri mereka{nng sebagai cendekiawan genit yang

iaar:rva. Jika ia mengajukan pikiran.egi pembang-unan bukanlah sekedar

r-srail skaia prioritas tertentu melain-

rpa l,e;:.r. skala prioritas, maka ia akan

ra-uq k.irang tangsaP akan pentingnyaLheia::rbanan jalannYa tertib hukum,

nlad ringkat regional, maka ia dipan-

ardar vang tak Peka akan masalah-

radapi p€rugas hukum di laPangan'

B.nruar: Hukum P€rtama kali didiri-g tero-:iir oleh banyak orang Indonesia

tpat.al aalam garis besamya lembaga

rcra:g'sur-angsur meng'usahakan per'

m :-:,k,;::l: iar peradilan kita? Ataukah

h{dLa-r, baavak orang akan PerlunYaftitas ekonomi dan Politik, lembaga

ratrg-orangrva, hanyalah pengecualian

ila.n kelanggengan kepincangan yang

n ini hendak mengemukakan Pesanora ;ah*'a penulis rangkaian karangan

osmpuh garis perbaikan secara menye-

ni. ban',ca usaha ini dapat dicapai da-

rlag: ralDa secara sadar turut memper-

rrbaiiran di bidang-bidang lain yang

Hak Asasi Manusia dan Kita menguraikan beberapapokok masalah yang bertalian d.engan p..,.rrto"r, asumsi da-lam perhitungan strategi pembangunin. Setiap penentuanstrategi mencerminkan prioritas struktur kekuasaan yang ada,termasuk, hak istimewa yang dimiliki penguasa tiaai ai-gang_gu gugat. Setidak-tidaknya tidak terancam untuk jangiawaktu pendek. Oleh sebab itu perincian yang bertali"r, a.-ngan hak memperoleh pekerjaan, hak buruh untuk berse-rikat, hak memiliki tanah, hak untuk memperoleh tempattinggal yang layak serta hak memperoleh pendidikan, jugamelibatkan putusan dan pilihan ,it.i-.rit"i tertentu sertamenyisihkan sejumlah nilai-nilai lain. Dalam bahasa yangsederhana, pertanyaan yang diajukan ialah prioritas siaplyang didahulukan. Lebih dari itu, apakah prioritas itu dapatdukungan terus melalui mekanisme ke.bsuhan (hukum) yangmemuaskan kekuatan-kekuatan sosial-politik yang relevan?

-

- - Keadilan yang dicapai secara lamban sama saja denganketidakadilan, demikian salah saru pepatah hukum di I""g-gris. Buku ini memberi makna akan kebenaran pepatah.itu.Dalam tulisan ini T. Mutya Lubis membahas masalah yangmendasar seperti hukuman mad, suatu permasalaha" y""lmau tidak mau kontroversial di Indonesia semata_mata kalauditinjau dari ledakan penduduk yang terjadi di Indonesiaselama dasawarsa 1960-Ig70. Bahwa bobot kerja makinberat dan lingkup permasalahan kian rumit terbukti darikelambanan yang terjadi pada sistem perad.ilan kita d.anbangkitnya sejumlah lembaga ekstra-judisial yang diharapkandapat membantu mempercepat proses hukum.

- Pertanyaan yang patut direnungkan ialah: apabila sinya-lemen yang dikemukakan oleh T. Mulya Lubis itu benar(diakuinya ini bukan masalah baru), apakah yang secarapraktis dapat dilakukan oleh pelaksana,/p.t,rg", hukum? Jikakewenangan formal dipermasalahkan, acap kali terjadi ier-pindahan tanggung jawab. Jika perundang-undanga" ya"gdipersoalkan, maka yang diajukan sebagai inti pe.mlsaUfraiadalah pembuktian. Tapi bagaimana proses hukum dapat

bergerak lancar dan seirama dengan prinsip-prinsip normatif,apabila pembuktian bisa diselewengkan, bahkan diciptakansesudah suatu kasus terjadi? Bagaimana pula apabila teng-gang rasa antarpejabat menjadi penghalang utama kelancar_an proses hukum. Dalam dua kasus permasalahan, yaitutahanan politik dan buruh, T. Mulya Lubis menun3ul ae-ngan jelas kepekaan masalah kerja sama antarpejafat daninstansi ini.

Tema yang sama dikembangkan dalam dua karanganberikutnya, "Pendidikan untuk Apa?" dan "Buruh dan IiakAsasi Manusia". Kaitan dua tulisan itu erat sekali, oleh ka-rena dengan jitu dikemukakan (meski masih secara implisit)bahwa nonna-norrna hukum itu, jika hendak benar-Lenarhidup dan dipakai sebagai landasan nilai pergaulan sosialyang beradab, harus diperjuangkan secara politik. Danperjuangan politik itu harus dimulai dengan pendidikan poli-tik yang membangkitkan upaya kongkret-.

- Pendidikan politik, terutama.yang bertalian dengan per-buruhan, barangkali adalah salah satu bidang p.-Ui.r".r,yang paling sulit untuk diterapkan di negara kita. iebih-lebihkarena dalam Orde Baru, baik pemerintah maupun rakyatpada umumnya memandang masalah perburuhan sebagaimasalah politik yang peka. Kepekaan itu tidak semata-m;tabertalian dengan sejarah pergerakan buruh di masa OrdeLama, sekalipun faktor ini termasuk perhitungan dalam eva-luasi situasi politik yang dilakuk". .p"."t keamanan.

. _ K,epekaan lain, yang kurang tampak dengan segera,ialah faktor politik internasional. Sebagai negara yang dikeli_lingi oleh bangsa-bangsa yang juga memiliki perma-salahanperhitungan erat antara kebijalsanaan perburuhan denganintensitas penanaman modal, segala sisuatu yang dalatmerusak iklim investasi dapat dengan segera aituduht<ansebagai.melawan kepentingan serta prioritis pembangunanekonomi. Di sinilah letak pentingnya tulisan ,,penditikanuntuk Apa"? Sebab salah satu faktor, yaitu kepemimpinanburuh, acap kali luput dari perhitungan-perhiirngan^para

l0

pengambil keputusan yangsangar] terhadap pen2n2myang layak bagi buru-h rayang dipesankan T. Mjnlongan atas adalah .;;;r;para sesama cendekia*.aa r

}]|il dan yang r.t"."rg i

Ii_1n,,uy1"s terah difrcaJaku:, T. Mulya LubisLnrural barangkali juga terasanya. Sungguhpun begiru,\aslnya membuat t<it" Ueryn

{klnrnya, tulisan,,!ermengisahkan satu kasus Loohuku1, prioritas .k;;tampak. T. Mulya Lubis d.i rgunakan kata_kata ,,salah rnqpenyalahgunaan hukum. Bartulisan ini ialah pemisahartanah negara dan tanah sr..a*gara berdiri netral untuk rns

i::il,;;,"',f '#ff ',:"il::lfantarinstansi mengakibatkaa

saran. Lebih dari itu, tu.lisar tjT^l*:-". rakyat yang dirug.il:

,"-11,1 *ydi_ perbedaan sik-apresalan. Ringkasnya, pemberi:;

berpihak tidak selamanya bena

f:.|:l penyetesaian sengkera*u.uT.::, seperti gurti -.ugi.

r. Mulya Lubis dalari ta::l,u"g kendali yang tidat c

::lu^u1". Tetapi tidakkah seba

llls""..i:: lahir dari "d"ry" puoan politik yang berbed, ,u1r*I

=

(

prinsip -prinsip normatif ,

tar', bahkan diciptakanoana pula apabila teng-

fh.l*g utama kelancar-ius permasalahan, yaitul-ra Lubis menunjuk de-oma antarPejabat dan

rn dalam dua karangan?- d,. "Buruh dan Hakiru erat sekali, oleh ka-

Li masih secara implisit)iika hendak benar-benarrn nilai pergaulan sosiallrl s€cara politik. Dandrogan pendidikan poli-

fet.mg benalian dengan per-szru bidang pembinaani ncgara kita. Lebih-lebihncrintah maupun rakyatrlah perburuhan sebagaim iru tidak semata-matarn buruh di masa Order perhituagan dalam eva-rparat keamanan.tampak dengan segera,

bagai negara yang dikeli-r memiliki permasalahan,r". perburuhan denganrla s€suatu yang dapatota-n segera dituduhkanr prioritas pembangunanEF rurlisan "Pendidikantor. vaitu kepemimpinannrngan -perhitungan para

pengambil keputwan yang cenderung menitikberarkan rang_:".9": terhadap penanam modal keti"mbayans rayak u"sr i:.ll y""s di;;;;".X: tlili}fi,"filyang dipesankan T. Muiya

"r"ti, 1;ri.i..p*,"t"" "d ;::Iongan atas adalah suatu kejahar"., ,."",para sesama cend.ekiawan ril ffi ;:[.r.:f ;S.::iff;mahar dan yans sekarang ;;;fi;;;k keuntungan darikeahtian yans telah.tin .,o1.rrr"l ;;;;"", atau tepatnyaajakan, T. Mulya Lubis untuk .rr..rg","j k.tidakadilan struk-tural barangkali j,,ga terasa banya[ U..".rg ketimbang akal-

,1ll- l:"sryhpun. besitu,. *k";;;;k;;;,s,r" arah sertavrsrnya membuat kita berpikirAkhirnya, tulisan ,,bembebasan

Tanah untuk Apa?,,meng'isahkan satu kasus kongkret &- _;;; perkaitan nonnahukum, prioritas .ti.Tj :;;-;ff;an poritik jelastampak. T. Murya Lubis di ri"i udk ;;ilrnak kare.ra meng-gunakan kata - kata,,salah *.rr"r1.iruir."ir; r.u "g"i penggantipenyalahgunaan huku.m. Barangkali t.*fir"" pokok dalamtulisan ini ialah pemisahan

"rrinJ.f '-Jrg.r"i

pembedaan

;:::i:.'f,I"":il,'T"' swasta'';n;;il kewenansan ne-

F-.-m;#r:1*:*{uru*n#ii':{:antarinstansi mengakib",t"" tlf"."iT""r, our"* penyele-saian. Lebih dari itu, trrtisanini j;;;;:ahkan betapa diIi3ir"". rakyat yang dirugik""';"il#^;";ngs.usuran

tanahdapat terjadi perbedaan ,ik;p ,.r;;;uI;Iesaian. ni"gtur'yu, r^:T

:.Ol l" ";,;;;#:il-.: j;:l;berpihak tidak selamanya bertahan urr,.rk,r.,rup tahap dalamproses penyelesaian sengketa. re.lebif.-r"ilh dalam suatukasus berat seperti ganti rugi.

----" '-vlT. Mulya Lubis data_ri- karangan ini menulis misalnya

.te:rang kendati yang. -tidak efetit

";.;';.rr"tahgunaankekuasaan' Tetapi tidakkah r.l"giu* a;'.iLbau-sebab ketim-pangan itu lahir dari adanya p"i""p"r* iJ.r.",u., ekonomidan politik yang berbed" ,,.1,."., Jar| .;;.;an bahwa per_

II

bedaan tujuan dan cara itu tercerminkan pula dari permain-

an pasal-pas"f nt*"-*'"'oui "tt'" dan kepentingan akhir

mereka masing'masing?Oleh karena itoloi'' sebagaimana diuraikan di atas' jalan

,urrg ;ii.-puh oleh T' Mulya Lubis- bukanlah jalan yang

akan disenangr oleh Uttyul tulu"g"' dalam masyarakat kita'

ffi;;tG-?. p'l"'if ''i"'i 'uti kasus ke kasus lain' dari

medan perkara yang'politis amat peka-ke medan perkara

;;a;; yang paling yoiidit-rottal pun' masalah utama yang

dikemukakan T' M"l;; Lubis beralar dari oendidikan' Saya

harap kump,,tu" "'ti'vul

il;;;;o;"ili:l '*" proses awal

ke arah pendidikan politik' khusuinya di bidang hukum' yang

kelak akan -"*Utrtiirtt" bahwa tiansformasi dalam orien-

tasi, sistem au,' p'o*-iukum kita dapat ditempuh melalui

s.J;.i"P.o aemi setapar' Semoga pulaleirnpunan karang-

an ini dapat mempt"i"gkut waktu- yang diperlukan guna

ir"r."p"i tingkat itecerd"asan dan kesadaran hukum yang

diperlukan g"'u -t*t'uhi panggilan -sosial'

ekonomi dan

politik yang tertera l;i"t pusal:fusat hukum dan undang-

undang kita.

PRAKA]

Juwono Sudarsono

Buku ini adalah kumpulan dari rnai hak asasi manusia yang terrbaJumal Penelitian Sosz.a/. Juga perberbagai seminar, antara tain ai ieorakat (Wisconsin, USA, l9g0), ftflakarta, 1980), dan Seminar Da::I e8 l).

.. Meski topik yang dikaji berbed:tulrsan, namun tak dapat dihindartsatu terhadap yang lain. Hai ini Imanusia yang dianut dalam buku i:kupnya, baik jika dilihat secara brveftikal.

Paling tidak buku ini bermalsrmerenungkan kembali konsep hal ayang cenderung sempit. Karena irurong penulis menerbitkan bu-ku ini.

. t1"pl menyebut nama, penuterima kasih kepada semua piha}. JugHarapan yang telah

^.r,g.ll.,.k"o -t"i

12

IIt

eroinlan Pula dari Perrnarn-

{.o. a"., tPentingan akhir

mana diuraikan di atas' jalan

Lubis bukanlah jalan Yang

rngan dalam masYarakat kita'

fr Xr,* ke kasus lain' dari

mat peka ke medan Perkara

aai pun. masalah utama Yang

*.JX". dari Pendidikan' SaYa

rEoakan salah satu Proses awal

,*-,t" di bidang hukum' Yang

,*-. ,r"*fo*asi dalam orien-

, Ur" arPu, ditemPuh melalui

tnlofla pula himPunan karang-

r-aktu'vang diPerlukan Suna

dan kesadaran hukum Yang

FeeEr-an sosial' ekonomi dan

,=1-i-r."1 hukum dan undang-

Buku ini adalah kumpulan dari rangkaian tulisan menge-nai hak asasi manusia yang tersebar di majalah hisma i^nJumal Penelitian Sosz'al. Juga pernah d.isampaikan d.alamberbagai seminar, antara fui" ai

-S.mirra. Huktrm dan Masya-rakat (Wisconsin, USA, l9g0), Seminar Bantuan Hukum

(|a_k-arta, 1980), dan Seminar Dewan Hankamnas (|akarta,l 981).

,. Meski topik yang dikaji berbeda dari satu tulisan ke Iaintulisan, namun tak dapat dihindarkan ,...r,purrg tindih yangsatu terhadap yang lain. Hal ini karena iorr.p hak asasimanusia yang dianut dalam buku ini sangat lua-s ruang ca_kuplyl, baik jika dilihat secara horisontli maupun secaravertikal.Paling tidak buku ini bermaksud mengajak kita semuamerenungkan kembali konsep hak asasi m""rrrsi" yang lamayang cenderung sempit. Karena itu beberapa pihak mendo-rong penulis menerbitkan buku ini.

. tlrPu menyebut nama-, _penulis ingin mengucapkan

terima kasih kepada semua pihak.;ogu t.pi;u penerbit SinarHarapan yang telah menguiurkan ;";g#;;.

PRAKATA

Juwono Sudarsono

T. Mulya Lubis

t3

ry I. PEMBANGUNA}, DHAK-HAK ASASI MA\-I

@Y

4il;ro,

PENGANTAR

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) uaru}selalu ditafsirkan secara sempit, hanva tertdalam lidang hukum. t) y..ri ;.;dO;

anrara lain adalah had, dan,td"a;:;fi. :il:f J,[t.Hwenang-wenang, hak untuk tidak di"ik* d.nriksaan dan hak untuk mend"f"i u""il"T,sempit ini adatah bukti sah d;;;;h"_;L:]-0,:.,""q"ng cukup r"*". n"i,. p;;krta menyaksikan usaha redefinisi Ii^"V ilusaha redefinisi ini HAM dalam ;;;.tcik dan kultural me1d3trat p..h;;""-;;Tahun 1966 usaha redefinisi tfu ";;;;il;Sidang Umum perserikatan ,.rg."*""[ ilnational Coaenant on Econornii, i;;f;;dan Interna,tional Cooenant on Ciail and M. Usaha redefinisi ini sebagian ai*U"if_,l:l1v" rylban€unan yang ditaksanakan tcrri<etrga sudah tidak memen.rni nr."p"r, l;dan si miskin semakin melebar, d; "kii;;nya ternyata cukup mencemaskan. HAM rat

SH NoPember

t4

1970.

I. PEMBANGUNAN DANHAK.HAK ASASI MANUSIA

%il;ro,

PENGANTAR

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) untuk waktu yang Iamaselalu ditafsirkan secara sempit, hanya terbatas pada HAMdalam bidang hukum. t) yani dicakup a"f"m HAM tersebutantara lain adalah hak untuk mendapatkan peradilan yangadil dan tidak memihak, hak untuk tidak iit"h"., secara se-wenang-wenang, hak untuk tidak disiksa dalam proses peme-riksaan dan hak untuk mendapat bantuan hukum. tti;;.;sempit ini adalah bukti-sah dari pemahaman yang salah, d.anini berlangsung cukup rama. Baiu p"a" .*"r tahun 1960-anxrra menyaksikan usaha redefinisi HAM dimulai, dan d.alamusaha redefinisi ini HAM dalam bidang ekonomi, sosial, poli-cik dan kultural *.ld:p.":

.perhatialn y"rrg .,rt rp b.r"r.Tahun 1966 usaha reaefinisi i.ri *.rr..p"i funcaknya ketikaSidang Umum perserikatan Bangsa-Banpa irelahirka4 .Izrer_national Coaenant on Econorni{ Sociaf and Culturat Righisdan Interna,tional Cooenant on Ciuil and political Rights. s)Usaha redefinisi ini sebagian disebabkan adanya tandabahwa pembangunan yang dilaksanakan terutama al il;;ketiga sudah tidak memenihi h"..p"., J;;;;;;.;'ril;;;dan si miskin semakin melebar, aa., aHdat-aHl"t ,urnpirrg;r-

nya ternyata cukup mencemaskan. HAM yang tanpa diskri-

I5

Iminasi atau pemihakan justru telah mempercePat terciptanyaketimpangan sosial yang memperlebar jurang antara si kaya

dan si miskin. Persamaan di depan hukum (equality beforethe lau) rupanya hanya memperkuat status quo, membuatyang kaya bertambah kaya sedang yang miskin menjadi ma'kin miskin. Angka kemiskinan absolut tetap tinggi. Akses

terhadap keadilan tidak merata, karena a$as persamaan didepan hukum itu pada dasarnya hanya menguntungkanorang kaya. aJ S.."r" struktural akan dapat dibuktikan bahwapersamaan di depan hukum itu tidak begitu menolong la-pisan termiskin karena kemiskinan itu sendiri sudah merupa'kan jurang pemisah. Asas persamaan di depan hukum yangdiandaikan "netral" itu pada dasarnya hanya dapat berjalanjika ada persamaan dalam menikmati kehidupan sosial, eko-

nomi, politik dan kultural.Pembangunan di sebagian besar dunia ketiga yang ba-

nyak digantungkan kepada mekanisme pasar dengan segala

macam variasinya, ternyata tidak berpihak pada HAM lapis-an termiskin. Kegagalan model impor substitusi, perluasanekspor, industrialisasi, revolusi hijau dan penglihatan tekno-logi adalah contoh dari terlanggarnya HAM lapisan termis-kin. 5) Sayangnya kepercayaan terhadap keberhasilan meka-nisme pasar ini belum lenyap. Lebih jelek dari itu Para Peren'cana pembangunan banyak yang menutup mata terhadapketidakadilan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi(mearu of production) yang pada dasarnya membuat meka-nisme pasar itu sesungguhnya tidak bekerja. Mekanisme pasardalam situasi seperti ini hanya menghasilkan konsentrasikekuasaan ekonomi di tangan segelintir kecil pengusaha danpenguasa yang menindas rakyat miskin.6) P".u peiencanapembangunan percaya bahwa pembangunan itu suatu ketikaakan meleleh juga ke bawah, dan untuk sementara kemis-

kinan adalah harga yang mesti dibayar. Suatu penyelesaian

sementara yang ditawarkan adalah dipenuhinya kebutuhan'kebutuhan dasar (basic needs) rakyat.7)

Pembangunan berdasar basic needs adalah penyelesaian

l6

yang piece-meal d,aa furtial. Iisangar tidak terhc

I!i12:i.;;,';'i;"",T[]ffi jxaya terhadap orauaaar, *^.LJ "",

miskin. Pe

;":1,*T"nir;11,,*,i*Itr*:'#illt;rF:"#"-":sa tu persoar a; r;:,il:lr""HIIi,?. 6f ,; n e e ds ini "a"jJ,;-.I

i:i:ii:t,t#flffir,H,rd,_e p e nd e n c y oy t n "

p o o7 i.i"*;" J;ka_ran otoriter ini maka kir;;;;suatu kebun binatardan diberi t*t t,'t' Yans secar

KEBIJAI$ANAAN PEMBA }f Gf|

*T,HyyY;:,:.-ffif:*ti1"r,{ii}l:lH:;t*:?#."n,YY3'n:. yans berbu;n *i#.nemudian dari pada itu ,",";;rintah N"g"." i,

bangsa Indonesia i1"*1" )'aq

;;*tmnt+""-H"1i"ti:Tit:;f,;;,::x;*H

-ti*'*-#**fiI

bt,

rn telah memPercePat terciPtanya

rrnFerlebar jurang antara si kaya

di depan hukum (equalitY before

rnpe-rkuat stotus quo, membuat

*d."8 vang miskin menjadi ma'

;',rn ibsolut tetaP tinggi' Akses

Erata, karena asas Persamaan di

dasan'nva hanYa menguntunglanrrC alan daPat dibuktikan bahwa

ln iru ddak begitu menolong la'

ftkiaan itu sendiri sudah meruPa'

[Esamaan di dePan hukum Yang

d. d"o*,uu hanYa daPat berjalan

r mcs.itmati kehidupan sosial' eko-

ry;o Uo.. dunia ketiga Yang b1-

d*..i"t it*e Pasar dengan segala

n tidai berPihak Pada HAM laPis-

oodel irnpor substitusi, perluasan

rotusi hijau dan penglihatan tekno-

ul"oggamYa HAM laPisan termis-

r-vaan terhadap keberhasilan meka-

yep- Lebih jelek dari itu para Peren-

|i l*S menutuP mata terhadaP

; atas- sumber-sumber ekonomi

rng pad.a dasarnYa membuat meka-

*r.- ta.i. bekerja. Mekanisme Pasar

ri han,va menghasilkan konsentrasr

rngan rgElintir keril pengusaha dan

s ralvat miskin. ol Para Perencana

ahra pembangunan itu suatu ketika

nxah, dan untuk sementara kemis-

q mesti dibayar. Suatu penyelesaian

tr adalah diPenuhinYa kebutuhan'

rcads) rakyat.7)asar baszc needs adalah penyelesaian

yang piece-meal dan partial. Lebih dari itu, pendekatan inisangat tidak terhormat karena l.bih ;;;p" kedermiwanan(c h ari t y) dari negara_k"1",,..ri ia"O'".r*J _r*n, dari orangI(aya terhadaD orang miskin. p...out"T'J,

adatah p..rour"., rl*p.i"y, ffi#;:llT,l,rJ?,[i:ikemiskinan, yans kirany" fi."5"1"f, p..ri"r"r, ,".rg mud.ah.Hambatan,r.rt.rl *.rr.apai Iapisan..rOr", termiskin perludiperhitungkan aoalagi a"rurn'r,i",,r'ffimuri yang tidaksehat seperti di tnionesia. p""gli;i;; rl*".r, sebagai salahsatu persoalan praktis y"rrg ry"i". y"lu' p"tirrg efektif dalamstrategi basic need,s ini adaia( jaf." "r.lf[. dan paternalistis.

*i%:'."1i::,"f:, t**o.r, "*m, ionomi yans tidak

!:_"d,;;?;i;,;::t)ei:,i!,'oi,K,{*:::*;*;:i!.ffjil i[lf ;il:,T:1"

ti t"_,.i.t ur., r"' i"r"r, mencipdakana"" lit..i-*;'#:6it, yang secara terus_menerus diionton

KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN KITA

o.,uIIIiLl,"yH:;T, bangsa rndonesia adarah bangsa yans

| 1n juga il;;; n.",THfili}["f,:l1fflf ,:1,1lf TIini bisa kita baca

'r..rr" ih* p",J ?ri".l',.."urir Mukadi-mah,UUD,45 yang berbunl ;f;;; j..,i,:'

"Kemudian dari oa.hltu "".il;;;;tuk suaru peme-rintah Negara Indonesia i*;;i.,a,r.,gi segenapbang;sa Indonesia dan seluru'h ,i."f"i'orrah Indonesiadan untuk memaiukan t.r.j"n,.r""r"' ,i*.rrn, mencer_daskan kehiduoan b",sr" ;;;;k;;;;;""akan

keter_!,u

a1. a.,nt a yaig be.daiart"" r..r* j.i.".r, p..d"*"i".,abadi dan head,ilan sose.a/, maka ii."r""f"n Kemerdeka_an, Kebangsaan Indonesia itu, i"ii'r"r,, Undang-Y:l""t Dasar Negara Indonesia, l"ig'r..U."tuk dalamsuatu susunan Nesara Republik l"a"iJ", yang berke_daulatan rakyat a.".rga., u".a"r".t", i.i"o", Ketuhanan

t7

Yang Maha Fsa' Kemanusiaan yang adil dan beradab'

Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpln of1]t

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwa-

kilan, serta at^gI'*""j"dion 'uoiu kead'ilan sosial

bagi seluruh rakYot Ind'oneYa'

Betapa bagus rangkaian kata-kata di atas jika dilihat

dari segi HAM teruta'iu-*trnU"ta kalimat-kalimat "Kema'

nusiaan yang adil a""'it'"iou"' "Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam Pelrnusyawaratan/perwa-

kilan" dan "t"ttwojoatt"n suatu keadilan sosial b'agi seluruh

rakyat Indonesia"' Korlil;;angsa ini kepada HAM kira-

nya cukup mendasar' il"" tt*ft*"tn ini terita semakin tebal

jti.;;;; ir.mb"t" pasal 33 UUD'45 vang berbunvi:

"(1). Pereko"o*'"t' disusun sebagai usaha bersama ber-

dasarkan atas as@s kekelu'argaan'

(, ) ::il;; *::fXU "lTf.$".i, "'"J lT"X,:Tl

kuasai oleh Negara

(3). Bumi dan air ian kekayaan alam yang terkandung

di datamnf aitt'"'ui oieh Negara dan diperguna'

kan untuk' L*"r.-"."" ,uky"t sebesar-besar-'"Y""'it

Terasa bahwa HAM dalam artian berpihak kepada "kea-

dilan sosial t"gi ";;i-t"ty"' Indonesia" cukup dijamin'

Dalam pasal 27 tzl Juo +i rtita membaca bahwa "Tiap-tiap

;;;G;. uJ^r' 't"s pekerjaan dan penghiduPan vang

layak bagi x't*"'*'i1""'; i*:i im-1;.]nakan suatu Pasal

yang amat Pentmg, suatu pasal yang anti Pen8anSSuran'

Tetapi walaupun demikian' suaru penjabaran masih

tetap perlu, "P^1";;;t;kita sebetulnya berurusan dengan

realitas yang semaki"'*t"gt'"'' Pertanyaan yang muncul di

sini adalah: ep.xJn fffi.-"t "n di

_tingkat pelaksanaan

konsisten dengan -iriJp-iri"rip

yang tercantum dalam

konstitusi? Garis gJar Uuto"" Ntg"'" IGBHN) tidak sepe-

nuhnya konsisten t'1igilil"t yittg dikemukakan di atas'

18

Ada kesan bahwa GBi-Dr-ekonomi seperti dapac lit

"Sasaran utama Pcm

terciptanya landasa-r:untuk tumbuh <ian hmenuju masvarel:I rPancasila. SedansieiJangka Panjang ar{aildengan sasaran trta,trantara bidang penarpenuhinya kebutr.ft,arsebagian besar darikepada pembangunaan di bidang-bid.cr.Smelenghapi bida,ne t

ngunan bidang eLocpolitik diarah-kan pai'bagi seluruh Ra-kr-ar r

luar bidang ehono*userasi dengan ae*u:_-t

bidang ehonornt kd.;katan hasil-h25il d:tzrlah sumber-slmber ppeningkatan per:abarbudaya, politik dan pn

Kutipan di atas rneecsacas pembangunan 1-a-og Iavang berbahaya karena pa', eag dapat merusa_L, pce.ilgunan non-ekonomi ada-kbang'unan ekonomi apalag!'.'ang sering disebur l{i-\{anusia Indonesia seuru.hn:ru ekonomi, hulum. porcova belajar dari kegagCla.m

an ]-ang adil dan beradab,

rlr.ratan yang diPimPin oleh

tr permusyawaratan/Perwa'.d.kr,n suatu keadilan sosial

).fi.&

ra-Lata di atas jika dilihatrca kalimat'kalimat "Kema-'Tera-kr,atan yang diPimPin

E permusyawaratan/Perwa-Leadilan sosial bagi seluruh

ngsa ini kePada HAM kira-

coen ini terasa semakin tebalr'+3 rang berbunyi:

rbagai usaha bersama ber-

'kurgoan.si yaog penting bagi Negafa

atat hiduP orang banYak di-

eyaan alam Yang terkandung

oleh Negara dan diPerguna-

uran rakYat sebesar-besar-

arriar berPihak kePada "kea-

r lndonesia" cukuP dijamin'

r membaca bahwa "TiaP-tiaP

rjaar dan PenghiduPan Yang

J i- to"trrPakan suatu Pasal

rang anti PengangSuran'

rlr, suatu Penjabaran masih

r -betulrrYa berurusan dengan

l- Penanyaan Yang muncul di

nhan di tingkat Pelaksanaanreip yang tercantum dalam

r lregara (GBHN) tidak sePe-

oi -v*g dikemukakan di atas'

"Sasaran utama pembangunan Jangka panjang adalahterciptanya landasan yang kuat-b"ii A""gr" Indonesiauntuk tumbuh dan berkemb"rrg "t"Jk.t,r"l".rrry" sendiri

ltenuju masyarakat yang adil a"., m"t *rrr berdasarkanPancasila. Sedangkan titik b.rut a"f"* p._UangunanJ,angka Panjang adalah pembangunon-i,;aong ekonomidengan sasaran utama untuk- m"encapai keseimbanganantara. bidang pertanian dan bidang iJ,rrt.i, serta ter-penuhinya kebutuhan pokok rakya,,-yurrg l.."rti bahwasebagian besar dari usaha p.*;"'"G; diarahkankepada. pembangunan rl*.""* r, i"[ioi p,

^ brngun-an di

lida.nq-bidang .tainnyy bersifaT *rruniong aonm,etenghapi -

bidang ekonomi. -

Sejaian ;;;"" pemba-ngunan bidang ekonomi .m1ta pemU"rgrrr", bidangpolitik diarahkan pada peningkatan k.;;;" bernegarabagr seluruh Rakyat sesuai UUD,tS+5. irrnOangunan diluar bidang ekonorni tersebut ditaksanakan seirama d,ans,e1yi deTgan kernajuan_kemajuan y""g i;ropoi d.alambidnng ekonomi. Sedangkan *U"fif."yr"a.fan pening-katan hasil-hasil dalam biarrrg .ko;o;,;"k" t..redia-lah.sumber-sumber pemUangrina" y""g'f.Uif, Iuas bagipeningkatan pembangunan di bidang-bidang sosialbudaya, politik dan pertahanan Keamanl N"riorr"l,, lz).

Ada kesan bahwa GBHN itu terlalu berat ke pembangunanekonomi seperti d.apat kita baca dari kuiipln di bawah ini,

Kutipan di atas menennem,.o-_...__ -__-- ,

,.p*lli pembangunan ekonomi di:j::T:f:fl:il f"c rain. uar i"i -..ip.ran kesarahan

H: ::*'x:.,i:TT"nYi::4 ;'*- .::*;1il:lvang dapat merusak p.*ur"gr";-r*'Lii*l!tr*ifiil:;iltrHo]; ::::',,nl^1?*[,: "T i pentingnva dengan pem -

,:fffl :fi"r"::"H,,1oilifl l:f 1 q J]*# ffi ffi ::ilfiiI;:f,,J',':f ^-1'"','l:..Y"iY".I;;;;:;",'"*;;l';5"I:1il:":lT:.::T'"j"1n1aitu j'ilil*rl""rITIir"i;]J

.lHT;I\l p"ri,il. -",ip; ffi;:lJil :.Ijil:nya belajar dari kegagal"",,p.*f""g;r;J,ilH, ":#H;

l9

di Pakistan yang turut mengakibatkan pecahnya Pakistan' 15)

Jd;;t"r,g;.tj.di di Cina sekarang sepeninggal Mao Tse

'i;;g;";, iip"to5uti dengan catatl: bahwa aspek pemba-

"g""u" itu selalu "multi-dimensional"' '"'

Kebijaksanaan negara kita cukup banyak didominasi oleh

faktor yang tidak mengutamakan HAM dan keadilan sosial'

Kita t.rl.io banyak ienekankan "pembangunan ekonomi

dulu baru kemudian pemerataan"' !tral ini jelas tercermin

i"f"* Trilogi Pembaigunan yang diuSagfan Presiden Soe-

i"rto t..titu"mengajukin RAPBN Lg77/1978 pada DPR-RI

"r"gg.i6j""ou.if gZZ. Trilogi itu menempatkan stabilitas di

o*ilt ,J.r"*u, lalu pembangunan ekonomi dan terakhir

;;;r;.17) urr,rr.rgl"h, urut-urutan Trilogi ini telah. di-

'.ri"f, a.rrg"n menekankan aspek pemetataan lebih dulu

*p*ri yuig kir" baca pada Piq"'3.-\"egaraan Presiden

So'.t ur,o triggul 16 Agusrus 19?8' Lebih dari itu aspek peme-

rataan ini tellal pula dljabarkan ke,l"lti" aPa yang kita kenal

sebagai "delapan jalur pemerataan --'-.

b.hp".rldo, p.*ttut"an yang terdiri dari: pemerataan

p.m.rr,rhun i.b,rt,h"tt pokok rakyat banyak khususnya

iurrg"rr, sandang, dan perumahan; pemerataan kesempatan

*.tip.rot.tt p..rdidiku" dan pelayanan kesehatan; pemerata-

"" p.*t.gi"r, p.rd"putan; Pemerataan kesempatan kerja;

p.*"ru,uti, kesimpatan berusaha; Pemerataan kesempatan

Letpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi

muda dan wanita; pt*t'utu"i' penyebaran pembangunan di

seluruh wilayah tanah air, dan pemerataan kesempatan mem-

peroleh k.aiilan; adalah kebijaksanaan yang cukup terpuji

ian dekat sekali dengan pemenuhan HAM. Pertanyaan yang

-.nggoa" di sini aaatatt sejauh mana delapan jalur Pemera-

taariJapat dilaksanakan? 19)

Barangkali melaksanakan sekaligus delapan jalur peme-

rataan ada-iah tidak mungkin, apalagi jika kita harus jujur

puiu ,.^lit", birokrasi kita-yang tidak sehat' Kemauan politik

ii tirrgt.t atas haruslah diterjemahkan juga di tingkat bawlh'

d"r, frr..y" jaminan untuk ini belum sepenuhnya meyakin-

kan kita.eo) Selain itu perlu juga digmungkin beberapa tredi_olf p.rfi OJkipun kecil namun beberafa^pe-;;kangan; orang wajib *."gorU'"o}"n ;;:*Try.1 suatu pembangun:rn sepera rerRawls.2l) Teori Rawh ili aiU"",JdIpokoknya mengatakan bahwa ,;O;sangat mencelakakan HALI. S""f"f _fitu harus dikorbankan, apa batasnnya; .

harus dihadapkan pada .."fi,".-r".c*-tudal( tunduk pada teorl. zz)

Tanpa batasan yangjelas apa fa{ Iadalah jalan terus aenganlalur H*.;memperlakukan seseimb""g _*gtir r.rpem bangunan manusia l"a--orroi

"'*u.Gtaan dalam segala pemerataan.

