Syarifah

(Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara)

Fotarisman Zaluchu

(Badan Penelitian & Pengembangan Provinsi Sumatera Utara)

HOTEL HORISON MAKASSAR, 28-29 September 2011

FORUM NASIONAL II : Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

PELAYANAN KESEHATAN

PERUBAHAN PENTING

AKOMODASI KOMPOSISI KESEHATAN MASYARAKAT

WHO REKOMENDASI PRIMARY HEALTH CARE (PHC)

Reformasi Universal Coverage

Reformasi Service Develary

Reformasi Kepemimpinan

Reformasi Kebijakan Publik

• Akses

• Pelayanan bermutu

Dalam kebijakan PHC mengedepankan pentingnya keadilan bagi semua orang

Konsep aksesibility & partisipasi Puskesmas, Posyandu & fasilitas kesehatan lainnya partisipasi masyarakat &

forum bagi warga untuk mengelola & merencanakan pelkes bagi mereka

Penerapan konsep PHC di Provinsi

Sumatera Utara, untuk kemudian

merumuskan kebijakan pelayanan

kesehatan dasar yang sesuai dengan

kebutuhan Provinsi Sumatera Utara

Menggunakan metode deskriptif di dalam mengevaluasi pelaksanaan PHC (kuantitatif/kualitatif)

PENDEKATAN STUDI

•Studi kualitatif di Kota Medan

•Studi kuantitatif di 6 Kabupaten Kota

PEMILIHAN LOKASI

• 1 kelompok pakar 2 orang

• 1 kelompok penyusun & pengguna program 2 orang • 2 kelompok kader

• 2 kelompok masyarakat

Informan 3 kelompok (kualitatif)

• Kota Medan

• Kota Tebing tinggi

• Kota Pematang siantar

• Kabupaten Samosir

• Kabupaten Nias

• Kabupaten Serdang Bedagai

Sumber data dari kabupaten terpilih

• Dokumen dari kabupaten/kota terpilih Data Sekunder

• Wawancara mendalam dengan stakeholder penyusun program (Dinkes Prop SU)

• Penyelenggara program pelayanan (PUSKESMAS) Data Primer

• Focus Group Discusion (FGD) Masyarakat

umum & kader

Kualitatif

•Analisis tematik & analisis isi

Kuantitatif

•Perbandingan antara alokasi budget kegiatan preventif & kuratif

•Puskesmas & posyandu layanan dalam penerapan PHC

• Jumlah Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara 2.426 buah (naik 7,5%)

• Jumlah posyandu di Provinsi Sumatera Utara 18.101 (naik 98).

•Angka ini meningkat mencapai 15 persen jika dibandingkan situasi pada tahun 2005.

Perkembangan penerapan PHC di Sumatera Utara

◦ Menurut UU No. 36 tahun 2009 upaya kesehatan

Perbandingan Anggaran Kesehatan (APBD) di Beberapa Kab/ Kota di Provinsi Sumatera Utara

Perbandingan Anggaran Pengobatan di Beberapa Kab/ Kota di Provinsi Sumatera Utara

Upaya kesehatan tertinggi kota medan, proporsi anggaran 60%

terkecil kabupaten sergai

Perbandingan Anggaran Pencegahan di Beberapa Kab/ Kota di Provinsi Sumatera Utara

Belum banyak berpartisipasi dalam posyandu & program lain

Puskesmas Sebagai Tempat Berobat

Pengetahuan masyarakat mengenai Puskesmas masih sangat terbatas,

Kelompok Masyarakat

•Menimbang, pemeriksaan jentik, penyuluhan CTPS, Gizi,

IMD

Aktivitas melibatkan kader posyandu

•Kader tidak pernah diberitahu bagaimana melakukan penyuluhan.

•Takut memberikan informasi pada masyarakat takut salah

•Penyuluhan jarang dilakukan, paling-paling ada di puskesmas di tempat tunggu pasien

Keterlibatan kader tidak seragam

•Dalam konsep desentralisasi, pelkes seharusnya memang melibatkan masyarakat & pemerintah.

PHC Relevan

•Ada integrasi & kerjasama, tapi tanggung-jawab Puskesmas.

•Puskesmas mandiri dalam hal pendanaan.

•Pemberdayaan masyarakat itulah yang selama ini “hilang” di dalam konsep PHC.

PHC diterapkan pada level Puskesmas

PHC penting, Cuma masyarakat yang kita harapkan pemahamannya tentang

puskesmas sebagai pelayanan primer untuk kesmas belum sampai.

