System legal sebagai standar dan panduan penggunaPenetuan keprimaan suatu layanan, harus ditetapkan standar pelayanan minimal sesuai isi pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal-hal yang perlu ditetapkan adalah standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Penyusunan dan penetapan standar, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait, dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberadaan. Instansi yang telah memiliki standar pelayanan minimal, maka pelayanan prima berarti melebihi standar yang ada. Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Standar pelayanan mengandung baku mutu pelayanan. Pelayanan prima dapat diwujudkan jika ada standar pelayanan minimal (SPM). SPM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara negara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan berkualitas. Standar Pelayanan Prima1. Visi dan/atau misi serta motto pelayananVisi maupun misi ada dan mampu memotivasi pelaksana untuk memberikan pelayanan terbaik. Motto telah mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik. Motto pelayanan diumumkan dan dipahami secara luas kepada pengguna layanan. 2. Sistem dan Prosedura. Terdapat manual prosedur (MP) atau Standard Operating Procedure (SOP) dan/atau standar pelayananb. Terdapat sistem pengelolaan berkas atau dokumenc. Terdapat sertifikasi dan implementasi SMM ISO 9001:2008 dalam penyelenggaraan pelayanan publikd. Terdapat sistem atau prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan e. Terdapat sistem pengelolaan mutu pelayanan f. Pegawai memiliki uraian tugas yang jelasg. Terdapat persyaratan pelayanan yang diumumkan kepada penggunan layananh. Biaya/tarif pelayanan ditetapkan secara resmi berdasarkan hukum dan kepada pengguna layanani. Terdapat standar waktu penyelesaian pelayananj. Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan3. Sumber Daya Manusia a. Terdapat pedoman internal tentang sikap dan perilakub. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layananc. Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanand. Tingkat kepekaan/respon tenaga pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan e. Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layananf. Kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan4. Sarana dan Prasaranaa. Sarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimalb. Sarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan, kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan kepada pengguna layananc. Sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya)

Referensi : Arief. 2012. Pelayanan Prima. Diakses pada tanggal 26 November 2014 dari https://prezi.com/nswynntblvsx/pelayanan-prima-perpustakaan -universitas-jenderal-sudirman/Sumitro, warkum. 2012. Standar Pelayanan Prima. Malang : Universitas Brawijaya Diakses pada tanggal 26 November 2014 dari http://sosiologi.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/Standar-Pelayanan-Prima-UB-Juni-2012.pdf