HAK UNTUK MENDAPAT PEKEX.JASeperti telah dikutip di m,,ka, s€c*."TI1, pasat Zl (2) UUD,45 fsph:L alpenghidupan yang layak. Tidak elsplisit

pemerintah berkewajiban *.rry.aijao.darga negaranya. penjelasan L,LD.+5 hcahwa pasal ini ,'cukup jelas,,. Tetapi iil:pasal ini dengan mukidimah d"" ;-.;rpenuhnya mengikatkan diri pada ,iG.raag tidak dapat tidak, p.*.iir,,"i, *=of

Pangan qlkerjaan bagi wirga .r.g"."rr".EPresiden Soeharto dalam ioUrogro

bahwa "pemerataan ki" "gr.r,.i",;l"h;;:l'#::::":::*:Tlpur"." pembangunan" 24). peme."r"", IrDr Pada prinsipnya harus tercermin .l"lirymbanSulan, regional maupun ;.;a{an amat banyak pertanyaan yang bisa dir

20

metgakibatlan PecahnYa t+t::"" i:lli Cina sekarang sepeninggal,Mao Tse-;; .",","i,b-lhwa asPek Pemba-

hidilensional"' ib)

;;;; ;uP banYak didominasi oleh

[".,-.].^t HAM dan keadilan sosial'

=;;; "pembangunan ekonomi

rce:araan'. Hal ini jelas tercernln

ril; r'ang diucaPkan Presiden Soe-

il" *it;S n77 /is78 Pada D.PR-RI

;. Trilogi itu menempatkan stabrlrtas or

; *;;;"gtnan ekonomi dan terakhir

d,J-;.'urutan Trilogi ini telah. di-

,-=-i,. atpek Pemerataan lebih dulu

lIIr"a" ^pid'aio kenegaraan Presiden

;*:* 197'8. Lebih dari itu aspek Peme-

;;;=; u. g'ltf aPa Yans kita kenar

Er De@erataant.."."* vang terdiri dari: pemerataan

il-r* pokok ,"kY"t banYak khususnYa

an perumahan; Pemerataan kesempatan

r.o' a* pelayanan kesehatan; Pemerata-

iapatau Pemerataan kesempatan kerja;

ooo U..or"ha; pemerataan kesempatan

u Lo""guo"" kh*tttttya bagi generasr

ffi "";" rX-[,'ytu "tu" Pemb angunan di

.n ,i., dan pemerataan kesemPatan mel-I

A*"i, kebijaksanaan yang cukup *tP:|*r-"r, p".natuhan HAM' Pertanyaan yang

dt",u ,.ir,rt, mana delapan jalur Pemera-

oa.}.an? 19)

I-t*"t"., sekaligus delapan i^l"t P:T:-,f *,r"gkr", apalagi jika kita harus lu;ur

;;,:;;;g,id"t""t'"t' Kemauan Politik

.,il;;-;.ir"r*"" juga di tingkat o"Xl'il-unt,rl"ini belum sepenuhnya meyakrn-

kan kita.20) Selain itu- perlu juga dipertimbangkan bahwamungkin beberapa trade-off pertu aipertakukan k...." ,rro_kipun kecil namun beberapa perrr.ruirrn akan datang bela_kangan; orang wajib mengorbinkan sedikit kebebasan untukt_dT"Ll suatu pembangunan seperti yang dikemukakan olehRawls.2l) Teori Rawls ini dibantah of.fr"Cooain yang padapokoknya mengarakan bahwa pandangan Rawls itu bisalangat mencelakakan HAM. Soalnya sejauh mana kebebasaniru harus dikorbankan, apa batasarrrryui f.o.i pada akhirnyaharus dihadapkan pada realitas y"rrj ,.*.." kiia tahu seringidak tunduk pada teori.22)

. . T"lp" batasan yang jelas apa yang sebaiknya dilakukanadalah jalan terus dengan jalur pemeralan secara maksimal,memperlakukan seseimbang mungkin segala i"t"r. l.rti J".ipembangunan manusia Indonesia seutuh-nya

"d"t"t pemera_:aan dalam segala pemerataan.

HAK UNTUK MENDAPAT PEKERJAAN.Seperti telah dikutip di muka, setiap warga negara

rDenurut pasal 2? (2) UUD,45 berhak ,t", p.k .j"". -d",penghidupan yang layak. Tidak eksplisit ditentukan bahwapemerintah berkewajiban menyediaian pekerjaan kepadah'arga negaranya. penjelasan UUD,45 hanya mengatakan.bahwa pasal ini "cukup jelas',. Tetapi jika kita menlaitkanpasal ini dengan mukadimah a"" p"s"t 53 UUD,4E yangrpenuhnya mengikatkan diri pada fianf, maka kesimpulairang tidak dapat tidak, pemeiintah wajib menyediakan la_pangan pekerjaan bagi warga r.g"rurry"i23)

Presiden Soeharto dalam hubungan ini menyatakanbahwa "pemerataan kesempatan kerja irerupakan rangkaian"angkah-langkah yang sangat menentukan datam keseruruhanhe.erata-n pembangunan" 24). pemerataan kesempatan kerjaioi pada prinsipnya harus tercermin daram segara sektorpembangunan, regionar maupun nasionar. Dalam har iniakan amat banyak pertanyaan yang bisa aiu.;,rt".r, pertanya-

2t

an yang menyangkut Penanaman modal asin8, Penanamanmodal dalam negeri, pilihan teknologi dan pengembangan

pengusaha kecil. Perdebatan antara "padat modal" dengan;p.d", karya" tetap relevan, karena ada kesan bahwa PMA-

fUa y"ttg datang ke sini ternyata tidak terlalu sukses dalam

menyediakan lapangan Pekerjaan.Masalahnya tentu tidak sesederhana itu. Masalah yang

nyata dihadapi datam penyediaan kesempatan kerja ini ada-

lah adanya ketidakseimbangan secara umum antara jumlah

tenaga kerja dan kesempatan kerja yang ada, kurang seim'

bangnya permintaan dengan Penawaran tenaga-tenaga ter-

didit dan kurang seimbangnya penyebaran tenaga kerja

antardaerah.z5) lumlah tenaga kerja pada tahun 1978 saja

sudah mencapai 54,8 juta, diperkirakan pada akhir Pelita IIIangka itu mencapai 61,3 juta jiwa. Diperkirakan dalam Pelita

Ilaini jumlah tenaga kerja yang tidak terserap sekitar 6 ju't".26)

Angka 6 juta adalah angka yang cukup besar' Pertanya-

an yang mengganSSu di sini, di samping 6 juta yang "tidak

terserap" ini, berapa jumlah tenaga kerja yang "seolah terse'

rap?", sebab bukanlah rahasia bahwa amat banyak tenaga

kerja tidak tetaP yang tergantung pada musim dan pesanan'

Juga harus dipertimbangkan faktor sosial budaya yang sering

sekali mengkolektifkan pekerjaan yang seharusnya bisa diker-jakan sendiri. Ini juga suatu contoh pengangguran tidaki..rrt.r.. Kalau jumlah mereka digabungkan, .kita khawatir

bahwa dunia pekerjaan kita adalah dunia yang suram'

Salah satu persoalan yang kita hadapi di sini adalah

interpretasi atas data-data yang tersedia. Menafsirkan angka

sebagai angka semata akan membawa kita pada realitas yang

palsu, karena sesungguhnya di balik angka itu ada faktor

sosial budaya yang memberi warna lain pada angka itu'Kalau angka-angka statistik kita benar maka tidak akan ba-

nyak orang yang menjerit seperti yang kita baca di banyak

media massa. Kebudayaan "Asal Bapak Senang" tetaP me-' maksa kita untuk bersikap hati-hati dengan angka.

22

.-:_ Hak untuk mendapat pekerjaae v:lunl". terap merupu["., ii.il ;;;,ura. Selain itu kita-h"r* ;,I. il1.=endapat upah yang r"y"i.. ir*-.,E.r_enyediakan

"p; y;";i"i* r.*il.af,ggaran HAM. upafi mi.rlm;=-.*,:aerah ternyata s "

' ::irihat di bawah,1:% men'eciiiri-

Daerah Sektor L-pr\

I Baada Aceh Bi _.."*";";;;* DanSunan Rp 5ca tro

| 1",-.- _""'" il"frf; ff ffi;| 5umatra Barat Baagunan Rp aO0.00Textil np SSO.uur l-ampung Bz. P.Iff*" Xi i33 #ja*-a Tengah Bai'ryi"r."-.,T' i"n8unan

Rp 300 th'r

- re:,?""" xi i;i,ffi-':-"-a Timur Rokok

tsaii Krerek Rp 250.i,1Dangunan Rp 350.0uperhotelan ni soo.oo

Aagka di atas kressaraan paru p.k::11y". i'l:P l'i* a*."g,ia;k-,J,;"*fiT:r: Meski baarar r

-i, "u.gi,"'

i.il;'.';l"*un gam baraa uaa

-*g,"b.sit, ffi ,';ii T:.lllil:H#c.:-kart menjadi tidak rr:e.keiuarg'al;ffi ;']fan'.

apalagi buar 5

sru-krur ;;;;;;-a mereka "kuo r.,"r I

ieadi.lan sosial dan ,1oi*"t kita yang

1an,"

ETI

D Eooda] asin8, Penanamantnologi dan Pengembangantara "padat modal" dengan

taa ada kesan bahwa PMA-

te ddak terlalu sukses dalam

tr-

cderhana itu. Masalah Yangro kesempatan kerja ini ada-

rccara urnum antara jumlah

rrja yang ada, kurang seim-

gna*'ararl tena8a-tenaga ter-

a penyebaran tenaga kerja

kerja pada tahun 1978 saja

rtirahan pada akhir Pelita IIIre. Diperkirakan dalam Pelita

g ddak terseraP sekitar 6 ju-

r yaag cukuP besar. PertanYa'

I samping 6 juta Yang "tidakoaga kerja yang "seolah terse-

r bahwa amat banyak tenaga

ag pada musim dan Pesanan',kor sosial budaYa Yang sering

rn Yang seharusnYa bisa diker-

. contoh Pengangguran tidak

a digabungkan, .kita khawatir

lalah dunia Yang suram'g hita hadaPi di sini adalah

rg Grsedia. Menafsirkan angka

mbawa kita Pada realitas Yang

ti balik angka itu ada faktorwanra lain Pada angka itu'

ita benar maka tidak akan ba'

rrti yang kita baca di banYak

Isal Bapak Senang" tetaP me'

ri-had dengan angka.

Hak unruk mendapat pekerjaan sebagai salah satu IIAM..ianya retap merupakan iitik ;";;;T;r:ta. setain itu kita h;;" ::::: lu'uT pembangunan

=endapar " * ;;", .{"r,ir};::Tl"Trff:H"#-enyediakan ,puh yu.gi"y"k ;id"k;;; ,,,ouu uru,.n o.-;fli'i:#lY,"Y::t minimum ;;;;' pada bebera'pa:eit.,hat di bawah i.ri. zil

menyedihkan perasaan sepe.ti yuig

Jcerah Sektor Upah Mulai berlaku

i:::.1$1." f,1"s""u, Rp 500,00 I Maret re78.

i.:au ;1"*"'" RP 525'oo I Pebruari iil;.j::natra Barat fian8unan

Rp 600'00 lJuli i;;.r$_"" gils:S8 ij*m #l"-;mpung Bangunan np S5O,OO 2gJuni 1926.

j".*.a Tengah Pertanian Rp 300'00 I riei i;;.

i:s"-akar; ;;lu""an Rp 300'00 I Pebruari i;;;.

"a*a rimur ffilT"'" ff iig,33 ii:*r,T'iili:3.,

Kretek Rp 250,00 I Agustus lgTZ_

.JTffi Xiii833 i#: lin:.{ngka di atas kj

:?tTil*:-,trT:[l]:'"U',1i]i:-",,'.1',5:t1'Tt,:;, - t"6,,, i.ffi;,^#ffiTIllp;111#TilT"'lHI;t, ;1'#j;, :il'i'o't kesehu't;;:l'#"nan dan pendi-

;:,ff ffi iif Hilil;':il::H'ifixr*f ,',.t*L:adilan sosial dan *r;rarakat

kita yang jauh dari :"'rsi:"";

2E

htI

l

1

HAK BURUH UNTUK BERSERIKATErat dengan hak untuk mendapat pekerjaan adalah hak

buruh untuk berserikat yang tidak lain adalah hak konsti-

tusional yang dijamin oleh pasal 28 UUD'45' Hak ini juga

*.rop"k"r, iak Listotis yangiudah ada sejak awal 1900-an'28)

Sejarah membuktikan bahwa serikat buruh kita adalah ele-

men penting dalam sejarah kemerdekaan' Jatuh bangunnya

buruh adalah jatuh bangunnya perjuangan kemerdekaan'

perjuangan HAM. Karena itu sesungguhnya hak buruh untuk

Lerserikat itu inherent dalam diri buruh itu sendiri'Dalam alam kemerdekaan ini serikat buruh kita pernah

memegang Peran yang berarti dalam memperjuangkan HAM

bagi anggoia-anggotanya. Di tahun 1950-an kita menyaksi-

tan UUOS 1950 memberikan hak mogok kepada buruh""dan hak ini telah membuat para majikan berhati-hati dalam

menghadapi buruh. Soal HAM mendapat perhatian yang

besar.

:::: ""rik.sampai pada posisi ini. ma.tah i'lengar tokoh FBSI t."rr: a"" i"s";J"utu soal Perluarz xra.

:uruh diberik"., oprf lernlh..terdenSar r-Isrrll

b uruh tersebut-;..""* IHti]:,lliff =*,-- Salah satu ,.UuU r._"rrrrf" ,.Ilat buu.r

;:TT dipertahankannya satu *.*.; -;;

-"^u.,1, srtuasi seperti rnr amadai nuj,_ -'uruk menjinakkan o:

P*" P.mil;;;;;fi .HiljH'l,Tf

:ff111,1j:l

bicara-anggotanya. Kiraarra u.:r an-rarn membolehkan bertumbuhava s€_ii:_s.uar FBSI. Lebih banvak,..ik;,J.*;. ila :*:nan sukses dalam oii^r"u,il"r, ;;;'ij:""ansan menegaii:-aninya. h untuk berserikat ::u c

ILTK UNTUN MEMILIKI TANAHDi mana pun tanah adalah unsur penr_ae L- manusia. Tanah adzr.t ":;^:--. r1.:

1?;li:.:;_::",ll.f;: 1:J"II":T * I"* j*"1* jil,,ffi -i=i:rffi i:#";T.aras

tanah it'i. s.r"r,r11T1tah kepada Pt'itt'*

.natkan. Kemauan politik yang jeias

Hal di atas kita kemukakan karena seoiah=emiliki tanah,, di r

=*,uh: H",;; ;d'i+ T.,,J,t.ffi",::1:a--rah di kot" m",.rr,rl.=-rh iuai ,1I"."*"# di des-a, Pemilikan taaax

-:e'rang'an dengan u.,t' 'utt biasa meski ini seb'er

,?i.,ent"uun ";;?;'i::lu'" .h$u'" agtaria rz.n

-agr, dan b"srilffi;uas maksimum tidal pr.na{etentuan Iuas tanah lli,l-t*"trkaya yang berlnrnrmum. Dalam hal ini rr

Apa yang terjadi pada tahun 1950-an tidak lagi terjadi

sekarang. Serikat Buruh kita sekarang adalah serikat buruh

yang loyo dan bergantung ke atas bukan ke-bawah' Federasi

b"r"tt ieluruh Indonesia (FBSI) sebagai wadah tunggal telah

jauh sekali dari kepentingan anggota-angSotanya' 30) Buruh-

trr.oh kita seolah jafi ayam kehilangan induk' Posisi para

buruh tidak menjadi baik malah sebaliknya semakin tertekan'

Berita-berita yang tersebar di surat kabar kiranya cukup men'

jadi bukti dari penindasan majikan terhadap buruh' Kasus

perselisihan perburuhan seringkali diselesaikan secara berat

sebelah derrgun berpihak kepala majikan' 3I)

Hubungan Perburuhan Pancasila yang dijadikan dasar

setiap hubungan perburuhan pada tahun 1970-an ini meski-

pun ierd.ngri U"g* namun tidak cukup realistis' Asas "TRI-

bHenue'; yang dijadikan dasar pada dirinya mengandung

kelemahan yaitu terlalu mengandaikan posisi buruh yang

kuat padahal posisi itu telah menjadi mimpi' Prinsip runxonq'

so hindorbeml (merasa ikut memiliki dalam keuntungan dan

produksi) agaknya masih terlalu jauh.32) FBSI tidak cukup

21

u adalah hak

I hak konsti-

Hak ini lugasal 1900-an'28)ta adalah ele-

uh bangunnYa

Lemerdekaan'rl buruh untukndiri.ruh kita Pernahjuangkan HAM, kita menYaksr-pada burunrhati'hati dalam

perhatian Yang

ridak lagi terjadi '

-ah serikat buruh

: bawah. Federasi

dah tunggal telah

)tanya.3o) Buruh-

nduk. Posisi Para

semakin tertekan'

iranva cukuP men-

dap buruh' Kasus

kuat untuk sampai pada posisi ini, malah kita tidak men-dengar tokoh FBSI bicara soal perlunya "Dana Pensiun Bu-ruh", dan juga tidak pernah terdengar usul perlunya paraburuh diberikan opsi membeli saham perusahaan sehinggaburuh tersebut merasa turut memiliki.

Salah satu sebab lemahnya serikat buruh kita adalahkarena dipertahankannya satu serikat buruh untuk semua.Dalam situasi seperti ini amatlah mudah bagi pengusahauntuk menjinakkan para pemimpin serikat buruh. Akibatnyapara pemimpin buruh lebih jadi juru bicara majikan dari-pada juru bicara anggotanya. Kiranya tidak ada pilihan lain-lain membolehkan bertumbuhnya serikat-serikat buruh diluar FBSI. Lebih banyak serikat buruh, lebih besar kemung-itinan sukses dalam perjuangan menegakkan HAM buruh.Kalau tidak, hak buruh untuk berserikat itu tidak akan adaaninya.

HAK UNTUK MEMILIKI TANAHDi mana pun tanah adalah unsur penring bagr kehidup-

an manusia. Tanah adalah salah satu HAM yang nilainya:oenjadi teramat penting bagi sebuah negara agraris sepertil-ndonesia. Karena itu suatu pemerataan pemilikan tanahadalah hal yang mutlak. Pemerintah dengan segala kebijak-ianaannya haruslah mengarah kepada pemerataan pemilikanalas tanah ini. Suatu kemauan politik yang jelas mesti diper--:hatkan.

Hal di atas kita kemukakan karena seolah "hak untuk:nemiliki tanah" di negeri ini telah menjadi sesuaru yang

=ewah. Hanya orang kaya yang berhak atas tanah, baik:anah di kota maupun di desa. pemilikan tanah in absentia;eiah jadi semacam hal yang biasa meski ini sebenarnya ber-:entangan dengan ketentuan hukum agraria yang berlaku.Ketentuan mengenai luas maksimum tidak pernah digubris"agi, dan bagi sekelompok orang kaya yang berlaku justruiretentuan luas tanah minimum. Dalam hal ini setiap orang

aikan secara berat31)

og dijadikan d":tl I

19?0-an ini mesrt-- 1

rcalistis. Asas "TRI-

lirinya mengandunglposisi buruh YanSl

-i. fti*iP turruonS-l

,aL keuntungan darlz) rgSI tidak cukufl

25

:

kaya harus memiliki minimal ratlrsan atau ribuan hektar

tanah' Kapling dalam ukuran ribuan hektar adalah hal yang

i;;;;;;'.,,Lu,,g" kita' Savangnv" -tid"Lo.u""n data vang

tersedia mengenai iri.-e,"" riungkin lebih tepat disebut

"terasa ada terkatakan tidak"'"";r;;;Jp."'uit"" tanah jelas tidak adil' Di Jawa sen-

diri sekitar 83/6 petani t""'y"t" ht"ya memiliki kurang dari

;;;;;t kel.ru'g", dan dari jumlah ilu lebih dari separuhnva

memiliki tanah k"ru"g- i";'X ha' 33) Ini data tahun 1973'

;;;-;;;t""g kita tiiak tahu betapa banyak petani vang

turun Pangk",t'y" *t"j"di "pttt"i'tak bertanah"' Hal ini

;;"k';;t tei3adi u"r"" 'ii" k"""t petani semakin dili-

lit utang akibat gagalnya Pu":t .dan ,melangitnya harga'

tetapi juga karena htiilil "gt"'i" tidak.berjalan sama sekali'

ili;fi ekspansi ot"'g ko't" ke desa juga semakin gencar'

dan ini mengakibatkan"htk untuk memitiki tanah menjadi

terancam. nu,,yut"y" tasus tanah yang diadukan ke DPR

adalah contoh dari banyaknya ancaman atas hak untuk

memiliki tanah' 34)

Selama pemilikan tanah tidak merata' selama hak untuk

memiliki diancam i"" tUiti"rt-injak' se,lama itu pula kita

sukar bicara *l Her"r. peribangonan dengan segala keter-

bukaannya t.rt ra"p ft"*u*u" iltli'*"*t jangan hendak-

nya turut *""gt"'igtt"" t"ky"',-1:I-tanahnya' Sejalan

dengan itu sudah *ukiotyt pemerirrtah menjalankan hukum

agraria seperti uJ;;;-i;"aanq .Pokol-<, Agraria' undang'

Undang Pokok f"giE""il-a"" fi"dtt'g-Undang Land reform

dengan sungguh-sungguh memperhatikan nasib laPisan ter'

miskin rakYat kita'

HAK AKAN PELAYANAN KESEHATAN

Tujuan dari Undang'undang Pokok Kesehatan No'

9/f960 adalah ot'tok 'itmberikan pelayanan kesehatan

kepada rakyat agar tercapai derajat kesehatan rakyat yang

sebaik-baikny"' u"ii"i *ig"t pt"ii"g karena dari badan dan

26

i*-a yang sehatlah sesuatu bangsa d.aoat h:r'r'a p€mbangunan dan tidal< i."arLlt*-:agian adalah karena *irki;* ;:;-'rrikan kepada mereka. X.*irf.i"l='I-:: bukan saja karena f"ngL";d.1:- i::..a,,tetapi juga karena t".iat"s.rr" ,.;;;resehatan. Sekedar memberikao il=ril::i kiranya mampu melukiskan #,_r;;;

perkembangan Juml ah Bebe:ap

Tenaga Kesehatan 1973 i1 _ i.-e:is Tenaga lg?Z/74 lg74ti5 lg

7.w E

8.066 E

Ll60 n0

Su:eber: Departernen penerangan R[. I:nr,.negaraan presiden RI di depa: Sic16 Agustus 1929. . - -"

Jumlah dokter, perawat dan bidal ra___.r-es tidak-cukup untuk melayani lr_f"l.Jra:rg sudah melebihi lSg juta ji*; ,t;;#r:se}atan

.yang tengan" U..i".,gr,,og i],;rrkesmas kiranya masih jauh d;;:r";.=aedia.-lenunjukkan bahwa pada ;;i;';i;=emiliki 4.353 puskesmas, 4lg0 Ba-lar penen:Saiai Kesehatan Ibu dan Anak. ,r, [A"_'E-:an itu digabung kita baru -.".;;;;=artapun angka ini adalah sangar k..f ci l-Y.*:lSyani penduduk y"; *;;;;:a.mbah. 37)

Melihat masalah k

"---rup u".,yJ;;;';Xl":ilT"1: _H fi

-r: {leri'::a*'atq-i,-

6.2277.7368.323

rinimal ratusan atau ribuan hektar

ili'nou"n hektar adalah hal Yang

i ::1" ru;l "L:'il1* *"T' J.111

IH * t, *-.::u*:1,'lo,"i"r,T; ::i

rcrorata hanYa memrl

, ; : ;11 j;," l.j' i 1,1"';.rr#tlr;

J:,*" .-*."p" banYak Petani Yang

;;T; ;',,u -oi.Ti,"il*'"ff '#ei.an t"ja karena Peti;:' ;,;." u,"l,T_",T,:TIX'"1" lffi .

E'r' agaria -:*k,::tl semakin gencar,

ang kota *. 9-1 ljf?;;;; rienjadiar hah untuk memrru

ru; I"""n r""g- tt""tlT"l' ":":$banralnva ancaman

,n tanah ridak meratalffl"TlTIf#hn diinjak'injak' sela

frt. ;;;;""u-"t densan segala keter-

ffi

lwa yang sehatlah sesuatu bangsa dapat berkembang. Macet-nya pembangunan dan tidak produktifnya tenaga kerja kitasebagian adalah karena miskinnya pelayanan keJehatai yangdiberikan kepada mereka. Kemiskinan pelayanan kesehatanini bukan saja karena langkanya dana keseharan yang terse_dia, tetapi juga karena terbatasnya tenaga pemberi pei-ayanankesehatan. Sekedar membei"ikan gambaru.r, tabel di bawah:ni kiranya mampu melukiskan keliskinan tersebut.

Perkembangan Jumlah Beberapa JenisTenaga Kesehatan 1973/74 _ lgTg/?g

jcnis Tenaga l97Z/74 tgt4/ib tg7b/76 tgT}/?g

DokterPerawatSrdan

6.2217.7368.323

7.6448.0669.1 60

8.279 10.4569.856-t

n.72oJ 3l '06l

.trY.{I{AN KESEIIATAN

t-adang-undang Pokok Kesehatan No'

mruk memberikan - pelayanan '*t:n-111

H J'.'iJ#,';r,'* u:* ilJ T5:"', ili

Sumberl Departernen penerangan RI, Lampiran pidato Ke-neg'araan Presiden RI di depan Sidang pleno DpR,16 Agustus 1979.

Jumlah dokter, perawat dan bid.an yang amat sedikit itutlas tidak cukup_untuk melayani jumlah p.raoauk Indonesiarzng sudah melebihi l58 juta jiwa. 35) pemeraraan pelayanani:esehatan yang tengah berlangrung melalui puskesmas_:raskesmas kiranya masih jauh dari harapan. Data yang ter-md-ia menunjukkan bahwa pada tahun Lt?g/7g ini iita barus€miiiki 4.353 Puskesmas, 4180 Balai pengobatan d.an 2412Belai Kesehatan Ibu dan Anak. 36) Kul"., ketika fasilitas kese-la.ran itu digabung kita baru mencapai angka 10.945. Bagai-lir2n2pun angka ini adalah sangat kecil dan jauh dari .,rkop;mrui melayani penduduk yang semakin hari semakin ber-ramlafu. 37)

\{elihat masalah kesehatan ini dari segi pangan dan gizi,culup banyak data yang membuat kita prihatin. Wi-ayu

27

Karya Pangan Nasional bulan Juli''l'* :ff;:ffiHlffil a ; fi; anak berusia di bawah lima

wanita hamil dan ZOo riiu wanita melfsy rata-rata men-

derita Kurang Kalori 'ilt*;alir

tt1it1,loo ribu anak se-

tiap tahun rnt"dt'it"'it^;*""gu" vitamin A yang dapat

menvebabkan buta' **t*"" iz iot" penduduk menderita

r;:l''*tl+i,i[1xrtl:*x'ltr*zat besi yang dapat menga}ibatkan an:rr]l'

Angka-angk" *'"tl' O'sa ditambah'lagi dengan data'

data lain yang juga t"i; 'lt"ytainr"" kita seperti data-ten-

tans Penssu"111 .',:'-l;:'il-;;"s baru dipakai oleh sekrtar

6 - l0% pend:rduK. :apa HAM dalam

Semua data di atas mengrsYaratkan -ba

bidang kesehatan **tn's-a-rig* langka dan mahal' Pemerata-

an pelayanan tt"r'Io" *Lih h"*' menempuh jalan'yang

;:"ffi 'F.1:,T}-lJ:hi:l*:*mlT:il,:iTlil:;masih jauh dan 1an1

HAK AKAN TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK

Bicara tentang hak akan tempattinggal yang layak sama ]

,"n,i,, "' i.".r"" t :{l j:**-tmlt,:f }T:""ffi

hatan. Kita baru ber

kebutuhanrakvat"n"lll*n'"i?'"tt'-:lt"T'l:-tiirffi iHfl.[ffi llu lTJll'i:..,;Tiirl 'ffi' :*:linti.+o) Angka't' it'"'?*l' rtttii iit" dibandingkan dengan

;;;"r",iv"'**#ffi;l"ti ,,,,. pertama dana vang

,.,*t1",':;li1piii,I',xli;;, ku""' kem au an poritik Peme'

rintahan tidak begi; ltilJ' '*tuo*an dasar Dembangunan

oerumahan seperti ,:J#ililfu lampiran Tap MPR

irlo. Iv/MPRz"z' pla? akhirnya harus diterjemahkan sesuar

28

:eeg-aa perasa.a-a kead.ila:l rrrengseriq kjra ucapLar. I::s-,ad-i. Yang sering ls-,,.adlr=ba:rtunau tmodal asilg,l3i-d.ahlal drri t.r.p*t i:: haa p€rnah madeocz: t-arzh lgrj3di heny3 karcs-?lz:g rejadi di Ja-,ra Tr!{-iru:-.a peraah sebuas -"m-::'j eene:a::E!r,- :e:-:s,a-:--_: - :eE3:I:-.:: :r-:= :.:.: =:?:<- !t'p€:= --. :a:-.:;. ;-

-:X,e=-alr-a: 'r:-, :r,:=- r

-l{,i:rnT'a fl2g7 lmre:8. prg:ea!,a ba-orz_L ora.ng lr,,a:rna:::{?=;= ci e53pc i"i- -.i...l: r:r, lzng berc:a.:f c": E'obm: r.l:a .&:n 64p11 pk:lli ge

l::gaf orang miskjn d:l:ml,ena api dari Ja-kana L.c Su:-a: rumah-rumah rcorr haft:5_a.o p€rsawah:n r:ang i*{

Penga-nnatan k:trr fr 3

rz=ba-ran suram di bi.l*r8rr,qa di maoa banraL erangrmilr.ki ranzh, m:lra 61661 ajitx'-p,uTan bah*.a FL{_\{,4ail:,? ",s; merup:kan 2ag2g-agg7

RtE UEMPEROT rr{ Pft\-

\{enurur pasa.l Sl L-LD{mi:r',r.irpat p€ndirtikar Inj ad;Tr" lrani' ,-at penring. kai.,:m"arga5lan dari hilmah rrm,,el

L

Er€Dgetensahkantahun, 500 ribu

tri rata-rata men-

10O ribu anak se-

o A Yang daPat

duduk menderitaium. Juga .sekitarL sekolah, 14 jutaderita kekurangano$)legi dengan data-

!a sePerti data ten'ipakai oleh sekitar

rapa HAM dalamr mahal. Pemerata'

rmpuh jalan YangJayanan kesehatan

ia masyarakat kita'

NG LAYAK

f.l y"tg laYak sama

an pelaYanan kese'

dalam Pemenuhani. Dari tahun 1975/

otah baru berhasil

d^rl 13.772 rumah

ibandingkan dengan

Pertama dana Yangrnauan Politik Peme-dasar Pembangunan

:eogan perasaan keadilan rakyat, sesuai dengan prinsip HAM,zrg sering kita ucapkan. faji "rr-,"*" hal ini sedikii sekali:eqadi. yang serinj-t.r;"Ai.ua"i.n'r.i"r"u

dan atas nama;.embangunan (modal rri"g ";;;;";,::.oindahlan a"ri ,l--". :,_:::

qaram negeri) rakyat harus

=, ki, " o.*;;;:H#. fl:,r,:' ff;lt":;Um:?li

:q*:i'i:t:t;lt.Ti11r***H"Ttrl**:f 1fr:.:-ra pernah sebuah,,-.t-potit"rrir"ri,, Ai"air."r,

"lar__"r,r::ui< memenangkan perusahaan real esta:ii-rn-temurun bertrars.seperti,"t*.j;fi *t#"1**::'i:ji::::J*viirvfrf

Aesukaran kita bicara soal perumahan ini adalah karenal*H*.r" dara tentang perumahan. Kj:::;P" uu"y"r.orrrg Indonesia y".rs u.rai'.t:

tuta terhadap:+:ciam di emper t1ii,1i*", r";;';".rr"#"[ ffi;riJ;:,:a: dan yang berdiam di €ub;t;il;,. Di kota-kota be-,'; kira akan cepat ,.k.fi d;;;;;.if,n"o"r"r, perkam-3-'irgan orang miskin daram ;cJ;;;;;. Karau kita naikreeta api dari Jakarta t. S"r"["y",-i.itJr..i.rg melihat de-:t:a-a rumah_rumah

=rasan persawahan r"T|i"H:lang-seling dtig"., ;;;;;-

pengamatan ka;

#trT"Ht*.lt:i: :'"l"i[1, ili" Y'm i::'tl

=iry ;ffi , ;:il.#ix'.#r.,fr':ff "r*. dan tidak

r"'* m p ulan bahwa Harr,rl" r ll; :;'^:".,t surar untuk menarik

=.asih merup"r"o " r,gr# -:lf;.n "

t em p a t,t"ss"i ;;;;";;;i

E{K MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Menurut pasal 3lm,a dapa r p.J,d;";.,,lifl:tilI:ri*inlir*ff*:Y trs amat penting, k1*;i:rffiHil*kan

sebeturnyakcaglan dari hikmah t.*..a.k""rr- i;;;0", dirasakan.

larnpiran TaP MPR Iditeijemahkan sesuail

29

:

Pendidikanv"ls':o"Hl1:ll";H';TiT:111'll"'"H:

**L r:,::ilTl"I.H;"*.'*::l* kita Kemis'

kinan pendidikan tttilo bt'"kibat tertutupnya mata kita

terhadap bentuk-bent"f o"ru Ltidakadilan yang melanSSar

HAM. Akses terhad"n^nt"U*" itu sering sekali ditentuxan

oleh kemahiran kita;;;ilJ"" membaca' Hal ini sama saJa

dengan akses terhad"n- o":'ii"'"i -11Y, i::::t-tn:#*'

amat banyak ditentuxin oleh kelas ekonomi seseoranS'

Seiarah *.rrruox,it- iurrrr" l.llv. b,enar' oranS-orang

kuuu ,Jl"lo dekat deng;';;;"'' hukl- dan "keadilan"'43)

ffi ; ;; * t..,.r:f"* i*n{"';,lT;1fi'}Tff} H'3,":'adilan ini' Dalam ko:

bawah ini 44)'

Persentase Buta Huruf di Indonesia

Buta Huruf Penduduk 10 th' Persentase

Keatas

ErP-eica 6idrL tahs mggemi-1 r - .{Ca- P!i,-, re_= :Trr -;r i]33", unrui pm,,a-"tsl

Ftncijrt i:r:.r ga:s 1., 1541.61

ti6*.:::i:r perld;aan p,ao.& Lagt -,.air Casa; ba--u EGIniipBrGn":,na: ia-n1uaa cer."a_nia ! . i,l.*: ;::i1i3g 3lar ] {3i Jfit,!r1+ rlri*lj j;ira. +; Fcm,e-araa:q.r?:a;: -1a2a-r-ri Tz:{ :-.a-:ti :.:=i --.a r_:_-:=i :LL--L 3fIC-_:.:- ::-:_t

=_n..lg? !er{ale: 9f

D-irna: c.a-n aris?:al,uxlqiam.o Ftudrfr;L^1g m4a6apst:'.:": a-Dggai-a! pemi,,a:g*,n"-$:n a-qgaran lru romcapa:: I i i-a:j duruh axgal-a.n Dr.r:.:r:n itu culup b.esr T;\P prr:€atase ar55?ra: F([:r.:r r,esar rairu di r:h65, ]pillne: ia 197.1 seirica-r R.p l$0r-9-l sckimr Rp ii{.25o.&i}fr.flr

Daia-daa di aras ha-nra I,rn :a-b-ca FL{\[ d.].rn [ir{-mje. :' rpcru valg ii:a :a:apra-'rai rrrjadi di atas kerras C

PE}{8.{.\GUN{\ NrTA IilTanpa mempe.r:o,IL:r p

r.- i::-iura]. setelah =e--La-: .

r'; i: r'ajar yka iira :e:--::rIE:axt1lnall vang :e:r-=: :*r; meng'u.bah arah" ial$ali.h

Tahun

19521971

r977

36.349.51833.664.83238.588.090

48.600.000 'i) 74'8vo

80.507.0?6 4r'3%gs.zog.esr 40,3t%

*r oenduduk di atas 13 tahun'-' il;;; i';-as DePartemen P dan K' 1978.

