Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah - Jasapengurusanshm.comjasapengurusanshm

Go

Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah

Kontak Kami

Nama: SukocoTelp: 081345674702Email: [email protected]

Layanan Online

Artikel Terbaru

Kalender

July 2015

M T W T F S S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Target Kami

Home blog

PENDAFTARAN SERTIFIKAT TANAH

Prosedur & Biaya Pembuatan SHM

Hal-hal yang harus diperhatikansebelum menyewa jasa urus sertifikattanah warisan

Peran Jasa Urus Sertifikat Tanah

Hemat Waktu Dengan Jasa UrusSertifikat Tanah

Oct

Home Tentang Kami Persyaratan & Kelengkapan Layanan Kami blog

Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah - jasapengurusanshm.comjasapengur... http://jasapengurusanshm.com/syarat-pengurusan-sertifikat-tanah.html

1 of 10 7/6/2015 12:44 PM

Syarat Pengurusan Sertifikat TanahPosted on by

Untuk mendapatkan sertifikat tanah dari KantorPertanahan, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi.Berikut akan dijelaskan tentang Syarat PengurusanSertifikat Tanah.

PersyaratanDi bawah ini adalah berkas yang perlu disiapkan olehpemohon sertifikat.

Akta Jual Beli (AJB) yang asli, atas nama pemilik tanahyang akan disertifikatkan

1.

Bukti pelunasan pembayaran PBB (Pajak Bumi danBangunan) selama 10 tahun terakhir.

2.

Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penjual & pembeli yang tercantum diAJB, masing-masing 7 lembar.

3.

Meterai, Rp.6000,- [ 7 buah]4. Girik atau leter C salinan yang diurus di Kantor Kelurahan / Desa setempat5. Surat kuasa dari pemilik tanah.6.

Tata caraSetelah Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah bisa dimengerti, berikut akan dijelaskan tentang prosespengajuan sertifikat.

Mengisi formulir (blanko) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang mana dapat dibelidi koperasi BPN.

1.

Mengisi formulir tentang batas data kepemilikan tanah tetangga, dari kanan, kiri, depan,belakang, kemudian dilakukan tanda tangan oleh masing-masing pihak dan di-stempel sertaditandatangani oleh Ketua RT dan RW setempat.

2.

Mendapatkan Keterangan Data Sporadik dari Kelurahan atau Desa setempat. Biasanyadikenakan biaya administrasi berdasarkan luas tanah dan bangunan yang tercantum di AJB.

3.

Melengkapi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang terdiri dari SuratSetoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bank (SSB). Jika transaksi jual beli tanah ini dibawahRp 60.000.000, tidak dikenakan wajib pajak, tetapi dibutuhkan surat keterangan dariKecamatan yang wajib di-validasi oleh Dispenda Kabupaten/ Kotamadya setempat.

4.

Setelah semua ketentuan tersebut diatas memenuhi persyaratan, kemudian diajukan kekantor BPN untuk dilakukan verifikasi. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan yang dimintaoleh petugas BPN, maka pemohon sertifikat wajib melengkapinya dengan benar . Jika sudahdinyatakan lengkap dan disetujui oleh petugas loket Peralihan Hak, maka dapat melakukanpembayaran Bea Administrasi dan menerima Tanda Bukti Penerimaan dan Pembuatansertifikat dari BPN. Tanda bukti tersebut merupakan dasar yuridis dan bukti hukum yang kuatuntuk proses pengambilan sertifikat nantinya.

5.

Proses pembuatan sertifikat tanah oleh BPN memakan waktu yang cukup lama, yaitu antara 6bulan sampai 12 bulan setelah Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah diterima.

Posted in

40 Comments for Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah

Joko Siswanto says:

Bagaimana jika belum ada bukti pelunasan PBB dan baru ada bukti SPPT,?

SUKOCO says:

February 12, 2013 SUKOCO 40 Comments

blog

July 25, 2013 at 4:20 am

Reply

August 8, 2013 at 4:08 am


2 of 10 7/6/2015 12:44 PM

harus ada bukti pelunasan PBB sebagai bukti pelunasan pajak, sebaiknya segera diurus.

SUKOCO says:

bisa di print out di kantor pajak setempat.

