Syarat_Pelelangan

SYARAT – SYARAT PELELANGAN

Persyaratan pelelangan dalam PNPM mengacu pada PTO, dimana dalam proses

pelelangan yang dilakukan adalah pelelangan pengadaan bahan, alat atau material. Dalam

proses pelaksanaanya, acuan yang digunakan oleh peserta lelang dapat dibagi sesuai dengan

jenis pengadaan yang akan dilelang, hal ini disebabkan karena proses pengadaan harus

memperhatikan dan melihat kondisi yang ada disetiap lokasi yang akan mengadakan pelelangan,

termasuk ketersediaan pengelola lokal atau material lokal yang terdapat didalam desa. Berikut

akan diuraikan tentang ketentuan dan syarat-syarat pelelangan yang akan menjadi acuan dalam

proses pengadaan barang/alat/material :

1. Syarat peserta lelang untuk Alat Berat.

Khusus untuk pelelangan Alat Berat, syarat yang harus dipenuhi adalah:

● Surat permohonan mengikuti pelelangan yang ditujukan kepada panitia lelang

(bermaterei 6.000,-)

● Berbadan Usaha, dengan melampirkan :

a. KTP Pemilik usaha

b. Akte Notaris badan Usaha

c. Sertifikasi Badan Usaha

d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

f. NPWP

g. Fiskal Daerah

h. Sisa Kemampuan Nyata (SKN)

i. SPT Tahunan

j. Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI/Pemerintah Desa/BPD/LPM atau Pelaku

PNPM (bermaterei 6.000,-)

k. Surat Pernyataan Tunduk pada ketentuan PNPM (bermaterei 6.000,-)

l. Surat Keterangan tidak termasuk dalam Perusahaan bermasalah/diblack List dalam

program PNPM/PPK yang ditanda tangani Satker Kabupaten berdasarkan saran dan

Rekomendasi Fasilitator Kabupaten.

● Menyerahkan uang Jaminan sebesar 5 % dari nilai Pagu Anggaran kepada panitia lelang

(berkwitansi)

● Melampirkan Pengalaman Kerja/referensi kerja yang relevan dengan pekerjaan yang

akan dilelang dibuktikan dengan Kontrak kerja/SPK

● Melampirkan Bukti Kepemilikan Alat/Keterangan Alat berupa Invoice/Faktur alat dan

STNK kendaraan sesuai dengan nama perusahaan/pemilik badan usaha.

● Bersedia mengikuti tahapan pelelangan yakni penjelasan lelang,kunjungan kelapangan

dan survey keberadaan alat berat yang ada dalam penawaran.

Keterangan :

● Pemberian Kuasa Direktur dapat diberlakukan dengan syarat bahwa yang diberi kuasa

adalah Pihak/orang yang namanya ada didalam akte pendirian /Akte Notaris perusahaan.

● Dokumen Penawarn dibagi dalam 2 sampul, yakni Dokumen Administrasi dan Dokumen

Penawaran.

● Dokumen Administrasi dibawa pada saat Pemasukan/Pendaftaran Peserta, sedangkan

Dokumen Penawaran dibuat dan dimasukkan setelah tahapan Aanwitjzing.

● Dokumen Administrasi Perusahaan yang dinyatakan tidak layak/tidak memenuhi syarat,

maka perusahaan tersebut tidak akan diundang untuk mengikuti tahapan pelelangan

selanjutnnya.

● Setiap Dokumen dibuat 2 rangkap yang diserahkan kepada Panitia Lelang masing-masing

desa.

2. Syarat peserta lelang untuk Pengadaan Material Lokal.

Yang termasuk dalam kategori material lokal adalah semua bahan/material yang terdapat

didalam desa atau sekitar desa tempat dimana akan dilaksanakan pekerjaan dalam jumlah

yang banyak. Material dimaksud yakni Pasir, Batu Gunung, Batu Kapur, Sirtu, Tanah

Timbunan dan Kayu.

Ketentuan pelelangan untuk material Lokal terlebih dahulu harus mempertimbangkan aspek

pemberdayaan dan pemamfaatan sumber daya lokal yang ada, sehingga pola pelelangannya

berbeda dari pangadaan bahan/alat yang lain. Berikut uraian proses pelelangannya.