Meskipun. per*i "ff#;1 Hil: ;H"rff "ll*-i

.',i.T;

t':lll tl:le: .til ::il:Tfiffi ;":ll':' sebe'lurnv a'ce r'

tutup banyak hal baifitu tkonomi' politik maupun hukum'

M.,.ka berada d"r'-';;;;;; ill*:"t3'"ffiil ;:;Mereka berada ""'"".r;i;;;r"" hukum' merekalah yang

ffi;T'ilI1,*;I';;;;;;;; Adarah *": "' j*'" mereka

tidaktahutentans';^W:;;:::':':::*^:::iltJ:fi :tidak [anu LcuL4'6 -;;;*., dan adalah amat wajar

melalui wabah konsur

30.l

I

%,luP;er-

lm.ada

an8

xrs*a tidak tahu mengenai Rancangan Undang-undangr::,r'rrrrtrr Acara pidana yang bisa menahin mereka slmpai tim,u;aa hanya untuk pemeriksaan.

Fendidikan masih meruoakan barang mewah bagi kita.u(a=;rur perkiraan pada tahun lg?g/l-gS0 jumlah murid#r:girieh dasar baru mencapai Zl.l77.O0Ojiwa,lumlah il;;uril.:[ai lanjutan pertama 2.gg2.000 jiwa, ]umlah murid seko-;i"i hnjutan atas 1.42g.000 jiwa dan lumlah mahasiswati{ }00 jiwa. +s) pemerataan pendidikan masih jauh dariu 'raraan. Anak-anak y""C t1d-"\ tertampung sekoiah cukupl&rrak, tidak saja karena tidak ada ,.t ot"tr, tetapi jug;{i"ixna pemerintah tidak mampu menyediakan biaya dinmaga pengajar. a6)

Dilihat dari anggaran, untuk pelita I (1969_1924)dirqararan pendidikan mencapai Rp 95 milyar atau 9/s daf-

!-!r anggaran itu mencapai Rp SZS-,A milyar atau sekitarJ I..dari seluruh anggaran pembangunan. iari segi

""gk;,ug:*ailan itu cukup besar. Tapi jiki dibandingkai d.;;;-,,}iF.. persentase anggaran pendidikan sebetulnya tidak be-rr: besar, yaitu di tahun lgil sekitar Rp 101.12it.000.000,00a,a:;2/s,1974 sekitar Rp 190.653.000.0b0,00 atau t,l\o d.anl-l sekitar Rp 354.266.000.000,00 atau 4,5/s.47)-'- '" '-"

Data-data di atas hanya menggiring kita pada kesimpul-n;: rahwa HAM dalam bidang p."aiai["o masih belum ter-*=q s€perti yang kita harapkan. pemerataan ki."rry;-i.;;:;:l'ai< terjadi di atas kertas daripada di kelas.

PI."UBANGUNAN KITA MAU KE MANA

.r1r" mempersoalkan -pembangunan hukum, politikr;: lql1q13l, setelah mengkajiapa yan; dijabarkan di atas _

tu:rrah wajar jika kita bertany" ',*"rr-k *ana kita dengan:,::abangunan yang t1n-Sah diselenggaraka.r?,, ;"1"r, ter*,iur mengubah arah, falsafah dan giiak pembairgunan? Se-

,r

bab jika kita jalan terus' konseku"*i l:f: dari semua itu

adalah semakin -.o"i",,,,,y" jurang. ketidakadilan antara sl

*- ..*":.,i ,*r.i"1'""""" J jftJ*I ;TffilJi-['il(tidak terdidik, antara

dakadilan di atas "a"rti "to-iuian !9r-n waktu yang cepat

;;ilbat akan meletus kalau kita tidak awas'

Sebuah pilihan y""S ;if tidak lain-dao tidak bukan

adalah melaksanakan p-tmbt"gt""n'u:i ***Ptrsempit

ffi;; r..ria"t"ailt" "l"uot' irelaksanakan pembangunan

i*,::i:**'*frur::*;:u,Hr-'il'"i1:maka unsur ttUt't'"'ii"" yang lain- yang juea harus diperhi-

tungkan adalah "5"of *u"u"pem!a3p'unai r'otto*' politik

dan kultural ottpt"""'Jt"i""tttti'it"" salah satu akan

berarti melanggengkan ketimpangan pembangunan yang

ielas akan berakibat tidak enal' Suatu -pembangunan yang

,;::ilft;ili p.-u."gunan ya'.g berjalan bersama'sama'

dod"k sama rendah tegak sama'trnggr'

fuT-tT",l}-

. i -hb, T. Mu.lya, Hah.hoL lzas:-.Van,* oL ,Fr:e:n rbuah henas kerja varg du_::;_i. :ry f{sltrm 56J1w3 dan Ba} <i:.Jrr:--r ::. ltr Charles. R. Hunan nrgAt -fn_d,'Se.r@.,&(

_ :t"r_*O Public policy, Uoivercir,v oi tt"..-araI rir::5.a-h, Abu, Renatgan Tezltarl .i{m qar-iarai,o No. ll Th. II, Dcs(@bcr tgig ,.,_ n_:rF,.. menguraik:n r,.-ha r.defrDi! FL$d j!s_ j

3*=T bcl"m s6rt;1"rken Cin pac-a i.e*a C*r. ir=ar: C.J.'!n., Keadilan Dan Efeitr.aa:.Drs"cr*n Hid.up (peoerbitan d,{rl bcftaqEL!' -lqsrufi rang menari-k tenta-ot h-l iu i-:c: qioriira::ub d, The poznrty Cutoin. Cnooi fr- iI i':L Columbia University press, 1976, hr_ i:-3ii. ::iooresia dalam kasus ini jelas -. p.L. _*"riaaaj raog diharapkan 6ir" -.ourr6,,arr" a.o

:tg:;_::-c, ju:rru menjadi tempat p.flDaia.n EgE:i:;:s:Ia menengah dan kecii _.opo ,d:seia cidak dilindungi oleh huhrh. l5d6*m, r:r,.-i:an monopoli dan oligopoLi, d-ar Cc*_r: r.:- r.ntlsaha menengah dan kecij. L=-,-_.e _{-{=-,is) memang tidak ada. peorci.s, ,_ ,ry-s :,jai sehat ini ternyata santat ril:! =;":l:r5z: daa hecil. Hal ini bisa kira lih,r m.ir f,.r

, E:clTgannya hanya penyelesaian *::r- -_rjix? ra.rn baca, Streeton, paul, IAc frc_-z_:"yir .4?proach To Deuelo?mez:r, papcr \:. !-r:-rgao Review Department, World ts:.ir -r-:]r. r:n Burki, S.J. Basic Needs: ln.Issus.fu.ar.ll{"Bm Revieu, World Banl, lg7i_ir :.e.tarolo, D eu to prn efi A n d Fr e e d,om. tr r hr r: i e,l:! irlm.2-6.--::,: Daian tata ekonomi interaasional q:z:et:-:L= rDsngluangi jumlah bantuan iu* _r_=__ i--i'abail,n pembangunan pada selror l2= S@=e:ir:: srateg.i ini sebagai perpaljargaa i.e--egzlgr:a-ccga;a maju.

Fp* irei diambil dari, Saleh, K. tta-a;i IrJ*tr. L'LD RI 194j, Konstiusi RIS, LZ, samGLaia Indonesia, cetal.arl kedua, l9?t. i,tq ?

,2

osckuensi logis dari semua itu :

. hrrang ketidakadilan antara sr

iIT**o dengan si kurang/

G.; ;;;. Anfka-anska keti-

ffiJ," bom waktu Yang cePat

rlau hita tidak awas' .

;-;a* lain dan tidak bukan

ilL*"- Yang memPersemPit

l, i.i"rt"nakan Pembangunan

: ;;;;u,i.",, ireu '"lT-li. *U"O bersePakat mengenal lnl'

TtrJTij::",H;:SiT;LI"JJ"ian salah satu akan

;;""g"" Pemb.ang,nan YanB

;"'k. S"uatu Pembangunan Yang

*11"t* berjalan bersama-sama'

rena dngg'

-.t

G^T.{.TAN

- LrrbL, T. Mulya, Hoh-hah Azasi Manush d,i hrd,onesh,: Bcb*apa Ca-Etor, s€buah kertas kerja yaug disampaikan pada Karya Latihanrzhaciswa Hukum seJawa dan Bali diJakana, 1979.

:' Bcirs, Charles. R. Human Rights And, SocialJustice, Ccnter for philo-rphy and Public Policy, University of Maryland, 19?8.

-r H:aafiah, Abu, Rentmgan Tentang Hah-hak Azasi Manusia dalan.hrtala No. 1l Th. II, Descmber 1928, hlm 6-19. Karangan ini secara

=cnaril. menguraikan usaha redefinisi HAM ini. perlu dijelaskan bahwaisdonesia belum mengikatkan diri pada kedua Cotenont tersebut,

* khuyt, CJ.M., Xead.ilan Dan Efehtititas Dabm pembangunat Kesem_zton Hidup (penerbitan tidak bertanggal).

! Efiskusi yang menarik tentang hal ini dapat dibaca pada buku, Haq,H:Ibub ut, The Powrty Curtain: Choices For The Third Wortd, NeiYorL., Columbia University press, 19i6, hlm t2-26.

'i ladonesia dalam kasus ini jelas merupakan contoh di mana mekanismer,ur yang diharapkan bisa menumbuhkan dan mendorong pemba-:guaan justru menjadi tempat permainan pengusaha-pengusaha kuat,Ptogusaha menengah dan kecil menjadi terdesak, karena sebenarnya

=<rela tidak dilindungi oleh hukum. Indonesia pada prinsipnya mem-:oichlan monopoli dan oligopoli, dan dengan demikian menghancur-r:n pengusaha menengah dan kecil. Undang-undaog Anti Monopoli.,tntiru*) memang tidak ada. Penyelesaian pemerintah dalam kompe.:i ddak sehat ini ternyata sangat tidak membantu pcngusaha mene_:reh dan kecil. Hal ioi bisa kita lihat pada Keppres 14/1979 yangretenderungannya hanya penyelesaian partial, bukan struktural.-. .{:ra-ra lain baca, Streeton, Paul, ?lra Distinctiae Feature Of A Basic\ceds Approach To Deaelopment, papers No. 2, policy planning anda.ogam Review Department, World Bank, 1g72. Juga baca, Streeten,}e.J dan Burki, SJ. Basic Need,s: An Issues paper, policl planning andVogram Review, World Bank, 1977.

fl iccdjatmoko, Deaelopment And Freedom, Izhizaka Memorial Lectures,.];9. hlm.2-6.

S1. .1ro Dalam tata ekonomi internasional, strategi Dasl.c zeeds ini bisar:zrli mengurangi jumlah bantuan luar negeri ke dunia ketiga denganmtabaikan pembangunan pada sektor lain. Sementara orang malah=*iiia1 $131sgi ini sebagai perpanjangan ketergantungan hepada ne_rz--negara maju.

Ul. "ripan ini diambil dari, Saleh, K. Wancik, Tiga IJndtng-Ltndangfuwr: UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementa,ra Rd Jakarta,,.3i:lalia Indonesia, cetakan kedua, 1978, hlm Z.

l- -irn

,E

l2). Lihat TAP MPR No' IV/MPR/1978 teruang Garis'Ga* Besar Haluan

'"'' ;;;;;:;^i iir' por" ulnoln p""u"'gon"g'ngka Panjang' bagian B:

Arah pembangun"" J;"'gk"'p""j'"s"No^- 1, ran ini dil:til'd?:

btrktr Ketetapan'x't'tofon upi fiza yang diterbitkan oleh Ghalia

Indonesia, 1978'

l3). Haq, op. crt. Salah satu bab yang berjudul Setnn--Si* of Deoelopment

plannersadalah suatu p.-yn,r"i bersalah atas stratesi pembangunan

Pakistan Yang salah'

l4). Lihat TAP MPR No' IY/MPR/I978' khususnya bab II: Pola Dasar

Pembangunan Nasional bagian B'

,rl. iil;':fi::' )'ii"'iiii-'L t"t'iJs'' Harvard universitv Press'

197f, hlm. 150-16I dan 541-548' - --- rr-.n-,"

22). Gooclin, Robert E, The Deaelopment'Righ's Ttaile-Off: Some Unuor'

ranted.Assu,ntt'b",';;;;-;;'I""8:e,':1L:n::,,1f;*'t"o'*ffi'j,";ffi':;*";il;;i j*"i'Jr"ao,,".ia'.Juri1e78'

2r).LihatrAPMPRN'-iituiart'-':1-t::Y:,:::ii;Y"l]T:,,,:;;ii"rt, ;rr"*"naan Pembangunan Jangka- Panjang di samping

i:;i"; il*i""'io""r' -'r'" n'i*"1:l jl'::**:l*:..#';il;;*J'i"" r"p'"gan kerja' karen-a- Pemberantasan

;;;il;" ieng'n jalan mem!"I""" kesempatan kerja men

r*s:za pcnting bagi pembaaguaea J..Eit&€patan kerja meoili!; nf:, eio;

E'egaEdung nilai kemalusirr" dcac-:: m

=tg. dengan demikian *._U.r'_ n** ,.", hdato Kmegaraa" X.;a.r'&;-rH

i.rurus /978 yaag diterbitla" oleh Dq";5$i,, - ::"- leterangan menteri T_"g" E^}o ;.q- r.iimu21 di Komoos, ZO Xoi-:_ -f-lti --iEf ]ara-&ta ini diambil dari Moarror, lir',- lr.t5.lm ?a:: tahun 1905 Serikat Buruh ralg pa:I.rEi Srcartlboor. Di tahun lgOS :.:;y"a:ren, dan di tahun l9l2 muncu Jm,-. Ulasan singkat sejara-h ,_iL"" iu;.ll"tqacr, ibid.y '- -r: pasal 21 dan pasai 29 UL:DS i9:,:liil { 'qs.L2sus perburuhan yart diran€zr a;iFin

- SiiI terjadi terutama t."r*" fail *Li

li)1. H: it lrjadi di- cina sekarang adalah keluar dari isolasi tirai besi

dan mulai memasulu ;;;;;;:i'""ti dunia'-Politik menutup diri

yang selama i,ti ai""otit'i""ya cukup mengandung banyak ketegangan

Sekarang Cina sudah tta*it ittif' relaks dan membiarkan kritik pada

batas'batas tefientu' pt"sJii";*'hadap editor Wei Jingsheng adalah

contoh vang *'""it'';";;;; *'"'1i ii'13a1"t' shoar trrcl seperti

yang kita baca di ivearsar"i' 'O"ttUtt 29' l9?9.' Contoh lain dari sikap

relaks ini adalah apa ,l"g"ttt:"u1 dalam dunia bisnis di Cina' Untuk

ini baca, J.Ino rt"t't'''A'iin Bono*o: hom-ise of Mojor Finds in

China's Coastal a"o'i'o'' U'S' Oil Firms di dalam The Woll Street

ir"'r"tr(edisi Amerika Barat)' October l9' 1978.'

17). Lihat Pidoto hesidenio'n"*t di DPR tanggal 6 Janrnri 1977 yatg

diterbitkan oleh Departemen Penerangan RI' - -

l8). Lihat Pidato x"nego'oan hesid'ensoiha'to d'i DPR tanggal 15 Agustus-"''

,ii rrngditerbitlan oleh Departemen Penerangan RI'

le). Dalam hubungan i"i;;;;";*:""11 k'kh.':*':n Dr' Mubvarto akan

bahaya delapan 5ao' ft'it'"t"tn ini menjelma t":"jidi *:l"""rny-'::

tik etis yang dijalankin pemerintah Belanda dari tahun 1870 sampar

tahun 1901' AP"k"h-i;i;;t-i" a"'i rasa bersalah? Untuk ini baca

Prr-sma, No' 5 Mei 1979' hlm' 42"48'

20). Beberapa cerita tentang perbedaan interpretasi mengenai Keppres l4l

1979 di beberap" d"t'"h'ki'""ya perlu digarisba*"1, ,,-,.,--",.- ,""*"

Iffn,2nggotanya.

:tr Xompas, B September 1929nE }.r-p .v"og i"in ja"r"n pririp nara. tu,;;11-_Oil memajukanj a.o p.-"_, _,lc:c:a_n:an untu-k mawas diri)." ; t' )fonior, no 5 tahun II, Sepaar=. i

*, :-l-* 24 September I979. Scbua_t a:1 :r iru acialah karangan G.\. .{c:-:=:-_*.-;*akah ltu Dijalanhan d,i Ind.o-tx, t:.=':: S<ainar petani Buruh, JeLana lgig&:-: P::sat Statistik, Sta,tist.:h Indof,zr*. :9,::- a: .zmpiran pidato Kenegarun .&e_.ia:ii -'5 Agustus l9Z9 yang dilgp!:rr:n ;,!er

-lm--r= Lonteks ini mungkin DeDarli .n:irt

T:- P.L l000O orang di Aceh pa& .r;!i*:!i=aria Utara 0,73, Sumatra Barat g rl R:*u- -.<atan 0.7g. tsengku.lu 0.i5. I -_:u:e-,...: ?", 0.52, Jawa i.og"U O sOl-:-Iro::t :* 0,62, Nusa r.is6.," B; :';'L - l\a]lmanran Barat 0.40. Kriirz_.a; _.

-::a: 0.40, Kalimanran Timu t.g: S::_ar

,4

-w

Lrt, St$ of DeoeloPmmt

Brrs s[rategt Pembangunan

Go*'G<r'* Besar Haluan

rogla Panjang' bagian B:

r 3. Tap ini dikutiP dari

g diterbitkan oleh Ghalia

rara:za pcrting bagi pemba:rsDaraD 1..i" *.-lr;u,oTf;lJanska Panjang, bukan saja karenaisDara-n kerja memiliki rarUanlJ, buf,an saja karenar*.r:_Edung nitai kemanusia"lTl_ jfT-ts melainkan juga ka.enar'Er:-Edung nilai kemanusir

----' l*,urrtrs melarnkan juga ka.enafrca dengan demikia*jll*Tt:,""T-'":mbuhkan rasa harga diri,:a dengan demikia" -.-*.-*.1].',-usuqmDuftan

rasa harga dir:s!. *,,".'"A ;" ;;;;;;:'#:y:i:, repada asas r*",,*i"",il .li*::t: Hdalo Kenegaraan p, -- -" or ^cPaqa asas temanusiaan . . . "|ra; b: t e 7 8 de;;n:r:flr":'^'3 lj: o, :" p"" D pR t anss at 1 5,M:

t7z;u:1978 y"ogdit..-.- --''vt' vvcr*ruo a' debafl DPP_tanggal 16

a. -,1 (ereransan *.,.""::T::':| ].n.*;-." pencrangan RI, hlm. 40.

- ,r ireterangan menteri T, ---- -!r-r rcrucn renerangan RI, hlm. 40,

4l*{ dimr*l di Kombas.r, T:::ji",dan TransmiSiasi Harun Zainroya bab II: Pola Dasar I Hl fn{ciauat diKompas'

'z6Nd;#1o7;."-'

'-:i.'.,

diambil da/. Monitor, No. z Tahrrn ke IIlMei 1929,r{uar dari isolasi tirai besi i:'r :;.:i ::,-hua 1905

-," ,",i,'r menutup diri r i:: .1,1,,ii1,.H-:jrlil#"j#:i}.betdiri_adarah serikat*",r.0,-flii:1111 I 1.1,",.9*ii;;r; ;;;",#1',,THi":::y^Tp.""" -r;;;JL}T':i11l:il':l;1i"fi " -::,:;* il;';;r*:L'ula Persa'luan G"* ffi;Jf;"

kira dapat d.ibaca padar adalah ihou trial **"t

[ ;i -: pant 2t dan pasai 29 uu-Ds tsj:.9i9. contoh lain dari sikan [

.lln .nrr iasur perbrrruhan r""r ri*r*"ri".r.n arunia bisnis di cina' untuk | - )i(r teqadi ..,;;;;":-*':1{1:.:':n Lembaga Bantuan Hurum'*"*ir-rt Maior Finds t I _ ;'.I**fi;::'*"*' karena FBSI tidak memperhatikan nasib ang.

r di dalam The wott street I y :* K*pi, Jseptember r9r9.

"11', . r^-",^; 1e7j,,.o t '* ,:l^]Tt lain adalah priruip neluv*oat d Januai 1e77 yar,s " --.^." ,;"

"r;;;;""i:TJ'"::jl han_grunghebi (ikut memper-

. .---, 7< /n.,ct.,. ,- t -::t::'n

untul *"** ait;i. " v'ttttp nTubt sariro hangroso wani

t d: DPR tanggol 15 Agustns :1" --- z' .Vonitor, no

oerangan Rr. . . :;: tqstt,;*;":":1y:r;1rTffi1T:r,l"s;kT-.:..Jy" tihat Data.rr.atiran Dr. Mubyano akan :' :sr -"' la'tt orxeluarkan olch Biro pusat Sta-elma menjadi semacam poli' fll* -..-: z: Kompas 24 September Ig79. Sebuah anikrrda dari tahun 1870 sampat :a :a, ini adalah kr bersatah? untuk ini baca w-aaiinkah nrorii.li"tj',.f;Y,il;'d;^lllfr;:Xm:f:

Sffi:,'?.:.ri*i:i:i#::*:-;:;:;^:*#,Jffi [l;retasi mengenai Keppres 14/ Iffir i -: Fusat S,",i.,ii.- --'u.'1axafta' 1979'

prisbawahi. s ---z: inmpiran *iii;!!"2!:::? !:,?7/1_17s, ilmgarsbawahi' E --'.2: inmpiran pidt t'i//te7E' h.lm.27.

il;;; universitv Press, . =:: ; ;;::ff;;;?;r;;:;,?:;:i;X,! depan idans pteno?artemen penerangan. i. ,au6 qrrerbtttan oleh Dt

ihts Troite-orf: some unuar-w -tn-.r Lontels irri *,rrr*ki: --:: .:: ,-r

u€panemen Penerangan

#i'$,,ffi ;;;;ft :_:;rl;::t,::Tr-flj"$:i"i, ,,:lt,',ffit;.':::L JT,rl

*}J:; ii*,l,;T'*H : : .: I r k:,1":'#: tiT'"-,:';ff ill- J;[ Tl*ilTtuhar ekonomi harus memper- :: Bali 0,62, Nusa';:::: '''1

D'I' Yo8:yakana I,50,Jawa Timur

sTiljHa*ilJtr$*, jln:1i#ilJi?:Jxx:*:i#il:*i:,T:,:#f$

i55i

--

I ;:;1'l.li:":",};t,T3'::::'1,:I*:::,:']'f; ::3"t#]Iii

*r. 'J,11; Mottitorno' 10' 1 Pebruari 1979' tilm' 3' i

n?#.t:ir*i'**,*r,:*l'tt.#:':ffi*"

Hi,l.+:ff"tlii-",

t*iffirrtl*'u***iff*-"x"**HsH*'gm***'w

36

€

Jtr>

!! 0.{5. Sulawesi Tenggara 0'31' Maluku I

I-a-" -ibct*"r a"ti sito Pusat Statistik

rcgi 1979. hlm 3'

r5!d4 Rl di depan DPR' 16 Agttstus 1978'

- J* o.P."tten Penerangan RI'

.* ;; iu*r-o*' adalah satu contoh di'Ig!-r"k"", dilakukan oleh perusahaan

it Irs Hisrory And RoIe" di dalam Legal Aid

;;;;*; Hukum' le76' hlm' 25-32'

iet. No 3. JuLi 1978'l)*o"l-Joriden RI di dePan DPR 16

f"*L.l DePanemen Penerangan RI'

t!xi8.grt.Lod- -,"t" lain: "Sesuatu pembangunan

b oel:cinlan jalan mencapai target pemba'

;- "}}r# berhasil menYelamatkan.jam

6J. Ha ini ada benarnya' tetapi hendaknya

Utt rrr,.rf memelihara ketertiban"'

frEBA1,,T

fiist4AA/yoHAElsPFTKIT,S

,,?,,

17 SH pebruari 19g1.

E7

I

i

[L HUKUM DA]\'HAX, AS,

Ifrrc-qq-a*

li:.:: ini tidak beg_itu baaval :e:_;E-,: :i: hal.hak .r"rl **or.-il=Srma o11g..arna, agak bopengan O.-.;a--:;.--;_ icla melihat bopen .U":e_, ..iloi r := jcJ an bopeng- bl*i*-,;.' ;* _rm,n ito:; :etasi di anrara Uop."i-U"p*rg

,

. -]: .-iaran hak "ruri .n"i*,;;

.hqg :r :;a kjra, dan karena i,.1;;*;ltar:nra 5eoiai ini suatu h"f rr;;;,!munn:r*: d,an tidak t u*. jiUi..-.ilhmn :a: pelanggaran hak asasi Ea_:rirs[.l

3t :.. p"fr"yr.,g sumitir, anr-a tra.El-r :r:r:ipa gelintir orang. Daian ;.e'.r:4r:: :--i .enng dikatakan pembar-fu:;:r:-}:.:.a dengan hak asasi ma:-.r.: .

lri D"1 unruk negara-negaia b'a:ala pembang-unan, bu_kan paa; :,fi-:a luga ,..rg"h mengu-kuhi<ar reser: .l meski sudah ada -semang.ai ;x:u;a: !,xotram pemerintah.:, H""i.

"**c,- :ahr.a pemerataan itu baru *-;

tt

l l l|-l :.,-,

U. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PL\G-q,\TAR

lihun ini tidak begitu banyak terjadi perubahan dalam{Hxrr-;Dar hak-hak asasi manusia. Kita masih melihat wajah*o!n:;i ia:g lama, agak bopengan dan tidak begitu indah. Dirmnnl ii:- kita melihat bopeng-bopeng itu lenyap, tapi takllmr*r re:nudian bopeng-bopeng itu muncul kembali. Rupa-il:nlri i', rotasi di antara bopeng-bopeng tersebut.

!:-.:ggaran hak asasi manusia menjadi hal yang biasaE!qi: ::.-rga kita, dan karena itu banyak yang tidak tersentuhfr,: : , i. Seolah ini suatu hal yang alami yang tidak bisa ter-.&iilrai:r::r dan tidak harus dihindarkan. Karena itu sering

-a: pelanggaran hak asasi manusia dibiarkan berlalu. rgrn pagi yang sumilir, angin pagi yang mengaman-:r--riapa gelintir orang. Dalam rasionalisasi yang agak:rr:::is sering dikatakan pembangunan tidak bisa berja-I':'-:,arna dengan hak asasi manusia, harus ada yang di--r,n. Dan untuk negara-negara baru, pilihan utama:ada pembangunan, bukan pada hak asasi manusia.l)

[-:a juga tengah mengukuhkan kesetiaan kepada pem--.rn meski sudah ada semangat pemerataan keadilan

protram pemerintah.2) gania satu hal harus dicatatnr- bahwa pemerataan itu baru berupa unsur yang ditam-

39

bahkan pada pembangunan. Padahal seharusnya Pemerataanadalah tema sentral pembangunan. Kalau ini diterima maka

hak asasi manusia akan mendapat temPat yang layak' Dalam

kerangka ini seharusnya hukum jadi sangat penting dan me'

nentukan.

POTRET HUKUM KITA

Hukum yang tidak memihak terhadap hak asasi manusia

ternyata masih cukup banyak. Hukum ini sebagian masih

merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, tetapr

ada juga warisan dari pemerintah kita sesudah merdeka,j

malah uda prrla yang dihasilkan oleh pemerintah Orde Baru'j

Antara lain di sini bisa disebut haatzaai artikelen, Undangl

undang Anti-subversi, sejumlah Peraturan perburuha

Undang-undang Penanaman Modal Asing, Undang'

Partai Politik dan Keormasan, Undang-undang Pemili

l@l| .

t5trUmum dan Undang-undang Pemerintah Desa' Kadar keti fln&&r,

berpihakan terhadap hak asasi manusia pada hukum' Mla

di atas tentu tidak sama, tetapi satu kecenderungan um

yang melekat pada hukum-hukum di atas adalah sifat

yang sarat dengan pembatasan dan pengontrolan. Da

bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya"preventif' dan "represif' pada hukum-hukum di atas.

nya preventif dan represif itu adalah manifestasi dari ir

pembangunan yang menuntut ketertiban. 3)

Hukum yang dikutip di atas terang'teranganpada pengekangan hak asasi manusia yang dilaksanakan

yang berkuasa. Haatzaai artikelen membatasi kebet

menyebarluaskan informasi dan opini ; Undang-undangSubversi membuat pengertian "subversi" itu begitu e

sehingga banyak hal yang bisa dikategorikan sebagai su

Peraturan Perburuhan banyak yang membenarkan peni

an majikan terhadap buruh, Undang-undang Partai

dan Keormasan membatasi hak hidup organisasi

40

ax

r*

mbangunan. Padahal seharusnya Pernerataan:nrrai peabangunan. Kalau ini diterima maka

nsia a}al mendapat temPat yang layak. Dalam

&arusnva hukum jadi sangat Penting dan me-

]KUM KITA

mg ridak memihak terhadap hak asasi manusia

h cukup banyak. Hukum ini sebagian masih

rrisan dari pemerintah kolonial Belanda, tetapirBaa dari pemerintah kita sesudah merdeka,

Ia v.n8 dihasilkan oleh pemerintah Orde Baru.

i s'ni bisa disebut haatzaai artikelen, Undang-

r-5ubr.ersi. sejumlah Peraturan perburuhanqg Peaanaman Modal Asing, Undang-, dr. Keormasan, Undang-undang Pemili

ndalg-undang Pemerintah Desa. Kadar ketirhadap hak asasi manusia pada hukum-ddal sama, tetapi satu kecenderunganpada hukum'hukum di atas adalah sif

.rlg?n Pembatasan dan pengontrolan.ebih keras dapat disebut adanya kecende

rn "represifl' pada hukum-hukum di atas.

l,(-gan segala macar

-: l:111 f ;." ; ilffi ;il'iHlilT l,l'de

rh a n a an struk -

:tlil y:*Ii'#:l:1fiT.',*"^['j's l #t ].1',':l" ' ;6mbug desa yJnr d.-:":^::l"jntahan Desa telah me"ru-.-,." ui,o'ri# J*lt l,l*:lratis dan meq-u-: hak ururi *urr,ri,hirarkis' 'd;#'#antinya

dengan

,-L_ f a n or.r, r,,,ruil ;:: Jitl j:;; #".i, Iffl":"rI i:.Daftar di atas te,

r.-:=:uskan ;.;;f:. bisa dibuat lebih r

: .i-: : ak dalam t r".;.,1,*u,u- r;;;i';:i JlllTf"i'ix;:i-)un p".a"r"l'i.,1itl ,n*'* positif kir* Basi kita, .*uo Ti-u"k", *'";;;.,)lt"'

o"'u pidana

-,, = ;;l ;;;*T:lrT::'."n*ir:fnn *i HS!{engaitkan hal ci

ps$**gfi*;*mm*ff;* 1,, :"il

"'J'."-, " ;;.iltTi ;,11i' H#.,: t ;';

-\amun demikian ad.a

U i:L **:fr1,r# r$,):ffi ffit';ft H'HT:dan represif itu adalah manifestasi darirr rang menuntut ketertiban.3) i;if ,il'l*;,,i1'*i1,,:::*i# i}}T.1,"tr

namun dapat dicar,, "TjlE""oung bebJrapa kele-a: namun dapat dicar

--' ',u,gdnqung beberapa kebl.'-an. Hak

",".,i;'";r,1t :*'* mengalami r.*";"""_

,iam Ruu il;;,"*',':,:::lT"r,.Tpu, yans ruma-. T, \,J, [,""i,fr*, {:i:l il:tix,lTi#:;:: e:hanaan p"rne.iL*,

"ln' j:iti, t"-gi, r.h"bilitasi dan:rerhanaanperneriksaan-::i+"ni:J;:T,I;I;ft:

:':ff :ilffll.*l*':::. n",* -;11;il "0,1"

menjerr::r a&annya k;;:'',,:::111 :3"i, p."yidit".,. i'aru::alkannya l.*b"guo,, "rara ?p;lrat penndikan. Lalu: satu langk"t, -ii,

pre-trial" dapat pula diseburYang akan menempatkan

asas

rang dikutip di atas terang-terangan berpi,ngan hak asasi manusia yang dilaksanakans, Haatzaai artikelen membatasi kebeb

lLan informasi dan opini; Undang-undangnbuat pengertian "subversi" itu begitu

f"k h"l vang bisa dikategorikan sebagai

rburuhan banyak yang membenarkan penind:erhadap buruh, Undang-undang Partai Polican membatasi hak hidup organisasi pol

4t

I

praduga tidak bersalah dalam temPat yang lebih terho'rmat' I

Lr.u ut"r, mempercePat Pros:s btT*ki:-1- sekarang r.t luh I

RUU tersebut mencapai bentuknya yan-g

oerdebatan panjang'^il';;ilili";' drganisasi profesi

't,rt,r- seperti PERAJI;.i:Ls;' prnsAHI' PERSAJA' dan

IKAHI sama-sama oJ;;;;';'" ry::o. memperbaiki RUU

tersebut. Satu hal yu"g 3u'u"g kita temui-adanya suatu kerja

sama yang hu'-o"it-i"tara organisasi-organisasi tersebut'

Hal ini mungkin karena rancangan yang Dertama terlalu

buruk sampai-'u*pui i"tta dan hakim ""'u'u perlu memberi

kritik. oteh PERADIfi;;" iu*t m1|ah disebutkan bahwa

rancangan tersebut f"Uif'ltitt aari HIR-yang produk kolonial

;;;;1. Kita bukan mu:" k'-d"-P"'' *:1Y iljf ;;f1;tI:l.r"ur"*J) Tetapi svukur' RUU tersebut

ubah bentuk d", iJ;;.ir"sg. lebih berpihak kepada hak

asasirnanusiayang perlu ditambahkan di sini adalah bahwa

belantarahukuml';;;;;il"*,'1':"1^1t::.'i::":l1:5::'iilf:.ffi::"#;;;;; v""s r'bit' rl,rdah seperti Pera'

turan Preside", l *t"' i'i p'*tlJ: l:l " t' i:lJ:,':"t.Y'.HX;:ffi:Jll:fi:ffi;; aip"r*"r'": l1i dari itu cul

:.1;;' il'; ;;;r'[t# .;"hYi^:*fl Ti:il"'*:flffi,t"tfiil" ii""t- o^noan Kopkamtib menjelma menJa

hukum au,' aip"r"r"it.fn- iJ"i n:1',1Y11-TlT:1il;

I$"Iu:,T"* Ti' ^t'"** i*udu dalam-rimba belantar

hukum yans amat '"i;i;g *i:::: menganduns ket

JUrE IFi:::r..a-i: .. =i-_:-- :- :::,:

tfllMF.*.8 -_i: :t:4_::. ._:.-:r :.-aJ[tr ?{In:r :::. : :+-.--_*- : ,r._ _, =lD& .tflr.ill :r_i