EKO SURYO says:

Mhn pencerahan bagaimana mengurus sertifikat hak atas tanah dan bangunan lebih dari 25tahun Pak>>>

SUKOCO says:

Saat ini hak atas kepemilikan tanah & bangunan yang sudah anda miliki berupa : AJB,atau hanya berupa girik, atau sudah sertifikat/SHM, [kalau sudah SHM tiggal urusperpanjangan ke BPN jika status sertifikatnya HGB] kalau belum mesti dibuat Akte JUalBeli lebih dulu jika akan diurus menjadi sertifikat.

isbaidillah says:

pak..gmn klo bukti kepemilikan hanya berupa ajb notaris tanpa alas hak..apa saja syaratnyauntuk peningkatan ke shm?

SUKOCO says:

syaratnya ajb, salinan girik/leter c asli dari desa/kelurahan stempat, ket. riwayat tanah darikades/lurah stempat, ket tdk sengketa, pbb 10 thn terakhir lunas. [smentara ini ygdiperlukan selanjut tinggal isi formulir yg sdh disediakan oleh ktr badan petanahannasional stempat]

SUKOCO says:

Syaratnya 1.] Akte Jual Beli/AJB. 2.] PBB. 10 Thn terakhir lunas. yg ingin saya tanyakanAJB Tsb. Di stempel & tnd tangan camat ? karena yg diperlukan di BPN AJB yg dariKecamatan stempat.

sumarno says:

pak mau tanya kalau surat tanah saya alashak dan belum bisa disertifikatkan karna alasan

Reply

August 21, 2013 at 2:37 pm

Reply

September 2, 2013 at 6:18 am

Reply

September 17, 2013 at 7:06 pm

Reply

September 17, 2013 at 9:48 pm

Reply

September 18, 2013 at 5:57 am

Reply

October 2, 2013 at 1:21 pm

Reply

October 5, 2013 at 6:20 am


3 of 10 7/6/2015 12:44 PM

catchment area, bisa tidak kalo kita urus HGB pak dan kemana harus mengurusnya dan apasayaratnya pak..

terima kasih

SUKOCO says:

Anda dtg lsg ke ktr BPN setempat konfirmasi ke petugas loket bagian peralihan Hak, [dengan membawa bukti kepemilikan yang ada pada anda saat ini misalkan : AJB/ AkteJual Beli & SPPT/PBB ] Kemudian anda bisa memperoleh/beli blanko formulir di koperasiBPN stempat, dari blanko tsb lengkap persyaratannya anda tinggal mengikutipetunjuknyanya.

SUKOCO says:

syaratnya : AJB + PBB 10 thn. terakhir lunas. [mengurusnya anda dtg lsg ke ktr BPNstempat, konfirmasi ke petugas loket bagian Peralihan Hak ] Dan anda dapatmemperoleh/beli blanko formulir ke koperasi BPN, dalam blanko formulir tsb lengkap berisidata2 yg diperlukan serta penjelasannya disertai petunjuk kelengkapan persyaratannya.

Haji ALI says:

Maaf sblmnya. saya Ingin menanyakan Bagaimana Proses Pemecahan sertifikat,Skrg ini status1 Sertifikat terdpt 3 Nama, Nah saya Ingin memecah sertifikat tsb, dg Nama masing2 & ukuranmasing2 sesuai yg tertera.1- Berapa lama Proses pengurusannya ?2- Berapa biaya Pemecahannya ?3- Apa aja yg perlu di lengkapkan persyaratannya.??atas jawabannya,kami ucapkan trima kasih smoga Allah membalas kebaikan anda.

SUKOCO says:

Kalau dasar pemecahannya hibah/waris harus dibuatkan akte hibah lebih dulu atas namamasing2 melalui Ktr Desa & Kecamatan stempat, stelah masing2 org memiliki akte hibahbaru bisa melakukan pemecahan sertifikat di ktr BPN. Dari hal Tsb diatas semuanya ituatau yg Bpk tanyakan namanya proses BPHTB [Beaya Perolehan Hak Atas Tanah &Bangunan]. Utk mengetahui berapa beaya pembuatan/pemecahan sertifikat, harusdihitung dari berapa rupiah per m2 Nilai Jual Obyek Pajak / NJOP yg tercantum dalamSPPT / PBB. dari situ baru bisa ditentukan berapa beayanya.