● Identifikasi dan survey ketersediaan material/ pengolah material yang ada didalam desa

● Lakukan pembahasan didalam Musyawarah Desa 2 dan Musyawarah Desa 3, apabila

didalam desa tersedia material yang dapat mencukupi untuk kebutuhan pekerjaan ,

maka prosesnya adalah :

1. Pihak TPK mencatat / mengumpulkan calon pemasok bahan

2. Calon pemasok membuat / memberikan harga penawaran masing -masing kepada

pihak TPK

3. TPK dan masyarakat menyepakati harga terendah dari penawaran

4. Pengadaan material diadakan oleh semua calon pemasok dengan ketentuan harga

bahan yang dipakai adalah harga penawaran yang disepakati pada point 3.

● Apabila point diatas tidak terpenuhi, yakni ketersedian material lokal dalam desa tidak

memenuhi atau tidak ada material dalam desa, maka dilakukan proses pelelangan

terbuka . dengan syarat-syarat sbb :

1. Surat permohonan mengikuti pelelangan yang ditujukan kepada panitia lelang


2. Berbadan Usaha, dengan melampirkan :





e. Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP)

f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

g. NPWP

h. Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI/Pemerintah Desa/BPD/LPM atau Pelaku


i. Surat Pernyataan Tunduk pada ketentuan PNPM (bermaterei 6.000,-)

j. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan bahan/material.

K. Membawa contoh (sample) bahan/material

3. Perorangan, dengan melampirkan :

a. KTP/Surat Keterangan Domisili

b. Surat Pernyataan Tunduk pada ketentuan PNPM (bermaterei 6.000,-)

c. Melampirkan undangan dari panitia lelang ( stempel basah ) dalam surat

penawaran.

d. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan bahan/material

e. Surat kuasa dari badan usaha yang memberi kuasa pada peserta lelang

f. Membawa contoh (sample) bahan/material

4. Menyerahkan uang Jaminan sebesar 5 % dari nilai Pagu Anggaran kepada panitia

lelang (berkwitansi)

5. Melampirkan Bukti Kepemilikan berupa STNK kendaraan sesuai dengan nama

perusahaan/ perorangan.

6. Bersedia mengikuti tahapan pelelangan yakni penjelasan lelang,kunjungan

kelapangan dan survey keberadaan material/aktifitas yang ada dalam penawaran.

Keterangan :

● Bagi badan usaha, pemberian Kuasa Direktur dapat diberlakukan dengan syarat bahwa

yang diberi kuasa adalah Pihak/orang yang namanya ada didalam akte pendirian /Akte

Notaris perusahaan .

● Dokumen Penawaran dibagi dalam 2 sampul, yakni Dokumen Administrasi dan Dokumen

Penawaran.





selanjutnnya.


desa.

3. Syarat peserta lelang untuk Pengadaan Bahan Pabrikasi.

Bahan Pabrikasi yakni bahan/material yang bersumber dari proses hasil pengolahan Pabrik

atau proses industry seperti Semen, Seng, Pipa , Besi Beton , Mesin Genset dan bahan lain

yang diproduksi oleh pabrik . Secara umum dapat digambarkan bahwa material pabrikasi

hanya dapat diadakan oleh pabrik dan disalurkan melalui Distributor , Agen atau Toko yang

akan memasarkan barang tersebut. Untuk itu proses pelelangan untuk material pabrikasi

dapat diurakan sbb :

● Surat permohonan mengikuti pelelangan yang ditujukan kepada panitia lelang


● Berbadan Usaha, dengan melampirkan :





e. Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP)

f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

g. NPWP

h. Fiskal Daerah

i. Sisa Kemampuan Nyata (SKN)

j. SPT Tahunan

k. Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI/Pemerintah Desa/BPD/LPM atau Pelaku


l. Surat Pernyataan Tunduk pada ketentuan PNPM (bermaterei 6.000,-)

m. Surat Keterangan tidak termasuk dalam Perusahaan bermasalah/diblack List dalam



● Toko/Agen/Distributor , dengan melampirkan :


b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

c. Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP)

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

e. NPWP

f. Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI/Pemerintah Desa/BPD/LPM atau Pelaku


g. Surat Pernyataan Tunduk pada ketentuan PNPM (bermaterei 6.000,-)

h. Surat Keterangan tidak termasuk dalam Perusahaan bermasalah/diblack List dalam



● Menyerahkan uang Jaminan sebesar 5 % dari nilai Pagu Anggaran kepada panitia lelang

(berkwitansi)

● Melampirkan Pengalaman Kerja/referensi kerja yang relevan dengan pekerjaan yang

akan dilelang dibuktikan dengan Kontrak kerja/SPK

● Bersedia mengikuti tahapan pelelangan yakni penjelasan lelang,kunjungan kelapangan

dan survey keberadaan spesifikasi barang yang ada dalam penawaran.