=e-:t:al_i: :i:_*_1 i:;.uNeS :nr-..L-.: l-l_-.-*., l_:::.._.":.. :il[f-.*i{,{ i.:i L-_ r::: i:. ::::_.L__: i::::]illtr::- l:-L: i ,: -_: :-_ -_.--: . r-_-. - I ri_ I i.i]_if@ ::- L:J._= :-.-_ i-i::-i ::._;Jru'd: i: :-_ :. L=Z: :t::: ,i:_ -_:.:ulluijit{-i mji{;: :, ::, - --::iai :t :ij:: ::.:::rE :f*i--: :r. I : 1-- =.S= :..': .._- :::_--_::'&1:E: "-i_:..i -_:--: _:: =.:::^f : _:_i af.:

]r '"r-::-f ri=:ei (:::?:. :_ !.::;pu.i,iiii tul-L :e:,i::i: 3 D:aEg 1 i:-'e,i- -r:::?:il.; -z:l- :::i:a: Gi:_l pti. !:_.,-'1florrd tu:j -ri- j- lajjlpl:.tg ",,a:i s.:1iIr-- L.: j' =:..-2:. T.e:uj.rgp_: -^.:-i':_ :rlat,{--: .r=.:r-- -=u: ::_ s:: _ -1_. a_::lEEj (-,..:-:.:rr Hapu-. H.:i::_.:_,.i:._&ttB,rT.x i *:::r.ai ad.arl-a l:ri.-;:_ : _@:: :E1f:: :u;ua:: pe=j.:::-::_=. .-::Eil,fr.r: : :, -: _.i.a .ir.ema::-1.::__ -,;_j3nu--, .;j 1-. -lga oleh keior:;,. _ ;&: :i:r:.: _::tuJi -ar*raa.a a1(_i-:-

il;;ffian terhadaP hak asasi manusla

HUKUMAN MATI

G*ai:-_i: -r.tru tidak jauh .e::: =_hf,rrmr;a:€': sosial ekono*i a". l*ih.mta**- -apangan kerjai Kalau l::i-a,ilnM.ar' o'r:q mandiri, maka aia_-_,jir;a,ihr-us

-,_;= ::reliri dalam anr seia,_; :_;lr*u- :::.-.: jap tindak pidana ,'.:s=. .,'m&i[! :-:rleian daiam suatu tlndai ::iaho,sun:: :nari itu terlalu ,id"a;*: ;merrura: :ernidanaan bukanlah ulruk _e!;,ra:: i-ang relah diperbuac

";r;lrri*i B-aqaimanapun. hu_kurrra:-. =-== ibe.r-:acat untuk d-iberlakuian :+ --- -

Bentuk ketidakberpihakan 1ulg tk"tt:l u'T.,n::

p.,'; ;;^"q;il': ?"1. i:1. liy;il Lfl :i:l lTT I;oosltlt KIta aLrdr4rr '^'-";J;' seperti kejahatan berat terl

i:r,qlfu *i:r tk'*ft*#.:#* ll :,rcurian dan Pemerasan

42

:cmPat vang lebih terhormat'

berperkara'otuinva vang sekarang setelah

:ldairkan. Organisasi Profesi

{ PERSAHI, PERSAJA, dan

:ara posirif memPerbaiki RUU

hita iemui adanYa suatu kerja

o:qanisasi'organisasi tersebut'

ca.ogai vang Pertama terlalu

, U"li* -.*." Perlu memberi

.BH malah disebutkan bahwa

dari HIR Yang Produk kolonial

lepar. tetaPi justru mundur ke

fi' t..r.bot telah berhasil di-

gga lebih berPihak kePada hak

nbahlan di sini adalah bahwa

da\]ah terbatas Pada undang-

.ng lebih rendah sePerti Pera-

idJn, Surat KePutusan Menteri'

:riakukan. Lebih dari itu cukuP

h*'a radiogram atau telegram

, xopt "-riU menjelma it"j."*i

lalarn kehiduPan sehari-han'-'

berada dalam rimba belantara

banvak juga mengandung keti-

. asasi manusia.

ran yang ekstrem dalam hukt

*rt"ir-,t ".t.rYa

Pidana mati unt

ra sePerti kejahatan berat ter

f,l-it ttrt ". bt""*""8) ' ,Pffi;;;;;beratkane)' ba

;ii!-. :.:,::::pokan,di pantai, di tepi Iaut dan di^.sungai t0),i,_:-.--- :an O"!:.1p" tind.ak pidr.r, lainnyal2).;;am-iisr lr!-i.:-_! =ati ini belum dicabut malah p.j","t""-iSSb:; rrr,.i"--_ f,.,xa merenggut nyawa dua orang anak manusia]|x. :*'-:*".',':"u, Tupanwael dan Kusni Kasdut.r3)"_ rd i_1-an Korban terakhir sebab sebelumnya sudah ada

;; f :;ff#"ralami nasib serupa yaitu Oesin. Ketiga

4n -{ r- __,'i u*uliil"TTnJ,:,:* ilrTJ;ff.}**?s'; - :,1iar arau tindak-pidana politik iainnya. Ketiga orangnr ::,t:r=pok dan membu.r,rt ta^tu*" t u.a.r" tekanan eko_:r':r:_ ;?:19 membuat mereka putus asa.-". :amping ketiga korbar, ai ut"., sebelumnya sudahlur"'r.-; i ja beberapa orang yang dihukum mati terutama me_

H, j;'#Ti:"::?:fll: '"Ii"'- i:*t"r' vu"s p',ii,iL", irs tensah

","T#;ilil?ff:il"*:-ekusi maJh'ada

\I:::r.aksil<an serr;r::.-:r:romp.\"dff ,f; J"':::tf ::ilEffi ;:::T:::tas;L=;3 menolak adanya hukuman rnjri t"...r" berten_,illur: d.engan tojr"l^

-l.midanaan f""g r.rr*"snya berlan-r-ur-L-- pada sila ,,8

: ",, * .,..ir. ". j ;;; ff i:l"T;:l, f i:j iT, #; i.#f*;m;r.- ::ektif untuk n:r'r.s.i : rr va ; *,*,ilffi jJ,f Y.*r;::lTl,,f r;*l&i::::-.:i:tgan sosial ekonomi dan ta_irtiarr., massal sertal&'p:; "an lapangan kerja? Kalau ,i"i"ilia"na itu bukanrrfr:r!i-i:- rang mandiri, maka ur"l_-rru.ul ii.ra"f pidana itur,*r^: i -'iga diteliti dalam arti sejauh *"rr;- peranan kondisim:m;, :erhadap tindak pidana *.r.U"i.'il"n kalau kondisimru.i Lerperan dalam,slatu tindak piau.ra mata sebetulnyaruc-::an mati itu terlalu tidak

"aii, ,..i"f" final. Kiranyalulrr*:- pemidanaan bukanlah rr.rr,rt *._iulus dendam at*Lsr-F,i_:::an yang telah diperbuat, "p"fug-irrr,uk mencabut

;*r:..:;:,"illJitil.iliilTf i-i"iiB"il"r"r,.u.,l",,g

4E

Kampanye hapus hukuman mati ini 'mendapat reaksi

yang iuas di masyarak"t' a"ti *aon atas ke eselon bawah'

oro dan kontra' Menteri Kehakiman setuju pengh"l"^t-i

'##;";",i-o*or' tindak pidan^-b*": politik' tetapt

hukuman mati harus tetap adt gntuk tingak pidana yang

mengancam ideologi serta keamanan negara' 15) Wakil Pre-

siden Adam f'f"tiX "tu'" k"ttgoti' *:i"1* adanya hukuman

mad. Sebalikny" ltft"-egtrr'f-dan Majelis Ulama menolak

dihapuskar^nya hukuman ituti b"""ta-sama dengan kelom-

ook "Pembel" H'k';;; ;;;;' (PAHAMe;ro)t"^

;;,;il-u'git" il;-;;"s;"ai hukuman mati ini dan

ternyata lebih banyak f"g.tttli" n*TXl mati itu diperta-

hankan. Hukuman muti,"uetapa pun tidak manusiawinya'

tetap dianggup '"u"g;;";j"; p"^*o'gk"t terhadap segala

bentuk kejahatan' s:;i;g; *eski polemik Pt" di: Y::

.cukup hangat nam:1r *l:"91:ltt-'i111 rakrat tetaP rnsln

asar hukuman mati itu dipertahanxan-

""';;;;at*irtit"' hokuman mati masih tetap berteng-

eer di khaza,ut' t'oto^ kita' meski sesungguhnya hukuman

il;; ;;;J"n ;i" ^,""g

bermartab at untuk dipertahan'

kan' Di beberapa ;;ai tahanan di negeri ini kita melihat

masih ada ,"'g *;';;;d; o"toi dieksekusi' Juga di

berbagai sidang ptt'g"frlu'; kita masih sering mendengar

para Penuntot ""'o*Ltmohon agar para terdakwa dihukum

mati' Rupanva nak ""'"t iia"p, T":ll-t:ly Jj"'tlX'I

PERADILAN KITA

frumrjl: -"ug? ba-h*-a Fcr?:i: ;5

'ciava __zjmutm -'' lrbih Iannur I'E-!ii---.r.-r-: :ei -*a :;.:-?,

jr::a;a f.lnum tla Omlr:T;a ;] xran" hiia brsaumiiirn !err.i:\ lerr-haga r.traT :!-r::..--a. T--a= ;@r: - ";r:.-g-U.r'ia:}g

FBIa- i.ar=*_z-a

=-,-. =tr*-_o-o:-:Z: ;2-- rE--EF--_:.;: ,a- *e-a:a :-:r:la[ rr-a:{ !,eg1:u :-,r;i ;

-.i.: -: :- ---:--:.::-E-

pSBjEL-r: re,ri-ai --rmfaC:E r€a::_i: -::

-:il-iE

Qf :r-:tj: i:- -:-:-

-:.&E r:,;z 3,-;zi ::i-cr=Dfil L*.- :r- :E{-z.-:-ffi --: --.r- .=.=a=* -T--;: -.=, E="e: -_flrturffi n;&cE sF*a:a ;*=atrrlh@ri*.rl[l]i-

A:A-: ;**grl. ift-- i:-i ,::E f:: I:-.-$I@:E]ttl flr:Ir€ r'z:I. :nri.lgliurcrmr ;;-t::r s_:i,:rr_- i_ ?:mrrilt:ufi :a:xr si;: _p-Er* -u- rilj -: .- ifu"lur

i':"r-- :_ t :.1. _; :,:q'1rI&[ :rim:i--ia? s:e:- :rt=.?k-n,i ]r-i:,i :.:_- =lM $,:*.iJ--:.t: ,r- f,,D,.:

4- i-i3: --:=.-- E.f,mttan:..: -*il-_: :=i.a: :r:t-ttr l.rn:,-." ,-a -- a*=

=

::ht:"5i:fsil^d# p.*s""r i.*"* r"ta' dan banvak

:'J#^il; t".r["li" u"r'*" b'a"vak vang hatinva terluka'

Nafsu balas dendam masih cukup keras menggauli kita'

Menurut Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman'

"Kekuasaan Kehakiman adalah ktk"?:1T ::::t:]:::,ilt;;ff l",l:i:x ;'.l;ffi ;il pe.ad,a" .guna

menegakkar

hukum dan keadilan i"'at'"'l'ut Pancasila demi terseleng

garanya Negara H"k; il;;;ii' Indonesia' " 1 8) stl""jot"v'

+4

##ffis€r-t a keam**

-"^::l ;danya hukum-an

$i#]: jn"*j':r:::*n:ilt

[=,j]ffi#:t1ffii

$.g#gryrir{'r#,; itu d.p€rtanatr4^" masih tetap berteng- l

;-- f,,rkuman matr

Hl"-til:' fi '* -";"esuhnY a hukuman

,.--#frfl f.ff {i'ii-r}*:*ffi';ffJ,#t;**:ryt.l**x*hli

rrn.ok hiduP. 1t

iisebut juga bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana,.epat a"r, Ui"y" ringan." l9) serta juga terbuka untuk'r-:eurn.'"/ Lebih lanjut disebutkan bahwa "Setiap orang yang:rrangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum."2l)

Secara umum kita melihat peradilan yang hampir sem-:';:;na di mana kita bisa menyandarkan harapan akan ke-*,::.ran. Seolah lembaga yudikatif kita begitu bebas merdeka:or berwibawa. Tetapi apakah kesan umum setelah mem-:.aca Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu be-a,a:: Bagaimana realitas dunia peradilan kita?

Kenyataan yang kita hadapi justru sebaliknya, suatus€?iaan yang kelabu. Tidak pernah dalam sejarah republikrr.i. 3rang begitu tidak percaya pada pengadilan. TidakE:an dalam sejarah republik ini orang begitu sinis terhadap

-aeqadilan, seolah pengadilan telah turut berperan menjauh-r:.* i62dil2rr dari rakyat. Keadilan telah menjadi sesuatuumrr berbelit dan mahal, berada hanya dalam jangkauanrr:r:r ka1z. Banyak rakyat yang merasa betapa tidak sehat-tlrz hehidupan pengadilan kita, benteng terakhir untukn'*;:3a telah rontok.

E.elabunya wajah peradilan kita bukanlah kesalahanns*.r -ba]d.m semata, tetapi tidak kalah pentingnya adalahrrc.;;3a aparat penegak hukum lainnya. Semuanya bersatu@ur= aDa vang kita kenal sebagai "Mafia Peradilan": satu

Fmr=r sinisme yang belum pernah ada sebelumnya. Di sinihrc:r-:ahror subyektif amat berperan, dan jika banyak orang

enlrq::h bahwa sikap mental para penegak hukum belumhpr::: i-p maka hal itu adalah suatu realitas yang sukar'diiinrcrrai. "

i4r;r i1q, kondisi obyektif kita memang tidak mendo-m ==buhnya suatu peradilan yang bebas, merdeka dan'lkv",:,ar-a. Selama para hakim tetap terkait pada Depar-mmr.:. Kenakiman dan KORPRI, selama itu pula tangan-@q:i: -":ar akan secara sah menjamah hakim-hakim kita.tm,q":.as"al hakim dengan demikian menjadi ilusi. Kalau da-h r,;,ccisi vang demikian hakim-hakim kita memihak pad.a

.-nJ un,uk hidup. -$#Jil1,$l:',"TI

Hl;"o*^$i-:ililJ i""'g g ^ori

ki' "

i ETTA

.:;ffi "".^5r# i:llf,lT f i*H

m*^{iThilitir#ft rr'r'ff'l:

45

[$.rt#Li,#;*t::T,Hlq;ffi'ii.lHll -lll,'nll.ilil ;;;i p"' g uaii u "J:^*"' J ak art a P us at

ttarus dilitrat' "' *tt'liiutu'i t"i"uot bisa jadi merupakan

oerwujudan ntr,,"'"n"t "'lti-

menumpuk dari seorang pen-

cari keadilan il tidakiah sendirian dalam kemarahanMohamad Djamtl t1"u:'"1,--:^^I"".,

"u"n secara diam-

rersebut. Bersamanya ada banyak o'utt'lrl"'".r'#ig"iir""

:;;;.;"Puk kemarahan' Putusan-Pu

ffi ; ;; ;r -,:.1r

j lt"*;l* ; rti+ tufllliJilillTfHftfii:'il#;"11; s"'gko" vang -meringkuk

di penjara

selama 6 tahun *1""" il*i"i tittutt"tt"n pembunuhan'

;',;..i, ". _ylii#Tj:r iil: ::i,1 li"!.::'iirIah.za) Yang menyecllnKarr *-:i:':-;".r cara mengeluarkan

*l;:'L:'$1l"xH;i""mi:ffi #

ffiq#@ Mbmrmm:n5g1&ettru@D rlry==:.r:r.r yiryhsi lrrmumuh rn*,-m

l4tE Eur[ jrrnf,-xfimngu dryruruur" rleoc:y-E;;,im!F*ms$ mef:l:;[ lu:,tijdfu

fllllnuirmq utrEr&Sy.; milG :_.--.- {*:::!rJ :, EE ff xtr F;].jIN;

ildum'murgul dlrflumtn!5{u,rr !m" ffingudeilMruru lltt0;alnucn

l[ -t I gu[$ ir(Eim :]misr

,$,Mrr&ru ffl"sTlaII.,ry mrr.ir.rdlitrl- *

ffi eomrm,mr.\ u:ml"xftr5z

.ftir*ffil"in$tl !rM[.nL[: ]Er,n 0EIr+t-ry 3 ---:: :=tl*rii6t rfit&qfu. l,rltrrac g,ar

mrun&ilu !;&ro"rm&{i &::fr:l,ius

mmnruw tryruqg r.m gffi:r f,mqpu: .{rn rl Emmolr

€:M,gm::g.eJmc rie1:,nf-r rr

'rfrim..y.ttiqqi :itg:'iicti t.itilE:. rfor im= =,r:ii-:.is :,mMsI[[ Tra3trmr:r';"i1tr_ tm$l

nt[i&irrLrmina. Iuu*grru ae --=: =-i:-.i r

i!:${ilm ],g:*ilr.nt &fri n&Er.uni: $r mii&ii

llia[@rrl8 ;;uu,_rar orf,f:nrcaO:ff llrar :ufo

sedia, dan secara *if il'##,,i;i ;;;-' i",1"', T'. j..,*

i

il"::T:f iilffij:; [f i","*u*if 'P:'*,: -i:!

I

ada lembag" n':.o'n,":::u il"J"ri. Akan ietapi tanpa lem'

asaknYa harus diPenl

*?,*trrki-flr#:r*:tX*X**+*+,[nr,,,xtX.:mh]iffiTf thX'Ii'*"ilff"rfi il

Karta dan )€ngxu'' ,^r".-i""r"ya upaya hukumtida*-r'er-

merana di dalam n"1'r:'fi;; t lro, .a" pegangan' !:ll"-sedia, dan secara y"lo ,. t t ^--)^-imo\ tidak ja, dan ini jelas

rehabilitasi' SFrkurlan-vr a"r*;;; ;;"ran M ahkamah Agung

moral yang besar menge- ;;ffikukan kembali lembaga

No. I tahun 1980 Y,u -,,,^- .-.ha;ao oerkara pidana mau'No. I tahun l9uu )atr5r-'"rr a"rn"a"p perkara pidana mau

herziening. Dengan ^1.taut, u.rt.kuatan tetap daput ditinjar

pun perdata v""q ::T;;il;;* u,uo ku""u kesalaha

i<embali jika ternYata , ,

;^t"*[**::ti'*Hi: polemik lebih duru' Karta dL$ic$

46

:e.skon akhirnya bebas dari penderitaan panjang di penjara'

.".,h rerlalu heran. Keputusan I -.:ipi bagaimana- dengan nasib orang-orang lain yang

ffi "':i'ffJ }: ::,Hii;'"i t ::i:"";il":':,,::l'"T. ffi",#;f1|:*r:i':lXfHil'.iIl"il-;;;;*il'*=.r,gtin s'Inasib dengan Karta dan Sengkon? Bagaimana

iq:iqan nasib orang-orang yang tanahnya dirampas' rumah-

t*-*_t:;:i*#u* -t o"r"xt i"i I - . = aigor.rr, pek-erjaannya lirenggutl tt"u"u1T,-::lt

'o".-^r,i,., neged JaKarta Pusat I '- "--;;il *utui.rn"aap ketidakadiiutt yang bukan f:Til]:i:,'pen-e"altan":::Tjffi.ri.por"" [ '"' o",u* kerangka ini agaknya semua aparat peradilan kita

an tersebut ltti5-.or^ng Pen- t *<:, ditata kembali, ruit iita dilihat dari segi manusianya

f ;"trtr;"i"ii" seorang pen l ::,j:,lTJ:f,1H;il;1ili'}iJ#';:L;ti'::ii&rah sendiri* *l:l;::"[]il I :;;.'*1*f;:mm ::f":111';i,#ilX#:11;T:If:::ll ,::i:":::-111,"1; 1 :-:*:tr:^YJf:ff1"iff:s

ki'la bisa mensamb* sa'fu

,flil.Iil96';*"ffiT3}}: I L'*" aktir vang menentukan'

+*}[**ffi 1 :ffidi.:d# =*r,,*.r*

"ir' :::djruduh l]ll^l"x"ir ridak bersa- 1 L: *.r"i.,y" lembaga-lembaga ekstrayudisial yang dasal

ro se1qk1 lil," i"t, para penegaK I ..-o *-.'u'putut kita p.rtu.tyuk".t. Lembaga tersebut adalah

H,.*iT""::il **ru*;ili:r: t :," ::i,t;:,,1,1U,"#i f;["T:*&;ff*'"*;H.',I]:^"I. :fu;lf*..t i: t :,: * ",Ti,Ttni:::r;::[",::'# #:fi l"[lH:"T;

fi";"$ilL:ii:",:'^l';l""Jf;H [ ::'!,-::,'iil:1,1T*'J:[,':]ilfi*tiffJ;?.IJ:':;t:#:Jffi *[l* $;;'-T,l] [ il;;=r",

ii" a] samping ekstravudisiar sekarisus juga supra'

:f .'H.:':;i,l"X"lj:rf ',:ffi [-T,l=*;::;:",.::,i,$i#m:XT:i]ifrl'"TT:iff i;,h-.a kembatr: '.:;" haruslah tutu ::^ X ** *.=,.:"'i merampas da.ang, menjatuhkan nama seseorang

iim'J:;"tt[l*il':tt*:1-;":;;;:x*yffi,'"1;"*ins['l,*i*;ili,:i[^'-Tiig:i"*-*.*'l;l -il;;;;"--;" sepanjang mereka mau' Dlrp inilah

I rt^ttu*"t':ff:':J;.t"T*i*:ltril* ,-."h rerjadi. rojtur"tiul opstib dan opssat telah

enqeluarkan-::i:"i;; kembal! "*11::I!B;*h* :.ampir ke semua sektor, dari desa sampaike kola'

:'.x,#:1::irtti*l'il;1lT*lil{x#=";:, j1['"i,.1ffi'il:1il":ffi :'TJ.1,f ;n#:,ilI'il,1:ffi:'";:t.:g'-.1Hi1ffi4;;Jli**T"I:::fJ;.Tffi Jl':::llil:i:;,r,""il L,ru,i ouro Etarr Karsr'*

,^m:-,'n*ffiHT"ror" aparatnya menjelma ,r,.r,3uai

::".ll,X poremik rebih duru' rarta o1 47

W

f****fi+fi*d##**d IHI:T.,iil,'Y.T"t'J-;;;

jadi unsur Per

:ffi:ilff trll'r"r{##i":il"t+*n'rr,,*a Ii*"i.*,,,'"', "", . 9'i;lf ?f ;.T:i::::{[* fi*,::ii] Inemuka ^sarna'

*"':;; l""is

'";^0"'-t'ili 50. pengarahan Iiii'g"tk"r, dan dibatas^

"iJr?"ig"", blturur,

kemerdekaan I

il*; fi l"I"'Lt1$l*'I" "Tt4,'d;1ffi

tti,T:il I

l'lH'i"r#l' t*" ;; ;q*t (': 1'- i* a . y an g menj ad'! l

,;:*flT:*i.:'s::T,l,..H=:i'Fi#+"$'f uai'li"

#*nir-+***jf;;gffigsa*

Ml, llhru r,r0kdfrrbf,@rurflmSis

titilMuiltuwuL.ISi

fiwrl{Mr, qmrrom rrolfutr r&irn

,dlryI., r!

rffitmurmmu

rffiiniiu@ilryi*ille

iillufum. i

lrtm& i

't@rrmnft m

ililfffil Fn"'[EIr* blqmurm,*ilthdtr 5IEpq rrutmn

luuurur Im:frhriiulu lhlmuee &UfilnuLh, ]IrIl/tr

lhm/u

ftr0lo!ilr,r,ai&'nffid! ffiruffirut! m0uuou, ur:

flltnn,,'q,mr,'

,wfl[Ttr

in&$silmllr

xi**tfu11gglg"g'g;"'."l1qi;d,r*ut sakit'. Merekl

ko.rr,i,,rrional) yang nekstraYudisial (ekstra'a:#'" ;;;tka seuagai warga negara'

TAIIANAN POLITIK

Persoalan tahanan n"lt'\ t1i::t:^Hll'i:;;H.|l:Persoalan tahanan pollrrK "'^'11-^-r'on soal tahan

,.,","t -"'* t1n"l-[Ti::jl#"3:',:Tsmi kita menl

":;f;iTl f;$: gr;:; ::::li' ilHli i:r- "T:

meringkuk dt .:TL1,j:f:'i#;;;nan akrir dara,,i G3'

orans-orans v*c -1ll::lft"r"i ,Jn""an politik golongan

PKI dan dikategorrra

48

:7-:: -ds

L

l perlahan Perasaan takut

la.rang mainan karena ke-

asaan vang begitu Perkasa'ri pertimbangan akal sehat

unsur penentu dalam me-

anlah. kita melihat banYak

.da diiakukan Pada Pararsl-<r^'a, peruiunan tentara,

rratakan kritik sering sekali

ra\.ova sePerti Yang terjadi

ani Petisi 50. Pengarahan

h membatasi kemerdekaan

-oru-L berceramah, larangan

yexit Permit-nYa ditolak)'sebagainya. Yang menjadi

o tertulis; tetaPi Ali Sadikin

regeri; juga PenYair W'S'

lia-: lalu beberaPa Penanda-:rah; sementara A.M' Fatwa

pada hari RaYa Idul Adha'

i dipukul dan dianiaYa oleh

rpai dia harus dirawat di

i pengarahan dari lernbaga

aat; yang mencabut kemer-

8ara.

I o --:.: mereka, senu rir:::sran. p,rt"u n#",.-t:'""1". politik GSOs/PKI sudahi;1 :( -r,.i. malah ,rru

Juga sudah tidak Iaqi.jadi p"il;;;;:::: : :: ...;;;;;.;:::T:ffiIilTah p'urau n,,,u,,,a"f,

.:=_:::nvaan Iang.muncul di sini adalah apakah benarf :: ;,.::iT#:i,l,u {""g,.*i," ii .i,,."h tahanan? Kita

- -,'i,T,ifu #ill # Ht6:i,fl

,hTi',rl#:#;

;r".. ... _.;;;;i ;:l,i#:l ,:"1?t*,,:T,#re :i:il;; -.,'i }r,iir*n di kota r"i., -?,*,'la" ,i,u tahanan

rerr\vata belummengesankan soal tahana

Dari data resmi kitaooiitik G30S/PKI Yang,,h".run. Mereka ini

a p€ranan aktif dalarn

.^hurrutt Politik goiongan

:e.::-.'urnya yang menjadi masalah adalah kondisi para:,-,*: :olitik yung sudal dib.;;rk;;."::'-. :.i aireuasran od;;;ffi,^*u, jeras bahwa

,- :,.-:;:"1,1,# i.r", "d"i;;,1";il":1?l l'i::":::ilT - ,. ;;;;i::8 "*i1I1 "Eks rahana"". d;;; ,"";l

nrr..r{j :-:a.k bisa *ran politik telah dibatasi gerak_geriknya,

,l - 3, *= * b ""

; ;.:i1p,",j# fffi:,Tl;,: 1i I I ;

i i,rii,i,*-d -: - ironis, 1..,y.p,-oi;;J":,lr*l'fl,,,1i"i11':6.-,, : - : :nenanggung.I"*"r""g.";t.Jr" tidak bisa se_

il *:,, 1'.; *i"i; f*l y""f iffi; "ol' L,*u,.u u,u.". 6

rn;: : *i =._i.,tu;ffi"il:xi:.:ffi:11:;"" ,".ffi,",]'** - -r-r-ajan yang tidak bebas telah terjadi. SeyogyanyaI= =".-;.lt:#"'*I""'

0",",*:i",;::" basi mereka,frlr,di:r :,r=_: j", tr,rtu,l-b"tasan

itu sebenar

ru.:r:*c: iijrr secara ,::: 11 il ffi;"##H'Tll{lrer,:=...&:. j.:e.. 'menerus .t...r.r,.rik"" *".i"UL

; _ :ahanan politik G30S/pKI kita iFur: -; ' r-- politik Iqrdrq :- : - :-: rerriba, l:lT rt*-:;rT:.i::i *tl"*:o.Ii:nomando Jihad,'. Belakangan r;il;;

49

-.--.-

-

----::--- -)-

ffi,Xflf5 '@m uiilIni n'?M

mmlilroW":r^L di,akai "o'

u1:Jionffil\-rH:- r-' r=a

{'ffi*ff

50

dan sebagai gantr-

Iadi Pihak Peme-

.b'"eui -teroris

Yang

"a"" P"tu Yang drse-

20 Maret Yang ur'

ir;"ru:t+ffi*H;+ii;tq';,i!.i#il;;Iftff,:Il":ffi:,,*::sl

::-an jadi hukuman baru yang dijatuhkan oleh penguasa::::adap mereka.

gLRUH

Persoalan buruh adalah hal yang paling sering muncul di:r:=ukaan. Ini karena jumlah dan permasalahan buruh::;r:r hari makin menumpuk dan kompleks. Pelanggarann -', asasi manusia mencapai tingkatan yang berbahaya, danu:,-li-k majikan dengan buruh bisa-bisa berkembang lebih- '. nenjadi konflik orang kaya dengan orang miskin.

Kecenderungan ke arah sana sudah mulai terlihat, danrrii-:i:-l'a ini adalah hal yang wajar apalagi kalau melihatu:r:-,::-ri buruh yang kebanyakan hidup miskin di bawahmu--,,lar minimal, dan terhadap mereka tidak diberikan cukupur:-:dungan sehingga bahaya Pemutusan Hubungan Kerjarl-r-t menjadi nyata. Para buruh sering tidak memperoleh

rin",i.gan dan pesangon sementara jam kerja mereka melam-;;iii - iaras. Banyak di antara mereka yang tidak tahu status:rr{-: mereka karena banyak yang bekerja tanpa kontrak,{iar: :ilpa Peraturan Perusahaan.

?ira buruh tetap menjadi alat produksi yang tidak ter-u:-:-:{i . tidak juga oleh Panitya Penyelesaian PerselisihanI*w-;: rP4D) dan Panitya Penyelesaian Perselisihan Pusatllui F,iedua badan ini menjadikan buruh sebagai korban.

il.uu: r:,au pun P4D dan P4P memenangkan pihak buruh&illsn -j, f,utusan mereka tidak mudah untuk dijalankan. Inililrr,ir$ r,i.:!: contoh di mana pihak pengadilan memihak kepada@,i;ii xi**i:-

-.:{i? para buruh tidak begitu mendapat perlindunganruiu,,ri: i:ierasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang merupa-'Onm ry ;:ah tunggal buruh Indonesia. FBSI kelihatannyarmnr.r * =enjadi serikat buruh yang "baik" dalam arti tidaklrrml r::ada konflik dan karena itu sering menutup matamrua;, ;*r':qketa- sengketa perburuhan. Pengawasan pemerintahtnr',i, - rrat, sehingga kehadiran FBSI tidak begitu dirasakan.

;:*i:l:",':JYl:3:

il*::"u:"ffi:L*';;m**:",ffi.'i::ilmrh:':':::ii:*jl::I il:;"'iu' r'Y'u*nil*..tt" sebagai va

a"a^n, laran8an

rtan lisensi dan5l

Ee- L

Buruh-buruh kita tak ubahnya bagai layang-layang Putus'

Agaknya inilah bahaya memiliki satu-satunya serikat buruh'"

Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP) yang katanya

lebih meHnJungi buruh ternyata masih jauh dari kenyataan'

Malah masih harus dipertanyakan sejauh mana HPP itu

melindungi buruh, ataur bukan sebaliknya merugikan buruh?

Secara ,r*o- bisa ditafsirkan bahwa HPP itu tidak melihat

pada realitas sebenarnya di mana burut-r itu amat tergantung

pada belas kasihan majikan. Adalah tidak mungkin menjadi-

ian buruh sebagai p"t.t.t majikan yang berhak mendapat

keunrungan. apitati HPP ini bukan suatu /e1b sewice?

Sejalan dengan ini mungkin ada baiknya disinggung

bahwaiukum petboruhan kita meskipun sudah banyak yang

dibuat pada ,aman kemerdekaan namun masih bersifat kolo'

nial dan memihak kepada majikan' Hukum perburuhan kita

malah memperbesar pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh

majikan terhadaP buruh.Demikianlah, maka kita melihat banyak masalah per'

** =i:r :- - ?-JLi: F -- : --__:

-:

:-Ll -_-- :rr=.=-::..: _i_,.]l :-:r-_r :..i::_l*, *** :.::J =l:: _-=-_'.":,-

G* rir,rEii. --_, -; r-_ ..;- ;

--T - Eer-li: -j.it _;_: __._-

fl&Iq" c--=,: l.: ;?:!-;-r'_]':-f,fEr @ lE-.,- **=- :- _-__::'II[t! D!r"- -.-- -----

--i[lrru reml,n rr,elr{a:r.1;-: =_.11 ,_*],

t l---

H'** i,r*,mi a --:?-r 1liu

iiil nli:i tLll ..,,,,. i,.,.-

:,i.-:*,i r? :=j_:{g?_.:E-L:#-s-i-: -- *r.- ,&t*E.ufl rt:s" :5ii. :3i:{:!qr-:I' i-4:.;. ,_==:

--= -._ =

ry r&. ffi,*"!rx ;Lrrs

!} @rrii rqrm.ryn,',; -Ie-i ;:;ac,a

buruhan muncul. PHK terjadi di mana-mana sePerti di P'T'

Textra di mana 34 orang sekaligus dipecat' Tragisnya buruh

P.T. Textra yang berjumlah di atas 500 orang setelah bekerjl

Iebih 5 tahun tltap diperlakukan sebagai "peserta latihan"

(trainees), bukan pekerja atau karyawan' Dengan demil

mereka tidak berhak akan tunjangan dan lain-lain fasi

yang seharusnya diterima oleh buruh suatu perusahaan'

PHK terjadi di banyak perusahaan, baik perusz

asing maupun perusahaan domestik' Terakhir kita

kanluluhan ribu buruh yang dfkT4(an PHK oleh

Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Kalimantan dan Sumat

Mereka adalah korban yang tidak memperoleh Pesangon a

apa dari majikan.Di P.T. Van Houten kita melihat majikan melarang

buruh mendirikan Serikat Buruh dengan segala cara'

seperti ini banyak terjadi karena para majikan pada urnr

nya tidak senang akan adanya Serikat lY:h di perusah

mereka. Celakanya, buruh-buruh kita tidak berdaya

52

t

-d

bagai layang-layang putus.saru-satunya serikat buruh.rasila (HPP) yang katanyaurasih jauh dari kenyataan.,ao sejauh mana HPP itugelilrnya merugikan buruh?rhta HPP itu tidak melihatr buruh itu amat tergantungIzh ridak mungkin menjadi-ian r:mg berhak mendapat

n ada baiknya disinggungrcskipun sudah banyak yangnarnun masih bersifat kolo-

rn. Hukum perburuhan kita. hak-hal asasi manusia oleh

fihat banyak masalah per-m2na-mana seperti di P.T.

rs dipecat. Tragisnya buruhas 500 orang setelah bekerjan sebagai "peserta latihan"an?wan. Dengan demikiaorngan dan lain-lain fasiLruh suatu perusahaan.nrsahaan, baik perusahatik. Terakhir kita menyaksimakan PHK oleh pemegali Kalimantan dan Sumemperoleh pesangon

lihat majikan melarangh dengan segala cara.para majikan padaerilat Buruh di perusahLita tidak berdaya

h:, =aFkaa-mari*-s=ii]*'i?51 P1" buruh ,.or

" - . :.' "

u,.* - p" r,lkP'-'d;;; "'ip;:'i:r"ff:, :endapa t

; :;;-1 i#":Tffi ;#,:' J:T*fi

ff,:f,,#

*'r* '"" *;;;";"':"j:-

Mereka b.k..i

;=::il;t ;*,1l#;:1fiit'*j# ;* ;;;T['i H1]i#:i,:;tx:"[:il+#f

-H*ftHomln--rt:tr**dirnr ! -; :_ bencukyar

,ffir" - .fj -VANA KITA

, *-*j : :.Ii:"J:f"rllnra,jika pada akh._* *l = #;Tx,i:l ff:tr:J* #,:$:1#: #i:

=o: -.,. _,,-. #11", f

em bansun an; i.o,i' i.i l" :#,ij*l:ff: '1",rry;;."u^ "t"ti manusia. P;rru. r i_.,: a seberu,";fil,,".Hi;*i?ff.I*lflfr#

53

I

Flilrr !, -

& ll$uluu,. orlulltull uuls a["rrf-r:rEqrylEil!& e@[

lX{ilii&m ,flurmmumu, ,unPL i ![r

Ulllllbs,jhrml!- ilorilum,co' """""""rtCATATAN

tf,Xlnt,,r:'A'#U*,t1ru;+::l ;' Ki"b'|Jnd "'l*

'""iffir;r,r,1,|txz;xitrrr!^*,'*o*'nuou

\W,!#;';{{{{#iil"),,,r^,,,*l

i:. ir* *e*'#i' ;ll*ll': \- ::,::: )' I oo^n^

6+

flrr; :l:d-t ,- h mengUtip a!-=F.r--E ai?inya ,rd"-h b:fl" atau }eluhan, sebab ketidakadilan di

"- *, -; ;';;;i.',[T:",n"rt,"o- Ji.tj- ;--4oresia Bant onggal6 September I9g0.

beca pada makalah Robert O'

de OJf: Some (Jnwaranted As'

cr Pusat Dokumentasi Hukum'

i.

rrto di DPR tanggal 15 Agustus

, Pc=erangan RI.rd,a maLalah Herbet Feith' Re'

-4si4 Old Strengtl*, Neu Vul-

g,non, Inrernationl Affairs-Chris-

h,lm. {9-73.'&*t, Social and, Cultural Righu

*d, Poliical Rights'

tn Bontuan Hukum TerlwdaP

iu.o Hd.aru Yang disamPaikan

r979.