Wulandari says:

Saya ada sedikit masalah, mohon pencerahannya.

Tanah milik ibu saya sebagian sudah dijual (per kavling kavling), luas sebelumnya 1350 m2,karena sudah dijual per kavling ke beberapa pembeli maka sisanya 450 m2. Namun dalamtransaksi jual beli itu hanya berupa kwitansi saja. Pihak pembeli tidak mau mengurus AJB nya,

Reply


Reply


Reply

November 4, 2013 at 7:59 pm

Reply


Reply

November 23, 2013 at 5:01 am


4 of 10 7/6/2015 12:44 PM

mereka percaya dengan kwitansi itu.Namun karena hal itu, maka pajak PBB masih sepenuhnya dibayar ibu saya (karenasertifikatnya masih induk, belum pecah)

1. Apakah ibu saya dapat langsung ke BPN mengurus revisi/penggantian sertifikat dari luastanah 1350 m2 menjadi 450 m2, begitu saja?Urusan tanah yang sudah dibeli pembeli ya urusan si pembeli sendiri untuk mengurus AJB nya

2. Mohon pencerahannya untuk solusi dan prosedur yang sebenarnya

Terima kasih sebelumnya, dan sangat menunggu advise dari Bapak

SUKOCO says:

1. Tdk. bisa lsg ke BPN begitu saja, prosedurnya : Harus dibuatkan AJB [Akte Jual Beli]terlebih dahulu kpd a/n masing2 pembeli tnh tsb.

2. AJB kepengurasannya harus melibatkan kedua belak fihak.[Karena terkait prosesBPHTB /Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ] dimana antara Penjual &Pembeli masing2 mempunyai kwajiban yg sama soal pajak.

Maylinda says:

Mohon informasinya, saya hanya memiliki girik dan pbb..bagaimana cara membuat AJB danserftitikatnya?Terimakasih sebelumnya atas perhatiannya.

SUKOCO says:

Cara membuat AJB : anda bisa datang langsung ke kelurahan setempat menemuinSekretaris Kelurahan, utk melakukan pembuatan AJB. [ Setelah itu baru anda bisamelakukan proses pembuatan sertifikat di ktr BPN ]

John Arnots says:

Selamat malam Bapak, Saya menempati rumah btn tipe 21 dengan luas tanah 6mX10m danbangunan seluas 6mX7m yg bersertifikat HGB(masa berakhir/mati kr2 th 2006). Saya sudahmemiliki surat kuasa an.debitur dari notaris. Rencana bln depan akan saya urus sertifikatnyamenjadi hak milik. Dalam 5 th terakhir telah saya bayar lunas PBB yg muncul setiap tahunnya.Yang ingin saya tanyakan bagaimanakah cara dan prosedur kepengususannya. Mohonpetunjuknya Bapak. Maaf saya awam tentang hukum. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkanterimakasih.

SUKOCO says:

caranya anda bisa datang langsung ke ktr BPN setempat dgn melampirkan data2 tsb. utkmelakukan verifikasi diloket : [Peralihan/Peningkatan Hak] guna utk balik nama SHMmenjadi a/n anda.

Reply


Reply


Reply

December 2, 2013 at 7:55 am

Reply


Reply



5 of 10 7/6/2015 12:44 PM

Yudana says:

Mohon pencerahan,BPHTB dan SSP yang harus disertakah hanya dari AJB terakhir atau AJB-AJB yang telah lalu?

terima kasih

SUKOCO says:

AJB yg telah lalu juga ikut disertakan/dilampirkan, begitu juga nanti ketika mau prosessertifikat di BPN harus dilampirkan.

SUKOCO says:

AJB yg terakhir dan yg telah lalu harus disertakan menjadi lampiran [ karena hal inimenyangkut tentang riwayat tanah tsb]

Via says:

Jika sertifikat Tanah sudah jadi, untuk mengurus pembayaran pajak selanjutnya bagaimana yaPak?

SUKOCO says:

Begni selanjutnya / caranya : anda datang di Kantor Pelayanan Pajak setempat,mintaformulir Permohonan balik nama SPPT/PBB utk disesuaikan dgn a/n yg tercantum dalamSertifikat tsb. dengan melampirkan foto copy sertifikat tsb dan SPPT/PBB lama.