Keterangan :

● Harga Penawaran yang dibuat dihitung tiba dilokasi pekerjaan termasuk ongkos angkut ,

bukan harga pabrik asal barang yang ditawar.

● Bagi badan usaha, pemberian Kuasa Direktur dapat diberlakukan dengan syarat bahwa

yang diberi kuasa adalah Pihak/orang yang namanya ada didalam akte pendirian /Akte

Notaris perusahaan .

● Dokumen Penawarn dibagi dalam 2 sampul, yakni Dokumen Administrasi dan Dokumen

Penawaran.





selanjutnnya.


desa.

JADWAL DAN TAHAPAN PELELANGAN

Untuk tahapan pelelangan dalam PNPM ada beberapa proses yang harus dilakukan dan

difasilitasi oleh FK/FT, dimana setiap tahapan harus dilaksanakan secara sistimatis dan

menghasilkan dokumen dan kesepakatan yang akan menjadi acuan dalam proses pelelangan.

Perlu diperhatikan bagi FK/FT, setiap tahapan dari awal hingga akhir tidak boleh

dilangkahi,karena harus berurutan dan sesuai tahapannya.

Berikut akan diuraikan masing-masing tahapan yang berurutan dan hasil yang akan dicapai serta

dokumen yang harus dibuat setelah selesainya setiap proses,sbb :

1. PEMBENTUKAN PANITIA LELANG.

Tahap Awal pelelangan yakni dibentuknya Panitia Lelang Desa yang dilaksanakan pada

Musyawarah Desa 3 atau Musyawarah Khusus Pembentukan Panitia Lelang yang dihadiri

unsur pemerintah desa, masyarakat, TPK dan tim Kecamatan. Dokumen yang dihasilkan

adalah :

a. Berita Acara MD + Daftar Hadir

b. Dibuatnya Surat Keputusan (SK) Panitia Lelang Desa oleh Kades.

Waktu untuk pembentukan panitia lelang adalah 1 hari.

2. PERSIAPAN/ RAPAT PANITIA LELANG.

Setelah Panitia lelang terbentuk, maka FK/FT akan melakukan OJT tentang Proses pelelangan

yang dilakukan pada masing-masing desa atau diklaster pada tingkat kecamatan. Hal-hal

yang dipersiapkan dan dihasilkan adalah :

● Persiapan Materi OJT Lelang + RAB Desain.

● Format undangan / pengumuman lelang

● Daftar bahan/alat/material yang akan dilelang

● Persyaratan Peserta Lelang

● Lokasi Sekretariat Panitia lelang desa

● Berita Acara OJT + Daftar Hadir

Waktu untuk pelaksanaan OJT panitia lelang adalah 1 hari (apabila diklaster).

3. PENGUMUMAN PELELANGAN.

Yang perlu diperhatikan dalam pengumuman lelang adalah :

● Tempat ditempelnya pengumuman

● Tanda Terima undangan Lelang ( apabila diantar langsung)

● Isi Pengumuman Lelang :

a. Jadwal Pelelangan

b. RAB pekerjaan yang dilelang yang menjelaskan : Jenis bahan/Alat/material yang

dilelang ,termasuk kubikasi/jam kerja alat

c. Persyaratan Peserta Lelang

d. Jangka waktu pengumuman dan tempat pendaftaran/pemasukan dokumen

e. Nomor telepon / HP untuk informasi tentang pelelangan

f. Foto Dokumentasi tentang lokasi ditempelnya pengumuman

g. Hal-hal yang dianggap perlu

4. PEMASUKAN / EVALUASI DOKUMEN ADMINISTRASI.

Pemasukan Penawaran Administrasi dapat bersamaan waktunya dengan pengumuman

Lelang. Dimana calon suplayer pada saat mendaftar harus sudah membuat dan membawa

Dokumen Administrasi sesuai dengan persyaratan lelang, untuk kemudian dievaluasi oleh

panitia lelang, apabila setelah dievaluasi dinyatakan bahwa dokumen belum lengkap/masih

kurang, maka calon suplayer dapat mengambil kembali dokumennya dan melengkapi sesuai

dengan catatan dari panitia lelang, jangka waktu perbaikan dokumen disesuaikan dengan

lamanya Tahapan Pendaftaran/Pemasukan.