Luo. radiogram KadaPoI IIlSu-

lada scmua Danres Polri di Suma-

Surat Berkelakuan Baik kePada

r G30S PKI. APa kesalahan anak-

ioa.s 1'ang menghukum' Baca ha'

rembcr 1980.

l. agt J dan 129 Kitob Undong'

g Huhum Hfuna'i z xuoa lJndnng-und'ang Huhum

q Hrteum Hdarn.

19i5.EO.

Hul+vman Mati, tarrggal 23 J

6$L9E0 dan Sinat HaroPan tatggal

sn64.al 15 Pebnnri 19E0'

avt 2.

7ayt1

*

55

CN

J

I.u\o{POF t

-$i[

-ta

,f,dZt

il

56I

:

)

lt -$i[:tr[" BCRU}I DAN HAK ASASI MANUSIA

m0$.rr;a.\-TAx

o { o o B\

liil,,u:: -_=a tahu:1flruumn*s. :.-: z.an o..l.l_t'1u."*an

ini kita n,,r**uurr L:{r .-ro.kanburuhan r;;f;;;lrnenyalsikanamat'um-.:!I:dri- -.:r media'If

*.1i1 ;";';:f ke permukaan'

r,,*r"r:.: :,:":::sra ,.urri Ti"i' o, ,""t"" i.JiJl, fJffti:::r-::.an p..J'

tt-u'ga Bantuan Hrk"r";;;;;;,{!e - L_ ;;;T;:.::ll ",

meronjak s

nmurr-*r - r.-: . warat-1"cY,rns p"i;;;';'Ti#li#-inu ?nF':. i =*' t'";il:tl demikian intensit

-\*::r:rtri"#=1urr: j*r.##*n:urtr&r-.r --"--=, ;,;: ,::lJa:{

memans amat kompteks danh*-", *-, -._-, . ; :ffi j...............r":

*r -l 0 tahun sejak b erdi rinya o rdepo*= -..,.,;';#' j^Y u. iuar. KelijakrGftrr" i-r--: jrr,* -bt"tuI" muk.o;;i;;t""""n pemba-

',,=::ra,r$-.:--a: i,u u..t iY"k *;*;;;"l"ffti" fitrj**r -i. .="--_., **"u" Jtl,tl_o, .pji.."k pirami ja rori"i lilnn.* , _-:.-];".:;1"_o"q .5%'t0% etite sosiar kita.a)lmrli :,:=r;*";;'il11..,t1uk banyak tersentuh oleh nik-

:*-, ..*." 1." i ffi ""r:'j"1".,j;::f,:,T: unruk mem.c: a-:: r:s-i Tiagk", urli'r,lcrnPerbesar keuntunganE F-_{,*..:-i al ;:ffi :l,*"fi j;ffittJT:r;T*l

57

-

ffii'*i##+s*g#nfitff${irg

,rldi::'T:rn'm;-#;*;tii:::,u"*:."T"*LT4':!:{"J!"[!J{""""'1',:":":i*b",sdirna'

X':,H".:1]!:,:*-:'::.l,TiJffi ,"*Tf.l,:-$t1'# n."s"':Y, jif i;""";-..*k oL1l -.,, (d.e pena en

*i*ff *i*;',t*1,'.i;y'ili,r":t:;:";;menaiarnnla Poro

- ^-iaAas seperti di

ml @IG,ffiillEM JllffflS oro: {fu

,ilu& L*m& ffiffi ,,qs"

ilut@. MS,IA Mr{&elilIL MSI5ffi $illf-J

,-. aL --:: -__-

l6ill*E -"?qP'- Pryffi&,

qrcifrfl. ratrr6ilfu ry' rto*n

i[ro, {ffiEIsflIilI@I

nffi5&, ru$uE! xo@flfiat'ii@ili

l,ilW iirrrmnrur'",--mmu''$i?

ffitmfirt@ un, IJ,,nnumiorru

mw0i &M Trt

rdil{ruuruqurm m'rqt

$lrulffilt llfimlrlliffir,&liiilxmililrdl

&mr Ul&r@ @

s,Irll &[T[rr6e1Iffi&lr. .T*;

ffiry .Tm'o+tr@

lilutu tl@ml olr$rimr:

cii mrcm roirrl @,,rroruu! lr"iiam @

r, fu il:qmrye, eqmmlr@lhnttlrrrr idiln rroilrqr

ffi ,h &ffimtu Fmmul

n@r mw utturymuSlnEtr .ffi-lE@''i' :

fil'f".,-*'.,"r::::*r*%:'T#::"#l"J;

d*'l#q*f,***${t'fft#H',,f;"rn';*xl;;;*o$ffi

:l

58

-:,F

HtuS

keuntungan Para Pengu-

.bkan negara ini dikatakan

. *rft,i" multinasional'6)gckuensi logis dari cara kita

raru "faktor Produksi" Yang

rrne lebih menguntungkan'i vang harus dimiskinkan

uruh-buruh berada dalam

tl.a dalam menjual tenaga

karena itu nilai atau harga

fl.ll,o"rl harga di Pasar'8)r temtama karena berkem-

rilasi yang Perlahan-lahand.i 'lamPiran" dari mesin-

irr.r).g) kuum but"h telah

an di mana mereka berada

og tidak seimbang 1i -"7ielebihannYa berada Pada

txu,rtu }ri. ,i ----:r-rgan yz

il,:,::.li##r3rffi lH13''".*'tr,,fllitltrillriL. Ll:rr;_-l; :lasib dan -;;-;-:::urerqel(a yang tidak rnau

qun,'--e: ..; =;':;imas.a.deqan buruh. p.f.** 1"" *.1:m*ilr,,.-J;.:i :ail. pMAn

sejak dini dicadangk;;';;;"pT;lllllilt!,,,ti * -...-rum *"ffllf":Y-o* '." ,;, membuktikanrlllllllr!,,,rir, : 1.., _-.Jum yan

'-rE ' r rvrul\.'-' Ini membuktikandmu . .--."-*..1],.,' f]ls it*thak ke strukturn'T!- - r :::-, i,*),|;);;!2,:+ffi .;,:iliHl;::

ffi ff j;-' a:i fi{ffi'ffr',:illl*;ll"l,ll'*#ffi"fi**,,9r"ffi:,;ffi"ffi;:,li#rta menunjuk ["Inive - "'r q'r4L rtoak [3pyxft

-:r.:ertationat corr*)tol Declara$on of Human

:1t'ur, rntemationa, l^-,:^!:'no1oic, iociat andu 'i-ai*, tntemattonal'" vto rtcortom'ic, social and,

Io--" l"--t"r.';;:r:*i'::"a'nt on ciwt and Potiticatm :ark *", i,i.i",lij":,:Y*'ndasi vans dike-m :air yang dikeluark

:'" 'srurD€Ddilsi vang dike-

Yrp*,r .irn-i"i*r)an oleh Perserikatan Bangsa-r"rtentuan-k€t€nrrrant^'rt::! Labour organization* r.centuan. k.,;;;;;;t"# IXff:,

^_?f ffI:::#--::: panjang dari hutum internasional yang sukar

srrultural kita menYa

rergantungan (

iuga pada waktu Yangie oPPressor as the o

ngan menindas sePerti di

-t.i dib"Yur oleh setiaP

apun di negara

oghadaPi situasi,Yang

i-ol d,i Polattdia."' Ada

uatu Pertumbuhan e

sleratt conditio sine qua

rmat dominan di kePala

oha.rtas bukan saja mencermi2n buruh sebagai

i. TetaPi lebih dari itu

{po.erirssne.ss) kita akan

;::S, PERBURUIIAN NITA

59

h*

tetapi bersamaan dengan itu merek" jYg" mulai menuntut

agar burutr-buruh Indonesia dijinakkan karena tanpa buruh-

birruh yang jinak, pembangunan akan mengalami kemacet'

.r. nrri"ri tt".ty" i1o, berfungsinya organisasi buruh dapat

pula menimbultan keresahan -politik .yTq ukT memaksa

Penanam modal beramai-ramai masuk ke Indonesia

terutama setelah diundangkannya UUPMA dan UUPMDN'

i.t"rr.- modal menarik modalnya dari Indonesia'

Tuntutan para penanam modal terasa amat kuat d

secara ekonomi mendapat pembenaran' Pembangunan

nomi sudah amat lama diterlantarkan oleh pemerintah

karno dan itu telah membuat negara ini hampir ba

Sekarang sudah waktunya menata kembali kehidupan

nomi kil meski untuk itu kebebasan buruh berserikat

dikorbankan. Bukankah sukses pembangunan ekonomi

menetes juga ke kaum buruh? Cara berpikir seperti ini s

unggul di- kalangan Para Perenc"l",P:*b"ngunan'a.i["" sistematis gerakan buruh di Indonesia diji

(kaiau tidak mau diiebut dimatikan) oleh bangsanya sendi

i{al ini amat tragis, pemerintah kita, mengulangi keb

naan pemerintah kolonial Belanda""' -

Demikianlah gerakan buruh di Indonesia dibubz

satu per satu dan pada tahun 1973 secara resmi didi

,",..-ir.rrry" organisasi buruh yan-g.dikenal dengan )

Buruh Seiuruh-Indones!L (FBSI)'le) Riwayat hidup

."*i,'ol sBIIzl) , KBM22) dan serikat buruh yang lain

tamat. Pihak pemerintah dengan alasan efektivitas

suksesnya p.*b"t g.,tt"n telah menjalankan kebijaksa

y.rrg t ".y" *..rg"koi satu-satunya serikat U,yu,U' Hatt

oT- --:8"-- i:,=-a-::- ;arcr-i, i- i-:--i--:

Ehm huroma f.US;

-+a""-,tt*.*=II [!&n!l8 lr:i&,iJir[ 3arEr=r --;:t':--- 3r- :s'**==;--=j.'**G.I]--.**=.-;r.K *m *...-.* &'ail.: -;*a Iru :rln, ErIi[- * :_-e E.*{. *=I,-,I= ***r,**J*,JJi="r.-;H TlEti1:- - _ r-. =-

rrr y-5,-- ----=a

-*t.: : a:rar

- =-:'.- <i.l --*__-

-i -:r---:t::ia

- -.-- -

I ffi'prr.:-n *=.." J.lI:.-t *-:fi-..ar *"a,aa' a--_ . _**=_

: ":::es.- __.:: r.. ;E:= r:*,-,Frr r-ESt -- =^

!. I:=; r-:--.- -

:< '=i: :j;3 -*,*ur& r,*ro :;.ilx.a ;*.f:Ni*

*iln lF&[.ere[ &{-\- P-t-\ctiIL{

mY F*:':::-a- Fa:,--*,r-r' t--

n:raua r-:; ire: ,.I-_'_*= -

,ilh, ur r-i. __:: -,-_':_ '::-::-. .:-_:--i ir,rE, ry:1 =_ --=-

::r:-:-:- i,-.-*

'i 7-

il";h datam keLebasan berserikat mulai dicabut' dan

diikuti pula dengan pengekangan dan pembungkaman seri

buruh. Dalarn tot tlkt lr.i tt-o" Pertikaian buruh-maji

harus diselesaikan secara "musyawarah untuk mufakat"' lEE .trr *. -: ----'--.::-;-.-*+rucarr .l;-;.ll; ==.-" oboleh lagi menuntut secara terbuka apalagi

mogok.23):_-- --f,:-:-ix-.i.: ::irs :.; . if,lrt" rr -;- _ ----i., ,

...---- ---a ;-i - _iseSehubungan dengan itu barangkali menarik kalau tE -mr,

=_== l---- -----: '-i t-.si

r .ia;r.6s4 ;,.-:=t , -

..,=1==r. : - ]-{:*:: .!_ -_60

"-T---,---

",i fi[1j',i']$iltr'

m*,nit*,t'*+l

rrrnmmrryu: : r"ar:i-i'!r!an Presiden Soehano dalam rangka ulang:iliurifiii.: i:^5: :.aia ranggal 20 Februari 1977 yang antara lainlllllltil(mJs1,. I iru::

!-:"i.:i_ ?-ELrrnla FBSI ini juga bukan merupakan akhir46y6 ls1all enan kaum buruh Indonesia. Kaum buruh In-illllulfllflur'lfl[,a r-L!:: larus berjuang memperbaiki nasibnya. Bukanrll&&rllra& L:rr xrjuangan berhadapan-hadapan dengan pihaklml u:.:.n:- :aiam perjuangan besar bangsa kita untuk ber-ryuulr*ri,r. liGr::.a: : a:u-membahu membangun masa depan. 24)

"r,i"i:: :,-:ai rtu sendiri suatu perasaan bersalah karena'mumm: ;iiel-r-i-: FBSI sebagai serikat buruh satu-satunya, apalagirffimlqgu: ;ro: anri-konfrontatif dengan pihak majikan. Hanya.iflrffiil& ifl:jid;!:: bersalah itu tidak berarti banyak karena ter-.illttuuuu :'::::ltah begitu gigih dalam menjinakkan serikatirlflflulllfi]ft r :r::*.::a para pemimpinnya.

ffiJ'{'Jf'l-'J**ffirra dari lndonesra'

ff",;l-":11 3#ffi"*;;""tY:"'Hff#";; P.T.'l'::,

".g.r" i"i l"f:lt,I3***o* l'*11#[HH; o*:'111,o;

ffi."*"1*:li$i#;;:n,.:P.1.:*il*;; ,embaneun*iJ- at tnaonesia

I""*i eleh ban8sanYz -".'

ffi*i*.mengulangit8)h-oda.H[ ut lod,onesia-NaH';; ;;;; :'-'-1:;

lam:.akava kebijaksanaan. pemerintah tersebut sudahr mc; irtarr'ar-tawar lagi.25) Siapa pun yang melanggarrrli"=-a.han tindakan, karena pemerintah tidak bersedia

I-,'*s .dtl"^l *1q:1,,i,,rrl.' ::n lupa bahwa masih ada jalan lain yang lebih

ilfri,i xr'r"y". -1':T:,Il*"' o"*i' L119.11'Iffi;"il1 :"I:*'fr, G.{}' PERBURUHAN PANCASILAaau"menjalT*TH#:5*:'.".':1*"* *ilrflirii."L: Hubungan Perburuhan pancasila"2T) dilo.rtur-

5$1i."';; ":.^ty;illElur:rirlr. !€rrama kali oleh Menteri Tenaga Kerja pada

ffil""r::YtIHilI#il;'lir'"r1L'i;gr5'1:ffX"ffi'"J1^i"*11'-;

- Pancasila itu merupakan reaksi balik atas hu-

Xf'.J"n" aPalas ;r:;:-uhan sebelum tahun 1966 yang dirasakan ter-uim-r- ian radikal. Kita melihat ada keinginan untuk

iru barangkali menarik kalau n hubungan perburuhan itu dalam jalur teknis

$mm$r-'":::,: ;:aalnya pembangunan dan keluarnya penanamlttttltlrLLrlur;r.. u::-; iot Kelihatannya pemerintah cukup sukses

rrri sementara waktu pemerintah berhasil menahan-.: r :€rsoalan-persoalan buruh ke permukaan. Lebih* :.:i remimpin FBSI telah amat asyik dengan ,,mu-

,3ri,r -{pa itu Hubungan Perburuhan pancasila tidakmryc.a -*a-ktu itu, malah ada kesan bahwa Hubungan

6I

profesional semata dalam arti tui'ut serta mensukseskan

pembangunan tanPa campur tangan dalam hal-hal lain yang

,if.,.,y. Politik misalnYa'

Kesan di atas semakin tidak cukup untuk hubungan Per-

Uorofrtt yutg ,.*uki" kompleks dalam Pt'":t'q:"1:^::Pendefinisiardan penjabaran mutlak perlu' karena strategr

f."rrr" U"r.f, at<an Lan'yut ditent*an oleh sejauh mana Hu-

U""i"" r*Uuruhan Pancasila ini marnpu :::f.:Y'i"TZ:i:^; ;;;;;-;;;; ;;;;P majikal In,ah Yang Pada

i;"rr:ri - z ,.,."'ber 1974 pada Seminar nasional tentang

;;;G"" Perburuhan Pancu'ila28) melahirkan sebuah

;;;-J;; mengenai Hubungan Perburuhan Pancasila yangtui*l"rrr.""

seb"agai "hubungan antara para pelaku dalam

nroses Droduksi barang dai 5usa (buruh' pengusaha d

"".#trl*llTra.J; utuu "ilui vang meruPakan manil

fiilil:'.i;;i;" sila-sila dari Pancasita d1- -u-ul-

,.ri.- i.rr..*bang di atas^tepribadian bangsa dan keb

;;;; ;;;""r Inionesia"'2e)Selanjutnya semrnar itu meny-ebut adanYa

-: p:':t]l

filitlqtrh,, m{&

ffinrurrmrr I

,meffimmmrmumn

[Mrm. Im@ei!0p ursrua

li&oturyleu @lihmu Xm,t

&hr,rmurr:r l!r,

mtlbcl5eI[

lle[l lmnmrllhofimrurs eq*r:.mmouuu ilumo,

flr,.Sn{F,Smralmuum,

t[[nw ffir

rqf rea l

un[, qm[

t&rulul& .!&r@l

dluulu ilEuiil[,fln [i0@rmuuuu:mnr,

mBiuel e

t::,'t:. )rt ^. _,1,..

p

rfu& nd:r.@il,[&!u q1]iryq q.

ilffilrln5 miin*l ;

"r", i;d;;;i'"g ;t"a"sari Hubungan Perburuhan P

casila yaitu:l. Prinsip runxongso handarbeni y"i'". P:T'i.-1t:t:

ik .;";;iki'@;:;;:; in Fofit and' partner ii production)'"-*'

z.- pri* ip metu hangringkebi vaitu P"l-ll3-llll..,*"oertahankan dan memajui at"(partne' in responsibility)'

"'^';.';;;t rp *utot '**o ning'oso ,wani

yaitu prinsip

beranian untuk mawas d\i (awareness)'

f"tig" prinsip ini jika benar-benar n:t:j:^LLr54 Y"'-"r --

tt'" u"'o dalam hubungan perburujelas akan memberi wa

kita. Dunia usaha yang keras akan berubah i"Ut laff;;;;;;"*;;;; "i."," majikan dengan buruh t

G;; ;.I uai i.',o ut uL. kT""'"".11:trTl:-,"::*:;;il .ai.n sebuah "keluarga besar" yang mem'

hartner in broflt and' portner -in prod'uction' Buruh-

i;;;;" ; ";" ;,"i, ai r"r., "' p':q"Y .(:P t:!':::t1.':1 ::

;:;r-;;k; ar",'"g G"uv't)' Ide Tridharma kalau tidak

62

ffiEr

mara daran ""t '*;;;1,1'ffifl:1;r taoPa camPur tatrgalr

&ulliuumrul- se:aiai ide. keluarga besar maka ide Tridharma

ffi *m":..ilifi

:f.;,I"i::r;';,;;;,,_11":i:1ru@rtu',r sr.:e:uinva rid.ak releva"^ ;;; bicara mengenai;,{ur&ltir;, i :*xrhi=,enshment d.al-am h"b";;;o antara majikan,,iiu@[Wum :fi''- : Uenurut Hubungan p.iUr.,rt

"., pancasilarmmll!]ulg..t,,r.-:;: :. : Lanlal

-,***; "#r ";:{^{"

;*:,, #:::{:;:yang diu.

L cJsalnla' -r- L,,,.r!n62n oer-'.*1;;" tidak cukuP untuk hubunlT q

iH;;;omPleks dalam Pembangunan tru'

luI"*"i"oaran mutlak perlu

"karena^:':'ltoa.kan banyak ditt't"xJl o^Ieh sejauh 1an1 Hu-

xrruhanPancasilainimamporntmPerkuat.bar-I I- *n terhadaP T,"l'H;"',T':,l"Jf f.J;:;7 Desember 1s]4 Pall;ii^'^ri"r.ntrn.r, sebuahperburuhan Pancasr! r __-L^n pzncasila yang

'{{Iumutidni Ltrl:rt Soeharto ^",l. ,,r-*_-;- -t- ,au6 uru-

,ffiu,w*u : r : : : :i ari, ;;I;"I;i1,Jj:i:,,,1Hl.nke- rv - FBSr

Perburunan ^'""-"-l".ooruhan pancasila-yangnengenai l":":li: :ffi;-;;; peraku daram. srbagai "hubungan i

,.-.-.,1, nenqusaha dan. srbagai "hubunga'

"

"to*rin, pengusaha dluksi barang dan 3asa \"-:::-;k'r., *"oifl, ciidasarkan atas mlai 1a:g-l"tp*T ffi,l. cildasarRan 3f,ar ru,.^ r--?

casila dan UU-D'esel,uruhan sila-sila -lft;;^;;;gsa dan kebumbang di atasr];ePrtr

ilii"i""ttt""'.'n' - ^-r"but adanya 3 prinsip

pmva seminar itu menr:*::;. i"rburuhanEusva s€mulaf lfu urcu'*-

an ierburuhan P*, t"rg mendasan

In, *ro, gso han.darbeni yaitu prinsip meru

tni tpartner in Proret i;ii:ii':Kil'i:::'":);**;*;:f f ̂:'r':::rf "{;i'::::;::,;it\.r, iu, memajukan Q! - -.,^^; rrait, Drrosrral dan memaJuKan- w*"'"" - -.--; '.,"ir, orir '

;^.ia rnulat sarira hangroso .woni yaitu prrnsrp

,ilJ' ;"** diti (auaten'j:L^- +,i.a dilaksaniunruk mawas our \@w*'---i.rr* bisa dilaksa

ra orinsip ini jika benar-ocuo^'^,l--.]"-.,"rUu

i *"*u.'i warnalaru u1'T *l3if",Iit'-un memben warna "'^', *u0", berubah jadi lemt

oia usaha Yang keras ;ff;;;;ran Luruh ti

ogar tajam i"t"l1-:::":";rooiryu majikanoran tajam anrard ,"lt.r""gs"*ya majikanoli"ai Persoalan

kare

"ai* sebuah "keluarga lt^t:],.r,'11*rffiirdalah sebuan rtru4r6- podurtion. furlh-ar ptofit .a17

p"!1'^1-*i (obyek) tetapt terah

4r menjadi faktor- Pt"_iT_:.;;'.*a kalau tida*ffiil? lffi:-i: il;'i;i;;" kalau'cidak

"Tiiruo,ru:r;: perburuhan berdasarkan pancasila harusuou:mumu.airi: kaum buruh sebagai manusia. Ini tidak

ffi ffi '..iff:"",.11fi l".ff;,r:T,lifffr:,ffi{ilrriaue m.i:l;g:a. Buruh sama sekali tidak boleh dianggaprxillgi{ir"i :;:a .ebagai unsur produksi, lebih_lebih tidak

,m*ff-:Xm#fi1]!6;l. hanva s'bugai basian

fr,irnr uaur: ;4i hita telah menyaksikan suatu sikap baru

ffi-"lli} hl1aran. Kita seperti u.,iia"f"irlJ Binid,ilmrir,- u; r.ang dekat dengar, .uru keaaitan, ae-* of ;.s.a-= xranusia dan sejalan dengan semangat

r[lkeiriummr,i.L: c:a .ekarang adalah, sejauh mana asas Tri-luuu u mw :::cerrnin dalam t."y"r"""i J.1auh mana: ::::---;r:an pancasila ai;"aif.." ;;;"dalam*:rir-! : ::-;.ir dengan majikan? Sejauh mana FBSI::l:1-.: 'L*r':j:rian cita _cita menghapuskan kenyataanm*nurya t:" :ssendage of machines?

]h]TT\G.{.\ PERMANEN

lenanvaan di atas adalah jelas bahwa:e.,h berada dalam suatu keti.g""r""g"":kibat adanya pola hubungan"ya;r;:

63

-.*ilircl

nindas. Hubungan majikan dengan botoh bagai hubungan'ri-

o-ppr"rror "us

the "oppressed' Proses pemiskinan buruh

;;;s;t;;;i"nssuns d."s;" ':P-'t: .91" proses ini kelihatan-

"yf *."a"p"i aot ot'gut' dari kebijaksanaan pembangunan

yang dilakukan para pit""tutt" pembangunan kita''- oAd"

beberapa rril yang mendukung sinyalemen keter-

gantungan permanen ini -yaitu p"t:\"' kebijaksanaan

ekonomi pemerintah jelas-jelas t"iTil.t\ kepada mod-a|'

mesin-mesin (teknologii dan efisiensi (dalam arti sempit)'

*iriFi::"i'trrur;l#**"[*:ffiffi lllll;diandaikan ukun mery,lsul kemudian. Ini lagi-lagl fneruPa-

1""-t-pf.*entasi dai teori lelehan ke bawah (trickle doun

,ioryj' yung menjadi kiblat para Perencana pembangunan

kita. Untuk pembangunan ekonomi-makro inilah pemerintah

;;g"";"d *""'kiyu perusahaan multinasional' mengga-

lakkan diciptakanny a joint'aenture' mempernudah penghi-

bahan teknologi a"t l"*Uolehkan masuknya tenaga (ahli)

asing. 33)

Ada kritik terhadap kebijaksanaan pembangunan makro

y"rrg CrUr-, i ent e d ini, tetapi kritik^t.erseb ut tidak mengubah

kebijaksanaan yang telah iiambil'3a) malah kebijaksanaan

.t ri.."i ini telah diattgkat dalam bingkai trukum yang besar

vaitu, Garis-garis Besai Haluan Negara't'l Untuk memuas-

i."""0"""* "nl"g'itix,

pt*trintah teiah pula mengeluarkan

serangkaian p"t"tt""t yang kelihatannya. OtStn"n 1111

;;d;; Iemah (vang pribumi)' vang padat karya sePertr

Iill;i,.l H*: lil* t'""",n: #,. ",: fi" : :#11

.".r. ^"fr,or"r,

x"ui"tt 22 Januai 1974 dan Keppres 14

dan 14A itu berjalan dalam kJnyataan? Jawabnya sederhanal

IiLr. j"r.t. Beita-berita di media massa tenrang keluhan-

ilil;;"gusaha l;;i d"" p"t"t' domestik adalah bukti

nyata dari terlalu kuatnya perusahaan multinasional' Sete-

;;;", i," adalah indikasi betapa tingkat ketergantungan

kita pada modal, teknologi dan tenaga ahli asing begitu

ringgi. Akibatnya kalau ditelu-.r.r.rproses pemiskinan kaum buruh a

Kedua, akibat tak terelalrlra'adalah tidak menetesnya hasi-l pe:agian pendapatan tidak merara:ah kaya sedang yang mishhronteks ini dapat disebut bahr.-a r

e:a membaik tetapi dalam Leu

:e*anya-tanya. Rakyat .yang Lu

r-nan masih cukup banya}i. aoa-';a harga kebutuhan pokok.15::;a diserbu dengan barang.-:a--,

- ahal yang tidak produkrii. 6*:njadi satu penyakit yang berb'

Kehidupan buruh-buru-h lur

:ilasi di atas, hidup dal:- }.,

r:'cudayaan konsumtif yang mr-asih amat rendah antara Rp:-:::. ketergantungan permaner t

.tralagi jika diingat bahu-a c,rl-k.r

:oa di bawah Rp 500,00 per b

:,r:-lsahaan yang seenaknva [Ee:

:-:--rh harian lepas dan t'c?'r!rca-.i:s buruh P.T. Textra.+i

Ketiga, lemahnya posisi b""r.r

{i*-r:na tidak berfungsin,va FBSI:'-:-uh kita. FBSI telah begrru cer

l;:: pihak lain, malah oleh senal

";"-ran dari pengusaha. Diharau:rg sekali gagal dalam mee:'--:ir vang ditindas p€ngusa:it"l:: berbagai pelosok teDra-Er,g

:'-i dipekerjakannya wan:E6 6

r:-i.-a:n, tidak dibavarnva fll:-'arar'i adalah contoh dari gaeai:r":ni: i ang8ota-anggotanva.

64

li.lltl"Txff;Proces ini keiihatan-

ffi Pembangunan

E siavalgm.n keter-

i* kebrjaksanaannr hepada modal.ut-"n arti sempit)-F@banguaa" .t"_ra eironomi mikror ,lag^: lagi menrDa-trat 1 tnchle diumroa. perobangunanol"ah pemerintah

hona]. mengga-rrou&h pe;iri-ara renaga 1j61;

[ ::qf. Akibatnya kalau ditelusuri reruI prose5 pemiskinan kaum bu.uil;;;:tii*pai.tuntas adatahKedua, akil

adarah ca* _.111 tur t...rJ*J;i;*" pembangunan.

basianil";;ffi.,',:r"**#::#ii$i:TJrlH:bah kaya r.a^r"u:",J^:1.:f:"',*ereka yang kaya b..ra--,L.r*ii ffil'*J#f, f;i:l'l*:ilTil' ii,ri" ;,iiltura membaik terbertanya -tanuu. plli

d"I;-;;;";2endapatan per kaoita

kinan masih ...u.yy:l ri""'-iil"i1'1ff :T ilT:t_}*::

nya harsa -J;;'Jf":?J* ifi",;$"f:.,," ,.*Iki,, d;,".Pula_diserbu dengan bur".,g-6"."il:1"" rakyat kita telahmahal yang tidak*.ru3ai yi",

* o'"o*':'' ^*t';";1:;'-:Ifrffi',:ilf

. Kehidupan bt

iHil:,1,;1"'1';*lTdF j.iiH:"TT:TT[11".i17*"'ih ;;;; ;;f'1Yan$-mahar' ra1

fi].fi,H+:*# *+Y'il#;if "1 "ry{ .,?:+:

,,i*:?d:,"'.,.ffi l;.11:1ffi [6-l?jiff.t'rlffi,;f :T.*:;";;;:,,:;;[ll,':*t.i.li::, Ketiga, Iemahnt

ffir=ffi "1iL;#;ffi

i.i"r.',.ff ij:Thati pihak lain, mala

]::91 d.ari. pengusaha. Dikataia]r' r._,il _t:"lssap kepan-sertng sekali gagal dalarn

-;-;:::, uemrkran karena FB5I?uruh yang ditindas 'iliT i""teni dan membeta buruh-aa.i b".ba'g;^;:il:f:-*saha' Banvaknya keruha" ;;;;;:r; :

,.1;f ,;_fur "F,:11!:" lft

:#i",".1#,: ;::nva.- adarah .or,roh 6lyj

ttt'j"'r"" il;:'#"* sampai jauh

nasi b ansgot" -"orr*"ff s";;-;"*' fil?ili.LffiJ",rn:;

eaaguan makroceat meng"ubahn kebijalaanaanntu-m. vang besarLo.ru} memuas_r mengeluarkanorrp*rak padau kana sepertioec 2p Januari,.n Lira, sejauhea Xeppres 14ula rderhana.caag keluhan_t ada.lah buktirr"ional. Sete-ircrgantunganasag begitu

65

-

I

Ini adalah risiko memiliki satu seriburuh_buruh dicampu - ansan

tr:T}il ffil,.l,,- [# .]il;1,: :ixTrang, sebab jika kita n"rr, *"ili*,rr.,ffiX{j n3:::,iuu ",'

;u ",-i.il n o"1t

u serika t bu ru h maka

u p a y a p e r b a i k ",

i'r',' . .:t': F, -i;

; ;:'#' :l*:';t":t"tmenghapus kesar

' yang dilakulannva

dan pengusar" *:i:1,::tl":i1i"l,"J:l ::tfiffi::vang terjadi p"a, u.r.uf ,r# a',;'iffiutup mata

"r"J "p"oleh pengusa r,, ."ii" J",' ;:::,.TTt'' I uk a n sewen ang-n.rriJ

u-oirgi" iopii;ss' buruh' buru h tersebut h.;.;;';#Sebab-sebab di ,r." r^_ ,

111'o, ll)"r",,:' i:i._i:l;:.*ii",l[f ",]:n daram satuantara lapisan at:( t h e o p p r e s s, o, i' ̂ .!!!1'"

p ; ;': ;' ; ; ;:"::1'' l il I J'*;:Il:",": ; I 0".,i, n)J']I,|li:"

i:1, :;fl t u m

"ny"r,,.; - ;;;

srstem hukum, eko:t u ra r m en yer, * n,,li]'jr,*;' il' H, rt""'J. JH,i"; illl:mengenai hapusny

-.--*" (LrJdut oarulah kita bisa berbicaraur',i',-,".r,r'olJ,i'Jl**"t""'n t unsan Per,., o,

" gL,l.f ;1iT,i?*al-;: ;' . ilil; i: :" i lJ:. j :: I

GERAKAN BURUH SALONIstilah,,gerakan.buruh

salon.. muask.

iH j *il." H:i:-'l l:; :P;91; .,:; f :,*

] j ffitidak seperti d;;::.']t"n ini' Pertama, gerakan o..rfi,,"

dalam;; il.#nya gerakan buruh r.Ir<,n deka t dengan,,r::i:i] "hi,u";; ;.Iil.'rT:'];:in Itengah n".t""?],

"[Sxaran

penguasa danIu pa pa da u r rut, - u, ]1 l- "t1

rt' y" J"'r;;"r,T?ff ' l :;, i'"t"'::l*:l{; ;* il ",11' i "ili,*", ;:*

" J:f ;:i,:, ill*oesar di kota_kota t.ru.. s._..r,t;; fi:lrrh wanita dan

66

anak-anak di industri krerek di X:::uskau. "i Buruh_buruh kecil di perni:r:a.::tetap tidak terperhatikan. Juga pa:a .d;Jawa. ini semua ..r.r.r.r3.rkk"-r, bal:-*a Ftsberakar di luar kota besar. Orientasi =aperusahaan besar.

Kedua, Orientasi di atas sebagrar j;dominasi kebijakan ekonomi y"; ;;dan capital-oriented.. Serikat-se.ik* UJtunduk dengan kebijakan t..r"br,. cr. lokat-serikat buruh di tahun 1973 diJKarena kita hanya memiliki ,",r-rr,rrr*lamat mudah untuk membuat mereka :c:aras dan menjadi ',salon,,.

- *:rr€o, dari segi program ,vang o:;;terasa bahwa perhatian yang diberik"" ,..jahteraan dan masa depan iu.,rh -;;,i

-",

FBSI kelihatannya bersifat ,."ttit. .iai'iprograln jangka panjang mengubah rer:r-yang

1d1 antara majikan deng"n bur..,_,i Etuan hukum misalnya, FBSI belum l:_;

Lalu.soal tunjangan masa depan. rldar :untuk membuat "dana pensiun-,, untu_li bu:_rpenyebaran saham-sahim ke pubiil sc--rameminra agar buruh-buruh fUr" eU:-.Qp,re.-ernptiae rights). Tetapi tdta tiaat ne.:dilakukan secara berencana.