SUKOCO says:

Bisa anda urus langsung pada ktr Pelayanan Pajak setempat. utk melakukan balik namaSPPt/PBB dgn melampirkan foto copy sertifikat tsb. [ Tidak dipungut beaya / gratis ]

Reply


Reply


Reply

December 2, 2013 at 1:15 pm

Reply


Reply


Reply


Reply


6 of 10 7/6/2015 12:44 PM

SUKOCO says:

Anda datang saja lsg di Ktr Pelayanan Pajak Setempat utk urus SPPT/PBB baru a/n ygbersangkutan sesuai di sertifikat dgn melampirkan foto copy sertifikat tsb + foto copy KTP+ foto copy SPPT/PBB lama/sebelumnya{ Tidak dipungut beaya / Gratis }

Dewi Agustina says:

Apa benar kalo ada informasi harus ada pelepasan tanah dulu dari TNI AD ? Sementara sudahada surat dari TNI AD bahwa tanah tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan TNI AD.Karena selama ini pendahulu saya hanya muter muter di urusan pelepasan tanah saja,yangakhirnya tidak memikirkan wajib pajak yang merupakan syarat untuk pengurusan sertifikat.Terima kasih.

SUKOCO says:

Betul, itulah yang dimaksudkan berkordinasi dengan fihak TNI AD. karena itu merupakanbagian dari persyaratan, [ibaratnya Hibah] dan tanah tsb. katagori Tanah Negara TidakBebas. Kemudian dalam penggunaannya disini sifatnya SIP [ Surat Ijin Penempatan ].

SUKOCO says:

Betul, Mengingat penggunaannya disini hanya merupakan : Ijin Penempatan. dalam halini statutusnya : dikatakan : hak Pakai. Dan katagorinya tanah tsb. : Tanah Negara TidakBebas. Maka dalam kepastian hukumnya [Rechtskasdastet] secara perorangan maukolektif diperlukan persyaratan Pelepasan Hak dari fihak TNI AD. Apabila akan kitatingkatkan menjadi : sertifikat / SHM . [ Dalam istilah umum / waris, dinamakan : AkteHibah. ]

Dewi Agustina says:

Kami sudah ada surat dari kepala staf TNI AD no.B/1261-04/02/600/Set tertanggal 03 Oktober1996 menyatakan bahwa tanah tersebut tidak akan dimanfaatkan untuk kepentingan TNI AD(mengingat bapak dan kakek kami itu merupakan pejuang kemerdekaan 45). Surat KetuaBakorstanas no.K/467/Stanas/X/1996 tertanggal 18 Oktober 1996, menyatakan bahwa perlusegera diselesaikan secara tuntas terhadap kepemilikan tanah translok. Mengingat adanyaKetentuan Peraturan Diskerja Kodam IV/Diponegoro tertanggal 31 Mei 1978 dalam pasal 10yang menyatakan bahwa Transmigran diberi kesempatan untuk memiliki tanah yangdikuasainya sebagai hak milik.Apakan surat tersebut bisa kami gunakan sebagai dasar untuk pengurusan sertifikat? Terimakasih.

Dewi Agustina says:


Reply

January 10, 2014 at 11:18 pm

Reply

January 11, 2014 at 4:25 am

Reply

January 11, 2014 at 5:23 am

Reply

January 12, 2014 at 11:22 am

Reply

January 19, 2014 at 1:13 pm


7 of 10 7/6/2015 12:44 PM

Selamat malam pak,Bagaimana tanggapan bapak soal pertanyaan saya yang terakhir?Bisa apa tidak digunakan sebagai dasar pengurusan sertifikat.

Terima kasih banyak sudah memberi informasi kepada kami.

SUKOCO says:

Pertanyaan yang terakhir yang mana ?, maaf kami lupa

Suparno says:

Mohon informasi..mau menanyakan biaya pengurusan dari AJB ke SHMluas tanah309M2..NJOP 7.455.000/M2 untuk Pajak Bangunan dapat keringanan dari Dirjen Pajaksebesar Rp. 4.490.452. untuk Nilai BPHTB nya berapa ya pak

ida says:

ass pakberapa perhitungan biaya mengurus sertifikat tanahseluas 456 mtr dengan harga 158.600.000 , njop 82.000terimakasih atas infonya

heru says:

Apakah Koperasi Serba Usaha dapat memperoleh Hak milik atas tanah? Bagaimana prosedurmeningkatkan AJB Badan Hukum menjadi SHM Badan Hukum? Berapa lama dan biayanya?Mohon penjelasannya. Terima kasih

Guritno says:

Mhn..pencerahan pak, sy msh awam mengenai kepengurusan sertifikat tanah. Sy baru sj belisebidang tanah ( lokasi perkebunan) seluas krg lebih 1.100 m2. Saat ini sy hanya mempunyaisurat asli a.n. pemilik ( surat dari kampung/kelurahan ) dengan surat jual beli atas tanahtersebut.Untuk SPPT/PBB atas tanah tersebut juga sepertinya juga ga pernah diurus oleh pemiliknya.Mohon petunjuk , saya mau buat sertifikat tanah yg saya beli tersebut, saya masih bingungapakah harus membuat lagi surat tanah tersebut ke kampung lagi untuk merubah menjadinama saya atau cukup langsung pake surat tanah yang ada ( ditambah surat jual beli nya ),langsung urus ke BPN ?Trimakasih sblmnya,pak.

ahmad yunadi says:

Reply


Reply


Reply


Reply


Reply


Reply


8 of 10 7/6/2015 12:44 PM

mau tanya bagaimana cara menyatukan dua AJB , untuk di jadikan satu nama ?

Nelly says:

Pak, status tanah saya ajb yg didapat dri warisan kakek saya. Status tanahnya msh ajb dn mwditingkatkan ke shm. Mslhnya antara dok pbb dn surat ukur tanah dri bpn luasnya tidak sm dnada bangunan yg tercantum didalm dok pbb. Caranya gmna pak supaya pajak tanah sayasesuai dgn dok pbbnya dn cara ke shmnya.

Ashari Purwanto says:

Selamat sore bapak yang terhormat,saya menanyakan tentang persaratan pengajuan sertifikat diantaranya harus ada akta jual beli,apakah ini harus dari notaris atau PPAT, atau cukup dengan kwitansi (bukti pembayaran)mohon maaf kalau saya mengganggu

salam hormatAshari P

SUKOCO says:

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria [UUPA] No.24 Th.1960 pasal 19. Demi kepastianhukum [Rechtskasdaster] Pemerintah diwajibkan melakukan pendaftaran tanah diseluruhwilayah Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Pokok Agraia dimaksud Tanah Negarabukan Tanah Milik Negara. Ada tanah Negara Bebas[tidak ada yang mempunyai] dan tanahNegara Tidak Bebas : ada yang mempunyai/menguasai tapi bukan bersifat hak milik . [ TanahNegara dikuasai oleh Negara/Pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan kesejahteraan dankemakmuran rakyat.] Karena yang dimaksud dengan status Hak Milik hanya dapat diberikankepada orang perorang.

Langkah awal. : Melakukan pendaftaran tanah tersebut secara kolektif [100 KK] terkait soalKonversi untuk menjamin kepastian hukum [Rechtskasdaster], melalui dinas Tata KotaPEMDA setempat. Karena hal ini terkait tentang Peruntukan & Tata Ruang wilayah yangdalam UUPA disebuf Landsplaning. Dari sini nantinya yang akan menentukan kebijakan danmenjamin kepastian hukum tetang status tanah tersebut. Dan akan tercatat sebagai wajibpajak atas tanah tersebutyang dalam UUPA disebut Fiscaalkasdaster.Terkait dengan SIP [Surat Ijin Penempatan] dari TNI AD. sejak Th.1970. & Surat PerintahNo.PRIN 637/12/1970.dengan status Tanah Negara terkait hal inipula, sudah sepatutnya untuk mendapat hak kepemilikan, karena sudah menempati tanahtersebut selama 20 tahun lebih bahkan 44 tahun [Th 1970 -Th 2014].

Leave a ReplyYour email address will not be published. Required fields are marked *

Name *


Reply


Reply


Reply


Reply


9 of 10 7/6/2015 12:44 PM

2015

E-mail *

Website

6 + eight =

Comment

You may use these HTML tags and attributes:

Post Comment

jasapengurusanshm.com Powered by WordPress & DevWP


10 of 10 7/6/2015 12:44 PM

Documents

Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah - Jasapengurusanshm.comjasapengurusanshm