Bagi calon suplayer yang tidak memasukkan dokumen sesuai dengan batas waktu diatas

atau dinyatakan tidak lulus syarat administrasi, maka calon suplayer tersebut tidak dapat

mengikuti Tahapan Pelelangan selanjutnya. Berikut diuraikan dokumen yang dihasilkan

dalam tahapan ini sbb :

● Tanda terima Draft / Contoh Dokumen Administrasi dari panitia ke calon suplayer

● Dokumen Administrasi dari Calon Suplayer

● Ceklist Kelengkapan Dokumen Administrasi, termasuk catatan tentang perbaikan dan

jangka waktu perbaikan dokumen

● Berita Acara Evaluasi Dokumen + Daftar Hadir

● Berita Acara Survey Alat / Bahan + Daftar Hadir

● Kwitansi Penerimaan Uang Jaminan 5 %. ( bagi yang dinyatakan Layak)

● Arsip Dokumen Administrasi dibuat 2 rangkap.

● Foto Dokumentasi Survey Alat / Bahan.

Waktu untuk Pengumuman dan Evaluasi Dokumen Administrasi (termasuk survey

Alat/bahan ) adalah 7 - 9 hari.

Catatan Penting : Jika setelah pemeriksaan Dokumen Administrasi dinyatakan bahwa calon

suplayer yang layak atau memenuhi syarat TIDAK MENCAPAI 3 PERUSAHAAN , maka akan

dilakukan pelelangan POLA 2 yakni dengan mengunjungi langsung calon Suplayer , dengan

catatan bahwa calon suplayer yang dinyatakan LAYAK pada POLA 1 akan tetap diikutkan

pada proses selanjutnya.

5. PENJELASAN LELANG DAN KUNJUNGAN LAPANGAN.

Pada tahapan ini, ada 2 jenis kegiatan yang dilakukan yakni Penjelasan tentang Proses

pekerjaan didalam ruangan dan Proses peninjauan kondisi rencana pekerjaan dilapangan.

Adapun hasil yang diharapkan adalah :

a. Untuk Penjelasan dalam Ruangan ( Aanwitjzing Meja).

● Cara pembayaran dan pasal-pasal yang tertuang dalam rencana Kontrak Kerja

● Format penawaran, yakni meliputi Surat Penawaran (bermaterei 6.000,-), RAB

Penawaran, Time Schedulle dan Metode Pelaksanaan Pekerjaan.

● Penentuan Pemenang Lelang berdasarkan Nilai Penawaran terendah.

● Hari dan jam pemasukan penawaran

● Sanksi keterlambatan pemasukan penawaran

● Jangka waktu penawaran

● Barita Acara Penjelasan + Daftar Hadir

● Foto Dokumentasi

b. Untuk Penjelasan Kunjungan Lapangan ( Aanwitjzing Lapangan).

● Lokasi Pekerjaan yang akan dikerjakan dan Tempat Penyimpanan Material

● Adanya sampel Material yang akan digunakan

● Disepakati Target Pelaksanaan sesuai dengan Metode Pelaksanaan.

● Barita Acara Kunjungan Lapangan + Daftar Hadir


Waktu untuk Penjelasan dan Kunjungan Lapangan adalah 1 hari. Sedangkan waktu

Pembuatan dan pemasukan penawaran disepakati oleh peserta lelang, dengan waktu

maksimal 2 hari setelah Aanwitjzing.