Semua hal di atas turut mengjd:_-:.q smenjadi gerakan buruh salon, t,rnrT b._;:Tentu !11s dipertimbangt"., .j,,,g"

-.1.[,'

monopolitik yang bermu"." p"d" p,.,r..irl ;mana semua orang berlomba mend.ril a,arakan..b.uruh kita juga merupakan relelnmonolitik tersebut di atas. Kil"u go*i.", b,o"salon" kiranya ini adalah

"Hlrr'r*gli-;

t

nilat buruh. Seharusnyar seril.at buruh tanpautg lii:a saksikan seka-aru serlkat buruh makaxar trojlah yang tengahdenga:'r segala macamnr [erap belum mampu!,*.gar dari penguasarlT!{l,rii! mata atas aPaEt7 -t le'6'enang-wenangt'd-:€ :.jt berbondong-

rima:.rkan dalam satu:irf:ir:fl1.2n 1 strukturallcrSr: japisan bawahgiru =rnveluruh danft Li:i ::u perubahan&u re:ubahan struk-rhl- L::a bisa berbicarapE "-."n dari kaum& h:a :,:sa bicara soal

agh: :e:Ialu erat de-trrc i::-adi di negaran m:-ah ini terpaksa1." ge:aiar buruh kitaE a?:.8 n:enveiinap diBrerarat ke atas sema-fu. rl8r.,saha. FBSIiE sf,xuirur atas dannh Kaiaupun FBSI:ras,a.ia an - perusahaanu buruh wanita dan

anak-anak di industri kretek di Kudus tetap tidak terjang-ku.r.44) Buruh-buruh kecil di pemintalan Uatit< ai Pekatongantetap tidak terperhatikan. Juga para nelayan di pantai utara

Jawa. ini semua menunjukkan bahwa FBSI itu tidak beruratberakar di luar kota besar. Orientasi masih tetap urban d.an

perusahaan besar.

Kedua, Orientasi di atas sebagian juga disebabkan olehdominasi kebijakan ekonomi yang sangat urban orienteddalr capital-oriented. Serikat-serikat buruh juga diharuskantunduk dengan kebijakan tersebut, dan karena itu pula seri-kat-serikat buruh di tahun 1973 difusikan menjadi FBSI.Karena kita hanya memiliki satu-satunya serikat buruh makaamat mudah untuk membuat mereka terbatas di lingkaranatas dan menjadi "salon".

Ketiga, dari segi program yang dijalankan oleh FBSIterasa bahwa perhatian yang diberikan pada keamanan, kese-jahteraan dan masa depan buruh masih jauh dari memadai,FBSI kelihatannya bersifat reaktif, tidak bergerak atas dasarprogram jangka panjang mengubah ketimpangan strukturalyang ada antara majikan dengan buruh. Dalam bidang ban-tuan hukum misalnya, FBSI belum lama melibatkan diri.Lalu soal tunjangan masa depan, tidak terlihat ada upayauntuk membuat "dana pensiun" untuk buruh. Juga dalam halpenyebaran saham-saham ke publik seharusnya FBSI bisameminta agar buruh-buruh kita diberi hak/didahulukanQpre-emptiae rights). Tetapi kita tidak melihat hal seperti inidilakukan secara berencana.

Semua hal di atas turut menggiring serikat buruh kitamenjadi gerakan buruh salon, hanya bergerak di permukaan.Tentu harus dipertimbangkan juga iklim politik kita yangmonopolitik yang berrnuara pada puncak piramida sosial dimana semua orang berlomba mendaki menuju puncak. Ge-rakan buruh kita juga merupakan refleksi dari iklim politikmonolitik tersebut di atas. Kalau gerakan buruh kita menjadi"salon" kiranya ini adalah akibat yang tak terelakkan.

67

'I

PERLU PERUBAHAN STRUKTTIRALJalan ke lur

perubahan r.,rT,,Lll kemelut gerak

Hubungan o.ro.-lu,ou"un "t'kt"u-#^arr' fuluh kita adalah

densan r,rru.,njlul"'i"";-;;;;:'","?'" arti vang luas'

r

" u *,

" a;l

- al;: T., fr,:r#t*; *i"l* :

;",":f:,,1 #r: :lff '::.Hilj" ;:ilr, k i ran1,a ;:,' ; ;:f :'

o"'u''u iu,,ii"bahwa uu.ui, urrlT'g'n .n,""r,

- ;'lr1:'*"'r

dasar ptt'ulh-

Iik perusahau, ,i-1.ttkto"t r'iti o,"i'-:l

dengan buruh:

fit1.es1 dartner * e,"i"!,,,|);::':t"Pi jugapemi-

_ Daram k".u.rnkr='.; "" " ,", "utt Qnd partner in pro'

buruh juga t u.,iulini pola perlakuan

Isuat u pemih"ku,", u. :-tl:l'

n''i.o"l;n Pemeri ntah terhadan

mungkin. xu,u, ullsJelas' dan i,i, iruit*'rintah dituntut

nomi dalam ,,rr, ij,il a'n "t"'"'''J'llcn

sesuatu vang tidak

memihak p.ng.rr"t b-tl1' t?h:n ttl'#,.",,o"mbangunan eko-

p"-..i.,,uh -".;;i ilff ll;: t*ff {i,."ffi .:,T};i'ffi , f ; u:;;

:::^ -*'i,,, ! " *u,,,* u,i " "' *

" "ta t pemel

proses pemis kin^n ::s' o; ^"i]i"''.';'r''o'"

buruh-buruh

tu, u ri. ji', *"; iT,?, J i:1 "',r ;;; ;;:; ;"iHilii i.i3[-,i1;

Untuk menuniangunan n".*'i,r'i'ji8 semu'n', i:ri makatas-bawah meniadi l.

*:" nr*. *.,n'b",a' 'strategi pemba-

ii#,:flffi ##'l:, ffi i:*;; "':l:,ffisepert i. h a k b erserik,, " I ^1.' I

o " :

Iil,, ; :,:i?J r:"jj trTil

*,;tifil;rl*hriHii,1 :iL:T:uu.. h.k u,,,uk

nusra, jelas ut", -"t"ll'v,^ vung;;;)r;;:"u" Menjauh'

sekarang ada. ""'cstarikan d,,J.ilir""l*ff:;:i'rl;

CATATANl. Seorang anggota DPR-RI !e::t:r

hukum perburuhan terhitu:g rniMaret 197i. Di anraranva : :* =.rat-syarat kerja, 906 rneij:a_r_perburuhan. Data tahua scqa:-nsaya yakin jumlah itu amal bnrzLMonitor No. I Th. II, Mei i3;i

2. Fiampir setiap hari ada he-ox eerdimuat di media massa sehr:4;a _berwenang melarang di_u.rnrc i,rs,di media massa secara reruJ-::r:elkhawatir dampak pemberilza: :::relkan persoalan-persoalan perbrr:asaya dapat dari seorang ang3orl: DFI

3. Hamish Mc Donald, Soehtr:o : lm:t66-188. Juga baca Moh, Sad-t praPembangunan" , Tempo. l6 .{l:c _4. Ibid., Juga baca, Irma AdeL:a: c.aGrowth I Social Equtlty m D:-_e-:aPress, Stanford. Califomia. lg;: r -5. Sebuah laporan yang bagus c:-:a: ::Desember 1979, hlm. 58.{E

6. Kompas,26 Agustus 1970.7. Andre Gunder F'rank, Capti;:Lf*, e\t

rica, Monthly Review press. \e._ y.isDalam buku ini secara amar n_La :antara metropo/ci dengan sateirt as;antara pemilik dengan pekerja rz:; trkinan srrukrural di Iapiian Ur.r.. ,*

8. rbid.9. rbid.

t0. Ibid.ll. Lihat Kompas,26 Agusrus l9i_12. Sebagai contoh bisa disebur L1 \: -Asing yang amat banvak Er::r: (x

meski kemudahan tersebu: :r:-*-aJirmerasa amat butuh dengan

=,.= a **-"padat modal', dan menge sa__: :ira:sudah mulai diperbaiki dal*- :e_a*2.tingkat pelaksanaan har.;::..__, - _-_

13. Sebaliknya malah hukun -.r.u -*_ketimpangan strukturai ,.a:l :.= J

68

IL{Lke'. iu:uh kita adalah

T=-= ani yang iuas.n,

1..... ,egera digantireof- rnanusiawi dan[Fd: tasar Hubunganrcrla: dasar p".ub"uh_rta: dengan buruh:ti::.&sr_ :e:api juga pemi_cilq acrtner m ?ro_

;Eoeintah rerhadaoPae;:ntah dituntutE s€suaru yang tidakpeebangunan

eko_w. pemerintah relahF:^ n:uiai sekaranp.Frr i€rnangat pemef.-P,r. buruh.buruhrh:n'aii obyek darii[-e1i.i; seperti yang

ia "srraregi pemba-

rrkr-aD pendekatannlaei sasaran kitaaagla (statistik).

nlilas kehidupan.idar pada buruhxura. hak untukejikan. Meniauh-ada sebagai ma_r stru-ktural yang

CATATAN

' ;:iHtrTifl:1:"* Tl mencatat 5'430 kasus per".,gs",",, terhadapMaret r ez 7. ra;;:"*T|:,1:f_;"*. j,iil,.r,r* *i;;l

-;;;:i

ff li:l: j'X:,"i:1 ;";o; d ffiil'fr " I1ffi T::#X;sa ya ya ki n ;,_,

" n,,',1

n"ll

"f#i: X Li:;:, *:fi :.1,,*; :|1l kEMonitor No. I Th. II, Mei 197g.

' Iffi::'.:":T,lIl :* kasus- petanggaran hukum perburuhan yang

i*J**:*1*,jT,,::[ ji$;i"'[;",r;l;H,,*'i],,;tikh a w a, i r o, ;; ; i;Xl. [, Ij;Tllll,,i,,::::] J" "'

u.,*.., ",

g -",", "-.

Hu::T:lJ:::":-l':::"#;;"il:"":':.ffi ;:tffi :l1l;s n".,i,ri- vr. ;ffi :1,,#,T:ii:;:l; Fontana couins, r e80, hrm.166-188. Juga baca Moh. ,"af,, ,,r.-i"#" ,]rri"r,

^r,,f DanJawabanPembangunan" , Tempo, l6 Agustus 19g0, hlm. t4-15.4. Ibid., Juga baca, Irma Adelnian o.,

"rr',-fri Taff Morris, EconomicGrowth & Social Enyjly O" ,";bprrg";;:;;;rr,

- l._"*, Stanford, cali'fomia, 1g73, hlm. l4l.lg5. as, stanford university,

i:*11:,,.,;T lil:3;?;,;,;;H;;";-aja,ah Barza No 12,6. Kompas,26 Agustus I970.7. Anrire Cunder Franl, Capitalism and unCerdeveloprnent in Latin Ame_

;:i;J;il:,rri,::ew p,iss, N.* v..t al,;;;,", re67, hrm. r.n5.

ant ar a n e t r o p o

^ *

"r7T IIii]::,::9,";H:T. por a risasi y""g, "j ";antara pemirik dengan pekerja ,;"il;;;;"rr;;ira

aensan miniJundia,tunan struktural di lao

8. tbid. , i.," u,*jr, i?r,"r"r";;,il:;T;I:";ada Remis-

9. rbid.r0. rbid.

l] l,lr, Kompas,26 Agustus 1980.r4. JeDagar contoh bisa disebut UU No. lzl967 tentano',lq I"", amat banyak memberi ;.;;;j;t:1>enanaman Modar

ffi I:,r"TLT:;,;::.0",_.,,giu"""i;,;;il;.":f ff"lT:.ff 11"padat modar" 0"., ,.1t""

modal asing dan karena it" ui." -"",.r..J

*m*:::"*:ti,"f"!I;:iii*iff 1'.::Tti",'.'i:iil;,;rs. s"u""rL,ly" T;ffi'il;:'o'' lampir tidak jalan'

ketimpangan s'ukrural :-:!l berperan- sebagai alat legitimasi atasyang memassakan kemiskinan.

69

I

14. Lihar Selected )Negeri amerlg'll*1 T-".''.,*

o'.5 vang diterb

o n T h e A p p t t' c,.T: tu ": J's" u h; t ; ; ;" :i ;; :';: :;i,i:' :; Li::,:(Part 4A), ,rrrr"^'!'? of

'conuentt)ons and R

15. Lihat rap No r:::'.'.11 t"u",. om.l,'";::;:fr;;*aba Repo'i Irr

A n t a ra lai n o^, ^!''

!^!1! ! t'7 8't ent ang car is:'

dalam pembanl-11b i" o"'u"u"'ioli:::r:''" Besar Hatuan Negara'

ekonomi o**r.1'^'11^l""gt" r"l;';;, sedangkantitikberat

bidang penaniu. tTl'"1. ut".,,t

"";-;";;:'"h pembangunan bidans

p"r"r-.,r,,."i1r'i.1;i;tg*inr*;::Tffi',,:-.:il[Tngunan diarahkangunan di o,o"nl jlo"'".p-uuigu';;tdtr

Desar dari usaha pemba-

. - ti-a" n g .;*i,' :9' o'.""t'

"' n""

-i"'l='?", iffi #H*}Lf; li;I6. T. Mulya Lubis, ,.Hukum Ekonomi atau Hul

{;u."^ o"" Pembangurun,

^. ;il.;,"fum dan Ekonomi, dalam

17. Sudadanto, lzzer ptember l9g0 (segera ter-

p e ria nj ia n, n, o, ot' T f"j ^ -G-uara^n t e e A gr e e m

,,qirifu il[#:Ifi".1:i:ri{i;i,,"::i:r;^":;!::i:;:^,, fl *:l,liT;li,.::; f, "':i,iil i,:il:, ta,pada

masa ko,oniar dapa,

20. Sarbumusi adalah SUlama. ierikat Buruh Muslimin Indo

zr. 'BII

adarah Serikat ",,-,^

,,-_':'':'"'"" rndonesia di bawah Nahdatul

zz. KBM udatuh Kesat.l- t]'

"l"T Indonesia di b

donesia. _,_*.ran a".ur, ruru.il.,i;,i"#r":i:,.^*l#1,

",t;i.t"'liff "f lt,.l'r:*lan oJeh pemeri n tah adarah pendekatan insti -

wenang menyet.r"it lT-uu sengketa harus dibaw

Iembaga tersebut .r.i::': rttt"'v"t"*ai';," * lembaga vang ber-

,_iiLiq:[#;T[:H.T,:,.;:"j:T_;.tH;i,t,ffi ,:;,,,.n",, triil lili. ill'l p'o*'- Presiden di

z5' Di sini amar terasa o.::::'T'" "*'""!"" ;; :i::;1, Pembangunan

, *H',i:i:i ;g*:ru:r:* ![;y:,,{ti,:[;:.si26. I b id.

".,ri-o.J*",:l':t:"' conference of tuia

pihak penanam ,,oor,tl-,11'"t. *"u"-t't"rfra' 1976' hlm' I00-l l8'

naman modar 0..,*"n -tll1 "t" -t"rti..ilorumodasikan

permintaan

( B K pM ),. r "6"

i,i,,. J Lleta pk a n B a

ja-ri ilffi::r'JJi: ;:'"'^[::;moda,;";#;;;#:11,f ::,,,,J^::"::;r:i:::ffi :#:170

27. Uraian singkar c.r:g28. rbid.29. rbid.30. Kumpulan Plt;::.s.31. Lihat pidato \eacr:-

1978 yang d:rerb:rla32. T. Mulya Lubx pr

Pruma, No. lZ lEEcit.

33. Lihat tttiptLt ),: :msioml dt.docn prDagang, Fakuic i{.:

34. Kritik yang pa::.i rsejumlah inrelei:al5.l6Januari l!i* S

Mahbub ul Haq I:New York, Co,:.::;

35. Lihat TAp JIpF. );:36. Adolf Warou.r je:q

Ind,onestb,Ja_ka:: F;37. T. Mulya Lul: :,

Tempo, 4 Ag-sl* -:-38. Menurut Soerur: trrr..

yang hidup d: :ar.;; ,1

39. Lihat Lapora:, ii:s;Buruh", dalm _L-ru

4I. Hal ini dicara: ::,r:LBH.Ibid.Salah satu per5"ri,- r-nya Lembaga Ba:::.c:Anara lain Capa: :*bP.T. Putra Kenca- FLihat laporan t ir*sMonitor, hc .^s

40.42.

43.

44.45.

27.

28.29.30.

31.

n2.

33.

34.

Uraian singkat mengenai hal ini dapat dibaca pada Monitor' loc' cit 'rbid.rbid.Kumpulan Pidato'Pidato Ptesiden' op cit ' hl*l!!i*rri piau,o Keneir.ua. presiden Soehano di DPR tanggal 16 Agustus

i;;; y""g diterbitian oleh Deparremen Penerangan RI'

i. n4"iy" Lubis' "Pemba'gut"' d"t' Hak-H-ak Asasi Manusia" dalam

Prasma, No. 12,Desember 19?9, hlm ll-20 Juga lihat Moh' Sadli' loc'

cit.Lihattj(JPMANo.iilgST.LihatT.MulyaLubis,?eruahaanMulti.nasional d,i dalnm Pertumbuhan Ekttnomi Ind'onesaa' Pusat Studi Hukurn

;;g""g, Fakultas Hukum Universitas Indonesia' 1976'

Kritik yang paling gencar dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dan

sejumlah intelektual yang berpuncak pada-.demonstrasi pada tanggal

15-16 Januari l9?4. Sebagai U"tt"t' pttf"'dingan yang menarik' baca'

Mahbub ul Haq, The Pouerty Curtain: Choice For The Thitd World'

New York, Coiumbia University Pres' 1976'

35. Lihat TAP MPR No IV/MPR/1978'

36. Adolf 'Warouw, Beberapa Masatnh Dalam Rangha Joint Venture Di

Indonesia,Jakarta, Pusai Studi Huhum dan Ekonomi' 1975'

37. T. Mulya Lubis, "Dari Ktpp'"t 14 ke Undang-Undang Antitrust"'

TemPo, 4 Agustrs i979'

38. Menurut Soemitro Djojohadikusumo ada sekitar 50 juta rakyat Indonesia

yang hidup di bawah garis kemiskinan' Kompas' 3 September 1980'

39. Lihat Laporan Khusus "Adakah Payung Hukum Terkembang bagi

Buruh", dalam hisma No 12' Desember 1979' h]m' 38-48'

41. Hal ini dicatat dalam Kronologis Kasus P'T' Textra yang dibela oleh

LBH.40. Ibid.42. Salah satu perbaikan yang dapat disebut pusitif di sini adalah dibentuk-

nya Lembaga Bantuan Hukum FBSI'

43. Anara lain dapat disebut di sini buruh-buruh P T' Textra' ?'T STTI'

P.T. Putra Kencana, P'T' Lansano' P'T' Guru' dan lain-lain'

44. Lihat laporan Khusus, Prisma, loc' cit'

45. Monitor, loc.'cit.

7l

[ -9oFBus.5

..

o\Fa,

C

\J!co

72

t

IV. PENDIDIKAN UNTUK APA?

PENGANTAR

Sampai hari ini perdebatan mengenai arti dan temPatpendidikan bagi bangsa ini belum selesai dan mungkin tidakakan selesai.l) Kita dihadapkan pada perubahan kebijakandari satu menteri ke lain menteri seolah kita sedang dijadikankelinci percobaan sepanjang masa. Di satu pihak ada yangberpendapat pendidikan harus diarahkan ke pemenuhankebutuhan pembangunan, di Iain pihak ada pula yang ber-pendapat pendidikan harus menghasilkan manusia yang ber-wawasan jauh ke depan yang bukan tukang. Ada juga yangberpendapat bahwa pendidikan itu harus mamPu memberan-tas buta huruf, tapi tidak dijelaskan setelah itu apa. Lalu adajuga yang mengatakan pendidikan itu harus dikaitkan denganpemerataan keadilan.2)

Semua perdebatan itu berhenti sampai di situ tanpamenjawab persoalan yang lebih fundamental yaitu pendi-dikan itu berurusan dengan manusia, dengan subyek. Tidakbanyak yang secara jelas mengatakan bahwa pendidikan ituadalah salah satu hak asasi manusia yang paling dasar, saiah

satu dari basic human nrrds.S) Kalau ada pernyataan sepertiitu, namun pernyataan itu tidak begitu mantap untuk me-

yakinkan kita bahwa kita tengah bicara mengenai hak-hak

7E

I

Iasasi manusia.teknis meng"ru,

*Jlu seperti terperaja ngk a pen J.k.

; r" t u r' ll; ;;;: "-;H o,1XTi,,o'05:*

Terperanek

HHfi Tf:iii:{rt H.i 1HI# T" :3 iiii"} il:::, Tt: r,rr,,. ,.i,i, iii6.liy:l:g adarah perdr

itu pendidik", l,"i dan awal ,"n;l;"01.:i ti},::'iil,T

qu o. menjad,,uu."1o'u:.n .sebagai upay

anak orang n,rri pendidikan "s;;#;'" melestarikan sralas

kekuasaan-k.,""-,ii;{lJ*"ltruT$,f f :{.1.1JiJ"r,,,;:l

fi"ff-ffi f ;:* koron ia r me;;';.:::,li ",ii1r:*H

*#*trid**r+ffii*;t'#il:i#t;fl,I.,:fl:." Karena ;;; ;i-

merestarikan posi-

rentang ,h, uoor)'^-'g p"'aidjt; ti"

kalau pemerintah

pemerintah t oto,t^,'foJ'""r-"i", ;"i'lt''"" dia bicara

hanya terbatu. ,"r.r1] p"t'a;af i

",#u"' Patner domestik

class h a m pi r,,0 u u "'l,liT;;; ;";.;1 :;; ^{ :"r:;' i;: ;:;::Dalam kontek

p".,aupu, r.o;;H, '_"1 mungkin men

-s

no uck H u rgro nj-e. i|i 1", u n;; ;, u';' ;:iJ:l ",,ffi ]

.ili : lue:membuat ;:;;il":...^ mengatakan bahw

mendidik, ou, t"...lr..serta drram- ffi;3 Pendidikan akan

dibatasi pad,a the ur'\ uu.pendiaikan il'#ff:"# J#i"gin -i*p" ;;';,irr!::^ib.ss karena -"."f

kuasa. Malah 6u1u-'111k ""t".--...is(a sebetulnya hanva

merekamer;il;,,fi Hl-"1}f :.H5,?if q",!ilf ,1.,i,

i#j] -,

ij T,r.T::.,- *gik a t kan ;;;;";:.,uj, ", a u " m...r,

ffi ;il"' :Tx i{i,Hlr :hth}i;;fr ";il,:eks di atas;;;;;, ufPer ctass. rutiu

74

g.oojsada-r

ana-k

bukarAltenditurr8am (

ideolcsam:usamP:

.tbebenmenjahanla

I

kn

As a student I once attended a lecture by Ernest Renan

on the question, what actually constitutes a nation' The

ansuer uas in the main as follows: the really corutitutingelement of a nation is neigher race nor skin colour, nor

language, nor religion, nor natural frontiers, but it is le

desir d'€tre ensemble (the desire to be together).

And although this phr'ase does by no means explain itcompletely, it undoubtedly contains part of truth. We

hnow thefeeling that despite dffirences in origin, sphere

of t,if", and leael of ciuilization, and notwithstanding ollthe political and religioru dissetuion, when it conxes topoint, we all want to remain together as Netherlanders.

So now we haae the situation where the most noble re'presentatiaes of a large group of peoples, uho already

for a long time haae been under our political control,

urgently beg to be adopted into our national family. Letus extend our hands to them, and let us traruform intopositiae deeds this mutual desire to liue together as one

nation, le desir d'8tre ensemble so as to shou that our

small nation has neaer forgotten to perform great d'edd.8)

Le d.esir d'?tre ensemble seperti yang ditulis oleh Hur-

gronje di atas adalah ideologi pendidikan kolonial yang secara

sadar dijalankan. Pendidikan itu diciptakan untuk membuatanak didik melekat pada struktur atau sistem yang ada,

bukan untuk mengubah atau memperbaiki struktur tersebut.

Alternatif sama sekali ditutup, mata dan hati anak didikditutup dengan kain hitam, malah sejarah dunia yang bera'

gam dibuat sangat sederhana dan cenderung membenarkan

ideologi le desir d'?tre ensemble. Sayangnya ajakan keber-

samaan ini hanya sampai di puncak piramida sosial, tidak

sampai lapisan menengah dan bawah.Apa yang ditulis oleh Hurgronje di atas juga ditulis oleh

beberapa orang Belanda yang lain yang pada prinsipnya

menjadikan pendidikan itu sebagai upaya untuk memPerta-

hankan struktur atau sistem yang ada malah dengan biaya

n)

,I

J

ii,:

7b

I

I

I

I

T

t,

t

I

yang lebih murah.g) Dan ketika budget pemerintah terasamulai mengendor dan gaji pegawai-p"egawai Belanda tidaklagi cukup, maka progra* p.rraiait"., ,Lt,rt the upper classbanpa ^kita

dipercepat dengan tujuan unruk menggantikanpegawai-pegawai Belanda dengan'pegawai bangs

^"i;ru .iowill be paid at a loliting of the proptr.?8i

rate based on the louer standard' of

Pikiran orang Belanda itu pada dasamya adalah pikiranyang anti pendidikan karena sebetulnya mereka telah me-numbuhkan penjara yaitu penjar" ,rrrt.rk menjadi pelayanpolitik kolonial Belanda ya.rg j.las represif a"" i"Si'" ,.i";pada status quo. Ad.a 2 alasan pot ot untuk membenarkanpendapat ini. pertama, yang mengenyam pendidikan terbataspad'a the upper class yang memang secara Iahiriah bersifatrepresif terhadap mereka yang b..ail dari lapisan *"rr.rgJdan lapisan bawah. Kedua,.Iarena rnata pelajaran y"rrg?-berikan memang mata pelajaran yang p"i, a"r"*1" aiff-takan untuk meniadi pelayan pl*.i.rt"t totoniat larni_tenaar). rl)

Kenyataan di atas menggiring kita pada kesimpulanbahwa pendidikan itu pada

-a-uru.iyu .loi.rirtrf'*;"io!2diskriminatif. l3) D"., ini pun masih memLkas cukup dalamdi dunia pendidikan kita hari ini.14) Kalau kita menyaksikanberapa banyak orang yang dapat menikmati pendid.ikan se-01.11t,- kesimpulan bahwa pendidikan itu diskriminatif,1d;alah

kesimpulan yang wajar.is) Juga kalau kita lihat kuri-*.r1l.-r".rt terdapat pada sekolah-sekolah terutama padapendidikan tinggi, sukar untuk. menghindar dari kenyataanfahya kita memang tengah dipaksa'untuk berpih"k p;;;bagran-dari /he upper c/assyang,ci.rt. p.i" rt, t^ qro.taf--

Sebagai contoh mungkin bisa kita melihat betpa kuri_kulum pada Fakultas-fakultas Hukum Ht" l"gitr. berpihakpad,a the upper class, begitu diarahkan untuk melindungisistem perekonomian yang katanya ,,liberal,, pua"nl p"l1-ji.iif"_ ylt .ndung ketentuan-ketentuan yang,,anti_liberal,,.Kitab Undang-Undang Hukum Dagang'(KL,HD) misalnya

76

(r

]isi

yr

t;ta

yr

kr

Pi

bi

u.l

pikiinat

n

li

t,

ma(

tekiID

clt

sel

wiba

/t-

I

melulu berurusan dengan perlindungan terhadap pedagang.Undang-Undang penanaman Modal Asing (UitpMni UI"juga cenderung membela perusahaan Mult-inasionaf 1IVINC).Hak-hak ini semua ada di dalam kuliah.kuliah, tetapi areh,fakultas-fakultas hukum kita tidak menawarkan kuliahmengenai Hak-hak Asasi Manusia, Bantuan Hukum dan per-lindungan Konsumen misalnya yang jeias lebih dekat denganthe lower class.

Pendidikan kita kiranya bukanlah pendidikan yang(seharusnya) liberal, tetapi justru ,rr"tr. p.rrdidikan yang antilliberal.lT) pend.id.ikan kita justru ..rid..o.rg memperkuatsistem yang ada yang notabene tidak memihut t.puiu *"_yoritas rakyat miskin yang berada di strukrur bawah. Kenya-taan seperti inilah yang membuat Ivan Illich menulis kriiiktajam atas dunia pendidikan di negara-negara berkembangyang menumtnya tidak akan membawa perubahar,

"p"-upu,keadaan akan tetaD seperti sekarang, ..r"tut, mu.rgt in teilifrp^.uh. 16)

Kritik Ivan Illich adalah kritik terhadap kita semuabahwa kita harus mempertanyakan kembali pendidikan ituuntuk apa? Suatu perumusan y.ang tegas dengan sikap ber_pihak yang pasri adalah mutlak le) , ,.U"U t".rp" it,, sulit bagikita untuk berdebat panjang tenrang pendidikan. pendidikanitu bukan saja harus fungsional m"Ltruh mata relinga kitaakan kemiskinan dan ketid.akadilan tetapi justru harusm.]fp[^lnengurangi kemiskinan dan memperkecil ketidak-adilan."/ Sikap seperti ini harus kita miliki, sebab jika kitatetap menganggap pendidikan sebagai paspor yang melekat-kan kita ke struktur atas maka kita secaia u*ut ,udu. tengahmelestarikan adanya jurang ketidakadilan antara the ufperc/ass dengan the middre and the rower crass. Daram situasiseperti ini sesungguhnya kita tengah meletakkan born-bomwaktu yang cepat atau lambat akan meledak dan memakanbanyak korban.

t77

POLITIK PENDIDIKAN:PEMBANGUNAN LAWAN PEMERATAAN

Kalau kita membaca UUD,45 maka kita akan melihatbahwa sesungguhnyu_:::i"p *u.g" .r[u.a mempunyai hakj,l -lu *

"io.aq a r_ pendi d itu" yu.,! pi.,";;t.nggu." annya akandrarur melalui Undang.undang ij.s";;i.i.?ii- ;#

-,;#hak di atas tidak be.artibany"k"kr;";'r;orans yans tidak berunr"*, il#;::lr##illil,,1:kolah terlalu banpersekor a h an rill:LJf i,jilf

,trf l. *,r::*,,u;

.;uga karena sekolah itu sendiri musih "cukup mahal sementaraanggaran pemerintah yang tersedi" ,...ry.ru amat kecil.22)pemerintah belum berani il;;;;kb,i"k"., ,".,* mewajib-

::;T::: "i;:;g

un t u k "

k' I

" h'; ;;;; ;,';r" nesara (c o m pu t -

Cita--cita yang luhur dalam pembulmensatakan b;h*; ;;; ;lj:'I-::T:ukaan UUD'45 yang"mencerdaskan 0.31""

kita bernegara antara tain aaatafi

l'g"T ."J # :.!'J{ ."?;:r'i"..:::: ;,:il"'";n""ilT::ilf.:H :;T'{ i "

a"h v""g ;;"*. a ir " I dt'a;;;b

k+ ";;; ;ffi.;il"lffi Tf, "ffi, fil# i,#*l*;rakyat Indonesia. oi . i""f"i ;;;;;;r" pembangunanekonomi kita malah ,"ring jihud;;k;;;;"

banyak ketuhanbahwa ketidakadilan dala'm O.;i;il;r";;dinya ketidak;;l;' daram ;;*",, rfjlil:ffi"i.lH.ngunan.2S) Kalau pembang.unan ;iil;"" memperrebarjarak antara si kava d.r,gr., ;;,ril",;; konsekuensi logis

;tl* TJ;,T,1 ?f',b-"ir." :"'""g " ", "." ii terai a* dengin

ft,trfi f .,H::,,:,,i..4:ijT:il:?Ti.iTlt'lT;

g".,;,,.,,ui;il.i1':il[:1Jf ]',JilfllHil;:1;r,l:berduka cira denean keaaauntiJaa ffi il25) Angka tahun1977 tersebu, ,"irur sudah berub"fr-p"a"',"trun 19g0, taoisukar untuk berharap bahwa ""r*',,I"**;;;;rJ. ."r,

78

tertlbah'kebimetr

obvr

Pertryang

cajikita.