Mereka menganggap puskesmas sebagai tempat pengobatan

“Persoalan perencanaan kesehatan memang masih menjadi

kendala di dalam memaksimalkan peran Puskesmas”

PHC penting bukan hanya menjadikan program kesehatan baik meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pelayanan kesehatan bukan tujuan akhir.

Tujuan akhir upaya mensejahterakan masyarakat

Mengedepankan “pendekatan kesejahteraan” dari pada kuratif.

Perubahan struktur pelkes

Masalah pengorganisasian SDM

Perencanaan puskesmas berbasis masyarakat

Proporsi alokasi anggaran kesehatan, preventif, promotif, kuratif

Anggaran berbasis kinerja

Puskesmas jangan dibebani target-target berupa retribusi

•Memperkuat Basis Lokal.

Mendorong Mekanisme Sistem yang lebih integratif. Sesuai UU Kesehatan. Tanggung-jawab terhadap upaya kesehatan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah & masyarakat (ayat 1 pasal 49 UU Kesehatan). Kebijakan upaya kesehatan mengedepankan upaya pencegahan & promotif dibandingkan kuratif & rehabilitatif.

•Mendorong fungsionalisasi PHC.

•Mendorong peningkatan kualitas SDM.

Minimal

Pembentukan Tim Manajemen Kesehatan Daerah.

• Mendorong penerapan PHC pada setiap level kebijakan dalam siklus manajemen

• Mengkoordinir jalannya pelaksanaan upaya kesehatan setiap daerah secara komprehensif & berkelanjutan

• Dibentuk di Kabupaten/ Kota dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan & KB, PKK, dll.

Maksimal

• Bakesra wadah pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan di desa/kelurahan dikembangkan secara bertahap

• Sarana prasarana, pembiayaan maupun ketenagaan sesuai dengan kemampuan & kebutuhan masyarakat setempat.

Pembentukan Balai Kesehatan Rakyat (BAKESRA)

Pembentukan Balai Kesehatan Rakyat (BAKESRA)

Bentuk pelayanan

•Pelayanan Posyandu, Pos Obat Desa (POD), Pondok Bersalin Desa (Polindes)

•BAKESRA Lembaga Swadaya Fungsional (LSF) bergerak dalam bidang pembinaan kesmas, promotif & pelayanan medik dasar (kuratif) sesuai dengan kompetensi petugas kesehatan diselenggarakan oleh Komite Kesehatan Desa (KKD)

Penerapan konsep PHC di Provinsi Sumatera Utara hanya dilakukan dengan konsep penyelenggaraan aktifitas di Puskesmas & Posyandu.

Kemandiriana di dalam menyelenggarakan PHC berbasis pada masyarakat masih belum maksimal dikerjakan. Peran Puskesmas & Posyandu, masih menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan, belum menjadi institusi yang memandirikan upaya kesehatan yang berkelanjutan & penuh rasa tanggung-jawab dari masyarakat.

Pelibatan kelompok masyarakat masih belum maksimal dikerjakan, termasuk masih minimnya aktifitas kader kesehatan di dalam upaya pencegahan kesehatan. Aktifitas para kader masih terbatas pada program kesehatan yang disusun melalui Puskesmas.

Adanya kendala teknis administratif menyebabkan Puskesmas tidak dapat menyusun kebutuhan & anggaran institusinya sendiri

Direkomendasikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyusun model kajian yang lebih menyeluruh mengenai penerapan upaya kesehatan yang terbaik di Provinsi Sumatera Utara. Model ini seharusnya berasal dari sebuah kajian & penelitian (ayat 3 pasal 50 UU Kesehatan).

Untuk dapat mencapai visi agar rakyat Sumatera Utara tidak sakit, maka penerapan konsep pencegahan seharusnya dikedepankan. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara bisa mengeluarkan panduan teknis berupa Peraturan Gubernur mengenai penerapan pencegahan kesehatan di dalam penyusunan Program & Anggaran di Kabupaten/ Kota. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara juga bisa mendorong alokasi tenaga fungsional kesehatan masyarakat yang lebih banyak pada level Puskesmas.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mencoba mulai

menerapkan konsep PHC di suatu wilayah tertentu sebagai daerah

uji coba melalui pendekatan minimal sampai dengan maksimal.

Konsep ini bisa diterapkan melalui kerjasama dengan lembaga

terkait (Dinas Kesehatan, Balitbang Provinsi Sumatera Utara &

Perguruan Tinggi)