6. PEMASUKAN / PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN.

Hal-hal yang dihasilkan yakni :

● Tanda Terima Dokumen Penawaran

● Dokumen Penawaran dibuat dengan pola Sampul Tertutup

● Evaluasi Penawaran

● Ceklis Pemeriksaan Dokumen

● Berita Acara + Daftar Hadir


7. PENETAPAN PEMENANG.

Proses Penetapan pemenang berlangsung setelah adanya hasil evaluasi dari penawaran,

dimana tidak ada jeda waktu diantaranya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya

keputusan dan intervensi dari pihak lain tentang hasil evaluasi pemenang. Dokumen yang

dihasilkan adalah :

● Berita Acara Penetapan Pemenang + Daftar Hadir

● Kesepakatan jadwal Penandatanganan Kontrak


Waktu untuk Pemasukan dan Penetapan Pemenang adalah 1 hari.

8. PENANDATANGANAN KONTRAK

Proses penandanganan Kontrak disesuaikan dengan kesepakatan antara Panitia Lelang dan

Pihak Pemenang Lelang dengan persetujuan dari Pihak Kecamatan. Hasil yang diperoleh :

● Kontrak Kerja Antara Pihak TPK dan Pihak Pemenang

● Penjelasan Pasal-pasal, cara pembayaran dan ketentuan yang mengikat kedua belah

pihak

● Kesepakatan memulai Pekerjaan / Pengadaan bahan /alat.

● Berita Acara Penandatanganan Kontrak + Daftar Hadir.


Waktu untuk Penandatanganan Kontrak adalah 1 hari.

PASAL DAN KETENTUAN DALAM KONTRAK KERJA.

Dalam pembuatan Kontrak kerja antara Pihak Pertama (TPK) dan Pihak Kedua (Suplayer) harus

mengikat perjanjian diantara keduanya, dimana semua pasal dan ketentuan yang disepakati

dalam kontrak harus jelas dan di pergunakan selama berlangsungnya pekerjaan, baik dari

tahapan awal pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan dianggap selesai oleh Tim

Kecamatan.

Dalam pembahasan ini, akan diurakan Pasal-Pasal dan Ketentuan umum yang akan dicantumkan

dalam kontrak dan menjadi acuan bagi FK/FT dan Panitia Lelang dalam pembuatan kontrak kerja

di masing-masing desa.

A. PASAL-PASAL KONTRAK.

Sesuai dengan PTO, yang termasuk didalam pasal kontrak yakni Jangka waktu pelaksanaan

dan cara pembayaran. Pasal yang dibuat akan berbeda sesuai dengan jenis pengadaan yang

dilaksanakan. Berikut ini akan diurakan kedua hal tersebut :

1. Pasal Kontrak untuk Perjanjian Pekerjaan Jalan (Alat Berat).

a. Waktu Pelaksanaan : Maksimal 90 hari kelender atau disesuaikan dengan Time

Schedulle yang dibuat dalam Penawaran

b. Cara Pembayaran :

● Tidak ada uang muka (Deposit)

● Pembayaran dilakukan sesuai kebutuhan, sesuai dengan kemajuan pelaksanaan

menurut bukti Sertifikasi yang telah dilakukan oleh FK/FT, TPK, Tim Pemantau,

Pemerintah Desa dan Wakil Masyarakat bersama suplyer yang dibuktikan dengan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

2. Pasal Kontrak untuk Perjanjian Pengadaan Material / Barang Pabrikasi.

a. Waktu Pelaksanaan : Maksimal 90 hari kelender atau disesuaikan dengan Time

Schedulle yang dibuat dalam Penawaran

b. Cara Pembayaran :

● Tidak ada uang muka (Deposit)

● Pembayaran dilakukan sesuai kebutuhan, sesuai dengan kemajuan pelaksanaan

menurut bukti sertifikasi yang telah dilakukan oleh FK/FT, TPK, Tim Pemantau,

Pemerintah Desa dan Wakil Masyarakat bersama suplyer yang dibuktikan dengan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

● Apabila dalam Proses Pengadaan Material /Bahan sudah mencukupi kebutuhan

TPK (Pihak Pertama), walaupun belum mencapai Target Kontrak Perjanjian, maka

pembayaran kepada Pihak Kedua akan dibayarkan berdasarkan Realisasi

Pemakaian Bahan/ Material , dan selisih Dana pada Kontrak akan menjadi saldo di

TPK ( Pihak Pertama).