Pemkontgeral

nSun

dika:dikardalarkan.a

pem(

i

dalarantar

F

rt

kII(

Ada beberapa hal yang menyebabkan ketidakadilan yangtertulis di atas. pertama, pemerintah ,.otun tidak merasabahwa pendidikan ini penting. fla.t "i" tonsistensi dalamkebijakan pendidikan, pendidikan selalu dijadikan tempatmembuat eksperimen

:..'l"1 orang_orang difirlukan *;;;;obyek. Kedua, karena hal di atas;"g;;;'";'p"ndidikan tidakpernah ditambah. pendidikan it" a]a"aai sektor kehid.upanyang miskin. Cerita mengenai- gedung sekolah yurrg Uo;,gaji guru yans kurang, Uut"ntu't, l"i"rg-;rr.t buat telingakita.26) Dan ketiga, karena pemerintah terlalu menempatkanpembangunan ekonomi di aias ..g"t" _g"tu.ry"]rr', ;;"a"#IXH} ffi il*H *: ryr "

n ai'i f t lt "''i"" "r' ""o"; ",,gPendidikan itu dianggap. sebagai penunjang pemba-ngunan, di sini peran yang dianut

"auf"f, peranan pendi-dikan sebagai seruice stlt;Ji I"i ki.";t;;"rrr" d.rg"r, y".,gdikatakan oteh Johan Gattung *."g;; "l)roroo

of Growthdalam dunia pendidikan ketikl al" ri..r.oUl-kannya a..rgu., p*iiaiu" yang rebih b{emPertentang'pemerataan pendidikan (po liti cs of , qrottsyl.';Sfientasi

pada

Hal di atas didukr

l" l.* n.f .rri "

r," "ffi ff:i,1 "':?:ffilTfrf ,i$:,

f ,I

antara lain dikatakan,

"Pendidikan harus mempunyai hubungan yang erardengan kebutuhan r..t" krn,rngkinan_kemungkinanperkembangan ekonomj dan sosial, J.hi.rgg^ dapat mem-bed bekal hidup pada murid-murid 'dan

memenuhikebutuhan -".y"r"k"t. Mengingat U.t *" Rencana pem_bangunan Lima Tahu., ,ri.r,iput"rr land.asan untukpembangunan tahap berikutnya dengan prioritas padapertanian, industriLec,dan;rr""'ilJ.,Xi,;.Tl#lfrli],iljll;"llr,ll]pariwisata,.maka pengarahan harus"disesuaikan denganprioritas-prioritas tersebut. Hal ini,..rri"*" diperlukanpada tingkat-tingkat pendidikan yurrg uk"., menghasil-

79

-

/

kan lulusan d.alam jangka waktu lima tahun yang akandatang" 30). J---D"E r'*^ru trr'

Kernudian dalal buku Repelita II, apa yang ditulisdalarn buku Repelita I diulang f.i*i"fi'a..rgan mengarakanbahwa landasan dan arah kebij"akan jur", a".i pembangunandi bidang pendidikan antara lain adalah,l. Pendidikan pada-hakikatnya ;;il'usaha sadar unrukmengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalamdan di luar sekolah dan berlangr;;;;;*rrr". hidup.2. Pembangunan dJ bidang p.iarJ["" didasarkan atasI a nd asan fatsafa h negara "p ;".rt il;" ;i";;;;' "; ; :;membentuk rnar,

cas,a dan "".JT:#:ffi tr# :ffffi,:f":..T.:i;yang sehat jasmani,dan rohaninya, memifiki pengetahuandan ketrarnpilan,,dapat *."g.iri"rrgkan kreatiyitas dantanggung j awa b, dapa t meny,r,-b urka., iiL"p demokrasi danpenuh. tenggang rrsa, dapri *.rrg.-iu.rgtan kecerdasanyang tinggi dan disertai U"ai pet e"rti y"rrg tot,rr, mencin-rai bangsanya dan mencin,ir ,.r"ir" ";;;;.i","r.r"";

$:f:,i #:ntuan yans termaktub d alam undans-Undans

3. Agar pendid.ikan d.apat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuaidengan kemampuan masing-masing tniro;au, maka pend,i_dikan adalah .men((r nn"ggung 1?orJi urtuorra, nxa.sya_rakat dan pemerintah.4. Dan seterusnya. Sl)

Kutipan-kutipan di atas jelas membenarkan adanyapolitik pendidikan vang berat X, p"t!fur^ "1

growth sesuai_tl*i" a1ls laju p.r.,uurg.rr,"" ki; tii-;oritik

pendidikanyang bersifat perluasan..k.impatan it,, b*r., akan diadakansetelah ',pembangunan,, relatif ,;il;:. Iiuu., ,.ruoi kapanpembanguna" ,," o,^ul,:g ,:*:i l.r,'p.roiakan yangsejalan dengan poritics of eqtnrity bisa dimJlai? Apakah kitatidak sadar bahwa r

i,*r.r, o.",s r"", i "fi;:ili j[T |]l,Tli]n,0.'r anssuns

80

adiluaber

Per

kiubatj"st 2tr

PALkeh

Peodar:stnrhat

PE]

matsaIItditamassatuIogteratr

kuh

logimenkead

kericmeIIyaBg

dika

lI

I I

Yang agak mengundang Pertanyaan dari kutipan di atas

adalah b"ahia pendidikan itu menjadi tanggung jawab ke-

*;;r, *"*yr.u'ku, dan pemerintah' Seharusnya yang p1li"g

;;;;g"d jawab dalam bidang pendidikan ini adalah

pemerintah, baru kemudian keluarla dan masyarakal' 33)

r - Mengaitkan hal di atas dengan hak asasi manusia maka

kita akarikembali kepada aPa yang kita tulis pada pengantar

;;i*" pend,idikan iru masil tetap bersifat diskriminatif dan

i"S; t.p*tif, apalagi kalau tanggung jawabnya terletak teru-

i"iru t.p"a" keluarga' Karena sesungguhnya yang berkesem-

p"*" J.farr, adaiah mereka-merika yang berasal dari

keluarga yang mamPu' Kalau demikian kenyataannya' maka

f."aiiiu" ,iu.trrtrryu masih berpihak kePada struktur atas

i".i *ury".akat kita (the upper class)' dan bukan kepada

struktur bawah yang justru t"bih tt'embutuhkan pemenuhan

hak-hak asasi dalam bidang pendidikan'

PENDIDIKAN DAN KEMAUAN POLITIK

Adalah tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa ke-

mauan politik pemerintah kita dalam bidang pendidikan

,u*" ,.tuti tidai. jelas' Ideologi le d'esir d'etre eruemble yang

ditanamkan oleh Hurgronje di masa penjajahal lernV-at1

masih kukuh,.r,ur,"*''Ptti"'ti"" kebijakan pendidikan. dari

satu menteri ke lain menteri ternyata gagal menggeser ideo-

logl le d,esir d'dtre ensemble tersebut'34) Sampai hari ini kita

i.i"p *."y"ksikan bahwa pendidikan kita telah memperku-

kuh the upper classyung kebanyakan bermukim di kota'

Pertanyaan yang m-enarik di sini ad-ala-h. mengapa ideo-

logi tersebut tetap kukuh bertahan? Apakah karena menten-

menteri kita tidak punya wawasan sosial yang lebih- ber-

keadilan? Atau kare^na *tt'tt'i-*tt'teri kita berada dalam

ketidakberdayaan? Jawabnya mungkin menteri-menteri kita

-"*urrg tidak berJaya dan sekaligus tidak punya wawasan

y""g U";t""dilan' Wawasan yang adu puda Menteri Pendi:

dikan kita kiranya sama dengan wawasan yang ada pada para

8l

perencana pembangunan kita: memandang dari atas kebawah, bukan dari bawah k at"r.35) Cara memandangseperti ini, adalah bagai seorang turis melihat panorama dariketinggian gunung. Ini kesan umum setelah melihat rentetanperombakan kebijakan Menteri Pendidikan dari satu menterike lain menteri.

Cara memandang yang salah itu dibebani pula denganketidakberdayaan menghadapi kekuatan-kekuatan di luardirinya. Campur tangan ke dalam tubuh pendidikan begituluar biasa seolah ada semacam ketakutan jika pendidikandibiarkan bebas dan independen. Ketakutan inilah yang padamasa Menteri Sjarif Thayeb menghasilkan SK 028 yang ter-kenal itu dan yang sekarang disempurnakan melalui konsepNormalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dari Menteri DaoedYoesoef'o/. Dalam bayangan menteri-menteri kita, kampusdan segala macam bentuk pendidikan lainnya haruslahmenjadi sebuah tempat yang tenang tanpa riak. Anak didikharuslah belajar dan belajar, melakukan kegiatan bukan be-lajar, bukan saja tidak boleh tetapi dapat ditafsirkan sebagaikejahatan.Semua yang tertulis di atas adalah refleksi dari kehidupankenegaraan kita yang mengutamakan "pembangunan', dan"stabilitas nasional" di atas segalanya. Sampai hari ini hal inimasih terasa meski "pemerataan keadilan" sudah mulai puladiperhatikan, paling tidak d.alam pidato resmi kenega.""rr37).Adanya delapan jalur pemerataan yang salah satunya adalahpemerataan memperoleh pendidikan patut dicatat sebagaikemajuan. Pertanyaan yang menggoda di sini adalah sampaiseberapa jauh pemerataan tersebut dapat diterjemahkandalam kenyataan?

Adalah amat sukar menjawab pertanyaan tersebut ditengah statistik yang memilukan hati. Jumlah orang butahurufyangtidak terjangkau oleh pendidikan cukup tinggi, diatas 30 juta jiwa.38) luga jumlah anak-anak yang tid.ak ter-tampung di Sekolah Dasar (SD) juga cukup tinggi.3s) g",yang serupa kita temui juga pada anak-anak yang seharusnya

82

bersekMenenpada tsanga!pen<iuu

IiranvamenS'e

dan d1 945.

KESI]

1,,

suatupenditrepubldidikaterjadkiranradilarserius

panja:A

nyaaI}dikanmutuMemLlebihdapatbukardia ar

bersar

duparberpi.lterjad

lskeidangr daritetannteri

nganluar

e8ltulilanpada

, ter-)nseP

aoedIrPususlah

d.idikr be-

ragai

lrPan

danil inipulan37).

lalahragai

npai[kan

rdibuta

i, diter-Hal

snya

bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah

Menengah Atas (SMA).4') s.*.rrtura itu kita lihat bahwa

pada tingkat mahasiswa kita juga menyaksikan jumlah yang

sangat kecil, tidak mencapai satu setengah Persen dari jumlahp"rrd.rdrk. al)

Kita memang masih jauh dari Pemerataan. Kalau seki-

ranva pemerintah memang punya political uill yang jelas

mengenai pendidikan maka sudah seharusnya semua daya

dan dana dikerahkan untuk memenuhi isi pasal 31 UUD1945.

KESIMPULAN: PENDIDIKAN UNTUK APA.?

Membaca aPa yang tertulis di atas membawa kita pada

suatu kesimpulan bahwa hak-hak asasi manusia di bidangpendidikan rnasih amat jauh. Sangat banyak warga negara

republik ini yang belum terjangkau oleh tangan-tangan Pen-didikan yang membuka mata mereka atas ketidakadilan yang

terjadi di sekitar mereka. Angka-angka yang dikutip di atas

kiranya berperan sebagai warning kepada kita bahwa ketidak'adilan dalam pendidikan adalah suatu Problem sosial yang

serius yang menuntut pemecahan yang padu dan-.jangkapanjang, b.rkun sekedar penyelesaian tambal sulam.42)

Akan tetapi di balik soal perluasan pendidikan, Perta-nyaan pokok yang mesti diajukan adalah "Untuk apa pendi-

dikan kita?" Pembangunan atau Pemerataan? Perbaikan

mutu dan fasilitas? Pemenuhan ketentuan korstitusional?Membuat orang meiek huru0 Buat penulis, jawabnya adalah

lebih dari itu. Yang paling prinsip adaiah agar manusia itudapat mengenal dirinya, bahwa dia adalah manusia (subyek),

bukan obyek. Pendidikan harus membuat orang sadar bahwa

dia ada, exist; dar, dia turut menentukan masa depannya

bersama orang lain. Pendidikan itu harus membuat kehi-

dupan kita lebih manusiawi, lebih adil dan lebih padu. Ke-

berpihakan pendidikan pada the upper class seperti yang

terjadi sekarang jelas tidak manusiawi dan lebih dari itu

E3

adalah suatu kejaha tan (crime)' Kita harus keluar dari crime

ini.

CATATA.\

l). Tulisa-n ic a'r

Pada sem-tla:

mendaPadrr:

Juni 19;t2). Salah satu &

Johan Or' 1

ment: TL<tug1a6f1s5. reL

memPersoaldan maizl

gtouth ar26

3). Sebuah r;&djatmolr Etur€s. l9i3

4). Pokol-wioPada. Cb:'ruabsn '{wsland P:ero

5). Ibid-6). C, Snoucir

hlm. i1;-i7). Ibiti8). lbrd' irii9)' J.w T Co

10). IbrC

1l). C. S*o;hl2). Diskusi rz

liflg Sor-r*

- l3). /br JUYdal'm F

John \{&14)' T \{dYt

kerja ra:t5iam lr

15). Liha: dr16)' T. \{urnU). rbtd n.u

l8)' lvaa 1;r19). lbu Jet

No' tr c*

20). Ibti

E4

j

I

CATATAN

l). Tulisan ini adalah sebapan dari kertas kerj" f{it yang disampaikan

pada serninar Lau ani Sociolog'y di Wisconsin' 2-5 Juni 1980' Untuk

mendapatkan gambaran ornt"tiit"tt"g hal ini baca MonitoL No' 2'

Juni 19?8.

2). Salah satu diskusi yang menarik tentang ini adalah karangan Galtung-'

i"r,l", "on The r"t"ti"thip Between Hum-an Rexources And Develop'

"-.rrt, Th*.y, Methods A"i D"t"" dalarr. The Joumnl of Deaelopment

Stud.ies, vol.8, April r9?2' No' 3' hlm' 137-153' -Di

sini GaltungJohan

mempersoalkan tujuan kuantitatif dan tujuan kualitatif dari pendidikan

dan mengaitkannya dengan konsep pembangunan sebagai polilics of

growth atau Politics of eqrnlitY'

3). Sebuah diskusi yang *t""'ik-d"p"t dibaca pad-a-salah satu paper Soe-

djatmoko Deulopmat And' Himan Grouth' Ishizaka Memorial Lec-

tures, 1979, hlm. l-28'4). Pokok-pokok pikiran pemerintah kolonial .Belalda

dapat kita baca

pada, Chr. L.M. Pendlrs' ed' Indonesb: Selected Documents On Colo'

nialism And. Natiorulism 18i,'1942' Queensland' University of Queen-

sland Press 197?, hlm' f 49-176'

5). Ibid.6). C. Snouck Hurgronje, "The Ideal Of Association" dalarr, Penders' ibid'

trtm. 157-165'

7). Ibid.8). Ibid, hal. 164-165'gj. l.W.f. Cohen - Stnart, dalam Penders' iDdd' lilm' 165'

r0). Ibid.ll). C' Snouk HuigronYe, oP' cil'

irj. oi.t*i r.rrg riena'ik tt"t"t'g ini bisa dibaca-pada' Ivan Illich' Descfi'oo-

' tlng Soiletl, New York, Perenial Library' 1970'

l5). Ibid.Juga baca, n' Ba'kt HaIl' "Ivan Illich: Cuitural Revolutionary"

dalam P. Musgrave dan J W Selleck' eds' Alternatiae Schools' Sydney'

John WileY, 1975'

f+;. "f. uulya I-wbis, Demistifihasi Pembangunan: Sud'ah Wahtunya' Kerras

kerja yang disampaikan" pada seminar Kader Himpunan Mahasiswa

Islam, Jawa Barat, 3 APril 1980'

I5). Lihat d.t.-d.tt ytng dimtat di Monitor' No 3 Juli 1978'

16). T. MulYa Lubis, of al'if-j. nla. Lihat juga R Barke-Hall' op' c#'

l8). Ivan lllich, oP' cit'

1ii. ru;a. Juga baca, Paulo Freire' Education For critical Cotuciousness''

N"* iort, The Scabury Press' 1975' hlm' t-58'

2o). Ibid.

85

2l). Lihat pasal 3l UUD 4rndonesia 1e45 serta"j-L:]:: j:t: un!-ang'undans Dasar RepubbkIndonesia 194 j Serta Kotustit

____ -._wq,,6_v,.wr.g uasat r<epublih

tara RI r,L.#, .L^rj^ , ,*r{r, Dan lJndzng.IJndang Dasar Semen_

41)t:ra RI, Jakarta, Ghalia Indonesf", f gia, i;."!i22). T. Mulya Lubis dan Faud ,qx.r,;i-';:::.:i:-.Hrtnan p)_Lt-,_ ,-, ."ri.A-bjj-llah, Annual Repofi On Fundamental

?;#:X:"!:i:rnd.onesiau?;,i;k;;,';",;:.;;1^;:;:X:i#!:42).

i.i-

R.qolelPr..,

1979, hlm. l4-1923). Diskusi yang amat menarik dapat dibaca pada artikel J. Muller, ,,pen.

1;l,Ig:l7 censkeraman .K.;i;;;iahm

Ko,npas, ? Aprir24). rbid.25). T. Mulya Lubis dan Fauzi Abdullah , op. cit.

27)' T. Mulya Lubis "pembangunan Dan Hak-hak Asasi Manusia,, dalamhinna, No 12, Desember isZs, t t-. l l.20. ---

28). Lihat TAp MpR No IV/MpR/|\ZA t"ntong Garis_garis Besar Haluan,r). [J":JJU]:H:;::: "''

por' u*"" p'-"0""*.,,,,;"nska panjang.

30). Lihat buku Repelita 1969/1920 _ lg?8/lg',4, Bandung, penerbit DoaRestu, 1g70, hlm. 35i_3l). Lihat bvkt Rencana-pembangunan Lima Tahun Kedua, I9Z4/19?j"l97b9/19i9 Jilid lil, laka*a, i"p"r,._.r, r.;";;r8", RI, 1974, hlm.32). Johan Galtung, ob. cir.

.t,.ihatjuga T. Mulya Lubis, op. cit.33). Kalau kita mau menafsirkan iil;l.Ui]il;* sesuai dengan sema_ngat yang tertulis dalam pembukaan-UUD +S yang,,berkeadilan sosial,,,seharusnya negara harus membuat kebiiakan,yang mewajibkan semuawarga negara untuk masuk sekolah deng-an biaya .egara.

fj) t-;har Monitor, No. 2, Juni r9?8. o-'- -'-r*

35). Ini adalah cerminan dari teori lelehan ke bawah (trickle dowtl yangdominan di kalangan pe.rencanaan pembangunan kita. Ada harapanterkandung bahwa si terdidik "k"" ;";;;#1"1, ,,u"0 terdidik. Te-tapi apakah harapan ini betul? oi masiaraLai advokat ada semacamolok-otok yang menarik dari yang tua u:;;';;, muda yaitu ,,buat

apa membesarkan harimau,,. Teisi.at ai .i"it.,"rgg"nan unruk menu_--, I.rk"i ilmunya kepada orang lain.56). Lihat Monitor, No 2,.|uni 197g.37). Lihat pid.ato Kenegiraan presid,en Soeharto di Dewan perwahilanRahyat Republih Indo

oletr Deparieme " r;';:::;^:ffi"t

1 5 A Sustlts 1 e ? 8 vans diterbitkan38). Lihat Monitor, No 3,.fuli 1918.39). Kesimpulan ini didapat setelah membaca data_dat

^r. i{li saku statistik indonesio 1e7B/1;;; il; il:,1T:,,H:"li'rf*"

86

4

bah

en-

rtalm,

41). Lihat Lanpiran pidato Kenegaraan presiden RI di Dewan perwahilanRakyat Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 1979 yarng diterbitkanoleh Depanemen penerangan RI.

42). Paulo Freire, op. cit.

n-rril

I

87

t4

r.

v. P,

PENGA]

HaIberjala-a tberapa hatau ka-la

kuerui ioeitu mesti :

profesor c

trade-off)sejauh m:tersebutilama? l-etadalai sa

oleh RobeT*P

dengan Gserupa di r

dapat prixtidak tertmanusia pdengar bunelayan trngan pui.

SH Januari 1977. 6f

88

jI

I

V. PEMBEBASAN TANAH UNTUK APA?

PENGANTAR

Hak Asasi Manusia dan pembangunan sering kali sukarberjalan bersama. Untuk mencapai tujuan pembaigunan, be_berapa hak asasi manusia sering dltunda pemenuhannya,atau kalau mau memenuhi hak isasi manusia maka ko.rre-kuensi logis adalah terlambatnya laju pembangunan. Karenaitu mesti ada trade-off antara ke{ranya. John Rawls, seorangprofesor dari Universitas Harvard begitJ percaya pada teoritrade--off ini.l) T.t"pi yang sering jadi masalah di sini adalahsejauh mana kita bisa menjamii ikanfairness dari trad.e_offtersebut? Dimana trade_off ini mulai dan sampai U.."p.lama? Lebih dari itu yang harus kita pertanyakan sebetulnyaadalah valid.itas dari'teo-ri trade-off iri ,.perti yang ditulisoleh Robert Goodin dalam s"lah saiu tulisannya. i)

-' ----.."Tanpa masuk terlalu jauh pada polemik anrara Rawlsdengan Goodin, sebetulnya

-kita-menghadapi masal"h y"rgserupa di sini. Di satu pihak kita melihat pembanguna., *.rllltl, l,:,:,:. ,yr"g

paling utama, da.,'ka.ena itu hampirrroaK tertundarkan penundaan pemenuhan hak-hak asasi

i11:ip"1a beberapa bidang t.rt.r,t,r.S) Kita sering men-oengar buruh yang jadi korban masuknya teknologi t"r,r4),nelayan tradisionar yang kehilangan ikan karena kalah de-ngan pukat harimau, penggarap tanah yang kehilangan

E9

,

#hmtrN#

tanah karena perluasan perkebunan, wartawan yang kehi-langan berita karena beritanya mengritik keadaan yang ber-laku. Banyak contoh bisa ditulis di sini, tetapi contoh di ataskiranya cukup untuk sementara. Pertanyaan kita adalah,apakah hal yang demikian yang dimaksudkan detgan trad.e-

o..fftersebut? Atau lebih kongkretnya: apakah hal yang demi-kian yang kita maksudkan dengan pembangunan itu?

Mengkaji dengan teliti UUD 1945 maka kita akan sangattergoda untuk menjawab bahwa pembangunan yang kitamaksud adalah pembangunan yang dilakukan secara keke-

luargaan, gotong royong dan sepenuhnya ditujukan untukkeadilan sosial rakyat Indonesia, suatu masyarakat adilmakmur yang merata material dan spiritual. Pasal-pasal 27,

28,29,31, 33 dan 34 amat jelas mengenai hal itu. Jadi di sinisebetulnya hak asasi manusia itu menyatu dan merupakanbagian yang inherent dengan pembangunan.

Lebih lanjut hal ini bisa kita dapatkan pada tujuanpembangunan nasional yang dapat kita lihat pada Garis Be-'sar Haluan Negara yang mengatakan bahwa,

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan

. suatu masyarakat adil dan makmur yang merata ma-terial dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wa-

dah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,

berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalamsuasana perikehidupan bangsa yang aman, ter-rtram,

tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulandunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai 5).

Tidak dapat tidak tujuan yang demikian harus ditafsir-kan sejalan dengan dipenuhinya hak-hak asasi manusia disegala bidang. Kiranya ini pula yang dalam banyak kesem-

patan sering dikaitkan dengan perlunya kita berpegang pada

asas "selaras dan seimbang" dalam berkehidupan. Ini hen-

daknya diartikan bahwa pembangunan itu menghendakikeselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam segala

90

bidang.dan bud"

ALa

nya melnomi di.

ngunaakeberhaakan mt

Sas

teruDJ

ID(

Pa

JaeL

sg

isItn{tcb

SeIa-nlr

Prj.t

g

e

z

tI

Ikebil;b"g"iSo&

I

bidang. Di sini bidang ekonomi, politik, pertahanan' hukum

dan b"udaya haruslah mendapat temPat yang sama'

Akan tetapi Garis Besar Haluan Negara tidak sepenuh-

nya menjalankan asas ini, karena jelas pembangunan eko-

nomi aijaditan sebagai di atas segala-galanya' dan pemba-

ngunan di luar sekior ekonorni akan digantungkan pada

kJberhasilan pembangunan ekonomi' Cuplikan di bawah ini

akan membuat semua itu lebih jelas'

Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah

terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indones.ia

untrik tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri

menuju masyarakat yang adil dan m,akmur berdasarkan

Pancasila. Sedangkan titik berat dalam pembangunan

Jangka Panjang adalah pembangunan dalam bidang

Itoio-i dengan sasaran utama untuk mencapai ke-

seimbangan antara bidang Pertauian dan bidang

industri, serta terp€nuhinya kebutuhan pokok rakyat'

yang berarti bahwa sebagian besa-r dari usaha pemba-

og.."lr." diarahkan kepada pembangunan ekoromi'

se-tlangkan pembangunan di bidan-g-bidang- lainnya

bersiflt menunjang dan melengkapi bidang ekonomi'oJ

Selanjutnya dapat pula dibaca bahwa,

Pembangunan di luar bidang ekonomi tersebut dilak-

sanakan seirama dan serasi dengan kemajuan-kema-

juan yang dicapai dalam bidang ekonomi' Sedangkan

sebaliknyi derrgan peningkatan hasil-hasil dalam bidang

ekonomi, maka teiedialuh sumbet-sumber pembangun-

an yang lebih luas bagi peningkatan Pembangunan di

Uidang-Uiaang sosial-iudaya, politik dan Pertahanan

Keam-anan Nasional'7)

Kedua kutipan di atas dengan eksplisit menggambarkan

kebijakan yang menemPatkan "pembangunan ekonomi se-

bagai panglirna", berbeda dengan kebijakan PtT:ti":"hu"Soekarno yang menempatkan "politik sebagai Pangllma' '-'

9l

pertanyaan vang paling sah harus dilontarkan di siniadalah apakah *urrgt ir, [," *;;;; .

ffHi.*,f ,l,j:o*.G*til,.#:111:.ff i'"l':[:.fijs a n a an p"., r ".ffi l#.n:: L,: 1r#.*r:; f

,].1:Iambat akan mengtrrrirt"" "r..oirr.""r]'r.r.

*riul yang merusakh_armoni u".r"B"rl^1u" u..rir".fJiu",. oo"r"h mungkinekses-ekses yang terjadi, yang mengundang keresahan sosial,T,t:",

yang terjadi di Jawa'rffin"o"oerapa buran yans

o,,r:i:i"::l:uat pelaksanaan' ekses-elaes akan semakin

r,l:rN.s";.,;"ilJ:T,.-.;:.:.T:l1I;1il$:H"H:li"T"-'rT :XT[T

0"" l"Gii"':*" ,i".,,,.,ss"r.,ya ABRr

;on1oh misarnyu-' ;:::fr ,#ril"rT:, f yri["",' :J;;H:Hi',,*1J'l p"';r s, uun'igii"'.1i1*;-H.fflfu,,,[do.,,""J';;;'d:Isi:1"*1,:T"1li:ffi il].mJil(nepodsme), hal ini

"aa"i "i"i;l.,'[,:r. Dan ini banyaksekali kita temui dalam lalu lintas bisnis kita.:r?.h menerjemahkan itu ;"#;;

contoh bisa dibuat dir".ri.u.".i.;#":d:li;,*:.,":f :f ,1,;1*tT#:,#Ielucon yang tidak lucu; mengapa hal demikian terjad"i? Ka_rena kontrot yang tidak ""ui,fJ,""i*luar biasa ,r.r,,,ri *.rryalahgunakan k.k.t,u

godaan yangpouer)? at"., t"..r,ulff;:;i':T:- ":*"utaan (abuse of

f;:##ffi il#:.f"Ttl ti::,LH[:fil,," il:;.Apa

pun jawaban yang diberikan, nampasti, "salah t..1.-"i".r,, ir. h"*, ;;'r^;Xl"t:li"i11 r;:.:tentangan dengan pancasila a"" uuoigni. ,r, adalah buktinyata bahwa kesadaratercipta suatu keadail Ylt*.:para vang b.ir,:i;;;;;aumaiu.,"*,1,,-.]"f rI,iJffi1i:"::H;:#tSX,*,192

I

(

I

II

Iif

rIIP

kk

vst

I

ternyata banyak diselewengkan, tidak saja.oleh masyarakat

biasa tetapi juga oleh masyarakat pejabat.v' Dalam keadaan

yang demikian maka pembangunan ekonomi yang tengah

berlangsung bisa saja menjadi sasaran empuk salah terje-mahan, disengaja maupun tidak disengaja.

PEMBEBASAN TANAH UNTUK APA?

Salah satu sektor yang banyak terkena arus laju pemba-

ngunan adalah sektor pertanahan. Sebab untuk hampirsemua pembangunan kita tidak dapat tidak berurusan de'ngan tanah. Dan karena setiap Pelita, daya jangkau pemba-ngunan juga semakin luas, dan ini membawa implikasi bahwakebutuhan akan tanah juga meningkat baik untuk Pervvujud-an langsung program pemerintah maupun untuk perluasanperdagangan swasta. Kiranya hal ini tidak bisa dihindarkan,karena tanah adalah salah satu faktor produksi yang paling

Penting.Yang menjadi masalah di sini adalah begitu besarnya

kebutuhan akan tanah oleh berbagai pihak yang sering tidakdapat kita teliti apakah benar tanah yang dibutuhkan ituuntuk pembangunan atau tidak? Dan ini terjadi di mana-mana di kota dan di desa. Tanah yang dimiliki oleh rakyatbanyak telah beralih ke tangan pihak lain dalam waktu se-

puluh tahun terakhir ini, sehingga masalah pemilikan tanahin absentia muncul kembali. l0) Kalau dulu ketika land-reform dijalankan, pemilikan tanah sudah mulai memasya-

rakat atau (go public), sekarang justru sebaliknya go priwte.Kecenderungan go priaate ini terasa ada tetapi sukar terucap-kan karena keterlibatan dinasti kecil yang dijelaskan padapengantar makalah ini.

Apa yang terjadi sesungguhnya adalah 2 hal. Pertama,kebijakan pertahanan yang tidak jelas dalam arti adanya in-konsistensi dalam berbagai hal. Dan kedua, aparat kontrolyang lemah atau dapat disebut tidak bergigi. Akibatnyasering kita melihat adanya pembebasan tanah yang tidak

93

seharusnya diberikan, ternyata terjadi. Lalu rakyat yangturun temurun di daerah itu terlempar ke daerah lain. Tiba-tiba kita menjumpai rumah-rumah mewah dibangun, dan inisering sekali disebut sebagai "pembangunan". Hak asasiuntuk memiliki tanah kalah oleh gerak laju pembangunan.Mudah-mudahan ini bukanlah trade-off yang dimaksudkanoleh Rawls seperti yang dibahas d.i muka.

sini pertanyaan 'pembebasan tanah untuk apa' men_jadi amat relevan, apalagi jika kita kaitkan dengan tujuankita bernegara yang tidak lain dan tidak bukan adalah men_capai kehidupan yang adil, aman, tertib dan d.amai. Kehi-dupan yang demikian ini adalah kehidupan komunal kitayang sudah sejak lama kita miliki di mana rasa kebersamanbegitu dominan. Pepatah Jawa yang berbunyi, rnangan ora,nxangan pokoke ngumpul adalah cermin d.ari kehid.upankebersamaan itu. Inilah yang lebih populer dalam banyakpidato Soekarno ketika dia bicara rentang asas kekeluargaandan gotong royong.Inilah pula yang mendasari Mohammad.Hatta menceruskan perlunya dikembangkan koperasi sebagaiinstitusi ekonomi kekeldargaan (sense of belonging toge-ther).1r)

Pasal 33 UUD 1945 jelas merupakan perwujudan konsti-tusional dari asas kekeluargaan d.an kebersamaan di atasditambah dengan satu asas "penggunaan semua kekayaanalam di bumi, air dan udara sepenuh-penuhnya untuk i<ese_jahteraan rakyat banyak". Apa sesungguhnya yang terkan-dung dalam pasal ini adalah reiterasi sila Kead.ilan Sosialdalam Pancasila kita.

Mengaitkan Pasal 3l UUD lg4b dengan masalah tanah,satu hal yang harus eksplisit dijelaskan di sini adalah bahwatanah itu haruslah tidak lepas dari sila Keadilan Sosial. Ataulebih jelasnya "tanah itu mempunyai fungsi sosial" sepertiyang kita kenal dalam hukum pertanahan kita terutama yanghidup di kalangan masyarakat hukum adat. Konsep tanatulayat,adalah salah satu contoh yang paling sering ditonjol-k".r. 12)

94

S{

dengarmungluntu}'buat rbasa.a

fungsiyantrak-ratsini kpemb(Atau ,

memP

PEf,flDILT]

TTida.ktidak t

guhnr

Pertarbangiseimb

S

atas E

bangrr

likaadikau

Punris

kamuhu-ku:

Ibut daturberb't

f

rD8

)a-iniasi

in.

an

Soal pembebasan tanah dengan demikian haruslah dikajidengan kerangka berpikir seperti di atas. Adalah tidaimungkin soal pembebasan tanah diperlakukan semata-matauntuk menunjang masuknya penanaman modal asing, mem-buat real estate ata\ memperlebar jalan ke pabrik. pembe-basan tanah mau tidak mau haruslah juga dikaitkan d.enganfungsi sosial dari tanah tersebut, dalam arti apakah taiahyang dibebaskan itu akan diperunrukkan bagi kegunaanrakyat banyak atau hanya untuk sekelompok kecil orang? Disini kriteria dan pengawasan harus jelas. jangan satpaipembebasan tanah itu mengusir rakyat ke lokasi yang lain.Atau yang lebih tragis lagi kehilangan ranah ,"rrp" ,i"*p,,memperoleh tanah ganti.

PEMBEBASAN TANAHDILIHAT DARI SEGI HUKUM

Tanah adalah bagian yang integral dari kehidupan.Tidak mungkin kita hidup tanpa ranah walau ,.ro.rgg.,h.ry.tidak semua orang punya tanah. Tanah yang tersedia ,.ro.rg_guhnya semakin mengecil jika kita bandingkan dengan angliapertambahan penduduk yang pesat. Kecemasan yang dikem-bangkan olet. Club of Rome adalah refleksi dari ketidak_seimbangan antara tanah dengan manusia.

Secara yuridis setiap warga negara Indonesia punya hakatas tanah, apakah itu hak milik, hak guna usaha, hak gunabangunan, hak pakai, hak sewa dan sebagainya.Is) pemi_likan tetap merupakan hal yang diakui *"lur'r.p.rti yangdikatakan oleh Pasal 6 UUPA ,'semua hak atas tanah mem-punyai fungpi sosial".

Suatu konsep hak milik yang absolut tidak dikenal dalamkamus hukum. kita yang pada prinsipnya berdasar padahukum ud.rt.14)

Untuk kepentingan umum, hak atas tanah bisa saja dica-but dengan memberi ganti kerugian yang layak. Hai ini di-atur secara tegas dalarn pasal 18 UUPA yang lengkapnyaberbunyi sebagai berikut:

n-rno-

ri-

ia

JI,a

nkn

dj

95

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bang-sa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat,hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberiganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatas dengan Undang-undang.

Kalimat "untuk kepentingan umum, termasuk kepen-tingan bangsa dan negara serta untuk kepentingan bersamadari rakyat" terdengar begitu bagus, dan mengingatkan kitasekaligus kepada sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh RakyatIndonesia" dari Pancasila dan Pasal 33 UUD'45. Namunharus pula diakui bahwa definisi apa yang dimaksud dengan"kepentingan umum", "kepentingan bangsa dan negara" dan"kepentingan bersama dari rakyat" tidak pernah jelas. Seringterbuka ruang untuk menafsirkan kata-kata tersebut- {engantafsiran yang merugikan kepentingan rakyat banyak. 15)

Pasal 18 UUPA inilah yang melahirkan UU No. 20 tahun1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya.r6) P.rrcabutan Hak ini dilaku-kan untuk kepentingan umum setelah melalui prosedur yangpanjang oleh Presiden setelah mendengar Menteri Agraria(sekarang Menteri Dalam Negeri), Menteri Kehakiman danmenteri lain yang terlibat. l7) Menurut Undang-undang inipencabutan hak adalah upaya hukum terakhir setelah jalanlain tidak berhasil. Selain itu sederet persyaratan harus jugadipenuhi oleh pihak yang berkepentingan seperti yang ditulisdalam pasal 2 UU No. 20/1961 yaitu mengenai:

a. rencana peruntukannya dan alasan-alasannya,b. keterangan tentang nama yang berhak serta letak,

luas dan macam hak atas tanah yang akan dicabut,c. rencana penampungan orang-orang yang haknya

akan dicabut.

Jadi adalah tidak mudah untuk mengadakan "penca-butan hak". Alasan "kepentingan umum" saja sukar sekalididefinisikan, apalagi karena keputusan untuk pencabutanhak itu harus datang dari Presiden. Karena kesukaran inilah

96

maka ,

untultersebr

DDalancara rgeri Nuntulpihak

1. Pc

Pe

Pa

btIp&&I!Ix

uA

Ptr

IIII

J

I

I

2.

maka di berbagai pihak dipikirkan cara yang lebih mudahuntuk menguasai tanah orang lain. pada akhir-akhir ini caratersebut dikenal sebagai "Pembebasan Tanah". 18)

Dua Peraturan penting di sini adalah peraturan MenteriDalam Negeri No. 15/1975 tentang Ketentuan mengenai tatacara pembebasan tanah, dan Peraturan Menteri Dalam Ne-geri No. 2/1976 tentang Penggunaan cara pembebasan tanahuntuk kepentingan pemerintah bagi pembebasan tanah olehpihak swasta.

1. Pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintahPembebasan tanah untuk pemerintah dilakukan olehPanitia Pembebasan Tanah yang susunannya terdiri daribeberapa unsur pemerintah (Direktorat Agraria, lreda/Ipeda, Kabupaten, Kecamatan, Dinas pekerjaan Umumdan Kepala Dinas). Panitia ini melakukan pemeriksaandan penetapan ganti rugi. Gubernur Kepala Daerahmenrbantu Panitia untuk tiap kabupaten. panitia dalammenjalankan tugasnya harus berpegang pada asas rnusya-warah, d,an harga unlurn setempat.19)Apabila terdapat ketidaksepakatan antara panitia denganpemilik tanah maka pemilik tanah berhak menolak danmengajukan alasan-alasan tertulis kepada Gubernur Ke-pala Daerah. Dan Gubernur yang akan memutuskan pad.ainstansi terakhir. Di sini Gubernur dapat menolak putusanPanitia atau menerimanya atau malah mencari jalankeluar yang lain.20)

Jadi sebetulnya kekuasaan Gubernur begitu besar, sehing-ga praktis para pemilik tanah merasa sebagai orang-orangyang dipaksa melepaskan hak hukumnya atas tanah.Dengan kata lain sebetulnya peraturan Menteri DalamNegeri No. I5l1975 yang mengatur semua ini ad.alahpenyederhanaan acara pencabutan hak dengan paksa.

2. Pembebasan tanah untuk keperluan swastaPada asasnya pembebasan tanah untuk keperluan swasta

97

harus dilaku

: " *.e;;;i';;:1.ffi :1',;:ffili#,_T" pi+ t. pih ak ya ng

tuskan berdasark,. :":- l_.."..rau gantr rugi yanr din,,-dirakukan di"i:l"',;;;' ;.;";# 'santi

rusi v""s ii'"',empa,^,".1,:::*;i,r:;if

r{ jr-::ilfi t j}.1':::

unt.rk p.oyek-proyek yang menun,rll ,llt.oyt ditakukanmaka pemb"burr, ;;"i"r..*ffing tepentingan umummenurut u.u.u r"-i.i.:-:"::"': dapat dilaksanakanPemerintah 611

nttutlasan tanal

a Ha rus ". "':| :". ::a:;l; ;li:' i"111-"ff ff

n t i nga n

u,u, 0..- o,1il" :T,T :l iT:,|"" l:." y. K ep ar a D a er ah

perhatikan ru-L"i-'ll^Yt'" tersebut dengan mem-b. Harus ud"

*:g"u"n proyek tersebut.

mohonan r.lr,lill. u,"ran Gubernur mengabutkan per-

c. Harus ada

l",i_ i;r",;r::iloril1, "01,1.#,. , kepada Menteri

tanah .akya't nakan pembebasand. pembebasar

", G.rb..rul.tanah tersebut harus di bawah pengawas_

Jadi pembebamaupun swasta ,.1"' :"t'"h, baik ituberada di bawah

tap harus'0"..*.i"1 untuk pemerintah

sederhana d"pu, 6lf"gawasan ptt*.j",

musyawarah' dan

pemerintah, ,", u.t1]tril'"t. utl"i"^;;"1 Secara sangat

::lf 9' r.;;;;; # i jxi:11"1 "{;#llt" flffi ;,::j:l ft,, :ffj ::_: :,lil j:,,.ry; #ux*#: jlTlpaling_paling kita r"p..nlu'gr;r,r"'f;!"nseluh karena tetialu' ;;;;t"l:kepentingan umum dipakai.

PEMBEBASAN TANAII DI JAKARTAMenurut surat K

prosedur o.*i"i"r".ltt*.""- Gubernur No. DA.rll z/rg7z.sebagai u.'.it"L "'""rr

tanah khusus di DKI .1"r".r" -"juru'r,

98

1.P(Grin

!ar

set

PelituKodar

ber

harmaiziaialawalolet

2. Invakar

sur:t

sasi "

letalatas

kanseter

Penc

IPEI

3. PenaPanic

haru:DKi.

4. PenaKepa:siranpihal

1. Permohonan izin dari pihak yang memerlukan kepadaGubernur dengan menyebutkan urgensi dan untuk kepen-

tingan apa tanah tersebut dibebaskan, letak dan luastanah, tersedianya dana untuk membebaskan tanah ter-sebut, kapan akan dimulai dan pernyataan akan mentaatiperaturan-peraturan yang berlaku di DKI Jakarta. Semuaitu harus dilampiri dengan peta situasi dari Dinas TataKota, akte badan hukum (bila pemohon badan hukum)dan proyek proposal dari pemohon. Apabila tidak ada ke-beratan terhadap pemohon itu, maka dalam waktu 30

hari sejak dikeluarkan Surat Setor, si pemohon harusmembayar sejumlah uang tertentu. Setelah itu barulahizin dikeluarkan, sedang jangka waktu pembebasan tanahialah 4 - 6 bulan sejak surat izin dikeluarkan. Jangkawaktu ini, kalau ada alasan yang sah, dapat diperpanjangoleh Gubernur.

2. Inventarisasi atas tanah bangunan dan tanaman yangakan dibebaskan harus segera dilaksanakan menyusulsurat izin pembebasan tanah tersebut. Sebelum inventari-sasi, terlebih dahulu harus dilakukan penunjukan batasletak tanah yang akan dibebaskan oleh Dinas Tata Kotaatas biaya pemohon. Inventarisasi tersebut harus dilaku-kan oleh sebuah tea.rn yarrg terdiri dari Kepala Agrariasetempat, petugas dari Kantor Inspeksi Agraria, KantorPendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, KantorIPEDA dan Kecamatan dan Lurah yang bersangkutan.

3. Penafsiran atas hasil team inventarisasi dilakukan olehPanitia Tetap Penafsir setempat. Keputusan dari Panitiaharus mendapat penguatan dari Kepala Inspeksi AgrariaDKI Jakarta.

4. Penetapan dan pembayaran ganti rugi dilakukan olehKepala Agraria setempat atas dasar inventarisasi, penak-siran dan peraturan-peraturan yang berlaku. Bila semuapihak sepakat tentu tidak ada masalah, tetapi bila tidak

99

semua sepakat, Kepala Agraria tersebut harus melaporkanhal tersebut ke walikota untuk mengadakan musyawarahdengan yang bersangkutan, dan bila gagal lagi makaharus melaporkan kepada gubernur. Bila semua sepakatmaka akte pelepasan hak,/penyerahan dapat segera di-buat, lalu pembayaran dilakukan di hadapan camardengan saksi minimal 2 orang anggota Panitia TetapPenaksir.

Izin penunjukan penggunaan tanah akan dikeluarkanoleh gubernurbila 757o dari luas tanah yang sudah diberiizin sudah dibebaskan oleh pemegang izin. Surat izin gu-bernur tersebut sesungguhnya dapat dilakuk'an untukmemohon izin bangunan.

flonorarium untuk Panitia Tetap Penaksir dan camatharus dibayarkan oleh si pemohon segera.

SIMPRUG: REAL ESTATE LAWAN RAKYAT

Kasus Simprug menyangkut sekitar 108 pemberi kuasawarga Simprug yang merasa dipaksa untuk pergi meninggal-kan tanah yang sudah turun-temurun didiami tanpa menda-pat ganti rugi yang layak.P,T. Berdikari, sebuah perusahaan real estate yang meren-canakan pembangunan rumah-rumah mewah untuk mem-perindah kota Jakarta pada mulanya mendapat dukunganpenuh dari Pemerintah Daerah. Melalui SK Gubernur'No.2/2043/A/K/BKD/1972 ditetapkan ganti rugi sebagai beri-kut:

I. Tanah dengan hak milik dan tanaman di atasnyal. Sudah ada sertifikar

a. Tanah darat per meter persegib. Tanah sawah per meter persegi

2. Belum ada sertifikata. Tanah darat per meter persegib. Tanah sawah per meter persegi

II

5.

6.

T

IItI

t1

I

l

Rp 3.100,00Rp 2.790,00

Rp 2.800,00Rp 2.480,00

100

l

II. Bangunan

- Bangunan perrnanen Per meter PerseSl

- Bangunan semi Permanen Permeter persegi

- Bangunan biasa Per meter Persegi

IV. Ongkos pindah kuburan

III. PenyewaPengontrak mendapat Santi rugi sebesar jumlah sisa

uang kontrdknya yang belum berjalan dan pemilik harus

mengembalikan uang kontraknya yang belum berjalan,

di samping yang bersangkutan menerima juga dari pro-

yek yang membebaskat 20To dari jumlah uang kontrak'

RpRp

Rp 10.000,00

6.000,003.000,00

Rp 2.500,00

Ganti rugi tersebut jelas sangat rendah karena waktu ituper meter persegi harga tanah sudah mendekati Rp f 5'000,00'

ivlenjadi pertanyaan apakah untuk dan atas nama pemba-

,rgorr".t, iakyat harus dikorbankan? Apakah karena mereka

tidak memiliki $ertifikat, Santi rug hanya disediakan

Rp 3.000,00? Girik yang dimiliki oleh rakyat setemPat secara

turun-temurun haruslah dianggap sama deogan sertifikat'

Perasaan keadilan kita menuntut agar harga tanah yang akan

meninggi karena Simprug akan disulap rnenjadi kompleks

perumahan mewah juga harus dinikmati oleh rakyat'

Tetapi apa yang terjadi adalah P.T. Berdikri tetap tidak

mau menaikkan ganti rugi, malah dengan bantuan Pemerin-

tah DKI mengadakan PenSSusuran. Traktor-uaktor muncul

menggilas rumah penduduk' Karena rakyat Simprug. tidak

berdaya, mereka datang ke Lembaga Bantuan Hukum minta

bantuan.Setelah mempelajari masalahnya, Lembaga Bantuan

Hukum berpendapat bahwa rakyat Punya alasan yang sah

untuk bertahan selama ganti rugi tidak dinaikkan. Semen-

tara perundingan antara LBH dengan P.T. Berdikri dan

Pemerintah Daerah berlang'sung, rakyat Simprug dimintauntuk melawan Penggusur dengan memasang PaPan Pengu-

t0l

muman yang bertuliskan "Ini Tanah Milik" danMasuk Tanah Milik"zz) .

Sementara perundingan berjalan, LBH mengundangmedia massa untuk secara aktif memberitakan kasus penggu-suran ini. Dengan demikian LBH memasyarakatkan kasuspenggusuran ini. Satu pendapat umum yang tidak senangpada P.T. Berdikri dan Pemerintah Daerah mulai terbentuk.Hal ini ternyata sangat efektif dalam melakukan pressureterhadap P.T. Berdikri dan Femerintah Daerah.

Dalam perundingan, P.T. Berdikri dan PemerintahDaerah tetap tidak sepakat mengenai ganti rugi tanah, ba-ngunan, tanaman, kuburan serta tempat ibadah. Lalu soallain yang muncul di sini adalah soal tempat penampunganbagi rakyat Simprug.

Taktik ulur waktu mulai dipraktekkan di sini yang seringmembuat rakyat Simprug putus asa. Celakanya, ada sebagianwarga Simprug yang telah menyerah. Apa yang dilakukanoleh LBH adalah jalan terus dengan kampanye melalui mediamassa. Pihak Walikota Jakarta Selatan yang bertindak atasnama Pemerintah Daerah juga tidak bisa berbuat banyak.

Tak ayal lagi semua ini membuat keresahan bagi rakyatSimprug. Pekerjaan macet dan kesabaran juga menipis.Rakyat Simprug mendesak LBH untuk secepatnya membuatkeputusan yang terasa adil dan realistis. Akhirnya pada tang-gal 12 Pebruari 1973 tercapailah suatu perjanjian antarapihak Pemerintah Daerah Jakarta, LBH dan P.T. Berdikriyang isinya antara lain sebagai berikut:

Para pihak telah menyetujui harga pelepasan hak atastanah sebesar Rp 5.000,00 per meter persegi terdiri dariRp 3.000,00 untuk ganti rugi tanah, sedangkan untukper meter persegl disediakan Rp 2.000,00Para pihak telah menyetujui harga ganri rugi bangunansesuai dengan SK Gubernur Kepala Daerah DKI Jaya No.2043 / A / K / BKD / 7 2 yaita:

- Bangunan permanen per meter persegl Rp f 0.000,00

1.

a,

r02

r-1 t--

t

- Bangunan semi Permanen Per Rp 6'000,00

Rp 3.000'00ffid;;i"sa Per meter fi:,7;i?'fl [1iJi']#;;,-,3*=t*f :":J,:il:ll)' :i:1'**':'iilfi:Jl!? i'iJ n'i"""f

?IT#[f #'akan membenkan -"T;"1;;;b.r", np io.ooo,oo p.'transport/biaya pembl ,I--^- x,rru Keluarga.transPorL/ vlo'q r--- ' dfrr""tt Kartu Keluarga'kepala keluarga.sesu"l ::::?.:^;"hwa oihak i.''. serdikrikeoala KeruarE,4 "':;;r.-Gi bahwa pihak p.T.

+. Pia pihak telah' ', --- -^-ri ,rcri kontrak/r:i:i *:t :'iilffI[::' ffi ;i:d.f ltrIll'X#iakan memoenKa, "":;;";.*a/koitrak (bukan pemrongkos Pindah kePadz

ilik

meter Persegl

, ti"lrf'r"ak

telah menvetujui l"Y^ltn"k LBH akan

membayar o"v" p"tti''iaitn kuburan kepada kepada

ahli waris v"'g u"i;i:;;;;' Rp 2'500'00 per kuburan'

seranjutnva diseaakati o-"hy: fil?il} ***l*.0"" "t.n^i.i"Berdikri

kepada L?H yalg:.

:;: ffi i; :;t-::*n*;x;:: rx til'J"'.'I::*il $i':llHx iiff"i;ir'*;;;"""'r. i'o tungsakan Ireda

H: ffi;t "tto ''f' u'rdikri' '!angk'a

waktu Proses Pem-

bayaran ini adatah ' i'":"^*J jit'ti"*ll perjanjian ini'

Selain ganu *"' ;;;j'"i':i' i'-T::qatur juga Penam-

n";;;;;:':*i:,,]:*:ffi "if :ilX"i:TffiHff;:lJ;[,1jil][.'"n ,'*'i" Ianah boreh membeli 2

(dua) kapling. pt'*i"i"" yu"g r'"'g"tya Rp 3'000'gg Per '"

meter persergi' r --:^- ri ,t2s ternvata disepakati dan di-'^^---nl,""tt lenyelesaian

di atas ternJata

terima oleh warga i#""t'-n"dihal le:yelesaian itu tetap

tidak adil karena n"* iil" itu har^ga tanah per meter Per-

il ;;t,"'".* *:*t*{J;l'H| hq} ffi{l1[1.'ijTifffi:fi,i';t'i-J ^au

3 h'ar vang sansat m:nonJ

iol. Pertama' U*t tti' i'to-*'u"'' kelihatannya Pemerrntan

b"..uh terlalu o""tJ""i"""1"'" terlalu ampuh' membuat

103

rakyat tidak berdaya. Kedua, peranan media massa ternyatacukup ampuh dalam mempercepat proses penyelesaian, wa-laupun bentuk penyelesaian itu tetap merupakan kerugianbuat LBH dan warga Simprug. Ketiga, rakyat terlalu tidakberdaya dan tidak punya stamina yang panjang. Rakyat inginpersoalannya cepat selesai dan sedikit kerugian tidak begitudipermasalahkan. Padahal kerugian yang timbul t.roy"t"1o_kup besar: orang-orang kaya telah mengusir orang-orang mis-kin, orang-orang kaya telah membuat real esfale dan mem-buat harga tanah per meter persegi menjad.i Rp 25.000,00.

ASPEK-ASPEK SOSIALKasus Simprug meskipun hanya mewakili kasus pembe-

basan tanah di kota (besar) kiranya bisa juga dijadikan con-toh untuk membahas mengenai aspek-aspek sosial yang mele-kat pada banyak kasus pembebasan tanah. Mungkin dari satutempat ke lain tempat ada beberapa perbedaan yang muncultergantung situasi setempat, apalagi jika kita membanding-kan pembebasan tanah di kota dengan di desa. Daya terimarakyatjelas tidak sama akan peruntukan tanah yang dibebas-kan, terkadang ada yang merasa pembebasan tanah itu wajaruntuk pembangunan, tetapi ada pula yang merasa pembe-basan tanah itu sebagai tindakan kekuasaan yang sevyenang-wenang, melanggar hak milik atas tanah, melanggar hakasasi manusia dan notabene bertentangan dengan pancasila,

Daya terima rakyat banyak pula digantungkan padasejauh mana rakyat mengerti tentang tujuan pembebasantanah itu. Di sini faktor pendidikan dan kesadaran rakyatjadisangat menentukan. Pada sisi lain tentu juga amat tergan-tung pada sejauh mana yang membebaskan tanah mampumenjelaskan tujuan pembebasan tanah itu pada rakyatdengan cara persuasif. Proses interaksi antara yang membe-baskan dengan yang terkena pembebasan jadi faktor yangmenentukan bisa atau tidaknya pembebasan tanah tersebut.Singkatnya, mesti ada.ta,o way truffic di mana rakyat merasaturut berpartisipasi. 25)

104

kitabul"m€Erasapeml

Pas.

antyanttert.hukl

meD

kaji

1. I

Peekan

C

tIitII!I

It

I

l

/q

Di sini kita sebetulnya berbicara mengenai status rakyatI? ,Tg seharusnya di'perlakukan sebagai, ,,subyek,,,

danbukan "obyek". Memindahkan lemari "t",1

*.i", tetapi jugamemindahkan suatu per,uiaan atau suatu suasana. Harus adarasa ikhlas dalam t.uo ua)) traffic ini. Tanpa rasa ikhlas,pembebasan tanah itu akan dirasakan sebagai ,.ru p.."*-pasan hak.

Mungkin hukum tenulis dapat mengesahkan pembebas-an tanah yang demikian, tetapi hulum"yang tidak tertulis,yang hidup di hati rakyat akan menolak pembebasan tanahtersebut. Kiranya ada sesuaru yang tidak bisa dikalahkan blehhukum, dan itu adalah p.."r"", "yang hid;p.

Apa artinya semua ini? Menurut hemat penulis dalampembebasan tanah amat perlu aspek-aspek sosial d.iperhati_kan dan dijadikan O"lu: pe.timUangarr.'OJU"*"}, ini penulismencoba menyoroti beberapa aspel. sosial yang perlu kitakaji.

l. Masalah Mata pencaharian

. Adalah sangat biasa rakyat mendapatkan mata pen-caharian di sekitar tempat tinggalnya, apakah dalambentuk bercocok tanam, berjr"L"rr, b..tok.og dan lainsebagainya. Sering sekali bentuk pekerjaan yang dilakukanitu sederhana dan- bersahaja, tidat ilenghasilkan keun_tungan-y-ang banyak, namun kenyataannya telah membuatrakyat bisa bertahan turun-temurun, sejak arrf,, ,*p"isekarang. Ada semacam. kecenderungan untuk hidupseadanya tanpa terlalu dipengarufri otifr budaya konsu_rireiisrrrc dari luar. RakTai k{ta nrimo apa yang merekaperol_eh tanpa banyak cincong. Dan mereka merasa baha-gia. Sepertinya tempat ting;l ,..," Ii.rgk,rngan merekamerupakan satu tempat yang harmonis, selaras, serasidan seimbang seperti yang

"terumrr. d"l"* ped.oman

Pengamalan dan penghayatJn pancasl". zli---- - vsv'rqrr

Pembebasan tanah dengan demikian juga berartipembebasan mata pencahariair rakyat. Masalah ini harus-

105

lah diperhatikan secara serius dan d.imasukkan dalam per-timbangan pembebasan tanah. C"g"i ,rr.*perhatikan halini akan membuat pembebasan tarnah itu bercacat, danbisa-bisa menimbulkan keresahan--ii tuturrg"n rakyat.Hendaknya dalam ganti rugi diperhatikan aspek matapencaharian ini. Kalau *.rrrtti., .uky"t huru m".ra"p"ikan alternatif mk an

. me reka, ;;fi [ TTll" ti:J" l,'o ,,;, i:ril.]fl x, ::?;keadaan mereka semula. Di sini p._..irrtrt, akan amatberperan rur"-,,*..r:iptakan l"p;;;;" pekerjaan barubagi rakyat, baik, dalam ,.tro.'p.ri.rintahan maupunsektor swasta. Kalau ini mungkinl-."ty", akan merasatidak terlalu dirugikan a"., i.rrg", demikian merasaikhlas dalam melepaskan,urruhrryr.'---

2. Penyediaan Tanah pengganti

- Adalah layak-jika kepada mereka yang sudah mele-paskan tanahnya disediakan pol" t".ruh pengganti. Tentunilai tanah itu tidak sama, ietapi ,.i"gui prinsip meng-ganti tanah dengan tanah agaknya dupat dikatakan adil.pikiran seperti ini didasarkan pada satu alasan utamatentang arti pentingnya- tanah p"a" l.nia"pr" ;;;i;;manusia. Tentu terserah kepada rakyat apakah maumenerima tanah pengganti atau tidak, atau hanya maumenerima ganti rugi saja. Tetapi yang jelas p.*U.U^"r,

tanah haruslah diusahakur, ,"*Lil ,.klfig'r., menyediakantanah pSngganti yang_ bisa dipergunakan untuk pemukim-an kembali atau untuk k.p..ioui lui.r.

, . ?i sini yang harus d.iperhatikan oleh pihak yang mem-

l.:{fr}il r:l:I} i,:1, ;

il:}"r,::'"i" f, ffi:# 1TlK.endari. Harus ada pertimbaiga, "f."i1.n", dalam pemi-lihan Iokasi, janSa"

"u1.y"i ,..f""f" .""r"]ku., t.p.rrtinganrakyat yang tanahnya dibebaskarr. at"..iih"k pemerintahsudah menyediakan beberapa "t,.rrruJr'di mana rakyat

106

3.

4-

bebas memilih mau ke tanah Pengganti di kawasan utara'

selatm' rtu 111,i# ttmasukkan dalam paket- pembe'

u"."' i"."t,',*11::i#*L :::f $.,till:lL'.ildensan demikian ket

;::'ffi,,,J';;" "kil;; b:':"r:"" untuk tidak merusr'

kan rakyat yang tanahnya dibebaskan'

3' Ganti Rugi yang L.,lyu"I.-ouca kasus pembebasan tanah

Sangat sering I ' rugi yang tidakdi mana-rakyat merasa mendapat T-Ti;-ilg"ri tia.f'ilr"n. pif'tft yang membebaskan tanar

realistis *"rr.r,,okjrr'fi; ganti.rugi, dan sering ter-

'J.d{':'-1".:+Jt-;l#";*mf :"}}fl ".ilii;:::["l,lT.11:i JJ i*sk""s""-!rg""" atau Pensu'

saha. Rakyat '"pt"';iy" h"l*' m"t"tima tanpa turut serta

dalam perundingan bulkan keresahan--;;l Yang demikianlah Yang Tt:'*

'*v.il".s;..1ii#**;*;,"*::Tllilli'inff."T;bebasan tanah ini ."t"t -T^":y::'"i",.L'" i.Uerapa wakil;;;-k;; Ptrlu dalam setiaP Pembicara

rakvat **"jtoo"i.T}t l'rli,l; Penaksir Ganti Rugi perlu

u,*,ii"'illlTl.Tr"""-.-"**il:'I":*ff I'i'.'i,'Jipit'"t^ p'*eri"'"li,I,f$"Tiflilff'" p"j'i" tersebutamat ideal dan

disertakan i"r" *i"*;it'atpt"at"" dari luar yang sama

sekali tidak "a"-?ptrr'i"g"" 1111T tanah tersebut'

Mungkin -t'"*.,"il*t*iffi:ii3.DPR bisa turut

serta sebagai un

4. Keseimbangan LingkunganKarena'"t'-"fl"a"rimendiami

taoah tersebut turun-

temurun, *"u"'ll"i.ir';;j;r jika antara rakvat dengan

tanah terdaPt; ;;0""g"""y""g erat' yang satu merasa

107

5.

bagian dari yang lain. Hubungan manusia dengan tanahtempat tinggalnya agak suki- "",.,i'lri.raskan tetaoiillfi:I,fi"*ild -.;;, ;",l* i.ruo,,p",,, tr.,

u."i"- y""u;; 'Js:.f:-ry t?idi densan segat benda-

r..r",. .roio;,: ;:.ffi :ilil::.,3;:il, H[:: ilil:fllfillf . dan merekat"r",," i.l;ffi; keseimbansan

Di sini kita bersetempat r,, ;#H:r,"i%,fH;f, j:l,tiiulTmasyarakat hukum ia"t iir. ,"ii"i"r",",masalah

sosial

ffi:r.il:ij:dapi dalam p..u.i"1""","""n yang serinsHendaknya pembebasan tanah harus diusahakanunruk mempertahankan keseimbffi""'irrurrr"n,

danff[:$:.:T'fiT" -"ip'"t"'il.,*o",ran ring-

[]:i;* J' #ffi l*T;,1** I ffi "4 t, l;,.fl';e..,u"r,",i[;ili.*-$]1i::.li:lTf

il;*t!_i,:lhatikan faktor lingkungan i.ri. rcio i.it,l tia* i"gi,mengganti suatu linektrng"" y".rg ilrrtlrr* a"r, u..rindengan lingkungan yfng bising dan kotor.

Koordinasi Aparat

liiH ;t::vangterlibat dalam pembebasan tanahsering tidak seiring i"' --.':"-' u4rdrrr PemDebasan tanah

brngung. Terkadan o tl"t-?I"i :n'ngga. membu "t .aty" tl*::r; rerkadaig .#ffi;;;"nff*'uat rakyat

patnya densan "r--o. ,r-^ r-- sama penda'patnya dengan a"--"t -' -' --o'srra LrqdK 'sama penda'lagi pendsoarn,,

^--Ii-'T"h.'.1"': Kepala lp.d" i.i"

i:f" mi *ff; f:11x "::.1;,:"T:ff; li "## " J:il

::tr :n:;I'* m:1F,"::": ff;:il::f i:',H."-t:lj11gn walitota "r.,, **il"11Seharusnya

"a" tooiat tidak meniarri ,^.1'-1tt1--iitara aParat sehinggarakyat tidak menja

a'Llara aDarat -sehingga

rakyat yans surr2h ,,r^,.oll": kebingungan' sebab jikarakyat yang sudah tida

'-- "vv'squxatt' leoab iikadihadapkan n,,r, ,-_|.._.,rr.y

dengan pembebasan tanahdihadapkan p"r" a."g""'ffi; t;:_1'#,,antaraparat,

108

-

IF

I

i

anahctapidan

nda-

rangting-rSan

adatrSan

xial.i.g

Landaning'lia-Litaita.)er-ginsih

rah

Yatla-rinrgiya

Baka

ah

rakyat akan makin gelisah. Di sini asas musyawarah akan

semakin sulit untuk diteraPkan'Barangkali bahaya besar yang dihadapi oleh negara

sedang beikembang adalah bahaya ooerbureaucratiza'

donz|j. Dan ini pun menjadi masalah yang bisa mengun-

dang kegelisahan sosial.

6. Sinkronisasi PeraturanSeperti dijelaskan di muka, Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. titrclS dan No. 2/L976 oleh beberapa ka'

langan dipertanyakan keabsahannya karena bertentangan

derlga., Undang-undang Pokok Agraria yang lebih tinggi'

Ked-ua Peraturan ini hanya sekedar contoh, karena banyak

Peraturan lain yang berasal dari berbagai instansi seperti

Sidang Kabinet, KePutusan Presiden, Peraturan Daerah'

Instruksi Gubernur dan malah Telegram Gobernut' 26)

Amat sering Peraturan-peraturan itu tidak sinkron satu

sama lain.Selain itu kita juga melihat banyaknya Peraturan

yang dibuat sehingga rakyat bingung menghadapinya' Ini

pers-is seperti keluhan penanam modal asing yang harus

melihat 180 peraturan. 27)

Selama tidak ada sinkronisasi dan penyederhanaan

p€raturan pembebasan tanah maka selama itu pula rakyat-akan bingung dan gelisah. Dan kegelisahan seperti ini

tidak akan membawa kita kepada penyelesaian'

KESIMPULANBarangkali jalan keluar yang paling baik adalah ditia-

dakannya fembebasan tanah, dan dengan demikian kehidup-

an rakyat tidak terganggu dan kelekatannya dengan lilS'kungan juga tidak t"t"t - Tetapi kesimpulan ini tentu tidak

,.p.".,ot "yl benar karena dengan atau tanPa pembebasan

tanah masukan-masukan eksternal telah begitu deras dan

sukar dibendung. Cepat atau lambat, kehidupan masyarakat

dan lingkungannya juga akan terganggu'

Apa yang harus dilaksanakan di sini adalah memp€r-tahankan adanya sistem pembebasan tanah jika memangkepentingan umum menghendaki. I;i ;;; harus ditempuhdengan cara musyawarahlengan ,id"k ;.;;kan kepenting-an rakyat yang mereoaskan tfnahny"-u"il. a".i segi hukum,ekonomi, politik bahkan kultural. Up"y" *.":aga harmonisosial harus ditetakkan pada priorit"r;;;; o,"*".^^,-f:l"*ya

jusa aihindarkan ;;;;" kekerasan danPaKsaan yang cenderung berupa penyalahgunaan kekuasaan(abuse _of

power). Sedapat *""gkin r.Jii rr".,r, membuatrakyat. berpartisipasi d_arai p.*u.'i"r..r^'tirah t..s.b,.t.

*r",o,j"illt *H::. r:;t tj

"ksa'a a" ;;;;;;'"" tan ah vangd,il;;;"::i#"T;..fi r#1ff ."nffill,,,i:f,

l.tr"]r, lapangan golf,atau -industri y".r!"*.*gikan matapencaharian rakvat. Kalau rakya, *..ur" iit etabuhi, pembe-basan tanah ,..r.b.r,

"k", -.rrgu";;;-;;.ah sosial.

IIO

CATATAN

f). John Rawls, I Theory Of Justrce' Cambridge' Harvard University Press'

1971, hlm. r50-154'

,,. [Jt':'If. #u;' rhe Detetopment ::::"^,:::;ff^t#: m,i*f ill.;,ff ;L,';;;;"'-",3i{1aL'1r*::,l1liseminarXK"ffi*lffii*;il; : ;;".y ": 1:u:":::l: {Yl lll l;

,. +."J:1"TfiI':l[*iro,;"":: *:I* Asasi Manusia"' daram

il;;]i;. it oesemueitezg' PT:'r:'o-,.{"illiJli;;i":;,:;;;"::.F':.::ni.il';^l{!{l^{:'#{"'r,{))t}n'i",1"^i,"fr;;;;ar+v::s*'::3;tt:.**"t"".1X,"::3 :tr:;;;;' ;;;";'"' I "01",:

2 2. i ? september I e 80'

5). Lihat C'(ris-Gar* Besar Hahtan Negata' bab ll'

o\. wa, bab IlI, bagian B' Point 3'

ll. li'*. seda, Kemishinan struhtural' sebuah makalah yang disampaikan

" p'J;;:ti bul^""t. L"*b"ga Bantuan Hukum' Januari l98l '

9). Kasus kasus pt*'rn'n" l-"-n' Bolog adalah contoh segar yang masih

hiduP di kePala kita'

l0). William L' Conier' Soentoro dan Ima Soetono Basuki' "Pengamatan

Tentang Pemilikan '"""t'

it"" Landreform di Jawa"' dalam Nsma'

No. 9, SePtember 19?9' hlm' l7-3I'

ll). Mohammad Hatta' *''"i"iti iasal 'l

\JUD 45' Jakarta' Penerbit

Mutiara, 1977'

12). Erman Radjagukguk' "Pemahaman Ra\at Tentang Hak Atas Tanah"'

'"'' ;;;:;;#, N"o' s' sePtember leTe' Nm' 3'16'

,tl. ir:*,-"rr t s UUPA (UU No' 5 Th' 1960)

l4). Boedi Harsono' Agraria: Seiaruh Penytuunan' Isi Dan Pelahsanaannya'

"'' ;;;r* A graia,l-'t"t'' Penerbit Jembatan' 1 971'

l5). Marimin r"r' noo"dliol 'i"1"*"" '""'abutan

Hak'Hah Atas Tanah

Dan Bendn- Benao ving' )';- -

Dio'o'nyo' Jakarta' Ghalia Indonesia'

I9?9, hlm' 7-37'

16). Ibid.1't\. Ibid.18). Ib;d,, halaman 38-44'

l9). Arie S. Sumantri' PernbebasanTanah' paper tidak dipublikasikan' hlm'

r-8.2zll.

'il'*".n*an saleh dan Mohammad Assegaf' "Pembangunan Dan

Pengorbanan: **" il'"**san Tanah Di lak'rta" dalam Prisma'

No."3, M""t 1977' Tahun VI' halaman 47-59'

'r'r\;

"iL"c.

N. Paul dan clarence J' Dias' Lau And Legol Resources In

ln

The Mobilization Of The Rural Poor For Self'Reliant Deoelapment'

New York, International Center for law in Development, July 1980'

24). Lihat Buku Mateti Pelenghap Penatat@n, bagian I, hlm: 17-58'

25). P.N. Luthra, Soczal hoblems of Lou Income Groups: Some Legal Ap-

proaches, sebuah makalah yang disampaikan pada Lokakarya Masya--rakat

Berpenghasilan Rendah yang diadakan oleh ESCAP, Bangkok'

Thailand, 17-24 Pebruari, 1981.

26). T. Mulya Lubis, "Hukum Dan Hak'Hak Asasi Manusia", dalarn holilInd,onesia 1980, Jakarta, Lembaga Studi Pembangunan 1980'

27). Keterangan mengenai hal ini dapat dibaca pada Lapotan Peneldtian

Kebijahsanaan PMA yaLng diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum dan

Ekonomi, Fakultas Hukum Univenitas Indonesia yang bekerja sama

dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, buku I, 1977'

t

r12

I

Dari namanya jelas penulis ini orang Batak,meski ada juga orang yang kurang percayakalau melihat wajahnya. Mengapa? Karenadia jarang sekali menulis namanya secara leng-kap: TODUNG MULYA LUBIS. Dia lebihsenang menulis namanya T. Mulya Lubis, se-hingga ada yang menduga ,'T', itu singkatandari Tengku, nama khas orang Aceh/Melayrr.Tetapi tidak, penulis ini Batak seratus persen.

Muara Botung, sebuah kampung kecil di Ta_panuli Selatan tempat dia lahir, tanggal 4 Juli1949. Beberapa bulan saja dia tinggal di sana,

bi, pekanbaru, Med an, dan,.::il*lJli1,*'.':ili:1,*,';i:mbans, Jam'

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indone-sia tahun 1g74, kemudian mengikuti Kuliah Musim panas di Academy ofAmerican and International,Law_ (Texas, USA, 1g7t) dan terakhir memper-:r.n-YT.. of Law (LLM) dari Law School, Univenity of California (Berke.ley, USA, 1979).

Semula"aktif menulis sajak-la1 syair sena esai di majalah Horison, Sastra,8aszs, dan harian-harian M-edan dan Jakarta. Kumprtan puisinya terbittahun 1968: pada Sebruh Lorong beriama Rayani Sriwidodo. pada awal19?0 mulai aktif dalam gerakan mahasiswa, p..i"ti".rryu beralih ke politik,ekonomi, dan hukum; tulisannya d.imuat d.i haiat Kami, Indonesia Raya,Kompas, dan Sinar Harapan.

Saat ini dia menjabat sebagai D-irektur Lembaga Bantuan Hukum (LBH)-liO."""l di samping mengajar di Fakultas Huk"um dan Faku_ltas EkonomiUniversitas Indonesia. Selain itu duduk sebagai staf peneliti pusat Stud.iHukum & Ekonomi, Redaktur pelaksana -r;"Ln nukum g ;"*;;;g;;;;lnggora Badan Musyawarah Bina Desa, anggota Dewan penasihat HumanR:ghs Intemet (Washington, USA) sebagai ,"1"h .",, wakil Asia, dan ang-r::a Regional Council on Huml nights in Asia (Manila, Filipina) sebagii--r- i:donesia bemama Adnan Buyung Nasution dan yap Thiam Hien.

r- i:.: r::,anr.a sekitar masalah hukum dan lain_lain dapat dibaca di Kom-:'i ::-":- :{6.6*r, Muhiam, lykum € pembangunan, L\inna. Laporan..-;.;-- -{:: .Jsci Manuia di Ind,onesia Tahun 1979 (LBH) d.an iangit.'-* '_i'I:::::. cisunring bersama Fauzi Abdullah (Jakarta, l9gl, terbitan..:--' ::r:r::: S::ar Harapan). persoahn Hukum d.in Ehonomi akan d.iter-: tt-: :.:: I :;521 QlSr

IIak Asasi Marusb *n Klta menguraikan beberapa pokokmasalah yang bertalian dengan ftrr.o,,r"o perhitungandalam strategi pembangunan. Setiap penentuan strategimencerminkan prioritas struktur k.krr"r""r, yang ada.

Buku ini mengajak kita semua uutuk senantiasa mengingatperlunya bangsa fndonesia a"a"p -._i"t" diri terhadapkritik 'nengenai perkemb"og"o ,*i"f, p"fi.ik, danekonomi yang terjadi di sekita" i<ita.

Salah satu contoh dari kendali yang tidak efektif ataupenyalahgunaan kekuasaan, yang lahir dari adanya pusatkekuatan ekonomi danpolitik y;"g;r;;;a tujuan dancara diuraikan dalam ;"k";;t.

PENERBIT SINAR HARAPANJalan Dewi Sartika 136 D

Cawang Jakarta Timur