B. KETENTUAN LAIN DALAM KONTRAK.

Ketentuan lain ini dibuat untuk menjelaskan hal-hal yang belum tercantum dalam pasal-

pasal diatas dan menjadi satu kesatuan didalam kontrak kerja. Acuan dari Ketentuan Lain

dapat diuraikan sbb :

1. Pembatalan Kontrak.

Bila dalam waktu 7 hari setelah penandatanganan kontrak belum ada pelaksanaan

kegiatan / pengadaan , maka pada hari ke – 8 Pihak Kedua wajib memberikan klarifikasi

tertulis dan membuat pernyataan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut paling lambat

3 hari terhitung sejak Surat Klarifikasi dibuat oleh Pihak Kedua.

2. Bila dalam waktu 3 hari setelah klarifikasi dibuat dan Pihak Kedua belum melaksanakan

pekerjaan / pengadaan , maka Pihak Pertama berhak memutuskan hubungan kerja

dengan Pihak Kedua dan dialihkan kepada Pemenang Ke 2,3,dst. tanpa memberitahukan

kepada Pihak Kedua dan kontrak ini dinyatakan gugur dengan sendirinya dan uang

jaminan penawaran dinyatakan hangus.

3. Bila Pihak Kedua selama 3 hari tidak melakukan pekerjaan / pengadaan tanpa ada

pemberitahuan dan alasan yang jelas, maka Pihak Pertama akan memberikan Surat

Teguran kepada Pihak Kedua , dan jika Surat Teguran tersebut tidak ditindak lanjuti oleh

Pihak kedua selama 2 hari setelah keluarnya surat tersebut, maka Pihak Pertama berhak

memutuskan hubungan kerja dengan Pihak Kedua dan dialihkan kepada Pemenang Ke

2,3,dst. Tanpa memberitahukan kepada Pihak Kedua dan kontrak ini dinyatakan gugur

dengan sendirinya dan uang jaminan penawaran dinyatakan hangus.

4. Bila Alat/bahan/material yang diadakan oleh Pihak Kedua tidak sesuai dengan Spesifikasi

yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak, maka Pihak Pertama berhak menolak

alat/bahan/material tersebut dan memberikan waktu kepada Pihak Kedua selama 3 hari

untuk mengadakan alat/bahan/material sesuai dengan kontrak, dan apabila tidak

dilakukan maka Pihak Pertama berhak memutuskan hubungan kerja dengan Pihak Kedua

dan dialihkan kepada pemenang ke 2 ,3 , dst. tanpa memberitahukan kepada Pihak

Kedua dan kontrak ini dinyatakan gugur dengan sendirinya dan uang jaminan penawaran

dinyatakan hangus.

5. Bila terjadi perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka harus

segera dibahas dengan FK/FT dan PjOK. Penyelesaian masalah akan diputuskan oleh

FasTek-Kab.

6. Bila Pihak Kedua dianggap melanggar seperti pada point 5 diatas, maka pembayaran

kepada Pihak Kedua akan ditunda sampai sebab kelalaian telah diperbaiki dan diterima

oleh Pihak Pertama atau FK/FT dan PjOK sesuai dengan perjanjian.

7. Bila dalam waktu 7 hari Pihak Kedua belum mengambil langkah-langkah untuk

memperbaiki kelalaiannya, maka Pihak Pertama berhak memutuskan hubungan kerja

dengan Pihak Kedua dan dialihkan kepada pemenang ke 2, 3, dst. tanpa

memberitahukan kepada Pihak Kedua dan kontrak ini dinyatakan gugur dengan

sendirinya dan uang jaminan penawaran dinyatakan hangus.

8. Bila Pihak Kedua telah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak kerja yang

dibuktikan dengan hasil sertifikasi yang telah dilakukan oleh FK/FT, TPK, pemerintah

desa, wakil masyarakat dan Tim pematau bersama suplyer, maka uang jaminan pihak

kedua sebesar 5% akan dikembalikan oleh pihak pertama.

9. Biaya materei manjadi kewajiban Pihak Kedua

10. Perjanjian ini dibuat rangkap 5, dua dengan materei 6.000,-. Satu eksemplar dikirim

kepada PjOK Kecamatan.

****** SELAMAT BERKARYA ******

Documents

Syarat_Pelelangan